Beranda blog Halaman 221

Pemprov Papua Siapkan Pusat Suvenir dan Ruang Publik Baru di Jayapura

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyiapkan pengembangan kawasan Taman Imbi dan Lapangan Ampera sebagai bagian dari penataan fasilitas publik di Kota Jayapura.

Rencana tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri usai meninjau sejumlah lokasi di kawasan pusat kota, Selasa (9/6/2026).

Menurut Fakhiri, Gedung Sarinah akan diarahkan menjadi pusat pemasaran produk unggulan Papua sehingga wisatawan maupun masyarakat dapat memperoleh berbagai hasil karya lokal dalam satu lokasi.

“Gedung Sarinah akan dimanfaatkan untuk menampilkan dan memasarkan produk-produk khas Papua,” ujarnya.

Ia mengatakan keberadaan pusat suvenir tersebut diharapkan memberi ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat dan wisatawan.

Selain itu, Pemprov Papua juga menyiapkan penataan Lapangan Ampera menjadi ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas.

“Kita ingin menghadirkan ruang publik yang nyaman dan bisa digunakan seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Menurut Fakhiri, penataan kawasan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas fasilitas publik sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemprov Papua berharap pengembangan kedua kawasan tersebut dapat menambah daya tarik Kota Jayapura serta memberi manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Papua Lepas Kontingen Pesparawi Nasional ke Manokwari

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri melepas kontingen Provinsi Papua yang akan mengikuti Pesparawi Nasional XIV di Manokwari, Papua Barat. Pelepasan berlangsung di Kantor Gubernur Papua, Kamis (11/6/2026).

Sebanyak 341 peserta, pelatih, pendamping, pembina, dan ofisial akan mewakili Papua dalam ajang paduan suara gerejawi tingkat nasional tersebut.

Dalam arahannya, Gubernur meminta seluruh peserta menjaga nama baik Papua dan menampilkan kemampuan terbaik selama mengikuti perlombaan.

“Saudara-saudari membawa nama Provinsi Papua. Tunjukkan kemampuan terbaik yang sudah dipersiapkan selama ini,” ujarnya.

Menurut Fakhiri, Pesparawi tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan iman, karakter, serta penguatan persaudaraan antardaerah.

Pemerintah Provinsi Papua, kata dia, terus mendukung kegiatan yang mendorong pengembangan generasi muda melalui bidang keagamaan, seni, dan budaya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Papua, Elia Loupatty, mengatakan Papua mengikuti seluruh kategori yang diperlombakan pada Pesparawi Nasional XIV.

“Kontingen Papua berjumlah 341 orang dan mengikuti seluruh kategori yang diperlombakan,” katanya.

Ia menambahkan seluruh peserta telah menjalani proses pelatihan dan persiapan sebelum keberangkatan ke Manokwari.

Pemprov Papua berharap keikutsertaan kontingen dalam Pesparawi Nasional dapat mempererat persaudaraan sekaligus membawa prestasi bagi daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhut Perkuat Arah Kebijakan 2027 untuk Kelestarian Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Kamis (11/6/2026). Rapat tersebut membahas arah kebijakan dan prioritas kerja Kemenhut Tahun 2027 dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan tata kelola kehutanan. Hasil dalam rapat tersebut menerima usulan pagu indikatif Kemenhut tahun 2027 sebesar Rp7,142 triliun dengan target pendapatan atau penerimaan negara dalam RAPBN Tahun 2027 sebesar Rp8,004 triliun.

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki mengatakan anggaran 2027 tersebut terbagi menjadi 3 program, diantaranya Program Dukungan Manajemen sebesar Rp4,264 triliun atau 59,71%, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebesar Rp2,740 triliun atau 38,37%, dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp137,14 miliar atau 1,92%.

“Dengan komposisi belanja Kementerian Kehutanan di atas menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat yang optimal dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, kelestarian hutan dan sumbangan ekonomi bagi negara,” kata Rohmat.

Pada tahun 2027 terdapat 4 sasaran strategis Kemenhut, di antaranya:
1. Peningkatan tutupan hutan dan menjaga keanekaragaman hayati;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan;
3. Peningkatan produksi barang dan jasa yang berasal dari hutan dengan prinsip keberlanjutan;
4. Perbaikan tata kelola birokrasi kehutanan.

Selain itu, terdapat usulan tambahan anggaran Kemenhut tahun 2027 sebesar Rp6,23 triliun yang diarahkan untuk penguatan kelembagaan hutan di daerah, penambahan Polisi Kehutanan (Polhut), pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengentasan kemiskinan ekstrem, rehabilitasi hutan dan lahan berbasis masyarakat, serta penguatan tata kelola kawasan hutan.

Selanjutnya, Pagu Indikatif dan usulan tambahan anggaran tersebut akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gunakan Pendekatan Octahelix, Mendes Libatkan UMMI dalam Pembangunan Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melibatkan keluarga besar Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan desa. Hal ini sebagaimana konsep dalam pendekatan octahelix yang menempatkan akademisi sebagai salah satu aktor mewujudkan seluruh rangkaian menjadikan desa mandiri.

“Cita-cita mulia itu tidak mungkin dikerjakan satu atau dua orang, nggak cuma pemerintah yang bisa mengerjakannya dan nggak cuma Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Makanya saya ke sini untuk bangun tim dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi,” tegas Mendes saat hadir dalam Sidang Terbuka Senat Akademik dalam rangka Milad ke-23 UMMI di Sukabumi, Jumat (12/6/26).

Pendekatan octahelix artinya sinergi membangun desa dilakukan delapan aktor. Mereka adalah pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, komunitas, media, lembaga keuangan, serta teknologi dan inovasi.

Sebagaimana perannya, akademisi atau perguruan tinggi berperan dalam memberikan kajian ilmiah, melakukan riset potensi, melakukan inovasi teknologi, dan mendampingi masyarakat. Oleh karena itu perannya menjadi sangat penting dengan berbagai realisasi teori yang selama ini disampaikan di bangku-bangku perkuliahan dan forum-forum diskusi.

Terlibatnya kampus bisa dilakukan melalui beragam cara di antaranya memberdayakan masyarakat sesuai potensi desa dan keahlian warga. Selain itu juga bertindak sebagai pelaku usaha langsung sehingga alumni UMMI tidak menunggu lowongan kerja namun bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat luas.

“Alumni UMMI tidak mesti mencari pekerjaan tapi bagaimana membuka lapangan kerja baru untuk rakyat. Kami di Kemendes siap untuk kerja sama melakukan hal itu membantu pemuda kembali ke desa. Jadi tinggal memang di desa tapi pendapatan seperti orang kota,” papar Mendes Yandri.

Dalam menjalankan usaha, para alumni bisa berkolaborasi dengan Kemendes PDT dalam hal ini 12 rencana aksi strategis seperti mewujudkan desa tematik, desa ekspor, desa wisata, dan lain sebagainya. Tentu saja potensi yang ada di desa para alumni adalah pertimbangan utama sehingga tak hanya nilai ekonomi yang bertambah namun juga pemanfaatan lingkungan secara maksimal.

Untuk menunjukkan keseriusan komitmen Mendes Yandri, dalam kesempatan tersebut dilaksanakan pula Penandatangan Nota Kesepahaman antara Kemendes PDT dengan UMMI tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal. Seluruh civitas akademika baik dari jajaran dosen maupun mahasiswa diharap terlibat langsung di seluruh proses membangun desa dan meningkatkan kualitas SDM sesuai peran masing-masing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Kukuhkan 200 Pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia Kirim ke Jepang

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto secara resmi kukuhkan 200 peserta Program Pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia angkatan pertama.

Program ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam menyiapkan generasi muda desa yang berdaya saing global dan jadi motor penggerak pembangunan di daerah asalnya.

Mendes Yandri memaparkan, 200 pemuda yang dikukuhkan berasal dari berbagai desa di 15 provinsi di Indonesia. Nantinya di Jepang, para pemuda bakal perole kesempatan belajar dan menimba pengalaman sebagai bekal untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan.

“Kami berharap mereka tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja ketika kembali ke Indonesia. Pengalaman dan ilmu yang diperoleh di Jepang diharapkan dapat diterapkan untuk membangun desa-desa di tanah air,” ujar Mendes.

Indonesia miliki potensi besar dengan miliki 75.266 desa yang dapat dikembangkan menjadi desa ekspor, desa wisata, desa energi, desa swasembada air, serta berbagai sektor produktif lainnya.

Program ini menjadi bagian dari upaya Kemendes dalam menjalankan berbagai aksi pembangunan desa yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain program pengiriman pemuda ke Jepang, Kementerian Desa juga menjalin kerja sama strategis dengan lembaga pendidikan tinggi untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat desa.

Dalam kesempatan tersebut diumumkan pemberian kuota awal sebanyak 500 beasiswa bagi anak-anak desa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

“Keberhasilan pembangunan desa membutuhkan kolaborasi berbagai pihak melalui pendekatan Octahelix yaitu sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan elemen masyarakat lainnya,” kata Mendes.

Program ini juga sejalan Asta Cita ke Enam Presiden Prabowo Subianto yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad berikan dukungan penuh terhadap pengembangan kapasitas pemuda desa.

Raffi Ahmad mengapresiasi inisiatif Kementerian Desa yang memberikan kesempatan luas bagi generasi muda untuk berkembang dan belajar di tingkat internasional.

“Pemuda desa memiliki peran besar dalam masa depan bangsa. Setelah mendapatkan ilmu dan pengalaman di Jepang, mereka diharapkan kembali ke Indonesia untuk membangun daerahnya masing-masing dan menciptakan manfaat bagi masyarakat,” kata Raffi.

Pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa. Ketika desa semakin maju, maka kemajuan bangsa secara keseluruhan akan semakin cepat terwujud.

Program Pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia diharapkan menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda yang inovatif, berdaya saing global, serta mampu menjadi agen perubahan bagi pembangunan desa dan kemajuan Indonesia.

Turut hadir Rektor Universitas Siber Asia Jang Youn Cho, Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah, Peneliti BRIN Siti Zuhro, Direktur Arthindo Group M Rasyid Rajasa, Direktur Kurma Adzwa Farm Ikhsan Davit dan perwakilan perusahaan.

Mendampingi Mendes Yandri, Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Kepala BPSDM Agustomi Masik dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDT.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Nusron Ingin Target PTSL Tahun 2027 Ditambah untuk Perluas Kepastian Hukum bagi Masyarakat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menginginkan target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2027 ditambah. Menurutnya, PTSL menjadi salah satu program strategis untuk memperluas kepastian hukum hak atas tanah masyarakat melalui pendaftaran tanah secara lengkap berbasis wilayah.

“Pertama, soal prioritas PTSL pada tahun 2027 supaya ditambah. Pada tahun ini dan juga tahun depan, prioritas kami tidak hanya PTSL, tetapi juga penambahan sertipikasi per sektor, yakni sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tutur Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/06/2026).

Menteri Nusron menjelaskan, PTSL ini menjadi program strategis karena dilaksanakan berbasis wilayah desa dengan tujuan mewujudkan pendaftaran tanah secara lengkap. Melalui program tersebut, seluruh bidang tanah dalam satu desa didaftarkan secara bersamaan, mulai dari rumah tinggal, lahan pertanian, perkebunan, tanah wakaf, tempat ibadah, hingga area pemakaman.

“Kalau PTSL berbasis wilayah desa, maka seluruh bidang tanah dalam satu desa didaftarkan secara bersamaan. Namun, bagi masyarakat yang belum terjangkau PTSL, khususnya di sektor perumahan, kami menyiapkan skema sertipikasi gratis. Ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Tiga Juta Rumah agar MBR memperoleh kepastian hukum atas rumah yang mereka tempati,” jelas Menteri Nusron.

Selain melalui PTSL, Kementerian ATR/BPN menjalankan program sertipikasi rumah bagi MBR untuk menjangkau masyarakat yang belum terfasilitasi melalui program PTSL. Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap program Tiga Juta Rumah yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Untuk mendukung program tersebut, di tahun 2026 ini Kementerian ATR/BPN mendapat target menyertipikasi satu juta rumah bagi MBR. Dalam menjalankan program sertipikasi tanah ini , Menteri Nusron mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun Anggota DPR RI guna mengidentifikasi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima. Rumah milik MBR yang belum bersertipikat, termasuk yang menerima program bedah rumah pada periode 2016-2025, dapat diusulkan untuk mengikuti program sertipikasi gratis tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, yang menjadi pimpinan rapat kerja kali ini pun menyampaikan dukungannya terhadap program Kementerian ATR/BPN, termasuk usulan penambahan target PTSL. “Terkait usulan penambahan target PTSL yang terintegrasi, saya sependapat karena program ini memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan layak menjadi salah satu program prioritas pada Tahun Anggaran 2027,” ungkapnya.

Adapun dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI ini, turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Hadir pula sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bahas Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027 dengan Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Usulkan Pagu Anggaran Rp10 Triliun

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10.608.191.532.000 untuk rencana kerja Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/06/2026).

“Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, Pagu Indikatif ATR/BPN tahun 2027 kita akan difokuskan pada program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9%, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp2,56 triliun atau 24,2%, serta program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp724 miliar atau 6,8%,” ujar Menteri Nusron.

Dalam pertemuan yang membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun 2027 ini, Menteri Nusron menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, terutama dalam memperkuat layanan pertanahan, percepatan program strategis nasional, serta peningkatan kualitas penataan ruang di penjuru Indonesia.

Untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional, Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp3,23 triliun. Tambahan tersebut direncanakan untuk mendukung belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta percepatan pembangunan tiga juta rumah. “Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah,” kata Menteri Nusron.

Dalam rapat ini, Menteri Nusron hadir bersama dengan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. Untuk menyimak perkembangan pembahasan, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia juga hadir secara daring.

Pada kesempatan ini, Menteri Nusron juga melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran hingga awal Juni 2026. Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN per 6 Juni 2026 tercatat sebesar Rp3.184.895.696.643 atau 36,23% dari total pagu Rp8.791.048.122.000.

“Penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN per tanggal 6 Juni 2026 adalah sebesar Rp3,18 triliun atau telah mencapai 36,23%. Meningkat year on year dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 35,40%. Naik 0,9%,” ungkap Menteri Nusron.

Di momen Raker ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengapresiasi capaian tersebut. Pada pertemuan ini pula ia beserta Anggota Komisi II DPR RI menyatakan telah menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 Kementerian ATR/BPN serta mendukung usulan tambahan pagu anggaran sebesar Rp3.233.564.877.718 untuk dibahas lebih lanjut pada rapat berikutnya.

“Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara mendalam pada Raker dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang,” ujar Dede Yusuf.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Dorong Transformasi Pendidikan Nasional, Kesejahteraan Guru Jadi Kunci Generasi Emas 2045

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Mufidah Kurniasih mendorong transformasi pendidikan Indonesia untuk mewujudkan generasi emas pada tahun 2045 mendatang. Ia menilai kesejahteraan guru dan dosen serta proses digitalisasi khususnya di daerah 3T menjadi kunci agar transformasi pendidikan berjalan dengan baik.

“Digitalisasi pendidikan dan perbaikan kualitas pengajaran seperti sarana dan prasarana khususnya di daerah 3T juga harus diperhatikan, selain itu perhatian kepada teman-teman pengajar baik guru dan dosen menjadi pilar utama keberhasilan transformasi pendidikan,” tuturnya saat acara Dialetika Demokrasi di Gedung DPR, Senayan, Rabu (11/6/2026).

Digitalisasi pembelajaran, tambah Kurniasih, dijalankan dalam koridor tiga pilar yaitu inklusif, adaptif, dan partisipatif. Inklusif artinya pendidikan bermutu harus dirasakan oleh semua peserta didik se-Indonesia. Adaptif artinya pendidikan dijalankan sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar mampu menyesuaikan diri dan bersaing sesuai dengan perkembangan zaman. Partisipatif artinya melibatkan semua pemangku kepentingan.

“Digitalisasi pembelajaran juga harus dilandaskan dengan pendidikan karakter yang kuat, sebab penggunaan sistem seperti AI tidak bisa dijalankan dengan baik tanpa kode etik yang tepat sehingga anak-anak tidak akan tergantung dengan digital seperti AI yang akan mempengaruhi kemampuan berpikirnya,” imbuhnya.

Disisi lain, Ia menilai telah terjadi perubahan signifikan dalam arah kebijakan pendidikan nasional, meski tantangan yang dihadapi di lapangan tetap besar. Ia menyampaikan, apresiasinya atas capaian konkret pemerintah, terutama dalam hal pembenahan sarana dan prasarana sekolah yang mengalami lonjakan drastis.

“Kami mendorong Kementerian Diktisaintek dan Dikdasmen serta BRIN bersikap totalitas dalam proses transformasi pendidikan nasional, kami berharap dan mendukung agar anggaran yang ada dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sambut 1 Muharram 1448 H, Fauzan Khalid Tekankan Muhasabah dan Kepedulian Sosial

Penulis
Reta
-

Anggota DPR RI Fauzan Khalid menghadiri tradisi Begawe Beleq Kawule Midang yang digelar masyarakat dan para pemuda Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (7/6/2026), sebagai bagian dari penyambutan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Momentum tersebut dimaknai sebagai sarana memperkuat spirit hijrah, muhasabah, serta kepedulian sosial di tengah masyarakat.

 

Tradisi penyambutan Tahun Baru Islam itu ditandai dengan pemukulan gendang beleq oleh Fauzan bersama masyarakat setempat. Kegiatan yang dikemas dalam Begawe Beleq Kawule Midang tersebut juga diisi pertunjukan gendang beleq, kesenian tradisional masyarakat Suku Sasak yang menjadi bagian dari kekayaan budaya Lombok.

 

Dalam sambutannya, Fauzan menyambut baik inisiatif masyarakat dan generasi muda Desa Midang yang menggelar kegiatan menyambut Tahun Baru Islam. Baginya, momentum 1 Muharram tidak sekadar menjadi penanda pergantian tahun dalam kalender Hijriah, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi sekaligus menjaga nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat.

 

“Secara spiritual, tanggal ini bermakna sebagai momentum introspeksi diri (muhasabah), hijrah menjadi pribadi yang lebih baik, dan harapan baru dalam meningkatkan kualitas ibadah,” ujar Fauzan dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Parlementaria di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

 

Politisi Fraksi Nasdem itu menjelaskan, Tahun Baru Islam memiliki makna historis yang kuat karena berangkat dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah yang menjadi tonggak penting perkembangan Islam. Selain menjadi penanda pergantian tahun Hijriah, Muharram juga termasuk satu dari empat bulan suci yang dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah.

 

Menurut Fauzan, spirit hijrah perlu dimaknai sebagai upaya berpindah dari kebiasaan buruk menuju kehidupan yang lebih baik. Momentum Tahun Baru Islam juga perlu dijadikan sarana memperkuat kepedulian sosial dan membangun resolusi hidup yang lebih bermakna.

 

“Satu (1) Muharram 1448 Hijriah adalah momentum penting bagi kita umat Islam untuk transformasi diri ke arah yang lebih baik, muhasabah atau evaluasi ibadah, dan memperkuat kepedulian sosial, serta menjadikannya sebagai titik tolak memulai resolusi hidup yang lebih bermakna di masa kini,” tutup legislator dapil NTB II itu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harga BBM Non Subsidi Naik, DPR Pastikan Pertalite dan LPG Subsidi Masih Bisa Dijaga

Penulis
Reta
-

Kenaikan harga BBM non subsidi dinilai tidak boleh menjadi pintu masuk bagi kenaikan tarif listrik, harga LPG bersubsidi, maupun Pertalite yang berpotensi menekan daya beli masyarakat. Pemerintah dinilai masih memiliki ruang kebijakan untuk menjaga energi bersubsidi tetap terjangkau selama pengelolaan subsidi dilakukan secara tepat sasaran dan disiplin fiskal tetap terjaga.

 

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mengingatkan bahwa lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah memang meningkatkan biaya penyediaan energi nasional. Namun kondisi tersebut tidak serta-merta harus direspons dengan menaikkan harga energi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

 

“Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana ketahanan fiskal negara dalam menjaga tarif listrik dan harga LPG tetap terjangkau,” ujar Ateng dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Parlementaria di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

 

Ia menjelaskan, tekanan eksternal berupa kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah meningkatkan biaya pembangkitan listrik sekaligus impor LPG yang masih menjadi tulang punggung kebutuhan rumah tangga nasional. Dalam kondisi tersebut, pemerintah menghadapi beban kompensasi energi yang lebih besar untuk menjaga stabilitas harga.

 

“Deviasi ini otomatis meningkatkan biaya energi nasional. PLN harus membeli energi primer dengan harga yang lebih mahal, sementara impor LPG juga menjadi jauh lebih mahal karena seluruh transaksinya menggunakan dolar AS,” jelas politisi Fraksi PKS itu.

 

Meski demikian, ia menilai masyarakat tidak perlu langsung mengasumsikan bahwa kenaikan harga BBM non subsidi akan diikuti kenaikan Pertalite. Menurutnya, pemerintah masih memiliki instrumen untuk menjaga harga BBM subsidi selama distribusi dapat dikendalikan dengan baik.

 

 

“Masyarakat perlu memahami bahwa kondisi tersebut tidak otomatis Pertalite ikut naik. Pemerintah masih memiliki instrumen untuk mempertahankan harga BBM subsidi apabila pengelolaan distribusi dan fiskalnya dilakukan secara disiplin,” ujarnya.

 

Ateng mengingatkan ancaman yang lebih mendesak justru datang dari potensi perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite akibat disparitas harga yang semakin lebar. Jika migrasi konsumsi berlangsung masif, kuota BBM subsidi berpotensi lebih cepat terserap dan memperbesar tekanan terhadap APBN.

 

“Jika tidak diantisipasi, akan terjadi migrasi konsumsi secara masif dari pengguna BBM non subsidi ke BBM subsidi. Inilah yang berpotensi membebani APBN dan mengganggu ketahanan pasokan Pertalite,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...220221222...4,867Halaman 221 dari 4,867