Beranda blog Halaman 283

Segala Program BPOM adalah Manifestasi Tanggung Jawab kepada Publik

Penulis
Syifa
-

Komitmen BPOM dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik kembali ditegaskan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Rakontek PPID) BPOM 2026. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat peran informasi sebagai jembatan antara BPOM dan masyarakat.

“Saya sebagai Kepala BPOM sangat mendukung kegiatan hari ini. Pelajari, simak, diskusi, dan jalankan dengan baik setiap hal yang dibagikan dalam kegiatan hari ini, terutama masukan dan rekomendasi dari Komisi Informasi Pusat.” Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar saat membuka kegiatan di Ruang Rapat Pimpinan BPOM, Selasa (28/4).

Dalam arahannya, Taruna Ikrar menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab institusi kepada masyarakat. “Keterbukaan merupakan pilar penting dalam pengawasan obat dan makanan,” tegasnya. Ia menambahkan, keterbukaan informasi adalah bagian dari misi besar BPOM dalam melindungi masyarakat melalui penyampaian informasi yang transparan dan dapat dipercaya.

Meski demikian, Taruna Ikrar juga mengingatkan bahwa tidak semua informasi dapat disampaikan secara terbuka. “Ada rahasia negara, rahasia jabatan yang harus kita jaga,” tuturnya. Oleh karena itu, penyediaan informasi publik harus tetap mengacu pada tugas dan fungsi BPOM serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kebutuhan masyarakat.

Penguatan komitmen ini turut mendapat perspektif dari Komisi Informasi Pusat (KI Pusat). Komisioner KI Pusat sekaligus Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Gede Narayana menekankan pentingnya kualitas informasi yang disampaikan kepada publik. Ia menyatakan bahwa BPOM memiliki peran strategis sebagai badan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, “Informasi publik BPOM kepada masyarakat harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa manfaat informasi yang dirasakan masyarakat akan menjadi kunci tumbuhnya kepercayaan publik. “Kalau publik merasakan manfaat, [ini] akan menimbulkan kepercayaan [pada BPOM],” terangnya. Ia juga mengingatkan bahwa semangat keterbukaan informasi publik bertumpu pada 3 fondasi utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, yang harus didukung penuh oleh komitmen dari pimpinan tertinggi instansi.

Rakontek PPID BPOM 2026 ini digelar secara hybrid. Selain Kepala BPOM dan Komisioner KI Pusat, hadir luring di Ruang Rapat Pimpinan antara lain Sekretaris Utama BPOM Jayadi, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Andriana Krisnawati, Direktur Registrasi Pangan Olahan Sintia Ramadhani, dan Kepala Balai Besar POM (BBPOM) di Bandar Lampung Bagus Heri Purnomo.

Sementara itu, hadir daring melalui Zoom Meeting antara lain Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Kashuri; Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Elin Herlina; serta perwakilan PPID Pelaksana Unit Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM. Tampak juga perwakilan PPID dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Radio Republik Indonesia.

Tidak hanya sebagai forum koordinasi, kegiatan ini juga menjadi wadah berbagi praktik baik melalui sesi best practice Inovasi PPID Pelaksana BPOM. Direktur Registrasi Pangan Olahan dan Kepala BBPOM di Bandar Lampung berbagi pengalaman dalam menerapkan inovasi serta perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan informasi publik.

Sebagai penutup, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, selaku PPID BPOM, Andriana Krisnawati, menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis hasil rakontek. Ia menegaskan poin penting keterbukaan informasi publik di BPOM, yaitu terbuka dan akuntabel, aksesibilitas standar dan regulasi, serta aksesibilitas masyarakat atas informasi.

Dengan mengusung tema “Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Pilar Strategis Dalam Mewujudkan Pengawasan Obat dan Makanan yang Transparan dan Akuntabel”, Rakontek PPID BPOM 2026 diharapkan mampu memperkuat komitmen dan kapabilitas seluruh jajaran dalam menghadirkan informasi yang tidak hanya terbuka, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wujudkan Tata Kelola Berintegritas, KPK dan Pemkot Ambon Tutup Celah Rawan Penganggaran

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya dalam mengawal perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, salah satunya anggaran daerah di Kota Ambon, Maluku. Fokus utama sorotan KPK, tertuju pada usulan Pokok Pikiran (Pokir), hibah, hingga pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang kerap kali menyimpan sejumlah anomali yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/4). Upaya ini menjadi langkah konstruktif KPK, dalam merespons sejumlah temuan pola kerawanan pengelolaan anggaran daerah.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Maruli Tua, mengungkapkan berdasarkan hasil pantauan KPK, terdapat pola kerawanan berulang pada tiga sektor tersebut. Contohnya, usulan Pokir lintas daerah pemilihan (dapil) dan indikasi proyek pengadaan yang dikerjakan perusahaan terafiliasi keluarga oknum anggota dewan.

“Agenda hari ini melihat hasil survei penilaian integritas (SPI) 2025 dan audit BPK 2024, lalu kita masuk ke evaluasi pada tiga aspek utama, yaitu pokir, hibah, dan pengadaan barang dan jasa,” ujar Maruli.

Menurutnya, pengalaman KPK di berbagai daerah menunjukkan pokir menjadi salah satu titik rawan tertinggi penyimpangan. Hal ini juga terlihat di Kota Ambon sebab dari 470 usulan pokir tahun 2025, sebanyak 374 disetujui, sementara 96 tidak dilanjutkan.

Meskipun begitu, KPK menemukan sejumlah anomali, antara lain usulan lintas daerah pemilihan (dapil) serta pengaturan nominal antar anggota DPRD. “Kami menegaskan sesuai UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017, pokir tidak boleh lintas dapil. Jika itu terjadi, berpotensi menyalahgunakan wewenang dan melawan hukum,” tegas Maruli.

Sejalan, Kepala Satuan Tugas Koorsup Wilayah V.3 KPK, Achmad Fahri, menekankan pentingnya keselarasan pokir dengan visi dan misi pemerintah daerah. Pasalnya, Achmad menilai hal ini harus menjadi perhatian serius bagi kepala daerah, agar tidak keluar dari arah pembangunan yang telah ditetapkan.

Selain pokir, KPK menaruh perhatian pada sektor hibah sebab berdasarkan temuan KPK, terdapat praktik penerimaan hibah oleh pihak yang sama dari tiga sumber dana, yaitu dua dari pokir anggota DPRD dan dari hibah pemerintah kota. Pola ini terjadi hampir setiap tahun dan berpotensi menumpuk bantuan pada pihak tertentu.

“Kondisi ini perlu diatur jelas agar tidak ada penerima hibah yang mendapatkan alokasi berlapis dari berbagai sumber. Ini sangat rawan disalahgunakan,” imbuh Fahri.

Belum selesai, KPK kembali mencatat realisasi belanja hibah Kota Ambon pada triwulan I tahun 2026, mencapai 50 persen atau sebesar Rp11,4 miliar dari total Rp22,4 miliar. Padahal, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK sebelumnya, pengelolaan belanja hibah di Kota Ambon belum sesuai ketentuan.

Adapun sektor PBJ dinilai sebagai titik paling rawan, sebab berkaitan dengan belanja pemerintah. KPK mengindikasi ada praktik pengadaan tidak sehat, seperti metode penunjukan langsung secara berulang, pemecahan paket pengadaan demi menghindari batas nilai lelang, hingga adanya perusahaan pemenang proyek secara berulang dengan nominal besar.

“Kami juga melihat adanya indikasi pengadaan di luar sistem (payment outside system) serta keterkaitan antara vendor dengan pihak tertentu, termasuk indikasi konflik kepentingan,” ujar Fahri.

Dalam paparannya, KPK bahkan mengindikasi terdapat proyek pengadaan dari pokir DPRD, dikerjakan perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga anggota dewan. Temuan ini menjadi perhatian serius, karena berpotensi melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menanggapi berbagai temuan itu, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyatakan komitmennya membenahi tata kelola secara menyeluruh. Ia mengaku, Kota Ambon pernah menjadi objek penindakan KPK pada 2022 sehingga sejak itu pemerintah daerah berupaya memperbaiki.

“Pasca penindakan, kami bertanggung jawab memperbaiki, terutama melalui implementasi Monitoring Center for Prevention (MCSP) agar dapat mengurangi potensi korupsi,” kata Bodewin.

Ia juga menegaskan, tidak akan ada lagi usulan pokir dari luar dapil yang diakomodasi pemerintah kota. Lebih lanjut, pihaknya berkomitmen untuk taat aturan, serta tidak akan mengacu pada aspirasi masyarakat yang melanggar ketentuan.

Terkait hibah, Bodewin menyatakan ada kemungkinan pengaturan hibah, terutama hibah kegiatan keagamaan yang selama ini mendominasi. Sehingga, ke depannya pihaknya berkomitmen menciptakan peraturan hibah, jika itu menjadi rekomendasi KPK.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Ambon, Morits L. Tamaela, mengaku pihaknya masih banyak kekurangan dalam mengawasi tata kelola. Namun, ia berjanji pihaknya akan berbenah di periode ini. “Kami banyak kekurangan dalam mendampingi walikota. Pada periode ini, kami ingin memperbaiki sekaligus memperkuat fungsi pengawasan sebagai tugas kami,” ujarnya.

Selain menyoroti tiga sektor tersebut, KPK mengingatkan hasil SPI Kota Ambon selama lima tahun terakhir masih rentan, terlihat dari skor yang fluktuatif. Beberapa indikator menunjukkan, integritas pelaksanaan tugas menurun, seperti menyalahgunakan fasilitas kantor, atasan memerintahkan melanggar, tindakan pegawai tidak sesuai aturan, serta melihat/mendengar kasus korupsi diungkap.

Selain itu, terdapat kerentanan pengelolaan anggaran seperti penyalahgunaan anggaran perdin serta penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat. Sementara, dari sektor PBJ, KPK menemukan adanya pengaturan pemilihan, kualitas barang tidak sesuai, hubungan kekerabatan pemenang, gratifikasi oleh vendor, hingga hasil pengadaan tidak bermanfaat.

Temuan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran 2024, memperkuat catatan tersebut. Beberapa di antaranya, realisasi belanja tidak sesuai ketentuan, kurangnya bukti pertanggungjawaban belanja barang dan jasa, serta ketidaksesuaian pengelolaan perjalanan dinas di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

KPK menegaskan seluruh temuan ini harus segera ditindaklanjuti agar tidak terulang di masa mendatang. Penguatan peran inspektorat, pemanfaatan e-audit, serta peningkatan kapasitas pejabat pembuat komitmen (PPK) menjadi langkah penting mencegah korupsi di sektor pengadaan. Dengan demikian, KPK mengimbau evaluasi yang telah disampaikan perlu segera ditindaklanjuti.

Melalui kegiatan ini, KPK berharap Pemerintah Kota Ambon memperbaiki tata kelola secara menyeluruh, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Pasalnya, upaya pencegahan korupsi tidak sekadar tanggung jawab KPK, melainkan seluruh pemangku kepentingan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Beri Pendampingan, Kemenperin Permudah Industri Kecil Raih Sertifikat TKDN

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus berupaya memberikan akses pasar yang berkelanjutan kepada pelaku industri dalam negeri, khususnya melalui belanja pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pemberlakuan Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Bagi pelaku industri kecil, tersedia kemudahan pengajuan sertifikasi TKDN melalui mekanisme self declare tanpa dipungut biaya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang diterapkan pemerintah merupakan langkah strategis untuk semakin memperkuat penguasaan pasar dalam negeri oleh produsen lokal. Kebijakan strategis ini berfokus pada peningkatan penggunaan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Tujuan utamanya adalah memperluas pangsa pasar bagi produk dalam negeri, sekaligus menciptakan dampak berlipat (multiplier effect) yang signifikan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/4).

Menperin menambahkan, keberpihakan pemerintah terhadap produk dalam negeri, khususnya hasil produksi industri kecil dan menengah (IKM), tercermin melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang mengamanatkan perencanaan, alokasi, dan realisasi 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa pemerintah untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi hasil produksi dalam negeri.

“Melalui kebijakan tersebut, pemerintah juga mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk UMKM, termasuk IKM dan koperasi, pada e-katalog nasional, sektoral, dan lokal. Dengan demikian, partisipasi IKM dan UMKM dalam pasokan barang dan jasa pemerintah diharapkan semakin meningkat,” jelasnya.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita mengemukakan, Kemenperin terus memberikan pendampingan kepada pelaku industri kecil dalam pengajuan sertifikasi TKDN self declare. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 yang berlaku sejak 11 Desember 2025.

“Dalam regulasi tersebut, industri kecil diberikan kemudahan untuk memenuhi sertifikasi nilai TKDN barang melalui skema TKDN self declare,” ungkap Reni.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan, Kemenperin menyelenggarakan Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi TKDN bagi Pelaku Industri Kecil secara hybrid di Politeknik AKA Bogor pada 20 April 2026. Kegiatan ini dihadiri secara luring oleh 65 peserta yang terdiri dari pelaku industri kecil serta aparat pembina industri dari Kota dan Kabupaten Bogor.

Sementara itu, lebih dari 250 peserta mengikuti kegiatan secara daring yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. “Nantinya diharapkan kebijakan ini dapat terus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutur Reni.

Sebagai persyaratan memperoleh TKDN self declare, pelaku usaha harus terdaftar di SIINas dan telah divalidasi sebagai industri kecil. Ketentuan validasi tersebut diatur dalam Peraturan Dirjen IKMA Nomor 261 Tahun 2025.

Sekretaris Direktorat Jenderal IKMA Yedi Sabaryadi menjelaskan, kegiatan pendampingan dibagi menjadi dua sesi, yaitu diskusi panel bagi peserta luring dan daring, serta sesi desk consultation sertifikasi TKDN self declare dan validasi industri kecil bagi peserta luring.

“Dalam kegiatan ini, kami juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Pusat P3DN Kemenperin, serta Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro Kemenperin,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wow! Indonesia Jadi Negara dengan Ketahanan Energi Terbaik Kedua di Dunia

Penulis
Syifa
-

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan salah satu bidang strategis dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada energi. Sektor ESDM berperan penting dalam memperkuat ketahanan energi untuk mendukung stabilitas ekonomi dan pertahanan negara. Hal ini disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Apel Komandan Satuan TNI Tahun 2026 di Bogor, Rabu (29/4).

Pada arahannya tersebut, Bahlil menyampaikan prestasi Indonesia yang dinilai sebagai negara dengan ketahanan energi terbaik kedua di dunia, meski dinamika kondisi geopolitik global saat ini memengaruhi pasokan energi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

“Di tengah (kondisi) geopolitik itu melahirkan ketidakpastian terhadap seluruh pasokan energi global. Dan dunia hampir semua merasakan dampak ini. Dalam kondisi seperti ini, kita harus bersyukur di bawah kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto yang notabenenya adalah alumni TNI, Indonesia dinilai oleh JP Morgan itu menjadi negara terbaik kedua di dunia yang mempunyai ketahanan energi,” ujar Bahlil.

Prestasi tersebut berdasarkan laporan Eye on the Market yang dikeluarkan oleh JP Morgan Asset Management. Laporan tersebut menganalisis 52 negara konsumen energi terbesar yang mewakili sekitar 82 persen konsumsi energi dunia. Indonesia menempati posisi kedua, di bawah Afrika Selatan, namun satu tingkat di atas Tiongkok yang berada di posisi ketiga.

Indonesia dianggap sebagai negara yang tahan krisis energi yang terjadi saat ini karena produksi domestik minyak dan gas bumi (migas) yang cukup besar. Ketahanan terhadap krisis juga disebabkan produksi dan cadangan batubara Indonesia yang masih dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, potensi energi baru dan terbarukan yang besar di seluruh wilayah Indonesia juga mampu menopang kemandirian energi Indonesia.

Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, dari subsektor migas ketahanan energi didukung oleh pencapaian lifting minyak Indonesia pada 2025 yang mencapai target APBN sebesar 605 ribu barel per hari (bph). Tahun ini target ditingkatkan menjadi 610 ribu bph. Untuk meningkatkan produksi lifting, Pemerintah mendorong optimalisasi produksi melalui teknologi lanjutan, reaktivasi sumur idle, dan eksplorasi potensi migas di Indonesia Timur.

Temuan terbaru, hasil eksplorasi sumur Geliga-1 di Blok Ganal, lepas pantai Kalimantan Timur, mengungkap adanya potensi sumber daya gas sekitar 5 triliun kaki kubik (Tcf) serta 300 juta barel kondensat. Temuan ini berada di Wilayah Kerja (WK) Ganal yang dioperasikan ENI dan Sinopec.

“Satu tahun setengah kita melakukan eksplorasi, kita dapat lagi gas di Kalimantan Timur, namanya Geliga. Itu 5 TCF, 5 triliun mm. Dengan mendapatkan 300 juta kondensat, ekuivalen dengan 375 juta barel minyak. Ini akan produksi di 2028-2029,” jelasnya.

Tak hanya lifting migas, Pemerintah juga terus berupaya untuk mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM), melalui pengembangan Biodiesel 50% (B50), yang ditargetkan akan diimplementasikan secara nasional pada 1 Juli 2026 mendatang. Hal ini akan berdampak signifikan pada pengurangan impor BBM nasional.

“Kebutuhan kita, BBM solar, pada tahun 2026, itu kita butuh kurang lebih sekitar 40 juta kiloliter. Dari 40 juta kiloliter ini, kita dengan B40 dan B50, Alhamdulillah mulai tahun 2026, tidak lagi kita melakukan impor solar pertama sejak Republik ini berdiri. Dari solar kita sudah tidak impor,” jelas Bahlil.

Upaya pengurangan impor juga dilakukan untuk LPG, dengan mencari berbagai substitusi, di antaranya Dimetil Eter (DME) dan Compressed Natural Gas (CNG) yang saat ini sedang dikaji Pemerintah. CNG sendiri sudah banyak dimanfaatkan oleh berbagai industri, seperti perhotelan, restoran, dan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang bahan bakunya diperoleh dari dalam negeri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Perkuat Iklim Investasi, Menkeu Purbaya Soroti Peran Penegak Hukum

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga kepastian sektor swasta dan iklim investasi. Hal tersebut disampaikan dalam Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan di Sespim Lemdiklat Polri, Bandung, Selasa (28/4).

Dalam paparannya, Menkeu Purbaya mengingatkan bahwa ketidakpastian ekonomi global merupakan dinamika yang terus terjadi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus dirancang dengan tetap menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan.

Menkeu menjelaskan bahwa struktur ekonomi Indonesia saat ini masih ditopang oleh konsumsi masyarakat, investasi, dan perdagangan. Sebagai upaya konkret, pemerintah terus melakukan berbagai langkah debottlenecking melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Langkah ini bertujuan untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dunia usaha, sehingga aktivitas investasi dan bisnis dapat berjalan lebih optimal.

“Maka dari itu, kami akan terus jaga sektor swasta agar terus tumbuh, salah satunya dengan Satgas P2SP atau debottlenecking,” jelasnya.

Di sisi kebijakan fiskal, Menkeu Purbaya memastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak maupun memperkenalkan pajak baru dalam waktu dekat, khususnya sebelum kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat membaik. Kebijakan ini konsisten dengan komitmen pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menutup potensi kebocoran penerimaan negara, bukan dengan menaikkan tarif pajak.

Lebih lanjut, Menkeu Purbaya menekankan bahwa peran aparat penegak hukum, memegang peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha hingga ke daerah.

“Jadi kalau ada hambatan dalam bisnis atau investasi, bisa langsung dilaporkan dan akan segera ditindaklanjuti oleh penegak hukum,” tegasnya.

Melalui kolaborasi yang erat, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, memperkuat kepercayaan investor, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Koperasi ASN BMKG Catat Kinerja Positif di 2025, Digitalisasi Jadi Fokus ke Depan

Penulis
Syifa
-

Koperasi Konsumen Aparatur Sipil Negara (KK ASN) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 di Auditorium BMKG, Jakarta, Selasa (29/4).

Kepala BMKG yang juga merupakan Pembina KK ASN BMKG, Teuku Faisal Fathani, menegaskan bahwa RAT merupakan forum strategis dalam memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas pengelolaan koperasi.

“Rapat Anggota Tahunan ini merupakan momentum penting untuk mengevaluasi kinerja sekaligus memperkuat arah kebijakan koperasi agar semakin sehat, transparan, dan dapat diandalkan,” ujar Faisal dalam sambutannya.

Ia menjelaskan bahwa di tengah berbagai tantangan, kinerja Koperasi Konsumen ASN BMKG tetap menunjukkan tren positif, sebagaimana tercermin dalam laporan Tahun Buku 2025. Ke depan, Faisal menekankan pentingnya penguatan tata kelola serta percepatan digitalisasi guna mendorong koperasi yang semakin profesional dan adaptif.

“Saya juga mengajak seluruh pegawai BMKG untuk terus berpartisipasi aktif, karena kemajuan koperasi adalah tanggung jawab kita bersama,” pesannya.

Sementara itu, Ketua Umum Koperasi Konsumen ASN BMKG, Guwanto, dalam laporannya menegaskan bahwa RAT merupakan forum tertinggi koperasi sekaligus bentuk akuntabilitas kinerja pengurus dan pengawas yang mencakup aspek organisasi, manajemen usaha, bidang sosial, realisasi Rencana Kerja, serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK).

Per 31 Desember 2025, jumlah anggota koperasi tercatat sebanyak 1.213 orang yang tersebar di Kantor Pusat BMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG), serta berbagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Serang, dan sekitarnya.

Sepanjang tahun 2025, dari sisi organisasi dan manajemen, koperasi telah melaksanakan delapan kali rapat pengurus dengan administrasi yang berjalan tertib. Sementara itu, pada bidang sosial, koperasi menyalurkan berbagai program, antara lain santunan duka, bantuan pendidikan berupa beasiswa, serta pembagian Tunjangan Hari Raya (THR).

“Sebagai evaluasi, koperasi kita berhasil menjaga stabilitas usaha dengan kontribusi yang sangat signifikan dari sektor usaha konsumsi dan rekanan kerja sama. Bidang sosial juga berjalan dengan sangat baik melalui pemberian beasiswa dan THR,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua Panitia RAT KK ASN BMKG Tahun Buku 2025, Suradiyanto, melaporkan bahwa pelaksanaan RAT telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi ASN BMKG, serta Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas tertanggal 1 April 2026.

Ia menyampaikan bahwa RAT dihadiri oleh 240 orang perwakilan yang mewakili total 1.213 anggota koperasi, dengan sistem keterwakilan satu banding lima.

“Fokus pembahasan dalam RAT Tahun Buku 2025 ini adalah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus dan Pengawas Tahun 2025, serta penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk merumuskan kebijakan dan strategi koperasi ke depan,” ujarnya.

RAT ini menjadi wujud nyata prinsip transparansi dan demokrasi dalam koperasi, di mana anggota memiliki hak tertinggi dalam mengevaluasi pengelolaan serta menentukan arah pengembangan organisasi.

Secara keseluruhan, Koperasi Konsumen ASN BMKG pada Tahun Buku 2025 menunjukkan kinerja yang akuntabel, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota. Keberhasilan dalam menjaga stabilitas usaha, melaksanakan kegiatan sosial, serta mempertahankan kepercayaan anggota menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan ke depan.

Turut hadir Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama BMKG, Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Jakarta Pusat Tienda Damayanti, serta Ketua I Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Jakarta Raya Agus Salim, Ketua Umum PKPRI Jakarta Raya Syahnas Rasyid.

Melalui Rapat Anggota Tahunan, Koperasi Konsumen ASN BMKG diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai pilar kesejahteraan anggota, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika dan kebutuhan organisasi di masa mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OJK Perkuat Kapasitas Ketahanan Siber Industri Keuangan Digital Nasional

Penulis
Syifa
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memperkuat kapasitas ketahanan siber industri keuangan digital nasional untuk menjaga keberlangsungan industri ini dan kepercayaan masyarakat.

“Keamanan siber bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan prasyarat utama bagi keberlanjutan industri keuangan digital. Dalam ekosistem yang semakin terhubung, satu insiden siber tidak hanya berdampak pada satu institusi, tetapi dapat memengaruhi reputasi, kepercayaan, dan stabilitas ekosistem secara keseluruhan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso dalam Workshop Keamanan Siber bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Tahun 2026 di Jakarta, Senin (27/4).

Kegiatan yang diselenggarakan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ini menjadi bagian dari komitmen OJK dalam meningkatkan kesiapan industri keuangan digital menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, cepat, dan berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat.

Adi menegaskan bahwa industri perlu melakukan pergeseran paradigma dari compliance-based security menuju resilience-based security. Artinya, keamanan siber tidak cukup hanya dipenuhi sebagai kewajiban kepatuhan, tetapi harus menjadi bagian dari strategi bisnis, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen.

“Kepercayaan adalah mata uang utama dalam ekonomi digital. Kecepatan inovasi harus berjalan seiring dengan kekuatan pengamanan. Tanpa keamanan siber yang memadai, inovasi justru dapat berubah menjadi sumber kerentanan baru bagi masyarakat dan industri,” kata Adi.

Dalam konteks tersebut, OJK mendorong seluruh Penyelenggara IAKD untuk menempatkan keamanan siber sebagai investasi strategis. Penguatan keamanan siber akan menjadi pembeda penting bagi pelaku industri dalam membangun kredibilitas, menjaga kesinambungan layanan, dan memperkuat daya saing di tengah perkembangan ekonomi digital.

OJK juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia di sektor keuangan digital. Teknologi keamanan yang kuat harus didukung oleh kompetensi, disiplin operasional, kesiapan prosedur, serta budaya pelaporan insiden yang transparan dan bertanggung jawab.

Workshop berlangsung pada tanggal 27 sampai dengan 29 April 2026 di Jakarta dan diikuti oleh Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (Penyelenggara IAKD). Mayoritas peserta yang mengikuti kegiatan workshop ini merupakan direksi dari Penyelenggara IAKD. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman, kewaspadaan, kapasitas sumber daya manusia, serta kemampuan industri dalam mencegah, mendeteksi, merespons, dan memulihkan diri dari insiden siber.

Melalui kerja sama dengan BSSN, OJK terus memperkuat sinergi kelembagaan dalam membangun ketahanan siber nasional, khususnya di sektor jasa keuangan digital. Kolaborasi lintas lembaga menjadi penting karena ancaman siber tidak mengenal batas sektor, batas institusi, maupun batas yurisdiksi.

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, menekankan pentingnya human firewall, yaitu sebuah konsep keamanan siber yang menempatkan karyawan sebagai garis pertahanan pertama melalui pelatihan dan kesadaran, guna mendeteksi serta mencegah ancaman siber, seperti phishing dan malware.

Selain itu, OJK juga akan terus memperluas koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, aparat penegak hukum, asosiasi industri, dan pelaku usaha untuk memastikan pengelolaan risiko siber dilakukan secara terpadu. Pendekatan ini diperlukan agar stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen, serta kesinambungan layanan keuangan digital tetap terjaga.

Deputi Komisioner Sumber Daya Manusia OJK Irnal Fiscallutfi, dalam sesi penyampaian laporan kegiatan menyampaikan bahwa Workshop Keamanan Siber bagi Penyelenggara IAKD merupakan upaya penguatan kapasitas dan ketahanan industri.

Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran, menyelaraskan pemahaman terhadap profil risiko siber, serta memperkuat kompetensi sumber daya manusia dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons insiden siber secara efektif dan terstruktur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemdiktisaintek dan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung Perkuat Pengembangan Fakultas Kedokteran UBB

Penulis
Lucky PR
-

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel), melaksanakan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima (BAST), untuk mendukung pengembangan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Bangka Belitung (UBB) di kantor Kemdiktisaintek, Rabu (29/4).

Hibah lahan seluas 2,7 hektare yang berlokasi di samping RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini akan didedikasikan untuk pengembangan infrastruktur medis UBB sebagai Rumah Sakit Pendidikan. Langkah ini menjadi awal dari upaya penguatan layanan kesehatan berbasis pendidikan di daerah.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal (Plt. Sesjen) Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Babel. Ia menegaskan bahwa hibah ini tidak hanya merupakan dukungan fisik, tetapi juga bentuk kepercayaan strategis yang perlu dipertanggungjawabkan secara akademik, institusional, dan sosial.

“Kami memandang langkah ini sebagai bagian dari penguatan pendidikan tinggi sebagai pilar pembangunan sumber daya manusia (SDM), sekaligus mendorong peran perguruan tinggi dalam pengembangan pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat,” tegas plt. Sesjen Badri.

Lebih lanjut, plt. Sesjen Badri berharap UBB dapat mengembangkan fasilitas ini secara optimal, khususnya dalam mendukung pembentukan Fakultas Kedokteran yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ditekankan pula pentingnya sinergi jangka panjang antara pemerintah daerah dan Kemdiktisaintek dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani menyampaikan bahwa hibah lahan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan. Lahan yang dihibahkan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pendidikan serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Kebutuhan tenaga medis dan SDM terdidik di Bangka Belitung masih tinggi, sehingga keberadaan fasilitas pendidikan kedokteran menjadi sangat strategis. Semoga tanah ini bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara,” harap Gubernur Babel.

Rektor UBB, Ibrahim turut menyoroti urgensi pengembangan ini. Disampaikan bahwa rasio dokter di Babel saat ini masih sekitar 1:2.500, sehingga keberadaan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan menjadi krusial untuk meningkatkan ketersediaan tenaga medis sekaligus kualitas layanan kesehatan di wilayah tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Bina Talenta Sains dan Teknologi, Adi Nuryanto, Kepala Biro Umum, Humas, dan Pengadaan Barang dan Jasa Kemdiktisaintek Manifes Zubayr, plt. Sekretaris Daerah Kepulauan Bangka Belitung Fery Afriyanto, serta jajaran terkait lainnya.

Dengan ditandatanganinya naskah hibah ini, pengembangan infrastruktur pendidikan kedokteran di UBB resmi dimulai. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Pastikan Penanganan dan Dukungan Bagi Korban Insiden KA Bekasi Timur

Penulis
Syifa
-

Pemerintah memastikan berkomitmen penuh dalam menangani insiden kecelakaan kereta api yang terjadi di wilayah Stasiun Bekasi Timur, termasuk dukungan bagi keluarga korban. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, saat meninjau dan memastikan kesiapan Stasiun Bekasi Timur, Rabu (29/4).

Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan memastikan penanganan korban menjadi prioritas utama, serta terus berupaya memberi dukungan yang diperlukan bagi para korban dan keluarga terdampak.

“Kami turut berduka cita kepada seluruh keluarga korban. Pemerintah memastikan tidak akan lepas tangan dalam penanganan ini, baik dari sisi perawatan di rumah sakit maupun dukungan melalui mekanisme asuransi,” ujar Menhub Dudy.

Terkait penanganan korban, Menhub Dudy menjelaskan, proses pendataan dan identifikasi telah dilakukan sejak awal oleh PT. Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, penyaluran santunan akan dilaksanakan mengikuti mekanisme yang telah diatur.

“Sejak hari pertama, Jasa Raharja telah terlibat dalam proses identifikasi dan pendataan korban. Untuk mekanisme santunan, akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Menhub.

Usai peninjauan, Menhub Dudy menaiki kereta rel listrik (KRL) dari Stasiun Bekasi Timur menuju Stasiun Cikarang, dalam rangka uji coba pembukaan jalur tersebut, setelah sebelumnya terdampak insiden kecelakaan.

Turun di Stasiun Cikarang, Menhub Dudy melanjutkan takziah ke rumah salah satu korban meninggal dunia yaitu Nurlaela. Pada kesempatan tersebut, Menhub Dudy menyampaikan duka cita yang mendalam atas insiden tersebut, serta menegaskan bahwa pemerintah hadir dalam proses penanganan para korban.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. KAI Bobby Rasyidin juga turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. PT. KAI pun memberikan santunan serta dukungan pendidikan bagi keluarga yang ditinggalkan.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Sebagai bentuk kepedulian, kami juga memberikan santunan serta beasiswa kepada putra dari salah satu korban,” ujar Bobby.

Turut mendampingi Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhub Dukung Penuh Investigasi Insiden KA Bekasi Timur oleh KNKT

Penulis
Syifa
-

Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah melakukan simulasi terhadap sistem persinyalan kereta api sebagai bagian dari investigasi pascainsiden kecelakaan kereta rel listrik (KRL) dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. Kementerian Perhubungan mendukung penuh proses investigasi dan simulasi yang dilakukan KNKT.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan simulasi persinyalan KNKT dilakukan untuk memahami kemungkinan penyebab teknis, khususnya terkait fungsi dan respons sistem persinyalan saat kejadian. “Hasil simulasi menjadi bahan penting dalam mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan serta potensi kelemahan system,” tutur Menhub Dudy di Stasiun Bekasi Timur, Rabu (29/4).

KNKT sendiri telah menekankan bahwa proses investigasi dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan berbasis data lapangan. Untuk itu, juga Kemenhub berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil investigasi guna meningkatkan keselamatan operasional perkeretaapian. “Kami tekankan kembali bahwa aspek keselamatan sebagai prioritas utama,” lanjut Menhub Dudy.

Sebelumnya, Menhub Dudy telah menyampaikan perkembangan penanganan serta layanan kereta api pascainsiden kecelakaan yang terjadi di wilayah Stasiun Bekasi Timur. Hingga siang tadi, sebanyak 106 penumpang menjadi korban, dengan 91 penumpang luka-luka dan 15 penumpang meninggal dunia. Dari 91 penumpang luka-luka, 38 penumpang sudah diperbolehkan pulang.

Sementara informasi dari PT Kereta Api Indonesia, pemulihan operasional kereta api pada jalur hilir telah dibuka pada Selasa (28/4) dini hari. Lalu pada Rabu dini hari (29/4), jalur hulu telah bersih dari puing-puing. Siang tadi, Menhub Dudy juga sempat menaiki KRL dari Stasiun Bekasi Timur menuju Stasiun Cikarang dalam rangka uji coba pembukaan kembali jalur yang sebelumnya terdampak insiden kecelakaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...282283284...4,868Halaman 283 dari 4,868