Beranda blog Halaman 230

Wihaji: Program KB Bukan Sekadar Pengendalian Kelahiran, Tapi Strategi Pengentasan Kemiskinan

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan bahwa layanan Keluarga Berencana (KB) dan pembangunan keluarga memiliki tujuan yang jauh lebih luas dibanding sekadar pengendalian angka kelahiran. Menurutnya, seluruh program yang dijalankan Kemendukbangga/BKKBN bermuara pada satu tujuan utama, yakni mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Wihaji saat membuka Kick Off Pelayanan KB Serentak dalam rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 yang digelar secara daring, Senin.

“Semua yang kita kerjakan, hanya satu muaranya ke pengentasan kemiskinan, sehingga dulu ada yang namanya pra-sejahtera 1-4, yang sekarang desil 1-4. Semangatnya KB itu, agar ke depan Warga Negara Indonesia tidak ada yang miskin,” ujar dia dalam Kick Off Pelayanan KB Serentak dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-33 yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.

Menurutnya, pembangunan keluarga menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Dengan perencanaan keluarga yang baik, setiap keluarga memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi anggota keluarganya.

Wihaji menjelaskan, meskipun di sejumlah wilayah Indonesia angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) telah mengalami penurunan signifikan, program KB tetap memiliki peran strategis.

Ia menilai pendekatan keluarga berencana saat ini bukan semata-mata berorientasi pada pengurangan angka kelahiran, melainkan memberikan hak kepada setiap keluarga untuk merencanakan kehidupan yang lebih baik.

“Ada yang bilang, (KB) sekarang kan sudah enggak penting lagi? Ada yang TFR-nya sudah satu, tetapi perspektifnya bukan itu, ini hak warga negara untuk mengatur dan mengendalikan,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, program KB dijalankan melalui tiga pendekatan utama, yaitu layanan kesehatan, layanan ekonomi, dan layanan psikologis.

“Dari sisi kesehatan, dipastikan ini bagian dari menjaga kesehatan reproduksi, jangan terlalu dekat, terlalu sering, terlalu muda, atau terlalu tua (4T),” ucap Wihaji.

Sedangkan dari layanan ekonomi, KB memiliki perspektif apabila keluarga bisa berencana dan mengatur, maka orang tuanya juga bisa mengendalikan kelahiran untuk mencari rezeki.

“Kalau bisa diatur dengan baik, anaknya bisa mendapatkan pengasuhan maksimal, orang tuanya bisa bekerja, sehingga ini memberikan kesempatan pada bapak atau ibu untuk tetap bisa beraktivitas,” tutur Wihaji.

Sementara dari layanan psikologis, ia mengemukakan bahwa KB memberikan manfaat kepada anak-anak untuk mendapatkan pengasuhan yang seimbang, bagus, dan adil.

“Karena itu bagian dari hak anak-anak kita, maka KB ini menjadi penting,” demikian Wihaji.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OECD Apresiasi Reformasi OJK di Sektor Asuransi dan Dana Pensiun, Dukung Aksesi Indonesia

Penulis
Reta
-

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengapresiasi berbagai langkah reformasi yang tengah dijalankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sektor perasuransian dan dana pensiun untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan, meningkatkan pelindungan konsumen, serta mendorong pengembangan industri yang sehat dan berkelanjutan.

Demikian disampaikan Pablo Antolín, Head of Insurance and Pensions OECD yang hadir dalam rangkaian Fact-Finding Mission OECD bidang asuransi dan dana pensiun yang berlangsung di Jakarta, Senin. Kunjungan OECD pada 5–11 Juni 2026 merupakan bagian dari proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD.

Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang memasuki proses aksesi OECD sejak Februari 2024. Saat ini OECD beranggotakan 38 negara dan merupakan organisasi internasional yang mendorong penerapan kebijakan dan standar terbaik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pablo hadir didampingi Timothy Bishop, Senior Policy Analyst OECD, dan Jessica Mosher, Policy Analyst and Actuary OECD.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutan pembukaan menyampaikan bahwa Fact-Finding Mission merupakan momentum penting untuk memperkuat dialog kebijakan sekaligus menunjukkan berbagai reformasi sektor keuangan yang sedang dilakukan Indonesia.

“Indonesia menyambut baik Fact-Finding Mission OECD sebagai bagian penting dari proses aksesi. Kami memandang proses ini bukan sekadar penilaian, tetapi kesempatan strategis untuk melakukan benchmarking terhadap praktik internasional terbaik serta mempercepat reformasi sektor keuangan Indonesia,” ujar Friderica.

Friderica menjelaskan bahwa di tengah berbagai tantangan global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat didukung oleh konsumsi domestik dan investasi yang tetap solid. Sementara itu, sektor jasa keuangan juga berada dalam kondisi yang sehat dan stabil.

Di sektor asuransi, tingkat Risk-Based Capital (RBC) industri masih jauh di atas ketentuan minimum, yaitu 476,11 persen untuk asuransi jiwa dan 311,74 persen untuk asuransi umum. Di sektor dana pensiun, total aset mencapai Rp410,14 triliun pada April 2026 dan terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sebagai investor institusional jangka panjang.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa Indonesia tengah menjalankan berbagai reformasi struktural di sektor asuransi dan dana pensiun yang sejalan dengan agenda OECD dan standar internasional.

Menurut Ogi, salah satu agenda utama adalah implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Program Penjaminan Polis akan memperkuat perlindungan pemegang polis dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Dalam revisi UU P2SK yang telah disetujui DPR RI pada 4 Juni 2026, kerangka resolusi dan likuidasi perusahaan asuransi juga semakin diperkuat dan menjadi bagian integral dari implementasi Program Penjaminan Polis oleh LPS,” ujar Ogi.

Selain itu, OJK terus mendorong implementasi PSAK 117 yang mengadopsi IFRS 17, mempersiapkan penerapan kerangka solvabilitas baru berbasis risiko (New-RBC), memperkuat fungsi aktuaria, serta mengembangkan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dan teknologi digital untuk mendukung efektivitas pengawasan sektor perasuransian dan dana pensiun.

Pablo Antolín juga menyampaikan bahwa OECD melihat sejumlah kekuatan Indonesia, termasuk upaya mengatasi protection gap melalui peningkatan inklusi keuangan dan pengembangan asuransi mikro, kerangka regulasi dan pengawasan yang kuat, reformasi menuju kerangka solvabilitas berbasis risiko, implementasi IFRS 17, penguatan kapasitas aktuaria, serta roadmap reformasi dana pensiun yang komprehensif.

“Kami melihat berbagai reformasi penting yang sedang dilakukan Indonesia di sektor asuransi dan dana pensiun. Fact-Finding Mission ini bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana kebijakan, regulasi, dan pengawasan diterapkan dalam praktik serta bagaimana reformasi tersebut mendukung tujuan pelindungan konsumen dan ketahanan sektor keuangan,” kata Pablo.

Dalam rangkaian Fact-Finding Mission ini, delegasi OECD dijadwalkan melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain OJK, Kementerian Keuangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, BPJS Ketenagakerjaan, asosiasi dan industri asuransi dan dana pensiun, profesi aktuaria, broker asuransi dan reasuransi, kelompok konsumen, serta pelaku industri lainnya.

Melalui kegiatan ini, Indonesia berharap dapat menunjukkan kemajuan reformasi sektor asuransi dan dana pensiun sekaligus memperoleh masukan konstruktif dari OECD untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan, perlindungan konsumen, dan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu Resmikan Pembukaan Kembali Tiffany & Co Usai Sempat Disegel Bea Cukai

Penulis
Reta
-
20260608_MK PYS_Kunjungan ke Tiffany and Co__202606080020002

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi membuka kembali gerai Tiffany & Co. yang sebelumnya disegel oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan berupa impor barang.

Menkeu menjelaskan, sebelumnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan audit kepabeanan dan menerbitkan Surat Penetapan Pabean sebesar Rp97,49 miliar, termasuk sanksi administratif berupa denda sebesar Rp78,50 miliar. Saat ini, pihak Tiffany & Co telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban tersebut termasuk pemenuhan sanksi administrasinya.

“Yang bersangkutan telah berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundangundangan yang berlaku.” ujar Menkeu saat melakukan kunjungan resmi di gerai Tiffany & Co. yang berlokasi di Plaza Indonesia, pada hari ini Senin (08/06),

Menkeu menegaskan bahwa pemerintah senantiasa mengedepankan prinsip kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan. Upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, memberikan kepastian hukum serta keberlangsungan usaha bagi seluruh pelaku usaha dalam rangka mendukung perekonomian nasional.

Menkeu juga mengimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk senantiasa memenuhi kewajiban dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan sebagai bagian penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang transparan, dan berdaya saing.

Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan secara konsisten, sekaligus mendorong kesadaran seluruh pelaku usaha untuk berperilaku patuh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ribuan Kontainer Menumpuk di Tanjung Priok, Menkeu Minta Layanan Bea Cukai Beroperasi 24 Jam

Penulis
Reta
-
20260606_MK PYS_Meninjau Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok__202606060030011

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meninjau langsung Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta, pada Sabtu (6/6). Kunjungan ini dilakukan guna memastikan kelancaran arus logistik nasional dan mengoptimalkan pelayanan kepabeanan di tengah melonjaknya volume impor. Langkah percepatan diambil menyusul laporan mengenai penumpukan dokumen dan kontainer yang belum terselesaikan di pelabuhan tersebut.

“Saya mendapatkan informasi beberapa hari yang lalu bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Jumlah surat atau dokumen yang harus diproses sempat mencapai sekitar 3.000 kontainer. Kondisi ini menyebabkan dwelling time meningkat dan mulai menimbulkan gangguan terhadap pasokan bahan baku bagi pelaku usaha,” ujar Menkeu.

Meskipun perbaikan yang dilakukan instansi terkait telah menurunkan jumlah dokumen yang tertunda dari 3.000 menjadi 2.500, pemerintah menilai langkah tambahan tetap diperlukan. Menkeu meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menambah personel lapangan serta memperpanjang jam operasional menjadi 24 jam dengan sistem shift demi menormalkan kembali antrean. “Saya minta ditambah personelnya. Mereka harus bekerja 24 jam dengan dua shift atau lebih sampai jumlah antrean turun kembali ke level normal, sekitar 500,” tegasnya.

Selain kapasitas pelayanan, Menkeu menemukan masalah lain berupa kontainer yang belum dikeluarkan oleh importir meski proses kepabeanannya telah selesai. Akibatnya, barang menumpuk berbulan-bulan dan mengurangi kapasitas penyimpanan pelabuhan. Sejumlah importir diduga sengaja membiarkan barang di pelabuhan karena biayanya lebih murah dibandingkan menyewa gudang di luar.

Kementerian Keuangan kini tengah mengkaji penyempurnaan regulasi untuk memberikan disinsentif bagi importir tersebut. Skema pengaturan yang adil dan wajar sedang disiapkan oleh Dirjen Bea dan Cukai bersama Sekretariat Jenderal Kemenkeu.

“Kami akan melihat berapa lama dwelling time yang wajar. Jika sudah melewati batas yang tidak wajar, baru akan ada langkah penegakan, termasuk kemungkinan pengenaan denda yang lebih besar,” ujarnya.

Menkeu menegaskan kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pelabuhan sebagai simpul logistik nasional, bukan membebani dunia usaha. Peningkatan impor akibat aktivitas ekonomi domestik harus diimbangi kelancaran logistik agar tidak menimbulkan hambatan baru.

“Ketika ekonomi domestik meningkat dan impor bertambah, jangan sampai pelabuhan menjadi bottleneck. Kita ingin memastikan sistem logistik tetap terkendali dan seluruh proses kembali ke level normal,” kata Menkeu.

Kemenkeu berkomitmen terus memantau situasi di Tanjung Priok dan siap melakukan redistribusi SDM dari kantor lain jika diperlukan demi menurunkan dwelling time serta menjaga kelancaran pasokan bahan baku industri nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Lantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Said Iqbal Jadi Penasihat Khusus Presiden

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026.

Pengangkatan Nanik Sudaryati Deyang, Agustina Arumsari, dan Trenggono didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selain itu, Presiden Prabowo juga turut melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden (PKP) Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara langsung mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik.

“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah, para pejabat yang dilantik kemudian masing-masing menandatangani berita acara pengambilan sumpah. Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan diikuti para tamu undangan lainnya.

Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Hubungan Diplomatik, Prabowo Terima Surat Kepercayaan 8 Duta Besar Asing

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menerima delapan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat pada Senin, 8 Juni 2026, di Istana Merdeka, Jakarta. Para duta besar menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo.

Prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara setibanya para duta besar di Istana Merdeka. Setelahnya, para duta besar menyerahkan surat kepercayaan secara langsung kepada Presiden Prabowo.

Adapun delapan duta besar negara sahabat yang diterima oleh Presiden Prabowo antara lain:

  1. Sumadhurika Sashikala Premawardhane, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka untuk Republik Indonesia;
  2. Christopher Baltazar Montero, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Filipina untuk Republik Indonesia;
  3. Yoon Soongu, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Korea untuk Republik Indonesia;
  4. Petr Kopřiva, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Ceko untuk Republik Indonesia;
  5. Abdalfatah Ahmed Khalil Alsattari, Duta Besar LBBP Designate Resident Negara Palestina untuk Republik Indonesia;
  6. Dimitrios Michalopoulos, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Yunani untuk Republik Indonesia;
  7. Salam Al Achkar, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Lebanon untuk Republik Indonesia; dan
  8. Menissa Rambally, Duta Besar LBBP Designate Non-Resident Saint Lucia untuk Republik Indonesia.

Usai menyerahkan surat kepercayaan, masing-masing duta besar kemudian berfoto bersama Kepala Negara. Selanjutnya, para duta besar diterima oleh Presiden Prabowo di ruang veranda belakang Istana Merdeka.

Setelah pertemuan selesai, para duta besar berpamitan dengan Prasiden Prabowo dan selanjutnya menuju tangga depan Istana Merdeka. Lagu kebangsaan Indonesia Raya pun turut diperdengarkan pada kesempatan tersebut.

Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, dan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

TP PKK Sukamara Kaji Tiru Bank Sampah Tulip Tuban, Sampah Rumah Tangga Jadi Sumber Penghasilan

Penulis
Reta
-

Sampah rumah tangga yang dikelola dengan baik terbukti mampu memberi nilai ekonomi bagi warga. Praktik tersebut menjadi perhatian Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, saat melakukan kunjungan kaji tiru ke Bank Sampah Tulip RW 01 Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Senin (8/6).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung pengelolaan bank sampah berbasis masyarakat yang dinilai berhasil mendorong kepedulian lingkungan sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi warga.

Rombongan TP PKK Kabupaten Sukamara dipimpin Ketua TP PKK Kabupaten Sukamara, Hj. Riviana Wahyuningrum. Kedatangan mereka disambut Ketua TP PKK Kabupaten Tuban, Ayuk Krisnawati Joko Sarwono, bersama jajaran pengurus TP PKK Kabupaten Tuban serta pengelola Bank Sampah Tulip.

Selain menjadi sarana pembelajaran, kunjungan ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman terkait pengelolaan bank sampah yang melibatkan masyarakat sekaligus memberi nilai tambah dari sampah rumah tangga.

Ketua TP PKK Kabupaten Tuban, Ayuk Krisnawati Joko Sarwono, mengatakan kunjungan tersebut sekaligus mempererat silaturahmi antardaerah serta membuka ruang bertukar pengalaman dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.

“Kesempatan ini menjadi momen untuk mempererat silaturahmi dan kolaborasi antarlembaga,” ujarnya.

Menurut Ayuk Krisnawati, Bank Sampah Tulip RW 01 Desa Prunggahan Kulon merupakan bank sampah binaan TP PKK Kabupaten Tuban. Keberadaannya tumbuh dari keterlibatan aktif warga dalam memilah dan mengelola sampah, dengan dukungan pemerintah desa serta berbagai pihak terkait.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pengelolaan sampah di Bank Sampah Tulip tidak berhenti pada upaya menjaga lingkungan tetap bersih. Sampah yang dipilah juga memiliki nilai ekonomi dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Ayuk Krisnawati turut menyampaikan terima kasih atas kepercayaan TP PKK Kabupaten Sukamara yang memilih Kabupaten Tuban sebagai lokasi kaji tiru.

“Kami berharap kunjungan ini memberi tambahan wawasan dan pengalaman bagi seluruh peserta. Semoga apa yang dilihat di sini bisa menjadi inspirasi untuk dikembangkan di daerah masing-masing,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Sukamara, Hj. Riviana Wahyuningrum, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk menambah referensi mengenai pengelolaan bank sampah yang telah berjalan di Kabupaten Tuban.

Menurutnya, konsep pengelolaan sampah di Bank Sampah Tulip menunjukkan bahwa sampah dapat memiliki nilai ekonomi apabila dikelola dengan baik. Melalui proses pemilahan dan penjualan sampah, warga juga berpeluang memperoleh tambahan penghasilan.

“Program seperti ini sangat inspiratif. Selain membuat lingkungan lebih bersih, masyarakat juga mendapat manfaat ekonomi. Pengalaman hari ini akan menjadi bahan pembelajaran untuk kami kembangkan di Kabupaten Sukamara,” pungkasnya.

Melalui kunjungan ini, kedua TP PKK berharap pertukaran pengalaman tentang pemberdayaan keluarga dan pengelolaan lingkungan dapat terus berlanjut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Transformasi Digital Sumedang Tuai Pujian, Dubes Estonia Sebut Bisa Jadi Contoh Dunia

Penulis
Reta
-

Duta Besar Estonia untuk Indonesia H. E Veikko Kala dan Deputy Head Off Mission Estonian Embassy in Singapore mengunjungi Sumedang dan diterima di Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Jumat (5/6/2026). Kedatangan Dubes Estonia disambut langsung oleh Asisten Administrasi Umum Budi Rahman, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dian Sukmara, Plt Kadis Kominfosanditik Arif Syamsudin.

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan berbagai inovasi daerah, khususnya dalam bidang transformasi digital dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi yang telah dikembangkan Kabupaten Sumedang.

Rombongan diajak menyaksikan kesenian tradisional Kabupaten Sumedang, meninjau sejumlah fasilitas strategis, termasuk Command Center yang menjadi pusat integrasi data dan pengambilan keputusan pemerintahan secara real time.

Plt Kadis Kominfosanditik Arif Syamsudin memaparkan berbagai inovasi dan aplikasi digital yang telah diterapkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Arif menjelaskan, Pemkab Sumedang terus melakukan transformasi digital melalui pengembangan berbagai sistem dan aplikasi yang terintegrasi guna mendukung pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat sasaran. “Kami meyakini bahwa teknologi digital bukan hanya alat, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia memaparkan sejumlah inovasi digital yang telah diterapkan, di antaranya Command Center sebagai pusat kendali pemerintahan, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), aplikasi pelaporan dan monitoring pembangunan, layanan administrasi berbasis digital, hingga berbagai platform yang mendukung pengelolaan data sektoral secara terintegrasi.

“Pemanfaatan aplikasi digital ini untuk mendukung program strategis daerah, seperti pemantauan inflasi, pengawasan distribusi kebutuhan pokok, monitoring Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengelolaan data statistik daerah, hingga sistem pelayanan publik yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah secara cepat dan efisien,” tuturnya.

Menurut Arif, berbagai inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkab Sumedang dalam membangun birokrasi modern yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sementara itu Duta Besar Estonia H. E Veikko Kala mengatakan dirinya sangat berbahagia bisa mengunjungi Kabupaten Sumedang. Ia menyabutkan jumlah populasi Estonia sama persis dengan Kabupaten Sumedang. “Saya sangat senang berada di sini di Sumedang. Jumlah populasi Estonia itu sama persis dengan yang ada di Sumedang. Saya tahu, Sumedang adalah salah satu komunitas lokal terkemuka di Indonesia dalam hal transformasi digital. Sama halnya seperti Estonia yang merupakan salah satu pemerintahan digital terkemuka di seluruh dunia,” ucapnya.

Ia juga mengatakan bahwa Kabupaten Sumedang dan Estonia sudah melakuka  kerja sama dalam membangun platform digital untuk pelayanan kepada masyarakat. “Saya juga tahu telah bekerja sama untuk membangun semua platform digital dan solusi digital tersebut yang melayani masyarakat dengan sangat baik,” ujarnya.

Ia juga mengagumi akan keefektipan inovasi yang telah dikembangkan di Kabupaten Sumedang.  “Saya sangat kagum melihat seberapa banyak dan seberapa efektifnya Sumedang dalam menggunakan untuk membuat tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan. Saya yakin bahwa kami juga memiliki banyak hal untuk dipelajari dari Sumedang. Kita akan terus melanjutkan kerja sama yang baik ini antara Estonia dan Sumedang,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Damkar Kota Malang Bekali Relawan Hadapi Kebakaran, Tekankan Pentingnya Deteksi Dini

Penulis
Reta
-

Kesadaran dan keterampilan menghadapi bencana kebakaran menjadi hal penting yang harus dimiliki masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Kepala UPT Damkar Kota Malang, Pandu Rizki Darmawan, dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran bagi masyarakat dan relawan damkar Kota Malang di Grha Purva Praja Kota Malang, Minggu (7/6/2026).

Pada kesempatan tersebut, Pandu memberikan pembekalan kepada peserta dengan materi yang komprehensif, mulai dari pengenalan teori dasar api, klasifikasi kebakaran, hingga teknik penanganan taktis di lapangan. “Api memiliki dua sisi yang kontradiktif. Api bisa menjadi kawan yang membantu aktivitas kita, namun juga bisa berubah menjadi lawan yang destruktif. Oleh karena itu, pemahaman mengenai Segitiga Api (Fire Triangle) yang melibatkan unsur bahan bakar, panas, dan oksigen sangat penting sebagai dasar melakukan pemadaman,” jelasnya.

Pandu mengingatkan bahaya fatal dari asap kebakaran, khususnya gas Carbon Monoxide (CO) dan Carbon Dioxide (CO2) yang bersifat racun dan menjadi penyebab utama kematian pada peristiwa kebakaran karena mengikat hemoglobin darah.

Para relawan juga dibekali dengan edukasi mengenai penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Pandu menekankan pentingnya menguasai metode PASS (Pull, Aim, Squeeze, Sweep) dalam mengoperasikan APAR, serta memahami syarat penempatan APAR yang ideal agar selalu siap digunakan saat terjadi situasi darurat.

Selain APAR, masyarakat juga diimbau untuk menggunakan alat pemadam api tradisional, seperti air, pasir, dan karung goni. “Sesuai prinsip kita, ‘Lebih baik disiapkan namun tidak terpakai, daripada dipakai namun tidak disiapkan’. Relawan adalah pilar penting dalam deteksi dini dan penanganan awal kebakaran di lingkungan masyarakat,” tuturnya.

Lebih jauh Pandu menjelaskan tugas pokok Damkar yang tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga meliputi pencegahan, pengendalian, penyelamatan (rescue), penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3), serta pemberdayaan masyarakat seperti yang dilakukan melalui peran relawan ini.

Ia pun berpesan dan mengimbau para relawan untuk tetap tenang dan tidak panik jika menemui kebakaran kecil, serta segera memutus aliran listrik maupun gas guna meminimalisir risiko. Namun, jika api sudah tidak terkendali, diharapkan relawan untuk mengutamakan keselamatan jiwa, melakukan evakuasi, dan segera menghubungi Ngalam Command Center (NCC) 112 atau Call Center Damkar Kota Malang 0341 – 362222 / 0823-3355-5776.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Papua dan Kemensos Percepat Program Sekolah Rakyat untuk Pengentasan Kemiskinan

Penulis
Reta
-
Pemerintah Provinsi Papua bersama Kementerian Sosial RI terus mematangkan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua Kementerian Sosial RI, John Herman Mampioper, mengatakan pihaknya telah melaporkan perkembangan program tersebut kepada Gubernur Papua, termasuk kesiapan pembangunan gedung permanen di sejumlah daerah.
“Kami melaporkan kepada Pak Gubernur terkait perkembangan terkini Program Sekolah Rakyat yang menjadi program strategis nasional. Saat ini sudah berjalan Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 di Kamkey, Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 di Pasir Dua, serta sekolah rakyat di Sarmi dan Biak Numfor,” kata John usai pertemuan dengan Gubernur Papua.
Menurut John, proses administrasi pembangunan gedung permanen kini memasuki tahap akhir. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penetapan pemenang tender pada pertengahan Juni 2026 sebelum pekerjaan fisik dimulai pada Juli mendatang.
“Kami harapkan bulan Juli 2026 pembangunan fisik sudah berjalan secara simultan di Biak, Sarmi, Maribu, Muaratami, dan Kabupaten Jayapura,” ujarnya.
Selain pembangunan gedung baru, Kemensos juga mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di sejumlah kabupaten lain seperti Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom yang masih melengkapi persyaratan administrasi.
John mengungkapkan, tingginya minat masyarakat menjadi tantangan utama dalam program rintisan tersebut. Saat ini kapasitas sekolah masih terbatas karena keterbatasan lahan sehingga hanya mampu menampung sekitar 100 siswa.
“Harapan kami, setelah gedung baru rampung, tahun depan kapasitas bisa meningkat hingga ribuan siswa sehingga anak-anak dari berbagai kabupaten dapat terakomodasi,” katanya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu, menegaskan pemerintah daerah terus mempercepat penyelesaian berbagai dokumen pendukung, termasuk analisis dampak lingkungan.
“Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar lokasi sekolah,” ujar Herald.
Ia menambahkan seluruh kebutuhan siswa, mulai dari biaya pendidikan, seragam, perlengkapan sekolah hingga konsumsi harian, ditanggung negara. Bahkan setiap siswa mendapatkan laptop untuk menunjang proses pembelajaran berbasis digital.
“Program ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Papua,” katanya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
1...229230231...4,867Halaman 230 dari 4,867