Beranda blog Halaman 228

Presiden Prabowo Percepat Digitalisasi Pemerintahan, Data 8 Kementerian Kini Terintegrasi AI

Penulis
Reta
-

Pemerintah terus mempercepat transformasi digital nasional sebagai fondasi penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan penerimaan negara, dan perbaikan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan usai diterima Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran DEN, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Luhut menyampaikan bahwa DEN melaporkan kepada Presiden Prabowo tentang sekitar 80 persen sistem GovTech telah terkoneksi. Luhut menyebut, sejak 1 Juni 2026, untuk pertama kalinya data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah berhasil terintegrasi dalam satu sistem yang didukung teknologi akal imitasi (AI).

“Jadi semua data itu sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI. Kemarin kami beri contoh di DPR waktu kami dipanggil bagaimana face recognition segera bisa menjawab masalah sanggah dalam satu menit. Jadi pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti Govtec ini akan menjadi satu bagian yang paling penting. Kenapa? karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik, dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ,” ujar Luhut.

Menurut Luhut, melalui sistem tersebut, pemerintah juga akan memperluas jangkauan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Luhut menyebut dengan basis data yang lebih lengkap dan terintegrasi, pemerintah dapat mendorong perluasan basis pajak secara bertahap sekaligus membuka peluang pembentukan UMKM baru dan penciptaan lapangan kerja.

“Itu semua terkoneksi nanti ke national single window di kementerian keuangan. Ini saya pikir penting, karena nanti dengan Govtec masuk maka UMKM yang 64 juta itu kita akan grab supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5 persen bayar pajak, dan kalau itu terjadi maka tax ratio kita akan naik dari 9 persenan sekarang mungkin ke 12-13 persen over time dan dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan,” imbuh Luhut.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa pengembangan GovTech dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan ekosistem digital yang telah ada, seperti PeduliLindungi, e-Katalog, dan Simbara, serta dikembangkan oleh talenta-talenta muda Indonesia. Sebagai bagian dari implementasi nasional, pemerintah saat ini tengah menjalankan proyek percontohan di 42 provinsi, kabupaten, dan kota.

“Kemarin di Banyuwangi sudah berjalan dan sangat sukses kita belajar dari model ini. Nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional, seluruh 514 kabupaten akan terhubung,” ungkap Luhut.

Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo terkait pengembangan International Financial Center dan skema family office. Menurut Luhut, pemerintah berharap inisiatif tersebut dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi global.

Di bidang pelayanan publik, Luhut menjelaskan bahwa pemerintah juga tengah menyiapkan digital single ID yang ditargetkan mulai hadir pada akhir tahun ini. Melalui sistem identitas digital terpadu yang didukung AI, penyaluran bantuan sosial dan berbagai bentuk transfer langsung pemerintah akan menjadi lebih tepat sasaran.

“Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID, yang mengakibatkan semua bansos (bantuan sosial) atau direct cash transfer itu akan targeted dan itu akan menghemat angka cukup besar tadi. Angka mungkin beberapa bisa cukup besar akan dihemat dan saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada 5,4 juta rupiah per orang dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI,” ujar Luhut.

Luhut menegaskan bahwa transformasi digital yang tengah dijalankan merupakan langkah besar menuju pemerintahan modern berbasis data. Menurutnya, Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara pertama dengan populasi besar yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis digitalisasi dan AI secara menyeluruh.

“Jadi ini satu pemerintahan yang berpenduduk hampir 300 juta orang pada awal tahun depan, yang pertama menggunakan digitalisasi berbasis AI. Nah ini saya kira satu keberanian tersendiri karena tadi saya singgung semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia,” tutup Luhut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko Pangan: Persediaan Pupuk 1,19 Juta Ton, Kebutuhan Petani Tahun 2026 Terjamin

Penulis
Reta
-

Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga ketahanan pangan nasional melalui jaminan ketersediaan pupuk bagi petani di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok pupuk dunia.

Kegiatan Rembuk Tani di Pontianak, Kalimantan Barat, dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Anggota DPR RI Boyman Harun, tokoh masyarakat, petani, kelompok tani, organisasi kepemudaan, mahasiswa, petani muda, serta peserta dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan di Kalimantan Barat.

Dalam forum tersebut disampaikan bahwa stok pupuk nasional berada dalam kondisi aman dengan total persediaan mencapai 1,19 juta ton, terdiri atas 825 ribu ton pupuk bersubsidi dan 367 ribu ton pupuk non-subsidi. Jumlah tersebut dinilai mencukupi kebutuhan petani di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Barat.

Secara nasional, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 mencapai 9,84 juta ton, terdiri dari 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan 295 ribu ton untuk sektor perikanan. Hingga saat ini, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah melampaui 4 juta ton.

“Tahun ini insyaallah pupuk kita aman. Kita siapkan 9,8 juta ton, sebanyak 9,5 juta ton untuk tanaman padi dan sisanya untuk ikan. Saya diperintahkan oleh Presiden untuk keliling dan memastikan betul pupuk aman bagi petani” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Menko Pangan juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyederhanakan tata kelola pupuk bersubsidi melalui pemangkasan regulasi dan prosedur yang selama ini menghambat distribusi. Langkah tersebut dilakukan agar penyaluran pupuk lebih cepat, tepat sasaran, dan mudah diakses petani.

Di Kalimantan Barat, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 81.657 ton atau sekitar 44 persen dari total alokasi provinsi sebesar 183.746 ton. Pemerintah terus mendorong percepatan distribusi agar kebutuhan petani terpenuhi sesuai musim tanam.

Selain itu, bantuan pupuk non-subsidi terus diperluas dan hingga Juni 2026 telah menjangkau lebih dari 4 juta penerima manfaat.

Ketersediaan pupuk menjadi perhatian penting di tengah konflik kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu distribusi global, termasuk jalur perdagangan melalui Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi tersebut tidak memengaruhi pasokan pupuk bagi petani Indonesia.

Pemerintah juga memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan. Bahkan sejak Oktober 2025, HET beberapa jenis pupuk telah diturunkan sekitar 20 persen guna meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi.

Selain menjaga pasokan dan stabilitas harga pupuk, pemerintah juga meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Jika sebelumnya harga gabah di tingkat petani kerap berada di bawah Rp5.500 per kilogram, pemerintah kini menetapkan HPP gabah sebesar minimal Rp6.500 per kilogram untuk seluruh kualitas. Kebijakan ini memberikan kepastian harga yang lebih baik bagi petani. Bahkan, di sejumlah wilayah harga gabah telah melampaui HPP tersebut, seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang mencapai sekitar Rp7.000 per kilogram.

“Jadi kita ingin merubah nasib petani kita yang dulu. Petani banyak yang menjadi buruh karena terus rugi. Ini tidak boleh terjadi. Petani harus sehat karena mereka produsen yang menghasilkan makanan,” ujar Menko Pangan.

Pemerintah juga melakukan reformasi tata kelola subsidi pupuk melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 dengan mengubah mekanisme subsidi dari pendekatan biaya produksi (cost plus) menjadi nilai komersial (marked-to-market).

Melalui skema tersebut, subsidi dihitung berdasarkan selisih antara nilai komersial pupuk dan harga yang dibayarkan petani. Kebijakan ini tidak mengubah harga tebus pupuk bersubsidi di tingkat petani, namun diharapkan meningkatkan efisiensi industri pupuk, memperkuat transparansi, serta menjaga keberlanjutan pasokan dalam mendukung swasembada pangan nasional.

Rembuk Tani menjadi ruang dialog antara pemerintah dan petani untuk memastikan kebijakan pertanian berjalan efektif sekaligus menyerap aspirasi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen Ekraf Irene Umar: AI Hanya Alat, Kreativitas Tetap Milik Manusia

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Irene Umar, menekankan peran manusia sebagai sumber kreativitas di era serba AI (_Artificial Intelligence_). Wamen Ekraf mengatakan bahwa AI sebagai tools, sedangkan manusia perlu memaksimalkannya.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, menjadi salah satu pembicara dalam sesi Urban Talks with IdeaFest ‘Navigating The Future Through Human Creativity’ yang diselenggarakan di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki (TIM), Minggu (7/6/2026).

“_Artificial Intelligence_ hanyalah sebatas alat bantu, tetapi sumber kreativitas tetap berasal dari manusia. Pengalaman, rasa, empati, dan kemampuan membaca konteks tentu tidak bisa digantikan. Selama manusia masih memiliki keberanian untuk berpikir dan mencipta, kita tetap punya keunggulan,” ungkap Wamen Ekraf saat menjadi salah satu pembicara dalam sesi Urban Talks with IdeaFest ‘Navigating The Future Through Human Creativity’ yang diselenggarakan di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki (TIM), Minggu (7/6).

Sesi diskusi ini fokus membahas peran manusia dan kecerdasan buatan dalam ekosistem kreatif, perencanaan kota, serta kekayaan intelektual (_Intellectual Property_/IP). Menurut Wamen Ekraf, teknologi termasuk AI perlu dimanfaatkan dan jangan terlalu dipandang sebagai ancaman bagi tiap subsektor ekonomi kreatif.

“Tantangan terbesar kita bukan menghindari AI atau perangkat teknologi lainnya, kita harus bisa menjadi manusia dan memanusiakan manusia. Sebab, kita semua bisa menjadi kreator dari suatu IP. Begitu banyak IP Indonesia yang sudah diterima pasar dunia dengan memanfaatkan teknologi. Internet sudah ada, gadget pun di tangan. Pakai internet sebagai ruang uji kepercayaan pasar dan bangun portofolio sehingga semakin berani amplifikasi ke pasar global,” tambah Wamen Ekraf.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menjelaskan bahwa teknologi seharusnya bisa memperkuat kapasitas manusia dalam melayani publik, bukan menggantikan peran manusia.

“AI bisa membantu membaca pola dan mempercepat proses awal perencanaan kota, tetapi keputusan tetap membutuhkan empati dan kemampuan memahami perilaku manusia. Seperti sistem informasi dan platform integrasi Jakarta Satu yang tidak hanya berbasis data, tetapi butuh esensi kepekaan terhadap kebutuhan masyarakatnya,” jelas Atika.

Sementara itu, inisiator IdeaFriends by IdeaFest, Maghfiro Ridho Maulana, menyampaikan bahwa karya kreatif atau IP yang muncul dari pengalaman manusia tetap memiliki daya tarik yang tidak bisa direplikasi sepenuhnya oleh mesin kecerdasan artifisial.

“Manusia itu tetap menjadi pusat dari segala kreativitas. Kita bisa merasakan mana karya yang dibuat hanya berdasarkan pola tertentu dan karya yang justru lahir dari pengalaman serta emosi manusia. Kreativitas tentu akan kembali terhadap autentisitas manusia,” imbuh Ridho.

Salah satu pembicara lain, Founder of Urun Daya Kota Foundation, Wiliam Reynold, mengingatkan bahwa perkembangan teknologi sebagai tantangan yang harus mampu mempertahankan identitas manusia.

“Perspektif kota terdiri dari tiga unsur yaitu manusia, ruang, dan identitas yang menggabungkan semuanya dalam interaksi. Dengan tetap menjaga etika, nalar, dan kemampuan untuk tetap menjadi manusia, siapapun bisa membentuk suatu IP yang didasari kekuatan narasi dan value,” tutur William.

Diskusi ini menjadi rangkaian acara Jakarta Future Festival 2026 yang juga menyoroti pentingnya ekosistem IP yang sehat melalui perlindungan karya, kolaborasi lintas subsektor, dan pembentukan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Wamen Ekraf juga mengunjungi area food and beverage market, arena Cek Kesehatan Gratis di Galeri Oesman Effendi, dan menikmati penampilan musik Kahitna bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif, Yovie Widianto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Bekasi Usulkan Underpass dan Normalisasi Sungai ke Bappenas untuk Atasi Macet dan Banjir

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kabupaten Bekasi mengusulkan pembangunan underpass, normalisasi sungai, serta penguatan infrastruktur air bersih kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) guna mengatasi kemacetan, banjir, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah saat audiensi di Jakarta Pusat (8/6/2026).

Audiensi tersebut dipimpin Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja bersama jajaran perangkat daerah untuk menyinkronkan program pembangunan Kabupaten Bekasi dengan agenda pembangunan nasional.

Dalam pertemuan itu, Pemkab Bekasi memastikan sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) yang berada di wilayahnya terus berjalan sesuai rencana, antara lain Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Burangkeng, Giant Sea Wall, Sekolah Rakyat, Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I, dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan.

Asep mengatakan Kabupaten Bekasi membutuhkan dukungan infrastruktur tambahan untuk menopang aktivitas kawasan industri terbesar di Asia Tenggara serta menjaga iklim investasi yang terus berkembang.

“Alhamdulillah hari ini kita beraudiensi dengan Bappenas dalam hal sinkronisasi pembangunan. Memang kita mendapatkan beberapa program strategis nasional, di antaranya Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Burangkeng, Giant Sea Wall, Sekolah Rakyat (SR), SPAM Regional Jatiluhur I serta Japek II Selatan yang saat ini terus dikawal agar berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Pemkab Bekasi juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan underpass di sejumlah perlintasan kereta api yang selama ini menjadi titik kemacetan di berbagai wilayah.

“Kita menginginkan beberapa perlintasan kereta yang sudah sangat padat dapat ditangani melalui pembangunan underpass atau solusi lainnya agar kemacetan bisa dikurangi,” jelas Asep.

Selain kemacetan, penanganan banjir menjadi perhatian utama karena Kabupaten Bekasi berada di wilayah hilir yang menerima limpasan air dari daerah hulu saat curah hujan tinggi.

Karena itu, pemerintah daerah mengusulkan normalisasi sungai dan penanganan pendangkalan sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat agar risiko banjir dapat ditekan.

“Bekasi ini letaknya di hilir. Ketika Bogor hujan, meskipun Bekasi tidak hujan, air tetap mengalir ke wilayah kami. Karena itu kami meminta dukungan pusat untuk normalisasi sungai dan penanganan pendangkalan sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” katanya.

Asep optimistis sejumlah program strategis nasional dan usulan infrastruktur pendukung dapat mulai direalisasikan pada 2027 setelah mendapatkan dukungan dan arahan dari Bappenas.

“Kalau program strategis nasional, insya Allah terealisasi. Tadi sudah tidak ada masalah, baik PSEL, SR, Sea Wall maupun Japek II. Yang kita minta tambahan adalah dukungan untuk saluran air, penanganan perlintasan kereta, serta pengendalian banjir,” ujarnya.

Realisasi berbagai program tersebut diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui berkurangnya kemacetan, menurunnya risiko banjir, meningkatnya layanan air bersih, serta tumbuhnya peluang ekonomi dan investasi di Kabupaten Bekasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DWP Kota Bogor Dorong Pemberdayaan Perempuan Lewat Pelatihan Kreativitas Kain Perca

Penulis
Reta
-

Sebanyak 120 anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Bogor mengikuti pelatihan pengembangan diri “Kreativitas dari Kain Perca” yang dirangkaikan dengan pertemuan rutin DWP Kota Bogor di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Selasa (9/6/2026).

Pelatihan tersebut secara resmi dibuka Asisten Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Iceu Pujiati, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi.

Iceu Pujiati mengatakan bahwa pelatihan tersebut menjadi langkah positif untuk meningkatkan keterampilan, mengembangkan kreativitas, serta membuka wawasan peserta dalam menciptakan karya yang bermanfaat dan bernilai guna.

“Pengembangan diri penting untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kepercayaan diri. Di tengah dinamika ekonomi dan sosial, kreativitas menjadi modal utama yang perlu terus diasah,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemanfaatan kain perca dalam kegiatan ini sangat menarik dan relevan, karena bahan yang sering dianggap limbah dapat diolah menjadi produk unggulan bernilai ekonomi melalui ide-ide kreatif.

Produk tersebut tidak hanya mampu membantu perekonomian keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi sampah serta menjaga kelestarian lingkungan. Lebih dari itu, keterampilan tersebut dapat menjadi peluang usaha rumahan dan sumber pendapatan tambahan bagi keluarga.

Iceu berharap hasil pelatihan ini dapat terus dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai jual dan daya saing.

Melalui kreativitas, ketekunan, dan semangat kewirausahaan, lanjut Iceu, perempuan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Karena itu, kegiatan seperti ini penting untuk memperkuat kapasitas, kemandirian, dan kontribusi perempuan dalam pembangunan daerah.

Di lokasi yang sama, Penasihat DWP Kota Bogor, Yantie Rachim, mengapresiasi konsistensi DWP Kota Bogor dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan positif untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan pemberdayaan anggotanya.

Menurutnya, pelatihan tersebut merupakan salah satu bentuk nyata upaya pemberdayaan perempuan yang tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi keluarga.

“Jadi, para ibu jangan hanya sekadar belajar, tetapi juga berusaha memproduksi hasil karya sehingga bisa menggerakkan ekonomi keluarga maupun masyarakat,” kata Yantie Rachim.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

MWA UGM Audiensi dengan Sri Sultan, Bahas Strategi Tingkatkan Daya Saing Kampus

Penulis
Reta
-

Kompetisi antar-perguruan tinggi yang kian ketat di tingkat nasional maupun global menuntut Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk terus berbenah. Isu strategis tersebut menjadi salah satu poin utama yang dibahas pada pertemuan antara Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan jajaran Majelis Wali Amanat (MWA) UGM periode 2026–2031.

Diterima pada Selasa (09/06) di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, rombongan yang dipimpin langsung oleh Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, ini melakukan koordinasi sekaligus menyerap arahan strategis dari Sri Sultan. Pertemuan ini bernilai penting mengingat Sri Sultan juga merupakan anggota tetap (eks-ofisio) dari lembaga tertinggi di universitas tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Sultan memberikan catatan mengenai pentingnya menjaga soliditas dan menyelesaikan berbagai urusan tata kelola di internal kampus. Menurut Sultan, manajemen yang bersih dan tuntas merupakan fondasi utama bagi universitas untuk menghadapi tantangan dunia pendidikan ke depan.

“Bagi satu kampus kan itu jadi penting, disamping internalnya diselesaikan. Kalau ada aspek sesi manajemen atau apa yang belum clear ya, diselesaikan aja. Supaya, kokoh, gitu. Karena kan kompetisi antarkampus kan juga sudah terjadi,” tegas Sri Sultan.

Selain aspek manajemen, peningkatan kapasitas akademik para tenaga pendidik juga tidak luput dari perhatian Gubernur DIY tersebut. Sri Sultan mendorong adanya inovasi berupa ruang publikasi yang rutin agar para dosen semakin kaya akan pengalaman akademis yang diakui.

“Ya, kita dialog aja. Ya, bagaimana UGM bisa meningkatkan kapasitas, kualitas produk, caranya apa ya mungkin bikin buletin, kan gitu. Supaya dosen-dosen itu juga punya pengalaman secara akademik, kan gitu,” tambah Sri Sultan.

Lebih jauh, Sultan menaruh harapan besar agar kepengurusan MWA yang baru ini mampu menjawab ekspektasi dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat luas. Keterbukaan informasi dan tata kelola yang bertanggung jawab menjadi kunci utama dalam memimpin universitas di era modern.

“Untuk WMA Nanti harapannya ke depan ya, itu. Kita bisa lebih terbuka gitu loh. Membangun akuntabilitas gitu. Itu aja. Karena tuntutan publik kan juga sudah sampai di situ,” pungkas Sri Sultan.

Pertemuan yang berlangsung hangat di Kepatihan ini sekaligus menjadi momen perkenalan formasi baru MWA UGM sebelum resmi mengemban tugas. Pihak universitas memandang audiensi ini sebagai langkah krusial untuk menyelaraskan langkah kelembagaan.

Rektor UGM, Ova Emilia, menjelaskan bahwa kehadiran mereka bertumpu pada kapasitas Sri Sultan yang melekat sebagai bagian dari internal MWA. Arahan-arahan dari Sri Sultan dinilai sangat diperlukan sebagai kompas arah gerak UGM ke depannya.

“Iya, ini kan saya yang menemani teman-teman dari Majelis Wali Amanat UGM, dimana Ngarsa Dalem kan juga anggota Majelis Wali Amanat yang memang tetap. Sehingga ini kami melakukan semacam audiensi untuk mendapatkan informasi, arahan-arahan yang memang diperlukan untuk UGM kedepannya,” jelas Ova.

Sebanyak 16 anggota MWA UGM periode terbaru ini sebenarnya telah resmi ditetapkan melalui Rapat Pleno Khusus Senat Akademik. Saat ini, pihak kampus tengah mematangkan persiapan prosesi pelantikan yang akan digelar oleh pemerintah pusat.

“Belum dilantik, tapi SK-nya sudah turun tanggal 3 Juni. Untuk rencana pelantikan kelihatannya minggu ini mungkin ya, karena pelantikan nanti oleh pemerintah di Jakarta,” imbuh Ova.

Ketika dikonfirmasi mengenai kehadiran Gubernur DIY dalam agenda tersebut, Ova mengatakan, “Iya, InsyaAllah.”

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jaga Iklim Industri Kreatif Lokal, Kemenimipas Deportasi 25 Fotografer Asing Ilegal

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan negara dan menegakkan hukum keimigrasian. Melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kemenimipas mengambil tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi terhadap 25 warga negara asing (WNA) yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal dan Visa on Arrival (VoA) untuk melakukan kegiatan komersial di sektor fotografi dan videografi di Indonesia, pada Selasa (9/6).

Penindakan tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil pengawasan keimigrasian serta laporan yang disampaikan oleh berbagai pemangku kepentingan di sektor ekonomi kreatif, termasuk asosiasi profesi fotografi nasional. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para WNA tersebut diketahui menjalankan aktivitas usaha dan jasa fotografi tanpa menggunakan izin tinggal yang sesuai dengan peruntukannya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan pelaku usaha nasional dari praktik-praktik yang merugikan.

“Kami berterima kasih atas informasi yang diberikan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dan para pemangku kepentingan. Perlindungan terhadap warga negara Indonesia dari orang asing yang menyalahgunakan tujuan kedatangannya merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kami. Karena itu, kami siap terus berkolaborasi dalam memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kreatif dalam negeri,” ujar Menteri Agus.

Menurut Menteri Agus, Indonesia tetap terbuka terhadap kolaborasi internasional dan kehadiran tenaga profesional asing yang bekerja secara sah sesuai ketentuan hukum. Namun demikian, setiap WNA yang melakukan kegiatan bekerja di Indonesia wajib memiliki izin dan dokumen yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Mereka (warga negara asing/WNA) harus masuk dengan sponsor. Kecuali mereka yang datang secara perorangan. Kalau memang dia menyalahgunakan kedatangan dengan menggunakan Visa on Arrival lalu bekerja, itulah yang menjadi objek tindakan kita,” tegas Menteri Agus.

Kemenimipas mencatat bahwa modus penyalahgunaan VoA masih ditemukan di berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif. Fasilitas VoA yang diberikan pemerintah untuk mendukung kemudahan kunjungan ke Indonesia tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas bekerja atau memperoleh penghasilan tanpa izin yang sah.

Dalam kesempatan yang sama, Kemenimipas menerima kunjungan Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, yang menyampaikan apresiasi atas respons cepat jajaran Imigrasi dalam menindaklanjuti laporan asosiasi profesi dan pelaku industri fotografi nasional terkait maraknya aktivitas fotografer asing ilegal di sejumlah daerah.

“Tentu ini sebuah kabar baik, responsifnya Kementerian Imipas dan tentunya ini di bawah Dirjen Imigrasi. Tadi kami hadir untuk membicarakan hal tersebut, apresiasi, terima kasih, dan tentu dukungannya juga untuk terus dilakukan penyisiran, terutama tidak hanya di fotografi, tetapi mungkin juga di subsektor ekraf seperti film, animasi, musik, dan lain sebagainya,” ungkap Menteri Teuku Riefky.

Melalui sinergi tersebut, kedua kementerian sepakat memperkuat koordinasi pengawasan terhadap aktivitas orang asing di sektor ekonomi kreatif, termasuk pada subsektor fotografi, film, animasi, musik, dan subsektor kreatif lainnya. Penguatan pengawasan akan dilakukan melalui optimalisasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), pertukaran informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan dugaan pelanggaran keimigrasian.

Kemenimipas juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan orang asing dengan melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan izin tinggal melalui kanal pengaduan dan layanan pengawasan keimigrasian yang tersedia.

Selain membahas penguatan pengawasan keimigrasian, pertemuan tersebut juga menghasilkan komitmen kerja sama dalam pengembangan program pembinaan warga binaan pemasyarakatan melalui kegiatan ekonomi kreatif. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat keterampilan, kreativitas, dan kesiapan warga binaan untuk kembali ke tengah masyarakat secara produktif.

Kemenimipas juga menyatakan kesiapan mendukung penyelenggaraan World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada Oktober 2026, termasuk melalui dukungan layanan dan fasilitasi keimigrasian bagi peserta dari berbagai negara.

Ke depan, Kemenimipas akan terus meningkatkan pengawasan keimigrasian secara adaptif, profesional, dan kolaboratif guna memastikan keberadaan dan aktivitas orang asing di Indonesia memberikan manfaat serta tidak merugikan kepentingan nasional maupun masyarakat Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gandeng Kemitraan Global, Skema Baru Pendanaan Taman Nasional Prioritaskan Ekologi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah memastikan bahwa skema pembiayaan inovatif Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik menempatkan kelestarian ekologi dan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai prioritas tertinggi. Langkah ini diambil melalui sistem tata kelola yang transparan dan berbasis pada penguatan aturan pelindungan alam yang ketat.

Hal tersebut ditegaskan dalam Donors and Investors Consultation Meeting on Innovative Financing for National Park Management and Iconic Species Conservation di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan agenda strategis ini digulirkan sebagai bentuk komitmen politik tingkat tinggi dari Presiden Prabowo Subianto dalam menata sistem pembiayaan konservasi agar lebih andal, efektif, dan produktif, terutama untuk menjaga taman nasional dan spesies ikonik Indonesia.

“Menyadari pentingnya kolaborasi global, Pemerintah Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan internasional untuk membangun sinergi taktis dalam menyelamatkan aset alam dunia ini melalui wadah Satgas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional,” ungkapnya.

Dalam mengeksekusi misi besar ini, Satgas menerapkan Strategi Dua Jalur yang saling berkesinambungan. Jalur pertama berfokus pada penciptaan iklim pendanaan yang kondusif melalui reformasi regulasi, penguatan institusi, dan penyusunan kebijakan. Di jalur kedua, pemerintah bergerak aktif menjaring investasi langsung melalui pendekatan pasar yang terstruktur, menyiapkan portofolio proyek yang matang (investable pipeline), serta merancang instrumen keuangan bersama para mitra global. Kedua jalur ini saling memperkuat dan dijalankan secara bertahap, di mana keberhasilan proyek percontohan di tahap awal akan menjadi landasan utama bagi reformasi sistem konservasi yang lebih menyeluruh.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni selaku Wakil Ketua Satgas Bidang Reformasi Regulasi, yang pada pertemuan tersebut diwakili oleh Wamenhut Rohmat Marzuki yang juga merupakan anggota Satgas, menegaskan bahwa skema pembiayaan inovatif untuk konservasi ini bukan lagi sekadar retorika di atas kertas, melainkan langkah nyata yang sasaran dan lini masanya sudah terpetakan dengan jelas. Lewat pengawalan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), realisasi target jangka pendek (quick wins), dan komitmen kerja Satgas yang konsisten, Indonesia bersiap membawa pengelolaan taman nasional serta penyelamatan spesies langka melangkah jauh melampaui ketergantungan anggaran negara, menuju kemandirian finansial berbasis instrumen ekonomi hijau yang modern.

Sebagai langkah konkret jangka pendek (Quick Wins), Kemenhut mempercepat transformasi empat taman nasional pilot (TN Komodo, TN Bromo Tengger Semeru, TN Rinjani, dan TN Way Kambas) menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Mendukung pernyataan tersebut, Wakil Ketua Satgas Bidang Investasi Konservasi, Mari Elka Pangestu, menjelaskan bahwa mekanisme BLU menjadi garansi agar manfaat ekonomi dari alam kembali sepenuhnya untuk alam dan warga setempat. Melalui BLU, pendapatan yang dihasilkan taman nasional akan dikelola untuk membiayai operasional konservasi mandiri dan pemberdayaan komunitas lokal.

“Prinsip utama yang melandasi ekosistem pendanaan ini adalah partisipasi, akses yang adil, serta pembagian manfaat bagi masyarakat (community benefit sharing). Instrumen hijau yang disiapkan wajib memenuhi standar monitoring, evaluasi, dan tata kelola (governance) yang sangat ketat,” terang Mari Elka.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembangunan platform ini membutuhkan kolaborasi lintas keahlian dari berbagai lembaga internasional. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kemitraan yang dibangun tidak semata-mata bertujuan memobilisasi modal, melainkan juga untuk menyerap rekam jejak, pengetahuan, dan keahlian global.

“Masukan dari Bapak/Ibu mitra pembangunan sangat diperlukan untuk menyusun instrumen regulasi, penguatan kapasitas institusi, tata kelola yang akuntabel, hingga standar pemantauan yang ketat,” ujarnya.

Pendekatan Pemerintah Indonesia yang mengutamakan transparansi dan integritas lingkungan ini mendapat dukungan penuh dari komunitas internasional. Para Duta Besar negara sahabat bersama lembaga/organisasi dunia menyatakan kesiapan mereka untuk bermitra dan memberikan dukungan demi menjaga masa depan keanekaragaman hayati Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Empat Upaya Kemenag Atasi Kasus Kekerasan dan Perundungan di Pesantren

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kasus kekerasan seksual dan perundungan (bullying) di lingkungan satuan pendidikan keagamaan menjadi perhatian serius Kementerian Agama (Kemenag). Langkah konkret kini diambil lewat pendekatan struktural, kultural, dan penegakan regulasi secara konsisten untuk memastikan pesantren tetap menjadi ruang pendidikan yang aman dan bermartabat bagi santri.

Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (8/6/2026). Menag menyatakan bahwa penanganan kasus di lapangan saat ini tidak lagi sekadar berorientasi pada individu pelaku, melainkan menyasar pada perbaikan sistem secara menyeluruh.

“Peristiwa kekerasan yang terjadi bukan hanya persoalan pelanggaran hukum pidana, tetapi menyangkut perlindungan hak anak, tata kelola kelembagaan, serta tanggung jawab negara dalam menjamin lingkungan pendidikan yang aman. Kita tegaskan tidak ada ruang bagi penyelesaian yang mengabaikan proses hukum,” ujar Menag di Kompleks Senayan.

Perketat Izin Operasional

Sebagai langkah konkret di hilir, Kemenag melakukan pengetatan berlapis pada pintu masuk izin operasional melalui aplikasi SITREN. Kebijakan ini bergeser dari yang semula mengejar kuantitas jumlah lembaga, kini fokus pada mutu, kelayakan, dan pemenuhan kriteria keselamatan asrama.

Pada periode Mei-Desember 2025 Kemenag menerbitkan 888 izin, namun pada Januari-April 2026 jumlah penerbitan izin dapat ditekan hingga hanya terbit 41 izin baru dengan adanya syarat ketat seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

“Negara memiliki kewajiban memastikan lembaga yang memperoleh pengakuan resmi benar-benar memenuhi karakteristik dasar pesantren dan mampu menjamin keselamatan peserta didik,” tutur Menag.

Pemberian Sanksi

Ketegasan administratif juga dijatuhkan tanpa kompromi kepada lembaga yang lalai melindungi santrinya. Sepanjang tahun 2026, intervensi kelembagaan dilakukan secara masif. Kemenag tercatat telah menghentikan penerimaan santri baru di 17 kasus pesantren bermasalah, melakukan penggantian kepemimpinan di 14 kasus, hingga melakukan pencabutan tanda daftar keberadaan lembaga secara permanen.

Saluran Aduan

Di sisi mitigasi aduan, optimalisasi kanal “Telepontren” bentukan Kemenag menjadi solusi memecah budaya diam (culture of silence) yang selama ini menjadi tembok penghambat pengungkapan kasus kekerasan. Dari yang semula hanya menerima 5 laporan pada 2024 dan 26 laporan pada 2025, kanal ini sudah merespons cepat 22 aduan sepanjang Januari-Mei 2026.

“Lonjakan pengaduan ini tidak boleh dimaknai secara sederhana sebagai meningkatnya angka kekerasan. Sebaliknya, data ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan yang sangat besar dari santri, orang tua, dan masyarakat terhadap mekanisme pengaduan yang disediakan negara karena kerahasiaan dan perlindungannya kredibel,” jelas Menag.

Pengarusutamaan Pesantren Ramah Anak

Langkah pencegahan jangka panjang juga diperkuat di internal ekosistem pengasuhan. Kemenag menggandeng praktisi ormas keagamaan seperti PBNU, MUI, Nawaning, dan RMI untuk meluncurkan Modul Fasilitator Pesantren Ramah Anak, sekaligus menggalakkan pelatihan Tarbiyah Jinsiyyah (pendidikan seksual berbasis adab Islam). Kurikulum ini melatih santri mengenali batasan pergaulan dan berani melapor sejak dini.

Sebagai standardisasi nasional, Menag mendorong seluruh pesantren di Indonesia mereplikasi praktik baik (best practices) dari lembaga yang telah sukses menerapkan sistem pengasuhan dialogis tanpa hukuman fisik, seperti Pesantren Al Muayyad Surakarta, Peacesantren Welas Asih Garut, dan Pesantren Nurul Jadid Probolinggo.

“Melalui penguatan regulasi, pengawasan ketat, dan kerja keras Satgas yang berkelanjutan, negara hadir tidak hanya saat kasus terjadi, tetapi membentengi sistem perlindungan sejak awal demi masa depan anak-anak Indonesia,” pungkas Menag.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Rudy Mas’ud Pastikan Tak Ada PHK PPPK di Kaltim

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kalimantan Timur, H Rudy Mas’ud (Harum) memastikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kaltim, baik penuh waktu maupun paruh waktu, tidak akan mengalami pengurangan pegawai ataupun pemutusan hubungan kerja (PHK).

Penegasan tersebut ia sampaikan usai mengikuti Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

“Khusus di Kaltim tidak ada pengurangan maupun PHK bagi PPPK. Kami juga berharap kebijakan yang sama berlaku di seluruh Indonesia,” tegas Gubernur Rudy Mas’ud.

Menurutnya, forum tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa PPPK yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak boleh diberhentikan hanya karena keterbatasan fiskal daerah maupun penerapan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD.

Kesepakatan tersebut didukung Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, serta asosiasi pemerintah daerah yang terdiri dari APPSI, Apkasi, dan Apeksi.

Untuk memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pegawai, Komisi II DPR RI juga meminta pemerintah pusat meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, pemerintah pusat didorong memberikan masa transisi terhadap penerapan aturan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD yang akan berlaku mulai 1 Januari 2027.

Gubernur Rudy Mas’ud berharap pemerintah pusat dapat segera memberikan relaksasi terhadap ketentuan tersebut agar pemerintah daerah tetap dapat memenuhi kebutuhan pegawai tanpa melanggar aturan yang berlaku.

“Semoga relaksasi ini segera dikabulkan sehingga daerah dapat menyusun APBD dengan baik sekaligus memberikan kepastian bagi para PPPK,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud.

Pernyataan ini menjadi kabar baik bagi ribuan PPPK di Kalimantan Timur yang selama ini menantikan kepastian status dan keberlanjutan pekerjaan mereka di tengah penerapan aturan baru pengelolaan keuangan daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...227228229...4,867Halaman 228 dari 4,867