Beranda blog Halaman 257

Pemda DIY Dorong Integrasi Transportasi Publik, Kurangi Ketergantungan Kendaraan Pribadi

Penulis
Reta
-

Pemda DIY tengah mengupayakan sistem transportasi publik yang terintegrasi, efisien, aman, nyaman, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini guna menunjang peningkatan dinamika mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, baik pada sektor pendidikan, pariwisata, perdagangan, jasa, maupun aktivitas perkotaan lainnya.

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti pada Focus Group Discussion (FGD) Arah Kebijakan Integrasi Transportasi Perkotaan di DIY, Selasa (19/05). Bertempat di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Made mengatakan, Pemda DIY terus mendorong penguatan konektivitas antarmoda guna menciptakan sistem transportasi publik terbaik bagi masyarakat DIY maupun pengunjung dari luar DIY.

“Tuntutan tingginya mobilitas ini tidak bisa dielakkan. Dan kami juga ingin bagaimana mampu menawarkan kenyamaan transportasi bagi masyarakat DIY maupun pengunjung yang datang ke Jogja. Namun memang masih ada persoalan besar, khususnya di wilayah perkotaan, yakni ketergantungan kepada penggunaan kendaraan pribadi,” jelasnya.

Made mengungkapkan, dinamika mobilitas perkotaan DIY meliputi pertumbuhan kendaraan bermotor atau kendaraan pribadi di DIY yang selalu meningkat setiap tahunnya. Rata-rata peningkatan kendaraan pribadi ini bahkan mencapai sekitar 6,2% pertahunnya. Tak heran jika dominasi kendaraan pribadi di wilayah perkotaan DIY mencapai 80%.

“Ketergantungan masyarakat kepada penggunaan kendaraan pribadi ini yang juga membuat cukup berat untuk beralih ke kendaraan umum. Karenanya, Pemda DIY terus mendorong penguatan konektivitas antarmoda melalui integrasi layanan kereta api perkotaan, Trans Jogja, terminal, kawasan park and ride, serta pengembangan simpul-simpul transportasi strategis lainnya,” paparnya.

Terkait arah kebijakan, Made mengatakan, Pemda DIY akan melakukan penguatan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta pengembangan simpul transportasi berbasis integrasi antarmoda di kawasan strategis DIY. Selanjutnya, peningkatan layanan transportasi publik ini juga bertujuan untuk mendukung pengembangan kawasan sumbu filosofi berbasis transportasi publik dan pedestrian.

“Kami juga akan melakukan penguatan sinergi pusat dan daerah dalam mendukung pengembangan transportasi berbasis rel dan konektivitas wilayah. Selanjutnya, kami akan mendorong pengembangan transportasi massal yang aman, nyaman, efisien, serta sistem mobilitas perkotaan rendah emisi dan berkelanjutan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Plh. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI, Joice mengatakan, pada dasarnya layanan transportasi umum di Yogyakarta kini telah terintegrasi dengan rute bus Trans Jogja, yang terhubung langsung dengan stasiun-stasiun kereta api. Namun memang untuk efektivitas layanan integrasi yang ada, masih perlu ditingkatkan.

“Pemerintah Indonesia saat ini memang secara aktif mendorong pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi melalui skema pendanaan di luar APBN. Upaya ini menjadi pendorong utama dalam pengembangan infrastruktur, terutama di sektor kereta api. Namun yang harus dipahami, pengembangan jalur kereta api itu juga tidak mudah,” imbuhnya.

Ditegaskan Joice, pengembangan jalur kereta api membutuhkan waktu dan tahapan yang cukup rumit. Dan setiap tahapan yang diperlukan, harus dilakukan dengan baik, misalnya menyelenggarakan kajian yang terinci.

Menurut Joice, hingga tahun 2030, ditargetkan panjang jalur kereta api secara nasional mencapai 10.524 km, termasuk 3.756 km jalur kereta api perkotaan. Namun memang pengembangan jaringan kereta api hingga 2030 akan dipusatkan di Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi.

“Untuk wilayah Pulau Jawa, difokuskan pada pengembangan jalur ganda dan elektifikasi, serta pengoperasian kereta cepat. Pengembangan jalur kereta api memang mampu menjadi solusi, namun pengembangan tidak bisa terjadi tanpa integrasi dengan moda transportasi lainnya,” imbuhnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu Ungkap Kinerja Ekonomi RI Kuartal I-2026 Tetap Solid, Inflasi Terkendali

Penulis
Reta
-

Di tengah ketidakpastian global, Indonesia mampu menjaga kinerja ekonomi Triwulan I-2026. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Mei 2026 di Jakarta pada Selasa (19/05).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I-2026 tercatat 5,61 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi negara G20 dan ASEAN. Terjaganya pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,52 persen yang menunjukkan tingginya daya beli masyarakat dan pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 21,8 persen didukung kebijakan fiskal yang menjadi akselerator.

“Kalau lihat dari pertumbuhannya aja, 5,5 untuk belanja masyarakat itu angka yang tertinggi, salah satu yang level yang tinggi, biasanya di 4,9-5 persen. Jadi ketika ada yang bilang, oh bahaya karena pertumbuhan didukung oleh hanya belanja pemerintah, jadi pertumbuhannya rentan, ternyata salah baca,” ungkap Menkeu.

Inflasi juga terkendali dalam target Bank Indonesia. Hingga April 2026, tercatat inflasi sebesar 2,42 persen menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Menkeu menekankan bahwa ketahanan ekonomi nasional juga ditopang oleh koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter yang semakin erat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Penempatan dana di Bank Himbara sebesar Rp200 triliun membantu likuiditas di sistem perekonomian sehingga mendorong penurunan suku bunga deposito dan kredit. Selain itu, transmisi ke kredit pada sektor riil terus diperkuat bersama Bank Indonesia.

“Kebijakan moneter dan fiskal kalau jalannya sinergi, bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” tandas Menkeu.

Selain itu memasuki Triwulan II-2026, aktivitas ekonomi menunjukkan tren positif. Penjualan mobil dan motor masing-masing melonjak 55 persen dan 28,1 persen, seiring aktivitas yang kembali normal pasca libur lebaran. Sementara pertumbuhan konsumsi BBM, listrik, dan semen domestik mengindikasikan peningkatan aktivitas industri dan investasi, serta menjaga optimisme untuk pertumbuhan di Triwulan II.

“Data ini mengagetkan saya juga. Tadi saya agak pesimis tentang triwulan kedua. Tapi setelah melihat data seperti ini, bagus. Artinya apa? Daya belinya masih terjaga,” pungkas Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran Dukung Diplomasi Hijau, Anak Muda Didorong Siap Hadapi Indonesia Emas 2045

Penulis
Reta
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima perwakilan Green Diplomacy Network (GDN) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (20/05/2026), untuk membahas penguatan diplomasi hijau dan peran generasi muda dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.

Pertemuan ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan sekaligus mempersiapkan generasi muda yang adaptif dan berdaya saing menghadapi tantangan global menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam audiensi tersebut, Direktur Eksekutif GDN M. Zulhamdi Suhafid memaparkan sejumlah program organisasi yang berfokus pada penguatan diplomasi hijau serta pengembangan kapasitas generasi muda Indonesia agar mampu berkiprah di tingkat internasional. Salah satu program yang tengah dikembangkan ialah pembinaan generasi muda melalui pendidikan dan praktik diplomasi hijau.

“Kami dari Green Diplomacy Network membuka program tentang bagaimana generasi muda hadir untuk belajar tentang diplomasi hijau,” ujarnya usai pertemuan.

Menanggapi hal tersebut, Zulhamdi menyampaikan bahwa Wapres mendukung berbagai inisiatif anak muda yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

“Beliau (Wapres) menyampaikan bahwa akan mensupport (mendukung) anak-anak muda yang ingin menunjukkan kemampuannya agar kita mampu mempersiapkan dari sekarang Indonesia Emas tahun 2045,” tutur Zulhamdi.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Direktur GDN Fathur Rahman mengungkapkan bahwa Wapres juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mendukung agenda prioritas pemerintah, termasuk hilirisasi, swasembada pangan, dan pengembangan energi terbarukan.

“Bapak Wakil Presiden tadi menyampaikan bahwa kita semua, sebagai anak muda juga harus mendorong program dari pemerintah, di mana terfokusnya di bidang hilirisasi, terutama di bidang swasembada pangan dan juga energi terbarukan,” ungkapnya.

Fathur berharap sinergi antara GDN dan pemerintah dapat terus diperkuat melalui kolaborasi yang lebih komprehensif di masa mendatang.

“Kiranya kami melakukan semua sinergitas lebih komprehensif bagi dengan pemerintah,” pungkasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Dewan Pembina GDN Taufik Hidayat beserta jajaran staf GDN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gibran Rakabuming Raka Dampingi Prabowo Subianto di DPR, Pemerintah Paparkan Arah Ekonomi dan RAPBN 2027

Penulis
Reta
-

Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/05/2026).

Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan Rapat Paripurna oleh Ketua DPR RI. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato pengantar mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Dalam pidatonya, Presiden memaparkan arah kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah yang akan menjadi landasan dalam pembahasan awal RAPBN 2027. Penyampaian tersebut juga bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional, sebagai pengingat pentingnya semangat persatuan dan optimisme dalam memperkuat perekonomian nasional.

Presiden menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar instrumen keuangan negara, melainkan alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat, memperkokoh fondasi perekonomian nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa. Alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan. Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Dasar kita, Undang Undang Dasar Tahun 1945,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden menegaskan pentingnya kehadiran langsung Kepala Negara dalam menyampaikan arah kebijakan perekonomian nasional dan pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut dinilai penting guna memberikan gambaran yang utuh mengenai langkah strategis pemerintah dalam menghadapi berbagai dinamika serta tantangan global yang turut memengaruhi kondisi nasional saat ini.

“Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” jelasnya.

Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional melalui kebijakan fiskal yang tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan, termasuk penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Hadir pula pada kesempatan tersebut jajaran pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, para ketua umum partai politik, serta para pimpinan organisasi kemasyarakatan dan unsur pimpinan lembaga negara lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dihadiri Presiden RI, PT Len Industri (Persero) Serahkan Radar GCI untuk Perkuat Pertahanan Udara Nasional

Penulis
Lucky PR
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri agenda penyerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di Apron Pandawa Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya modernisasi pertahanan nasional sekaligus penguatan sistem pertahanan udara Indonesia.

Dalam agenda tersebut, PT Len Industri (Persero) menyerahkan Radar Ground Control Intercept (GCI) sebagai bagian dari kontribusi industri pertahanan nasional dalam memperkuat pengawasan dan pengendalian ruang udara Indonesia. Penyerahan dilakukan langsung oleh Direktur Utama PT Len Industri (Persero), Prof. Joga Dharma Setiawan, Ph.D., didampingi Direktur Bisnis & Kerja Sama, Irwan Ibrahim.

Dalam sambutannya, Presiden RI menyampaikan bahwa penambahan alutsista ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemampuan pertahanan nasional sebagai deterrent atau daya tangkal negara.

“Kita ingin memastikan keamanan wilayah udara, laut, dan daratan Indonesia tetap terjaga dengan baik. Pertahanan yang kuat adalah syarat utama menjaga stabilitas dan kedaulatan bangsa,” ujar Presiden RI.

Direktur Utama PT Len Industri (Persero), Prof. Joga Dharma Setiawan, Ph.D., menyampaikan bahwa penyerahan Radar GCI menjadi wujud nyata komitmen Len dalam mendukung sistem pertahanan udara nasional yang modern dan terintegrasi.

“Radar GCI ini tidak hanya memperkuat kemampuan pengawasan ruang udara nasional, tetapi juga menunjukkan kemampuan industri dalam negeri dalam menguasai teknologi strategis pertahanan. Len berkomitmen terus mendukung interoperabilitas sistem pertahanan nasional melalui pengembangan teknologi yang andal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Radar GCI yang diserahkan merupakan radar kedua dari total 13 radar yang akan memperkuat sistem pengawasan udara nasional. Kehadiran radar ini berperan penting dalam mendukung kemampuan deteksi dini, pengendalian intersepsi, dan pengawasan ruang udara secara terintegrasi.

Selain penguatan sistem radar, pengadaan Rafale juga memberikan peningkatan kemampuan bagi Len dalam bidang interoperabilitas komunikasi dan data link melalui program training offset Rafale. Sebelumnya, kemampuan Link ID yang dimiliki Len difokuskan untuk komunikasi antar kapal perang dan pesawat surveillance. Ke depan, kemampuan tersebut akan berkembang hingga mampu mendukung komunikasi data link antar pesawat tempur, sehingga memperkuat integrasi sistem pertahanan udara nasional secara lebih menyeluruh.

Momentum ini juga menegaskan peran strategis PT Len Industri (Persero) sebagai induk Holding Industri Pertahanan DEFEND ID dalam mendorong kemandirian industri pertahanan nasional melalui penguasaan teknologi dan penguatan interoperabilitas antar sistem pertahanan.

Selain Radar GCI dan Rafale, agenda penyerahan alutsista strategis nasional juga mencakup sejumlah platform pertahanan lainnya seperti A400M MRTT, Falcon 8X, Meteor, dan Hammer. Kehadiran berbagai alutsista tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Indonesia dalam memperkuat kesiapan operasional pertahanan nasional menghadapi dinamika ancaman global di masa depan.

Sebagai bagian dari ekosistem DEFEND ID, PT Len Industri (Persero) terus memperkuat kontribusinya dalam pengembangan teknologi pertahanan nasional yang modern, adaptif, dan berdaya saing global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pidato di DPR, Prabowo Ungkap Masalah Sistemik Ekonomi Indonesia dan Kebocoran Devisa

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam tata kelola ekonomi nasional saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Dalam pidatonya, Kepala Negara menyoroti besarnya potensi kekayaan Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.

Presiden Prabowo menilai Indonesia memiliki modal yang sangat kuat untuk menjadi bangsa maju dan makmur. Posisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam, serta bonus demografi disebut menjadi kekuatan utama Indonesia di tengah dinamika global.

“Saudara-saudara sekalian, kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan negara, khususnya di sektor maritim. Kepala Negara menyoroti masih maraknya praktik pencurian sumber daya laut oleh kapal asing di perairan Indonesia.

“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” tegas Presiden.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga memaparkan besarnya kontribusi komoditas strategis Indonesia terhadap devisa negara. Kepala Negara menyebut Indonesia merupakan eksportir terbesar minyak kelapa sawit dan batu bara di dunia, serta kini menjadi eksportir terbesar _ferro allo_y atau paduan besi.

“Devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai 23 miliar dolar, setara dengan 391 triliun rupiah pada tahun 2025. Indonesia juga adalah pengekspor batu bara terbesar di dunia. Devisa ekspor batu bara mencapai 30 miliar dolar Amerika setara 510 triliun rupiah pada tahun 2025,” ucap Presiden.

Meski memiliki kekayaan alam melimpah, Presiden Prabowo menilai kapasitas fiskal Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain. Kepala Negara menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) dibanding negara-negara G20 maupun negara tetangga di kawasan.

“Kita harus introspeksi dan sadar, dan berani bertanya kenapa kita tidak bisa mengelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga mempertanyakan kondisi ekonomi nasional yang dinilai tidak sejalan dengan angka pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir. Menurut Presiden, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir, namun kondisi kelas menengah justru menurun dan angka kemiskinan meningkat.

“Saudara-saudara, saya bertanya di hadapan majlis yang terhormat ini, saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar. Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat,” kata Presiden.

Presiden Prabowo menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan ekonomi nasional. Kepala Negara mengungkapkan bahwa selama puluhan tahun terjadi aliran keluar kekayaan nasional melalui praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan yang menyebabkan kerugian besar bagi negara.

“Kita harus berani mengatakan yang merah, merah, yang putih, putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyoroti penentuan harga komoditas strategis Indonesia yang masih bergantung pada negara lain. Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki kedaulatan dalam menentukan harga kelapa sawit, nikel, emas, hingga hasil tambang lainnya.

“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita,” ujar Presiden Prabowo.

Pidato ini menjadi penegasan arah besar pemerintah dalam memperkuat kedaulatan nasional baik di darat, laut, maupun dalam sistem ekonomi agar setiap tetes kekayaan Indonesia benar-benar untuk kesejahteraan rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden RI Terbitkan Aturan Ekspor SDA, Sawit dan Batu Bara Wajib Lewat BUMN

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor komoditas nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.

Melalui kebijakan tersebut, Presiden mengatakan, penjualan ekspor komoditas wajib dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal. Kebijakan tersebut akan dimulai dari tiga komoditas strategis, yakni minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferro alloys.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian, hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring terhadap ekspor komoditas sumber daya alam. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk memberantas praktik kurang bayar atau under-invoicing, pemindahan harga atau transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor guna mengoptimalkan penerimaan negara.

“Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita,” ungkapnya.

Presiden juga menekankan bahwa seluruh sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, negara memiliki hak untuk mengetahui secara rinci berapa nilai, volume, dan tujuan penjualan kekayaan alam Indonesia ke luar negeri.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa kebijakan serupa telah dijalankan oleh banyak negara yang berhasil mengelola sumber daya alamnya untuk kepentingan rakyat. Ia menyebut sejumlah negara seperti Saudi Arabia, Qatar, Rusia, Aljazair, Kuwait, Maroko, Ghana, Malaysia, dan Vietnam sebagai contoh negara yang mampu menjadikan kekayaan alam sebagai fondasi bagi pendidikan, kesehatan, infrastruktur modern, dan dana kedaulatan kelas dunia.

“Apa yang dilakukan Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktik yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita, kita yang harus menentukan ke mana sumber daya alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegasnya.

Sejalan dengan kebijakan tata kelola ekspor tersebut, Presiden juga menyampaikan penguatan kebijakan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam dan penguatan devisa hasil ekspor, pemerintah menegaskan komitmen untuk memastikan kekayaan alam Indonesia tidak lagi bocor ke luar negeri, melainkan dikelola secara transparan, berdaulat, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sekda Tabalong Tekankan Peran Strategis Pejabat Pengawas dalam Reformasi Birokrasi

Penulis
Lucky PR
-

Pemerintah Kabupaten Tabalong menekankan pentingnya peran pejabat pengawas sebagai penggerak perubahan birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Penekanan ini disampaikan dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan Tiga Tahun 2026.

Upaya Pemkab Tabalong untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sipil negara salah satunya dilakukan melalui Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan Tiga Tahun 2026. Kegiatan yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026 di Aula Usman Dundrung BKPSDM Tabalong ini dibuka Sekretaris Daerah Tabalong, Hamida Munawarah.

Dalam sambutannya, Hamida Munawarah menekankan pentingnya pelatihan ini dalam meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara, khususnya para pejabat pengawas. Hamida menjelaskan, pejabat pengawas memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, dibutuhkan kepemimpinan yang efektif, inovatif, dan mampu mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

“Melalui kegiatan pelatihan ini kami berharap peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan secara teoritis, namun juga mampu mengidentifikasi isu-isu nyata di tempat kerja dan mengembangkan proyek perubahan yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tabalong,” ujar Sekretaris Daerah Tabalong, Hamida Munawarah.

Hamida juga meminta seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan penuh semangat, disiplin, dan komitmen. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri, instansi, maupun masyarakat luas.

Selain itu, para peserta diajak menjadikan pelatihan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kapasitas diri agar menjadi pejabat pengawas yang siap menghadapi tantangan birokrasi dan pelayanan publik di masa mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Subianto Tegaskan Peran Swasta Penting untuk Dorong Kemakmuran Indonesia

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbaikan tata kelola sumber daya alam dan penguatan peran negara dalam perekonomian tidak berarti mengurangi peran sektor swasta. Sebaliknya, Presiden menilai Indonesia membutuhkan sektor swasta yang besar, dinamis, inovatif, dan mampu bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan kemakmuran nasional.

“Kita perlu sektor swasta, kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan andal,” ungkap Presiden dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.

Presiden menjelaskan bahwa arah perekonomian Indonesia adalah ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah. Menurut Presiden, sistem ekonomi tersebut mengambil sisi terbaik dari peran negara dan mekanisme pasar, dengan tetap berlandaskan asas kekeluargaan, gotong royong, keadilan, dan pemerataan.

“Ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme,” ungkapnya.

Dalam hal itu, Kepala Negara menegaskan bahwa negara tetap harus hadir untuk memberikan perlindungan, pengawasan, serta keberpihakan kepada rakyat. Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga membutuhkan semangat kewirausahaan, inovasi, persaingan sehat, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan manajerial yang kuat dari para pelaku usaha.

Presiden juga mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru, terutama dari kalangan muda. Pemerintah, kata Presiden, tengah menyiapkan pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship agar anak-anak muda Indonesia tidak hanya bergantung pada pekerjaan sebagai aparatur negara, tetapi juga berani bersaing dan membangun usaha.

Selain pendidikan kewirausahaan, Presiden menyampaikan perlunya dukungan pembiayaan bagi perusahaan rintisan atau startup. Menurut Presiden, anak-anak muda Indonesia perlu diberi kesempatan untuk tumbuh menjadi pengusaha baru yang kuat.

“Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru,” lanjut Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta bank-bank Himbara untuk lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden menilai demokrasi ekonomi harus membuka kesempatan yang lebih luas, bukan hanya memberikan akses pembiayaan kepada kelompok usaha yang sudah mapan.

“Saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Jangan dia lagi, dia lagi, yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka,” ucapnya.

Presiden turut menekankan pentingnya perbaikan iklim usaha melalui reformasi birokrasi dan percepatan perizinan. Menurut Presiden, pemerintah tidak boleh justru membebani dunia usaha melalui proses yang lambat, birokratis, atau membuka ruang bagi pungutan liar.

“Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan,” tegasnya.

Presiden juga mengingatkan bahwa hubungan antara pemerintah, pengusaha, buruh, UMKM, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah harus dibangun dalam semangat kerja sama. Menurutnya, jika seluruh komponen bangsa bergerak bersama, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan kemakmuran yang luar biasa.

“Bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini—pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, pemerintah pusat, pemerintah daerah—semuanya kita kerja sama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Tegaskan APBN 2027 Jadi Alat Perjuangan Bangsa, Target Ekonomi Tumbuh 6,5 Persen

Penulis
Reta
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027  pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (20/5). Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan wujud dari alat perjuangan bangsa Indonesia.

“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden kemudian memaparkan sejumlah asumsi dasar dan target utama dalam KEM-PPKF Tahun 2027. Pendapatan negara ditargetkan berada pada kisaran 11,82 hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara belanja negara direncanakan pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen PDB guna mendukung berbagai program prioritas nasional.

Dari sisi pembiayaan, defisit APBN dijaga pada rentang 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB. Pemerintah juga menargetkan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen serta menjaga nilai tukar rupiah pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Presiden optimistis melalui strategi ekonomi yang tepat dan kebijakan fiskal yang prudent serta berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 dapat mencapai 5,8 hingga 6,5 persen sebagai pijakan menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

“Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029,” ungkap Presiden.

Presiden juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6,0 hingga 6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka turun ke kisaran 4,30 hingga 4,87 persen, serta rasio gini membaik pada rentang 0,362 hingga 0,367.

Dalam pidatonya, Presiden turut menegaskan pentingnya menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama pembangunan ekonomi nasional. Menurut Presiden, para pendiri bangsa telah merumuskan sistem perekonomian yang bertujuan memastikan kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Saya ingin tegaskan hari ini keyakinan saya bahwa apabila kita menjalankan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik, dengan murni dan konsekuen, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin Indonesia sungguh-sungguh menjadi negara yang makmur dan adil,” ujar Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...256257258...4,867Halaman 257 dari 4,867