Beranda blog Halaman 277

Kemenhut–Barantin Sepakat Bangun Sistem Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Lebih Operasional

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Badan Karantina Indonesia (Barantin) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sebagai langkah strategis memperkuat sinergi antar lembaga dalam mencegah lalu lintas tumbuhan dan satwa liar (TSL) ilegal, sekaligus memperkuat sistem biosekuriti nasional.

Penandatanganan MoU ini menjadi tonggak penting dalam membangun kerja sama yang lebih terkoordinasi, kolaboratif, dan operasional antara kedua institusi, khususnya dalam mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan serta perdagangan ilegal satwa liar.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam sambutannya menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk meruntuhkan sekat-sekat sektoral antar lembaga.

“Dengan pertemuan ini tembok-tembok ego-sektoral yang selama ini berdiri kukuh di antara K/L harus dirubuhkan. Kita mulai kerja koordinatif kolaboratif untuk bersama-sama mengamankan Indonesia, mengamankan biodiversitas kita, dan mengamankan kekayaan negara kita,” ujar Menhut Raja Antoni.

Lebih lanjut, Menhut menekankan pentingnya implementasi kerja sama yang tidak berhenti pada tataran normatif, namun dapat langsung dirasakan dampaknya di lapangan.

“Kadang-kadang kita membuat aturan yang ideal tetapi tidak bisa dieksekusi. Kita bikin yang sederhana, yang lebih operasional, dengan keinginan bersama untuk merubuhkan ego sektoral dan memperkuat kerja kolaboratif,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap organisme pengganggu tumbuhan dan spesies invasif yang dapat mengancam ekosistem, termasuk habitat satwa liar di Indonesia. “Banyak tumbuhan invasif yang bisa mengancam habitat satwa liar kita, ini harus kita jaga bersama,” imbuh Menhut.

Sementara itu, Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding, dalam paparannya menegaskan bahwa kolaborasi ini sangat penting dalam memperkuat sistem perlindungan sumber daya hayati Indonesia dari ancaman lintas batas.

Ia mengungkapkan bahwa kerja sama antara Barantin dan Kemenhut merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem karantina dan pengawasan terhadap lalu lintas pergerakan tumbuhan maupun satwa liar ilegal. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit hewan yang berpotensi merusak ekosistem serta mengancam keanekaragaman hayati Indonesia.

Melalui MoU ini, kedua pihak sepakat untuk memperkuat pertukaran data dan informasi, meningkatkan koordinasi pengawasan di titik-titik masuk seperti pelabuhan dan bandara, serta mengembangkan langkah-langkah operasional bersama, termasuk pilot project di wilayah dengan tingkat peredaran TSL ilegal yang tinggi.

Kerja sama ini juga diharapkan dapat memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah hadir secara terpadu dalam menjaga kekayaan biodiversitas Indonesia dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris Tinjau Korban Kebakaran di Tanjab Barat, Serahkan Bantuan dan Ajak Gotong Royong

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris, turun langsung menyambangi korban kebakaran di Kelurahan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu (06/05/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia menyerahkan bantuan sekaligus memastikan kondisi warga terdampak pascakebakaran.

Kunjungan itu turut didampingi Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Barat, Anwar Sadat dan Katamso. Penyerahan bantuan dipusatkan di Kantor Lurah Teluk Nilau sebelum rombongan meninjau langsung lokasi kebakaran.

Berdasarkan data yang dihimpun, musibah tersebut menghanguskan sekitar 100 rumah dan berdampak pada 81 kepala keluarga atau 262 jiwa. Saat ini, sebagian besar warga terpaksa mengungsi dan tinggal sementara di rumah kerabat maupun tetangga.

Di lokasi, Al Haris menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang terjadi. Ia menegaskan pemerintah hadir untuk membantu serta memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik.

“Jumlah rumah yang terbakar cukup banyak. Warga saat ini masih tinggal di rumah keluarga. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama karena mereka membutuhkan waktu untuk bangkit kembali,” ujarnya.

Al Haris juga menekankan pentingnya percepatan penanganan, mulai dari pembersihan lokasi hingga rencana pembangunan kembali rumah warga terdampak. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten, kata dia, akan berupaya agar warga dapat segera memiliki tempat tinggal kembali.

“Kami juga mengajak pihak swasta untuk ikut membantu. Ini menjadi tanggung jawab bersama agar masyarakat bisa segera pulih,” tambahnya.
Selain itu, ia meminta seluruh unsur, mulai dari TNI, Polri hingga ASN, untuk bergotong royong membantu penanganan awal di lapangan, termasuk membersihkan sisa kebakaran dan memastikan kondisi kesehatan warga tetap terpantau.
“Kita minta tim medis turun untuk memastikan kesehatan warga, karena kondisi mereka tentu belum stabil,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Al Haris turut mengapresiasi bantuan yang telah mengalir dari masyarakat dan relawan. Menurutnya, kepedulian bersama menjadi kunci dalam meringankan beban para korban.

“Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah membantu. Ini bentuk empati kita bersama. Jika memiliki rezeki lebih, mari kita bantu saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris Tinjau Korban Kebakaran di Tanjab Barat, Serahkan Bantuan dan Ajak Gotong Royong

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris, turun langsung menyambangi korban kebakaran di Kelurahan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu (06/05/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia menyerahkan bantuan sekaligus memastikan kondisi warga terdampak pascakebakaran.

Kunjungan itu turut didampingi Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Barat, Anwar Sadat dan Katamso. Penyerahan bantuan dipusatkan di Kantor Lurah Teluk Nilau sebelum rombongan meninjau langsung lokasi kebakaran.

Berdasarkan data yang dihimpun, musibah tersebut menghanguskan sekitar 100 rumah dan berdampak pada 81 kepala keluarga atau 262 jiwa. Saat ini, sebagian besar warga terpaksa mengungsi dan tinggal sementara di rumah kerabat maupun tetangga.

Di lokasi, Al Haris menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang terjadi. Ia menegaskan pemerintah hadir untuk membantu serta memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik.

“Jumlah rumah yang terbakar cukup banyak. Warga saat ini masih tinggal di rumah keluarga. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama karena mereka membutuhkan waktu untuk bangkit kembali,” ujarnya.

Al Haris juga menekankan pentingnya percepatan penanganan, mulai dari pembersihan lokasi hingga rencana pembangunan kembali rumah warga terdampak. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten, kata dia, akan berupaya agar warga dapat segera memiliki tempat tinggal kembali.

“Kami juga mengajak pihak swasta untuk ikut membantu. Ini menjadi tanggung jawab bersama agar masyarakat bisa segera pulih,” tambahnya.
Selain itu, ia meminta seluruh unsur, mulai dari TNI, Polri hingga ASN, untuk bergotong royong membantu penanganan awal di lapangan, termasuk membersihkan sisa kebakaran dan memastikan kondisi kesehatan warga tetap terpantau.
“Kita minta tim medis turun untuk memastikan kesehatan warga, karena kondisi mereka tentu belum stabil,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Al Haris turut mengapresiasi bantuan yang telah mengalir dari masyarakat dan relawan. Menurutnya, kepedulian bersama menjadi kunci dalam meringankan beban para korban.

“Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah membantu. Ini bentuk empati kita bersama. Jika memiliki rezeki lebih, mari kita bantu saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lepas Kloter Perdana Keberangkatan Haji 2026 Provinsi Jambi, Gubernur Al Haris Tegaskan Komitmen Pelayanan Terbaik untuk Jema’ah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos. MH, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada calon jemaah haji dari tanah air hingga tanah suci, pastikan seluruh layanan terbaik, pendamping haji di Arab Saudi berjalan maksimal dan tidak boleh ada jemaah yang merasa diabaikan.

Pernyataan tersebut ditegaskannya saat Pelepasan Jemaah Calon Haji (JCH) yang tergabung dalam Kloter Pertama BTH 13 berjumlah 443 JCH dari Kota Jambi dan petugas haji TPHD 4 orang serta PPIH 4 orang Provinsi Jambi Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi, bertempat di Asrama Haji Kota Baru, Kota Jambi, Selasa (05/05/2026) malam.

Prosesi pelepasan berlangsung dengan khidmat dan lancar, sekaligus menjadi penanda kesiapan penyelenggaraan haji khusus tahun 2026 dengan mengedepankan pelayanan yang profesional, aman, dan nyaman bagi jemaah.

Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa kloter 13 merupakan pertama dari 8 kloter Provinsi Jambi dengan total kuota lebih dari 3.306 jemaah calon haji Provinsi Jambi beserta petugas yang diberangkatkan ke tanah suci.

“Jumlah kuota ini menjadi kabar gembira bagi kita semua, dengan kenaikan kuota dari Tahun 2025, yang berjumlah 2.938 orang Calon Jemaah Haji beserta petugas,” ujar Gubernur Al Haris.

“Semoga para Jemaah Calon Haji dapat melaksanakan semua rukun haji dengan sempurna dan mendapat maghfirah dari Allah SWT, menjadi haji yang mabrur, mendapat pahala yang besar dan tempat yang tinggi di surga kelak. Dan mohon doa nya dari Tanah Suci untuk daerah Provinsi Jambi agar menjadi negeri yang aman, nyaman, tentram bagi seluruh masyarakat,” lanjutnya.

Gubernur Al Haris mengigatkan Jemaah Calon Haji (JCH) yang berangkat untuk selalu menjaga kesehatan fisik, dan persiapkan diri untuk beribadah terus ikuti arahan petugas yang telah ditunjuk.

“Jema’ah yang berangkat untuk menjaga kondisi fisik, mengingat ibadah haji merupakan ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental,” ucap Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris menjelaskan, ujian kesabaran mental benar-benar diuji di tanah suci dengan kondisi fasilitas terbatas. Di sini, jemaah diuji untuk menahan ego, tidak berkeluh kesah, dan tetap bersabar meskipun situasi tidak ideal.

“Fisik, mental, dan emosi diuji untuk mencapai haji mabrur. Ujian ini adalah bagian integral dari prosesi ibadah untuk melepaskan keterikatan duniawi dan mendekatkan diri kepada Allah,” jelas Gubernur Al Haris.

Dikatakan Gubernur Al Haris, Pemerintah Provinsi Jambi sudah mengusulkan ke pemerintah pusat agar Bandara Sultan Thaha Jambi bisa dijadikan bandara internasional, dan sekarang tim sudah turun memantau langsung.

“Kita berharap tahun 2027 yang akan datang, jemaah haji Jambi ini kalau bisa langsung dari Bandara Sultan Thaha Jambi langsung ketanah suci,” kata Gubernur Al Haris.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga berpesan agar jemaah menjaga kekompakan, mematuhi arahan petugas, dan fokus beribadah.

“Doakan Provinsi Jambi dan Indonesia agar selalu aman, damai, dan sejahtera, selain itu petugas harus bekerja maksimal. Tugas utama adalah melayani tamu-tamu Allah dengan sebaik-baiknya,” pesan Gubernur Al Haris.

Sementara itu, Komisi VIII Anggota DPR RI Drs. H. Hasan Basri Agus (HBA) menyampaikan ucapan terima kasih atas terselenggaranya pelayanan haji yang dilakukan para petugas haji mulai dari pendaftaran sampai manasik haji dan berangkat.

“Pada intinya kami sangat mendorong terselenggaranya haji dengan baik, selain itu para jemaah haji diminta untuk menjaga kesehatan, makanlah dengan teratur dan istirahatlah pada waktunya, jangan lupa doakan para pemimpin kita, baik provinsi juga didaerah masing masing,” tutur HBA.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi Dr. H. Wahyudi Abdul Wahab, M.Fil.I., menyampaikan bahwa kloter ini dipilih dari Kota Jambi untuk memudahkan mobilisasi.

“Jemaah akan berangkat menuju Batam sebelum melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi sesuai jadwal,” ungkap Wahyudi.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi atas dukungan besar terhadap keberangkatan jemaah, termasuk bantuan anggaran transportasi dari Jambi ke Batam yang mencapai Rp40 miliar.

Novita Wijayanti Tinjau Gudang Bulog Cilacap, Pastikan Stok Beras Aman dan Dukung Swasembada Pangan

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Bendahara Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Novita Wijayanti, melakukan kunjungan kerja ke Gudang Bulog Gumilir, Kabupaten Cilacap, guna memastikan ketersediaan beras pemerintah tetap aman serta menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional.

Dalam peninjauan tersebut, Novita menyampaikan bahwa kondisi pangan nasional saat ini menunjukkan tren positif dengan mulai tercapainya surplus beras. Hal ini didukung oleh meningkatnya serapan gabah petani serta pengelolaan stok yang semakin optimal oleh Perum Bulog.

“Kondisi surplus sudah tercapai. Ini menjadi bukti bahwa langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan berjalan dengan baik dan harus terus dipertahankan,” ujar Ibu Novita Wijayanti.

Dalam kunjungan tersebut, Novita juga berdialog langsung dengan Kepala Bulog Cabang Banyumas, Prawoko Setyo Aji, serta jajaran pengelola gudang untuk memastikan proses penyimpanan dan distribusi beras berjalan sesuai standar.

Ia menekankan pentingnya penyerapan gabah petani dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah, yakni Rp6.500 per kilogram, sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap petani.

“Kami memastikan gabah petani dibeli sesuai harga Rp6.500. Setelah itu disimpan di gudang dalam kondisi aman, dilakukan maintenance secara berkala agar kualitas tetap terjaga, tidak rusak, dan aman dikonsumsi masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Novita juga menyoroti pentingnya pengendalian harga beras di pasar agar tetap stabil dan tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

“Harga tertinggi di pasaran harus tetap terkontrol sehingga tidak dimainkan oleh pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan pribadi. Kita meyakini sistem yang dibuat pemerintah dalam mengelola pangan dari hulu ke hilir dapat berjalan dengan baik sehingga swasembada pangan dapat tercapai,” tegasnya.

Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen DPR RI dalam mengawal kebijakan ketahanan pangan, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pasokan beras yang aman, berkualitas, dan terjangkau, serta mendukung kesejahteraan petani di berbagai daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Demak Gelar Pisowanan ke Kadilangu Jelang Grebeg Besar, Perkuat Tradisi dan Nilai Spiritual

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten Demak kembali menunjukkan komitmennya dalam melestarikan tradisi melalui kegiatan pisowanan ke Kasepuhan Kadilangu jelang perhelatan Grebeg Besar yang rutin digelar setiap momentum Idul Adha.

Kegiatan ini dipimpin oleh Bupati Demak Eisti’anah bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai bentuk penghormatan sekaligus permohonan doa restu kepada para sesepuh Kadilangu.

Pisowanan menjadi bagian penting dalam rangkaian Grebeg Besar, termasuk berkaitan erat dengan tradisi penjamasan pusaka peninggalan Sunan Kalijaga yang sarat nilai sejarah dan spiritual.

“Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar. Ini merupakan tradisi tahunan untuk meminta doa restu kepada para sesepuh di Kadilangu, sebagai persiapan menuju kegiatan Grebeg Besar saat Idul Adha,” ujar Eisti’anah usai kegiatan di Notobratan Kadilangu.

Ia menegaskan bahwa Pemkab Demak berkomitmen menjaga keaslian tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, sekaligus menghadirkan inovasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

“Ada inovasi-inovasi sebagai pembeda setiap tahun, namun pakem tradisi yang sudah ada tetap dijalankan,” tambahnya.

Terkait rencana penataan kawasan makam Kadilangu, Pemkab Demak masih melakukan pembahasan bersama pihak kasepuhan guna memastikan langkah yang diambil tetap selaras dengan nilai historis dan kearifan lokal.

Sementara itu, Sesepuh Kadilangu Muhammad Cahyo Imam Santoso menjelaskan bahwa pisowanan ini merupakan tahapan awal dalam rangkaian kegiatan Grebeg Besar.

“Nanti ada pisowanan balasan, baru banyak minta,” ujarnya.

Ia juga menyebut sejumlah agenda budaya lain yang akan menyemarakkan Grebeg Besar, seperti partisipasi tradisi dari Keraton Solo hingga kegiatan ancak-an pada malam takbiran.

Melalui rangkaian tradisi ini, Pemkab Demak tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga memperkuat nilai spiritual masyarakat, menjadikan Grebeg Besar sebagai simbol harmoni antara budaya, sejarah, dan kehidupan religius yang terus terjaga lintas generasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Koster Lepas Menhan RI dan Jepang di Bali, Perkuat Diplomasi Pertahanan Indonesia–Jepang

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Gubernur Bali, Wayan Koster melepas keberangkatan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Pertahanan Jepang, Koizumi Shinjiro melalui VIP II Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Senin (4/5/2026) pagi.

Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda strategis pertahanan kedua negara setelah pelaksanaan Defence Minister Meeting 2026 serta jamuan makan malam resmi yang dipimpin Menteri Pertahanan RI di Bali pada Minggu (3/5).

Kunjungan ini juga mencakup agenda cultural visit, yang merupakan tradisi diplomatik dalam forum bilateral maupun multilateral sebagai sarana mempererat hubungan antarnegara melalui pendekatan budaya.

Selanjutnya, kedua menteri dijadwalkan melanjutkan agenda ke Jakarta untuk menandatangani Defence Cooperation Arrangement (DCA), sebagai langkah konkret penguatan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Jepang.

Momentum ini dinilai penting dalam mempererat hubungan bilateral kedua negara, khususnya di sektor pertahanan dan keamanan kawasan, di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik yang semakin kompleks.

Peran Bali sebagai tuan rumah kembali menegaskan posisi strategisnya sebagai pusat diplomasi internasional. Kehadiran forum dan pertemuan tingkat tinggi ini juga mencerminkan kepercayaan global terhadap Indonesia dalam membangun kemitraan strategis yang kuat dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Sumbar Gandeng Dompet Dhuafa, Hadirkan Pembiayaan UMKM Tanpa Bunga untuk Pemulihan Pascabencana

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana hidrometeorologi melalui kolaborasi strategis dengan Dompet Dhuafa. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pemberdayaan ekonomi berkelanjutan di Istana Gubernuran, Selasa (5/5/2026).

Kolaborasi ini difokuskan pada penguatan sektor UMKM melalui skema pembiayaan mikro berbasis syariah tanpa bunga dalam Program MUFAKAT (Modal Usaha Bermanfaat untuk Masyarakat), sebagai solusi konkret bagi pelaku usaha terdampak bencana.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa langkah ini merupakan terobosan dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.

“Kerja sama ini bertujuan membantu UMKM terdampak agar dapat kembali bangkit melalui pembiayaan nol persen. Ini sebuah terobosan, karena belum ada skema seperti ini sebelumnya,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi menyoroti bahwa sektor UMKM menjadi kelompok paling rentan saat terjadi bencana. Ia mencontohkan peristiwa terputusnya akses di Lembah Anai pada 2024 yang menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp40 miliar per hari akibat terhentinya mobilitas.

“Ketika akses terputus, UMKM langsung terpukul. Bahkan usaha kuliner yang sudah memiliki nama besar seperti Sate Mak Syukur juga sempat tutup sementara,” ungkapnya.

Menurutnya, keberlangsungan usaha masyarakat harus menjadi prioritas agar proses pemulihan ekonomi berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Dompet Dhuafa Ahmad Juwaini menyampaikan komitmen lembaganya untuk terus memperluas program pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi penyintas bencana.

“Kami fokus membantu penyintas bencana banjir dan longsor, sekaligus memperluas pemberdayaan ekonomi di berbagai sektor dan wilayah,” ujarnya.

Ia menambahkan, program ini tidak hanya akan dijalankan di Sumatera Barat, tetapi juga direncanakan diperluas ke lima provinsi lain di Indonesia sepanjang tahun ini.

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem pembiayaan syariah, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama program microfinance antara Dompet Dhuafa dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Melalui sinergi ini, Pemprov Sumbar optimistis UMKM dapat kembali bangkit, meningkatkan daya tahan ekonomi daerah, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan pascabencana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemendukbangga–Kemnaker Perkuat Daycare di Tempat Kerja, Dorong Perlindungan Anak dan Produktivitas Pekerja

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk memperkuat operasional tempat penitipan anak (daycare) di lingkungan kerja sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan pekerja.

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menegaskan bahwa keberadaan daycare di tempat kerja memiliki peran strategis, tidak hanya dalam memastikan pengasuhan anak yang berkualitas, tetapi juga dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan.

“Tempat penitipan anak menjadi solusi yang sangat strategis, tidak hanya untuk memastikan pengasuhan anak yang berkualitas, tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan sekaligus memaksimalkan bonus demografi,” ujar Isyana di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan, penguatan daycare merupakan bagian dari pembangunan ketahanan keluarga yang menjadi fondasi utama dalam pembangunan nasional. Intervensi sejak usia dini, mulai dari aspek pengasuhan, gizi, hingga kesehatan mental anak, dinilai menjadi kunci dalam menciptakan SDM unggul di masa depan.

“Kalau kita ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka intervensi harus dilakukan sejak dini, mulai dari pengasuhan, gizi, hingga kesehatan mental anak,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menekankan bahwa isu daycare tidak hanya berkaitan dengan perlindungan anak, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem ketenagakerjaan.

“Perbaikan sistem daycare bukan hanya isu perlindungan anak, melainkan juga kewajiban normatif perusahaan dalam menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja. Ini adalah isu ketenagakerjaan yang strategis,” ucapnya.

Ia menambahkan, pemerintah tengah mendorong standardisasi tenaga pengasuh, penguatan pengawasan, serta pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Daycare.

“Kita perlu memastikan adanya sertifikasi nasional bagi caregiver (pengasuh), pengaturan rasio pengasuh-anak, serta sistem pengawasan terpadu untuk mencegah kekerasan dan meningkatkan kualitas layanan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak Kemendukbangga/BKKBN Irma Ardiana menyampaikan pentingnya integrasi data dan fleksibilitas kebijakan dalam implementasi daycare di berbagai sektor, termasuk yang berbasis perusahaan, mengingat dalam pelaksanaannya masih ada tantangan besar terkait pemenuhan standar akibat beragamnya kondisi perusahaan.

Di sisi lain, Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker C. Heru Widianto mengemukakan, persentase perusahaan yang memiliki daycare masih sedikit, sehingga perlu didorong pengembangannya secara lebih luas termasuk pemenuhan standar minimum dalam operasional tempat penitipan anak yang mencakup aspek keamanan, kompetensi pengasuh, program edukatif, serta perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja pengasuh

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lia Istifhama Sambut Pembatasan Potongan Ojol 8%, Dorong Perlindungan Driver

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama menyambut positif kebijakan pemerintah terkait pembatasan potongan komisi aplikator ojek online (ojol) maksimal 8 persen melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi para pengemudi transportasi daring yang selama ini menghadapi tekanan dari besarnya potongan tarif oleh perusahaan aplikator.

“Langkah tersebut menjadi angin segar bagi pekerja sektor informal yang selama ini berada dalam posisi rentan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Lia menilai, kebijakan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pengemudi ojol agar memperoleh penghasilan yang lebih layak dan proporsional.

Sebelumnya, ia mengaku kerap menerima aspirasi dari komunitas pengemudi ojol di Jawa Timur yang mengeluhkan ketidakseimbangan antara tarif perjalanan dengan biaya operasional, seperti bahan bakar, tenaga, dan waktu kerja.

Dalam berbagai forum audiensi, para pengemudi juga menyoroti kebijakan promosi aplikator yang dinilai justru membebani pihak driver.

Merespons hal tersebut, Lia mendorong pemerintah pusat untuk tidak hanya menetapkan regulasi, tetapi juga memastikan implementasi di lapangan berjalan optimal melalui pengawasan yang ketat.

“Pengawasan harus diperkuat agar kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pengemudi,” ujarnya.

Melalui aturan baru tersebut, pemerintah menetapkan potongan komisi aplikator maksimal 8 persen, sehingga pengemudi berhak menerima sedikitnya 92 persen dari total biaya perjalanan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan driver sekaligus menciptakan ekosistem transportasi online yang lebih adil dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...276277278...4,868Halaman 277 dari 4,868