Beranda blog Halaman 254

Komisi IX DPR Soroti Penanganan TB dan HIV/AIDS di Surabaya, Skrining Dua Arah Jadi Fokus

Penulis
Reta
-

Komisi IX DPR RI melakukan pengawasan terhadap penanganan tuberkulosis (TB) dan HIV/AIDS di Kota Surabaya, Jawa Timur. Komisi ini menyoroti pentingnya integrasi layanan kedua penyakit tersebut di tengah masih adanya tantangan penemuan kasus TB serta tingginya mobilitas pasien HIV lintas daerah.

“Tuberkulosis dan HIV/AIDS masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan kesehatan nasional. Keduanya bukan hanya persoalan medis, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor sosial, ekonomi, stigma, diskriminasi, kepatuhan pengobatan, serta kondisi kesehatan jiwa pasien,” ujar Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/5/2026).

Ia menjelaskan, Indonesia telah menetapkan komitmen eliminasi TBC pada 2030 dengan target menurunkan insiden TB menjadi 65 per 100 ribu penduduk dan angka kematian akibat TB menjadi enam orang per 100 ribu penduduk. Di sisi lain, penanggulangan HIV/AIDS juga diarahkan pada target eliminasi HIV dan infeksi menular seksual (IMS) tahun 2030 melalui pendekatan 95-95-95.

Dalam pengawasan kali ini, Komisi IX menilai Surabaya memiliki posisi strategis sebagai kota metropolitan terbesar di Jawa Timur dengan mobilitas penduduk tinggi, aktivitas ekonomi padat, serta akses layanan kesehatan yang relatif lengkap. Kondisi tersebut menjadikan Surabaya sebagai salah satu wilayah penting untuk melihat efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan TB dan HIV di kawasan perkotaan.

Komisi IX juga menyoroti masih adanya tantangan dalam penanganan TBC di Surabaya, khususnya pada aspek penemuan kasus dan pencegahan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Surabaya, capaian program TBC pada 2025 menunjukkan penemuan kasus aktif telah mencapai 68,87 persen, sementara investigasi kontak berada pada angka 83,63 persen. Adapun cakupan terapi pencegahan TBC masih relatif rendah, yakni 26,64 persen.

“Data ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam penemuan kasus, investigasi kontak, serta percepatan akses diagnosis dan pengobatan,” ujar politisi Fraksi Partai NasDem itu memimpin jalannya rapat yang dihadiri oleh pemerintah Kota Surabaya dan jajaran serta perwakilan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Dalam rapat tersebut, Komisi IX juga menerima pemutakhiran data penanganan TBC di Surabaya sepanjang 2026. Data terkini Dinas Kesehatan Kota Surabaya mencatat estimasi kasus TBC tahun 2026 mencapai 11.412 kasus, dengan estimasi suspek sebanyak 61.624 kasus.

Namun, hingga periode Januari–April 2026, capaian penemuan suspek menyentuh 31.591 kasus atau sekitar 51,26 persen dari target estimasi. Sementara itu, penemuan kasus TBC sensitif obat tercatat mencapai 2.913 kasus atau 26,30 persen dari estimasi 11.077 kasus. Pada kategori TBC resistan obat, dari estimasi 335 kasus, baru ditemukan 84 kasus atau sekitar 25,07 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya penguatan penemuan kasus aktif, investigasi kontak, serta percepatan akses layanan diagnosis dan pengobatan, terutama bagi kelompok berisiko tinggi.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Surabaya mencatat sebanyak 985 kasus HIV/AIDS ditangani selama Januari hingga Oktober 2025, dengan lebih dari separuh pasien berasal dari luar Surabaya. Kondisi ini menunjukkan peran Surabaya sebagai pusat layanan rujukan dan akses pemeriksaan HIV bagi masyarakat lintas wilayah.

Dalam konteks penanganan TB-HIV, Komisi IX menekankan pentingnya penguatan kolaborasi layanan melalui skrining dua arah guna menekan risiko komplikasi dan kematian akibat koinfeksi. “Pasien TBC perlu mengetahui status HIV-nya, dan pasien HIV juga perlu menjalani skrining TBC. Skrining dua arah ini penting karena koinfeksi TB-HIV dapat meningkatkan risiko kesakitan dan kematian, serta membutuhkan tata laksana yang lebih kompleks,” tegas Felly.

Karena itu, Komisi IX memastikan pengawasan terhadap penanganan TB dan HIV tidak hanya berfokus pada layanan klinis, tetapi juga pada penguatan penemuan kasus aktif, investigasi kontak, skrining kelompok risiko tinggi, serta kolaborasi layanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemkomdigi Tegaskan Komitmen Lindungi UMKM Lokal di Ekosistem Digital

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya untuk mendukung perlindungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Pemerintah memastikan platform digital dan marketplace tidak dapat menerapkan kebijakan yang berpotensi memberatkan pelaku UMKM secara sepihak.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, saat menerima audiensi Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, beserta jajaran Kementerian UMKM di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurut Meutya, Kemkomdigi siap berkolaborasi dengan Kementerian UMKM untuk memastikan ekosistem digital nasional berkembang secara sehat, adil, dan memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM lokal untuk tumbuh dan bersaing.

“Kami mendukung penuh upaya Kementerian UMKM untuk melindungi pelaku UMKM. Platform digital harus berjalan adil dan tidak boleh membebani usaha kecil-menengah serta masyarakat secara sepihak. Pemerintah hadir sebagai pelindung agar UMKM lokal bisa tumbuh dengan tenang dan berkembang secara berkelanjutan,” tegas Meutya Hafid saat menerima audiensi Menteri UMKM Maman Abdurrahman beserta jajaran Kementerian UMKM di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (21/05/2026).

Meutya Hafid menambahkan bahwa Kemkomdigi siap mendukung pengaturan dan kebijakan yang berkeadilan bagi UMKM sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat ini, regulasi terkait masih dalam proses menuju pengesahan resmi.

“Melalui dukungan ini, pemerintah berharap dapat menjaga pertumbuhan ekosistem digital nasional yang sehat sekaligus memperkuat daya saing UMKM Indonesia di tengah persaingan ekonomi digital yang semakin ketat,” ujarnya.

Pemerintah menekankan bahwa setiap penyesuaian biaya layanan oleh platform marketplace harus dilakukan secara transparan dan memberikan kepastian usaha bagi para pelaku UMKM.

Pendekatan awal akan bersifat persuasif, namun langkah tegas akan diambil jika pelanggaran terhadap semangat perlindungan UMKM terus berlanjut.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyambut baik dukungan Kemkomdigi. Ia menegaskan pemerintah akan terus berada di garis depan membela kepentingan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

“Dengan kolaborasi yang solid ini, kami pastikan UMKM lokal tidak lagi dibebani secara tidak adil. Ekosistem digital harus melindungi dan memberdayakan usaha kecil agar Indonesia semakin kuat di era ekonomi digital,” tegas Maman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Anggota DPR Apresiasi Polda Sumut Bongkar Prostitusi Online Libatkan Anak di Bawah Umur

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi III DPR RI, Widya Pratiwi, memberikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara dan Polrestabes Medan atas keberhasilan mengungkap sindikat prostitusi online. Sindikat itu diketahui telah melibatkan anak di bawah umur melalui aplikasi digital.

Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam melindungi anak-anak dari ancaman eksploitasi seksual yang kini semakin masif memanfaatkan platform digital. “Ini menunjukkan keseriusan aparat dalam melindungi anak dari kejahatan eksploitasi seksual berbasis digital,” tegasnya saat kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Sumatera Utara, Kamis (21/5/2026).

Meski demikian, Komisi III meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas di balik praktik tersebut. Widya menekankan pentingnya pengusutan terhadap pihak-pihak yang diduga memfasilitasi praktik prostitusi online melalui platform digital maupun ruang siber lainnya.

“Penelusuran terhadap jaringan yang lebih besar, termasuk pihak yang memfasilitasi praktik prostitusi online melalui platform digital, harus dilakukan secara serius,” ujarnya.

Ia juga mendorong penguatan pengawasan ruang siber serta edukasi kepada masyarakat agar kasus serupa tidak terus berulang. Menurutnya, perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Pengawasan ruang digital dan edukasi masyarakat harus diperkuat. Perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab bersama,” kata Widya.

dalam kesempatan yang sama, Widya turut menyoroti tantangan implementasi KUHP dan KUHAP baru dalam sistem penegakan hukum di daerah, khususnya di Sumatera Utara. Menurutnya, penerapan KUHP dan KUHAP yang mulai berlaku di seluruh Indonesia menuntut kesiapan aparat penegak hukum dalam menerjemahkan norma-norma baru ke dalam praktik penanganan perkara sehari-hari.

“Institusi kepolisian dan kejaksaan sebagai bagian penting dalam sistem peradilan pidana dihadapkan pada kebutuhan untuk menerjemahkan norma-norma baru ke dalam praktik penanganan perkara di lapangan,” ujarnya.

Ia menilai Sumatera Utara memiliki tantangan tersendiri dalam implementasi regulasi tersebut karena tingginya mobilitas masyarakat dan kompleksitas perkara hukum yang terus berkembang. “Sebagai wilayah dengan tingkat mobilitas tinggi dan ragam perkara yang kompleks, implementasi KUHP dan KUHAP di Sumatera Utara membutuhkan perhatian khusus,” kata Widya.

Komisi III DPR RI, lanjutnya, akan terus memantau implementasi KUHP dan KUHAP di daerah serta mendukung langkah aparat penegak hukum dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan baru yang berkembang di era digital.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Eko Hendro Purnomo Ingatkan UMKM Harus Jadi Prioritas dalam Pariwisata DIY

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan bahwa pesatnya pembangunan infrastruktur pariwisata berskala besar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak boleh mengesampingkan keberadaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Keterlibatan sektor ekonomi rakyat wajib menjadi bagian inti dari pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.

 

Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY, pertumbuhan ekonomi daerah pada Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan tren positif sebesar 5,84 persen (year on year). Di tengah masifnya pergerakan arus logistik dan wisatawan, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan proteksi terhadap produk lokal menjadi tantangan tersendiri agar dampak ekonomi merata hingga ke lapisan bawah.

 

“Saya tidak mau pembangunan yang sudah begitu besar di Yogyakarta ini justru membuat UMKM-nya tertinggal di belakang. Kita harus mengajak mereka bicara dan menyiapkan ruang yang layak di setiap simpul transportasi maupun destinasi wisata,” tegas Eko saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Yogyakarta, Kamis (21/5/2026).

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan, Yogyakarta memiliki kekayaan kuliner dan kerajinan tradisional yang memiliki nilai jual sangat tinggi di pasar domestik maupun internasional. Kuliner khas seperti bakpia patok dan gudeg dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat identitas pariwisata nasional.

 

“Banyak sekali makanan tradisional kita yang luar biasa. Gudeg dan bakpia patok itu bisa go nasional bahkan tembus ke pasar internasional jika manajemen ekosistem dan promosinya dimaksimalkan bersama holding BUMN pariwisata,” tuturnya.

 

Dirimya pun menekankan perlunya sinergi konkret antara pemerintah daerah dan BUMN seperti InJourney untuk memberikan pendampingan, standarisasi mutu, hingga kemudahan akses pasar digital bagi para pelaku industri kreatif dan desa wisata di DIY. “Komisi VI DPR RI akan memastikan bahwa setiap kebijakan investasi dan pengembangan konektivitas pariwisata yang dibahas bersama mitra kerja di Jakarta nantinya tetap memprioritaskan ruang bagi produk-produk lokal agar ekonomi daerah semakin berdaya saing,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi VII DPR Soroti Pariwisata Berkelanjutan Saat Kunjungi Rumah Atsiri Karanganyar

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo menegaskan pentingnya pengembangan sektor pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Saraswati saat memimpin tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke kawasan Rumah Atsiri Indonesia di Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, arah pengembangan pariwisata tersebut sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal, penguatan hilirisasi industri nasional, pengembangan kewirausahaan dan UMKM, serta pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Ia menilai, Rumah Atsiri Indonesia menjadi contoh konkret integrasi antara sektor industri, pariwisata, edukasi, dan UMKM yang dikembangkan secara inovatif. Transformasi kawasan bekas pabrik menjadi destinasi wisata edukatif berbasis industri atsiri dinilai mampu menghadirkan kekuatan ekonomi baru yang berdaya saing tinggi, sekaligus mendukung agenda hilirisasi dan penguatan industri berbasis sumber daya domestik.

“Konsep industrial tourism, experiential tourism, dan wellness tourism yang dikembangkan di kawasan ini menunjukkan bahwa destinasi wisata saat ini harus mampu menghadirkan pengalaman, edukasi, keberlanjutan, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai nilai ekonomi,” ujar Saraswati.

Ia menambahkan, pendekatan tersebut sejalan dengan semangat pembangunan nasional yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan ekonomi. “Melalui kunjungan kerja ini, Komisi VII DPR RI ingin memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait model pengembangan destinasi berbasis industri dan hilirisasi produk lokal, termasuk integrasi antara kegiatan produksi, riset, edukasi, dan wisata yang dapat berjalan secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Saraswati, Komisi VII DPR RI juga ingin menyerap berbagai aspirasi terkait tantangan dan kebutuhan dukungan kebijakan, mulai dari aspek regulasi, infrastruktur, pembinaan UMKM, promosi, hingga pengembangan industri atsiri nasional.

“Kami berharap, hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan masukan strategis bagi Komisi VII DPR RI dalam merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat sektor pariwisata nasional berbasis inovasi, keberlanjutan, serta sinergi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PANRB Perkuat Transformasi Digital melalui Kerja Sama Strategis dengan Korea Selatan

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memperkuat agenda transformasi digital pemerintahan melalui kerja sama strategis dengan Republik Korea Selatan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan pemerintahan digital yang dilakukan di Seoul, Korea Selatan, Jumat (22/5/2026).

MoU tersebut ditandatangani oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, bersama Minister of Interior and Safety Republik Korea, Yun Hojung. Kesepakatan ini menjadi landasan kerja sama kedua negara dalam mengembangkan pemanfaatan AI untuk mendukung tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menteri PANRB, Rini Widyantini menegaskan bahwa kerja sama tersebut sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan percepatan transformasi digital yang tengah dijalankan pemerintah Indonesia. Melalui kolaborasi ini, Kementerian PANRB akan memperkuat berbagai program prioritas yang berorientasi pada peningkatan efektivitas birokrasi serta kemudahan layanan bagi masyarakat.

“Kerja sama ini pada akhirnya bermuara pada layanan publik yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih dekat dengan rakyat,” ungkap Rini. Kerja sama ini sangat relevan dengan agenda reformasi birokrasi yang sedang Kementerian PANRB kerjakan di Indonesia.

Penguatan Infrastruktur Publik Digital, Identitas Kependudukan Digital (IKD), interoperabilitas antar-instansi, dan portal layanan INAku akan dipercepat melalui pertukaran praktik baik dengan Korea Selatan. Negeri Ginseng ini dikenal sebagai salah satu negara dengan ekosistem pemerintahan digital terbaik di dunia.

Rini menyampaikan bahwa Korea Selatan telah menjadi mitra Indonesia selama lebih dari dua dekade. Beberapa kerja sama yang telah dilakukan adalah Digital Government Cooperation Centre, asistensi teknis dari National Information Society Agency, serta berbagai inisiatif yang didukung Korea International Cooperation Agency (KOICA).

Lebih luas, MoU ini mendukung proses aksesi Indonesia ke The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Indonesia memandang aksesi ini bukan sekadar prosedur, melainkan kesempatan strategis untuk memperkuat kualitas tata kelola, menaikkan standar kelembagaan, dan mempercepat reformasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Rini menyampaikan apresiasinya kepada MOIS, serta berbagai pihak yang telah berkolaborasi mewujudkan kemitraan dua negara ini. “Kami berkomitmen menerjemahkan Nota Kesepahaman ini menjadi hasil yang konkret dan berdampak nyata, bukan sekadar dokumen di atas kertas,” tegas Rini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensetneg Perkuat Edukasi Kebangsaan Generasi Muda Melalui Program “Istana untuk Anak Sekolah”

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg RI) terus memperkuat perannya dalam membangun kedekatan antara pemerintah dan masyarakat melalui program edukasi publik “Istana untuk Anak Sekolah”. Pada Kamis (21/5/2026), Kemensetneg menerima kunjungan 250 pelajar SMK PGRI 1 Jakarta untuk mengenal lebih dekat lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta sekaligus memahami tugas dan fungsi Kemensetneg dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Hoegeng, Gedung Sekretariat Kabinet Kemensetneg tersebut menjadi bagian dari upaya Kemensetneg meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai sistem pemerintahan, wawasan kebangsaan, serta peran strategis lembaga negara dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menjalankan roda pemerintahan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan bahwa generasi muda merupakan aset penting bangsa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan masa depan.

Menurut Eddy, bonus demografi yang dimiliki Indonesia menjadi peluang besar untuk mendorong kemajuan nasional. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan kesiapan generasi muda dalam menghadapi perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta tantangan global yang semakin kompleks.

“Generasi muda harus mampu memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif, terus belajar, dan memiliki semangat untuk berkontribusi bagi bangsa. Di tengah berbagai tantangan global, kalian adalah pemimpin masa depan Indonesia,” ujar Eddy.

Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei, Eddy berharap kegiatan ini dapat menjadi motivasi bagi para pelajar untuk terus mengembangkan kapasitas diri, memperkuat wawasan kebangsaan, dan mempersiapkan diri menjadi generasi penerus yang siap menghadapi tantangan masa depan.

“Karena itu, momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat penting bagi generasi muda untuk terus meningkatkan kemampuan berpikir kritis, adaptif, dan bijak dalam memanfaatkan teknologi,” pungkas Eddy.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Pranata Humas Ahli Madya Faisal Fahmi mengenai tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara dalam memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kebijakan di bidang kesekretariatan negara, serta dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Usai menerima pembekalan materi, agenda kegiatan diteruskan dengan mengajak para pelajar SMK PGRI 1 Jakarta untuk mengelilingi kawasan Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam tur tersebut, mereka berkesempatan melihat langsung bangunan bersejarah seperti Wisma Negara, Istana Merdeka, Istana Negara, hingga Kantor Presiden, serta berkenalan dengan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Riyan Rangga Hidayat, Guru Sejarah SMK PGRI 1 Jakarta, mengungkapkan bahwa kunjungan ini menjadi media pembelajaran visual yang sangat efektif untuk memperkuat rasa nasionalisme siswa. Pengalaman mengamati langsung foto pahlawan, serta ruangan tempat ditetapkannya berbagai kebijakan krusial negara diyakini mampu membangkitkan pemahaman bernegara yang lebih mendalam.

“Kami berharap melalui kegiatan ini tingkat nasionalisme anak-anak semakin meningkat, serta mereka dapat lebih memahami bagaimana Indonesia bernegara dan melaksanakan pemerintahan. Sebagai pengajar sejarah, saya pribadi sangat terkesan karena tur ini memperlihatkan tempat-tempat otentik terjadinya peristiwa penting negara kita,” ujar Riyan.

Pengalaman tersebut turut dirasakan oleh Rafiq Ahmad Mahardika, siswa Kelas XI Jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB) SMK PGRI 1 Jakarta. Baginya, kesempatan melihat langsung area kerja kepresidenan tidak hanya menjawab rasa penasaran yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui televisi maupun media sosial, tetapi juga memberikan perspektif baru yang relevan dengan bidang keahliannya di sekolah.

“Kunjungan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk mengenal lebih dekat lingkungan kerja Presiden, Wakil Presiden, beserta para Menteri. Selain memperluas wawasan melalui koleksi seni dan lukisan kepresidenan, saya juga bisa melihat langsung tata letak fasilitas perkantoran modern di lingkungan Istana yang sangat relevan dengan jurusan manajemen perkantoran yang saya tekuni,” ungkap Rafiq.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1.100 Atlet Pelajar Ramaikan Pembukaan Popkot Medan 2026

Penulis
Reta
-
Semangat dan antusiasme ribuan atlet muda mewarnai pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Kota (Popkot) Medan Tahun 2026 di Lapangan Balai Desa Helvetia, Kamis (21/5/26). Sebanyak 1.100 atlet pelajar dari berbagai sekolah di Kota Medan resmi ambil bagian dalam ajang olahraga tahunan tersebut.
Pembukaan Popkot dilakukan langsung oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas yang hadir penuh semangat di tengah para atlet, pelatih, guru olahraga, hingga pengurus cabang olahraga termasuk Ketua KONI Medan Aswindy dan Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Laksamana Putra Siregar. Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan bahwa Popkot bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi wadah penting untuk melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi sejak usia dini.
“Hari ini mudah-mudahan Popkot terus bisa membangun calon-calon bibit atlet baru yang ada di Kota Medan, dari dini sekali hingga nanti dewasa,” kata Rico Waas.
Suasana pembukaan berlangsung meriah ketika Rico Waas berinteraksi langsung dengan para atlet pelajar. Dengan gaya santai dan penuh canda, ia menanyakan siapa yang bercita-cita menjadi atlet dan pemenang di masa depan. Sorakan para pelajar pun bergemuruh memenuhi lapangan.
Menurut Rico Waas, menjadi juara bukanlah sesuatu yang instan. Dibutuhkan proses panjang, kedisiplinan, konsistensi latihan, dan mental yang kuat agar mampu mencapai prestasi tertinggi.
“Menjadi pemenang tentu harapan kita semuanya. Bisa naik podium, membanggakan keluarga dan diri sendiri. Tapi itu semua dimulai dari proses sejak dini, keseriusan, keteguhan, rutinitas yang baik, dan kedisiplinan,” ujar Rico Waas.
Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga mengingatkan para atlet muda untuk terus berada di jalur positif dan menjauhi berbagai pengaruh buruk yang dapat merusak masa depan generasi muda.
“Jagalah talenta yang kalian miliki. Tetap berada di jalur positif dalam olahraga, jauhi narkoba, judi online, dan hal-hal berbahaya lainnya. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang sukses di masa mendatang,” jelas Rico Waas.
Momen pembukaan semakin hidup saat Rico Waas memanggil sejumlah atlet muda ke atas panggung, di antaranya Adrian Nicolas , atlet judo pelajar SMA Negeri 11 Medan yang telah mengantongi sabuk hitam setelah lima tahun berlatih. Rico juga mengajak Rayan Arutala, atlet panjat tebing berusia enam tahun, serta Cut Nadin Fitriani, karate dari SMP Negeri 14 Medan, untuk berbincang dan mengikuti kuis ringan berhadiah.
Gelak tawa dan tepuk tangan berkali-kali pecah ketika Rico melontarkan pertanyaan jenaka kepada para atlet muda tersebut. Namun di balik suasana santai itu, Rico mengaku bangga melihat potensi besar yang dimiliki anak-anak Kota Medan.
“Ada banyak keunikan dari anak-anak kita semuanya. Talenta mereka luar biasa dan harus terus dijaga,” ucap Rico Waas.
Sementara itu, Kadispora Kota Medan, T. Chairuniza, dalam laporannya menyampaikan bahwa Popkot Medan 2026 ini diikuti 1.100 atlet pelajar dengan mempertandingkan 12 cabang olahraga, yakni bulu tangkis, catur, gulat, judo, karate, panjat tebing, pencak silat, renang, taekwondo, tenis lapangan, tenis meja, dan tinju.
Ajang yang berlangsung pada 21 hingga 26 Mei 2026 itu memperebutkan total 320 medali, terdiri dari 92 emas, 91 perak, dan 137 perunggu. Seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026.
Selanjutnya pembukaan Popkot Medan 2026 ditandai dengan pelepasan balon ke udara yang dilakukan oleh Wali Kota Medan Rico Waas didampingi Kadispora dan atlet pelajar.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Senator Lia Istifhama Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dan Optimisme di Hari Kebangkitan Nasional 2026

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2026 menjadi ajang refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat semangat persatuan, optimisme, dan kerja nyata dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan. Hal tersebut disampaikan Senator Jawa Timur, Lia Istifhama, dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei 2026.

Anggota Komite III DPD RI tersebut mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Jawa Timur, untuk menjadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum memperkuat komitmen dalam membangun bangsa melalui kontribusi nyata di berbagai bidang kehidupan.

Menurut Lia, peringatan Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan pengingat akan pentingnya menjaga semangat perjuangan yang diwariskan para pendiri bangsa. Semangat tersebut, kata dia, perlu terus dihidupkan dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari tantangan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, hingga perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.

“Kebangkitan adalah tentang harapan dan perjuangan. Mari bersama membangun Indonesia yang lebih baik,” ungkap Lia yang berkantor resmi di Surabaya.

Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menilai semangat kebangkitan harus diwujudkan melalui sikap optimistis, gotong royong, solidaritas sosial, serta kepedulian terhadap kemajuan bangsa. Nilai-nilai tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga keutuhan negara sekaligus mempercepat pembangunan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Lia juga menyoroti peran strategis generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Menurutnya, anak muda Indonesia memiliki peluang besar untuk membawa bangsa menuju kemajuan melalui kreativitas, inovasi, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dan digitalisasi harus diimbangi dengan penguatan karakter, moral, serta nilai-nilai kebangsaan agar kemajuan yang dicapai tetap berlandaskan pada identitas nasional.

“Generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah masa depan Indonesia. Karena itu, kemampuan berinovasi harus berjalan seiring dengan penguatan karakter dan kecintaan terhadap bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut, keponakan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, tersebut menegaskan bahwa kebangkitan bangsa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Lia, masyarakat dapat berkontribusi melalui berbagai langkah sederhana namun berdampak besar, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat ekonomi kerakyatan, menjaga lingkungan, serta merawat persatuan dan kerukunan sosial di tengah keberagaman.

Ia berharap momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026 mampu menjadi pemantik semangat baru bagi masyarakat untuk terus berkarya, saling mendukung, dan memperkuat rasa kebangsaan.

“Dengan persatuan dan semangat kebangkitan yang terus dijaga, saya yakin Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan global serta mewujudkan masa depan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” kata Lia.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, lanjutnya, harus menjadi pengingat bahwa perjuangan para pendahulu bangsa perlu diteruskan melalui kontribusi positif dari setiap warga negara. Dengan semangat kebersamaan, optimisme, dan gotong royong, Indonesia diyakini mampu melangkah lebih kuat menuju masa depan yang lebih baik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Pastikan Layanan Peringatan Dini Tetap Optimal Meski Ada Efisiensi Anggaran 2026

Penulis
Reta
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 hingga Mei 2026 serta perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2025 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI.

Dalam paparannya, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa pelaksanaan anggaran BMKG tahun 2026 tetap berjalan sesuai target meskipun terdapat penyesuaian dan efisiensi anggaran pemerintah. Hingga pertengahan Mei 2026, realisasi keuangan dan fisik BMKG tercatat melampaui target yang telah ditetapkan.

“BMKG berkomitmen memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada kualitas layanan utama kepada masyarakat. Layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta sistem peringatan dini bencana tetap beroperasi 24 jam tanpa penurunan standar,” ujarnya.

Menurut Faisal, alokasi anggaran BMKG tetap difokuskan pada penguatan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, pembangunan infrastruktur observasi nasional, pemeliharaan alat operasional utama, serta dukungan manajemen organisasi.

Pada aspek kinerja, BMKG juga melaporkan sejumlah indikator utama menunjukkan capaian positif. Tingkat akurasi informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika berhasil melampaui target, disertai peningkatan indeks kepuasan masyarakat dan penguatan literasi kebencanaan melalui program Sekolah Lapang Cuaca dan Sekolah Lapang Gempabumi di berbagai wilayah Indonesia.

“Capaian indikator kinerja ini menunjukkan bahwa penguatan layanan publik tetap menjadi prioritas utama BMKG, termasuk peningkatan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana hidrometeorologi dan geofisika,” jelasnya.

Selain evaluasi pelaksanaan anggaran, BMKG juga melaporkan perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari jasa meteorologi penerbangan, jasa maritim, dan operasi modifikasi cuaca. BMKG menegaskan bahwa layanan informasi publik, seperti peringatan dini cuaca ekstrem, gempa bumi, tsunami, dan kekeringan tetap diberikan secara gratis kepada masyarakat.

Dalam bidang penguatan infrastruktur, BMKG terus melaksanakan pembangunan sistem observasi nasional melalui pengadaan radar cuaca, penguatan sistem monitoring meteorologi, pembangunan infrastruktur pemantauan gas rumah kaca, serta pengembangan alat operasional pendukung lainnya.

BMKG juga melaporkan sejumlah program strategis yang tengah berjalan, di antaranya pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di beberapa wilayah prioritas, penguatan kerja sama data meteorologi dan oseanografi, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menghadapi potensi El Niño pada semester II tahun 2026.

“Antisipasi dini terhadap El Niño terus kami lakukan melalui koordinasi lintas sektor untuk meminimalkan dampak terhadap sumber daya air, ketahanan pangan, dan peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan,” tambah Faisal.

Lebih lanjut, Faisal juga menyampaikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Tahun 2025. Saat ini, sebagian besar rekomendasi telah ditindaklanjuti, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku. Ia juga menjelaskan bahwa secara kumulatif, progres tindak lanjut tersebut menunjukkan komitmen BMKG dalam memperkuat tata kelola keuangan, administrasi, dan pengelolaan aset negara.

“Kami terus mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi BPK melalui penguatan pengawasan internal, penyusunan rencana aksi yang terukur, serta evaluasi menyeluruh agar temuan serupa tidak terulang di masa mendatang,” tegasnya.

BMKG juga menyampaikan keberhasilannya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh tahun berturut-turut sebagai bentuk konsistensi penguatan tata kelola organisasi.

Melalui berbagai langkah strategis tersebut, BMKG menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika guna mendukung keselamatan masyarakat serta pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...253254255...4,867Halaman 254 dari 4,867