Beranda blog Halaman 231

Pemprov Malut Siapkan Taman Asuh Anak di Sofifi, Upaya Dukung Ibu Bekerja dan Cegah Stunting

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menekan angka tengkes (stunting). Hal ini ditegaskan dalam pertemuan audiensi antara Sekretaris Provinsi Malut, Drs. Samsuddin A. Kadir, M.Si., dengan Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara, Ansar Djainahu, di ruang kerja Sekprov, Kantor Gubernur Malut, Sofifi, Senin (8/6/2026).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi guna mematangkan sejumlah program strategis nasional di daerah, mulai dari penyediaan ruang asuh anak bagi pekerja perempuan, pengentasan tengkes, hingga agenda kunjungan pejabat pusat.

Sekprov menyampaikan bahwa terdapat tiga poin utama yang menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut:

1. Alternatif Lokasi Program “Tamasya” di Sofifi

Program Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak) hadir sebagai solusi bagi tingginya minat kerja perempuan di Maluku Utara. Wadah ini dibentuk agar kaum ibu dapat bekerja dengan tenang dan nyaman karena anak-anak mereka diasuh oleh tenaga profesional.

Setelah sukses melampaui target pada tahun 2025—dari target 2 wadah terealisasi 5 wadah di berbagai kabupaten/kota—kini pada tahun 2026 BKKBN menargetkan pembentukan 10 wadah baru. Salah satunya akan ditempatkan di ibu kota provinsi, Sofifi.

“Untuk program Tamasya, kita merencanakan beberapa alternatif lokasi, di antaranya di TK binaan PKK, di area Kantor Gubernur, dan rencana ketiga di perumahan ASN 1. Tim dari Pemprov dan BKKBN akan segera melakukan survei bersama untuk menentukan gedung yang paling layak,” kata Samsuddin. Selain di Sofifi, program Tamasya tahun ini juga direncanakan menyasar Kabupaten Halmahera Timur dengan menggandeng PT Antam.

2. Optimalisasi Program “Genting” Melalui Orang Tua Asuh

Fokus kedua adalah Program Genting (Gerakan Pencegahan Stunting ). Program ini memiliki karakteristik unik karena bersifat non-APBN dan non-APBD, melainkan mengandalkan keswadayaan masyarakat atau perorangan yang mampu secara ekonomi melalui konsep Orang Tua Asuh (OTA).

Bantuan yang disalurkan tidak hanya berupa pemenuhan nutrisi dan edukasi, tetapi juga menyentuh aspek struktural seperti bantuan rumah layak huni dan perbaikan sanitasi.

“Terkait program orang tua asuh tengkes ini, kami akan koordinasikan lebih lanjut dengan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tindak lanjutnya akan dikawal oleh instansi terkait,” tambah Sekprov.

3. Agenda Kunjungan Sekretaris Utama BKKBN RI

Audiensi ini juga mematangkan persiapan kunjungan kerja Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN RI, Prof. Budi Setiono, ke Maluku Utara yang dijadwal pada 15 Juni 2026 mendatang. Menurut Ansar Djainahu, terdapat tiga agenda utama kunjungan tersebut: melantik 7 CPNS formasi 2025, peletakan batu pertama Kampung Keluarga Berkualitas di Sofifi, serta memberikan kuliah umum di Universitas Bumi Hijrah.

Menutup pertemuan, Sekprov menegaskan bahwa Pemprov Malut siap memberikan fasilitasi terbaik demi kelancaran kunjungan tersebut. “Segera koordinasikan dengan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) agar pelayanan dan protokol kunjungan pejabat negara berjalan lancar,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Sekprov dalam pertemuan itu, Kadis Kesehatan, Kadis Dukcapil, Kadis DP3A, dan Kadis Sosial, serta sejumlah pejabat utama di lingkup BKKBN Malut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Urus Sendiri Tanpa Perantara, Masyarakat Rasakan Perubahan Layanan Pertanahan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Transparansi proses, kejelasan informasi, serta kemudahan akses layanan menjadi hal yang makin dirasakan masyarakat saat mengurus urusan pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah). Pengalaman tersebut membentuk kesan baru bagi masyarakat yang tadinya ragu untuk mengurus secara mandiri karena belum memahami tahapan proses layanan pertanahan dengan pasti.

“Menurut saya perkembangannya sangat luar biasa. Meskipun saya bolak-balik, tapi transparan dan jelas. Menurut saya sudah sangat luar biasa,” ujar Sutrisno (61), pensiunan BUMN yang tengah mengurus peningkatan hak atas tanahnya dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM) di Kantah Kota Bogor.

Sutrisno memilih mengurus sendiri proses peningkatan hak atas tanahnya tanpa menggunakan jasa notaris. Keputusan itu diambil setelah dirinya mengetahui proses pengurusan di Kantah bisa dilakukan langsung oleh pemohon dengan biaya yang lebih terjangkau.

“Pertama saya mau nyoba lewat notaris. Memang harganya mahal. Saya mau merubah HGB ke HM. Itu diminta puluhan juta lewat notaris. Terus nanya ke sini, bisa tidak tanpa lewat notaris, ternyata bisa,” ungkap Sutrisno.

Proses pengurusan yang dijalani Sutrisno saat ini dilakukan secara bertahap, mulai dari pengukuran ulang hingga nantinya masuk ke tahap pelepasan hak dan penerbitan sertipikat hak milik. Meski sempat beberapa kali kembali untuk melengkapi persyaratan administrasi, ia menilai seluruh proses dijelaskan secara terbuka oleh petugas.

“Ini saya sudah ke sini dua kali. Yang pertama belum ada batas kanan-kiri untuk memenuhi persyaratannya, kekurangan saya untuk teliti. Lalu balik lagi, kurang bawa saksi. Hari ini sudah komplit untuk minta surat permohonan pengukuran ulang,” certia Sutrisno.

Pengalaman tersebut berbeda jauh dibandingkan ketika Sutrisno mengurus sertipikat sekitar 15 tahun lalu. Ia merasa kala itu proses layanan pertanahan masih terkesan rumit dan tidak transparan.

Bahkan, Sutrisno pernah mengalami kendala saat menggunakan bantuan pihak lain untuk mengurus sertipikat tanahnya. Urusannya tak kunjung selesai selama satu tahun. Pengalaman itulah yang membuat dirinya ragu untuk mengurus sendiri sebelum akhirnya mencoba datang langsung ke Kantah. Ke depan, ia berharap kualitas layanan pertanahan terus meningkat, termasuk dengan penerapan Sertipikat Elektronik yang menurutnya semakin memudahkan masyarakat dalam mengamankan aset tanah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Berpartisipasi dalam Penyerahan Sertipikat Tanah Wakaf pada ICOP 2026

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kantor Pertanahan Kabupaten Serang turut berpartisipasi dalam kegiatan Penyerahan Sertipikat Tanah Wakaf yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangkaian International Conference on Pesantren (ICOP) 2026 di Universitas Darunnajah, Jakarta.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat sertipikasi tanah wakaf guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap aset keagamaan dan aset umat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan secara simbolis sebanyak 1.032 sertipikat yang terdiri atas 1.029 Sertipikat Tanah Wakaf dan 3 Sertipikat Hak Milik (SHM) untuk badan hukum keagamaan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 251 sertipikat merupakan aset wakaf yang berada di Provinsi Banten. Kantor Pertanahan Kabupaten Serang berkontribusi melalui penerbitan dan penyerahan sebanyak 28 sertipikat tanah wakaf yang menjadi bagian dari jumlah sertipikat yang diserahkan di Provinsi Banten. Kontribusi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program percepatan sertipikasi tanah wakaf dalam rangka memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap aset umat.

Penyerahan sertipikat tanah wakaf merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta memberikan jaminan kepastian hukum atas aset wakaf. Dengan adanya sertipikat, status hukum tanah wakaf menjadi lebih jelas sehingga dapat meminimalisasi potensi sengketa dan menjamin keberlangsungan pemanfaatannya bagi kepentingan keagamaan, pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan pentingnya sertipikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan terhadap aset umat. Melalui program ini, pemerintah terus mendorong percepatan pendaftaran dan sertipikasi tanah wakaf agar seluruh aset wakaf di Indonesia memiliki legalitas yang kuat dan terjamin secara hukum.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, serta Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Serang menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan sertipikasi tanah wakaf sebagai upaya memberikan kepastian hukum, perlindungan aset umat, serta mendukung pemanfaatan tanah wakaf yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemendes Gandeng KSP Tuntaskan Desa Tertinggal di 30 Kabupaten

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri undangan Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Kantor Staf Kepresidenan, Senin (8/6/2026).

Rapat ini dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyar.

Mendes Yandri merasa bersyukur dengan adanya rapat ini karena diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok persoalan yang terjadi di wilayah 3T.

Ada 30 Kabupaten yang masuk daerah tertinggal, dimana sekitar 5.000 desa yang belum dialiri listrik, tidak miliki sinyal, sarana kesehatan dan pendidikan yang minim serta sarana air bersih.

“Ini perlu dilakukan karena ada Asta Cita keenam yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Langkah ini perlu kolaborasi semua pihak ternasuk negara donor, swasta dan BUMN agar dalam periode pertama Presiden Prabowo ini, masalah di daerah 3T bisa terselesaikan.

Pasalnya 30 Kabupaten ini penyumbang terbesar Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang totalnya mencapai 9.300

“Nah 6.000 desa berada di 30 Kabupaten ini jadi totalnya hampir 75 persen. Jadi jika ini bisa diselesaikan maka Daerah Tertinggal Insya Allah bisa diselesaikan,” kata Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini.

KSP Dudung Abdurachman mengatakan, rapat koordinasi bertujuan agar pihaknya mengetahui langsung kondisi riil di 30 Kabupaten yang masuk wilayah 3T.

Dikatakan Dudung, hingga 80 tahun Indonesia Merdeka ini perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur.

“Hal-hal ini yang harus kita pecahkan dan akan saya laporkan ke Presiden,” kata Mantan KSAD ini.

Para Kepala Daerah itu juga nantinya akan diberi kesempatan untuk bertemu Presiden Prabowo untuk menyampaikan laporan yang nantinya jadi masukan bagi Presiden.

Turut hadir Pejabat Tinggi di lingkungan Kantor Staf Kepresidenan, Perwakilan Bupati dari wilayah 3T.

Turut mendampingi Mendes Yandri, Sekjen Taufik Madjid, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PEID Tabrani dan Dirjen PPDT Samsul Widodo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rakernis Humas Polda Jambi: Kadis Kominfo Ariansyah Soroti Peluang dan Ancaman AI di Era Digital

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) membawa perubahan besar dalam dunia komunikasi publik. Di satu sisi, teknologi ini menghadirkan berbagai kemudahan dan efisiensi kerja, namun di sisi lain juga melahirkan tantangan baru yang harus diantisipasi secara bijak.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, ME, saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Siginjai Sakti Wira Bhakti yang digelar di Lantai III Mapolda Jambi, Senin (8/6/26).

Rakernis tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Humas, para Kepala Subbidang beserta staf Bidang Humas Polda Jambi, PPID Polda Jambi, serta diikuti secara virtual oleh para Kasi Humas Polres/Polresta se-Provinsi Jambi, Kapolsek, dan Kanit Humas dari seluruh wilayah Provinsi Jambi.

Dalam paparannya, Ariansyah menjelaskan bahwa teknologi AI kini telah dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas kehumasan, mulai dari pemantauan isu media secara otomatis, analisis sentimen publik, penyusunan draf awal konten komunikasi, hingga pemetaan tren percakapan masyarakat di ruang digital.

“AI meningkatkan efisiensi kerja humas, khususnya dalam pengolahan data dan analisis informasi berskala besar. Namun, penggunaan AI tetap memiliki batasan. Setiap keputusan strategis, proses verifikasi informasi, dan publikasi akhir harus tetap berada di bawah kendali sumber daya manusia yang kompeten,” ujarnya.

Menurut Ariansyah, transformasi digital juga telah mengubah pola konsumsi informasi masyarakat. Saat ini, publik memperoleh informasi secara instan melalui berbagai platform digital dan lebih menyukai konten visual maupun video pendek dibandingkan tulisan panjang.

Perubahan tersebut membuat audiens tidak lagi menjadi penerima informasi pasif, melainkan aktif memberikan respons secara cepat terhadap setiap informasi yang beredar. Kondisi ini menuntut institusi pemerintah untuk semakin responsif, transparan, dan terbuka dalam berkomunikasi dengan masyarakat.

Di tengah derasnya arus informasi digital, Ariansyah mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi humas semakin kompleks.

Ancaman berupa disinformasi, misinformasi, malinformasi hingga teknologi deepfake diperkirakan akan menjadi isu utama di ruang digital pada tahun 2026.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Ariansyah menekankan pentingnya penerapan strategi manajemen media yang terstruktur melalui tahapan monitoring, pemetaan isu (mapping), membangun relasi media (relations), meningkatkan keterlibatan publik (engagement), hingga melakukan evaluasi secara berkala.

Selain itu, dalam penanganan krisis komunikasi, setiap institusi harus memiliki mekanisme yang jelas, mulai dari deteksi isu, verifikasi data, penyusunan pesan utama, penunjukan juru bicara, penyampaian rilis resmi, hingga pemantauan respons publik setelah informasi disampaikan.

Lebih lanjut, Ariansyah menegaskan bahwa komunikasi publik memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan.

Melalui komunikasi yang efektif, pemerintah dapat menjelaskan tujuan kebijakan, manfaat yang diterima masyarakat, dampak strategis yang dihasilkan, serta berbagai capaian pembangunan yang telah diwujudkan.

“Narasi pembangunan berfungsi untuk menjelaskan tujuan kebijakan, manfaat yang diperoleh masyarakat, dampak strategis yang dihasilkan, serta capaian nyata yang telah diraih pemerintah,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

47 Ribu Jemaah Haji Indonesia Sudah Pulang, Menhaj Siapkan Evaluasi Layanan Tahun Depan

Penulis
Reta
-

Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menegaskan bahwa berakhirnya puncak ibadah haji tidak berarti berakhir pula tugas pelayanan kepada jemaah. Saat ini, fokus Kementerian Haji dan Umrah bersama Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) adalah memastikan seluruh proses pemulangan jemaah ke Tanah Air berjalan aman, nyaman, dan lancar hingga kloter terakhir tiba di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Menhaj setibanya di Tanah Air bersama sebagian Tim Amirul Hajj usai menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M di Arab Saudi.

“Hingga hari ini, sebanyak 120 kloter atau 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air. Alhamdulillah seluruh tahapan penyelenggaraan haji secara umum berjalan sesuai harapan. Tentu masih ada sejumlah kekurangan yang menjadi bahan evaluasi, namun itu akan menjadi bagian dari upaya perbaikan layanan ke depan,” ujar Menhaj di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (8/6).

Menurut Menhaj, fase pemulangan melalui Bandara Jeddah akan berlangsung hingga 15 Juni 2026. Sementara itu, jemaah gelombang kedua mulai bergerak dari Makkah menuju Madinah untuk melanjutkan rangkaian ibadah sebelum dipulangkan ke Indonesia mulai 16 Juni 2026. Adapun kloter terakhir dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 1 Juli 2026.

“Puncak haji memang telah selesai, tetapi pelayanan kepada jemaah belum berakhir. Seluruh petugas tetap bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sampai kloter terakhir tiba di Indonesia. Fokus kami sekarang adalah memastikan proses pemulangan berlangsung aman, nyaman, tertib, dan lancar,” tegasnya.

Menhaj menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji Indonesia yang terus bekerja tanpa mengenal waktu dalam memberikan pelayanan kepada jemaah. Ia menilai dedikasi para petugas menjadi salah satu faktor penting yang membuat penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik.

Selain melakukan evaluasi internal, Kementerian Haji dan Umrah juga menerima berbagai masukan dan rekomendasi dari Tim Amirul Hajj sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan haji pada tahun mendatang. Salah satu perhatian utama adalah peningkatan layanan di Mina yang menjadi titik layanan paling kompleks selama puncak haji karena jutaan jemaah berkumpul dalam area yang relatif terbatas.

Rekomendasi lainnya mencakup peningkatan ketepatan waktu layanan transportasi pada fase pra dan pasca Armuzna, penguatan layanan akomodasi agar semakin banyak jemaah memperoleh hotel yang lebih dekat dengan Masjidil Haram, serta penyempurnaan layanan konsumsi yang tetap harus adaptif terhadap dinamika dan situasi kawasan Timur Tengah.

Tim Amirul Hajj juga menyoroti pentingnya penyelarasan kualitas antara PPIH kloter maupun non Kloter. Menurut Menhaj, hasil evaluasi menunjukkan Petugas Haji yang mengikuti pendidikan dan pelatihan secara komprehensif memiliki performa layanan yang lebih baik. Karena itu, standarisasi pelatihan dan peningkatan kompetensi petugas akan menjadi salah satu fokus pembenahan ke depan.

Di bidang kesehatan, Tim Amirul Hajj memberikan perhatian khusus terhadap penguatan istithaah kesehatan, sistem penanganan jemaah sakit, serta ketersediaan tenaga kesehatan. Menurut Menhaj, aspek kesehatan akan menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan haji tahun depan.

“Kami ingin memastikan bahwa jemaah yang berangkat benar-benar memenuhi aspek istithaah kesehatan sehingga dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik dan aman,” ujarnya.

Selain itu, rekomendasi juga mencakup peningkatan kualitas fasilitas tenda dan sanitasi, pengurangan penggunaan sampah plastik dalam operasional haji, penyempurnaan timeline penyelenggaraan haji, hingga penguatan tata kelola kontrak layanan agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Menhaj mengungkapkan bahwa Otoritas Arab Saudi turut memberikan apresiasi atas peningkatan kualitas penyelenggaraan haji Indonesia. Menurutnya, berbagai capaian yang diraih tahun ini menunjukkan adanya lompatan kemajuan dalam tata kelola layanan jemaah yang perlu terus dijaga dan ditingkatkan.

Dalam kesempatan tersebut, Menhaj juga menyampaikan terima kasih kepada Media Center Haji (MCH) yang selama operasional haji telah menghadirkan informasi yang cepat, mudah dipahami, dan menenangkan masyarakat serta keluarga jemaah di Tanah Air.

“Berbagai catatan dan rekomendasi yang kami terima akan menjadi bekal penting untuk terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan haji Indonesia. Komitmen kami adalah menghadirkan layanan yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Sinergi Percepat Pembangunan Papua dan Kesejahteraan OAP

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya penguatan sinergi, koordinasi, dan tata kelola pemerintahan dalam percepatan pembangunan di Tanah Papua. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam Forum Dialog Kemitraan Percepatan Pembangunan Tanah Papua yang digelar secara hybrid dari Hotel Novotel Jakarta Cikini, Selasa (26/5/2026).

Forum tersebut mengangkat tema “Memperkuat Kemitraan Pembangunan di Tanah Papua melalui Koordinasi, Sinergi, dan Kolaborasi yang Lebih Efektif”. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Pembangunan Papua merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang secara konsisten mendapat perhatian penuh dari Bapak Presiden maupun oleh Pemerintah Republik Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan melalui berbagai kebijakan, regulasi, serta langkah afirmatif,” katanya secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Ribka menjelaskan, pemerintah terus bersinergi dalam percepatan pembangunan Papua melalui berbagai kebijakan untuk mewujudkan keadilan, pemerataan pembangunan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak Orang Asli Papua (OAP). Salah satu langkah strategis tersebut yakni penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 sebagai kerangka pembangunan jangka panjang Papua.

Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 menempatkan pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pembangunan ekonomi inklusif, penguatan konektivitas wilayah, serta penguatan peran masyarakat adat dan budaya lokal. Adapun fokus pembangunan diarahkan pada Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

“Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, mendorong sinkronisasi kebijakan pembangunan, serta memastikan pelaksanaan otonomi khusus Papua berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Ribka menyampaikan, tahun 2026 menjadi momentum penguatan tata kelola pemerintahan daerah di Papua. Hal ini ditandai dengan meningkatnya realisasi Dana Otonomi Khusus di 46 kabupaten/kota di Tanah Papua yang telah mencapai 100 persen hingga Mei 2026.

Menurutnya, Dana Otonomi Khusus harus dikelola dengan prinsip 5T, yaitu Tepat Data, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, dan Tepat Penggunaan Dana.

“Jadi, ini 5T semoga menjadi acuan kerja dari teman-teman pemerintah daerah untuk kami terus melakukan perubahan,” pungkasnya.

Forum tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua Velix Wanggai, Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri Ahmad Fajri, Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan (DDIOKK) Kementerian Keuangan Jaka Sucipta, serta pejabat kementerian/lembaga terkait dan mitra pembangunan nasional maupun internasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rieke Diah Pitaloka: Negara Tak Boleh Kalah oleh Mafia Perizinan Imigrasi

Penulis
Reta
-

Kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, dinilai bukan sekadar tindak pidana biasa. Kasus ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap integritas, keamanan, hingga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Merespons hal ini, Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa sektor keimigrasian merupakan garda depan kedaulatan yang tidak boleh dijadikan objek transaksi koruptif.

 

Meski menyatakan menghormati proses hukum dan menjunjung asas praduga tak bersalah, Rieke mengingatkan pemerintah untuk tidak kalah oleh mafia perizinan.

 

“Imigrasi bukan sekadar layanan administrasi publik, melainkan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang. Melalui kewenangan ini, negara menjalankan fungsi perlindungan terhadap keamanan nasional, ketertiban umum, kepentingan ekonomi, serta perlindungan warga negara Indonesia,” ujar Rieke dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Parlementaria, di Jakarta, Minggu (7/6/2026).

 

Menurut Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, jika kewenangan keimigrasian diperdagangkan atau disalahgunakan, dampak buruknya jauh melampaui kerugian keuangan negara. Langkah perbaikan sistemik harus segera diambil agar celah kejahatan transnasional tidak makin terbuka lebar.

 

“Korupsi di sektor keimigrasian dapat membuka celah bagi berbagai kejahatan transnasional, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal, perdagangan orang, kejahatan siber lintas negara, pencucian uang, hingga infiltrasi pihak asing yang berpotensi mengganggu kepentingan strategis nasional,” katanya.

 

Rieke menilai reformasi kelembagaan melalui pembentukan kementerian baru belum cukup tanpa adanya pembenahan menyeluruh pada tata kelola, penguatan pengawasan, peningkatan integritas birokrasi, serta transformasi digital. Kasus ini, menurutnya, menjadi bukti nyata adanya kelemahan sistemik dalam mekanisme pengawasan internal dan integrasi data antarinstansi.

 

Oleh karena itu, Rieke menyampaikan enam rekomendasi strategis kepada pemerintah demi mencegah berulangnya praktik korupsi di lingkungan keimigrasian. Pertama, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu. Ia mendukung penuh proses hukum yang profesional, transparan, dan independen terhadap seluruh pihak yang terlibat.

 

Kedua. Audit Nasional. Ia mendesak adany audit menyeluruh terhadap proses penerbitan visa, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), hingga layanan keimigrasian lainnya untuk memetakan pola penyimpangan sistemik.

 

Ketiga, Sistem Pengawasan Berbasis Risiko. Hal ini dalam rangka membangun Sistem Pengawasan Keimigrasian Nasional (risk-based supervision) berbasis teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), pemantauan seketika (real-time), dan jejak audit digital (digital audit trail).

 

Keempat, Integrasi Data Massal. Ia mendesak adanya percepat integrasi data keimigrasian dengan data kependudukan, ketenagakerjaan, investasi, perpajakan, penanaman modal, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga ekosistem Satu Data Indonesia.

 

Kelima, Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres). Ia mendorong penerbitan Perpres tentang Tata Kelola Keimigrasian Nasional yang mengintegrasikan aspek pelayanan, pengawasan, keamanan, investasi, dan perlindungan data dalam satu sistem modern.

 

Keenam, Perlindungan Whistleblower. Ia mendukung adanya penguatan perlindungan bagi pelapor, saksi, serta aparatur yang berani mengungkap praktik korupsi, melalui koordinasi intensif dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

 

Di akhir pernyataannya, Rieke kembali mengingatkan bahwa pembenahan ini merupakan pertaruhan harga diri bangsa di mata dunia.

 

“Negara tidak boleh kalah oleh mafia perizinan dan mafia pelayanan publik. Membersihkan imigrasi bukan hanya soal memberantas korupsi, melainkan juga soal menjaga kehormatan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Industri Animasi Indonesia Dinilai Punya Masa Depan Cerah, SDM Jadi Kunci Utama

Penulis
Reta
-

Penguatan sumber daya manusia (SDM) dinilai menjadi faktor penting agar industri animasi nasional mampu tumbuh lebih luas hingga ke daerah-daerah. Di tengah berkembangnya ekonomi kreatif berbasis digital, peningkatan kapasitas talenta muda dinilai perlu diperkuat melalui pelatihan yang lebih terarah dan dukungan ekosistem yang memadai.

 

Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia menilai sektor ekonomi kreatif termasuk animasi memiliki prospek besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masa depan. Karena itu, menurutnya, dukungan pemerintah terhadap pengembangan SDM kreatif perlu diperkuat agar industri ini tidak hanya berkembang di kota-kota besar.

 

Hal ini mencuat saat Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) Komisi VII DPR RI mendengar langsung tantangan pengembangan industri animasi nasional, mulai dari pembiayaan, pengembangan SDM, hingga penguatan kekayaan intelektual (intellectual property/IP) lokal.

 

“Ekonomi kreatif ini tentunya bertumbuh sampai dengan ke daerah-daerah terpencil. Nah, apa yang kemudian menjadi perhatian kita adalah bagaimana peningkatan sumber daya manusianya sendiri melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan,” disampaikan Rico usai mengikuti Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Komisi VII DPR RI ke Ayena Studio di Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat (5/6/2026).

 

Menurut Rico, penguatan SDM menjadi penting agar industri animasi tidak hanya berkembang di pusat-pusat ekonomi, tetapi juga dapat tumbuh di berbagai wilayah. Ia menilai, keberhasilan animator Indonesia yang mulai berkompetisi di tingkat internasional dapat menjadi pemantik minat generasi muda untuk masuk ke industri kreatif.

 

Dalam pemaparannya kepada Panja, Ayena Studio mengungkap keterlibatan perusahaan dalam sejumlah proyek animasi nasional maupun internasional, termasuk co-production dengan rumah produksi asal Rumania untuk proyek animasi Gladiator, dengan sekitar 90 persen proses pengerjaan dilakukan di Indonesia. Ayena juga telah terlibat dalam berbagai proyek global, termasuk sebagai kolaborator serial dari jaringan internasional seperti Nickelodeon, yang menunjukkan bahwa talenta animator Indonesia semakin diperhitungkan.

 

“Saya sangat optimistis dunia ekonomi kreatif ini tidak terbatas dengan ruang. Oleh karenanya ekonomi kreatif ini tentunya sangat bisa berkembang juga di daerah-daerah,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem dikutip dari Parlementaria.

 

Rico mencontohkan, salah satu pendiri Ayena Studio telah menekuni dunia gambar sejak usia sekolah. Menurutnya, potensi serupa juga banyak ditemukan di berbagai daerah, di mana anak-anak sejak usia dini memiliki daya imajinasi tinggi yang dapat diarahkan menjadi talenta kreatif apabila memperoleh ruang belajar yang tepat.

 

“Di daerah-daerah terpencil pun sudah banyak anak-anak kecil yang sejak SD, SMP punya daya khayal (imajinasi,red) yang cukup tinggi untuk kemudian dituangkan dalam bentuk gambar atau bentuk video,” jelasnya.

 

Kunjungan Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional ke Ayena Studio sendiri dilakukan untuk memetakan berbagai tantangan industri animasi nasional, mulai dari pembiayaan, pengembangan SDM, distribusi, hingga penguatan IP lokal sebagai bahan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemko Medan Kumpulkan 28 Ton Sampah dalam Gotong Royong Massal Hari Lingkungan Hidup 2026

Penulis
Reta
-
Pemko Medan melakukan aksi gotong royong massal yang dilakukan secara serentak. Aksi gotong royong yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ini berhasil mengumpulkan sebanyak 28 ton sampah.
Aksi sapu bersih sampah ini menjadi bagian utama dalam Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Kota Medan tahun 2026 yang dipusatkan di Taman Hutan Kota Beringin, Sabtu (6/6/2026).
Sebelum melakukan aksi gotong royong, seluruh aparatur Pemko Medan dibantu TNI menggelar apel gabungan yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap.
Dalam arahannya, Zakiyuddin Harahap menegaskan bahwa tema Hari Lingkungan Hidup kali ini, “Saatnya Bekerja Untuk Iklim”, harus menjadi pengingat keras bagi seluruh warga Medan untuk bergerak dari sekadar wacana menjadi tindakan nyata. Karena setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini akan menentukan kualitas kehidupan generasi yang akan datang.
​”Kita masih mengingat bencana banjir besar di bulan November tahun 2024 dan 2025 lalu. Terjadi di bulan yang sama, bahkan di tanggal yang sama, yaitu 27 November. Di tahun 2026 ini, bukan tidak mungkin hal itu terulang jika kita tidak bersiap dan berbenah dari sekarang,” kata Zakiyuddin Harahap.
Ia menyoroti kerusakan lingkungan di daerah hulu yang memicu banjir kiriman, serta kebiasaan buruk masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke parit dan sungai. Oleh karena itu, Zakiyuddin Harahap menginstruksikan Camat, Lurah, Keping hingga Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU), untuk fokus membersihkan parit-parit, menjaga wilayah sungai, serta memangkas dahan pohon yang rawan tumbang demi keselamatan warga.
“mari sama-sama kita jaga kebersihan lingkungan kita, kita jaga parit-parit kita. Karena sekarang ini, banjir ini tidak tahu kita datangnya kapan dan dari mana, karena sudah banyak juga lingkungan-lingkungan kita ini dirusak oleh tangan-tangan manusia sendiri,” ujar Zakiyuddin Harahap.
Pria yang akrab di sapa “Bang Zaki” itu juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.
“Tolong edukasi ini sampaikan kepada masyarakat supaya tidak lagi membuang sampah sembarangan. Sampai hari ini, setiap malam saya melihat orang-orang masih membuang sampah sembarangan. Tolong Lurah dan Kepling ingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkunganya,” tegas Zakiyuddin Harahap.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Melvi Marlabayana, menyampaikan rangkaian acara yang telah dilakukan dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup sedunia tingkat kota Medan tahun 2026. Dimulai dari kampanye terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan meletakan sampah pada tempatnya. Selanjunya melakukan penanaman bibit pohon sebanyak 1383, kemudian dilanjutkan dengan gotong royong di wilayah kerja masing-masing, serta puncaknya menggelar gotong royong massal di bantaran Sungai Babura.
“kita melibatkan 19 ribu peserta dan berhasil mengumpulkan sampah sebanyak 28 ton selama pelaksanaan gotong royong” jelas Melvi.
Melvi juga mengungkapkan, sepanjang bulan Juni ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan juga akan melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah terkait dengan program Adiwiyata.
“Program ini mendorong agar sekolah berperan aktif terhadap pelestarian lingkungan hidup,” tambahnya.
Selain aksi bersih-bersih, acara yang juga dihadiri Pimpinan Perangkat Daerah beserta para Camat ini dirangkaikan pula dengan peluncuran Gerakan Nasional Indonesia ASRI oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat secara virtual melalui zoom meeting.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
1...230231232...4,867Halaman 231 dari 4,867