Beranda blog Halaman 232

BMKG Ungkap Ancaman Kemarau Panjang 2026, Jawa Barat Bersiap Hadapi Kekeringan

Penulis
Reta
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih kering dibandingkan kondisi normal. Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan serta Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di wilayah Jawa Barat yang berlangsung di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad).

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, para kepala daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam paparannya, Faisal menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksi tersebut telah disampaikan BMKG sejak Maret 2026 dan diperkuat oleh rilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada 2 Juni 2026.

“Kami telah menyampaikan sejak bulan Maret bahwa tahun ini akan terjadi fenomena El Nino. Kemudian pada tanggal 2 Juni kemarin, WMO juga telah merilis bahwa El Nino akan terjadi pada tahun 2026,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomena yang berbeda, namun keduanya dapat berpengaruh terhadap kondisi curah hujan di Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring BMKG hingga akhir Mei 2026, indeks ENSO telah mencapai +1,0 yang menunjukkan kondisi El Nino, sementara sekitar 28 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.

Khusus di Jawa Barat, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah memasuki musim kemarau pada Mei hingga Juni 2026 dengan puncak musim kemarau umumnya terjadi pada Agustus dan sebagian wilayah berlanjut hingga September. Curah hujan diperkirakan berada pada kategori rendah hingga menengah dengan sifat hujan di bawah normal atau lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis.

Menurut Faisal, karakteristik musim kemarau di Jawa Barat tidak seragam karena setiap wilayah memiliki zona musim yang berbeda.

“Sebagian wilayah seperti pesisir utara Jawa Barat sudah memasuki musim kemarau, sementara wilayah lain seperti Bogor memiliki karakteristik yang berbeda sehingga masih berpotensi mengalami hujan. Karena itu pemantauan perlu dilakukan secara spesifik berdasarkan zona musim,” jelasnya.

BMKG juga memperkirakan durasi musim kemarau tahun ini berlangsung antara tiga hingga tujuh bulan tergantung wilayahnya. Oleh karena itu, informasi iklim, kondisi hari tanpa hujan, hingga potensi kekeringan akan terus diperbarui dan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi.

Selain itu, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh jajaran TNI AD mulai dari Kodim hingga Koramil untuk melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan serta menyiapkan langkah antisipasi sejak dini.

“Kalau dulu kita punya data bencana, sekarang kita harus punya data antisipasi kemarau. Daerah mana saja yang selama ini terjadi kekeringan dan juga berdasarkan hasil penjelasan BMKG, daerah mana yang terancam kekeringan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan,” ujar Kasad.

Ia menegaskan bahwa program penyediaan air bersih melalui pengeboran sumur akan terus dilanjutkan sebagai salah satu upaya membantu masyarakat menghadapi dampak kemarau.

Sementara itu, Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa musim kemarau merupakan kondisi yang rutin dihadapi sejumlah wilayah Jawa Barat dan sering kali memunculkan persoalan kekurangan air bersih.

“Kita memasuki bulan Juni yang sudah mulai kemarau. Menurut BMKG, puncaknya terjadi pada Agustus dan sampai September juga masih menjadi periode yang perlu diwaspadai. Pada masa itu ada beberapa wilayah di Jawa Barat yang sudah menjadi langganan mengalami kesulitan air bersih dan kondisi lingkungan yang berdebu,” kata Dedi.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong percepatan pembangunan jaringan air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau.

Pada kesempatan yang sama, Faisal juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungannya dalam penguatan sistem peringatan dini cuaca melalui pengadaan radar cuaca yang terintegrasi dengan sistem BMKG. Dukungan tersebut menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah daerah dan BMKG dalam meningkatkan kualitas layanan informasi cuaca dan iklim bagi masyarakat.

Dengan dukungan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, upaya mitigasi musim kemarau 2026 diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Langkah tersebut penting untuk meminimalkan risiko kekeringan, menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat, menjaga ketahanan pangan, serta memperkuat pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Wagub Maluku Utara Minta Akses KUR Dipermudah untuk Nelayan dan Petani

Penulis
Reta
-

Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada acara Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI yang berlangsung di Bella Hotel, Ternate, Selasa (2/6/2026). Kunker ini dilaksanakan dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI terhadap tata kelola dan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menghadirkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) serta Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Dalam pertemuan tersebut, Wagub Sarbin memaparkan tantangan geografis Maluku Utara yang didominasi oleh wilayah kepulauan. Kondisi ini membuat akses transportasi antar-kabupaten/kota membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Melalui forum ini, Pemprov Malut menyuarakan langsung aspirasi masyarakat bawah, khususnya kelompok nelayan dan petani, agar mendapatkan kemudahan akses permodalan perbankan.

Ia mengungkapkan bahwa sektor perikanan dan pertanian di Maluku Utara sangat membutuhkan dukungan pembiayaan murah seperti KUR, terutama untuk pengadaan bodi kapal setelah pemerintah daerah memberikan bantuan mesin tangkap. Namun, di lapangan, masyarakat mengeluhkan rumitnya persyaratan administrasi untuk mendapatkan pinjaman mikro.

“Pinjam 10 sampai 50 juta rupiah, tapi kadang kala persyaratannya sangat berat bagi masyarakat kecil. Ini perlu dipertimbangkan dari aspek regulasinya. Mengapa masyarakat banyak yang beralih ke lembaga tidak resmi atau pinjaman online (pinjol)? Karena iming-imingnya cepat, meskipun risikonya sangat besar,” ungkap Wagub.

Wagub juga menyoroti sulitnya pemerintah daerah dalam mengakses data murni dari pihak perbankan mengenai siapa saja masyarakat yang telah menerima bantuan modal. Selain masalah perbankan, Wagub meminta dukungan DPR RI terkait pemenuhan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan, serta penyesuaian skema Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) agar dihitung dari penghasilan bersih, bukan kotor.

Merespons hal tersebut, Ketua Tim BAKN DPR RI, Dr. Herman Khaeron, menyatakan bahwa Kunker ini bertujuan untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta menggali keefektifan penyaluran dana KUR di tengah masyarakat.

Herman membeberkan data bahwa porsi penyaluran KUR di Maluku Utara saat ini masih sangat didominasi oleh sektor perdagangan, sementara sektor produktif seperti pertanian dan perikanan rasionya masih sangat kecil.

“Penyalurannya relatif masih kecil dan progresnya lambat, sehingga harus dilakukan akselerasi. Program pembiayaan murah yang disubsidi pemerintah ini semestinya lebih ekspansif agar masyarakat merasa terbantu secara nyata,” jelas Herman.

Herman, yang juga Sekjen DPP Partai Demokrat ini, menambahkan bahwa kakunya regulasi dari pemerintah pusat sering kali membuat pihak perbankan ragu-ragu karena takut dianggap menyalahi aturan oleh BPK. Oleh karena itu, BAKN DPR RI tengah melakukan uji petik di berbagai daerah dan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian untuk merumuskan sistem tata kelola yang lebih fleksibel.

“Kita tahu bahwa 65 juta UMKM di Indonesia adalah jangkar ekonomi nasional. Akses modal adalah faktor utama. Jika aksesnya semakin baik dan bunganya rendah, peluang usaha rakyat untuk naik kelas akan semakin terbuka lebar. BAKN berkomitmen menghasilkan rekomendasi regulasi terbaik untuk rakyat,” tegasnya.

Acara Kunker ini turut dihadiri oleh sejumlah Anggota BAKN DPR RI, di antaranya Amin AK (Fraksi PKS), Primus Yustisio (Fraksi PAN), Sekprov Malut Drs. Syamsuddin A. Kadir, M.Si., RCEO Wilayah 11 BNI Didi Suprijanto, Direktur Treasury dan International Banking A.S. Sudradjat, jajaran pejabat BNI, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Malut, serta masyarakat penerima manfaat KUR.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rakor di Mabes AD, Dedi Mulyadi Fokus Antisipasi Kekeringan dan Pengelolaan Sampah

Penulis
Reta
-

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin Rakor Penanganan Persampahan Serta Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di Wilayah Jabar Tahun 2026.

Rakor berlangsung di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD) Kamis (4/6/2026). Hadir KASAD Jendral TNI Maruli Simanjuntak dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani untuk memberikan informasi terkini kepada peserta rakor.

Bupati/walikota di 27 kabupaten dan kota di Jabar hadir mengikuti rakor secara langsung, sementara rakor juga diikuti Dandim di wilayah Jabar melalui video conference.

KDM sapaan akrab gubernur mengatakan rakor membahas dua agenda penting yang dalam waktu dekat akan dihadapi masyarakat di Jabar.

Pertama, ancaman penumpukan sampah karena kapasitas TPA Sarimukti maksimal hanya akan mampu menampung sampah dalam waktu 6 bulan lagi.

Kedua, musim kemarau pada tahun ini akan cukup panjang karena munculnya El Nino. Jabar merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang akan terdampak oleh fenomena El Nino ektrem atau El Nino Godzila.

“Kita harus antisipasi dampak kemarau panjang ini, kekeringan bahkan kebakaran. Informasi dari BMKG, puncak kemarau di Jabar akan terjadi Agustus dan September. Saya meminta masukan dan informasi dari bupati walikota, memetakan penanganan masalah,” ujar KDM.

KDM menegaskan langkah antisipasi harus sudah dilakukan secepatnya tanpa menunggu bencana muncul terlebih dulu. Oleh karena itu, ia mengajak TNI dan juga masyarakat lainnya yang peduli untuk bersama-sama mengantisipasi kemarau panjang dan permasalahan sampah.

Langkah yang harus dilakukan secepatnya yaitu mendata wilayah yang selalu kesulitan air saat kemarau agar kebutuhan harian dan pertanian terpenuhi.

“Siapkan mobilisasi air dari sumber air menggunakan mobil tangki. Ini perlu dukungan dan kerjasama dengan TNI dan pengusaha air kemasan. Percepat pembangunan jaringan air bersih dan siapkan toren penampung air di setiap desa langganan kekeringan, harus sudah dimulai agar tidak ada rebutan air,” tambahnya.

Sementara terkait penanganan sampah, Gubernur mendukung rencana TNI untuk membangun pengolahan sampah berbasis waste to fuel. Melalui metode Pirolisis, sampah plastik akan diolah menjadi bahan bakar (BBM).

“Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat terancam tidak dapat membuang sampah ke Sarimukti yang bakal penuh 6 bulan kedepan. Sehingga perlu berbagai upaya pengurangan pembuangan sampah dan pengurangan sampah eksisting yang menumpuk di TPA. Salah satunya melalui teknologi yang dipakai TNI,” ujar gubernur.

Upaya yang sama juga perlu dilakukan untuk wilayah Cirebon Raya, Bogor Raya dan Tasikmalaya. Upaya jangka pendek dengan sosialisasikan pengurangan sampah sejak dari rumah tangga dan jangka panjang dengan memanfaatkan teknologi, seperti waste to energy dan waste to fuel.

“Provinsi fokus di tiga hal pada APBD perubahan yakni jalan desa, PJU desa dan air bersih serta pengelolaan sampah,” tuturnya.

Jendral Maruli terkesan dengan gerak cepat KDM yang sudah melihat potensi masalah besar bakal terjadi karena permasalahan sampah dan kemarau panjang.

“Gubernur yang paling serius melakukan mitigasi masalah sampah dan ancaman kemarau. Kami laporkan jika TNI sudah membangun sedikitnya 500 titik distribusi air bersih, namun memang belum terdata dengan baik, kami akan segera lakukan pendataan untuk antisipasi kemarau khususnya di Jabar,” ujarnya.

Keterlibatan TNI dalam penanganan sampah tampak dari pembangunan waste to fuel di beberapa lokasi di Jabar, seperti di TPA Bantar Gebang dan TPA Sumur Batu Bekasi, TPA Galuga Bogor dan di TPA Sarimukti KBB. Menurutnya, waste to fuel di Sarimukti siap mengolah sampah saat ini sebanyak 10 juta ton atau hampir separuh dari kapasitas yang ada saat ini sebanyak 25 juta ton.

Pengolahan dengan insenerator bersuhu diatas 800 derajat celcius juga sudah mulai beroperasi di Ciwastra Kota Bandung pada bulan Mei lalu. Insinerator tersebut memiliki kapasitas pembakaran sebesar 800 ton per hari.

“Mau di Bogor, Tasik, Bandung, Karawang kita siap bangun waste to fuel. Tinggal kesiapan lahannya, pembangunan perlu waktu sekitar satu tahun,” tuturnya.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani membenarkan kemarau panjang yang bakal terjadi di Jabar. Bahkan musim kemarau sudah mulai terjadi diwilayah pesisir pantai utara Jabar.

“Tahun ini kemarau datang lebih cepat, lebih panjang dan lebih kering karena fenomena El Nino. Bulan Juni ini di Pantura sudah terasa, dan bulan Juli hingga Oktober akan merata di Jabar, dimana puncaknya di bulan Agustus dan September,” jelasnya.

Menurutnya secara umum musim kemarau di Jabar akan berlangsung 3 sampai 7 bulan, sehingga tentunya diperlukan antisipasi kemungkinan bencana kekeringan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Bekasi Dorong Kesejahteraan Pekerja Lewat Hunian Terjangkau dan Layanan Kesehatan

Penulis
Reta
-

Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, mengajak seluruh elemen pekerja untuk menjaga soliditas organisasi dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bekasi.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) SPEE FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi di Hotel Grande Valore Jababeka, Cikarang, Sabtu (6/6/2026).

Menurutnya, persatuan dan kekompakan merupakan modal penting bagi organisasi pekerja dalam memperjuangkan aspirasi anggotanya sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

“Jaga kekompakan, jaga persatuan, dan jaga solidaritas. Jangan sampai terjadi perpecahan yang justru akan menghambat perjuangan buruh. Jika buruh tetap bersatu, maka kekuatan dan pengaruhnya dalam pembangunan akan semakin besar,” ujarnya.

Asep mengatakan, Pemkab Bekasi terus membuka ruang dialog dan komunikasi dengan kalangan pekerja sebagai bagian dari upaya membangun hubungan industrial yang harmonis serta menciptakan pembangunan yang inklusif.

“Buruh merupakan bagian penting dari pembangunan Kabupaten Bekasi. Kantor pemerintah selalu terbuka untuk berdialog dan bersama-sama mencari solusi bagi masyarakat pekerja,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Asep juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui berbagai program strategis, salah satunya penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurutnya, pemerintah tengah mendorong pengembangan rumah susun maupun apartemen bersubsidi yang dapat diakses kalangan pekerja dengan skema pembiayaan yang ringan dan terjangkau.

“Kami ingin pekerja memiliki akses terhadap hunian yang layak dengan biaya yang terjangkau. Selain meningkatkan kesejahteraan pekerja, konsep hunian vertikal juga menjadi salah satu solusi terhadap keterbatasan lahan dan persoalan banjir di Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.

Selain sektor perumahan, Pemkab Bekasi juga terus memperkuat layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) agar masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih mudah dan merata. Di saat yang sama, pemerintah daerah terus mendorong berbagai program pembangunan strategis yang diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Asep menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Bekasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan pekerja.

“Saya tidak ingin menjadi superman, tetapi ingin membangun super team. Karena itu seluruh elemen masyarakat harus terlibat dan berkolaborasi untuk membangun Kabupaten Bekasi yang lebih maju dan sejahtera,” tegasnya.

Ia berharap Muscablub SPEE FSPMI dapat menghasilkan kepemimpinan organisasi yang solid, mampu memperjuangkan kepentingan anggotanya, serta memperkuat sinergi antara serikat pekerja dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dan kemajuan Kabupaten Bekasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPD RI Soroti Ketimpangan Fiskal Daerah, Minta UU HKPD Segera Dievaluasi

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menilai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari masih adanya ketimpangan ekonomi antar daerah di Indonesia. Ia menyampaikan hal tersebut dalam FGD Reformulasi Desain Desentralisasi Fiskal di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (3/6).

Menurut Yorrys, perbedaan kemampuan keuangan antar daerah masih cukup tinggi. Banyak pemerintah daerah masih bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD), sementara kemampuan menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas. Selain itu, daerah penghasil sumber daya alam dinilai belum menerima manfaat yang seimbang dengan kontribusinya kepada negara.

Hal senada disampaikan Bupati Siak, Riau, Afni Zulkifli. Ia menyebut bahwa daerahnya yang kaya migas belum mendapatkan alokasi dana yang memadai. Saat ini, pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) minyak bumi lebih besar untuk pemerintah pusat, yakni 84,5 persen, sedangkan daerah hanya menerima 15,5 persen.

Menanggapi kondisi tersebut, Direktur Eksekutif KPPOD, Herman Suparman, mengusulkan agar DPD RI mendorong kebijakan yang lebih adil bagi daerah. Ia mengusulkan pembagian DBH sebesar 60 persen untuk daerah penghasil dan 40 persen untuk pemerataan. Yorrys juga menegaskan pentingnya perbaikan UU HKPD agar hubungan keuangan pusat dan daerah lebih adil, transparan, dan mendukung kemandirian daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPD RI Temukan Sejumlah Masalah Pendidikan di Daerah, Dari Distribusi Guru hingga Anggaran

Penulis
Reta
-

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menemukan sejumlah persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah, mulai dari ketidaksinkronan regulasi, ketimpangan distribusi guru, hingga belum optimalnya penggunaan anggaran pendidikan. Temuan tersebut disampaikan dalam Rapat Pleno Ke-1 BULD DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (3/6/2026), yang membahas hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda serta Perda di bidang pendidikan.

Rapat pleno ini merupakan tindak lanjut dari hasil reses anggota DPD RI, penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah (Asmasda), serta forum konsultasi publik di berbagai wilayah. Wakil Ketua I BULD DPD RI, Marthin Billa, yang memimpin rapat menyampaikan bahwa berbagai temuan tersebut menunjukkan masih adanya persoalan tata kelola pendidikan yang terjadi hampir merata di daerah dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah disharmonisasi regulasi dan belum jelasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan serta menghambat pelaksanaan layanan pendidikan. Selain itu, BULD juga mencatat ketimpangan distribusi guru, di mana tenaga pendidik masih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah 3T masih kekurangan guru. Permasalahan tata kelola PPPK, termasuk formasi, jenjang karier, dan kesejahteraan, juga menjadi perhatian.

Di sisi lain, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD dinilai belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagian besar anggaran masih digunakan untuk belanja pegawai dan kebutuhan rutin, sehingga ruang untuk peningkatan mutu pembelajaran dan sarana pendidikan menjadi terbatas. BULD juga mencatat sejumlah tantangan lain seperti kesenjangan akses pendidikan, beban administratif guru, kesenjangan digital, hingga keberlanjutan sekolah swasta. Hasil temuan ini akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan guna mendorong sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkualitas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lestari Moerdijat: Pencegahan Korupsi di Pendidikan Harus Dimulai dari Penanaman Integritas Sejak Dini

Penulis
Reta
-

Upaya pencegahan korupsi di dunia pendidikan tidak cukup hanya dengan surat edaran dan pengawasan. Karakter anti-korupsi dan mengedepankan integritas harus ditanamkan sejak dini.

“Penanaman nilai-nilai integritas sejak dini merupakan fondasi utama pembangunan karakter anak bangsa yang merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/6).

Penerbitan Surat Edaran (SE) KPK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mendapat apresiasi oleh sejumlah pihak.

Diakui Lestari, surat edaran tersebut memang langkah penting. Isinya melarang praktik pungli, siswa titipan, rekayasa domisili, dan gratifikasi. KPK juga mengingatkan bahwa praktik kecurangan di SPMB bisa mengikis nilai-nilai pendidikan.

Namun, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, langkah tersebut dinilai tidak cukup. Pencegahan korupsi di dunia pendidikan harus dibangun dari akar, yakni dengan menanamkan integritas sebagai karakter dasar anak bangsa sejak usia dini.

Data KPK menunjukkan tantangan yang cukup berat. Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 mencatat indeks integritas sektor pendidikan hanya 69,50 dari skala 100. Capaian itu berarti sistem integritas baru mulai terbentuk, namun belum menjadi budaya yang konsisten.

Catatan dari lembaga yang sama mengungkapkan, 28% sekolah masih memungut biaya ilegal dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Selain itu, 23% sekolah menutup mata terhadap kecurangan dalam proses sertifikasi dan akreditasi.

Di tingkat orang tua, 65% responden masih menganggap wajar memberikan hadiah kepada guru pada momen tertentu, sementara itu 30% tenaga pendidik menganggap gratifikasi sebagai hal yang biasa.

Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu berpendapat bahwa sejak dari lingkungan keluarga dan lembaga pendidikan, wajib menanamkan nilai-nilai integritas dalam proses tumbuh kembang dan belajar mengajar.

Tanpa integritas, tegas Rerie, sistem pola asuh dan pendidikan hanya akan melahirkan lulusan yang cerdas secara akademik namun rapuh secara moral.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengingatkan, implementasi pendidikan antikorupsi harus berlangsung secara substantif, tidak sekadar seremonial.

Dengan fondasi integritas yang kuat sejak dini, tegas Rerie, anak-anak akan tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang tangguh dan menolak segala bentuk kecurangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah dan Bank Indonesia Perkuat Koordinasi, Stabilitas Rupiah Jadi Fokus Utama

Penulis
Reta
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat nilai tukar rupiah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut dilakukan seiring upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan.

“Fundamental ekonomi kita baik, fiskal juga dalam keadaan yang baik, amat baik malah kalau kita lihat dari acuan-acuan yang ada. Jadi ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat,” ujar Menkeu.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan koordinasi yang mempertemukan pemerintah, Bank Indonesia, dan para pemangku kepentingan ekonomi untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi sekaligus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak menegaskan pentingnya koordinasi yang erat antarotoritas ekonomi. Penguatan sinergi dinilai diperlukan agar berbagai instrumen kebijakan dapat berjalan saling mendukung sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia sepakat memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Upaya yang ditempuh antara lain melalui peningkatan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik guna mendorong aliran modal masuk serta menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan.

Menkeu menilai koordinasi yang semakin erat antara pemerintah dan bank sentral akan meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sehingga dampaknya terhadap perekonomian menjadi lebih optimal.

“Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral. Kita akan mendukung Bank Sentral memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara pemerintah dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian,” kata Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa penguatan sinergi fiskal dan moneter pada akhirnya ditujukan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Stabilitas nilai tukar rupiah yang lebih terjaga diharapkan dapat membantu menekan biaya produksi, khususnya bagi pelaku usaha yang masih bergantung pada bahan baku impor. Kondisi tersebut akan mengurangi tekanan terhadap harga barang sehingga masyarakat dapat memperoleh harga yang lebih terjangkau.

Selain itu, keselarasan kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia juga diharapkan memberikan dampak positif bagi dunia usaha maupun rumah tangga. Stabilitas ekonomi yang terjaga akan mendukung aktivitas ekonomi yang lebih baik, baik pada tingkat makro maupun mikro.

Pemerintah bersama Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan menjaga sinergi kebijakan guna mendukung stabilitas ekonomi, memperkuat kepercayaan pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tangis Haru Warnai Kunjungan Prabowo ke Sekolah Rakyat Tabanan, Siswa Ungkap Perubahan Hidup

Penulis
Reta
-

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, pada Minggu, 7 Juni 2026, menjadi momen yang membekas bagi para siswa dan calon siswa Sekolah Rakyat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mendengarkan langsung berbagai kisah perjuangan, harapan, serta ungkapan terima kasih dari para penerima manfaat program Sekolah Rakyat.

Salah seorang calon siswa, Bagus, menyampaikan rasa syukurnya atas hadirnya Sekolah Rakyat yang dinilai sangat membantu keluarganya. Di hadapan Kepala Negara, Bagus mengaku tidak memiliki kata-kata yang cukup untuk menggambarkan rasa terima kasihnya atas program yang membuka kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan Sekolah Rakyat ini, keluarga kami jadi, saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden,” ujar Bagus di hadapan Kepala Negara.

Presiden Prabowo juga menyaksikan langsung perkembangan salah seorang siswa Sekolah Rakyat, Rizky. Dalam momen tersebut, Rizky menceritakan bahwa dirinya belum mampu membaca saat masih duduk di sekolah dasar. Melalui pendampingan guru, wali asuh, dan wali asrama di Sekolah Rakyat, Rizky kini telah mampu membaca dengan lancar.

“Saya pas SD (Sekolah Dasar) itu, saya enggak bisa membaca dan pas ada Sekolah Rakyat itu, saya diajarkan dengan guru, wali asuh, wali asrama. Habis itu saya diajarkan sampai lancar membaca. Habis itu saya diajarkan dengan guru. Lantas itu saya lancar membaca,” kata Rizky sebelum menunjukkan kemampuannya membaca di hadapan Presiden Prabowo dan para tamu yang hadir.

Sementara itu, calon siswa Kadek Dewi Lestari bersama ibunya, Ni Nyoman Martini, turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas kesempatan yang diberikan kepada anak-anak untuk memperoleh pendidikan melalui Sekolah Rakyat. Sang ibu mengaku bersyukur putrinya berkesempatan melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut.

“Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak, anak saya sudah mau masuk sekolah,” tutur Martini dengan haru.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo berbincang langsung dengan Kadek Dewi Lestari yang bercita-cita menjadi guru penari. Kepala Negara pun memberikan semangat dan berpesan agar Kadek belajar dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-citanya.

“Belajar yang baik ya, nanti belajar yang baik ya,” pesan Kepala Negara.

Selain itu, Presiden juga mendengarkan kisah Ni Kadek Aryani, remaja berusia 15 tahun yang sempat berhenti sekolah selama dua tahun setelah lulus sekolah dasar karena keterbatasan ekonomi keluarga. Putri dari seorang petani tersebut mengaku sangat ingin kembali bersekolah dan menyambut dengan penuh antusias kesempatan untuk bergabung dengan Sekolah Rakyat.

“Saya kepingin sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD. Dua tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah. Minta, dimintain sekolah. Saya kepingin sekali sekolah itu,” ungkap Ni Kadek Aryani.

Ia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo atas hadirnya program Sekolah Rakyat yang memberinya kesempatan untuk kembali melanjutkan pendidikan. “Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya sudah mau bikin sekolah,” ujarnya.

Kisah para siswa dan calon siswa tersebut menjadi gambaran nyata manfaat yang dirasakan masyarakat dari program Sekolah Rakyat. Melalui program ini, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sekaligus memastikan mereka memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan meraih masa depan yang lebih baik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tinjau SRMP 17 Tabanan, Kisah Inspiratif Siswa Warnai Kunjungan Presiden

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, pada Minggu, 7 Juni 2026. Setibanya di lokasi, Kepala Negara disambut yel-yel selamat datang oleh para siswa Sekolah Rakyat.

Suasana semakin meriah dengan penampilan tari Kecak yang dibawakan oleh 16 siswa, dengan seorang penari berkebutuhan khusus menjadi pusat pertunjukan yang menggambarkan semangat inklusivitas dan kebersamaan di lingkungan Sekolah Rakyat.

Dalam sambutannya, Kepala Negara menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat diwujudkan sebagai bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya mereka yang berada dalam kondisi kurang berdaya. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa tujuan utama pembangunan bangsa adalah memastikan seluruh rakyat Indonesia dapat menjalani kehidupan yang layak dan sejahtera.

“Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu, usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang, salah satu adalah pendidikan,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, para hadirin juga mendengarkan testimoni dari Bagus, salah satu siswa Sekolah Rakyat yang menceritakan pengalaman dan perubahan positif yang mereka rasakan selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Selain itu, dengan rasa haru, salah satu orang tua calon siswa juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Negara atas adanya program Sekolah Rakyat yang memberikan kesempatan kembali kepada anaknya untuk bisa mengenyam pendidikan.

Acara dilanjutkan dengan paduan suara siswa Sekolah Rakyat membawakan lagu “Ayah Ibu” yang diiringi pembacaan puisi sebagai ungkapan rasa cinta dan terima kasih kepada orang tua. Setelahnya, salah satu siswa, Ketut Arlan menunjukkan kemampuan bahasa asing dengan berpidato di depan Kepala Negara dengan menggunakan bahasa Inggris.

Acara semakin menginspirasi dengan pemutaran video profil salah satu siswa Sekolah Rakyat, Fikri, yang menggambarkan perjalanan hidup dan semangatnya dalam menempuh pendidikan. Tayangan tersebut memberikan gambaran nyata mengenai dampak program Sekolah Rakyat dalam membuka kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari berbagai latar belakang.

Dalam laporannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Provinsi Bali yang dilaksanakan di Kabupaten Karang Asem. Saifullah menjelaskan kuota siswa di tahun ajaran baru (2026/2027) berjumlah 270 siswa dengan masing-masing sejumlah 90 siswa pada setiap jenjang pendidikan. Adapun jumlah calon peserta didik se-Provinsi Bali sejumlah 406 siswa dengan rincian 18 calon siswa tingkat Sekolah Dasar (SD), 213 calon siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 175 calon siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Untuk tahap ini ada 93 yang sedang sekarang berproses, salah satunya adalah di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali di mana nanti diharapkan kalau sudah selesai, yang ada di sini akan pindah ke gedung permanen itu. Nah di gedung baru nanti kita akan mengalokasikan 270 siswa dan sekarang sudah lebih dari 400 peserta yang terjangkau. Untuk SMP dan SMA sudah melebihi kapasitas, melebihi alokasi, sementara yang SD masih sedang dalam berproses,” ujar Saifullah.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Presiden Prabowo makan siang bersama para orang tua dan siswa Sekolah Rakyat. Momen kebersamaan tersebut berlangsung hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi wujud perhatian Kepala Negara terhadap penguatan pendidikan yang inklusif, berkarakter, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak bangsa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...231232233...4,867Halaman 232 dari 4,867