Beranda blog Halaman 282

Musrenbang RKPD 2027: Gubernur Kaltim Tekankan SDM dan Infrastruktur Fondasi Utama Pembangunan Daerah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Pemprov Kaltim Tahun 2027 di Gedung Odah Etam, Kamis (30/4/26).

Dalam arahannya, Gubernur Kaltim menegaskan Musrenbang menjadi forum strategis untuk menyatukan aspirasi dan merumuskan kebijakan pembangunan yang akan menjadi dasar penyusunan APBD 2027. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang partisipatif, adaptif, dan berorientasi pada hasil di tengah dinamika pembangunan yang semakin kompleks.

“Kaltim memiliki posisi strategis sebagai kontributor utama ekonomi di kawasan Indonesia timur yang berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara. Ini peluang besar untuk menjadi super hub ekonomi,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan ketergantungan pada sektor migas dan batubara harus segera dikurangi melalui transformasi ekonomi berbasis hilirisasi dan investasi bernilai tambah. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia disebut sebagai fondasi utama.

Gubernur Kaltim juga menyoroti pentingnya sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk memastikan akses layanan bagi seluruh masyarakat, serta memanfaatkan bonus demografi menuju puncaknya pada 2030.

Selain itu, program unggulan seperti Gratispol dan Jospol dipastikan terus dilanjutkan, termasuk pembangunan infrastruktur jalan, sekolah unggulan, hingga rumah sakit di wilayah Kaltim.

Di tengah keterbatasan fiskal, ia menegaskan perlunya pengelolaan anggaran yang efisien dan peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak dan peran BUMD.

Menutup arahannya, Gubernur Kaltim mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi agar perencanaan pembangunan 2027 berjalan efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPRD Kaltim Serahkan 313 Aspirasi untuk RKPD 2027, Tekankan Pembangunan Inklusif

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Pemprov Kaltim Tahun 2027.

Ia menegaskan, pokok pikiran DPRD merupakan instrumen strategis yang merepresentasikan aspirasi masyarakat dari 10 kabupaten/kota. Sekaligus menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Dari total aspirasi yang disampaikan, sebanyak 313 usulan dari tujuh fraksi telah dirumuskan menjadi 160 kegiatan, terdiri dari 97 belanja langsung, 50 bantuan keuangan kabupaten/kota, serta 13 hibah dan bantuan sosial. Selain itu, terdapat 2.086 usulan kegiatan yang telah dihimpun dan diinput dalam sistem perencanaan daerah.

“Ini adalah hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses, audiensi, hingga kunjungan kerja, agar pembangunan benar-benar merata dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya dalam Musrenbang RKPD Pemprov Kaltim di Gedung Odah Etam, Kamis (30/4/2026).

DPRD juga memberi catatan terhadap pembatasan usulan di luar sektor prioritas. Seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan minimal. Kebijakan ini dinilai berpotensi mengurangi ruang aspirasi dan menimbulkan ketimpangan pembangunan.

Meski demikian, DPRD menilai RKPD 2027 telah sejalan dengan arah RPJMD, terutama dalam peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi berkelanjutan, dan pembangunan daerah yang inklusif. Namun, diperlukan penajaman kebijakan agar lebih merata, terukur, dan berorientasi hasil. Dari sisi fiskal, DPRD menyoroti penurunan APBD 2026 akibat berkurangnya transfer pusat, sehingga diperlukan pengelolaan keuangan yang efisien dan tepat sasaran.

Selain itu, keberadaan Ibu Kota Nusantara dinilai sebagai peluang sekaligus tantangan, sehingga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan UMKM lokal.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan dokumen pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur Kaltim sebagai bahan penyempurnaan RKPD 2027.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Kaltim Gelar Musrenbang RKPD 2027, Serap Aspirasi dan Tetapkan Arah Pembangunan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Kamis (30/4/2026).

Musrenbang diselenggarakan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur, Muhaimin, menyampaikan bahwa Musrenbang menjadi ruang koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan daerah melalui dokumen RKPD.

“Musrenbang dilaksanakan untuk menyepakati berbagai hal strategis, mulai dari permasalahan pembangunan, prioritas, tujuan dan sasaran, arah kebijakan, hingga indikasi program, kegiatan, dan subkegiatan. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana menyerap aspirasi, saran, dan masukan dari para pemangku kepentingan pembangunan,” ujar Muhaimin.

Ia menegaskan, forum Musrenbang merupakan bagian penting dalam siklus penyusunan dokumen perencanaan. Hasil kesepakatan yang dihasilkan akan menjadi bahan utama penyempurnaan dan diinternalisasikan ke dalam rancangan akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 sebelum ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

Muhaimin juga melaporkan bahwa sebelum Musrenbang dilaksanakan, rancangan awal RKPD telah dibahas dalam Forum Konsultasi Publik pada 31 Maret 2026. Dalam forum tersebut, diperoleh 65 poin saran dan masukan yang telah ditelaah dan ditindaklanjuti dalam dokumen rancangan RKPD.

“Peraturan Gubernur tentang RKPD Tahun 2027 ditargetkan dapat ditetapkan pada 30 Juni 2026, yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan KUA-PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2027,” jelasnya.

Adapun output dari kegiatan Musrenbang ini adalah berita acara kesepakatan RKPD Tahun 2027 yang akan ditandatangani bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Hasil kesepakatan tersebut selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam forum lintas perangkat daerah dan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) yang direncanakan berlangsung pada Mei 2026.

Musrembang dihadiri Gubernur Kaltim H RudyMas’ud (Harum), Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri dan Direktur Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi PPN/BAPPENAS.

Serta diikuti sekitar 300 peserta, baik secara luring maupun daring. Peserta terdiri dari berbagai unsur, antara lain DPR RI, DPD RI, Forkopimda Provinsi, DPRD Kalimantan Timur, perangkat daerah provinsi, Bappeda kabupaten/kota, serta perwakilan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, tim ahli gubernur, mitra pembangunan, asosiasi profesi, dunia usaha, organisasi masyarakat, media massa, dan unsur terkait lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Respons Aspirasi, Ini Sejumlah Upaya Kemenag Tingkatkan Kesejahteraan Guru

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama (Kemenag) terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru binaan. Sejumlah langkah strategis disiapkan, baik dalam upaya peningkatan kompetensi maupun kesejahteraan guru.

Terobosan ini disampaikan Menag Nasaruddin Umar saat membuka Simposium Guru Nasional Kementerian Agama Tahun 2026 di Jakarta. Langkah yang disiapkan antara lain percepatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG), serta peningkatan bantuan insentif.

“Kami menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 467.353 guru yang telah berpendidikan S1 dalam waktu 2 tahun. Anggaran sebesar Rp11,59 triliun telah kita proyeksikan untuk memastikan setiap guru yang kompeten segera memiliki sertifikat pendidik dan berhak atas TPG,” ujar Menag, Rabu (29/4/26).

“Alhamdulilah, keikutsertaan PPG dalam jabatan pada 2025 meningkat tajam, mencapai 700%. Jika tahun 2024 ada 29.933 guru ikut PPG dalam Jabatan, tahun 2025 mencapai 206.411 guru,” lanjutnya.

Bagi guru yang belum sertifikasi dan belum inpassing, Kemenag juga mengusulkan penyesuaian bantuan insentif dengan standar Upah Minimum Kab/Kota (UMK). Anggaran yang dibutuhkan diproyeksikan sebesar Rp12,76 triliun untuk menjangkau 467.809 guru.

Saat ini, tercatat ada 1.157.050 guru binaan Kemenag. Dari jumlah itu, 360.632 guru atau 31,2% berstatus ASN (PNS dan PPPK). Selebihnya, sebanyak 796.418 orang (68,8%) adalah Guru Non-ASN. Mayoritas dari para guru tersebut bertugas di madrasah (655.622 orang).

“Data ini menunjukkan satu hal yang fundamental tentang kontribusi Guru Non-ASN yang sangat tinggi. Karenanya, kebijakan tata kelola guru ke depan fokus pada penguatan status, peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan profesionalisme mereka,” sebut Menag Menag.

Terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer madrasah, Menag Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan terus mengupayakan mencari solusi untuk mengusulkan para guru honorer dapat diangkat menjadi CPPPK.

“Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan Kemenpan-RB, BKN, bahkan DPR untuk mengusulkan formasi agar guru Honorer madrasah dapat diangkat menjadi CPPPK,” ungkap Menag.

Pencairan TPG

Terkait pencairan TPG, Menag menyampaikan kabar baik. Per Maret 2026, progres pencairan TPG Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk periode Januari-Februari telah mencapai 87,4%. Dari 234.265 guru yang berhak, sebanyak 204.747 guru telah menerima TPG.

“Bagi yang masih dalam proses, saya telah menginstruksikan jajaran di daerah untuk mempercepat verifikasi dokumen dan transfer bank agar tidak ada lagi guru yang harus menunggu terlalu lama,” tegasnya.

Untuk pencairan TPG Madrasah Non ASN secara nasional, sampai dengan Maret, telah cair 100%. Bahkan ini termasuk untuk Guru lulusan PPG Tahun 2025 yang sudah memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG). Pencairan dilakukan menggunakan anggaran existing yang sudah tersedia di daerah.

“Sedangkan Pencairan TPG Madrasah ASN masih belum seragam secara nasional. Sebagian daerah sudah mencairkan sebagian lainnya masih dalam proses,” unkap Menag.

Menag menambahkan bahwa Simposium Guru Nasional 2026 adalah bukti nyata bahwa Kemenag berkomitmen untuk transparan dan akomodatif. Kemenag ingin menghilangkan jarak antara pengambil kebijakan dan para guru yang berada di garis depan pendidikan.

“Kami juga dengan tegas menolak aspirasi yang ingin mengeluarkan madrasah dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), karena madrasah adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari sejarah dan masa depan pendidikan Indonesia,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Targetkan Renovasi 70 Ribu Sekolah pada 2026

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan melalui program renovasi sekolah dalam skala besar. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan sebanyak 70 ribu sekolah di seluruh Indonesia akan direnovasi.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026). Ia mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya pemerintah telah memulai perbaikan terhadap sekitar 17 ribu sekolah.

“Tahun yang lalu kita, anggaran ini sekitar 17 ribu sekolah seluruh Indonesia. Tapi anggaran 26, kita akan perbaiki 70 ribu sekolah seluruh Indonesia,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga menyampaikan optimisme bahwa seluruh sekolah di Indonesia dapat diperbaiki secara bertahap hingga tuntas pada 2028. Berdasarkan perhitungan pemerintah, dari total sekitar 288 ribu sekolah, sebagian besar akan selesai direnovasi dalam tiga tahun ke depan.

“Saya berharap semua sekolah akan selesai di tahun 2028. Kita kalau tidak salah punya 288 ribu sekolah. Kalau tahun ini berarti 87 ribu akan selesai akhir tahun, berarti kita masih punya 200 ribu. Kalau 100 ribu 2027, 100 ribu 2028 semua sekolah Indonesia sudah diperbaiki,” jelasnya.

Selain perbaikan fisik, Presiden Prabowo menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan kelengkapan fasilitas pendidikan. Menurutnya, sekolah yang layak dan memadai menjadi fondasi utama dalam menciptakan proses belajar yang optimal.

“Kita tidak hanya memperbaiki, kita harus menambah kualitas, menambah fasilitas sekolah-sekolah kita seluruh Indonesia, karena pendidikan adalah kunci dari kebangkitan suatu bangsa,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan optimisme terhadap masa depan Indonesia yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang pesat. Di tengah berbagai tantangan global, Indonesia dinilai tetap memiliki stabilitas dan kekuatan untuk terus maju, terutama melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengajak para pelajar dan tenaga pendidik untuk menjadikan pendidikan sebagai kunci kebangkitan bangsa. Ia menegaskan pemerintah akan terus bekerja keras untuk memastikan generasi muda Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas di lingkungan sekolah yang layak dan modern.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenag Terus Upayakan Cari Solusi Terbaik untuk Kesejahteraan Guru

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafi’i, menegaskan komitmen Kementerian Agama (Kemenag) dalam memperjuangkan kesejahteraan para guru di bawah naungan Kemenag. Wamenag menyampaikan solusi-solusi strategis yang terus diupayakan Kemenag guna meningkatkan kesejahteraan guru.

Hal ini ia sampaikan saat menutup acara Simposium Guru Nasional 2026 di Kantor Kemenag Thamrin, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Terkait dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG) misalnya, Wamenag menyatakan bahwa dalam waktu dekat direncanakan akan ada relaksasi kebijakan. Jika rencana surat yang telah disiapkan segera ditandatangani, maka program PPG tahun 2026 akan dapat kembali digulirkan.

”Dalam waktu dekat, kami merencanakan adanya relaksasi kebijakan terkait program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Saat ini, surat keputusannya sudah disiapkan dan jika segera ditandatangani, maka program PPG tahun 2026 dapat kembali kita laksanakan,” ujar Wamenag.

Termasuk pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG), ia melaporkan bahwa penyelesaian TPG Non-ASN lulusan 2025 yang telah memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) sudah cair 100% secara nasional menggunakan anggaran eksisting di daerah. Memastikan hal ini berlangsung dengan lancar, Kemenag terus melakukan validasi dan pemutakhiran data secara berkala.

Lebih lanjut, Wamenag mengungkapkan bahwa langkah awal untuk menyejahterakan guru dimulai dari validitas data. Menurutnya, Kemenag telah mengambil langkah dengan mengesahkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Kewajiban Satu Pintu Data melalui PMA Nomor 7 Tahun 2026.

“Dulu kita memiliki lebih dari 2.600 aplikasi. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mensinkronkan data sebanyak itu. Saat ini, kita sedang berproses memangkasnya menjadi hanya 20 aplikasi utama,” ujarnya.

Langkah ini terbukti efektif dalam menata ulang informasi, mulai dari jumlah madrasah, sebaran guru, hingga tenaga pendidik termasuk di lingkungan pesantren. Dengan data yang akurat, kebijakan anggaran dan distribusi kesejahteraan menjadi lebih tepat sasaran.

Wamenag meyakinkan para guru bahwa di tengah ketatnya politik anggaran saat ini, fokus Kemenag terhadap nasib guru tidak akan pernah bergeser.

“Yakinlah, konsistensi Kementerian Agama dalam mempertimbangkan kesejahteraan guru tidak pernah menurun. Kami terus mencari solusi terbaik agar harapan kita semua dapat segera terealisasi,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Wamenag, Staf Khusus Menteri Agama Nona Gayatri Nasution, Staf Ahli Adiyarto Sumardjono, Tenaga Ahli Junisab Akbar, jajaran pejabat Eselon II Ditjen Pendidikan Islam, serta perwakilan guru madrasah dan PAI dari berbagai daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur DIY Instruksikan Tutup Semua Daycare Ilegal Usai Kasus Kekerasan Anak

Penulis
Syifa
-

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menginstruksikan penutupan pada daycare tak berizin tanpa kecuali. Langkah tegas ini diambil guna memastikan perlindungan anak di DIY benar-benar terjaga tanpa celah, menyusul temuan kasus kekerasan anak yang terjadi di daycare Little Aresha yang juga tak berizin.

Kepala DP3AP2 DIY, Erlina Hidayati Sumardi, mengungkapkan arahan tersebut disampaikan Sri Sultan pada Selasa (28/04) di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan. Erlina datang bersama dengan Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo dan Sekda DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti.

Usai pertemuan, Erlina mengatakan bahwa Sri Sultan menekankan kejadian memilukan ini harus menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir. “Beliau memberikan beberapa arahan. Pertama, supaya ini pertama kali terjadi dan tidak boleh terjadi lagi, artinya tidak boleh ada lagi kekerasan yang menimpa anak-anak kita, terutama yang di daycare ini maupun di lembaga-lembaga lainnya, baik itu lembaga pendidikan maupun yang bukan,” ujar Erlina usai menghadap Sri Sultan.

Sebagai bentuk penajaman pencegahan menurut Erlina, Sri Sultan memerintahkan instansi terkait untuk segera menyisir keberadaan lembaga-lembaga pengasuhan anak di seluruh DIY. Fokus utamanya adalah membedakan antara lembaga yang sudah berizin dengan yang masih beroperasi secara ilegal di lapangan.

“Bapak Gubernur tadi mengarahkan supaya yang sudah beroperasi belum berizin ini untuk segera ditutup, dan kemudian segera dilakukan pemanggilan untuk segera memproses perizinannya. Beliau menyampaikan arahan nanti masuk di dalam instruksi itu untuk menyisir di lapangan tadi kemungkinan atau adanya daycare yang belum berizin tadi,” ungkap Erlina.

Sri Sultan bahkan mempertimbangkan untuk memperkuat langkah ini melalui payung hukum yang lebih mengikat. “Bapak Gubernur juga menyampaikan apakah kemudian diperlukan adanya surat edaran atau surat perintah Bapak Gubernur, instruksi dalam bentuk instruksi Bapak Gubernur kepada kepala-kepala daerah, wali kota, dan bupati di DIY ini,” tambahnya.

Guna menutup celah kelemahan regulasi, Erlina menyebut Sri Sultan menginstruksikan pembuatan SOP yang lebih mendalam dibandingkan aturan yang selama ini berlaku. Standar baru ini nantinya akan menyempurnakan aturan akreditasi serta standar Taman Asuh Ramah Anak (TARA) dari Kemen PPA.

“Tindak lanjut dari pencegahan, Bapak Gubernur memberikan arahan untuk segera dibuatnya SOP. SOP yang lebih detail, lebih lengkap dari apa yang selama ini sudah ada di dalam aturan. Untuk bisa memastikan kedalaman dari layanan yang dilakukan di daycare-daycare ini, yang harus, yang wajib untuk memenuhi hak-hak anak dan perlindungan anak. Nah itu beliau sangat menekankan itu,” jelasnya.

Terkait penanganan 53 anak yang menjadi korban, Sri Sultan memberikan perintah agar penanganan dilakukan seoptimal mungkin. Perlindungan tidak hanya menyasar fisik anak, tetapi juga kondisi mental orang tua yang terdampak.

“Penanganan harus seoptimal mungkin baik terhadap anak-anak yang menjadi korban maupun orang tuanya. Orang tua juga pasti mengalami tekanan-tekanan psikologis, rasa bersalah, kekhawatiran terhadap tumbuh kembang dan kesehatan fisik anaknya. Terkait dengan pembiayaan, Bapak Gubernur mengarahkan bahwa ini harus bisa di-cover. Artinya nanti di-cover oleh pemerintah daerah, pemerintah kota dan pemerintah provinsi,” papar Erlina.

Erlina menyebutkan bahwa saat ini terdapat 217 Taman Penitipan Anak (TPA) yang sudah terdaftar resmi di Dapodik se-DIY. Terkait aspek legalitas, Erlina meluruskan bahwa secara administratif, daycare merupakan salah satu bentuk kelembagaan dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Di bawah payung hukum Permendikbud, istilah resmi yang digunakan adalah Taman Penitipan Anak (TPA).

“Untuk PAUD, TPA, atau daycare itu kan salah satu kelembagaan di PAUD ya. Itu perizinan dan pengawasannya ada di Dinas Pendidikan masing-masing wilayah, artinya di tingkat kabupaten dan kota,” jelas Erlina.

Erlina menambahkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemerintah tingkat provinsi memang tidak memiliki kewenangan langsung dalam hal perizinan PAUD. Namun, melalui koordinasi bersama Gubernur DIY, Pemda DIY kini mengambil peran pengawasan lintas sektor untuk memastikan standar perlindungan anak terpenuhi.

Di sisi lain, persoalan ini juga telah dikoordinasikan dengan Menteri PPPA untuk memperbaiki kelemahan regulasi di tingkat nasional. “Kemarin ketika rakor dengan Ibu Menteri, kami juga sudah menyampaikan ada beberapa kelemahan di dalam regulasi-regulasi tingkat nasional yang memang harus dibicarakan di tingkat pusat. Tadi pagi Ibu Menteri juga masih menghubungi saya untuk penajaman kembali untuk beliau bicarakan di tingkat kementerian,” imbuhnya.

Erlina menurutkan, Sri Sultan memberi pesan agar masyarakat, terutama orang tua, lebih waspada dalam memilih lembaga pengasuhan. Legalitas sebuah lembaga menjadi jaminan adanya mekanisme pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

“Lebih baik menyiapkan kewaspadaan, kesadaran untuk melihat dokumen-dokumen legalnya lembaga-lembaga tersebut sebelum memasukkan anaknya di situ. Kalau sudah berizin, memang sudah ada mekanisme untuk monitoring, untuk pengawasan dan pembinaan, termasuk pelatihan,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tinjau Perlintasan Kereta Bulak Kapal, Tekan Kecelakaan Wali Kota Siapkan Sistem Peringatan Dini

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama jajaran kepala dinas melakukan peninjauan langsung ke kawasan perlintasan kereta di sekitar Taman Makam Pahlawan, Bulak Kapal, pada Rabu pagi. Turut mendampingi di antaranya Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas BMSDA, Kepala Dinas Kominfo, serta Kepala Dinas Perkimtan.

Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi perlintasan liar yang selama ini dinilai rawan kecelakaan, khususnya di titik pintu rel Ampera dan area sekitar makam pahlawan.

Dalam keterangannya, Tri menegaskan bahwa upaya penataan perlintasan ini merupakan bagian dari langkah berkelanjutan pemerintah daerah dalam meningkatkan standar keselamatan transportasi, khususnya di titik-titik perlintasan tidak resmi yang selama ini menjadi perhatian bersama.

“Ini bagian dari upaya yang terus kita lakukan untuk memastikan keselamatan warga semakin terjaga. Perlintasan sebidang, terutama yang tidak resmi, memang membutuhkan penanganan bertahap dan terukur,” ujarnya.

Sebagai bagian dari penguatan di lapangan, Pemerintah Kota Bekasi akan meningkatkan kehadiran petugas Dinas Perhubungan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan di titik-titik rawan.

Tak hanya itu, Pemkot juga tengah menyiapkan inovasi sistem peringatan dini berbasis suara. Tri mengungkapkan, dirinya telah menginstruksikan Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo untuk merancang sistem sederhana berupa alarm peringatan yang terintegrasi.

“Saya sudah perintahkan untuk membuat sistem peringatan berbasis suara. Jadi bukan palang pintu manual, tetapi akan ada sinyal suara dari jarak sekitar 500 meter sebelum kereta melintas hingga ke titik perlintasan. Ini akan terhubung ke toa yang memberikan alarm peringatan kepada masyarakat,” jelasnya.

Langkah ini menjadi solusi jangka pendek untuk meminimalisir potensi kecelakaan, sembari menunggu pembangunan infrastruktur permanen.

Ke depan, Pemkot Bekasi juga merencanakan pemasangan sensor otomatis yang dapat mendeteksi kedatangan kereta. Sistem ini akan bekerja layaknya alarm peringatan banjir yang sudah diterapkan di wilayah Jatiasih dan Kali Lengkak, sehingga memberikan notifikasi dini kepada warga sekitar.

Tri juga menegaskan bahwa pengelolaan perlintasan akan dilakukan secara tegas oleh pemerintah daerah, sekaligus menepis anggapan bahwa pengelolaan pintu rel dikuasai pihak tertentu.

“Kita pastikan ini dikelola pemerintah. Tidak ada cerita pemerintah takut atau kalah dengan pihak mana pun. Ini demi keselamatan warga,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Tri juga menginstruksikan agar Dinas Perhubungan segera memasang pembatas (barrier) di titik-titik perlintasan yang belum memiliki palang resmi. Pemasangan ini akan dilakukan sebagai solusi sementara hingga pembangunan flyover Bulak Kapal direalisasikan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dishub Kota Bekasi Siagakan Petugas di Perlintasan Sebidang di Bulak Kapal dan Ampera

Penulis
Syifa
-

Tindak lanjut arahan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto yang menekankan pentingnya pengawasan ketat di titik-titik perlintasan kereta, khususnya yang masih bersifat liar dan belum dilengkapi sistem pengamanan memadai.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi memastikan akan menempatkan personel di sejumlah perlintasan sebidang di kawasan Bulak Kapal selama proses pembangunan flyover berlangsung. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi guna menjaga keselamatan masyarakat dan kelancaran arus lalu lintas.

Selama masa konstruksi flyover Bulak Kapal, potensi kepadatan dan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang diperkirakan meningkat. Oleh karena itu, penempatan petugas dilakukan untuk mengatur lalu lintas serta memberikan peringatan langsung kepada pengguna jalan saat kereta akan melintas.

“Selama pengerjaan flyover, kami akan siagakan personel di perlintasan sebidang, terutama di titik-titik rawan. Ini untuk memastikan masyarakat tetap aman saat melintas,” ujar Tri Adhianto.

Selain penempatan petugas, Dishub juga akan melakukan penataan sementara di area perlintasan, termasuk pemasangan pembatas (barrier) dan rambu-rambu tambahan guna memperjelas jalur aman bagi pengguna jalan.

Tak hanya itu, Dishub bersama Dinas Komunikasi dan Informatika juga tengah menyiapkan sistem peringatan berbasis suara sebagai langkah pendukung. Sistem ini nantinya akan memberikan alarm peringatan beberapa saat sebelum kereta melintas, sehingga masyarakat memiliki waktu cukup untuk merespons.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka pendek Pemerintah Kota Bekasi dalam meminimalisir kecelakaan di perlintasan sebidang, sembari menunggu rampungnya pembangunan flyover yang diharapkan menjadi solusi permanen untuk menghilangkan perlintasan sebidang di kawasan tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program SPHP Beras 2026 Berjalan Berkelanjutan, Harga Dipastikan Stabil

Penulis
Syifa
-

Pemerintah pastikan mengoptimalkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras untuk menekan perkembangan harga. Di 2026 ini, program SPHP beras berhasil diatur agar tidak ada jeda penyaluran saat pergantian tahun. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya, awal tahun merupakan transisi tahun anggaran pemerintah yang membutuhkan waktu untuk pelaksanaan SPHP beras.

Terkait itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat program SPHP beras di 2026 terbagi dua, yakni Januari dan Februari yang menjadi perpanjangan program SPHP beras tahun 2025. Sementara, program SPHP beras tahun 2026 baru digulirkan mulai Maret.

Realisasi SPHP beras di Januari-Februari mencapai 221 ribu ton, sedangkan realisasi SPHP beras mulai Maret sampai 25 April adalah 150,2 ribu ton. Total keduanya telah mencapai 371,2 ribu ton.

Bapanas bersama Perum Bulog menyadari perlu dilakukan ekspansi kanal penyaluran SPHP beras agar realisasinya dapat lebih luas dan terus meningkat pesat. Terlebih stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berasal dari penyerapan produksi dalam negeri telah menembus rekor baru dengan berada lebih dari 5 juta ton.

“Pertama, program SPHP beras bahwa di 2026 untuk penyaluran SPHP beras, sudah boleh melalui distributor, khususnya BUMN dan BUMD. Jadi kami harapkan keterlibatan pemerintah daerah yang memiliki BUMD terkait ini,” kata Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta (27/4).

“Yang kedua, kaitan dengan SPHP beras di ritel modern, kami sudah koordinasi dengan Asosiasi Jaringan Ritel Modern. Tentunya ini juga akan mendorong penyaluran di seluruh jaringan ritel modern yang ada. Yang berikutnya, di tingkat pengecer bahwa penyaluran beras SPHP ini diprioritaskan untuk di pengecer-pengecer pasar rakyat,” imbuh Maino.

Mengenai perkembangan harga beras nasional, sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras secara nasional sampai pekan keempat April yang terjadi di 109 kabupaten/kota. IPH beras pekan keempat April ini mengalami penambahan jumlah daerah dan menjadi yang tertinggi.

Kendati demikian, dalam telaahan Bapanas terhadap 109 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH beras ternyata hanya 52 kabupaten/kota saja yang mengalami kenaikan IPH yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium. Jumlah 52 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH dan melampaui HET itu pun hanya 14,65 persen dari total 355 kabupaten/kota yang dipantau BPS terkait perubahan IPH beras.

Dalam pantauan Bapanas sendiri, rerata harga beras medium per 28 April masih berada dalam rentang HET dan bahkan ada penurunan dibandingkan setahun yang lalu. Untuk Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi), harga tercatat di Rp 12.998 per kilogram (kg), sedangkan setahun yang lalu di Rp 13.070 per kg.

Zona II (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan), rerata harga pada 28 April di Rp 13.618 per kg. Ini juga menurun dibandingkan setahun lalu yang berada di Rp 14.113 per kg. Sementara Zona III (Maluku, Papua), harga per 28 April berada di level Rp 14.957 per kg. Ini juga turun dibandingkan setahun sebelumnya yang berada di Rp 15.937 per kg.

Dalam mengakselerasi realisasi penyaluran program SPHP beras, tentunya pemerintah punya instrumen yang kuat dengan stok CBP yang sangat kokoh. Per 28 April, total stok beras yang dikelola Bulog mencapai 5,08 juta ton dengan realisasi pengadaan setara beras produksi dalam negeri di angka 2,4 juta ton.

Sebelumnya, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga menjabat Menteri Pertanian telah menyatakan bahwa tidak ada perubahan harga bagi beras SPHP. Kendala kemasan bahan baku plastik telah diatasi Bapanas bersama Perum Bulog supaya penyaluran beras SPHP tidak menemui aral melintang.

“Ada namanya SPHP. Itu beras yang untuk penyeimbang kalau ada yang mau menaikkan harga. Nah SPHP, kita tidak naikkan. Tetap harganya seperti sekarang. Jadi sekarang kualitasnya bagus karena pupuknya bagus, tepat waktu, tepat volume, dan airnya bagus,” kata Amran.

Guna mengatasi tantangan ketersediaan kemasan plastik untuk beras SPHP juga telah diputuskan dapat menggunakan kemasan beras SPHP stok tahun 2023-2025. Bapanas memperbolehkan sepanjang ada penyesuaian informasi pada label kemasan dengan kondisi saat ini, seperti HET, tanggal kedaluwarsa, dan informasi penting lainnya.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman juga menegaskan bahwa saat ini komoditas beras tidak lagi memberikan andil inflasi yang signifikan. Inflasi beras cenderung stabil dan melandai yang tentu salah satunya berkat program SPHP beras yang masif berskala nasional.

Dalam data BPS, tingkat inflasi beras di tahun 2026 menjadi lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Inflasi beras bulanan paling tinggi di 2023 dan 2024 pernah mencapai 5,61 persen di September 2023 dan 5,28 persen di Februari 2024.

Sementara tingkat inflasi beras bulanan selama tahun 2025, tertingginya adalah 1,35 persen pada Juli. Namun di tahun 2026, inflasi beras bulanan yang terbaru dan paling tinggi ada di Maret dengan indeks yang masih cukup rendah 0,65 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...281282283...4,868Halaman 282 dari 4,868