Beranda blog Halaman 284

Mendiktisaintek Paparkan Solusi Penanganan Sampah Nasional Berbasis Sains dan Teknologi

Penulis
Lucky PR
-

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, dalam menjalankan program nasional melalui pendekatan berbasis sains dan teknologi, khususnya dalam penanganan sampah. Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber dalam Apel Komandan Satuan (AKS) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2026, yang digelar di Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia, Rabu (29/4).

Mendiktisaintek menegaskan bahwa isu kebersihan dan pengelolaan sampah bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berkaitan langsung dengan martabat dan daya saing bangsa.

“Kehebatan dan kekayaan alam kita akan tertutupi jika kita gagal mengelola sampah dengan baik. Sebagaimana kita pahami bersama, Presiden Republik Indonesia (RI) memberikan arahan bagaimana seluruh elemen masyarakat harus memiliki peran serta untuk menyelesaikan permasalahan sampah,” jelas Menteri Brian.

Mendiktisaintek juga menyorot bahwa tantangan besar pengelolaan sampah di Indonesia membutuhkan pendekatan sistemik yang mencakup tata kelola, pemanfaatan teknologi, serta transformasi sosial. Berdasarkan data yang dipaparkan, volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang mencapai sekitar 8.000 ton per hari, dengan total akumulasi mencapai puluhan juta ton. Kondisi ini menunjukkan urgensi perubahan paradigma pengelolaan sampah dari sekadar pembuangan menjadi pengolahan yang terintegrasi.

Dalam paparannya, Menteri Brian menjelaskan bahwa kunci utama efektivitas pengolahan sampah terletak pada pemilahan sejak sumber. Sampah perlu dipisahkan menjadi tiga kategori utama, yaitu organik, non-organik yang dapat didaur ulang, dan residu. Tanpa pemilahan yang tepat, berbagai teknologi pengolahan seperti pirolisis, gasifikasi, maupun refuse-derived fuel (RDF) tidak akan berjalan optimal.

Sebagai bagian dari solusi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama perguruan tinggi tengah mengembangkan berbagai pendekatan inovatif, termasuk pemanfaatan teknologi pengolahan sampah organik seperti black soldier fly (BSF) serta pengembangan konsep landfill mining untuk mengurangi timbunan sampah lama. Selain itu, terdapat pula gagasan transformasi TPA menjadi ruang terbuka hijau atau taman nasional setelah melalui proses pengolahan yang memadai.

Untuk mengimplementasikan pengolahan sampah lintas sektor, TNI didorong untuk menjadi pelopor dalam implementasi model percontohan pengelolaan sampah berbasis kawasan. Kolaborasi ini dinilai mampu menghasilkan inovasi strategis yang berdampak pada pembangunan nasional secara luas.

“Barangkali akan sangat baik dan bisa menjadi percontohan jika di setiap satuan bisa melakukan uji coba. Tidak perlu besar, tetapi jika setiap kesatuan mampu menyelesaikan sampahnya sendiri, ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan,” ujar Menteri Brian.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang lebih kuat secara lintas sektor  dalam menciptakan solusi inovatif yang berkelanjutan. Pendekatan berbasis sains dan teknologi diharapkan dapat menjadi fondasi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, bersih, dan berdaya saing global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ahmad Doli Kurnia Setuju Kaji Ulang RUU Pembatasan Uang Kartal, Respons Rekomendasi KPK

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan dukungannya untuk mengkaji ulang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Uang Kartal sebagai tindak lanjut rekomendasi dari KPK.

Menurut Doli, pembatasan transaksi uang tunai merupakan langkah strategis untuk mendorong terciptanya pemilu yang bersih dan bebas dari praktik politik uang.

“Dalam rangka itu, saya setuju dengan KPK yang mengusulkan agar Indonesia memiliki UU Pembatasan Uang Kartal. Mungkin sudah saatnya pemerintah dan DPR mengulang lagi kajian dan pembahasannya,” ujar Doli, Rabu (29/4/2026).

Ia menilai dominasi penggunaan uang kartal dalam berbagai aktivitas, khususnya dalam kontestasi politik, membuka peluang terjadinya praktik vote buying dan transaksi politik yang sulit diawasi.

“Kita semua tentu menginginkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Itu hanya bisa terwujud bila diawali dengan pemilu yang bersih, yang bebas political transactional, money politics, vote buying, dan sebagainya,” kata dia.

Lebih lanjut, Doli menekankan pentingnya transformasi digital dalam sistem keuangan dan politik. Ia menyebut negara maju telah mulai mengurangi transaksi fisik dan beralih ke sistem digital guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

“Ke depan kita semua sudah harus terbiasa dengan budaya paperless. Semuanya serba elektronik, serba digital, yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan bebas penyalahgunaan wewenang di segala aspek kehidupan, termasuk politik,” kata Doli.

Sebelumnya, KPK mendorong adanya regulasi pembatasan penggunaan uang tunai dalam tahapan pemilu. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut dominasi transaksi tunai menjadi salah satu faktor utama maraknya politik uang dalam demokrasi elektoral.

“Kondisi ini memperbesar peluang terjadinya vote buying yang selama ini menjadi persoalan klasik,” ujarnya.

Dalam kajian yang dilakukan pada 2025, KPK merekomendasikan tiga langkah utama, yakni revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, revisi Undang-Undang Partai Politik, serta percepatan pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal.

Rekomendasi tersebut bahkan telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi politik.

Meski demikian, wacana ini tidak lepas dari resistensi di parlemen. Sejumlah pihak menilai pembatasan transaksi tunai berpotensi memengaruhi praktik politik di lapangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ahmad Labib Imbau Kelompok Mampu Tak Gunakan BBM Subsidi, Demi Ketahanan Energi Nasional

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib, mengimbau kelompok masyarakat menengah ke atas untuk tidak beralih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini dinilai penting guna menjaga ketepatan sasaran subsidi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Menurut Ahmad, kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah akan mencegah lonjakan konsumsi BBM subsidi yang berpotensi membebani anggaran negara.

“Sesuai imbauan Menteri ESDM agar kelompok menengah atas tidak beralih menggunakan BBM subsidi. Langkah ini penting untuk menjaga BBM bersubsidi tepat sasaran sekaligus mencegah potensi lonjakan konsumsi yang dapat membebani anggaran negara,” ujar Ahmad dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan energi nasional tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan kolektif seluruh elemen masyarakat. Sinergi tersebut dinilai krusial untuk menjaga stabilitas energi sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Ahmad juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga BBM subsidi sepanjang 2026. Kebijakan ini dinilai strategis dalam melindungi daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.

“Kebijakan ini menjadi bantalan penting bagi perekonomian nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas biaya logistik dan produksi yang sangat bergantung pada energi,” terangnya.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi capaian Indonesia dalam ketahanan energi global yang dinilai cukup kuat. Dengan tingkat ketahanan mencapai 77 persen, Indonesia disebut berada pada posisi yang relatif aman dalam menghadapi krisis energi global 2026.

Menurutnya, capaian tersebut didukung oleh dominasi sumber energi domestik seperti batu bara, gas, serta kontribusi energi terbarukan, dengan tingkat ketergantungan impor yang relatif rendah. Peran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga dinilai penting dalam menjaga ketersediaan energi nasional.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memastikan harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas energi nasional.

Dengan pasokan energi yang dinilai aman, pemerintah optimistis kebijakan ini mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan fiskal negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemdiktisaintek dan Kemendes PDT Perkuat Kolaborasi melalui Penandatanganan MoU Pembangunan Desa

Penulis
Lucky PR
-

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah strategis memperkuat sinergi pembangunan desa berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, Selasa (28/4).

Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi pijakan kolaborasi kedua kementerian dalam mendorong pemanfaatan riset dan inovasi untuk mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan (Dirjen Risbang) Kemdiktisaintek, Fauzan Adziman, menyampaikan bahwa kerja sama lintas sektor diperlukan agar hasil riset perguruan tinggi dapat terhubung dengan kebutuhan pembangunan di tingkat desa.

“Nota kesepahaman ini menjadi langkah penting agar riset dan inovasi tidak berhenti di kampus, tetapi hadir sebagai solusi bagi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat,” tegas Dirjen Fauzan.

Kolaborasi dibangun pada tiga agenda utama, yaitu penguatan sumber daya manusia desa, hilirisasi inovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat, serta pengembangan desa binaan sebagai ruang implementasi riset dan teknologi.

Pada fokus pertama, penguatan sumber daya manusia diarahkan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan pemuda desa, termasuk pengembangan kompetensi yang mendukung pembangunan desa berkelanjutan.

Fokus kedua menitikberatkan pada hilirisasi inovasi melalui penerapan hasil riset dan teknologi tepat guna untuk mendukung berbagai sektor strategis, mulai dari pertanian, ekonomi lokal, pendidikan, hingga penguatan ketahanan desa.

Dan fokus ketiga, mendorong pengembangan desa binaan sebagai *living laboratory* bagi perguruan tinggi, sehingga inovasi yang dihasilkan tidak hanya diuji, melainkan diterapkan langsung sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kolaborasi ini kami arahkan bukan sekadar kerja sama antarlembaga, tetapi langkah konkret menghadirkan inovasi yang relevan, terukur, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa,” ujar Dirjen Fauzan.

Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, juga menyampaikan bahwa desa kini menjadi penggerak pertumbuhan baru dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, perguruan tinggi dan lembaga riset berperan penting dalam menghadirkan inovasi yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan desa.

Dalam forum tersebut, kedua kementerian menyampaikan bahwa penguatan sumber daya manusia, hilirisasi inovasi, dan pengembangan desa binaan memerlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, BUMN, swasta, dan komunitas.

Melalui ruang lingkup kerja sama, perguruan tinggi didorong memperkuat kontribusi melalui tridarma pendidikan tinggi, khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memperluas kemitraan pembangunan yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

Kesepahaman antara Kemdiktisaintek dan Kemendes PDT memperkuat dukungan terhadap agenda pembangunan dari desa sebagai bagian dari prioritas nasional untuk mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Ke depan, kemitraan ini diharapkan menjadi landasan bagi berbagai program bersama yang mempercepat hilirisasi hasil riset, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta menghadirkan dampak pembangunan yang lebih nyata hingga tingkat desa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komnas HAM Ungkap Modus Pelaku Serangan Air Keras ke Andrie Yunus, Gunakan Identitas Anak hingga Lansia

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap dugaan penggunaan identitas anak hingga lansia oleh pelaku penyerangan air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, sebagai upaya menyamarkan jejak komunikasi.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P Siagian, menyampaikan bahwa berdasarkan analisis CCTV dan keterangan saksi, terdapat indikasi kuat keterlibatan banyak pihak dalam peristiwa yang terjadi pada 12 Maret 2026 tersebut.

“Setidaknya terdapat 14 orang yang saling terhubung,” ujarnya saat konferensi pers di kantor Komnas HAM, Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, Saurlin menjelaskan bahwa para pelaku diduga menggunakan identitas orang lain untuk registrasi nomor telepon seluler. Bahkan, ditemukan penggunaan identitas anak berusia 5 tahun, ibu rumah tangga, hingga lansia untuk menutupi identitas asli pelaku.

“Patut diduga juga para pelaku menggunakan identitas atas nama lain untuk meregistrasi nomor HP telepon selulernya, di antaranya menggunakan nama anak berusia 5 tahun, ibu rumah tangga, dan lansia guna menutup identitasnya. Nomor-nomor tersebut baru diaktifkan 1-2 hari sebelum peristiwa antara rentang 10 sampai 11 Maret,” kata Saurlin.

Selain itu, Komnas HAM juga menemukan indikasi penggunaan fasilitas negara dalam rangkaian aksi tersebut. Salah satu terduga pelaku diketahui melakukan mobilitas dari rumah yang merupakan aset Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang diperuntukkan bagi BAIS.

“Komnas HAM juga mengonfirmasi bahwa pelaku BHWC melakukan perjalanan pulang dan pergi dari sebuah rumah di Jalan Panglima Polim III Nomor 11 yang merupakan aset Kemenhan yang diperuntukkan untuk BAIS. Saksi-saksi yang berada di rumah tersebut menjadi bagian yang penting dalam kasus ini dan harus diselidiki lebih lanjut,” paparnya.

Tak hanya itu, pelaku juga diduga membawa barang mencurigakan seperti kantong plastik berisi botol cairan air keras serta tas yang diduga berisi alat pelacak atau penyadap. Bahkan, terdapat pelaku yang masih mengikuti korban hingga ke RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo pasca kejadian.

Dari hasil investigasi, Komnas HAM menilai serangan tersebut tidak bersifat spontan, melainkan terencana dan terkoordinasi.

“Kami mengindikasikan pola serangan yang terencana dan terkoordinasi antar pelaku,” ujar Saurlin.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan bahwa peristiwa ini dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

“Karena merupakan perbuatan kelompok aparat yang secara sengaja membatasi, mengurangi, dan atau mencabut HAM saudara Andrie Yunus yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku,” katanya.

Menurutnya, tindakan tersebut telah membatasi dan mencabut hak korban, termasuk hak bebas dari penyiksaan dan hak atas keadilan. Ia juga menyoroti adanya indikasi intimidasi sebelum kejadian yang berpotensi menimbulkan efek jera di masyarakat sipil.

“Hal ini juga dapat berujung pada munculnya ketakutan atau efek jera bagi masyarakat sipil,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemdiktisaintek Luncurkan Program Bestari Saintek dan Semesta 2026, Dorong Luaran Riset Berdampak

Penulis
Lucky PR
-

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi (Dit. Minat Saintek), Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi (Ditjen Saintek) meluncurkan Program Bestari Saintek dan Sinergi Kreasi Masyarakat dan Akademisi untuk Kemajuan Sains dan Teknologi Nusantara (Semesta) Skema Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 di kantor Kemdiktisaintek, Rabu (29/4).

Program Bestari Saintek merupakan bagian dari upaya memperkuat hilirisasi riset dan kolaborasi lintas sektor. Riset diharapkan dapat menjawab persoalan konkret, sehingga perguruan tinggi dapat berperan sebagai motor lahirnya inovasi yang terimplementasi dengan baik.

“Riset yang kita lakukan harus terus berkontribusi pada pengembangan keilmuan. Salah satu caranya memang melalui jurnal ilmiah, tetapi lebih dari itu, harus kita lanjutkan menjadi karya nyata yang benar-benar bisa digunakan dan memudahkan kehidupan masyarakat di sekitar kita,” tegas Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto.

Pada program Bestari Saintek, sebanyak 8.951 pendaftar mengikuti tahap penyampaian Expression of Interest (EoI), dengan 2.499 pengusul melanjutkan ke tahap dokumen EoI dan 545 proposal masuk pada tahap pengajuan proposal teknis. Dari proses seleksi tersebut, 122 tim riset dinyatakan lolos dan mendapatkan pendanaan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Sains dan Teknologi (Dirjen Saintek), Ahmad Najib Burhani.

“Hanya 4,9% total pendaftar yang berhasil terpilih. Hal ini menunjukkan minat yang tinggi dan standar evaluasi yang kompetitif. Tema dari proposal terpilih terbagi menjadi 8 sektor, yakni pangan dan pertanian, kemaritiman, sosial humaniora, seni budaya, dan pendidikan, teknologi komunikasi dan informasi, kebencanaan, kesehatan dan obat, energi baru dan terbarukan, serta material maju,” jelas Dirjen Saintek.

Program Bestari Saintek mendorong Non-Traditional Research Output (NTRO), yaitu luaran riset yang tidak hanya berupa publikasi ilmiah, tetapi juga prototipe, model bisnis, kebijakan, hingga inovasi yang siap diimplementasikan di masyarakat dan industri. Kolaborasi luas dalam program ini melibatkan 56 mitra industri, 64 perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan lain, termasuk mitra internasional dan media. Sepanjang pelaksanaan program, 122 tim riset terpilih didukung oleh 341 mitra dan melibatkan 854 dosen serta tenaga kependidikan.

Dari sisi pendanaan, program ini didukung oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan total alokasi sebesar Rp57,5 miliar, dengan tingkat penyerapan mencapai hampir 100%. Dukungan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memperkuat ekosistem riset nasional yang terintegrasi dan berdampak.

Direktur Fasilitasi Riset LPDP, Ayom Widipaminto menyampaikan bahwa pendanaan riset merupakan investasi jangka panjang yang harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. LPDP dinyatakan terus mendorong agar setiap pendanaan dapat menghasilkan inovasi yang dapat diadopsi dan dimanfaatkan secara luas.

“LPDP menaruh harapan besar pada program Bestari Saintek. Harapannya, peluncuran ini benar-benar dapat memberi dampak dan hasil di sekitar kita, mendorong kolaborasi partisipatif, dan memanfaatkan hasil riset untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” jelas Ayom.

Komitmen dan Harapan Peserta Program

Perguruan tinggi menyambut program Bestari Saintek sebagai momentum penting untuk memperkuat ekosistem riset yang berdampak. Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI), Hambali Talib menyampaikan apresiasi dan menekankan bahwa capaian tersebut diharapkan menjadi pemicu semangat bagi sivitas akademika untuk terus mengembangkan riset inovatif, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi peneliti lain.

“Komitmen perguruan tinggi tidak hanya dalam pendidikan, tetapi juga pada penguatan penelitian, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian integral dari Tridharma,” tegas Hambali.

Dari sisi peneliti, program ini dinilai mampu menjembatani pelestarian pengetahuan dengan kebutuhan masa kini. Betty Istanti Suwandayani, dosen penerima Bestari dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyoroti kontribusi program dalam mendorong inovasi pendidikan berbasis sains. Melalui program Smart STEM: Numerasi Living Lab Berdaya, ia berupaya meningkatkan kesadaran lingkungan di tingkat pendidikan dasar, khususnya terkait pengelolaan sampah.

Sementara itu, Muhammad Siddiq Wicaksono, dosen penerima Bestari dari Universitas Gadjah Mada (UGM) mengangkat riset Wellness Living Lab yang mengintegrasikan manuskrip kuno Jawa dengan inovasi kebugaran berbasis nilai spiritual dan budaya.

“Harapan saya melalui program Bestari Saintek ini adalah agar pengetahuan tersebut tidak hanya terjaga, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi inovasi yang relevan dengan kebutuhan masa kini,” ujar Siddiq.

Melalui program Bestari Saintek dan Semesta, Kemdiktisaintek berharap tercipta ekosistem inovasi yang tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga relevan dan berdampak bagi masyarakat, sekaligus mempercepat transformasi riset menjadi solusi nyata bagi pembangunan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamendukbangga Apresiasi Film Para Perasuk, Soroti Fenomena Sosial Indonesia yang Menggugah

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, mengapresiasi film Para Perasuk yang dinilai mampu mengangkat fenomena sosial Indonesia secara kuat dan menggugah.

Apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan nonton bareng (nobar) Kabinet Merah Putih di Jakarta, Selasa (29/04/2026). Kegiatan ini menjadi ruang reflektif bagi para anggota kabinet untuk melihat realitas sosial melalui pendekatan sinematik.

Menurutnya, film Para Perasuk tidak hanya menyajikan hiburan, tetapi juga menghadirkan potret kehidupan sosial masyarakat dengan cara yang berbeda dan lebih mendalam.

“Ternyata luar biasa karena ini betul-betul mengangkat bagaimana fenomena sosial yang ada di Indonesia dan dikemas dengan sangat luar biasa,” ujarnya.

Ia menilai, pendekatan visual dalam film tersebut mampu membuka perspektif baru dalam memahami dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini dinilai relevan dengan isu kependudukan dan pembangunan keluarga yang menjadi fokus pemerintah.

Partisipasi dalam kegiatan nobar ini juga menjadi bagian dari upaya memperkaya sudut pandang para pemangku kebijakan dalam merespons berbagai tantangan sosial.

Melalui medium film, pesan-pesan sosial diharapkan dapat tersampaikan lebih luas dan menyentuh berbagai kalangan, sekaligus memperkuat kesadaran kolektif dalam membangun keluarga yang berkualitas dan berketahanan di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamendiktisaintek Tinjau Pembangunan SMA Unggul Garuda di Belitung Timur

Penulis
Lucky PR
-

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan SMA Unggul Garuda di Belitung Timur sebagai bagian dari percepatan program prioritas nasional di bidang pendidikan, sains, dan teknologi, Rabu (29/4).

Dalam kunjungan tersebut, Wamen Stella menegaskan bahwa SMA Unggul Garuda merupakan program strategis yang lahir dari visi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak bangsa.

“Yang dikerjakan Bapak-Ibu sekalian sungguh sangat mulia. Detail apapun di bangunan ini dampaknya panjang luar biasa bagi masa depan anak-anak kita.  SMA Unggul Garuda ini diperuntukkan untuk anak-anak kita dari latar belakang apapun, terutama mereka yang kurang mampu tetapi sangat berprestasi,” ujar Wamen Stella.

Akses Pendidikan Berkualitas dan Inklusif

SMA Unggul Garuda dirancang sebagai sekolah negeri berasrama dengan skema beasiswa penuh. Pada tahun pertama operasional, seluruh siswa akan menerima 100% beasiswa, mencakup biaya pendidikan dan asrama selama tiga tahun. Pada tahun-tahun berikutnya, sedikitnya 80% siswa akan tetap mendapatkan dukungan beasiswa. Program ini menjadi langkah konkret dalam membuka akses pendidikan yang lebih adil dan inklusif, serta memperkuat mobilitas sosial melalui pendidikan berkualitas.

Program SMA Unggul Garuda terdiri atas dua pendekatan utama, yaitu pembangunan SMA Unggul Garuda Baru serta program SMA Unggul Garuda Transformasi di sekolah yang telah ada. Dalam satu tahun pelaksanaan, program transformasi telah menunjukkan hasil signifikan dengan 330 siswa berhasil diterima di 100 perguruan tinggi terbaik dunia, termasuk dua siswa yang diterima di Universitas Oxford. Capaian ini mencerminkan peningkatan daya saing global siswa Indonesia dari berbagai daerah.

Dalam peninjauan lapangan, Wamen Stella melihat langsung progres pembangunan yang mencakup gedung akademik, perpustakaan, serta asrama putra dan putri yang saat ini dalam tahap penyelesaian. Pengawasan dilakukan secara intensif melalui koordinasi rutin, mengingat kegiatan belajar mengajar harus dimulai sesuai kalender akademik.

Langkah ini memastikan bahwa manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia unggul Indonesia.

Program SMA Unggul Garuda menjadi wujud nyata arah kebijakan Diktisaintek Berdampak, yang menekankan pada hasil nyata pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses, serta memperkuat daya saing bangsa di tingkat global. Seleksi siswa yang sedang berlangsung menunjukkan pemerataan akses, dengan peserta terbaik berasal dari berbagai wilayah Indonesia, termasuk dari daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas.

Wamendiktisaintek juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan SMA Unggul Garuda di Belitung Timur, serta mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan.

Sebagai penutup, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek)  menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan dan implementasi SMA Unggul Garuda sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas pihak dan penguatan kebijakan berbasis Diktisaintek Berdampak, program ini diharapkan tidak hanya membuka akses, tetapi juga melahirkan generasi unggul yang mampu berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dony Ahmad Munir Bagikan Praktik Baik SPBE ke APKASI, Dorong Transformasi Digital Nasional

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, membagikan praktik baik implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kepada anggota APKASI dalam kegiatan sharing session yang digelar di Command Center Sumedang, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan yang diikuti pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia secara daring ini menjadi forum strategis untuk mendorong percepatan transformasi digital pemerintahan di tingkat daerah.

Dalam paparannya, Bupati Dony menegaskan bahwa transformasi digital di Kabupaten Sumedang dibangun di atas dua fondasi utama, yakni reformasi birokrasi dan penerapan SPBE terintegrasi.

“Reformasi birokrasi yang kami lakukan bukan sekadar perubahan struktural, tetapi perubahan mindset dan budaya kerja ASN. Dari yang sebelumnya dilayani menjadi melayani, dari zona nyaman ke zona kompetitif, dari budaya manual ke digital, serta dari business as usual menjadi budaya inovatif dan adaptif terhadap perubahan,” tegasnya.

Untuk memperkuat implementasi, Pemkab Sumedang mengembangkan pendekatan berbasis Device, Network, and Application (DNA). Kerangka ini memastikan kesiapan perangkat kerja ASN, konektivitas yang merata, serta sistem aplikasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik.

“DNA ini menjadi kerangka utama kami. Device memastikan ketersediaan perangkat pendukung kerja ASN, network menjamin konektivitas yang andal hingga ke pelosok, dan application menjadi instrumen utama dalam memberikan layanan yang cepat, transparan, dan terukur kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya aspek regulasi dalam mendukung keberlanjutan transformasi digital. Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Transformasi Digital sebagai payung hukum yang mengikat seluruh perangkat daerah.

“Setiap kebijakan yang kami desain harus memiliki end point yang jelas, yaitu terimplementasi dalam platform digital. Dengan demikian, tidak ada lagi program yang berjalan tanpa sistem, karena seluruhnya terdokumentasi, terukur, dan dapat dievaluasi secara real time,” ujarnya.

Dalam implementasinya, Bupati mengungkapkan bahwa Pemda Sumedang telah mengembangkan berbagai aplikasi terintegrasi seperti Tahu Sumedang, WAKEPO, SIX, Simpati Jitu, e-Office, hingga layanan berbasis web mbg.sumedangkab.go.id yang mendukung berbagai sektor layanan publik.

“Seluruh aplikasi tersebut kami bangun bukan untuk memperbanyak sistem, tetapi untuk menyederhanakan layanan. Prinsip kami adalah integrasi, bukan duplikasi. Satu data, satu sistem, dan satu standar pelayanan,” imbuhnya.

Ia juga menyoroti pentingnya integrasi data sebagai kunci keberhasilan SPBE. Menurutnya, data yang terhubung antar perangkat daerah akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Keputusan yang baik lahir dari data yang baik. Oleh karena itu, kami membangun sistem yang mampu mengintegrasikan data lintas sektor sehingga pimpinan dapat mengambil keputusan secara cepat, akurat, dan berbasis bukti (evidence-based policy),” katanya.

Dalam rangka mempercepat implementasi, Pemda Sumedang menerapkan pendekatan pentahelix dengan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.

“Transformasi digital tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Harus ada orkestrasi dan kolaborasi lintas sektor. Dengan pentahelix, kita memastikan bahwa inovasi yang dibangun tidak hanya kuat secara sistem, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Bupati juga menegaskan bahwa keberhasilan SPBE tidak hanya diukur dari banyaknya aplikasi, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan kemudahan layanan.

“Indikator utama kami adalah kepuasan masyarakat. Ketika layanan menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel, di situlah transformasi digital dinyatakan berhasil,” tegasnya.

Sementara itu, Sarman Simanjorang menyampaikan bahwa SPBE harus diposisikan sebagai arah baru dalam tata kelola pemerintahan, bukan sekadar digitalisasi layanan.

“SPBE menentukan bagaimana pemerintah bekerja, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana masyarakat dilayani. Semua itu sangat bergantung pada kualitas implementasinya,” ujarnya.

Ia juga mengakui masih terdapat berbagai tantangan di daerah, seperti pembangunan TIK yang belum terintegrasi dan kesenjangan tingkat kematangan SPBE.

“Permasalahan utama kita adalah sistem yang belum terintegrasi, aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, dan data yang belum terhubung. Ini yang harus kita benahi bersama,” tuturnya.

Sarman menutup dengan menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah melalui APKASI.

“Kami harus saling berbagi data dan pengalaman. Keberhasilan satu daerah harus menjadi akselerator bagi daerah lain. Apa yang dilakukan Kabupaten Sumedang hari ini menjadi contoh praktik baik yang bisa direplikasi secara nasional,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamendiktisaintek Stella Christie Tekankan Pentingnya Berpikir Mendalam dalam Learning Festival

Penulis
Lucky PR
-

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, menegaskan pentingnya penguatan kemampuan berpikir mendalam (deep thinking) dan berpikir sistemik (system thinking) bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi kompleksitas tantangan global di era transformasi digital. Hal tersebut disampaikan dalam sesi Inspirative Talks pada Kemenkeu Learning Festival 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Selasa (28/4).

Dalam dialog interaktif Wamen Stella menekankan bahwa pembelajaran saat ini tidak lagi cukup berfokus pada akumulasi informasi, tetapi pada kemampuan memproses dan memaknai informasi secara efektif.

“Cognitive science itu adalah information processing. Jadi di dunia ini begitu banyak informasi yang masuk ke kita lewat indera. Tetapi tidak semua informasi itu diolah oleh otak kita,” ujar Wamen Stella.

Wamendiktisaintek menjelaskan bahwa derasnya arus informasi, terutama melalui platform digital, telah mempengaruhi kemampuan fokus individu. Penurunan attention span menjadi tantangan utama yang berdampak pada kualitas pemahaman dan pengambilan keputusan, khususnya dalam menangani persoalan yang kompleks.

Menurut Wamen Stella, kondisi tersebut menuntut tidak hanya ASN untuk mampu mengelola dua sistem berpikir, yaitu berpikir cepat (fast thinking) dan berpikir lambat (slow thinking). Dalam konteks kebijakan publik, pendekatan berpikir lambat yang analitis dan reflektif menjadi kunci dalam menghasilkan solusi yang tepat dan berkelanjutan.

“Ambil waktu untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan bukan sekadar solusi sementara, tetapi solusi yang menyelesaikan akar permasalahan secara sistematis, atau system thinking,” tegas Wamen Stella.

Lebih lanjut, Wamen Stella menyoroti pentingnya penguatan kapasitas SDM melalui keseimbangan antara keterampilan umum (general skills) seperti berpikir kritis, komunikasi, dan kepemimpinan, serta keahlian teknis (technical expertise) yang mendalam. Kombinasi keduanya dinilai menjadi fondasi dalam membangun sistem kerja yang efektif dan adaptif.

Dalam aspek tata kelola, Wamendiktisaintek juga menekankan perlunya pergeseran paradigma dari pengukuran berbasis input menuju pengukuran berbasis hasil (outcome). Keberhasilan kebijakan harus dilihat dari dampak nyata yang dihasilkan, bukan semata tingkat penyerapan anggaran.

Partisipasi Wamen Stella dalam forum ini mencerminkan komitmen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Diktisaintek Berdampak, yang menempatkan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi sebagai penggerak solusi nyata bagi pembangunan nasional.

Melalui penguatan budaya belajar sepanjang hayat, kemampuan berpikir kritis, dan pendekatan berbasis analisis sistemik, diharapkan ke depan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan di tengah dinamika perubahan global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...283284285...4,868Halaman 284 dari 4,868