Beranda blog Halaman 226

Lewat Sambung Rasa, Warga Desa Ceporan Tampilkan Kreasi Sprei Jumputan

Warga Desa Ceporan pamerkan hasil kreasi sprei jumputan dalam acara Sambung Rasa, pada Rabu (10/06) di Gedung Bali Desa Ceporan, Jogonalan. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan karyanya kepada masyarakat dan tamu yang hadir.

Dalam sambutannya, Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo menyampaikan kegiatan smsambung rasa di Desa Ceporan ini merupakan putaran kedua yang digelar pada 2026 ini.

Hamenang menyebut kegiatan ini guna menghadirkan pelayanan Kabupaten Klaten ke Desa. “Maka banyak mobil pelayanan yang membuka stand seperti perizinan, umkm dan perpusatakan. Pelayahwn itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Mumpung ada di desa Ceporan jadi bisa dimanfaatkan,” terangnya.

Hamenang juga memaparkan sambung rasa juga memberikan bantuan sosial, jaminan hidup, peralatan sekolah, dan marbot masjid. “Paling penting juga mendengarkan kritkan, saran, atau curhatan yang dikeluhkan masyarakat,” jelasnya.

Menariknya, Bupati Klaten, Hamenang sebelum menyerap aspirasi masyarakat selalu meninjau stand UMKM. Bahkan Bupati Klaten juga membeli produk UMKM, termasuk jumputan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM lokal.

Pelaku UMKM sekaligus owner Radja Sprei, Widya Anggoro mengaku senang karena produknya bisa dipamerkan diacara Sambung Rasa, terlebih saat dagangannya dibeli orang nomor satu di Klaten. “Tadi Mas Bupati beli sarung bantal sama sprei, motif jumputan warna merah. Terima kasih Mas Bup sudah membeli di Radja Sprei, semoga menjadi berkah bagi Mas Bup dan Radja Sprei,” terangnya.

Widya memaparkan bahwa dirinya telah menggeluti usaha kreasi sprei jumputan selama tujuh tahun terakhir. Ia menjelaskan, berbagai produk yang dihasilkan merupakan hasil jahitannya sendiri, mulai dari sprei, sarung bantal, sarung guling, bantal, guling, hingga celana.

Ia mengatakan bahwa sprei buatannya dijamin tidak luntur, double karet, dan tidak geser. “Semoga harapannya UMKM saya ini semakin maju dan Radja sprei ini semakin laris lagi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dari 725 Karya, Logo Hari Jadi ke-222 Klaten Resmi Terpilih

Antusiasme masyarakat dalam menyambut Hari Jadi ke-222 Klaten terlihat dari membludaknya peserta Lomba Desain Logo Hari Jadi. Sebanyak 725 karya masuk dan dinilai oleh tim juri, hingga akhirnya terpilih satu desain terbaik yang akan menjadi identitas visual peringatan Hari Jadi Kabupaten Klaten tahun 2026.

Pemenang diumumkan melalui laman instagram Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo (@hamenang), pada (31/05/26). Terpilih logo dengan atas nama Muhammad Islamuddin Al Akbar yang berasal dari Riau. Desain yang terpilih dengan visual gunungan yang dipadukan dengan simbol kobaran api, liuk pita, dan padi, tentunya lengkap dengan filosofi tema hari jadi ke 222 Klaten yakni “Sahita Hamemayu Raharja”.

Saat ditemui, usai Upacara Hari Lahir Pancasila, Senin (01/06) di Halaman Pendopo Kabupaten Klaten, Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo mengucapkan selamat kepada pemenang lomba logo hari jadi ke-222 Klaten.

“Selamat kepada pemenang lomba logo hari jadi ke-222 Klaten. Ternyata pemenangnya dari Riau, tapi memang desainnya luar biasa. Unsur Klaten sangat kuat dan simbol warna-warnanya bisa merepresentasikan Klaten,” jelasnya.

Hamenang mengaku terkejut dengan antusiasme masyarakat yang luar biasa, karena peserta mencapai lebih dari 700 peserta.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah ikut berpartisipasi lebih dari 700 peserta. Antusiasmenya luar biasa, yang belum beruntung tahun ini mungkin bisa ikut lagi tahun depan. Selamat untuk yang juara, nantinya masih ada penyempurnaan agar identitas Klaten semakin kuat dan terlihat dalam logo ini,” terangnya.

Berikut daftar pemenang lomba logo hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten ; Juara 1 Muhammad Islamuddin Al Akbar, Juara 2 Jati Kusumo, Juara 3 Muhammad Zainal Arifin, Harapan 1 Muchti Aji Mansykuri, Harapan 2 Firdaus Suastian, dan Harapan 3 Aditia Gilang.

Sebagai informasi, nantinya seluruh peserta akan menerima hadiah dengan total RP.22,2 juta rupiah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kampanyekan Gemarikan, DKPP Klaten Ajak Warga Tingkatkan Konsumsi Ikan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Klaten menggelar kampanye progam Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Desa Malangan, Kecamatan Tulung, Selasa (9/6/2026). Lewat kegiatan ini diharapkan anak-anak semakin menggemari konsumsi ikan sebagai nutrisi untuk mencegah stunting.

Kepala DKPP Klaten, Iwan Kurniawan mengatakan tingkat konsumsi ikan di Klaten masih terhitung rendah, yaitu sekitar 18 Kg/kapita/tahun.

“Idealnya sekitar 24 Kg/kapita/tahun. Sehingga konsumsi ikan kita sangat perlu ditingkatkan. Saya berharap bapak-ibu bisa memberikan lauk yang itu-itu saja, tahu-tempe-telur, namun juga dengan penambahan gizi melalui konsumsi ikan,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengonsumsi olahan ikan sebagai sumber nutrisi keluarga, sekaligus sebagai langkah dukungan terhadap percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Klaten. Melalui kegiatan ini, masyarakat juga diajak memanfaatkan aneka ikan air tawar yang menjadi potensi lokal.

“Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas konsumsi keluarga dan meningkatkan status gizi keluarga,” katanya.

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo yang hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Klaten, Fahrani Hamenang, mengapresiasi program tersebut. Menurutnya ikan masih kalah populer dengan sumber protein lainnya, seperti daging ayam dan telur.

“Harapannya dengan sosialisasi ini, masyarakat semakin punya pandangan yang luas dalam memilih nutrisi untuk keluarga. Sehingga anak-anak akan semakin sehat dan semakin cerdas dengan asupan gizi yang optimal dari konsumsi ikan,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mas Hamenang juga menebar bibit 10.000 bibit ikan tawes di embung desa. Langkah ini sekaligus untuk mendukung produksi ikan air tawar lokal serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Tingkat konsumsi ikan yang rendah merupakan permasalahan yang sering terjadi di wilayah yang jauh dari daerah laut. Sehingga lewat program ini, kami mendorong agar masyarakat lebih akrab lagi dengan konsumsi ikan,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Politeknik Agraria STPN Buka Peluang Sekolah Kedinasan, Jaring Generasi Muda yang Berminat di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang

Seiring kompleksitas pembangunan di Indonesia, kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan tanah dan ruang terus meningkat. Kampus kedinasan di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Politeknik Agraria Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) membuka peluang bagi generasi muda yang tertarik mendalami bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk ikut berkontribusi menjadi bagian dari pembangunan Indonesia.

“Yang cocok masuk Politeknik Agraria adalah mereka yang berminat pada bidang keagrariaan, pertanahan, penataan ruang, hingga aspek kadaster atau pemetaan bidang tanah. Bidang-bidang tersebut menjadi fokus pembelajaran yang kami siapkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan nasional,” terang Ketua Politeknik Agraria STPN, Sri Yanti Achmad, di Gedung Politeknik Agraria STPN, Sleman, Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta pada Rabu (03/06/2026).

Untuk mengakomodasi beragam kebutuhan kompetensi di bidang tersebut, Politeknik Agraria STPN saat ini menyelenggarakan empat program studi, yaitu Sarjana Terapan Pertanahan; Sarjana Terapan Kebijakan dan Manajemen Pendaftaran Tanah; Sarjana Terapan Manajemen Penataan Ruang dan Pertanahan; dan Sarjana Terapan Survei, Pemetaan dan Informasi Pertanahan.

Keempat program studi tersebut dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang administrasi dan hukum pertanahan, pendaftaran tanah, penataan ruang, serta survei dan pemetaan. Kompetensi tersebut didukung kemampuan pengelolaan data spasial dan informasi pertanahan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan pertanahan modern.

Menurut Sri Yanti Achmad, hal itu pula yang membuat Politeknik Agraria STPN berbeda dengan banyak perguruan tinggi lain karena secara khusus berfokus pada bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang. Fokus tersebut membuat proses pembelajaran tidak hanya mempelajari satu disiplin ilmu, melainkan mengintegrasikan berbagai bidang keilmuan yang saling berkaitan untuk memahami persoalan agraria secara utuh.

Ketua Politeknik Agraria STPN, Sri Yanti Achmad, mengatakan kalau persoalan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan pemetaan atau pengukuran tanah, namun juga mencakup aspek hukum, kepastian subjek dan objek hak atas tanah, penataan ruang, perencanaan wilayah, hingga ilmu kebumian. Oleh karena itu, kurikulum Politeknik Agraria STPN dirancang secara multidisiplin agar lulusan memiliki kompetensi yang komprehensif dan mampu berkontribusi dalam penyelenggaraan kebijakan agraria, pertanahan, dan tata ruang di Indonesia.

Pendidikan di Politeknik Agraria STPN tidak hanya berfokus pada penguasaan keterampilan teknis. Sistem pendidikan berasrama yang diterapkan juga menjadi sarana pembentukan karakter, integritas, dan kemampuan sosial para taruna. “Yang kami bangun tidak hanya keterampilan atau hard skill, tetapi juga karakter dan integritas. Itu menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di Politeknik Agraria,” jelas Sri Yanti Achmad.

Dalam kesempatan ini, Sri Yanti Achmad mengajak siswa kelas XII SMA/sederajat yang sedang mencari perguruan tinggi untuk mempertimbangkan Politeknik Agraria STPN sebagai pilihan pendidikan tinggi. “Kami berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk berkontribusi dalam bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang melalui pendidikan di Politeknik Agraria STPN,” pungkasnya.

Informasi lebih lanjut mengenai penerimaan taruna baru Politeknik Agraria STPN dapat diakses melalui laman resmi stpn.ac.id. Calon pendaftar juga dapat memperoleh informasi terkini terkait persyaratan, tahapan seleksi, jadwal pendaftaran, hingga berbagai kegiatan kampus melalui akun media sosial resmi Politeknik Agraria STPN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rapat Penyelesaian Tindak Lanjut PTSL untuk Percepatan Penyelesaian Bidang Tanah

Dalam rangka mempercepat penyelesaian tindak lanjut Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kantor Pertanahan Kabupaten Serang melaksanakan Rapat Penyelesaian Tindak Lanjut PTSL yang diikuti oleh jajaran terkait pada hari ini di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang.

Rapat ini dilaksanakan untuk membahas berbagai bidang tanah yang masih memerlukan penyelesaian administrasi, teknis, maupun yuridis sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan PTSL. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pejabat dan tim pelaksana yang terlibat dalam program PTSL guna menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi dalam penyelesaian pekerjaan.

Pelaksanaan rapat dilakukan sebagai upaya percepatan penyelesaian bidang-bidang tanah yang masih dalam proses, sekaligus untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang ditemui di lapangan. Melalui forum ini, peserta rapat melakukan evaluasi terhadap progres pekerjaan serta merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut PTSL.

Dalam pembahasannya, masing-masing tim menyampaikan perkembangan pekerjaan, kendala yang dihadapi, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan langkah percepatan yang terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Serang berharap seluruh tahapan pelaksanaan PTSL dapat diselesaikan secara optimal, tepat waktu, dan akuntabel. Dengan demikian, program PTSL dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat melalui terwujudnya tertib administrasi pertanahan dan kepastian hukum hak atas tanah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Politeknik Agraria STPN Tawarkan Program Studi Khusus di Bidang Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang

Perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Politeknik Agraria Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), menawarkan program studi yang secara khusus berfokus pada bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang. Keunikan tersebut menjadikan Politeknik Agraria STPN sebagai salah satu perguruan tinggi yang menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi spesifik untuk mendukung pembangunan sektor agraria dan tata ruang di Indonesia.

“Program studi di Politeknik Agraria STPN tidak banyak dimiliki perguruan tinggi lain. Pembelajarannya bersifat multidisiplin untuk membahas berbagai persoalan keagrariaan sehingga lulusannya dapat langsung mendukung tugas-tugas di bidang agraria, pertanahan, tata ruang, dan pengelolaan aset. Saat ini kami sedang membuka pendaftaran taruna dan taruni baru,” jelas Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Politeknik Agraria STPN, Sri Yanti Achmad, di Sleman, Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta, Jumat (05/06/2026).

Lulusan SMA/sederajat yang tertarik menempuh pendidikan di bidang agraria dan tata ruang, saat ini sudah bisa ikut mendaftar ke Politeknik Agraria STPN melalui Seleksi Penerimaan Taruna Baru (SPTB) Tahun Akademik 2026/2027. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman sptb.stpn.ac.id. Pendaftaran tahun ajaran baru bagi calon taruna/i bisa dilakukan hingga 18 Juni 2026.

Calon taruna/i yang ingin mendaftar harus memenuhi sejumlah persyaratan umum, di antaranya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat, serta memenuhi persyaratan kesehatan dan administrasi yang ditetapkan. Selain jalur umum, Politeknik Agraria STPN juga membuka Jalur Kerja Sama Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama antara Politeknik Agraria STPN dan pemerintah daerah terkait.

Khusus untuk Program Studi Sarjana Terapan Survei, Pemetaan dan Informasi Pertanahan, para pendaftar harus berasal dari jurusan yang relevan, seperti IPA, Survei Pemetaan, Geomatika, Komputer, Bangunan, Pertambangan, Geologi, atau bidang lain yang linier. Program studi ini juga membuka kesempatan bagi lulusan D1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dengan IPK minimal 3,00 pada skala 4,00 dan usia maksimal 23 tahun per 31 Agustus 2026. Informasi lengkap mengenai persyaratan, tahapan seleksi, dan ketentuan pendaftaran dapat diakses melalui situs web stpn.ac.id.

Perguruan tinggi yang berlokasi di Kabupaten Sleman ini membuka empat program studi. Terdapat program Sarjana Terapan Pertanahan, Sarjana Terapan Kebijakan dan Manajemen Pendaftaran Tanah, Sarjana Terapan Manajemen Penataan Ruang dan Pertanahan, serta Sarjana Terapan Survei, Pemetaan dan Informasi Pertanahan. Seluruh program studi dirancang untuk menjawab kebutuhan SDM di sektor agraria, pertanahan, dan tata ruang yang terus berkembang.

Selain pendidikan akademik dan praktik lapangan, Taruna/i Politeknik Agraria STPN juga dapat mengembangkan kemampuan organisasi melalui berbagai wadah kemahasiswaan, seperti Dewan Perwakilan Taruna (DPT), Badan Senat Taruna (BST), Korps Taruna Bela Negara (KTBN), dan Urusan Dinas Dalam (Urdisdal).

“Kami mengundang lulusan SMA/sederajat untuk bergabung dan mempersiapkan masa depan kariernya bersama Politeknik Agraria STPN. Informasi lengkap mengenai persyaratan dan tahapan seleksi dapat dilihat melalui situs resmi Politeknik Agraria STPN,” pungkas Sri Yanti Achmad.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program Aksi Kemenimipas Wujudkan Atap Baru bagi Warga Warungkiara

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, meninjau langsung rumah warga yang menjadi sasaran program bakti sosial bedah rumah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) di Desa Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Rabu (10/6). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pemanfaatan hasil Panen Raya Serentak Kemenimipas yang sebelumnya dipusatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon.

Program bedah rumah tersebut menjadi salah satu bentuk implementasi nyata 15 Program Aksi Kemenimipas, khususnya dalam menghubungkan hasil program pembinaan dan ketahanan pangan dengan manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, hasil yang diperoleh dari program kemandirian dan produktivitas di lingkungan pemasyarakatan tidak hanya mendukung kebutuhan internal, tetapi juga dikembalikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kunjungannya, Menteri Agus meninjau sejumlah rumah warga yang telah selesai maupun sedang menjalani proses renovasi. Secara keseluruhan, program bakti sosial ini mencakup renovasi 5 unit rumah tidak layak huni dan 2 tempat ibadah (masjid) di wilayah Desa Warungkiara.

Kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian sosial Kemenimipas sekaligus bentuk sinergi antara program pembinaan di lapas dan rutan dengan kebutuhan masyarakat. Selain memberikan manfaat bagi warga penerima bantuan, program ini juga menunjukkan bahwa pembinaan yang dilaksanakan di lingkungan pemasyarakatan mampu menghasilkan dampak sosial yang lebih luas.

Sebagai contoh, Menteri Agus menerangkan bahwa material bangunan yang digunakan dalam renovasi rumah warga ini menggunakan Jawara Beton hasil produktivitas Warga Binaan Lapas Kelas I Tangerang. “Termasuk warga binaan Lapas Warungkiara juga diberdayakan untuk membantu pembangunan rumah ini,” imbuhnya.

Kartaatmaja, salah seorang warga yang menerima bantuan sosial bedah rumah, merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Kemenimipas atas program ini. “Mudah-mudahan, ini bisa meningkatkan kualitas hidup saya. Dan semoga, pemerintah selalu ada dqlam lindungan Allah SWT,” ungkapnya.

Melalui berbagai program kemandirian di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan, Kemenimipas terus mendorong pemanfaatan lahan produktif di lapas dan rutan sebagai bagian dari dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. Hasil dari program tersebut tidak hanya menjadi sarana pembinaan bagi Warga Binaan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan.

Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Kemenimipas untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada pembinaan dan pelayanan, tetapi juga memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sejalan dengan arah pembangunan nasional dan pelaksanaan Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Revitalisasi Pendidikan Sulap Kelas Bocor MTsN 1 Bogor Jadi Ruang Belajar Modern

Tidak ada lagi ember penampung air hujan di sudut kelas. Tidak ada lagi kekhawatiran atap bocor yang mengganggu konsentrasi belajar. Yang kini terlihat di MTsN 1 Kota Bogor adalah ruang-ruang kelas yang terang, rapi, dan nyaman, lengkap dengan meja kursi baru yang siap menyambut tahun ajaran baru.

Perubahan itu menjadi salah satu hasil nyata Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Revitalisasi Madrasah yang dijalankan pemerintah. Melalui program tersebut, ruang belajar yang sebelumnya mengalami berbagai keterbatasan kini bertransformasi menjadi lingkungan pendidikan yang lebih modern dan layak bagi siswa maupun guru.

Transformasi itu dirasakan langsung oleh Asyila, siswi kelas VII MTsN 1 Kota Bogor. Saat Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau revitalisasi madrasah tersebut, Rabu (10/6/2026), ia menyempatkan diri berbincang dengan para siswa.

“Bagaimana perasaannya punya gedung madrasah baru?” tanya Menag.

“Senang, gedungnya bagus. Lebih tenang belajarnya, tidak khawatir bocor lagi,” jawab Asyila sambil tersenyum.

Jawaban sederhana itu menjadi gambaran nyata manfaat revitalisasi yang tengah dilakukan pemerintah. Bagi para siswa, bangunan baru bukan sekadar perubahan fisik, melainkan ruang yang membuat mereka lebih nyaman dan fokus dalam belajar.

Menag Nasaruddin Umar mengatakan bahwa tujuan utama revitalisasi madrasah bukan hanya membangun gedung yang lebih baik, tetapi juga menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan.

“Pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo, benar-benar memberikan perhatian terhadap pendidikan. Semuanya diberikan prioritas agar anak-anak senang belajar, guru senang mengajar, dan masyarakat puas dengan hasilnya,” ujar Menag.

Menurutnya, pendidikan yang berkualitas membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Karena itu, madrasah harus menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan pendidikan nasional.

Kunjungan ke MTsN 1 Kota Bogor tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Suyitno, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Kuswara, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor Afan Rangkuti.

Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa revitalisasi satuan pendidikan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia Indonesia.

“Pada tahun 2025 pemerintah mengalokasikan sekitar Rp13,28 triliun untuk pembangunan dan renovasi 17.573 satuan pendidikan. Program ini dilanjutkan karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas manusia Indonesia,” kata Pratikno.

Ia menambahkan, madrasah tidak boleh tertinggal dalam program revitalisasi pendidikan karena memiliki kontribusi besar dalam mencetak generasi bangsa.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Kuswara menjelaskan bahwa revitalisasi MTsN 1 Kota Bogor didukung anggaran sekitar Rp5,5 miliar untuk pekerjaan fisik dan pengadaan mebel.

“Progres saat ini sudah mencapai sekitar 90 persen. Total ada 23 ruang kelas. Sebelas ruang kelas sudah selesai dan digunakan, sementara sisanya sedang dalam tahap penyelesaian akhir. Insya Allah seluruh pekerjaan selesai pada 21 Juni sehingga saat tahun ajaran baru 2026/2027 semua ruang kelas sudah dapat dimanfaatkan,” jelasnya.

Perubahan wajah madrasah tersebut juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat. Kepala MTsN 1 Kota Bogor Ahmad Tarmiji mengungkapkan bahwa jumlah pendaftar pada tahun ajaran baru melonjak signifikan.

“Saya bersama dewan guru sampai terharu. Ketika anak-anak diberi tahu akan pindah ke ruang kelas baru, mereka sangat senang. Alhamdulillah, tahun ini ada 681 pendaftar, sementara daya tampung kami sekitar 320 siswa,” ujarnya.

Menurut Ahmad, revitalisasi bukan hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga mengangkat citra madrasah di mata masyarakat.

“Dulu madrasah sering dipandang sebelah mata. Sekarang masyarakat semakin percaya dan menjadikan madrasah sebagai pilihan utama pendidikan bagi anak-anak mereka,” katanya.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menilai peningkatan sarana dan prasarana tersebut akan memperkuat posisi madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan unggulan di Kota Bogor.

“Dengan sarana dan prasarana yang semakin baik, madrasah dapat menjadi tempat pendidikan yang unggul. Daya tampung bertambah dan kualitas layanan pendidikan juga semakin meningkat,” ujarnya.

Di balik bangunan yang kini berdiri lebih kokoh, tersimpan harapan baru bagi para siswa. Bagi Asyila dan teman-temannya, revitalisasi pendidikan tidak hanya menghadirkan ruang belajar yang lebih modern, tetapi juga ketenangan untuk menuntut ilmu tanpa lagi khawatir atap kelas bocor saat hujan turun.

Dari ruang-ruang kelas yang lebih layak itulah, cita-cita mereka perlahan dibangun, satu pelajaran demi satu pelajaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris Pimpin Apel Siaga Darurat Karhutla 2026

Gubernur Jambi, Al Haris, memimpin langsung Apel Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Jambi Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Korem 042/Garuda Putih, Kota Jambi, Rabu (10/6/2026).

Apel siaga tersebut menjadi langkah awal Pemerintah Provinsi Jambi dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan seiring masuknya musim kemarau di sejumlah wilayah.

Berdasarkan prediksi cuaca, puncak musim kemarau di Provinsi Jambi diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.

Dalam amanatnya, Al Haris mengungkapkan bahwa hingga 6 Juni 2026 tercatat sebanyak 1.205 hotspot dengan luas lahan terdampak mencapai lebih dari 121 ribu hektare. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat langkah pencegahan sejak dini.

“Berdasarkan SK Gubernur Jambi, terhitung tanggal 27 April 2026 sampai 30 November, diharapkan sekluruh Bupati, Walikota, Tni, Polri dan stakholder untuk menggerakkan sekurih sumber daya untuk menanggulangi karhutla di Jambi,” ujar Al Haris.

Menurut Al Haris, Karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.

“Karhutla menimbulkan dampak negatif seperti, kerusakan ekologis, perubahan iklim, dampak kesehatan, dampak ekonomi, dan mengganggu pelayanan pendidikan, serta aktifitas masyarakat, dan transfortasi,” katanya.

Al Haris menegaskan bahwa penanganan Karhutla harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi agar kebakaran tidak meluas. Selain menyebabkan kerugian material akibat rusaknya lahan produktif dan lahan gambut, kebakaran juga berpotensi memicu berbagai penyakit akibat kabut asap.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh personel yang terlibat untuk meningkatkan kesiapsiagaan sehingga setiap kejadian Karhutla dapat segera dipadamkan dan ditangani secara efektif.

Pada kesempatan tersebut, Al Haris juga menyoroti program Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) yang terus didorong pemerintah sebagai solusi bagi masyarakat dalam membuka lahan secara aman dan ramah lingkungan.

“Kita membuka program PLTB, ini bentuk pemerintah dalam memberikan solusi kepada masyarakat sehingga ekonomi nereka terkendali dengan baik dan dikerjakan oleh pemerintahan menggunakan alat berat,” imbuhnya.

Al Haris juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, perusahaan, serta seluruh peserta apel yang selama ini aktif mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla.

“Kami mengapresiasi kepada rekan-rekan formkomp dan peserta apel semoga apel ini dapat meningkatkan sinergi dalam menganggulangi kargutla di Provinsi Jambi,” pungkasnya.

Kemenhut Dorong Penguatan UU Kehutanan untuk Kepastian Hukum, Masyarakat Adat, dan Tata Kelola Berkelanjutan

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyampaikan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR RI. Masukan tersebut disampaikan dalam rangka harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Kehutanan.

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki menegaskan bahwa penyempurnaan UU Kehutanan menjadi kebutuhan penting untuk menjawab perkembangan hukum, kebijakan, dan praktik pengelolaan hutan yang telah berubah signifikan sejak UU Nomor 41 Tahun 1999 diberlakukan.

“Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan amanat konstitusi tersebut, pengelolaan hutan harus memastikan keseimbangan antara fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi lingkungan,” ujar Wamenhut Rohmat Marzuki.

Menurut Wamenhut, penguasaan hutan oleh negara tidak dimaknai sebagai kepemilikan negara atas seluruh kawasan hutan. Penguasaan tersebut merupakan dasar kewenangan negara untuk mengatur, mengurus, menetapkan status kawasan hutan, memberikan izin pemanfaatan, melakukan pengelolaan, serta memastikan fungsi ekologis dan sosial hutan tetap terjaga bagi kepentingan masyarakat luas.

Kemenhut menilai penyempurnaan norma penguasaan hutan oleh negara perlu dilakukan agar mampu memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi seluruh pihak. Hal ini juga harus tetap sejalan dengan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat dan masyarakat yang hidup di dalam maupun sekitar kawasan hutan.

Wamenhut juga menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan MK Nomor 45/PUU-X/2011 terkait pengukuhan kawasan hutan, Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan hutan adat bukan lagi hutan negara, serta Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014 mengenai perlindungan hak masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Dalam rapat tersebut, Kemenhut menyampaikan bahwa salah satu tantangan terbesar sektor kehutanan adalah penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan. Masih terdapat tumpang tindih antara kawasan hutan dengan lahan masyarakat, wilayah adat, maupun izin sektor lain, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan percepatan implementasi di lapangan.

Kemenhut juga memandang perlunya penguatan pengaturan mengenai jasa lingkungan dan ekonomi karbon. Saat UU Kehutanan disusun pada tahun 1999, isu seperti perdagangan karbon, kredit karbon, pembayaran jasa lingkungan, dan solusi berbasis alam belum berkembang seperti saat ini, sehingga perlu diperkuat dalam revisi UU Kehutanan agar memiliki landasan hukum yang lebih jelas.

Adapun sejumlah klaster materi yang diusulkan Kemenhut meliputi pengertian dan batasan definisi, penguasaan hutan oleh negara, status dan fungsi hutan, inventarisasi hutan, kecukupan luas kawasan hutan dan tutupan hutan, kawasan hutan dengan tujuan tertentu, pengelolaan hutan termasuk perhutanan sosial, pengolahan hasil hutan, masyarakat hukum adat, rehabilitasi hutan, sistem informasi kehutanan, pendanaan kehutanan, serta penegakan hukum kehutanan.

Pada aspek pendanaan dan penegakan hukum, Kemenhut menilai penyelenggaraan kehutanan membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan. Selain itu, perlu juga penguatan kewenangan Polisi Kehutanan, Pejabat Pengawas Kehutanan, dan PPNS bidang kehutanan untuk menghadapi pembalakan liar, perambahan kawasan, perdagangan hasil hutan ilegal, jual beli kawasan hutan, serta penguasaan atau perdagangan jasa karbon kehutanan tanpa izin yang sah.

“RUU Kehutanan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kepastian hukum kawasan hutan, mempercepat penyelesaian konflik tenurial, memperkuat pengakuan masyarakat hukum adat, mendukung ekonomi karbon, serta memastikan pengelolaan hutan tetap berpihak pada kelestarian dan kemakmuran rakyat,” tutup Wamenhut Rohmat Marzuki.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News