Beranda blog Halaman 23

Emil Dardak Pastikan Pemprov Jatim Siapkan Respons atas Masukan Fraksi untuk APBD-P 2026

Penulis
Reta
-

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyiapkan respons resmi atas berbagai masukan fraksi DPRD terkait pembahasan Raperda Perubahan APBD (APBD-P) Tahun Anggaran 2026. Hal itu disampaikan Emil saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jatim dengan agenda penyampaian Pendapat Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD (APBD-P) Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, di Surabaya, Selasa (18/8/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni, didampingi Ketua DPRD Jatim M. Musyafak serta anggota DPRD Jatim. Emil hadir didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono dan sejumlah kepala perangkat daerah Pemprov Jatim.

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Jatim menyampaikan pandangan dan masukan terhadap pembahasan APBD-P 2026. Secara umum, fraksi-fraksi menyatakan APBD-P 2026 layak untuk dibahas lebih lanjut oleh komisi-komisi DPRD Jatim sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Fraksi-fraksi DPRD Jatim juga menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan APBD agar menjadi instrumen pembangunan yang tepat sasaran, efisien, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Respons atas berbagai masukan fraksi-fraksi DPRD Jatim terkait pembahasan anggaran APBD-P 2026 akan dijawab di paripurna mendatang,” ujar Emil.

Emil juga mengatakan upaya Pemprov Jatim dalam menekan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Menurutnya, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan anggaran dan ruang kontingensi dalam perencanaan anggaran. “Pemprov Jatim terus menyeimbangkan kebutuhan anggaran dan ruang kontingensi untuk menekan SiLPA,” katanya.

Ia menambahkan, keseimbangan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Jatim meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

12 Pasangan Nikah Gratis di MPP Brebes, Dapat Bantuan Modal Usaha Rp2 Juta

Penulis
Reta
-

Layanan nikah gratis di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Brebes membantu 12 pasangan melangsungkan pernikahan secara resmi, sekaligus meringankan biaya untuk memulai kehidupan rumah tangga.

Hal itu dirasakan oleh salah satu pasangan peserta, Abdul Gofur dan Sella dari Kecamatan Ketanggungan. Tak hanya terbantu dari sisi proses pernikahan, pasangan tersebut juga menerima bantuan modal usaha sebesar Rp2 juta.

“Kami sangat bersyukur dan terbantu. Pelayanannya memudahkan kami untuk melaksanakan pernikahan secara resmi. Bantuan modal usaha juga menjadi bekal untuk kami membangun kehidupan bersama,” tutur Abdul Gofur.

Wakil Bupati Brebes, Wurja, mengatakan kemudahan memperoleh layanan pernikahan secara resmi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang perlu dirasakan masyarakat. Layanan tersebut digelar Pemkab Brebes dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kamis (13/8/2026).

“Di tengah semangat memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kita ingin kemerdekaan juga terasa dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ketika masyarakat mendapatkan kemudahan untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi dan memperoleh pelayanan yang baik,” ujarnya.

Wurja berharap bantuan modal yang diberikan kepada setiap pasangan dapat menjadi langkah awal bagi keluarga baru, untuk membangun kemandirian ekonomi.

“Semoga bantuan ini menjadi tambahan semangat untuk membuka atau mengembangkan usaha. Setelah menikah, mari kita tumbuhkan kemandirian ekonomi keluarga, sekecil apa pun,” ujarnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Brebes Juwita Asmara menjelaskan, layanan Balai Nikah di MPP merupakan hasil sinergi Pemkab Brebes, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, dan Baznas setempat.

“Balai Nikah bertujuan memberikan kemudahan akses pelayanan pernikahan kepada masyarakat, termasuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam pembiayaan pelaksanaan pernikahan,” jelasnya.

Lebih lanjut, selain Balai Nikah, MPP Kabupaten Brebes saat ini mengintegrasikan layanan dari 24 instansi dan organisasi perangkat daerah dengan total 150 jenis layanan.

Dari 12 pasangan peserta, empat pasangan berasal dari Kecamatan Brebes, tiga pasangan dari Kecamatan Wanasari, dua pasangan dari Kecamatan Bulakamba, dua pasangan dari Kecamatan Losari, dan satu pasangan dari Kecamatan Ketanggungan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bea Cukai Gagalkan Ekspor Ilegal 22,3 Kg Emas Senilai Rp60 Miliar di Soekarno-Hatta

Penulis
Reta
-

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali menggagalkan upaya ekspor emas batangan (cast bar) yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan dan perizinan. Penindakan terjadi di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (13/08), terhadap dua Warga Negara (WN) Tiongkok dengan total barang bukti emas sebanyak 22,317 kilogram.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama menjelaskan, dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 30 keping emas batangan dengan total berat 22,317 kilogram. Berdasarkan perkiraan nilai pasar, keseluruhan emas tersebut bernilai sekitar Rp60 miliar.

“Ini merupakan bukti nyata bahwa Bea Cukai bekerja 24 jam. Ketika satu kasus kami umumkan kepada publik, pada saat yang sama petugas di lapangan telah bergerak untuk membidik sasaran berikutnya,” tegas Djaka dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bea Cukai, Selasa (18/08).

Terkait kronologinya, penindakan ini bermula dari hasil analisis Tim Passenger Analysis Unit (PAU) dan Post Seizure Analysis (PSA) terhadap pola pembawaan emas yang ditemukan pada penindakan sebelumnya. Analisis tersebut menghasilkan informasi mengenai sejumlah penumpang yang terindikasi memiliki keterkaitan.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan koordinasi dengan pihak maskapai, Aviation Security (Avsec), Imigrasi, serta petugas terkait di area boarding gate. Dari hasil analisis yang dilakukan, Petugas Bea Cukai pun melakukan pemeriksaan terhadap dua WNA asal Tiongkok berinisial ZC dan ZL. Keduanya diketahui merupakan penumpang pesawat rute Jakarta-Hong Kong yang dijadwalkan berangkat pada pukul 23.50 WIB.

Dalam pemeriksaan terhadap keduanya, petugas menemukan emas batangan yang dibawa dengan modus berbeda.

Pertama, ZC diketahui membawa tujuh keping emas batangan seberat 8,237 kilogram, dengan perkiraan nilai barang sekitar Rp22,2 miliar. Emas tersebut disembunyikan di dalam sebuah pouch yang kemudian ditempatkan di dalam koper kabin. Selain itu, dari hasil pendalaman diketahui pembawaan emas oleh ZC diduga melibatkan oknum petugas bandara yang memanfaatkan akses jalur operasional bandara untuk membawa emas menggunakan kursi roda dari terminal domestik menuju terminal internasional. Selain itu, diduga serah terima barang antara ZC dengan oknum petugas bandara terjadi di area toilet, sebelum kemudian emas ditempatkan di koper kabin yang dibawa oleh ZC.

Kedua, ZL diketahui membawa 23 keping emas batangan dengan berat 14,080 kilogram, dengan perkiraan nilai sekitar Rp38 miliar. Berbeda dengan ZC, ZL menyembunyikan emas tersebut dengan cara ditempelkan pada tubuh (body strapping). Modus tersebut dilakukan dengan menempatkan emas pada bagian tubuh sehingga tidak terlihat secara langsung sebagai barang bawaan biasa.

Djaka menjelaskan, dari kedua penumpang tersebut, seluruh emas yang ditemukan tidak dilengkapi dokumen kepabeanan maupun perizinan ekspor yang dipersyaratkan.

Ia juga menjelaskan bahwa penindakan ini terjadi pada menit-menit akhir, yakni pukul 23.36 dan 23.48 WIB, atau hanya 2 hingga 14 menit sebelum jadwal keberangkatan pesawat pada pukul 23.50 WIB. “Jadi para pelaku telah berada di boarding gate dan nyaris lolos apabila petugas Bea Cukai terlambat. Namun, berkat analisis intelijen dan koordinasi yang cepat, upaya pelarian tersebut berhasil kami gagalkan,” tegasnya.

Atas perbuatannya, ZC dan ZL telah diamankan dan ditahan untuk menjalani proses penyidikan. Keduanya dijerat dengan Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Sementara terhadap oknum petugas bandara yang diduga terlibat dalam rangkaian penyelundupan emas, kini masih dilakukan pendalaman oleh Bea Cukai bersama pihak bandara dan aparat penegak hukum.

“Kami tidak akan berhenti pada penindakan terhadap para pembawa. Kami akan terus menelusuri pihak-pihak yang berada di balik jaringan ini serta mengambil tindakan tegas. Proses hukum masih berjalan dan akan kami laksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Djaka.

Penindakan terhadap 22,317 kilogram emas tersebut menambah rangkaian pengawasan Bea Cukai terhadap upaya ekspor emas melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya, dalam kurun waktu kurang dari 24 jam pada 10 dan 11 Agustus 2026, Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Avsec juga menggagalkan dua upaya ekspor emas dengan total barang hasil penindakan mencapai 23,793 kilogram dengan perkiraan nilai pasar mencapai Rp63 miliar.

Djaka mengatakan, dari rangkaian penindakan ini, petugas menemukan beragam modus pembawaan emas secara ilegal, mulai dari penyembunyian pada tubuh, penggunaan pakaian yang dimodifikasi, body strapping, tas hand carry, hingga pemanfaatan jalur operasional bandara. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya penyelundupan terus berkembang.

“Untuk mengantisipasinya, kami akan terus mengoptimalkan analisis data penumpang, pengawasan berbasis risiko, pemeriksaan selektif, serta koordinasi dan pertukaran informasi dengan para pemangku kepentingan.”

Bea Cukai berkomitmen akan terus melakukan pengawasan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat dan pengguna jasa agar kegiatan ekspor serta pembawaan barang ke luar negeri berlangsung secara legal, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kumpul Bersama Rakyat Jadi Ladang Promosi, 1.200 UMKM Kenalkan Produk Lokal

Penulis
Reta
-

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadikan perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui “Kumpul Bersama Rakyat” sebagai ruang untuk memperluas pengenalan produk sekaligus membuka peluang pasar bagi pengusaha UMKM. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting mengatakan keterlibatan UMKM dalam perayaan kemerdekaan tidak hanya menghadirkan beragam kuliner Nusantara kepada masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk memperkenalkan produk dan memperluas jejaring usaha.

“Makna Kumpul Bersama Rakyat adalah bagaimana di hari kemerdekaan kita bisa bersama-sama membangun kebersamaan dan solidaritas. Masyarakat yang sehari-hari sibuk bekerja dan berusaha, di hari kemerdekaan ini memiliki ruang untuk berkumpul, menikmati kemerdekaan, sekaligus merasakan manfaat dari kegiatan yang kita hadirkan bersama,” kata Loto di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Sebanyak 1.200 UMKM dilibatkan dalam penyediaan kuliner Nusantara pada kegiatan tersebut. Dari jumlah itu, 800 UMKM masing-masing menyediakan 500 porsi makanan, sedangkan 400 UMKM masing-masing menyediakan 500 porsi minuman. Dengan demikian, sebanyak 600.000 porsi makanan dan minuman dari pengusaha UMKM disiapkan untuk dinikmati masyarakat dalam rangkaian Kumpul Bersama Rakyat.

Menurut Loto, keterlibatan pengusaha UMKM dalam kegiatan berskala besar memberikan kesempatan bagi produk-produk lokal untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Terlebih, rangkaian kegiatan yang dipusatkan di kawasan Monas–Sarinah–Bundaran HI tersebut menargetkan kehadiran sekitar 600.000 masyarakat.

Momentum tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan keragaman produk dan kuliner Nusantara yang dihasilkan pengusaha UMKM kepada masyarakat.

“Ini menjadi bagian dari bagaimana kita bersama-sama mengisi kemerdekaan. UMKM mendapatkan ruang untuk memperkenalkan produk dan kuliner Nusantara, sementara masyarakat bisa menikmati berbagai sajian yang disiapkan oleh pengusaha UMKM,” ujar Loto.

Ia mengatakan antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi. Warga mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari pembagian suvenir dan arena permainan anak hingga menikmati kuliner Nusantara yang disediakan pengusaha UMKM.

“Dari pagi masyarakat sudah sangat antusias. Ada yang mengantarkan anak-anak bermain, mengantre untuk mendapatkan kuliner, dan menikmati berbagai sajian yang ada. Harapannya, masyarakat dapat menikmati hari kemerdekaan sekaligus mengenal dan mengapresiasi produk serta kuliner Nusantara,” kata Loto.

Manfaat keterlibatan dalam kegiatan tersebut dirasakan pengusaha UMKM. Ardi, pengusaha cold pressed juice Kofly, mengatakan Kumpul Bersama Rakyat menjadi kesempatan pertamanya mengikuti kegiatan serupa sekaligus memperkenalkan produknya kepada masyarakat.

“Manfaatnya bisa memperkenalkan produk dan berjejaring. Crowd-nya juga baik. Semoga ke depan bisa ikut lagi di acara seperti ini,” ujar Ardi.

Pengalaman serupa disampaikan Rifky Adi Permana dari Steakiness yang telah tiga kali mengikuti kegiatan sejenis. Menurut dia, kegiatan yang mempertemukan pengusaha UMKM dengan masyarakat dalam jumlah besar membuka kesempatan untuk memperluas jejaring.

“Sudah ketiga kali mengikuti acara seperti ini. Harapannya, ke depan bisa terus ikut agar bisa semakin banyak berjejaring,” kata Rifky.

Antusiasme juga dirasakan masyarakat yang hadir. Ines, salah seorang pengunjung, mengatakan kehadiran kuliner Nusantara dan berbagai perlombaan khas 17 Agustus menjadi hiburan bagi masyarakat sekaligus menghadirkan suasana perayaan kemerdekaan bersama keluarga.

“Menurut saya, adanya kegiatan ini menjadi hiburan bagi saya dan keluarga. Selain itu, kami juga bisa merasakan suasana kemerdekaan,” katanya.

Selain UMKM Expo, Kumpul Bersama Rakyat menghadirkan hiburan rakyat, karnaval kendaraan hias, serta pertunjukan malam kemerdekaan. Loto mengatakan momentum kemerdekaan juga menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas nasional, termasuk menyampaikan kepedulian kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Di tengah suasana kemerdekaan ini, kita juga menyampaikan turut berbelasungkawa dan keprihatinan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di NTT. Kita berharap mereka segera pulih,” ujar Loto.

Kementerian UMKM berperan sebagai koordinator penyelenggaraan Kumpul Bersama Rakyat bersama Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Danantara. Kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tersebut diharapkan tidak hanya menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, tetapi juga memberikan ruang yang lebih luas bagi pengusaha UMKM untuk memperkenalkan produk, membangun jejaring, dan memperoleh peluang pasar baru.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

13.881 Warga Mengungsi, Polri Pastikan Penanganan Gempa Manggarai Bergerak Cepat

Penulis
Reta
-

Polri memaksimalkan operasi kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Keseriusan tersebut ditunjukkan dengan turunnya langsung Astamaops Kapolri Komjen Pol. Dr. Muhammad Fadil Imran, M.Si. ke wilayah terdampak untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Pada Senin (17/8/2026), Astamaops Kapolri bersama Wakapolda NTT Brigjen Pol. Faizal, S.I.K., M.H. dan Kapolres Manggarai AKBP Levi Defriansyah, S.I.K., S.H., M.Si., mendatangi Posko Pengungsi Barang Kolo, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok.

Berdasarkan data yang dilaporkan Kapolres Manggarai AKBP Levi Defriansyah pada 17 Agustus 2026 pukul 23.00 WITA, tercatat 163 korban, terdiri dari 27 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 104 orang luka ringan.

Kapolres Manggarai juga melaporkan terdapat 45 titik posko pengungsian yang tersebar di delapan kecamatan dengan total 13.881 pengungsi. Data tersebut bersifat dinamis dan terus diperbarui sesuai perkembangan di lapangan.

Datang, Cek, Langsung Bantu

Sekitar pukul 12.40 WITA, Astamaops Kapolri tiba di Posko Pengungsi Barang Kolo. Setibanya di lokasi, Astamaops Kapolri langsung mengecek kondisi pengungsi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Polri membagikan 2.500 paket bantuan sosial/sembako, menyalurkan tenda darurat, serta menyerahkan 2 unit Starling untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Setiap paket sembako berisi beras 5 kilogram, gula 1 kilogram, mi instan, teh celup, kecap, biskuit, dan minyak goreng.

Bantuan tersebut melengkapi dukungan yang telah didistribusikan ke berbagai posko berupa tenda, terpal, genset, makanan dan minuman, serta bantuan kesehatan.

Kapolres Manggarai AKBP Levi Defriansyah menegaskan bahwa jajaran Polri berupaya memastikan masyarakat tidak menghadapi bencana seorang diri.

“Kami pastikan masyarakat tidak sendiri. Kami hadir di posko, membantu evakuasi, menyalurkan sembako, menyiapkan tenda darurat, memberikan pelayanan kesehatan, sekaligus menjaga keamanan. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di lapangan kami data dan kami koordinasikan agar segera ditindaklanjuti,” ujar Levi.

Bersinergi, Satu Gerak untuk Masyarakat

Penanganan gempa di Manggarai dilakukan secara terpadu dan lintas instansi. Polri tidak bekerja sendiri, melainkan bersinergi dengan TNI, Basarnas, BPBD, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, relawan, dan berbagai unsur masyarakat.

Masing-masing unsur bergerak sesuai tugasnya. TNI mendukung evakuasi, pengamanan, mobilisasi personel dan logistik. Basarnas fokus pada pencarian, pertolongan dan evakuasi korban. BPBD bersama pemerintah daerah mengoordinasikan penanganan kebencanaan, pendataan, kebutuhan pengungsi serta pengelolaan posko.

Sementara itu, tenaga kesehatan memberikan pelayanan medis dan memantau kondisi para pengungsi, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas.

Polri berperan dalam evakuasi, pelayanan posko, distribusi bantuan, pengamanan, patroli serta memastikan koordinasi antarlembaga berjalan efektif.

Sinergi tersebut penting karena jumlah pengungsi mencapai ribuan orang dan tersebar di puluhan titik.

Kapolres Manggarai menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Semua unsur punya peran masing-masing dan harus saling menguatkan. TNI, Basarnas, BPBD, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, relawan dan masyarakat semuanya bergerak untuk satu tujuan, yaitu menyelamatkan dan membantu masyarakat terdampak,” kata Levi.

45 Posko, 13.881 Pengungsi

Menurut data Kapolres Manggarai, 45 posko pengungsian tersebar di delapan kecamatan, yakni Langke Rembong, Reok, Reok Barat, Cibal, Cibal Barat, Lelak, Wae Rii, dan Satar Mese.

Total terdapat 13.881 pengungsi yang berada di posko-posko tersebut.

Jumlah pengungsi terbesar berada di Kecamatan Reok dan Wae Rii. Kecamatan Reok memiliki 7 posko dengan 4.488 pengungsi, sedangkan Wae Rii memiliki 17 posko dengan 4.476 pengungsi.

Beberapa titik dengan jumlah pengungsi besar antara lain Posko Robek 1.500 jiwa, Posko Barangkolong 1.330 jiwa, Posko Golo Mendo 1.058 jiwa, Posko Tengku Romot 602 jiwa, dan Posko Golo Sita 583 jiwa.

Tantangan di Lapangan

Kapolres Manggarai mengatakan penanganan memiliki sejumlah tantangan, mulai dari luasnya wilayah terdampak, banyaknya titik pengungsian, kebutuhan logistik yang berbeda-beda, hingga data yang terus bergerak.

“Tantangannya cukup besar. Pengungsi tersebar di 45 titik, kebutuhan setiap posko berbeda, sementara data di lapangan terus bergerak. Karena itu koordinasi harus cepat. Ketika satu posko membutuhkan sesuatu, kita harus segera tahu dan mencari solusinya bersama,” ujar Levi.

Di tengah situasi tersebut, personel Polri juga melakukan patroli untuk menjaga keamanan dan mencegah potensi gangguan kamtibmas.

“Dalam situasi bencana, masyarakat membutuhkan bantuan sekaligus rasa aman. Jadi kami tidak hanya mengantar bantuan, tetapi juga memastikan kondisi di pengungsian tetap aman. Personel akan terus berada di lapangan,” tegas Levi.

Ratusan Personel Bergerak

Operasi kemanusiaan di Manggarai melibatkan 100 personel Polri, 31 personel TNI, 68 personel Brimob termasuk Resimen 2 Pelopor Korps Brimob Polri, 5 personel Basarnas, dan 6 personel BPBD Jawa Timur.

Personel gabungan melakukan evakuasi korban, pelayanan pengungsi, distribusi bantuan, dukungan kesehatan, pengamanan lokasi, serta patroli.

Berdasarkan laporan Kapolres Manggarai, hingga 17 Agustus 2026 pukul 23.00 WITA tercatat 2.398 fasilitas mengalami kerusakan, meningkat dari data sebelumnya sebanyak 2.081 fasilitas.

Kerusakan meliputi fasilitas pemerintah, pendidikan, fasilitas umum, fasilitas masyarakat, dan fasilitas kesehatan.

Data Bergerak, Respons Harus Cepat

Polri bersama seluruh unsur terkait terus memperbarui data korban, pengungsi, kerusakan, serta kebutuhan masyarakat sebagai dasar menentukan prioritas penanganan berikutnya.

Setelah meninjau Kecamatan Reok, Astamaops Kapolri bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, untuk melihat langsung kondisi korban dan penanganan bencana.

Kapolres Manggarai memastikan jajarannya akan terus berada bersama masyarakat.

“Data berubah, kebutuhan berubah, maka respons juga harus cepat menyesuaikan. Prinsip kami sederhana: siapa yang membutuhkan harus kami bantu, dan di mana masyarakat membutuhkan kehadiran Polri, di situ personel kami berada,” ujar Levi.

Operasi kemanusiaan di Manggarai menunjukkan bahwa penanganan bencana merupakan kerja bersama. Polri hadir, TNI bergerak, Basarnas menyelamatkan, BPBD mengoordinasikan, tenaga kesehatan melayani, pemerintah daerah memastikan kebutuhan warga, dan masyarakat serta relawan ikut menguatkan.

Semua bergerak dalam satu tujuan: menyelamatkan, membantu, dan memastikan masyarakat terdampak tidak menghadapi bencana sendirian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

RUU APBN 2027 Masuk Pembahasan DPR, 8 Fraksi Sampaikan Pandangan Umum

Penulis
Reta
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, dan Wamenkeu Juda Agung menghadiri Rapat Paripurna DPR RI yang beragendakan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027, pada Selasa (18/08) di Ruang Rapat DPR RI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, delapan fraksi di DPR RI menyampaikan pandangannya diwakili oleh juru bicara masing-masing.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemerintah telah menyampaikan Keterangan Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu, dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib yang menyebutkan bahwa Fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam Rapat Paripurna DPR atas RUU tentang APBN sebagaimana dimaksud pada ayat 1,” ungkap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin jalannya rapat paripurna.

Dalam rapat paripurna tersebut, 8 (delapan) Fraksi menyampaikan pemandangan umumnya atas RUU APBN 2027. Pandangan umum setiap fraksi disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi yaitu Budi Sulistyono Alias Kanang (F-PDI Perjuangan), Nurul Arifin (F-Golkar), Kamrussamad (F-Gerindra), Charles Meikyansah (F-NasDem), Kaisar Abu Hanifah (F-PKB), Ecky Awal Mucharam (F-PKS), Farah Puteri Nahlia (F-PAN), dan Dina Lorenza Audria (F-Demokrat).

Selanjutnya, berdasarkan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi DPR pada tanggal 29 Juni 2026, tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas RUU APBN TA 2027 beserta Nota Keuangannya akan dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu Purbaya Tegaskan Dana Kebencanaan Rp5 Triliun Siap Digunakan

Penulis
Reta
-

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan kesiapan kondisi fiskal dalam menyediakan dukungan untuk penanggulangan bencana di seluruh Indonesia. Pemerintah memastikan ketersediaan dana kebencanaan dapat segera digunakan untuk merespons kebutuhan darurat di lapangan. Hal tersebut disampaikan Menkeu Purbaya di sela peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta, Senin (17/8).

Untuk memastikan kebutuhan tanggap darurat bencana dapat segera dipenuhi, Pemerintah menyiapkan dana kebencanaan sekitar Rp5 triliun dalam posisi siap pakai atau on call. Dana tersebut dapat ditambah sesuai kebutuhan riil berdasarkan permintaan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Dana bencana itu selalu siaga di angka Rp5 triliun. Tapi kalau kurang, kita tambah lagi, tergantung kebutuhan yang diajukan BNPB,” tegas Menkeu.

Kesiapan fiskal tersebut juga didukung mekanisme respons yang telah disiapkan Kementerian Keuangan. Menkeu Purbaya memastikan setiap permintaan pendanaan untuk penanganan bencana akan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) yang responsif.

“Begitu ada permintaan resmi masuk, kami langsung tindak lanjuti dengan cepat. Khusus untuk kebutuhan bencana, SOP kita memang dirancang responsif, selama permintaannya jelas,” ungkapnya.

Selain dana yang disiapkan melalui Kementerian Keuangan, BNPB juga memiliki dana siap pakai sekitar Rp500 miliar untuk mendukung kebutuhan darurat di lapangan. Apabila diperlukan, dukungan tersebut dapat kembali ditambah oleh Pemerintah sesuai kebutuhan.

“Di BNPB juga sudah tersedia dana yang siap digunakan, sekitar Rp500 miliar dalam posisi siaga. Kalau kurang, kami tambahkan kembali,” tambah Menkeu.

Menkeu menyampaikan bahwa semangat kemerdekaan perlu terus diwujudkan melalui kehadiran negara dalam melindungi masyarakat, termasuk ketika menghadapi kondisi darurat akibat bencana alam. Untuk itu, Pemerintah memastikan dukungan pendanaan penanggulangan bencana tersedia dan dapat segera digunakan sesuai kebutuhan di lapangan.

Dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Menkeu juga menyampaikan optimisme terhadap kebangkitan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

“Hari ini kita harapkan menjadi awal dari kebangkitan Indonesia yang lebih baik ke depan. Tahun depan kita harapkan pertumbuhan ekonomi 6 persen, mudah-mudahan bisa lebih dari itu,” ujar Menkeu Purbaya.

Optimisme dan komitmen kesiapan kondisi fiskal tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah menerjemahkan semangat kemerdekaan ke dalam kehadiran negara yang nyata. Di tengah tekad mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Pemerintah memastikan kapasitas fiskal selalu siap untuk melindungi masyarakat dan merespons bencana secara cepat, terukur, dan tepat sasaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP Cek Persiapan Rusun TOD Manggarai, Groundbreaking 21 Agustus 2026

Penulis
Reta
-

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin melakukan pengecekan persiapan groundbreaking pembangunan Rumah Susun (Rusun) TOD Manggarai di Kawasan PT KAI Blok F dan G, Kelurahan Manggarai, Selasa (18/8/2026).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan konstruksi sekaligus melihat secara langsung detail rancangan hunian vertikal yang akan dikembangkan di kawasan tersebut. Menteri PKP juga meninjau mockup hunian tipe 45 yang memiliki luas sekitar 45 meter persegi dengan dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur, dan ruang keluarga.

Menteri PKP menyampaikan apresiasi kepada PT KAI atas dukungan dan sinergi dalam mendorong penyediaan hunian vertikal di tengah keterbatasan lahan perkotaan. “Malam ini kami akan melakukan pembahasan dengan BPKP dan Pak Hasyim serta Dirut KAI untuk membahas tata kelola dan aturan yang diperlukan untuk mengakomodir skema pembangunan rusun ini,” ujar Menteri Ara.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan BUMN menjadi salah satu kunci untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat perkotaan. Kementerian PKP berperan sebagai regulator yang menyiapkan kebijakan dan aturan, sementara PT KAI sebagai operator memiliki peran dalam pemanfaatan aset dan pembangunan.

“Fungsi kami yakni sebagai regulator, membuat aturan dan kebijakan dan pihak KAI sebagai operator yakni membangun, inilah bukti saling sinergi antara KAI dengan Kementerian PKP,” imbuh Menteri PKP.

Pengembangan hunian berbasis TOD tersebut dirancang untuk mendekatkan masyarakat dengan transportasi publik dan pusat aktivitas perkotaan. Dengan demikian, penghuni diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan sehari-hari sekaligus memperoleh akses hunian yang lebih layak, aman, dan terintegrasi.

Proyek hunian vertikal ini akan dibangun di Blok F dan Blok G Kawasan Stasiun Manggarai dengan memanfaatkan aset tanah berstatus Hak Pakai PT KAI. Total area pengembangan mencapai sekitar 21.939 meter persegi, yang terdiri atas Blok F seluas sekitar 15.014 meter persegi dan Blok G sekitar 6.925 meter persegi.

Kawasan tersebut telah sesuai dengan peruntukan Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1) yang memungkinkan pembangunan rumah susun. Rancangan bangunan juga memperhatikan aspek keselamatan dan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), dengan batas ketinggian maksimal 151 meter.

Pembangunan dirancang secara vertikal dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 55 persen dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 11, serta ketinggian bangunan hingga maksimal 36 lantai.

Dari sisi konektivitas, kawasan hunian memiliki akses yang sangat dekat dengan Stasiun Manggarai, yakni sekitar 400 meter atau dapat ditempuh dengan berjalan kaki sekitar empat menit. Kawasan ini juga didukung berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam radius sekitar tiga kilometer.

Secara keseluruhan, pengembangan tersebut akan menyediakan 1.232 unit hunian yang tersebar di tiga menara utama, serta 150 unit ruang retail untuk mendukung aktivitas ekonomi lokal, terdiri atas 72 unit di Blok G dan 78 unit di Blok F.

Hunian yang disiapkan terdiri atas tiga tipe, yaitu Tipe 28 (Studio) dengan luas sekitar 28 meter persegi yang terdiri atas satu kamar tidur, satu kamar mandi, dan satu ruang tamu. Selanjutnya Tipe 36 dengan luas sekitar 36 meter persegi yang memiliki dua kamar tidur, satu kamar mandi, dan satu ruang tamu. Adapun Tipe 45 memiliki luas sekitar 45 meter persegi dengan dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur, dan ruang keluarga.

Hunian tersebut akan didukung melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan suku bunga sebesar 6 persen dan tenor hingga 40 tahun, sehingga diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah yang terjangkau.

Pembangunan tahap awal untuk Blok G dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026, sedangkan pembangunan Blok F direncanakan menyusul pada Oktober 2026.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menegaskan kesiapan pihaknya untuk segera memulai pembangunan setelah seluruh proses persiapan dan tata kelola diselesaikan. “Kita akan melakukan groundbreaking tanggal 21 Agustus 2026 jam 9 pagi dan siap bangun,” ujar Bobby.

Menteri PKP menilai pembangunan hunian vertikal di kawasan Manggarai dapat menjadi salah satu model pengembangan perumahan perkotaan yang memadukan hunian, transportasi publik, dan aktivitas ekonomi dalam satu kawasan.

Pengembangan ini merupakan hasil kolaborasi intensif antara Kementerian PKP, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Kementerian BUMN, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Selain menjawab kebutuhan hunian di tengah keterbatasan lahan perkotaan, proyek ini diharapkan menjadi percontohan kawasan hunian inklusif dan modern yang memperpendek jarak mobilitas masyarakat urban. Pengembangan kawasan juga diarahkan untuk mendukung penataan kawasan padat dan kumuh menjadi lingkungan hunian yang layak, aman, tertata, serta terintegrasi dengan transportasi publik.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, serta Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan Novelin Silalahi beserta jajaran PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Upacara HUT ke-81 RI, Menteri Ara Tekankan Etos Kerja dan Percepatan Program 3 Juta Rumah

Penulis
Reta
-

 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Wisma Mandiri 1, Jakarta, Senin (17/8/2026). Upacara berlangsung khidmat dan diikuti seluruh jajaran Kementerian PKP sebagai momentum memperkuat semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, upacara diikuti oleh para Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, serta seluruh pegawai Kementerian PKP.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Menteri PKP Maruarar Sirait mengenakan pakaian adat Lampung.  Menteri PKP mengajak seluruh jajaran Kementerian PKP untuk meneruskan semangat perjuangan para pahlawan dengan bekerja lebih keras, menjaga integritas, serta memberikan kinerja terbaik dalam menjalankan amanah negara.

Dalam kesempatan tersebut Menteri PKP juga memimpin hening cipta dalam rangka saling berbelasungkawa  atas musibah gempa bumi yang melanda wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Bersama segenap keluarga besar kementerian mendoakan para korban yang gugur, kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, serta berharap agar proses evakuasi, penanganan darurat, dan pemulihan infrastruktur permukiman warga dapat berjalan cepat dan lancar.

“Kita berdoa dan bersemangat untuk terus melanjutkan perjuangan para pahlawan kita. Teman-teman PKP tahu kalau tugas makin bertambah karena kepercayaan Presiden yang diberikan kepada kita, tentu kita harus semangat dan melakukan yang terbaik,” ujar Menteri Ara.

Menteri PKP menekankan bahwa bertambahnya tugas dan kepercayaan pemerintah harus dijawab dengan peningkatan etos kerja, profesionalisme, integritas, serta sinergi antarjajaran. Seluruh pegawai Kementerian PKP diharapkan terus menghadirkan kerja nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Semangat tersebut sejalan dengan komitmen Kementerian PKP dalam mendukung pencapaian Program 3 Juta Rumah dan mempercepat penyediaan hunian yang layak, aman, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga dilaksanakan secara serentak oleh jajaran Kementerian PKP di berbagai daerah. Balai-balai daerah, termasuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP), turut menyelenggarakan upacara di wilayah kerja masing-masing sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat semangat kebangsaan di seluruh jajaran.

Selain upacara, Kementerian PKP turut mengambil bagian hari kemerdekaan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Kementerian PKP juga turut berpartisipasi dalam kegiatan Karnaval Kemerdekaan yang menjadi bagian dari upaya menyampaikan pesan mengenai pentingnya penyediaan hunian layak sekaligus memperkenalkan semangat Program 3 Juta Rumah kepada masyarakat luas.

Usai pelaksanaan upacara, keluarga besar Kementerian PKP melanjutkan rangkaian peringatan dengan kegiatan perlombaan antarsatuan kerja. Kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat kebersamaan, membangun kekompakan, serta menciptakan suasana kerja yang semakin solid.

Melalui momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Kementerian PKP berkomitmen menjadikan semangat kemerdekaan sebagai energi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Semangat tersebut diwujudkan melalui kerja yang cepat, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kementerian PKP berharap seluruh jajaran semakin memiliki etos kerja yang tinggi, menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas, serta memperkuat sinergi nyata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas.

Upacara tersebut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Sekretaris Jenderal Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Heri Jerman, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat Budi Permana, Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan, dan Tata Ruang Teddy Paul H. Siagian, Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Iptek, Industri, dan Lingkungan Riadi, Staf Khusus Bidang Perbankan dan Pembiayaan Dwidadi Sugito, Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan Novelin Silalahi, jajaran Eselon II dan III, serta seluruh pegawai Kementerian PKP.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kirab HUT ke-81 RI: Duplikat Bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi Diarak dari Istana Merdeka ke Monas

Penulis
Reta
-

Suasana peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia semakin semarak pada Senin sore, 17 Agustus 2026. Kirab budaya yang membawa duplikat Bendera Merah Putih dan teks Proklamasi kembali digelar dari Istana Merdeka menuju Monumen Nasional (Monas), menghadirkan perpaduan nuansa kenegaraan, budaya, dan semangat kebangsaan di tengah masyarakat.

Prosesi kirab diawali dari mimbar kehormatan Istana Merdeka dengan penyerahan duplikat Bendera Merah Putih dan naskah teks Proklamasi. Kedua benda bersejarah tersebut diserahkan oleh Perwira Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) kepada Tim Purna Paskibraka Duta Pancasila untuk selanjutnya diarak menuju Monas.

Duplikat Bendera Merah Putih dibawa oleh Nindya Eltsani Fawwaz, Purna Paskibraka Tahun 2025 yang mewakili Provinsi Jambi. Sementara itu, Bianca Alessia Christabella Lantang, Purna Paskibraka Tahun 2025 asal Provinsi Sulawesi Utara, dipercaya membawa teks Proklamasi.

Kedua benda bersejarah tersebut kemudian dibawa menuju Monas menggunakan Kereta Kencana Garuda Prabayaksa. Kemeriahan arak-arakan semakin terasa dengan hadirnya 45 pasukan motoris, 170 taruna/taruni yang tergabung dalam Drum Corps Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian. Sekitar 120 pasukan berkuda juga turut ambil bagian dalam kirab, memperkuat nuansa seremoni sekaligus menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang menyaksikan dari sepanjang rute.

Tidak ketinggalan, pasukan Nusantara turut mengiringi perjalanan. Mereka tampil mengenakan beragam busana adat dari berbagai daerah di Indonesia. Keberagaman pakaian tradisional tersebut menjadi gambaran nyata kekayaan budaya Nusantara yang berpadu dalam satu perayaan kemerdekaan.

Antusiasme warga pun terlihat sepanjang jalur kirab. Ribuan masyarakat memadati rute perjalanan, melambaikan tangan kepada rombongan, serta mengabadikan momen bersejarah tersebut menggunakan telepon seluler. Kehadiran masyarakat membuat suasana kirab semakin meriah, sekaligus menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Setelah menempuh perjalanan dari Istana Merdeka, rombongan kirab tiba di kawasan Monas. Duplikat Bendera Merah Putih dan teks Proklamasi kemudian dibawa menuju Ruang Kemerdekaan Monas, tempat keduanya akan kembali disimpan dengan penuh penghormatan. Prosesi tersebut menandai berakhirnya perjalanan kirab sekaligus menjadi penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...222324...4,857Halaman 23 dari 4,857