Beranda blog Halaman 255

Kementerian UMKM Gandeng 29 Lembaga Keuangan Lewat Program ACCES 2026

Penulis
Reta
-

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali meluncurkan program ACCES (Accelerating Capital Resources for Medium Enterprises) 2026 sebagai upaya memperkuat dukungan bagi pengusaha menengah dalam memperoleh akses pembiayaan dan investasi.

Program ini menghadirkan skema yang terintegrasi, mulai dari profiling usaha, edukasi, pendampingan, hingga business matching pembiayaan secara terstruktur guna mendorong usaha menengah naik kelas dan semakin kompetitif.

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza saat acara Kick Off ACCES 2026 di Jakarta, Kamis (21/5), mengatakan usaha menengah memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional.

“Usaha menengah merupakan jembatan antara usaha mikro dan kecil dengan korporasi besar. Kelompok usaha ini menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, sekaligus inovasi. Namun, hingga saat ini mereka masih menghadapi tantangan besar dalam akses pembiayaan,” kata Wamen Helvi.

Menurut Wamen Helvi, Presiden terus menekankan pentingnya UMKM sebagai fondasi kekuatan ekonomi nasional. UMKM dinilai bukan hanya menjadi penopang perekonomian, tetapi juga motor penggerak lahirnya pengusaha-pengusaha besar baru di Indonesia.

“Presiden berkali-kali menanamkan kepada kami bahwa UMKM adalah penyangga ekonomi negara. Beliau menginginkan agar perekonomian Indonesia semakin dikuasai oleh UMKM dengan tujuan melahirkan para pengusaha besar baru. Kami berharap lahirnya pengusaha-pengusaha besar itu berasal dari usaha menengah,” ujar Wamen Helvi.

Ia menegaskan, peluncuran ACCES 2026 menjadi langkah penting dalam memperluas akses pembiayaan dan investasi bagi pengusaha menengah di Indonesia. Melalui program ini, pengusaha menengah diharapkan tidak hanya memperoleh akses pendanaan yang optimal, tetapi juga mendapatkan pendampingan yang mampu meningkatkan kesiapan usaha agar semakin bankable dan investment ready.

Selain melalui ACCES, Kementerian UMKM juga terus menghadirkan berbagai program terobosan untuk memperkuat ekosistem UMKM nasional, salah satunya melalui pengembangan klaster usaha. Strategi tersebut dinilai mampu meningkatkan skala dan kapasitas UMKM, khususnya pada segmen usaha mikro.

“Untuk itulah Kementerian UMKM menghadirkan sejumlah program terobosan, salah satunya melalui pengembangan klaster UMKM. Banyak pengusaha mikro yang memiliki potensi besar. Ketika dihimpun dalam sebuah ekosistem yang saling menguatkan, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan naik kelas,” kata Wamen Helvi.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, pihaknya berkomitmen memperkuat ekosistem pembiayaan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, sekaligus menjembatani pengusaha menengah dengan lembaga keuangan dan investor strategis.

Deputi Bidang Usaha Menengah KementerianUMKM, Bagus Rachman, menambahkan bahwa program ACCES 2026 berhasil menggandeng 29 lembaga keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan, dengan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk dipertemukan langsung dengan para pengusaha menengah peserta ACCES 2026.

“Pelaksanaan program ini juga didukung kolaborasi multipihak, mulai dari kementerian/lembaga terkait, akademisi, asosiasi UMKM, hingga dinas yang membidangi urusan UMKM di daerah,” ujar Bagus.

Ia juga menjelaskan pada tahun 2025 program ACCES berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp53,3 miliar kepada 56 pengusaha menengah di berbagai daerah. Pada 2026, Kementerian UMKM menargetkan penyaluran pembiayaan usaha menengah melalui program ACCES mencapai Rp70 miliar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Luncurkan SAPA UMKM, Solusi Digital Terpadu untuk Pengusaha Kecil

Penulis
Reta
-

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Kementerian PPN/Bappenas melakukan soft launching Aplikasi SAPA UMKM di Jakarta, Kamis (21/5), untuk mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) sekaligus mewujudkan ekosistem layanan terpadu UMKM.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, data puluhan juta UMKM yang dimiliki pemerintah selama ini masih bersifat statis dan belum sepenuhnya mampu menggambarkan kebutuhan riil pengusaha UMKM di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah ingin menghadirkan sistem data yang lebih dinamis agar setiap kebijakan dan program dapat semakin tepat sasaran.

“Melalui SAPA UMKM, kami ingin mengubah data statis yang selama ini dikumpulkan menjadi data yang dinamis dan terus diperbarui. Dengan begitu, setiap keputusan dan kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan para pengusaha UMKM,” kata Menteri Maman.

Kehadiran aplikasi ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan sistem satu data UMKM yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi guna memperkuat efektivitas program pemberdayaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Penguatan tata kelola dan pemutakhiran data UMKM dinilai menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan berbasis data (data-driven policy).

SAPA UMKM tidak hanya mengintegrasikan berbagai sumber data UMKM, tetapi juga menghubungkan beragam layanan pemberdayaan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Menteri Maman mengibaratkan SAPA UMKM seperti “gula dan semut”.

Menurutnya, pemerintah harus menjadi pusat layanan yang mampu menarik pengusaha UMKM untuk berkumpul dan terhubung dalam satu ekosistem terpadu. Selama ini, pemerintah dinilai terlalu fokus mendatangi pengusaha UMKM satu per satu yang tersebar di berbagai daerah dan sektor usaha, sementara jumlah UMKM di Indonesia mencapai puluhan juta unit usaha.

“Oleh karena itu, kami mengubah pendekatan layanan melalui pembangunan SAPA UMKM yang akan menjadi pusat berbagai kebutuhan pengusaha UMKM,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri Maman menjelaskan, SAPA UMKM akan memperkuat berbagai aspek pengembangan usaha, mulai dari pengelolaan data, akses pembiayaan dan insentif, pemasaran dan kolaborasi, hingga penguatan rantai pasok, kemitraan, serta layanan one stop service.

“Selain berfungsi sebagai sistem informasi pendataan tunggal dan pemetaan potensi UMKM, SAPA UMKM juga akan mengintegrasikan berbagai kebutuhan usaha dalam satu aplikasi mulai dari perizinan (OSS), sertifikasi, pelatihan, mengoneksikan dengan pemasok, logistik, industri besar, BUMN, dan ekosistem usaha lainnya,” kata Menteri Maman.

Tidak hanya itu, SAPA UMKM juga diharapkan mampu memastikan setiap pengusaha UMKM memperoleh akses pembiayaan, pendampingan, dan pelindungan usaha secara lebih mudah dan terarah.

Pemerintah juga mendorong UMKM untuk semakin terhubung dengan ekosistem digital guna memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing usaha.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa SAPA UMKM diharapkan menjadi jawaban atas berbagai tantangan yang masih dihadapi pengusaha UMKM, mulai dari keterbatasan akses pasar, pembiayaan, logistik, hingga teknologi.

“SAPA UMKM bisa menjadi platform layanan terpadu bagi pengusaha UMKM, sebagai bagian dari upaya transformasi digital pemberdayaan UMKM. Platform ini menghubungkan UMKM dengan berbagai program, layanan, dan fasilitas pemerintah dalam satu kanal,” ujar Rachmat.

Dalam pengembangan SAPA UMKM, Kementerian PPN/Bappenas berperan memastikan integrasi data dan program pemberdayaan UMKM dapat terhubung antarkementerian/lembaga dan berbagai pihak lainnya. Melalui satu kanal terpadu, pengusaha UMKM diharapkan lebih mudah memperoleh dukungan usaha, sementara pemerintah dapat lebih akurat mengidentifikasi kebutuhan UMKM sehingga program yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran.

Aplikasi SAPA UMKM juga dilengkapi berbagai fitur layanan untuk mendukung pengembangan usaha. Fitur tersebut meliputi Pembukuan Digital untuk membantu pencatatan arus kas secara digital, Pasar UMKM untuk membuka akses pasar, layanan Legalitas guna mendukung perizinan usaha, hingga akses Permodalan/Pembiayaan bagi pengusaha UMKM.

Selain itu, tersedia pula layanan Sertifikasi untuk mendukung standardisasi usaha, Wawasan Bisnis guna membantu UMKM memahami tren dan peluang usaha, Komunitas UMKM untuk membuka peluang kolaborasi, serta Sapa Konsul yang memberikan pendampingan konsultasi hukum dan pengembangan usaha.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP dan BSI Perkuat Kolaborasi Pembiayaan Perumahan, Realisasi KPP Capai Rp16,2 Triliun

Penulis
Reta
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Anggoro Eko Cahyo beserta jajaran di The Tower, Jakarta, Kamis (21/5/2026), guna membahas penguatan kolaborasi dalam mendukung program pembiayaan perumahan pemerintah.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi atas dukungan dan peran aktif BSI dalam mendukung berbagai program pemerintah, khususnya di sektor perumahan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusi BSI terhadap program-program pemerintah termasuk di bidang perumahan. Kolaborasi seperti ini penting agar semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses rumah layak dan terjangkau,” ujar Menteri PKP.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menyampaikan bahwa program KPP menunjukkan perkembangan yang positif di berbagai daerah. Salah satu capaian tertinggi tercatat dalam kegiatan sosialisasi KPP yang diselenggarakan BSI di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan realisasi mencapai Rp315,7 miliar. Menurutnya, program KPP ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong lahirnya kelas menengah baru.

Lebih lanjut, Menteri PKP menyampaikan bahwa realisasi KPP secara nasional hingga saat ini telah mencapai sekitar Rp16,2 triliun. Sementara untuk KPP BSI, penyalurannya telah mencapai sekitar 67 persen dari target Rp1,2 triliun atau sekitar Rp800 miliar, dengan dominasi debitur berasal dari sisi demand.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan apresiasi atas berbagai kebijakan pemerintah di sektor perumahan dan menegaskan komitmen BSI untuk terus mendukung program-program pemerintah, termasuk di bidang perumahan rakyat.

“Kami berterima kasih dapat berdiskusi langsung terkait program-program pemerintah. BSI berkomitmen mendukung program pemerintah termasuk dalam sektor perumahan. Dalam pertemuan ini kami juga membahas rencana dukungan BSI terhadap program perumahan ke depan serta meminta arahan dan masukan dari Menteri PKP agar kolaborasi ini bisa semakin optimal,” ujar Anggoro.

Ia menjelaskan, pada tahun 2026 BSI menargetkan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp1,2 triliun. Selain itu, BSI juga turut mendukung penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan target sebanyak 5.540 unit rumah subsidi, dimana hingga saat ini telah terealisasi akad sebanyak 1.250 unit.

Melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor perbankan syariah, Kementerian PKP berharap akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat semakin luas sehingga target pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat Indonesia dapat tercapai secara optimal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Buka Tanwir II Pemuda Muhammadiyah 2026, Gibran Soroti Peran Anak Muda untuk Indonesia Maju

Penulis
Reta
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengajak Pemuda Muhammadiyah dan generasi muda Indonesia untuk saling bergandengan tangan menghadapi berbagai tantangan global sekaligus mendukung pembangunan nasional.

Ajakan tersebut disampaikan Wapres saat membuka Tanwir II Pemuda Muhammadiyah Tahun 2026 di Hotel Four Points by Sheraton, Badung, Bali, Kamis (21/05/2026). Dalam sambutannya, Wapres menilai kondisi global saat ini penuh dinamika dan membutuhkan kolaborasi antargenerasi muda.

“Ini adalah momen-momen yang penuh dinamika, ini adalah krisis global, geopolitik yang tidak menentu, perang dagang, perang tarif, perubahan iklim, disrupsi teknologi, ini waktunya anak-anak muda, sesama anak muda saling bergandengan tangan,” tegasnya.

Kegiatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan keterlibatan generasi muda dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, pemerataan pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan potensi daerah guna menghadapi tantangan global dan mewujudkan Indonesia maju.

Menurut Wapres, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, terlebih Indonesia akan memasuki bonus demografi dengan dominasi penduduk usia produktif.

“Pemerintah tidak bisa sendiri, apalagi nanti kita ada bonus demografi, di mana sebagian besar penduduk kita ada pada usia yang produktif,” terang Wapres.

Karena itu, Wapres menekankan pentingnya momentum bonus demografi dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing generasi muda Indonesia.

“Dan ini adalah saat yang sangat penting, sangat krusial, karena momen ini hanya datang satu kali dan tidak akan terulang lagi. Karena itu saya berpesan sekali lagi, anak-anak muda harus saling bergandengan tangan,” pesan Wapres.

Wapres juga mengajak Pemuda Muhammadiyah untuk lebih aktif terlibat dalam penguatan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk di Papua. Menurutnya, keterlibatan generasi muda sangat dibutuhkan untuk mendukung pemerataan pendidikan, kesehatan, dan transformasi digital di daerah-daerah terpencil.

“Ini saya minta juga teman-teman Pemuda Muhammadiyah, Pak Ketua Bang Fikar [Dzulfikar], mohon lebih sering-sering mengadakan acara atau mengirim teman-temannya ke area-area 3T,” pinta Wapres.

Lebih jauh, Wapres menuturkan dirinya telah beberapa kali mengunjungi berbagai wilayah di Papua untuk memastikan program-program pemerintah dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Karena itu, ia berharap Pemuda Muhammadiyah juga dapat melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus ikut berkontribusi terhadap pembangunan di wilayah tersebut.

“Kalau bisa mungkin kunjungan berikutnya kita ajak teman-teman Pemuda Muhammadiyah ke Papua, biar tahu keadaan real di sana seperti apa, bagaimana tantangannya di sana seperti apa. Karena Pemuda Muhammadiyah pasti sangat konsen untuk masalah kesehatan dan pendidikan,” imbau Wapres.

“Saya tidak maksa, tapi kalau bersedia ya kita angkut,” sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada Pemuda Muhammadiyah yang dinilai konsisten melahirkan kader-kader muda unggul dan berakhlak yang kini berkontribusi di berbagai sektor strategis nasional.

“Pemuda Muhammadiyah ini adalah mitra strategis pemerintah. Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemuda Muhammadiyah yang sudah melahirkan generasi-generasi, pemuda-pemuda yang unggul, berakhlak,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Pemuda Muhammadiyah harus terus hadir di tengah masyarakat serta menjadi bagian penting dalam mendukung kemajuan bangsa. Menurutnya, kader Pemuda Muhammadiyah tidak hanya dipersiapkan sebagai kader persyarikatan, tetapi juga kader umat dan kader bangsa yang mampu memberi solusi atas berbagai persoalan masyarakat.

“Dan ini menjadi bagian penting agar setinggi apapun Pemuda Muhammadiyah itu mencapai prestasi dalam bidang apapun, mereka harus senantiasa membumi, mereka harus senantiasa merakyat, mereka harus senantiasa hadir di tengah suasana kebatinan rakyat Indonesia,” tegasnya.

Sementara, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla juga menegaskan dukungan dan optimisme Pemuda Muhammadiyah terhadap pemerintah di tengah berbagai tantangan bangsa. Menurutnya, keberanian generasi muda dalam mengambil peran sejarah menjadi hal penting dalam menghadapi dinamika zaman saat ini.

“Dan saya yakin, keberanian yang sama hari ini ada pada sosok Mas Gibran Rakabuming Raka. Di tengah tekanan, di tengah keraguan, dan riuhnya pertarungan zaman, Mas Gibran tetap berdiri mengambil peran sejarah. Karena sejatinya sejarah tidak pernah memilih mereka yang nyaman, tetapi memilih mereka yang kuat bertahan di tengah badai,” ungkapnya.

Selain membuka Tanwir II Pemuda Muhammadiyah, Wapres dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meninjau sejumlah program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari pengembangan industri garam, budidaya rumput laut, hingga pembangunan di wilayah 3T.

Turut hadir dalam acara ini, Wakil Ketua MPR Abcandra Muhammad Akbar Supratman, Anggota DPR RI Komisi XII Rocky Candra, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, dan Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Subianto: Pasal 33 UUD 1945 Jadi Kunci Indonesia Makmur dan Adil

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa pelaksanaan sistem perekonomian nasional sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan berkeadilan. Menurut Presiden, para pendiri bangsa telah menetapkan cetak biru perekonomian bangsa yang dijalankan sebagai bangsa melalui pasal 33 tersebut.

“Saya ingin tegaskan hari ini, keyakinan saya bahwa apabila kita menjalankan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, kita jalankan dengan baik, kita jalankan dengan murni dan konsekuen, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin Indonesia sungguh-sungguh akan menjadi negara yang makmur, yang adil, di mana rakyatnya menikmati kesejahteraan dan kualitas hidup yang layak,” ucap Presiden pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu (20/05/2026).

Dalam pidatonya, Presiden mengajak seluruh unsur bangsa untuk berani menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan negara. Presiden menilai tantangan dan hambatan harus dijawab dengan keberanian serta semangat memperbaiki keadaan demi masa depan rakyat Indonesia.

“Saya merasa hari ini harus saya sampaikan dari eksekutif kepada legislatif, dihadiri oleh pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara. Marilah kita berani untuk menghadapi masalah walaupun itu merupakan tantangan, hambatan, atau kekurangan,” ujarnya.

Presiden menjelaskan bahwa rakyat Indonesia pada dasarnya hanya menginginkan kehidupan yang layak dan berkecukupan. Menurut Presiden, masyarakat berharap dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan bagi keluarganya.

“Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik. Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, bisa membeli susu untuk anak-anaknya, bisa mencari obat bilamana anak mereka sakit, atau bapak mereka sakit,” kata Presiden.

“Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak. Mereka bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat. Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup. Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita,” lanjutnya.

Setelah melakukan evaluasi terhadap kondisi ekonomi dan kekayaan nasional, Presiden meyakini bahwa pelaksanaan amanat UUD 1945 merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Presiden juga menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

“Untuk itu, menurut pendapat pemerintah dan saya yakin seluruh patriot Indonesia akan mendukung bahwa bumi dan air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah cita-cita pendiri bangsa kita, dan hanya itu yang bisa membuat kita tinggal landas mencapai cita-cita kita semua,” tuturnya.

Presiden Prabowo pun berharap agar Indonesia dapat menjadi negara yang damai, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Presiden juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, terutama bagi masyarakat kecil dan kelompok yang paling tidak berdaya.

“Kita ingin melihat Indonesia yang setiap warga negaranya hidup rukun, damai, cukup sandang, pangan, dan papan. Kita ingin Indonesia yang ‘gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo’,” ujar Presiden.

“Negeri di mana hukum berlaku adil untuk semua, terutama menjamin keadilan bagi yang paling tidak berdaya. Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat dan mereka yang punya uang banyak,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Resmi Terapkan Kebijakan DHE Juni 2026, Prabowo Pimpin Rapat di Istana

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 21 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan terkait kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan mulai berlaku pada awal Juni mendatang.

“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pelaksanaan ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Menko Perekonomian menjelaskan bahwa pemerintah tengah menuntaskan seluruh instrumen regulasi pendukung agar implementasi kebijakan berjalan tepat waktu.

“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” katanya.

Pemerintah, kata Airlangga, juga akan melakukan sosialisasi kepada berbagai asosiasi pelaku usaha guna memastikan pemahaman yang menyeluruh terhadap kebijakan baru tersebut. “Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” lanjutnya.

Terkait pelaksanaan kebijakan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Airlangga meminta para investor asing untuk tetap tenang dan percaya terhadap arah kebijakan pemerintah. Airlangga memastikan bahwa seluruh kegiatan ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ada.

“Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya,” ujar Menko Airlangga.

“Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” jelasnya.

Selain membahas implementasi kebijakan ekspor, pemerintah turut menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi ketidakpastian global. Menurut Airlangga, langkah yang diputuskan mulai dari keberlanjutan kebijakan work from home selama dua bulan ke depan hingga persiapan sejumlah insentif guna mendorong pergerakan ekonomi pada kuartal kedua.

“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” katanya.

Langkah-langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan memastikan devisa tetap di dalam negeri, ekspor tetap berjalan, dan kepercayaan pelaku usaha tetap terjaga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tegaskan Ekonomi Pancasila Jadi Arah Pembangunan Nasional

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menjalankan mazhab ekonomi Pancasila sebagai landasan utama pembangunan nasional dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Presiden menekankan bahwa ekonomi nasional harus berpihak pada rakyat serta menjunjung nilai keadilan sosial dan persatuan bangsa.

“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” tegas Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan kelompok atau wilayah tertentu. Menurut Presiden, negara harus hadir untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” ucapnya.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pelayanan publik yang baik serta birokrasi yang kuat menjadi syarat utama kemajuan suatu negara. Pemerintah, menurut Presiden, harus mampu menciptakan kepastian hukum dan mendukung dunia usaha dalam membuka lapangan kerja.

“Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum,” tutur Presiden.

Presiden Prabowo menuturkan bahwa pemerintah juga terus melakukan penguatan institusi negara melalui peningkatan kesejahteraan aparatur negara untuk menciptakan institusi yang bersih dan profesional. “Ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita,” ucapnya.

Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola birokrasi nasional. Presiden juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga segera membersihkan praktik penyimpangan di lingkungan masing-masing.

“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua,” ucapnya.

Dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, Presiden turut menyoroti perkembangan Koperasi Merah Putih yang terus diperluas di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi dapat beroperasi hingga akhir tahun untuk memperkuat perputaran ekonomi di desa dan kecamatan.

“Koperasi Merah Putih sudah 1.061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20 ribu kooperasi, dan di akhir tahun harus di atas 60 ribu,” tutur Kepala Negara.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan energi baru dan terbarukan. Pemerintah saat ini mempercepat pembangunan energi surya dan pengolahan energi berbasis sumber daya domestik untuk mengurangi ketergantungan impor BBM.

“Kita sudah canangkan akan membangun seratus gigawatt dari tenaga surya dalam tiga tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insyaallah kita akan hilangkan ketergatungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga,” ujar Presiden.

Melalui berbagai langkah tersebut, Presiden menegaskan bahwa ekonomi Pancasila bukan sekadar konsep, tetapi strategi nyata untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera di mana negara hadir, rakyat dilindungi, dan masa depan dibangun bersama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi IX DPR RI Siapkan Dua Panja Baru, Soroti Nasib Dokter dan Pelayanan Puskesmas

Penulis
Reta
-

Komisi IX DPR RI membuka peluang besar untuk membentuk dua Panitia Kerja (Panja) baru guna mengurai berbagai persoalan krusial di dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan dasar. Langkah taktis ini diambil merespons aspirasi para dokter yang dinilai membutuhkan penanganan lintas kementerian secara cepat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat menerima audiensi dari Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI), Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI), dan Paguyuban Alumni RKL Sp.KKLP IKA FK Unsri di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

“Kebetulan jatah untuk Panja di bidang kesehatan kita ada dua. Kalau tadi sudah ada satu usulan terkait dengan reformasi di bidang internsip kedokteran, mungkin satu lagi bisa kita isi dengan pengelolaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), termasuk kesejahteraan dokter-dokter di Puskesmas,” kata Charles.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menambahkan, isu terkait kelanjutan pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer (Sp.KKLP) juga berpotensi dimasukkan ke dalam ruang lingkup kerja Panja pengelolaan FKTP tersebut.

Menurut Charles, pembentukan Panja akan memperkuat daya tawar DPR RI dalam mengawal kebijakan. Melalui instrumen Panja, Komisi IX memiliki kewenangan yang lebih kuat untuk memanggil kementerian teknis lain di luar Kementerian Kesehatan guna menyamakan regulasi.

“Kalau kita sudah memutuskan ada Panja ini, akan lebih mudah juga untuk memanggil kementerian terkait, baik itu Kementerian PAN-RB, Kemendagri, dan lain sebagainya,” jelas Charles.

Dari hasil pertemuan tersebut, Charles mencatat ada empat permasalahan utama yang mendesak untuk diperjuangkan bersama oleh parlemen dan organisasi profesi yakni, Nasib ribuan calon dokter (retaker) yang saat ini terancam Drop Out (DO), Permasalahan kematian dokter internship di lapangan, Kesejahteraan dokter yang bertugas di Puskesmas, Ketidakpastian penerbitan sertifikat pengakuan pendidikan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer (Sp.KKLP).

Legislator asal Dapil DKI Jakarta III ini memastikan bahwa seluruh masukan yang telah disampaikan oleh para perwakilan dokter dan mahasiswa kedokteran sangat berharga dan akan menjadi modal dasar Komisi IX dalam melakukan fungsi pengawasan.

“Setiap masukan yang disampaikan tentunya sangat berharga, dan akan menjadi bahan bagi kami dalam memperjuangkan empat permasalahan ini. Ini perjuangan kita bersama,” pungkas Charles.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi V DPR RI Desak Percepatan Serapan Anggaran Kemendes dan Kementerian Transmigrasi

Penulis
Reta
-

Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto serta Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026 hingga Mei 2026 dan pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) I dan II BPK RI Tahun 2025.

Dalam rapat tersebut, Komisi V mencermati capaian serapan anggaran kedua kementerian. Per 20 Mei 2026, realisasi keuangan Kementerian Desa dan PDT tercatat sebesar 29,91 persen dengan realisasi fisik mencapai 31,27 persen. Sementara itu, Kementerian Transmigrasi mencatat realisasi keuangan sebesar 9,85 persen dan realisasi fisik sebesar 10,52 persen.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran agar target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana. “Komisi V DPR RI mewajibkan Kementerian Desa dan PDT dan Kementerian Transmigrasi untuk mempercepat capaian target realisasi keuangan dan realisasi fisik sesuai perencanaan, dan saran serta masukan Komisi V DPR RI,” ujar Huda.

Selain itu, Komisi V juga meminta kedua kementerian menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI secara serius. Menurut Huda, penguatan tata kelola kelembagaan dan pengawasan internal menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan akuntabel.

“Komisi V mewajibkan Kementerian Desa dan PDT serta Kementerian Transmigrasi untuk memperkuat pengawasan internal, tata kelola kelembagaan, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran agar berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Tak hanya itu, Komisi V juga mendorong percepatan penyelesaian seluruh rekomendasi BPK RI, termasuk penyelesaian administrasi, pemulihan kerugian negara, dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), serta penyampaian laporan perkembangan tindak lanjut secara berkala kepada DPR RI.

Dalam sektor pembangunan desa, Komisi V bersama pemerintah sepakat memperkuat fungsi pembinaan, pengawasan, pendampingan, dan evaluasi untuk memastikan pemanfaatan Dana Desa berjalan efektif, transparan, tepat sasaran, serta berorientasi pada penguatan ekonomi dan kemandirian desa.

Komisi V juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan integrasi program pembangunan desa melalui penguatan peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), BUMDes, BUMDesMa, dan UMKM desa agar program berjalan lebih terarah, saling mendukung, dan mampu menciptakan ekosistem ekonomi desa yang produktif dan berdaya saing.

 

Di bidang transmigrasi, Komisi V DPR RI meminta peningkatan sinergi dalam pelaksanaan program prioritas nasional melalui berbagai skema transmigrasi, seperti Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusa, dan Trans Gotong Royong guna mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran secara berkelanjutan.

 

Pada kesempatan tersebut, Komisi V juga menyetujui perubahan pagu anggaran Tahun 2026. Pagu efektif Kementerian Desa dan PDT menjadi Rp2,05 triliun setelah penajaman anggaran sebesar Rp451,6 miliar. Sedangkan pagu efektif Kementerian Transmigrasi menjadi Rp1,23 triliun setelah penajaman anggaran sebesar Rp663,2 miliar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Dukungan DPR untuk Program Prabowo demi Kesejahteraan Rakyat

Penulis
Reta
-

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan selalu mendukung program Pemerintah selama dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan Puan di hadapan Presiden Prabowo Subianto yang hadir ke DPR untuk menyampaikan langsung rancang bangun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.

Adapun Presiden Prabowo beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam Rapat Paripurna DPR hari ini. Agenda Rapat Paripurna adalah penyampaian kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) Rancangan APBN (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo.

Rapat Paripurna DPR RI yang ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dipimpin oleh Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Saat memimpin Rapat Paripurna, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati.

Sebelum Prabowo menyampaikan pidato tentang KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027, Puan memberikan pengantar singkat. “Kehadiran Bapak Presiden dalam menyampaikan KEM PPKF Tahun 2027 menjadi momentum yang penting dan strategis untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN  2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Puan.

Puan pun menyatakan DPR akan melakukan evaluasi dan kolaborasi dalam pembahasan rancang bangun APBN Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan Prabowo kepada DPR. “Tentu apa yang sudah dibuat dan direncanakan Pemerintah pada saat ini nantinya pada tanggal 4 Juni, semua fraksi di DPR akan menyampaikan pendapatnya masing-masing,” jelasnya.

“Sehingga kita dapat evaluasi, apakah kemudian program tersebut bisa kita lakukan pada tahun ini, atau tahun depan sehingga terjadi kolaborasi yang baik dalam mencapai semua program-program yang kita harapkan untuk bisa mencapai kesejahteraan rakyat sebaik-baiknya,” tambah Puan.

Puan juga menekankan pentingnya sinergi antara DPR dan Pemerintah dalam pembahasan RAPBN 2027. “Dan apapun yang akan kita laksanakan, saya yakini sinergi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif yang selama ini sudah berjalan dengan sangat baik,” sebutnya.

Puan kemudian menyinggung tentang pentingnya kerja sama antara DPR dan Pemerintah dalam menyusun RAPBN 2027. “Seperti harapan yang selalu disampaikan Bapak Presiden bahwa gotong royong dan kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara adalah semata-mata untuk kesejahteraan rakyat, serta untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” lanjut Puan.

Setelah penyampaian KEM PPKF RAPBN 2027, DPR akan melakukan pembahasan bersama Pemerintah. Puan mengatakan di momen ini nantinya juga akan ada evaluasi dari program-program Pemerintah sebelumnya sehingga ke depan pencapaian program akan lebih baik.

“Kita berharap bahwa semua program dan pencapaian yang sudah dilakukan tahun 2026 bisa diperbaiki, dievaluasi, dan rencana 2027 tentu akan lebih baik, terencana sehingga program-programnya dapat terserap dengan baik dan lancar,” ucapnya.

“Dan kami di DPR akan terus mendukung semua program yang direncanakan oleh Pemerintah, selama program itu adalah semata-mata dilakukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, untuk Indonesia selalu bersatu, demi Merah Putih,” tegas Puan.

Menurut mantan Menko PMK tersebut, isi dari KEM PPKF selalu menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, kata Puan, KEM PPKF merupakan rancang bangun APBN untuk rakyat dapat merasakan manfaat dari pembangunan nasional. “Sehingga kehidupan rakyat semakin mudah dan sejahtera. Terutama di situasi global yang tidak menentu saat ini,” tutur cucu Bung Karno itu.

Di sisi lain, Puan menyatakan kehadiran Presiden Prabowo langsung untuk menyampaikan KEM PPKF Tahun 2027 menjadi momen yang spesial. Sebagai informasi, penyampaian langsung kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal oleh Presiden di dalam rapat paripurna DPR ini merupakan yang perdana.

Biasanya, pembacaan KEM PPKF disampaikan Menteri Keuangan atas nama presiden dalam Rapat Paripurna DPR. Presiden baru hadir langsung dalam Sidang Tahunan MPR/DPR RI sebelum peringatan 17 Agustus usai pembahasan RAPBN selesai dilakukan DPR bersama perwakilan Pemerintah.

“Kehadiran Bapak Presiden dalam menyampaikan KEM PPKF Tahun 2027 menjadi momentum yang penting dan strategis untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN  2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Puan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...254255256...4,867Halaman 255 dari 4,867