Beranda blog Halaman 251

Jelang Puncak Haji, DPR Soroti Variasi Makanan dan Kondisi Petugas Haji

Penulis
Reta
-

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Sari Yuliati, menegaskan bahwa pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia tidak boleh mengabaikan aspek kesejahteraan petugas maupun kelayakan pelayanan jemaah.

Pernyataan itu disampaikan Sari Yuliati saat mengunjungi jemaah haji Indonesia di Hotel Lulua Al Masher No. 423, Makkah, Minggu (24/5/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia menerima sejumlah aspirasi dari jemaah, khususnya terkait variasi menu makanan dan perhatian terhadap petugas haji di lapangan.

“Hari ini kami menerima beberapa catatan dari jamaah, terutama soal variasi menu makanan. Selain itu, mereka juga menginginkan perhatian terhadap kesejahteraan petugas,” kata Sari Yuliati dikutip dari Parlementaria.

Ia menjelaskan, seluruh masukan dari jemaah akan dibawa dalam rapat bersama Amirul Hajj 1447 H/2026 M, Dubes RI/Konjen dan jajaran, Kadaker Makkah, KKHI, Staf Teknis, Ketenagakerjaan, dan Staf Teknis Imigrasi KJRI Jeddah guna mencari solusi yang cepat dan tepat menjelang puncak ibadah haji.

“Setelah ini kami akan rapat dengan Amirul Hajj dan Kementerian Haji untuk mengumpulkan aspirasi para jemaah , kemudian kita bahas bersama dan mencarikan solusinya,” ujar Wakil Ketua DPR RI ini.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menegaskan bahwa keikhlasan jemaah dalam menjalankan ibadah tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan. Menurutnya, negara wajib memastikan jamaah mendapatkan hak-haknya secara layak.

“Tidak ada satu pun yang kita tolerir yang memanfaatkan keikhlasan para jamaah dalam beribadah,” tegasnya.

Ia menambahkan, jemaah harus mendapatkan pelayanan yang mendukung kesehatan dan kenyamanan agar dapat menjalankan seluruh rangkaian rukun haji secara sempurna.

“Yang kita harapkan adalah jamaah bisa beribadah dengan sehat wal afiat sehingga bisa menjalankan rukun haji dengan khusyuk,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi VI DPR Sebut Jogja Berpeluang Jadi Destinasi Wisata Kelas Dunia

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo optimistis sektor pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mampu sejajar dengan Bali sebagai destinasi wisata internasional. Optimisme tersebut didasarkan pada kekayaan variasi produk wisata di DIY yang memiliki nilai tambah tinggi melalui warisan budaya dan sejarah yang tidak dimiliki daerah lain.

Sejauh ini, DIY diakui sebagai salah satu pusat wisata budaya, pendidikan, dan kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) strategis nasional. Tingginya daya tarik ini terbukti dari lonjakan penumpang angkutan udara internasional ke DIY yang meningkat hingga 20,81 persen pada Maret 2026, yang menegaskan posisi Yogyakarta sebagai simpul utama pergerakan wisatawan.

“Bali memang luar biasa, tetapi Jogja sebenarnya bisa seperti Bali dan bahkan memiliki nilai tambah tersendiri. Jika kita bicara wisata alam dan pantai, Jogja punya. Wisata desa, kita melimpah. Ditambah lagi nilai budaya adiluhung seperti Candi Prambanan dan Candi Borobudur yang bisa dimaksimalkan,” ungkap Eko usai memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Yogyakarta, DIY, Kamis (21/5/2026).

Meski memiliki modal potensi yang lengkap, tantangan utama yang dihadapi DIY saat ini adalah pengemasan ekosistem perjalanan wisata secara terpadu (end-to-end tourism ecosystem) yang belum se-matang di Pulau Dewata, terutama terkait sinkronisasi moda transportasi penunjang. “Potensinya sangat bisa dijual, tetapi masalahnya belum terintegrasi secara utuh. Oleh karena itu, saya membawa teman-teman Komisi VI DPR RI ke sini untuk memberikan sumbangsih pemikiran serta merumuskan formula terbaik bagi masa depan pariwisata Yogyakarta,” jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah memetakan formula “5 Jalur Wisata” termasuk jalur kreatif, alam, dan desa wisata yang diharapkan dapat memecah konsentrasi wisatawan dan memaksimalkan seluruh potensi wilayah aglomerasi Yogyakarta secara merata. “Melalui evaluasi ini, kita ingin mendorong perbaikan sistem mobilitas berbasis digital dan utilisasi infrastruktur BUMN. Kita berharap dengan perbaikan ini pariwisata Jogja menjadi jauh lebih baik, semakin berkelas dunia, dan Jogja sendiri menjadi kian istimewa,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Backlog Perumahan Jabodetabek Tembus 2,9 Juta Unit, Rusunawa TOD Depok Jadi Solusi

Penulis
Reta
-

Di wilayah perkotaan, rumah merupakan aset penting. Namun, sayangnya, harga aset properti yang tinggi itu tidak diimbangi oleh kenaikan upah masyarakat.

Dampaknya, terjadi backlog perumahan yakni kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan jumlah pasokan rumah yang tersedia. Dilansir dari Survei Sosio Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2023, backlog perumahan dikawasan Jabodetabek masih tinggi, mencapai lebih dari 2,9 juta unit.

Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi sangat mengapresiasi pemerintah terkait Rusunawa Transit-Oriented Development (TOD) yang ada di Pondok Cina, Depok. Pasalnya dengan adanya Rusunawa TOD Pondok Cina bisa mengurangi persentase backlog dan memudahkan akses transum untuk masyarakat.

“Program ini sangat baik, bagaimana (pemerintah) bisa mengintegrasikan antara hunian dan akses ke transportasi umum sekaligus mengurangi angka backlog perumahan di sini,” ujar Teguh dikutip dari Parlementaria usai kunjungan kerja spesifik Komisi V ke Depok, Jawa Barat, Jumat (22/05/2026).

Selain mengapresiasi program Rusunawa TOD itu, Teguh menambahkan bahwa program Rusunawa TOD tersebut harus diamplifikasi dan dikembangkan kedepannya.

Selain itu, Politisi Fraksi Nasdem Dapil Sulawesi Selatan II menyoroti bahwa tingkat okupansi Rusunawa TOD di Pondok Cina sudah sangat tinggi yakni mencapai 90 persen. Tidak hanya kamar subsidi, di Rusunawa TOD Pondok Cina juga memiliki apartemen yang bersifat komersil sehingga bisa mencakup seluruh jangkauan masyarakat.

Depok memiliki data backlog yang cukup tinggi yakni, 170.000. Teguh menilai bahwa program rusunawa TOD harus dilakukan pengawasan secara berkala sehingga menyentuh akar permasalahan pemenuhan kebutuhan papan bagi warga setempat. Oleh karena itu, program alokasi hunian berbasis integrasi transportasi ini didesak untuk lebih berpihak pada pemenuhan hak-hak masyarakat terutama masyarakat lokal di wilayah tersebut.

“Kami berharap sebetulnya ke depannya ketika ada pembangunan TOD, diutamakan untuk keluarga-keluarga lokal supaya mereka juga bisa mendapatkan rumah yang layak.” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Jawa Timur Pastikan Hewan Kurban di Lamongan Aman dan Sehat untuk Iduladha 2026

Penulis
Reta
-

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung ketersediaan ternak kurban tahun 1447 Hijriah di Kabupaten Lamongan. Kunjungan dilakukan ke Koperasi Ternak Gunungrejo Makmur milik drh. Suparto di Desa Gunungrejo, Kecamatan Kedungpring, Minggu (24/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Khofifah memastikan hewan ternak yang dipersiapkan untuk Iduladha dalam kondisi sehat, aman, dan layak. Ia juga membeli delapan ekor sapi untuk dibagikan ke sejumlah masjid agung di sekitar wilayah peternakan.

“Lamongan menjadi salah satu daerah penopang ketersediaan sapi potong di Jawa Timur, terutama menjelang Iduladha. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen memastikan hewan kurban yang tersedia dalam kondisi sehat, aman, dan layak untuk masyarakat,” kata Khofifah.

Koperasi Ternak Gunungrejo Makmur diketahui memiliki populasi sekitar 200 ekor sapi yang terdiri dari jenis Peranakan Ongole (PO), Limosin, Simental, dan sapi lokal. Peternakan tersebut dikelola oleh drh. Suparto yang dikenal sebagai peternak muda inspiratif dan pernah meraih Juara Nasional Program Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2014.

Selain itu, pada tahun 2013 drh. Suparto juga dikenal sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui sektor peternakan. Kehadiran koperasi ternak ini dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian warga sekitar sekaligus mendukung ketahanan pangan berbasis peternakan di Jawa Timur.

drh. Suparto menyampaikan rasa syukur atas perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Alhamdulillah, dukungan ini sangat berarti. Permintaan hewan kurban tahun ini cukup tinggi sehingga penjualan sapi meningkat. Kondisi ini membantu perekonomian peternak dan masyarakat sekitar,” katanya.

Berdasarkan data Dinas Peternakan Jawa Timur tahun 2026, populasi ternak di Kabupaten Lamongan tercatat cukup besar. Untuk sapi potong mencapai 108.987 ekor atau sekitar 2,97 persen dari total populasi sapi potong di Jawa Timur. Sementara populasi kambing mencapai 97.288 ekor atau 2,19 persen, domba sebanyak 86.319 ekor atau 6,17 persen, serta kerbau sebanyak 130 ekor atau 1,19 persen dari total populasi Jawa Timur.

Data tersebut menunjukkan Kabupaten Lamongan memiliki peran strategis dalam mendukung ketersediaan hewan ternak, khususnya sapi potong, di Jawa Timur menjelang Iduladha.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Jatim Gelar Pasar Murah Jelang Iduladha, Warga Lamongan Antusias

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar Pasar Murah sebagai upaya pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan. Kegiatan Pasar Murah ke-70 ini berlangsung di Lapangan Desa Gunungrojo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Minggu (24/5/2026).

Pasar murah yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) itu Jatim menghadirkan berbagai komoditas pangan pokok serta produk industri kecil menengah (IKM) dengan harga lebih terjangkau dibanding harga pasar.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meninjau langsung pelaksanaan pasar murah sekaligus menyerahkan sejumlah bahan pokok kepada masyarakat bersama Bupati Lamongan dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim.

Kehadiran pasar murah ini diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung stabilitas harga pangan di Jawa Timur.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak pagi hari. Sejumlah komoditas bahkan habis terjual dalam waktu singkat, terutama beras SPHP dan Minyakita yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Berdasarkan data Disperindag Jatim, total transaksi bahan pokok dalam kegiatan pasar murah tersebut mencapai Rp70.580.000. Sementara transaksi produk UMKM tercatat sebesar Rp6.181.000, sehingga total keseluruhan transaksi mencapai Rp76.761.000.

Komoditas yang habis terjual meliputi Beras SPHP sebanyak 1.000 sak dengan nilai transaksi Rp55 juta, Minyakita sebanyak 180 pack senilai Rp4,68 juta, telur ayam ras Rp3,96 juta, bawang merah Rp560 ribu, bawang putih Rp480 ribu, tepung Rp600 ribu, cabai rawit merah Rp400 ribu, serta cabai merah besar Rp100 ribu.

Selain itu, beras premium tercatat terjual sebanyak 10 sak dengan nilai Rp700 ribu dan gula sebanyak 100 kilogram senilai Rp1,4 juta. Adapun transaksi daging ayam ras mencapai Rp2,7 juta.

Pasar murah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat menjelang Hari Raya Iduladha.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Kendal Tekankan Pentingnya Gotong Royong dan Kepedulian Lingkungan di Desa Puguh

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kabupaten Kendal terus mendorong masyarakat, untuk membangun kesadaran menjaga lingkungan dari lingkup keluarga masing-masing. Pasalnya, saat ini Kendal tengah menghadapi persoalan serius terkait pengelolaan sampah.

Hal itu disampaikan Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari, pada kegiatan Bersih Desa Tampung Aspirasi Warga (Bersatu Siaga), di Desa Puguh, Kecamatan Boja, Jumat (22/5/2026).

“Sekarang, Kendal sedang berjuang menghadapi tantangan besar, yaitu persoalan sampah. Tapi saya yakin, warga Puguh bisa jadi contoh bagaimana masalah ini bisa diselesaikan bersama. Mulai dari rumah masing-masing, dari kebiasaan sederhana untuk memilah sampah, mengurangi plastik, sampai ikut kerja bakti bersama,” tutur bupati.

Selain persoalan sampah, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait penerangan jalan, perbaikan akses jalan, serta pembangunan irigasi di wilayah Desa Puguh.

Menanggapi hal tersebut, bupati memastikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, agar aspirasi masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.

“Permasalahan terkait penerangan jalan, perbaikan jalan dan pembangunan irigasi di Desa Puguh, akan kami koordinasikan dengan OPD terkait, agar mencari solusinya dan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, dia juga mengajak masyarakat, untuk terus menjaga budaya gotong royong dan tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke saluran air yang dapat memicu banjir dan pencemaran lingkungan.

Kepala Desa Puguh, Ngamidjo menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kendal yang terus memberikan perhatian terhadap masyarakat Desa Puguh, termasuk mengajak peduli terhadap lingkungan sekitar.

“Kehadiran beliau menjadi penyemangat bagi warga dan bentuk perhatian nyata dari pemerintah daerah, terhadap kondisi serta kebutuhan masyarakat desa,” ujar Ngamidjo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Jepara Resmikan Jalur Duplak–Sumanding, Dorong Ekonomi dan Wisata Desa

Penulis
Reta
-

Masyarakat Desa Duplak dan Sumanding yang selama ini mendambakan akses penghubung alternatif antarwilayah, akhirnya terwujud. Pasalnya, jalur tersebut telah diresmikan Bupati Jepara, di area Jalan Duplak – Sumanding, Sabtu (23/5/2026).

Bupati Jepara Witiarso Utomo menyampaikan, dengan dibukanya jalur baru tersebut, masyarakat kini dapat lebih mudah melakukan mobilitas dari Sumanding menuju Duplak, maupun sebaliknya. Kehadiran akses jalan ini juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru, serta mendukung pengembangan potensi wisata alam dan perkebunan kopi di kawasan tersebut.

“Alhamdulillah, jalan alternatif Duplak – Sumanding yang selama ini menjadi harapan masyarakat, akhirnya bisa dibuka. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dan masyarakat, yang telah mendukung sehingga akses ini dapat terwujud,” ujar Witiarso.

Pada kesempatan itu, bupati pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat jalan tersebut, agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Semoga dengan adanya jalan ini masyarakat bisa semakin maju, perekonomian berkembang lebih luas, dan potensi desa dapat terus tumbuh,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar meresmikan jalan tembus Tempur – Sumanding sebagai jalur alternatif penghubung menuju Desa Tempur, Jumat (22/5/2026). Jalan tembus Duplak–Sumanding tersebut memiliki panjang sekitar 6 kilometer, dibuka sebagai solusi sementara setelah akses utama Desa Tempur terputus, akibat longsor di sejumlah titik.

Wabup berharap, dengan kehadiran jalur tersebut mampu memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana.

“Pembukaan sekaligus peresmian jalan tembus ini menjadi bentuk komitmen pemerintah, agar masyarakat Desa Tempur tetap terhubung dan aktivitas warga dapat kembali berjalan normal,” ujar Gus Hajar, sapaan akrabnya.

Diketahui, bencana longsor menyebabkan akses utama menuju Desa Tempur tertutup material longsor dan sempat mengisolasi wilayah tersebut. Pihaknya kemudian melakukan langkah penanganan darurat melalui pembersihan material longsor, serta pembukaan jalur alternatif dari arah Sumanding menuju Tempur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PKP Susun Aturan Baru Rusun, Fokus Hunian Terjangkau di Kawasan TOD

Penulis
Reta
-

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menegaskan pemerintah tengah menyusun regulasi baru terkait pembangunan rumah susun (rusun) guna mendorong percepatan penyediaan hunian vertikal yang terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat mendampingi kunjungan kerja Anggota Komisi V DPR RI ke Rusun TOD Depok, Jawa Barat, Jumat (22/5/2026).

Menurut Sri Haryati, penyusunan regulasi baru tersebut menjadi langkah penting untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan rusun subsidi yang selama ini dinilai masih menghadapi banyak hambatan, khususnya dari sisi skema usaha dan ketentuan harga jual. Ia menjelaskan, regulasi sebelumnya masih menyamakan pola pengaturan rumah susun dengan rumah tapak sehingga kurang memberikan fleksibilitas bagi pengembang dalam membangun hunian vertikal.

“Ke depan kami ingin menghadirkan regulasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik rumah susun, sehingga skema pembangunan, harga jual, serta dukungan pembiayaannya menjadi lebih menarik bagi pengembang maupun masyarakat,” ujar Sri Haryati.

Ia menambahkan, pemerintah juga terus mendorong pembangunan rusun yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik melalui konsep Transit Oriented Development (TOD). Menurutnya, aksesibilitas menjadi salah satu faktor penting agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh hunian yang layak, dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, serta memiliki biaya transportasi yang lebih efisien

Dalam kesempatan tersebut, Sri Haryati juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, serta sektor swasta untuk mendukung pengembangan kawasan hunian vertikal yang terintegrasi.

Sementara itu Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi mendukung program rusunawa yang menggunakan konsep Transit-Oriented Development (TOD). Menurutnya dengan adanya konsep TOD itu bisa menjadi solusi untuk kota dengan padat penduduk.

“Jabodetabek sangat butuh desain seperti ini (Rusunawa TOD) untuk menyelesaikan masalah kepadatan (dan juga) polusi,” ujar Hadi

Iya menyampaikan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat kebijakan perumahan rakyat, khususnya melalui penyusunan regulasi baru rusun yang dinilai dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat di kawasan perkotaan

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V Muhammad Syauqie memastikan bahwasannya kawasan Rumah Susun Transit Oriented Development (TOD) di Depok, Jawa Barat, harus diprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Komisi V DPR RI perlu memastikan bahwa pengembangan Transit Oriented Development (TOD) benar-benar berpihak kepada masyarakat pekerja urban dan pengguna transportasi publik, bukan justru didominasi oleh investor maupun spekulan properti,” ujar Syauqi.

Lebih lanjut, Syauqie menegaskan bahwa jangan sampai pembangunan TOD tidak berpihak kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah. “Karena dalam praktiknya, kadang rumah rakyat lebih cepat dimiliki orang yang bahkan sudah punya beberapa rumah lain. Sebuah ironi perkotaan yang cukup rajin terulang di negeri ini,” tambahnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Juda Agung Soroti Pentingnya Sinergi Fiskal Pusat dan Daerah

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan bahwa sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5).

“Pertumbuhan tidak dimulai dari tabel dan angka, pertumbuhan dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama dan manfaatnya dirasakan sampai ke rumah tangga,” kata Wamenkeu.

Menurut Wamenkeu, pertumbuhan ekonomi nasional pada dasarnya bertumpu pada aktivitas ekonomi di daerah, mulai dari pasar tradisional, sentra UMKM, kawasan industri, hingga sektor pertanian dan rumah tangga. Oleh karena itu, penguatan ekonomi daerah perlu dilakukan melalui sinergi lintas sektor dan kebijakan yang terintegrasi.

“Akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi kebijakan lintas sektor menjadi tema yang penting karena tentu pertumbuhan ekonomi nasional tidak terjadi di dalam ruang kosong. Pertumbuhan ekonomi nasional terjadi karena adanya pertumbuhan di daerah,” ujar Wamenkeu.

Dalam konteks pengembangan ekonomi daerah, Wamenkeu menyoroti tiga tantangan utama yang masih dihadapi pemerintah daerah, yaitu perlunya diversifikasi ekonomi daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, dan keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Banyak daerah masih bergantung pada sektor komoditas primer serta transfer dari pemerintah pusat, sementara belanja daerah dinilai belum sepenuhnya produktif karena masih didominasi belanja pegawai dan barang.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus memperkuat dukungan kepada daerah melalui transfer ke daerah (TKD), pembiayaan kreatif, dan penguatan pendapatan asli daerah (PAD). Hingga April 2026, realisasi TKD telah mencapai Rp256 triliun atau sekitar 37 persen dari pagu.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga mendorong pembangunan daerah melalui skema pembiayaan inovatif yang dijalankan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Hingga Maret 2026, komitmen pembiayaan daerah melalui PT SMI mencapai Rp37 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah seperti rumah sakit, jalan, jembatan, dan kawasan pariwisata.

Menutup sambutannya, Wamenkeu menegaskan pentingnya orkestrasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor keuangan, dan dunia usaha dalam memperkuat ekonomi nasional.

“Daerah yang kuat akan membuat ekonomi nasional kuat, tetapi daerah yang kuat bukan hanya daerah yang memiliki anggaran besar, daerah yang kuat adalah daerah yang mampu mengubah anggaran menjadi layanan, layanan menjadi produktivitas, dan produktivitas menjadi kesejahteraan,” kata Wamenkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu Purbaya: Pemerintah dan Swasta Jadi Dua Motor Penggerak Ekonomi Nasional

Penulis
Reta
-

Pemerintah menyiapkan dua mesin pertumbuhan dengan menggabungkan kekuatan belanja dan kebijakan pemerintah serta akselerasi sektor swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Melalui penguatan likuiditas perbankan dan dorongan penyaluran kredit ke sektor produktif, pemerintah ingin memastikan roda ekonomi bergerak lebih agresif dan merata. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Jogja Financial Fertival pada Jumat (22/05).

“Gimana kita menjalankannya? Selain belanja pemerintah, kita pastikan uang di perekonomian cukup. Sehingga perbankan kita paksa untuk bekerja, menyalurkan uang yang di perbankan sehingga masuk ke perekonomian. Dengan cara itu kita menghidupkan private sector juga. Jadi sekarang mesin ekonomi kita udah mulai bergerak dua-duanya. Mesin pemerintah dan mesin sektor swasta. Dan ini kita akan jalankan terus ke depan,” ungkap Menkeu.

Menkeu melanjutkan, target pertumbuhan 8 persen hanya dapat dicapai apabila dunia usaha memperoleh dukungan likuiditas, kemudahan investasi, serta akses pembiayaan yang kompetitif. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memastikan kecukupan likuiditas di sektor keuangan. Dana sebesar Rp200 triliun dipindahkan dari Bank Indonesia ke sistem perbankan nasional guna memperkuat kemampuan penyaluran kredit kepada dunia usaha.

“Jadi angka 8 persen itu tinggi memang, cuman bukan angka yang mustahil. Kalau sekarang saya udah mulai melihat, gimana cara memperbaikinya? Pertama saya pastikan swasta bisa tumbuh dengan kecukupan uang di sektor finansial.” jelas Menkeu.

Untuk memperbaiki iklim investasi, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang beranggotakan lintas kementerian untuk mengatasi berbagai hambatan dalam investasi, termasuk persoalan perizinan dan koordinasi antar instansi. Melalui pendekatan ini, sejumlah persoalan proyek strategis dapat dipercepat proses penyelesaiannya.

Menkeu juga menyampaikan, pemerintah akan menyiapkan skema pembiayaan berbunga rendah bagi perusahaan berorientasi ekspor. Dukungan tersebut akan disalurkan melalui Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan yakni Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dengan tingkat bunga sekitar 5–6 persen.

“Dari situ, masyarakat atau bussinessman bisa melihat betapa serius kita memperbaiki ekonomi investasi,” pungkas Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...250251252...4,867Halaman 251 dari 4,867