Beranda blog Halaman 285

Dukung Efektivitas Swasembada Pangan, Kemendag Terbitkan Permendag Nomor 11 Tahun 2026

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan regulasi baru yang mengatur impor sejumlah komoditas pertanian melalui “Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan”. Regulasi tersebut telah diundangkan pada 24 April 2026 dan mulai berlaku efektif pada 8 Mei 2026.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan, Permendag Nomor 11 Tahun 2026 diterbitkan untuk mendukung program swasembada pangan dan substitusi impor barang pertanian.

“Permendag Nomor 11 Tahun 2026 merupakan perubahan kedua atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025, menambah beberapa ruang lingkup barang yang diatur impornya. Tujuannya untuk menyempurnakan kebijakan impor, menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di dalam negeri, melindungi harga produsen dalam negeri, serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Mendag Busan.

Mendag Busan menegaskan, pengaturan ini secara garis besar mengatur pemasukan sejumlah komoditas ke dalam daftar pembatasan impor. Komoditas-komoditas ini meliputi gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, kacang tanah, beras pakan (termasuk dalam kelompok komoditas beras), dan buah pir (termasuk dalam kelompok hortikultura).

Lebih lanjut, Mendag Busan menjelaskan, dengan adanya penambahan ruang lingkup pengaturan tersebut, para importir wajib memenuhi ketentuan Persetujuan Impor (PI) dari Kemendag berdasarkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian.

“Secara umum, importir harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi teknis, kemudian mengajukan Persetujuan Impor secara elektronik melalui Sistem Indonesia Nasional Single Window (SINSW) sebelum melakukan impor,” kata Mendag Busan.

Mendag Busan menyampaikan, proses perumusan Permendag Nomor 11 Tahun 2026 dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan kebijakan ini mengacu pada amanat Undang-Undang Perdagangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026.

“Setiap usulan penyesuaian kebijakan, termasuk usulan pembatasan impor berasal dari kementerian dan lembaga teknis serta para pemangku kepentingan. Selanjutnya, usulan tersebut dibahas melalui koordinasi lintas kementerian. Usulan dilengkapi dengan regulatory impact analisis (RIA), forum konsultasi publik, hingga proses harmonisasi dan pengundangan. Kemudian, proses sosialisasi peraturan ini melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta asosiasi dari hulu ke hilir,” imbuhnya.

Sosialisasi Permendag

Sebagai tindak lanjut proses diseminasi kebijakan terbaru ini, Kemendag menggelar sosialisasi Permendag Nomor 11 Tahun 2026 secara daring pada Selasa, (28/4). Sosialisasi dihadiri para pelaku usaha, termasuk importir produsen dan importir umum. Sosialisasi menghadirkan dua narasumber, yaitu Direktur Impor Kemendag Andri Gilang Nugraha dan Kepala Subdirektorat Efisiensi Proses Bisnis, Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan Erwin Hariadi.

Direktur Impor Kemendag Andri Gilang Nugraha memaparkan latar belakang pengaturan terhadap sejumlah komoditas yang kini diatur impornya tersebut. Secara umum, pengaturan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri, mendorong produksi petani, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Pengaturan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan industri dan kepentingan produsen dalam negeri.

“Salah satunya, yaitu pada komoditas kacang hijau dan kacang tanah. Penurunan minat petani untuk membudidayakan komoditas tersebut, antara lain, disebabkan oleh masuknya produk impor secara bebas, tanpa pembatasan waktu maupun volume. Oleh karena itu, peraturan ini ditujukan untuk mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada pangan sebagaimana Asta Cita Presiden,” ujar Gilang.

Gilang menekankan hal yang perlu menjadi perhatian bagi para importir adalah Permendag Nomor 11 Tahun 2026 mulai berlaku pada 8 Mei 2026. Maka, importir harus memastikan dirinya sudah memiliki PI dengan persyaratan berupa rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian pada saat melakukan importasi komoditas gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah. Selain itu, impor beras pakan harus memiliki PI dengan persyaratan berupa neraca komoditas (NK). Sedangkan, impor buah pir harus memiliki PI dengan persyaratan berupa bukti penguasaan atas gudang berpendingin (cold storage) dan dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditas produk hortikultura yang akan diimpor. Selanjutnya, impor beras pakan dan buah pir juga harus dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS).

Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyediakan kanal konsultasi secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting (ID: 7998637042; Pass: ditimpor). Para pelaku usaha dapat mencari informasi lebih lanjut terkait ketentuan dalam regulasi ini melalui konsultasi daring dengan terlebih dahulu mengambil tiket melalui https://hero.kemendag.go.id/tiket/kategori#uptp-i-daglu.

“Kami terbuka terhadap masukan maupun pertanyaan dari para pelaku usaha yang dapat disampaikan melalui kanal yang telah disediakan sehingga implementasi kebijakan ini dapat berjalan optimal,” kata Gilang.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Efisiensi Proses Bisnis, LNSW Kemenkeu, Erwin Hariadi menyampaikan, implementasi Permendag Nomor 11 Tahun 2026 juga diikuti dengan penyesuaian pada Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) sehingga untuk pengajuan PI komoditas yang diatur dalam Permendag Nomor 11 Tahun 2026 ini dapat diajukan melalui SINSW sejak berlakunya Permendag, yakni 8 Mei 2026.

Permendag Nomor 11 Tahun 2026 dapat diunduh melalui tautan

https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/peraturan-menteri-perdagangan-republik-indonesia-nomor-11-tahun-2026-tentang-perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-perdagangan-nomor-18-tahun-2025-tentang-kebijakan-dan-pengaturan-impor-barang-pertanian-dan-peternakan

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tingkatkan Hunian Layak, Pemerintah Bedah 21.000 Rumah di Papua

Penulis
Syifa
-

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mengakselerasi penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya adalah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang pada tahun 2026 meningkat signifikan dari sebelumnya 45.000 unit di tahun 2025 menjadi 400.000 unit.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, total 400.000 unit hunian tersebut tersebar di seluruh Indonesia dan untuk wilayah Papua menyasar sebanyak sekitar 21.000 unit hunian.

“Kita tingkatkan kuota BSPS di seluruh Papua menjadi minimal sekitar 21.000 unit yang tersebar di 6 provinsi dan 42 kabupaten/kota. Artinya, setiap kabupaten/kota mendapatkan minimal 500 unit,” ujar Menteri PKP dikutip dari laman pkp.go.id, Kamis (30/4).

Pelaksanaan BSPS di Papua ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat sekaligus upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan perumahan hingga ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, agar seluruh masyarakat dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan.

“Program BSPS ini adalah bukti nyata kehadiran negara, terutama di Papua. Kita ingin masyarakat memiliki rumah yang layak, sehat, dan aman sebagai fondasi kehidupan yang lebih baik,” ujar Maruarar.

Menteri PKP pun menegaskan komitmen untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) agar dampaknya segera dirasakan oleh masyarakat.

“Program BSPS ini akan mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2026. Kita ingin bergerak cepat agar masyarakat segera merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Maruarar juga menekankan bahwa pendekatan BSPS tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program ini juga dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dengan dukungan pendampingan teknis di lapangan.

“Melalui skema swadaya, masyarakat terlibat langsung dalam proses pembangunan rumahnya. Ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dari MBG hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Presiden Kembalikan Arus Kekayaan ke Rakyat

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebermanfaatan program prioritas pemerintah, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Terkait MBG, Presiden menjelaskan bahwa saat ini banyak negara yang menjadikan MBG sebagai referensi.

“Banyak negara sekarang belajar MBG ke kita. Banyak belajar MBG ke kita. Di mana ada negara bisa memberi makan lebih 60 juta orang, ya kan? 5 kali seminggu yang ibu-ibu hamil diantar makan. Orang-orang tua, lansia yang tidak berdaya diantar makan,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya pada acara groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (29/4).

Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan program MBG hingga tuntas meskipun masih terdapat berbagai kekurangan yang terus diperbaiki. Kepala Negara juga menekankan bahwa program MBG telah memberikan manfaat bagi masyarakat termasuk petani dan nelayan.

“Petani-petani yang tadinya hasil panennya tidak terbeli. Begitu dia panen mangga, mangganya tidak diambil, puso rusak di kebun. Panennya tidak diserap. Tengkulak datang, banting harga. Tidak mungkin rakyat kita sejahtera. Sekarang kita rubah. Hampir semua petani dan nelayan punya jaminan pasar. Berapa yang dia hasilkan, berapa itu pun akan diserap oleh bangsa Indonesia. Di tiap desa ada SPPG, ada dapur. Kalau ada kekurangan kita tindak,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan rencana peresmian seribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam waktu dekat. Selain itu pemerintah juga menargetkan 25 hingga 30 ribu KDKMP yang akan rampung dalam kurun waktu satu tahun.

“Koperasi bukan di atas kertas, koperasi fisik. Ada gudang, ada cold storage pendingin, ada gerai-gerai, ada kendaraan. Banyak yang nanti akan punya pengering,” jelas Presiden.

Presiden Prabowo turut menyampaikan potensi KDKMP dalam menyerap jutaan tenaga kerja. Selain itu, program tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengembalikan kekayaan negara kepada rakyat melalui berbagai program prioritas.

“Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di pihak rakyat Indonesia,” pungkas Presiden Prabowo.

Dari dapur MBG hingga koperasi desa, pemerintah mendorong satu arah besar ekonomi yang hidup dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kesejahteraan rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hilirisasi Nasional Tahap II Dimulai, Prabowo Soroti Pentingnya Teknologi Terbaik

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengembangan proyek hilirisasi nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Hal tersebut disampaikan saat melakukan groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Provinsi Jawa Tengah pada Rabu (29/4).

Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa setiap proyek strategis harus terus dievaluasi secara objektif dan ilmiah, seiring dengan kemajuan teknologi yang berlangsung cepat.

“Saya minta kita objektif dan kita bersifat saintifik. Kita hitung secara matematik. Kalau proyek ini, walaupun kita canangkan dan kita adakan feasibility study, mulai satu tahun yang lalu, enam bulan yang lalu, kalau hari ini terjadi perkembangan teknologi, kita bisa mendapat teknologi yang lebih bagus, teknologi yang lebih murah, menghasilkan sesuatu yang lebih untung bagi rakyat, kita harus berani mengubah rencana,” tegas Presiden.

Presiden juga menginstruksikan kepada Satgas Hilirisasi dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk terus mengkaji pilihan teknologi terbaik, dengan mengedepankan efisiensi dan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Kaji terus teknologi, lihat. Matematis, matematis, matematis. Tidak ada kepentingan lain. Yang paling efisien, menguntungkan rakyat, itu yang harus dijalankan,” lanjutnya.

Lebih jauh, Presiden Prabowo menyampaikan optimisme besar terhadap masa depan Indonesia. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan menjaga arah pembangunan nasional, termasuk melalui penguatan hilirisasi sebagai pilar kemandirian ekonomi.

“Kita harus menjadi raksasa yang tidak tidur. Kita harus jadi raksasa yang bangun. Dan kita akan bangun. Kita akan menjadi negara yang hebat,” ujarnya.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman sebagai kekuatan utama bangsa. Menurutnya, perbedaan harus menjadi kekayaan yang memperkuat, bukan memecah.

“Perbedaan adalah baik, perbedaan adalah kekayaan, perbedaan jangan kita biarkan menjadi sekat-sekat. Kekurangan kita saling tutup. Kesalahan kita saling ingatkan. Kelalaian segera kita koreksi. Semua tujuannya adalah kebaikan bangsa,” ucap Presiden.

Mengakhiri sambutannya, Presiden Prabowo turut mengingatkan bahwa stabilitas dan perdamaian merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa, di tengah dinamika global yang penuh tantangan.

“Perdamaian sangat mahal. Kita jaga bangsa kita,” tutup Presiden.

Melalui pendekatan berbasis teknologi terbaik dan kepentingan rakyat, hilirisasi Indonesia diarahkan menjadi mesin pertumbuhan baru yang efisien, modern, dan berdaulat menuju Indonesia sebagai kekuatan ekonomi besar dunia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dari Cilacap, Presiden Prabowo Tegaskan SDA Indonesia Harus Dinikmati Sepenuhnya oleh Rakyat

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia dikelola dan dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat. Kepala Negara menyampaikan bahwa praktik lama saat hasil kekayaan nasional tidak sepenuhnya dinikmati di dalam negeri tidak boleh terus berlanjut.

“Sudah terlalu lama, sudah terlalu lama sumber daya ekonomi kita, sumber daya alam kita dikuasai oleh pedagang-pedagang yang saya pertanyakan nasionalisme mereka. Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan, kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat. Tapi mereka begitu berhasil, hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya pada acara groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (29/4).

Lebih lanjut, Kepala Negara memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek hilirisasi, serta menegaskan pentingnya peran pelaku industri, BUMN, dan para profesional sebagai ujung tombak transformasi ekonomi nasional.

“Proyek ini tidak jatuh dari langit, proyek-proyek ini adalah buah pemikiran, saya kira buah pemikiran belasan tahun, mungkin puluhan tahun, buah pemikiran, buah cita-cita, buah impian para pemimpin Indonesia, para teknokrat Indonesia, para ilmuwan Indonesia, sehingga wujudlah konsep-konsep ini,” imbuh Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengajak para teknokrat, ilmuwan, dan insinyur untuk mengabdikan keahlian mereka bagi kepentingan bangsa. Kepala Negara menekankan bahwa kecerdasan dan kemampuan harus digunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan yang merugikan negara.

“Sekarang saatnya para teknokrat, sekarang saatnya para ilmuwan, sekarang saatnya para insinyur, para profesor jadi profesor merah putih, jadi profesor pembela rakyat, jadi insinyur untuk bangsa dan rakyat. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menipu rakyat dan bangsa. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menutupi korupsi dan perampokan. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk memperkaya bangsa lain,” ungkap Presiden Prabowo.

Selain itu, Kepala Negara juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong berbagai program strategis sebagai bagian dari upaya memperkuat distribusi kesejahteraan secara merata.

Melalui hilirisasi dan penguatan tata kelola sumber daya alam, pemerintah mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih adil dan merata. Di Cilacap, Presiden Prabowo mengirim pesan kuat bahwa era baru telah dimulai, sebuah era di mana kekayaan Indonesia benar-benar kembali untuk rakyat Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Hilirisasi dan Nasionalisme Bangun Ekonomi

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hilirisasi industri menjadi salah satu jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia dan upaya besar pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (29/4).

“Yang kita lakukan di banyak bidang dalam tahun pertama pemerintahan yang saya pimpin, yang kita lakukan adalah memperkuat fondasi yang sudah dilakukan oleh Presiden-presiden terdahulu, dari mulai Presiden pertama sampai ke Presiden ketujuh. Saya tegaskan di sini, kebangkitan suatu bangsa, nation building, keberhasilan suatu bangsa adalah perjalanan yang jauh, perjalanan yang berat, perjalanan yang tidak ringan,” ucapnya.

Presiden juga mengingatkan bahwa perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari berbagai dinamika global yang turut memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Untuk itu, Presiden menekankan pentingnya nasionalisme, persatuan, dan cinta tanah air sebagai fondasi utama dalam membangun kekuatan bangsa.

“Saya menyampaikan keyakinan saya dari apa yang saya pelajari dari sejarah perkembangan dunia, satu-satunya jalan menuju kebangkitan suatu bangsa yang berhasil adalah nasionalisme, adalah cinta tanah air, adalah persatuan nasional,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyoroti sejarah panjang eksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh kekuatan asing yang datang ke Nusantara karena kekayaan alamnya.

“Yang ingin dikuasai adalah kekayaan, resources, kekuatan-kekuatan besar dunia pada saat itu datang ke Nusantara ini ratusan tahun yang lalu. Karena apa? karena Nusantara kaya. Mereka datang ke sini mencari dan ingin menguasai kekayaan,” lanjutnya.

Dalam konteks tersebut, Presiden menekankan bahwa keberanian bangsa untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri menjadi syarat untuk mencapai kemakmuran. Kepala Negara menilai bahwa tanpa keberanian tersebut, suatu bangsa akan terus berada dalam ketertinggalan.

“Bangsa diberi karunia Tuhan luar biasa, bangsa itu tidak mampu dan tidak berani akan miskin terus. Jadi saudara-saudara, bentuk keberanian antara lain adalah keberanian bangsa itu untuk menguasai sumber daya dan mengolah sumber daya itu di negaranya sendiri,” ujar Presiden.

“Hilirisasi adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa lebih makmur,” tandasnya.

Dengan hilirisasi pemerintah mendorong Indonesia melangkah menuju masa depan sebagai kekuatan ekonomi global berbasis sumber daya, ditopang industri, dan berakar pada persatuan bangsa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jelang Idul Adha, Pemerintah Perketat Lalu Lintas Ternak Secara Nasional

Penulis
Lucky PR
-

Menjelang Hari Raya Idul Adha, pengawasan lalu lintas hewan kurban kini diperketat secara nasional. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit serta memastikan hewan kurban yang beredar dalam kondisi sehat dan aman.

Guna mencegah penyebaran penyakit hewan berbahaya seperti penyakit mulut dan kuku (PMK), lumpy skin disease (LSD), antraks, hingga brucellosis, sekaligus menjamin keamanan pangan bagi masyarakat, pemerintah secara nasional memberlakukan pengetatan lalu lintas hewan, terutama bagi ternak yang dipasok dari luar daerah.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP3 Tabalong, dokter hewan Suwandi, mengatakan saat ini pengawasan lalu lintas ternak menggunakan sistem online melalui website iSIKHNAS. Melalui sistem tersebut, setiap pemasukan ternak wajib memenuhi berbagai ketentuan, termasuk proses karantina yang bertujuan memastikan hewan dalam kondisi sehat dan aman.

“Untuk lalu lintas ternak saat ini kita sudah menerapkan sistem secara nasional berbasis online melalui iSIKHNAS. Masyarakat bisa melakukan pemasokan ternak secara online, namun di dalamnya ada ketentuan yang mengikat, termasuk kewajiban karantina. Proses ini penting untuk menjamin bahwa ternak yang dilalu lintaskan memenuhi unsur keamanan dan kesehatan. Jika tidak, dikhawatirkan ternak dari luar daerah dapat membawa penyakit yang berpotensi menular ke ternak di Kabupaten Tabalong,” ujar drh. Suwandi, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP3 Tabalong.

Ia menambahkan, untuk mendatangkan ternak dari luar Pulau Kalimantan diperlukan berbagai kelengkapan dokumen, seperti surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal, izin pemasukan ternak, serta keterangan bebas penyakit dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.

Apabila seluruh persyaratan dokumen dan kesehatan terpenuhi, maka ternak dapat masuk ke Kalimantan Selatan dan didistribusikan ke lokasi pembeli.

Selain itu, bagi masyarakat yang ingin mendatangkan ternak dari luar daerah, DKP3 Tabalong akan memberikan rekomendasi bahwa peternak tersebut berada di Tabalong. Setelah ternak diterima, DKP3 juga akan melakukan pengecekan ulang, baik dari sisi dokumen maupun kondisi kesehatan hewan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Luncurkan 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II, Investasi Capai Rp116 Triliun

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto melakukan groundbreaking Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (29/4). Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi industri nasional melalui penguatan hilirisasi di sektor strategis.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang kemudian dilanjutkan dengan doa bersama sebagai bentuk harapan atas kelancaran dan keberhasilan proyek. Setelahnya, acara dilanjutkan dengan penayangan video mengenai rencana dan cakupan proyek hilirisasi tahap II yang akan dikembangkan.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Kepala Negara menekankan hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia.

“Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi, senilai kurang lebih Rp116 triliun meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian,” ujar Kepala Negara.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani dalam laporannya menyampaikan bahwa proyek hilirisasi tahap II merupakan kelanjutan dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri nasional. Rosan menjelaskan bahwa pengolahan aset negara menjadi katalisator transformasi ekonomi nasional sebagai investasi negara untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

“Kami akan melakukan ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya kaya sebagai sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam pengolahannya, unggul dalam produksinya, dan sejahtera dalam hasilnya,” ujar Rosan.

Adapun 13 proyek hilirisasi tahap II ini terdiri dari berbagai pengembangan di sektor pengolahan dan pemurnian yang terintegrasi, mencakup peningkatan kapasitas refinery, pengembangan produk turunan bernilai tambah, serta pembangunan fasilitas pendukung yang memperkuat rantai pasok industri nasional, sebagai berikut:

1. Proyek 1 dan 2: Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline di Dumai (Riau) dan Cilacap (Jawa Tengah);

2. Proyek 3, 4, 5: Pembangunan Tangki Operasional BBM di Palaran (Kalimantan Timur), Biak (Papua), dan Maumere (Nusa Tenggara Timur);

3. Proyek 6: Fasilitas Pengembangan fasilitas produksi DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim (Sumatera Selatan);

4. Proyek 7: Pengembangan Fasilitas Manufaktur Baja Nirkarat dari Nikel di Indonesia Morowali Industrial Park (Sulawesi Tengah);

5. Proyek 8: Pengembangan Fasilitas Produksi Slab Baja Karbon dari Bijih Besi Lokal di Cilegon (Banten);

6. Proyek 9: Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton di Karawang (Jawa Barat);

7. Proyek 10: Hilirisasi Tembaga dan Emas di Gresik (Jawa Timur);

8. Proyek 11: Pengolahan Sawit menjadi Oleofood dan Biodiesel di Sei Mangkei (Sumatera Utara);

9. Proyek 12: Fasilitas Pengolahan Pala menjadi Oleoresin di Maluku Tengah (Maluku);

10. Proyek 13: Fasilitas Terpadu Kelapa terintegrasi menghasilkan MCT, coconut flour, dan activated carbon di Maluku Tengah (Maluku).

Dengan investasi besar dan cakupan lintas sektor, hilirisasi tahap II ini menjadi pijakan strategis menuju Indonesia yang lebih mandiri, berdaulat, dan berdaya saing global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat, dan Biaya Perpanjangan

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di lima titik Jakarta pada Kamis (30/4), mulai pukul 08.00–14.00 WIB. Layanan ini disiapkan untuk memudahkan masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) tanpa harus datang ke kantor Satpas.

Berdasarkan informasi dari akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, fasilitas SIM Keliling tersebut tersebar di lima wilayah DKI Jakarta. Lokasi-lokasinya meliputi Lobby depan Mall Grand Cakung (Jakarta Timur), area parkir samping Universitas Trilogi Kalibata (Jakarta Selatan), Lobby utama LTC Glodok (Jakarta Utara), area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng (Jakarta Pusat), serta Lobby selatan Mall Ciputra (Jakarta Barat).

Untuk mengakses layanan ini, warga perlu membawa sejumlah dokumen persyaratan, yakni fotokopi KTP yang masih berlaku, fotokopi SIM lama dan SIM asli, bukti cek kesehatan, serta bukti tes psikologi.

Adapun gerai SIM Keliling hanya menerima perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. Jika masa berlaku SIM sudah habis, pemilik wajib melakukan permohonan pembuatan SIM baru melalui kantor Satpas yang ditunjuk kepolisian.

Sementara itu, biaya perpanjangan SIM mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C. Untuk SIM B, proses perpanjangan tidak dapat dilakukan di layanan SIM Keliling karena perbedaan persyaratan dokumen dan spesifikasi kendaraan, sehingga wajib dilakukan di kantor Satpas.

Dengan adanya layanan SIM Keliling ini, Polda Metro Jaya berharap masyarakat dapat lebih mudah mengurus perpanjangan SIM secara cepat, efisien, dan dekat dari lokasi tempat tinggal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Daftar Lokasi Samsat Keliling Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi untuk Bayar Pajak Kendaraan

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling di 14 titik Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Kamis (30/4) guna memudahkan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan. Informasi lokasi dan jadwal layanan tersebut diumumkan melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya.

Layanan Samsat Keliling dibuka di berbagai wilayah, termasuk Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Tangerang Raya, Depok, serta Bekasi. Setiap titik beroperasi dengan jadwal berbeda, mulai pukul 08.00 hingga 18.00 WIB, menyesuaikan lokasi masing-masing.

Untuk wilayah Jakarta, layanan dibuka di halaman parkir kantor Samsat di tiap kota administrasi, Lapangan Banteng, Mal Citraland, Pasar Induk Kramat Jati, Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading, hingga gudang Sarinah Cikoko Pancoran.

Di kawasan Tangerang dan sekitarnya, masyarakat dapat mengakses layanan di Pangkalan Busway Foodmosphere, Alun-Alun Cibodas, Giant Poris Gaga Indah, Fresh Market Green Lake City, ITC BSD, Samsat Serpong, Samsat Ciputat, dan Gtown Square Gading Serpong.

Sementara itu, wilayah Bekasi menyediakan layanan di Mono Caffe Pekayon Jaya serta Pasar Central Lippo Cikarang. Untuk Depok, Samsat Keliling hadir di halaman parkir Samsat Depok dan kantor Kelurahan Tugu, sedangkan Cinere melayani di kantor Kelurahan Pasar Putih.

Warga yang hendak membayar PKB wajib membawa dokumen persyaratan, yaitu KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopi. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sementara perpanjangan STNK lima tahunan dan penggantian pelat nomor tetap harus dilakukan di kantor Samsat terdekat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...284285286...4,868Halaman 285 dari 4,868