Beranda blog Halaman 256

Wamenhan RI Resmikan Presidential Future Leaders Program BUMN 2026 di Serpong

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto secara resmi membuka Presidential Future Leaders Program (PFLP) Pegawai BUMN Batch 1 Tahun Anggaran 2026 di Kodiklat TNI, Serpong, Banten, Rabu (20/5/2026).

Pembukaan program yang bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam mempersiapkan generasi muda BUMN sebagai calon pemimpin masa depan yang unggul, berkarakter, dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Pembukaan ditandai dengan pernyataan resmi Wamenhan RI serta penyematan tanda peserta latihan secara simbolis kepada perwakilan peserta.

Dalam amanatnya, Wamenhan RI menegaskan bahwa perkembangan geopolitik global, kemajuan teknologi, serta tantangan keamanan multidimensi menuntut Indonesia untuk terus memperkuat kualitas sumber daya manusia nasional. Menurut Wamenhan, menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk generasi muda yang memiliki integritas, disiplin, nasionalisme, dan kapasitas kepemimpinan. Melalui program PFLP yang diikuti 400 peserta terbaik hasil seleksi ketat dari ribuan pelamar, pemerintah berkomitmen membentuk karakter pemimpin yang Tanggon, Tanggap, dan Trengginas sebagai fondasi kepemimpinan masa depan BUMN.

Dalam sesi doorstop bersama media, Wamenhan RI menjelaskan bahwa program PFLP dirancang untuk mendukung visi Presiden RI dalam menciptakan tata kelola BUMN yang baik melalui penguatan SDM yang memiliki best heart and best mind. Program pendidikan selama sembilan bulan tersebut terbagi dalam tiga tahapan, yakni pembentukan karakter dan disiplin di Kodiklat TNI selama tiga bulan, penguatan kapasitas manajerial dan pengambilan keputusan di Danantara Corporate University selama empat bulan, serta magang selama dua bulan di kementerian, lembaga, maupun lingkungan BUMN.

Usai upacara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penampilan yel-yel dari para peserta PFLP BUMN Batch 1 yang berlangsung penuh semangat dan menunjukkan soliditas antarpeserta.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Utusan Khusus Presiden untuk Danantara yaitu Glenny Kairupan, Musa Bangun, Zacky Anwar, dan Mazni Harun, Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata, Kabacadnas Kemhan Letjen TNI Gabriel Lema, Dankodiklat TNI Letjen TNI Mohamad Naudi Nurdika, serta sejumlah pejabat tinggi dari Kemhan, TNI, Kemen Dikti Saintek, Kemen PANRB, Kemenhub, LAN, dan jajaran Direktur Utama BUMN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos Lelang Emas dan Mutiara Senilai Rp10 Miliar, Hasilnya untuk Bantu Warga Miskin

Penulis
Reta
-
Kementerian Sosial akan melelang logam mulia serta perhiasan emas dan mutiara yang ditaksir senilai Rp10 miliar lebih. Barang-barang ini merupakan hadiah tidak tertebak (HTT) dan hadiah tidak diambil pemenangnya (HTDP) yang kemudian, sesuai aturan, diserahkan ke Kemensos.
“HTT itu hadiah tidak tertebak. Jadi hadiahnya sudah ada, tapi tidak ada yang mengambil. Ada juga HTDP, hadiah tidak diambil pemenangnya. Kalau HTDP itu pemenangnya sudah ada, tapi tidak diambil,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pada konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Adapun barang yang dilelang merupakan barang hasil Undian Gratis Berhadiah (UGB) sejak tahun 2008, terdiri dari:
* logam mulia sebanyak 738 keping dengan total berat 3.230 gram;
* perhiasan emas sebanyak 832 keping dengan total berat 2.967 gram; dan
* perhiasan mutiara sebanyak 756 pasang.
Total nilai limit lelang ditetapkan sebesar Rp10.176.929.000. Gus Ipul menyampaikan bahwa hasil lelang nantinya akan digunakan untuk membantu keluarga yang membutuhkan dukungan sosial maupun ekonomi. Mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni hingga dukungan pemberdayaan ekonomi.
“Nanti hasilnya sepenuhnya membantu keluarga-keluarga yang memang secara nyata membutuhkan bantuan, baik itu untuk pembangunan rumah supaya lebih layak huni atau bantuan-bantuan usaha sebagai dukungan agar mereka bisa lebih mandiri secara ekonomi,” ungkapnya.
Pelaksanaan aanwijzing akan dilakukan pada Kamis, 21 Mei 2026 pukul 13.30 WIB hingga 15.00 WIB melalui Zoom Meeting. Sementara proses lelang berlangsung sejak 13 Mei 2026 hingga 25 Mei 2026 pukul 14.35 WIB sesuai waktu server.
Gus Ipul menegaskan bahwa lelang  terbuka untuk masyarakat umum dan diharapkan mendapat banyak peminat sehingga hasil lelang dapat semakin optimal membantu masyarakat.
“Ini terbuka, siapa pun yang ingin ikut silakan. Semakin banyak peminat tentu semakin bagus, lebih-lebih kalau nilainya juga meningkat terus. Niatnya juga membantu mereka yang membutuhkan,” tutupnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos Gus Ipul Tekankan Penguatan Tata Kelola Sekolah Rakyat Jelang Tahun Ajaran 2026/2027

Penulis
Reta
-
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan penguatan tata Kelola penyelenggaraan Sekolah Rakyat, mulai sarana prasarana, SDM, keuangan hingga pembelajaran disiplin menjelang dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama kepala Sekolah Rakyat secara daring di Ruang Rapat Mensos, Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).
“Pertemuan kita ini guna melakukan koordinasi, menyamakan persepsi tentang beberapa hal yang perlu untuk kita tindaklanjuti dalam hari-hari ke depan berkaitan dengan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahun 2026-2027,” kata Gus Ipul.
Rapat turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Tenaga Ahli Mensos (TAM) Andy Kurniawan dan Budi Prasetyo. Hadir pula Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Afrizon Tanjung, Kepala Biro Umum Salahuddin Yahya, Kabid Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Muji dan Kasubbag TU Direktorat RTS dan KPO Abdul Muhni Salam serta hadir secara daring ratusan Kepala Sekolah Rakyat, Wakil Kepala Sekolah bidang sarana prasarana, wali asrama, wali asuh, serta tenaga kependidikan.
Dalam arahannya, Gus Ipul meminta seluruh jajaran Sekolah Rakyat memperkuat tata kelola sarana dan prasarana yakni menjaga sarana dan prasaranan, kebersihan serta ketertiban.
“Bagaimana kita menjaga, merawat, memastikan bahwa yang sudah dibangun ini benar-benar bisa memotivasi dan memberikan semangat serta mendorong kita untuk bekerja lebih optimal. Semuanya harus rapi dan tertib maka penguatan kedisiplinan guru dan anak-anak bisa terus kita mulai rancang,” kata Gus Ipul.
Ia juga mendorong setiap sudut lahan di Sekolah Rakyat dapat dimanfaatkan secara produktif, mulai dari kebun sayur sederhana, peternakan hingga kebutuhan lain yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
Tata kelola Manajemen SDM harus proporsional dalam pembagian perannya. Menurut Gus Ipul, Sekolah berbasis boarding school yang berlangsung selama 24 jam, standar dan kedisiplinannya serta SOP harus optimal mulai dari kepala sekolah hingga Cleaning Servis.
“Bagaimana seluruh pengelolaan di sana itu SDM-nya itu, SDM yang siap lahir batin karena tukang kebun pun di sana menjadi kompas moral buat anak-anak,” jelas Gus Ipul.
Ia turut mengingatkan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Ke depan, Sekolah Rakyat akan menjadi satuan kerja tersendiri yang memiliki kewenangan mengelola anggaran secara mandiri.
“Kita akan berikan tanggung jawab besar kepada kepala sekolah dan jajarannya (agar) bisa mengelola uang sendiri. Jadi tidak terpusat lagi beli seragam, beli sepatu, beli ini (dan lainnya). Semua sudah didesentralisasi tapi dengan pengawasan yang baik,” ujarnya.
Pada aspek tata kelola pembelajaran, Gus Ipul menilai pengelolaan Sekolah Rakyat akan semakin kompleks karena tidak hanya mencakup kegiatan belajar mengajar, tetapi juga pembinaan siswa di asrama serta pengawasan selama 24 jam. Menurutnya, sistem boarding school menuntut pengawasan yang lebih menyeluruh agar proses pendidikan berjalan aman dan optimal.
“Kita akan melibatkan teknologi di sini, dimana dari Jakarta kita bisa melihat setiap sudut yang ada di sana dan sekali lagi para kepala sekolah, jika ada potensi penyimpangan seksual itu bisa kita mitigasi lebih cepat,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul meminta para kepala sekolah membangun keterlibatan dengan masyarakat sekitar dan pemerintah daerah agar Sekolah Rakyat dikenal serta tumbuh harmonis di tengah lingkungan masyarakat.
“Ajak warga sekitar mengenal Sekolah Rakyat, secara bergiliran undang, kelompok pemuda, kelompok perempuan, petani, dan orang tua siswa. Libatkan dalam acara Sekolah Rakyat,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Berantas Mafia Pangan, Harga Beras Dijaga Tetap Stabil

Penulis
Reta
-

Pemerintah memastikan akan menjaga stabilitas harga beras. Salah satunya dengan peningkatan pengawasan untuk menertibkan praktik-praktik anomali yang ditengarai menjadi bagian dari mafia pangan.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tengah membenahi berbagai penyimpangan di sektor pangan, termasuk dugaan praktik mafia pangan yang memengaruhi harga di tingkat konsumen.

Menurut Amran, penguatan pengawasan menjadi penting karena kondisi pasokan beras nasional saat ini berada dalam posisi aman. Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional periode Januari sampai Mei 2026 diproyeksikan mencapai 16,8 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi nasional pada periode yang sama sekitar 12,8 juta ton. Dengan demikian terdapat surplus hampir 4 juta ton.

“Bapak Presiden ini menata penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di republik ini, termasuk di pertanian. Kalau supply-nya banyak, (harusnya) harga turun. Nah itu kita sampaikan, ada mafia yang harus diberesin di republik ini. Dan buktinya ada, sudah tersangka. Inilah yang mau diberesin di Republik ini,” tegas Kepala Bapanas sekaligus Mentan Andi Amran Sulaiman di Jakarta (19/5/2026).

Salah satu langkah penertiban di sektor perberasan adalah dengan melakukan pemeriksaan yang intensif terhadap peredaran beras fortifikasi. Bapanas akan melaksanakan uji laboratorium untuk membuktikan klaim kandungan zat gizinya. Ini karena beras fortifikasi sendiri wajib memenuhi kandungan antara lain vitamin B1, asam folat, B12, zat besi, dan seng.

Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara stabilitas harga pangan dan kesejahteraan petani. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan pemerintah mempertahankan batas bawah harga Gabah Kering Panen (GKP) di level Rp 6.500 per kilogram agar petani tetap memperoleh keuntungan yang layak. Semangat kerja petani meningkat, produksi dalam negeri pun turut melesat.

“Ini petani lagi bahagia nih. Jangan diganggu, petani lagi bahagia. Mungkin GKP-nya rada tinggi (tapi) ini petani bahagia. Nah karena GKP tidak kita tahan batas atasnya. Tentu Rp 6.500 menjadi batas bawahnya,” kata Deputi Bapanas Ketut.

Dalam pantauan Bapanas, per 19 Mei 2026, rerata harga GKP tingkat petani secara nasional berada di Rp 6.947 per kg. Level harga ini telah meningkat 2,61 persen dari sebulan lalu dan meningkat 0,40 persen dari seminggu lalu. Sumatera Barat mencatatkan rerata harga GKP tertinggi dengan Rp 7.668 per kg, sedangkan daerah dengan GKP terendah di D.I. Yogyakarta di Rp 6.500 per kg.

“Kemudian mulai naik, nah ini memang kami akan gerakkan untuk menjaga, mengendalikan, tentu kami mengendalikan di harga beras. Ini karena kalau di GKP ini adalah kebahagiaan petani. Mereka berproduksi, ini harus kita berikan ruang juga,” ucap Ketut lagi.

Kendati demikian, adanya tren fluktuasi harga GKP di awal Mei ini merupakan pola musiman yang lazim terjadi setelah panen raya, bukan karena dampak potensi penurunan produksi beras bulanan.

Pola musiman yang berulang tersebut tergambarkan pada hasil Survei Harga Produsen Beras Tahun 2025 oleh BPS. Pada 2025, rerata harga GKP mulai mengalami peningkatan usai panen raya di Maret dan April yang kemudian memuncak pada Agustus.

Pada Mei 2025, BPS mencatat rerata harga GKP di Rp 6.828 per kg. Ini naik 1,73 persen dibandingkan April 2025 yang berada di Rp 6.712 per kg. Lalu mulai Juni 2025 harga gabah menjadi Rp 7.029 per kg dan mencapai Rp 7.399 per kg di Agustus 2025.

Meski demikian, tekanan inflasi beras pascapanen raya tetap relatif terkendali. Dilihat dari pergerakan tingkat inflasi beras secara bulanan usai panen raya Maret April 2025 masih terjaga baik. Pada Mei 2025 tercatat di 0,20 persen setelah pada April sempat deflasi 0,05 persen. Juni 2025 di 1,00 persen. Juli 2025 sempat naik ke 1,35 persen dan menurun tipis pada Agustus 2025 ke 0,73 persen.

Adapun data BPS menunjukkan perkembangan harga beras nasional hingga pekan kedua Mei 2026 masih relatif terkendali. Dari 355 kabupaten/kota yang dipantau, terdapat 111 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras. Namun hanya 58 kabupaten/kota yang rerata harga beras mediumnya melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bapanas dan Bulog Kebut Penyaluran Minyakita untuk Stabilkan Harga Minyak Goreng

Penulis
Reta
-

Pemerintah memastikan melalui implementasi program bantuan pangan turut andil mendukung stabilitas harga pangan, termasuk untuk minyak goreng. Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog berkomitmen untuk terus mendistribusikan bantuan pangan yang telah diperpanjang kembali hingga Juni mendatang.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan perpanjangan pelaksanaan program bantuan pangan hingga Juni dibutuhkan sebagai salah satu instrumen stabilisasi harga. Penderasan Minyakita ke pasaran juga diperlukan agar akses masyarakat semakin luas.

Sebagaimana diketahui, dalam paket bantuan pangan, termasuk pula penyaluran minyak goreng Minyakita yang disalurkan ke masyarakat berpenghasilan rendah. Minyakita sendiri bukan merupakan program subdisi pemerintah, melainkan kontribusi produsen minyak sawit dalam negeri untuk memenuhi pasar domestik terlebih dahulu agar mendapatkan izin ekspor.

“Dalam rangka mengantisipasi kenaikan minyak goreng, kami sudah menginstruksikan Bulog untuk segera mendistribusikan bantuan pangan karena sampai saat ini realisasinya kurang lebih 34 persen. Akhirnya dalam Rakornis di Kemenko Perekonomian diputuskan banpang diperpanjang sampai Juni,” ungkap Ketut di Jakarta (21/5/2026).

Penggencaran distribusi bantuan pangan diyakini Bapanas dapat ikut membantu intervensi pengendalian harga pangan pokok strategis. Apalagi pemerintah juga tengah berupaya menderaskan pasokan Minyakita bagi masyarakat, termasuk pula ke pasar rakyat.

“Kami minta Bulog untuk segera mengeksekusi bantuan pangan di posisi Mei sampai Juni. Nah kalau bisa dikeluarkan, tentu bisa akan mengendalikan posisi harga, menstabilkan harga beras sekaligus menstabilkan harga minyak goreng tentunya,” jelas Ketut.

“Karena apa? Minyak goreng yang harus didistribusikan pada bantuan pangan tersebut kurang lebih 132,9 ribu kiloliter. Itu banyak. Jadi kalau bisa serentak dikeluarkan Mei sampai Juni, itu artinya akan bisa secara langsung dan tidak langsung mengendalikan harga Minyakita,” tambah dia.

Mengenai rerata harga Minyakita skala nasional menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sampai pekan kedua Mei cenderung mengalami penurunan secara mingguan. Meskipun masih sedikit berada diatas HET Minyakita yang dipatok di Rp 15.700 per liter.

Sementara realisasi bantuan pangan sampai 20 Mei, dalam catatan Bapanas telah tersalurkan Minyakita hingga 46,2 ribu kiloliter kepada 11,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masih ada pagu salur Minyakita sebanyak 86,8 ribu kiloliter yang akan dikebut sampai pertengahan tahun 2026.

Dalam laporan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang disusun Bapanas, per 20 Mei, stok CPP berupa minyak goreng masih cukup memadai. Bulog tercatat masih mengelola stok minyak goreng total 89 ribu kiloliter dan ID FOOD 700 kiloliter.

“Dengan adanya bantuan pangan, sebagian besar masyarakat kita sudah tidak akan membeli minyak goreng, karena bantuannya 4 liter untuk setiap KPM. Jadi ini benar-benar sangat penting sekali,” kata Deputi Bapanas Ketut.

Ketut juga mengungkapkan pihaknya ikut mendukung upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk penderasan Minyakita ke pasar-pasar, terutama wilayah DKI Jakarta dan Banten. Komitmen Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita dari 10 produsen sudah dipegang agar disalurkan sepenuhnya ke Bulog.

“Kami selesaikan dulu yang wilayah Jakarta dan Banten. Kami sudah pastikan 10 pelaku usaha yang akan mendistribusikan DMO-nya di DKI sampai Banten akan didorong ke Bulog. Jadi tidak lagi ke D1 lainnya. Kami berkolaborasi dengan Kemendag, sehingga akan dipantau terus,” ujar Deputi Bapanas Ketut.

Setali tiga uang, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mendukung 2 program penderasan Minyakita, yaitu melalui bantuan pangan dan DMO ke BUMN pangan ke pasar rakyat. Kedua program strategis itu harus berjalan beriringan.

“Kami diinformasikan pada bulan April dan bulan Mei ini juga pemerintah juga sedang melaksanakan program yang sangat baik sekali, yaitu adalah bantuan pangan. Jadi ada 2 program. Satu adalah bantuan pangan menggunakan Minyakita dan juga pengisian pasar,” tutur Nawandaru di rapat pengendalian inflasi secara daring (18/5/2026).

“Pasokannya ke pasar-pasar ini juga sangat penting. Jadi dua program ini harus bisa termanfaatkan pasokannya secara proporsional. Jangan hanya mengedepankan satu program. Dua-duanya harus berjalan, karena ini adalah program strategis pemerintah juga untuk membantu masyarakat,” imbuhnya.

Terlebih, menurut Direktur Kemendag Nawandaru, fungsi dari penyaluran Minyakita adalah sebagai instrumen pengendali dan penahan harga minyak goreng. Jadi Ini sangat memerlukan konsistensi dan kontinuitas penyaluran pasokan ke pasaran agar tidak terjadi fluktuasi berlebihan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Percepat Pengolahan Sampah Jadi Energi dan BBM Terbarukan

Penulis
Reta
-

Menjelang Hari Kebangkitan Nasional, pemerintah mempercepat implementasi pengolahan sampah menjadi energi sebagai langkah konkret mengatasi kedaruratan sampah perkotaan. Percepatan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas Percepatan Implementasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (19/5).

Menko Pangan yang akrab dipanggil Zulhas menyampaikan, pemerintah sedang memasuki transformasi besar dalam pengelolaan sampah. Jika sebelumnya sampah baru diolah menjadi listrik melalui teknologi insinerator, kini timbunan sampah lama di tempat pembuangan akhir juga didorong menjadi BBM terbarukan melalui teknologi pirolisis.

“Kita sedang memasuki transformasi besar dalam pengelolaan sampah. Kalau sebelumnya sampah diolah menjadi energi listrik, sekarang kita dorong timbunan sampah di TPA diubah menjadi BBM terbarukan melalui teknologi pirolisis,” ujar Zulhas.

Dalam rakortas tersebut, pemerintah menyepakati percepatan pemilihan mitra PSEL tahap kedua untuk 12 lokasi. Proses pemilihan mitra yang sebelumnya dapat memakan waktu hingga lima bulan didorong menjadi maksimal tujuh minggu dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.

Pemerintah juga menyiapkan pilot project pirolisis di enam lokasi yang berada dekat TPA dalam kawasan pengembangan PSE. Sesuai arahan Presiden, TNI ikut terlibat dalam penanganan kedaruratan sampah di TPA. “Sampah itu urusan kita semua. Bukan hanya Menteri LH, bukan hanya Menteri Dikti, tapi sampah itu urusan kita semua, termasuk teman media, masyarakat, kita semua,” kata Zulhas.

Danantara bersama Kemendikti Saintek dan BRIN akan mendukung kajian teknis, pilihan teknologi, model bisnis, dan keekonomian agar pengolahan sampah menjadi BBM terbarukan layak dijalankan dan dapat diperluas ke daerah lain. Pemerintah ingin PSE listrik dan PSE BBM terbarukan menjadi solusi nyata kedaruratan sampah perkotaan sekaligus langkah menuju kemandirian energi nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

IPB University Gelar Pameran Inovasi di Balai Kota Bogor, Dorong Teknologi Tepat Guna untuk Masyarakat

Penulis
Reta
-

Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor (IPB) University menggelar kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat melalui Diseminasi dan Pameran Inovasi di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Rabu (20/5/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara perguruan tinggi dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam menghadirkan inovasi terapan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dekan Sekolah Vokasi IPB University, Aceng Hidayat mengatakan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan sejak tahun 2024 melalui konsep pengabdian terpusat dan terpadu.

“Kami pusatkan di Mulyaharja dan terpadu karena melibatkan 17 program studi dengan keahlian yang sangat spesifik. Kami ingin pengabdian kepada masyarakat ini benar-benar berdampak,” ujar Aceng.

Menurutnya, sebelum menyusun program kerja, tim dosen terlebih dahulu melakukan lokakarya dan survei kepada masyarakat guna mengetahui kebutuhan yang benar-benar diperlukan di lapangan.

“Kami tidak langsung datang membawa program, tetapi kami berdiskusi terlebih dahulu dengan masyarakat mengenai kebutuhan mereka. Setelah itu baru disusun program kerja yang tepat sasaran,” jelasnya.

Aceng menambahkan, kegiatan yang dilaksanakan saat ini merupakan laporan hasil pengabdian tahun 2025 dan akan terus dilanjutkan pada tahun 2026 mendatang.Ia juga berharap komunikasi dan kolaborasi dengan Pemkot Bogor dapat semakin diperkuat agar program-program pengabdian Sekolah Vokasi IPB semakin dikenal dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

“Kami ingin Sekolah Vokasi hadir di Kota Bogor dan ikut memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemanfaatan teknologi dan pengetahuan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Hanafi, yang hadir mewakili Wali Kota Bogor menyampaikan apresiasi atas kontribusi Sekolah Vokasi IPB University dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat.

“Hari ini Vokasi IPB yang terdiri dari seluruh dosen dan mahasiswa dari berbagai program studi mengadakan diseminasi dan pameran inovasi. Kegiatan ini sudah memasuki tahun ketiga dan fokus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengembangan potensi di Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan,” ujar Hanafi.

Ia menjelaskan, berbagai program yang diberikan mencakup pengembangan teknologi, pemasaran, pengolahan pangan, hingga penguatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayahnya.

“Harapannya masyarakat semakin memahami potensi yang dimiliki dan mampu mengembangkannya secara lebih baik. Kehadiran perguruan tinggi seperti IPB tentu sangat membantu pemerintah daerah, karena pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan dunia pendidikan dan dunia usaha,” katanya.

Hanafi juga menilai program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat dan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Mulyaharja yang selama ini membutuhkan pendampingan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi terapan.

Ketua Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Sekolah Vokasi IPB University, Doni Sahat Tua Manalu menjelaskan bahwa kegiatan Diseminasi dan Pameran Inovasi ini merupakan upaya untuk menyebarluaskan hasil implementasi inovasi dan transfer teknologi yang telah dilakukan para dosen dan mahasiswa dari 17 program studi di Sekolah Vokasi IPB University.

“Upaya ini sangat perlu agar hasil penelitian dan inovasi para dosen dan mahasiswa benar-benar dapat diimplementasikan di masyarakat, tidak hanya sebagai tulisan pada lembaran kertas saja,” ujar Doni.

Doni menekankan, pengabdian kepada masyarakat harus mampu membangun kolaborasi lintas sektor agar manfaat inovasi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

“Harapan kami ke depan dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, adalah terjalinnya sinergi dari berbagai unsur atau stakeholder terkait, khususnya masyarakat, pemerintah, akademisi, dunia usaha, dunia industri, serta media massa sebagai unsur pentahelix. Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan mampu mengoptimalkan ekosistem di masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Kegiatan diseminasi dan pameran inovasi tersebut menampilkan berbagai hasil karya dan inovasi dosen serta mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wakil Wali Kota Bogor Tinjau Lokasi Banjir di Yasmin, Soroti Sampah Penyebab Saluran Tersumbat

Penulis
Reta
-

Pasca hujan deras yang melanda Kota Bogor pada Senin (18/5/2026), beberapa wilayah mengalami banjir dengan ketinggian cukup tinggi.

Bahkan, sejumlah fasilitas umum turut terdampak.Seperti yang terjadi di Jalan KH Abdullah bin Nuh, Yasmin, Kecamatan Bogor Barat, yang menyebabkan tembok pembatas roboh akibat derasnya arus banjir saat itu.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, meninjau lokasi didampingi aparatur wilayah setempat, dirinya melihat langsung kondisi tembok yang hancur di lokasi tersebut, Rabu (20/5/2026).

“Ini banjir lintasan yang membuat air menggenang dan tembok di Perumahan Yasmin Sektor V roboh. Saya merespons swadaya masyarakat yang hari ini dilakukan,” ujar Jenal Mutaqin.

Dengan adanya swadaya masyarakat untuk membangun kembali tembok tersebut, Jenal Mutaqin berharap warga dapat bersama-sama menjaganya, terutama menjaga lingkungan tetap bersih dari sampah.

Pasalnya, salah satu penyebab terjadinya banjir di wilayah itu akibat tumpukan sampah yang menutupi saluran air, sehingga air meluap dan menyebabkan tembok roboh.

“Saluran ini ada hulunya juga, yang melintasi Sektor V ini dari permukiman. Jadi harus mawas diri, bahwa sampah itu harus dibuang pada tempatnya,” katanya.

Kepada ketua RT setempat, Jenal Mutaqin juga mengimbau agar menggerakkan warga untuk rutin melakukan kegiatan bersih-bersih pada hari tertentu.

“Untuk mengantisipasi drainase yang tertutup agar tidak menyebabkan banjir lagi,” ucapnya.

Selain itu, Jenal Mutaqin juga menekankan kepada OPD atau dinas terkait untuk segera membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang dalam penanganan permasalahan banjir tersebut.

“Saya meminta Dinas PUPR dan kecamatan berkoordinasi mencari rencana jangka pendek dan jangka panjang. Kita harus punya target dan progres, penyelesaian seutuhnya seperti apa. Kalau tidak, akan banjir lagi dan tidak akan ada solusi,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rembug Warga Desa Karyamukti Diserbu Warga, Bupati Cianjur Serahkan Bantuan Sosial

Penulis
Reta
-

Kegiatan Rembug Warga di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Selasa (19/5/2026), berlangsung meriah dan penuh antusiasme masyarakat. Kehadiran langsung Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian bersama Ketua TP. PKK Kabupaten Cianjur Najmah Nurislami menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menghadirkan pelayanan yang dekat dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ratusan warga tampak memadati lokasi kegiatan untuk mengikuti dialog, pelayanan publik, hingga berbagai program bantuan yang disiapkan pemerintah daerah.

Melalui program Rembug Warga tersebut, masyarakat mendapatkan berbagai layanan secara gratis dan mudah dijangkau. Mulai dari pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan gula darah, cek tekanan darah, pelayanan ibu hamil dan balita, hingga pelayanan keluarga berencana (KB). Selain itu, warga juga memanfaatkan pelayanan administrasi kependudukan dari Disdukcapil, perizinan usaha mikro, hingga bantuan di bidang pendidikan dan pertanian yang diberikan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

Tak hanya menghadirkan pelayanan, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan sosial kepada lansia, anak yatim, dan warga kurang mampu sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kehadiran Bupati di tengah masyarakat pun disambut hangat warga. Dalam kesempatan tersebut, Bupati berdialog langsung, mendengarkan aspirasi masyarakat, sekaligus memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga.

Pemerintah Kabupaten Cianjur berharap program Rembug Warga dapat terus menjadi sarana memperkuat pelayanan publik, mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat, serta mewujudkan Cianjur yang lebih maju, peduli, dan dekat dengan rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemda DIY Dorong Potensi Bantul Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi dan PAD

Penulis
Reta
-
Beragam potensi unggulan yang tumbuh di Kabupaten Bantul terus didorong menjadi kekuatan baru penggerak ekonomi daerah. Mulai dari industri kreatif berbasis kulit, pembibitan ternak, energi terbarukan, hingga budidaya perikanan air payau, seluruhnya dipetakan dan diperkuat Pemda DIY melalui kunjungan Monitoring dan Evaluasi Kolaboratif lintas OPD sebagai langkah membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mempercepat pembangunan daerah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Kunjungan Monitoring dan Evaluasi Kolaboratif yang dipimpin Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, bersama beberapa kepala OPD terkait tersebut dilaksanakan di sejumlah titik strategis di Kabupaten Bantul, Rabu (20/05). Kegiatan diawali di Ndalem Kulit Jogja Manding Bantul, dilanjutkan ke UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan (BPPTDK) DIY di Jetis, kawasan Pantai Baru, hingga Balai Budidaya Udang dan Garam (BBUG) Samas.
Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan kunjungan lapangan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemda DIY untuk melihat secara langsung potensi daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, banyak aset dan layanan yang dimiliki Pemda DIY memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Kami menemukan banyak potensi yang luar biasa dan bisa menjadi bagian dari peningkatan PAD ke depan. Tinggal bagaimana memperkuat promosi, menyiapkan SDM pengelola, serta membangun regulasi yang mendukung agar pengelolaannya semakin optimal,” ujar Ni Made.
Di Ndalem Kulit Jogja Manding yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY, rombongan meninjau langsung proses produksi kerajinan kulit serta pemanfaatan bantuan mesin dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai sentra industri kreatif sekaligus destinasi wisata edukasi berbasis kerajinan kulit.
Menurut Ni Made, penguatan promosi dan inovasi produk menjadi langkah penting agar Ndalem Kulit Jogja semakin dikenal masyarakat luas. Selain itu, pengembangan pola pengelolaan dan skema pembiayaan juga dinilai dapat mendukung keberlanjutan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif baru di Bantul.
Kunjungan kemudian dilanjutkan ke UPTD BPPTDK DIY di Jetis, Bantul. Sekda meninjau fasilitas laboratorium diagnostik kehewanan serta unit pembibitan kambing dan domba yang selama ini menjadi salah satu pusat pengembangan peternakan di DIY. Fasilitas laboratorium yang dimiliki Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY tersebut dinilai sudah sangat memadai dan memiliki peluang besar untuk mendukung layanan pengujian kualitas pangan, baik produk hewani maupun nonhewani.
Selain itu, kawasan pembibitan ternak juga dinilai berpotensi dikembangkan menjadi pusat edukasi dan eduwisata peternakan.
“Kita sebenarnya sudah memiliki alat yang mumpuni. Tinggal bagaimana promosi layanan dan penguatan sumber daya manusianya terus ditingkatkan supaya manfaatnya lebih luas dirasakan masyarakat,” katanya.
Di kawasan Pantai Baru, rombongan meninjau keberadaan Satlinmas Rescue Istimewa (SRI) di bawah Satpol PP DIY yang selama ini membantu pengamanan wisatawan di kawasan pantai selatan dengan melibatkan masyarakat sekitar. Keberadaan SRI dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung keamanan wisata sekaligus pemberdayaan masyarakat pesisir.
Tak jauh dari lokasi tersebut, rombongan juga melihat operasional Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida (PLTH) yang memanfaatkan energi surya dan angin. Infrastruktur energi terbarukan yang dikelola Dinas PUP-ESDM DIY tersebut saat ini mampu mendukung kebutuhan penerangan jalan umum dan aktivitas pelaku usaha di kawasan Pantai Baru.
“Ke depan masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan dan dioptimalkan. Energi terbarukan seperti ini menjadi salah satu potensi penting yang bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan,” ungkap Ni Made.
Kunjungan diakhiri di Balai Budidaya Udang dan Garam (BBUG) Samas milik Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang mengembangkan pembibitan ikan nila saline, udang galah, dan udang vaname melalui dukungan Dana Keistimewaan (Danais).
Menurut Sekda DIY, Bantul masih menyimpan banyak potensi strategis yang dapat dikembangkan lebih optimal melalui kolaborasi lintas OPD dan inovasi pengelolaan daerah. Berbagai potensi tersebut diyakini mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus pengungkit PAD DIY di masa mendatang.
“Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kita semua. Ketika kapasitas fiskal berkurang, maka kreativitas dan inovasi harus diperkuat. Potensi yang kita miliki sangat besar dan bisa menjadi sumber peningkatan PAD apabila dikelola dengan semangat dan kemauan berkolaborasi lintas OPD,” pungkas Ni Made.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
1...255256257...4,867Halaman 256 dari 4,867