Beranda blog Halaman 227

Posyandu Jatim Bertransformasi Jadi Pusat Pendidikan dan Literasi untuk Wujudkan Generasi Emas 2045

Penulis
Reta
-

Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Jawa Timur terus mendorong transformasi Posyandu menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi juga pendidikan, literasi, pengasuhan, dan kecakapan digital. Upaya tersebut menjadi salah satu strategi penting dalam menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045.

Hal itu mengemuka dalam Webinar Posyandu Seri 4 bertema “Penguatan Peran Posyandu dalam Pendidikan, Literasi, dan Pengasuhan Kecakapan Digital untuk Mewujudkan Generasi Emas Indonesia” yang digelar secara daring, Selasa (9/6/2026). Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak, dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur, Budi Sarwoto, mengatakan bahwa transformasi Posyandu merupakan momentum penting dalam pembangunan sumber daya manusia.

Menurutnya, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Posyandu kini memiliki peran yang lebih luas dalam mendukung pelayanan dasar masyarakat melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif. “Posyandu tidak lagi hanya menjadi tempat masyarakat datang untuk mendapatkan layanan, tetapi harus berkembang menjadi ruang belajar, ruang tumbuh, ruang pengasuhan, dan ruang kolaborasi bagi masyarakat,” ujar Arumi.

Ia menjelaskan, Posyandu saat ini tidak lagi identik hanya dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Posyandu telah berkembang menjadi wadah pemberdayaan masyarakat yang mendukung berbagai layanan dasar, mulai pendidikan, literasi, pengasuhan, perlindungan anak hingga peningkatan kualitas kehidupan keluarga.

Arumi menegaskan bahwa mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045 tidak dapat hanya mengandalkan pendidikan formal di sekolah. Generasi unggul, kata dia, dibentuk dari keluarga yang kuat, lingkungan yang mendukung budaya belajar, pola pengasuhan yang tepat, serta kemampuan memanfaatkan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Karena itu, Posyandu memiliki posisi strategis sebagai titik temu antara keluarga, masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Dalam kesempatan tersebut, Arumi menggambarkan Posyandu masa depan sebagai pusat aktivitas pembelajaran masyarakat. Posyandu diharapkan menjadi tempat orang tua belajar tentang pola asuh positif, ruang tumbuh budaya literasi keluarga, sekaligus sarana edukasi kecakapan digital bagi orang tua dan anak. Selain itu, Posyandu juga dapat menjadi ruang kolaborasi antara kader, guru, pegiat literasi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

“Ketika transformasi ini berjalan dengan baik, maka Posyandu tidak hanya membantu menciptakan anak yang sehat secara fisik, tetapi juga membentuk anak yang cerdas, berkarakter, gemar belajar, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” katanya.

Lebih lanjut, Arumi menyoroti tantangan pengasuhan di era digital yang semakin kompleks. Kemudahan akses informasi dan teknologi memberikan peluang besar untuk belajar dan berkembang, namun di sisi lain juga menghadirkan berbagai risiko, seperti penyalahgunaan media digital, informasi yang tidak terverifikasi, hingga perundungan siber. Oleh karena itu, penguatan kecakapan digital keluarga menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Orang tua perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi anak dalam memanfaatkan ruang digital secara aman dan produktif. “Orang tua perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi anak di ruang digital. Posyandu memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat edukasi keluarga dalam menghadapi tantangan tersebut,” ujarnya.

Arumi menambahkan, transformasi Posyandu hanya dapat berhasil apabila menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah daerah, satuan pendidikan, perpustakaan, sektor komunikasi dan informatika, organisasi kemasyarakatan, kader Posyandu, dunia usaha, media, serta keluarga sebagai aktor utama. Melalui webinar ini, Tim Pembina Posyandu Jawa Timur berharap lahir berbagai gagasan, inovasi, dan praktik baik yang dapat diterapkan oleh Tim Pembina Posyandu di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Dengan semakin kuatnya peran Posyandu dalam pendidikan keluarga, budaya literasi, dan pengasuhan digital, diharapkan Posyandu dapat menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, adaptif, dan berdaya saing menuju terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Novita Hardini: Momentum Piala Dunia 2026 Harus Berdampak pada Ekonomi Masyarakat

Penulis
Reta
-

Penyelenggaraan siaran Piala Dunia FIFA 2026 perlu dimanfaatkan lebih jauh sebagai pengungkit ekonomi rakyat, tidak bisa berhenti sebatas agenda penyiaran olahraga saja. Momentum turnamen sepak bola terbesar dunia itu dipandang memiliki potensi besar menggerakkan aktivitas ekonomi daerah melalui keterlibatan UMKM, industri kreatif, kuliner, hingga promosi pariwisata lokal.

 

Pernyataan ini disampaikannya dikutip dari Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/7/2026). Perlu diketahui, TVRI sebagai pemegang hak siar nasional diketahui akan menyiarkan seluruh 104 pertandingan Piala Dunia 2026 secara gratis kepada masyarakat, termasuk hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

 

Besarnya jangkauan tersebut dinilai dapat membuka ruang tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi berbasis komunitas selama turnamen berlangsung. Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai Piala Dunia dapat menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah apabila dikelola secara kreatif melalui program nonton bareng (nobar), festival UMKM, industri kuliner, ekonomi kreatif, hingga promosi destinasi wisata lokal.

 

“Jangan sampai hak siar sudah dimiliki negara, tetapi multiplier effect ekonominya tidak maksimal dirasakan masyarakat. Momentum ini harus menjadi pesta rakyat, bukan hanya agenda siaran televisi,” kata Novita

 

Lebih lanjut, menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, perhelatan Piala Dunia bukan sekadar tayangan olahraga, melainkan momentum nasional yang mampu menciptakan ruang kebersamaan sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat apabila dipersiapkan secara optimal. “Piala Dunia bukan sekadar siaran olahraga. Ini adalah momentum nasional yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat, industri kreatif, UMKM, hingga ruang-ruang kebersamaan masyarakat,” ujarnya.

 

Ia juga menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 semestinya tidak hanya diukur dari jumlah pertandingan yang ditayangkan, tetapi juga dari sejauh mana momentum tersebut mampu menciptakan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Menurutnya, keterlibatan UMKM, komunitas, pelaku ekonomi kreatif, hingga pemerintah daerah menjadi penting agar perhelatan olahraga global tersebut dapat berkembang menjadi ruang kebersamaan sekaligus penggerak ekonomi lokal.

 

Dengan jangkauan siaran yang luas melalui TVRI, ia berharap Piala Dunia 2026 dapat menjadi momentum yang tidak hanya memperkuat semangat publik terhadap sepak bola, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi IX DPR: Penguatan Puskesmas Harus Diimbangi SDM dan Dukungan Operasional

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menyoroti kesiapan fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama, khususnya puskesmas. Ia menilai, faskes pertama masih menghadapi tantangan serius dalam aspek sumber daya manusia (SDM) dan operasional di lapangan.

 

Ia juga  mengapresiasi program pemerintah yang terus mendorong penguatan layanan promotif dan preventif melalui pembangunan serta renovasi puskesmas di berbagai daerah. Namun demikian, ia menilai pembangunan fisik belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan tenaga kesehatan yang memadai.

 

“Kalau alat-alat kesehatan sudah diturunkan ke puskesmas, tetapi dokter dan tenaga kesehatannya belum siap, maka ini akan menjadi persoalan dalam operasional layanan,” ujar Heru dalam agenda Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direksi BPJS Kesehatan, serta Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

 

Ia menjelaskan, masih terdapat puskesmas di sejumlah daerah yang kekurangan tenaga medis yang benar-benar siap mengoperasikan alat kesehatan yang telah disediakan. Pasalnya, kondisi tersebut berpotensi menghambat tujuan utama transformasi layanan kesehatan primer agar masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada rumah sakit untuk kasus-kasus dasar.

 

Selain itu, Heru juga menyoroti tantangan aksesibilitas layanan kesehatan di daerah terpencil dan kepulauan. Ia menilai kondisi geografis yang sulit kerap berdampak pada keterlambatan layanan, bahkan memengaruhi kehadiran tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan.

 

“Kalau akses menuju puskesmas sulit, maka bukan hanya masyarakat yang terdampak, tetapi juga tenaga kesehatannya,” katanya.

 

Maka dari itu, ia mendorong adanya perhatian lintas pemerintah daerah untuk mendukung operasional puskesmas, termasuk penyediaan dukungan transportasi bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah dengan akses terbatas. Ia menilai banyak petugas puskesmas, termasuk yang berstatus PPPK, masih menghadapi kendala mobilitas dalam menjalankan tugas pelayanan.

 

Baginya, penguatan puskesmas tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik dan pengadaan alat, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan SDM, sistem penempatan tenaga kesehatan, serta dukungan logistik di lapangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi V DPR Dalami Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol, Soroti Jalan Rusak hingga Kemacetan Gerbang Tol

Penulis
Reta
-

Komisi V DPR RI mendalami pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar dan akademisi. Pendalaman dilakukan untuk menghimpun berbagai masukan terkait perbaikan layanan jalan tol di tengah masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai kondisi infrastruktur dan keselamatan pengguna.

 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengatakan, pembahasan SPM Jalan Tol menjadi perhatian serius Panitia Kerja (Panja) yang telah berlangsung sejak Maret 2025. Menurutnya, DPR RI terus menerima berbagai kritik dan masukan dari pengguna jalan tol terkait kualitas pelayanan di lapangan.

 

“Kita ingin Panja ini mengawal betul terkait dengan komitmen seluruh penyelenggara Jalan Tol supaya apa yang menjadi keluhan publik dan standar pelayanan minimum bisa kita tegakkan bersama-sama ke depan,” ujar Huda saat memimpin RDPU Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026)

 

Hadir dalam kesempatan tersebut, pakar transportasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus mantan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) periode 2019–2023 Danang Parikesit. Hadir pula akademisi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Anak Agung Gde Kartika dalam RDPU itu.

 

Menurut Huda, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebenarnya telah mengatur indikator SPM Jalan Tol secara rinci. Ketentuan tersebut mencakup kondisi fisik jalan tol, prasarana keselamatan dan keamanan, fasilitas layanan pengguna, hingga waktu tanggap terhadap hambatan lalu lintas.

 

Namun, Politisi Fraksi PKB itu menilai implementasi aturan masih menghadapi kendala lantaran belum tersedianya regulasi teknis turunan dari UU Nomor 2 Tahun 2022. Saat ini, pengaturan teknis masih merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 yang berbasis pada UU Jalan sebelumnya.

 

“PP Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol sebenarnya telah mengatur cukup detail tentang pelayanan minimum yang disyaratkan untuk Jalan Tol bisa beroperasi dan memberikan layanan kepada publik. Tapi belum ada peraturan teknis untuk SPM Jalan Tol yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022,” jelasnya.

 

Di sisi lain, Komisi V DPR RI juga menemukan sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari jalan berlubang atau bergelombang, lampu penerangan yang tidak berfungsi, genangan akibat buruknya drainase, hingga kemacetan panjang di gerbang tol. Menurut Huda, sejumlah anggota Komisi V bahkan telah melakukan peninjauan langsung ke beberapa ruas tol dan menemukan persoalan yang cukup kompleks.

 

“Teman-teman Komisi sudah melakukan on the spot langsung di beberapa ruas Jalan Tol dan masalahnya cukup kompleks sekali. Ada jalan yang sempat diperbaiki, sekarang sudah rusak lagi. Jadi hanya bertahan tiga bulan,” ungkapnya.

 

Karena itu, Komisi V DPR RI berharap masukan dari akademisi dan pakar dapat menjadi dasar evaluasi yang lebih komprehensif untuk memastikan standar pelayanan minimum jalan tol benar-benar terpenuhi dan berdampak pada peningkatan keselamatan pengguna jalan.

 

“Kita ingin perbaikan ini sifatnya menyeluruh, komprehensif. Karena itu kami ingin mendapatkan insight berbagai isu penting dari perbaikan pemenuhan SPM ini ke depan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Sragen Prioritaskan Perbaikan Jalan Gunung Banyak–Sidorejo, Anggaran Capai Rp3,5 Miliar

Penulis
Reta
-

Bupati Sragen Sigit Pamungkas didampingi jajaran Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sragen, meninjau perbaikan ruas jalan Gunung Banyak–Sidorejo di perbatasan Kecamatan Gesi dan Tangen, Senin (8/6/2026). Kegiatan itu menindaklanjuti aspirasi masyarakat, yang menginginkan akses jalan lebih aman dan lancar.

Seusai peninjauan, Bupati Sigit memastikan ruas jalan Gunung Banyak–Sidorejo menjadi salah satu prioritas perbaikan pada 2026. Dengan anggaran sekitar Rp3,5 miliar, ruas tersebut termasuk salah satu proyek perbaikan jalan dengan nilai terbesar tahun ini. Dia berharap, pembangunan yang dilakukan mampu menghadirkan jalan yang lebih mantap, tahan lama, dan mendukung aktivitas masyarakat.

“Usulan perbaikan jalan ini berawal dari aspirasi warga yang disampaikan melalui pemerintah desa dan kecamatan. Setelah kami tinjau langsung, kondisinya memang cukup memprihatinkan, bahkan ada besi beton yang sudah mencuat ke permukaan, sehingga membahayakan pengguna jalan. Semoga setelah diperbaiki nanti, masyarakat bisa menikmati akses yang lebih aman dan nyaman,” terangnya.

Sementara itu, Kepala DPU Kabupaten Sragen, Mursid Joko Wiranto mengatakan, ruas jalan sepanjang 2,2 kilometer tersebut akan diperbaiki dan diperlebar dari tiga meter menjadi 4,5 meter. Jalan akan dibangun menggunakan konstruksi beton bertulang setebal 20 sentimeter yang diperkuat wiremesh, sehingga lebih kuat dan tahan lama.

“Insyaallah pekerjaan dimulai pertengahan Juli nanti. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, kami berharap akses masyarakat semakin lancar, dan mampu mendukung aktivitas ekonomi warga, terutama sektor pertanian dan usaha tebu di wilayah ini,” ujarnya.

Pengguna harian jalan sekaligus warga Desa Singgih, Kecamatan Tangen, Mahmudi, menyambut baik rencana perbaikan jalan yang akan dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi jalan yang dipenuhi lubang selama ini cukup membahayakan pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat, yang setiap hari melintas di ruas tersebut.

“Alhamdulillah hari ini sudah disurvei, dan rencananya akan segera dibangun. Semoga perbaikannya bisa segera terlaksana sehingga masyarakat lebih aman dan Sragen semakin maju,” harap Mahmudi.

Harapan serupa disampaikan Jarwanti, warga Mlokorejo. Dia mengatakan, kondisi jalan yang belum mendapatkan perbaikan dalam waktu lama, membuat perjalanan warga kurang nyaman, terutama saat musim hujan ketika genangan air menutupi sejumlah lubang di badan jalan.

“Jalan ini memang sudah lama rusak dan cukup membahayakan. Apalagi di beberapa titik yang lubangnya parah, sudah banyak pengendara yang jatuh. Karena jalan ini setiap hari ramai dilalui warga, kami berharap perbaikannya segera dilakukan, supaya lebih aman,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KUBE Jadi Strategi Kota Magelang Tekan Kemiskinan dan Ciptakan Kemandirian Ekonomi

Penulis
Reta
-

Kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan bantuan sosial yang bersifat konsumtif. Karenanya, pemerintah terus mendorong pendekatan pemberdayaan ekonomi melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), agar masyarakat memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan.

“Esensi KUBE bukan terletak pada bantuan modal yang diberikan, melainkan pada kesempatan bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan membangun kemandirian ekonomi,” beber Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, dalam kegiatan Pembinaan Program Kube, di Kelurahan Rejowinangun Utara, Selasa (9/6/2026).

Damar menyebut, bantuan yang diterima kelompok usaha hanyalah stimulus awal. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kesungguhan anggota dalam mengelola usaha, kedisiplinan, kemauan belajar, serta kekompakan kelompok.

Dia juga mengaitkan program Kube dengan capaian Kota Magelang, yang berhasil mencatat penurunan tingkat pengangguran terbuka terbaik se-Jawa-Bali. Pencapaian itu merupakan deretan prestasi bagi Kota Magelang, dalam pengelolaan kesejahteraan dan jaminan sosial terbaik di Jawa Tengah.

Keberhasilan tersebut membuktikan penciptaan lapangan kerja tidak selalu bergantung pada industri besar, tetapi juga dapat tumbuh dari usaha-usaha kecil yang berkembang di tengah masyarakat.

“Ini salah satu strategi kami, dalam upaya menyiapkan SDM yang punya skill tertentu, agar bisa bekerja di sektor mana pun. Kami (Kota Magelang) tidak punya lahan besar (untuk bangun industri besar), kami ini kota jasa dan perdagangan,” ungkapnya.

Kepala Dinsos Kota Magelang, Bambang Nuryanta mengutarakan, program Kube digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak 2026. Setiap kelompok beranggotakan 10 keluarga miskin usia produktif, yang berdomisili berdekatan dan terdaftar dalam basis data kesejahteraan sosial.

Kelompok dapat mengembangkan berbagai jenis usaha, seperti perdagangan, jasa, peternakan, industri rumah tangga, pengolahan makanan, pertanian, maupun perikanan.

“Melalui program ini, setiap kelompok yang sudah punya embrio usaha, mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp20 juta, yang digunakan untuk pengadaan barang dan sarana usaha sesuai proposal yang telah disetujui,” katanya.

Selain bantuan modal, pemerintah juga melakukan monitoring dan supervisi secara berkala, untuk memastikan usaha berjalan sesuai ketentuan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP dan BPK Perkuat Tata Kelola Program Perumahan, Anggaran Tembus Rp10 Triliun

Penulis
Reta
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nyoman Adhi Suryadnyana guna membahas penguatan tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan program-program perumahan pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan pengawasan yang selama ini dilakukan BPK dalam mendukung pelaksanaan program perumahan yang transparan dan akuntabel.

“Terima kasih kepada Pak Nyoman dan jajaran BPK atas berbagai masukan yang diberikan kepada Kementerian PKP. Saat ini tanggung jawab kami semakin besar seiring meningkatnya anggaran Kementerian PKP dari sekitar Rp5 triliun menjadi lebih dari Rp10 triliun. Selain itu, kuota rumah subsidi juga meningkat dan berbagai program pembiayaan perumahan seperti Kredit Program Perumahan terus diperkuat,” ujar Menteri PKP.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian PKP saat ini tidak hanya fokus pada pembangunan rumah subsidi tapak, tetapi juga mulai menyiapkan berbagai skema pembangunan rumah susun sebagai solusi pemenuhan kebutuhan hunian di kawasan perkotaan.

“Karena itu kami ingin terus berkonsultasi agar tata kelola seluruh program berjalan dengan baik. Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami harus bekerja dengan benar, efektif, dan cepat, namun tetap menjaga akuntabilitas dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku,” katanya.

Menteri PKP juga menyampaikan bahwa capaian rumah subsidi pada tahun sebelumnya menjadi salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah. Menurutnya, berbagai target yang lebih besar ke depan dapat dicapai selama seluruh pelaksanaan program dilakukan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik.

“Kami optimistis target-target perumahan dapat tercapai selama dijalankan sesuai aturan dan tata kelola yang baik. Karena pada akhirnya yang terpenting adalah bagaimana program-program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Menteri PKP.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KEM PPKF 2027 Disiapkan, Menkeu Purbaya Bidik Ekonomi Tumbuh Hingga 6,5 Persen

Penulis
Reta
-
20260609_MK PYS_Rapat Kerja Banggar DPR RI terkait Penyampaian KEM PPKF 2027 dan Pembentukan Panja__202606090020034

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah memastikan arah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027 sebagai langkah menuju pertumbuhan 8 persen dalam jangka menengah.

“Melalui kolaborasi yang solid, diharapkan sektor keuangan berputar cepat dan sektor riil bergerak kuat sehingga mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi dan pada akhirnya kesejahteraan dapat dicapai lebih cepat,” ujar Menkeu dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI terkait Penyampaian KEM PPKF 2027 dan Pembentukan Panja, Selasa (9/6).

Menkeu mengatakan KEM PPKF 2027 memiliki nilai strategis karena untuk pertama kalinya dalam sejarah disampaikan langsung oleh Presiden. Langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal yang terintegrasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menjelaskan bahwa APBN akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan publik sekaligus menjadi katalis yang mendorong peran swasta dalam akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, Danantara diarahkan untuk mempercepat investasi produktif pada sektor-sektor strategis bernilai tambah tinggi. Untuk memperkuat iklim investasi, pemerintah juga akan melanjutkan langkah debottlenecking dan deregulasi melalui penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian hukum, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dan lembaga.

“Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 persen sampai dengan 6,5 persen dengan trajektori menuju 8 persen pada tahun 2029. Pencapaian ini harus ditopang oleh akselerasi investasi yang sangat kuat, yakni pada kisaran 6,5 persen sampai dengan 7,5 persen,” kata Menkeu.

Dalam mendukung agenda pembangunan, kebijakan fiskal 2027 difokuskan pada delapan klaster Program Prioritas Nasional (PPN), yaitu kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan. Selain itu, terdapat program pendukung yang mencakup penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

“Untuk itu, APBN harus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan,” ujar Menkeu.

Dalam rangka mendukung kinerja APBN, pemerintah terus melakukan reformasi fiskal, optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang prudent dan inovatif. Pendapatan negara diproyeksikan pada kisaran 11,82 persen hingga 12,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan tax ratio berkisar 10,02 persen hingga 10,5 persen dari PDB. Sementara itu, belanja direncanakan berada pada kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap PDB. Arsitektur kebijakan fiskal tahun 2027 didesain untuk kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit sebesar 1,8 persen sampai dengan 2,4 persen terhadap PDB

“Dengan strategi ekonomi yang tepat dan kebijakan fiskal yang prudent dan sustainable, pemerintah optimis perekonomian Indonesia pada tahun 2027 dapat tumbuh kuat. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang solid, yang didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif, menjadi faktor pendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden RI Kunjungi Lampung, Resmikan RSUD dan Buka Munas HIPMI XVIII

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Provinsi Lampung dalam rangka kunjungan kerja pada Rabu, 10 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan penguatan layanan kesehatan serta pengembangan dunia usaha nasional.

Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.30 WIB. Keberangkatan Presiden menandai dimulainya rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Lampung.

Setibanya di Lampung, Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.H. Muhammad Thohir Krui yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Barat. Peresmian rumah sakit tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di daerah.

Selain agenda di sektor kesehatan, Presiden Prabowo juga akan menghadiri dan meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVIII. Forum tersebut menjadi momentum penting bagi para pengusaha muda Indonesia untuk memperkuat kolaborasi, memperluas jaringan usaha, serta mendukung agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian agenda di Provinsi Lampung, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung kembali ke Jakarta pada hari yang sama. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Lampung yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes Laporkan Capaian Program Kesehatan ke Prabowo, Penanganan TBC dan RSUD Jadi Fokus

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 10 Juni 2026 mengatakan bahwa Menkes Budi melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait hasil nyata perkembangan pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), atau quick win, serta program unggulan lainnya di bidang kesehatan yang sudah dapat diakses oleh masyarakat.

Seskab Teddy menyebut PHTC pertama terkait dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah dilaksanakan pemeriksaan kepada lebih dari 70 juta penduduk di tahun 2025. Sementara itu, di 2026 ini telah menjangkau lebih dari 42.3 juta peserta di 38 provinsi di Tanah Air.

“Tidak hanya berhenti pada deteksi dini, program CKG mulai tahun ini memprioritaskan upaya pengobatan dan penyembuhan oleh petugas Puskesmas dengan pemberian obat dan monitoring secara gratis kepada masyarakat yang mengalami hipertensi dan diabetes,” ujar Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Seskab Teddy mengatakan untuk PHTC kedua mencakup penanggulangan TBC (Tuberkulosis). Menurut keterangan Seskab Teddy, sejak diluncurkan tahun lalu, program ini berhasil menekan estimasi jumlah kasus TBC di tahun ini menjadi 1.08 juta kasus atau turun dari 10.9 juta kasus seiring dengan semakin agresifnya pendeteksian kasus di masyarakat.

“Semakin banyak yang terdeteksi maka semakin mudah dan cepat pula untuk diobati. Inovasi penanggulangan TBC tahun ini terdiri dari integrasi deteksi dengan CKG, layanan one-stop service atau OSS di mana pelayanan skrining, diagnosis, dan pengobatan TBC dilakukan di satu Puskesmas pada hari yang sama,” imbuh Seskab Teddy.

Selain itu, Seskab Teddy juga menjelaskan bahwa PHTC ketiga mengenai peningkatan kualitas layanan di 66 RSUD di daerah tertinggal, terluar dan terpencil, atau RSUD naik kelas dari Kelas D ke Kelas C dengan layanan yang lebih lengkap. Seskab Teddy menyebut di tahun 2025, 20 dari 22 RSUD sudah selesai dibangun, 10 di antaranya telah operasional.

“Di tahun 2026, 14 dari 20 sudah mulai dibangun, dan di tahun 2027, masih ada 24 RSUD dalam perencanaan,” lanjut Seskab Teddy.

Seskab Teddy juga mengatakan bahwa selain PHTC, Menkes Budi juga melaporkan program unggulan lainnya yang mencakup pendistribusian 905 alat kesehatan utama ke 258 Kabupaten/Kota. “Alat utama tersebut terdiri dari Cathlab, CT Scan, Mamografi, MRI dan Linac,” ujar Seskab Teddy.

Menutup keterangannya, Seskab Teddy mengatakan bahwa pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura di Papua yang telah selesai dan siap diresmikan oleh Presiden Prabowo juga turut dilaporkan. Rumah sakit ini nantinya tidak hanya menjadi hub untuk kawasan timur Indonesia, tapi juga untuk kawasan Pacific dan Oceania.

Selain itu, Menkes Budi juga melaporkan perkembangan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat di Riau yang sudah mencapai 85 persen dan ditargetkan dapat diresmikan di Desember 2026. Rumah Sakit ini diharapkan dapat mengurangi masyarakat di Riau dan sekitarnya berobat ke luar negeri.

“Untuk rencana ke depan, Menkes juga melaporkan upaya untuk merevitalisasi RSUD di 514 Kabupaten/Kota beserta tata kelolanya dan juga program revitalisasi 10.000 Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di seluruh kecamatan & kelurahan,” pungkas Seskab Teddy.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Presiden Prabowo untuk membangun sistem kesehatan nasional yang lebih kuat, merata, modern, dan mudah diakses seluruh rakyat Indonesia, sehingga pelayanan kesehatan berkualitas tidak hanya tersedia di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau hingga pelosok Tanah Air.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...226227228...4,867Halaman 227 dari 4,867