Beranda blog Halaman 300

Mendes Yandri Dukung DPP LDII Bentuk Desa Binaan Tematik di Berbagai Wilayah

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menerima audiensi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) Dody Taufiq Wijaya beserta jajaran DPP LDII di kantor Kemendes PDT Kalibata, Senin (27/4/2026).

Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum DPP LDII Dody Taufiq Wijaya menyampaikan bahwa DPP LDII siap untuk mendampingi dan membentuk desa binaan tematik dalam rangka menindaklanjuti MoU yang sudah dilakukan antara DPP LDII dan Kemendes PDT beberapa waktu lalu.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah menyiapkan beberapa desa yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia untuk diusulkan menjadi desa binaan tematik yang akan didampingi untuk membentuk desa binaan tematik berdasarkan potensi desa tersebut.

Seperti Desa Gadingmangu di Kabupaten Jombang yang berpotensi diusulkan sebagai desa sehat bersama, Desa Batu Nanta Kabupaten Melawi diusulkan sebagai desa ketahanan pangan dan Desa Way Bungur di Lampung Timur yang berpotensi untuk dibangun sebagai Desa Ecowisata.

Selain itu ada juga Desa Anugerah dan Desa Lantari di Kabupaten Bombana yang diusulkan sebagai Desa Sorgum dan Jagung, Desa Kuala Pembuang Satu Kabupaten Seruyan sebagai desa wisata pertanian, Desa Martadah Baru di Kabupaten Tanah Laut yang berpotensi sebagai desa Sorgum dan Talas, serta Desa Pantai Cabe di Kabupaten Tapin yang berpotensi sebagai desa janur tiram dan pupuk organik.

“LDII mengusulkan ada 8 desa binaan tematik, ada yang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, di Jawa juga ada. Mudah-mudahan ini menjadi amal salehnya warga LDII untuk menjadi penggerak desa binaan LDII dan Kementerian Desa PDT,” ungkap Dody.

Menanggapi hal tersebut, Mendes Yandri mendukung upaya yang akan dilakukan oleh DPP LDII. Menurutnya, elemen organisasi masyarakat seperti LDII adalah mitra yang sangat strategis dalam pembangunan desa, termasuk membentuk desa binaan.

Lebih lanjut Mendes Yandri mengatakan bahwa keberadaan LDII di berbagai wilayah dan di tengah-tengah masyarakat memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan partisipasi warga desa, memberdayakan masyarakat desa hingga menjadi mitra pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Banyak tadi desa-desa tematik yang diusulkan, ada desa ketahanan pangan, desa wisata dan lain sebagainya. Inti pokoknya kami sudah melihat komitmen tinggi LDII dari berbagai aspek, apakah itu ketahanan pangan, bela negara, kemudian sumber daya manusia dan lain sebagainya itu saya menyaksikan langsung. Luar biasa dan layak untuk dijadikan contoh dan Kemendes bisa mereplikasi itu ke desa-desa, sehingga desa-desa benar-benar bisa mandiri, maju dan berdaya,” ungkap Mendes Yandri.

“Semua komponen anak bangsa itu mesti terlibat, apakah itu pejabat negara, ormas, kampus atau pihak swasta untuk terlibat langsung membuat desa binaan. LDII harus membuat peta jalan yang akan dikelola langsung oleh Kemendes PDT bersama LDII. Dan kami tahu basis-basis LDII selalu beririsan dengan desa dan di desa itu tentu banyak potensi dan itu mau kita kembangkan,” sambung Mendes Yandri.

Turut mendampingi Mendes Yandri dalam pertemuan ini yaitu Irjen Kemendes PDT Masyhudi, Dirjen PEID Kemendes PDT Tabrani, Kepala BPI Kemendes PDT Mulyadin Malik serta Staf Khusus Menteri Fahad At-Tamimi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Remaja Lebih Rentan Depresi, Kemenkes Dorong Generasi Muda Lebih Peduli

Kementerian Kesehatan RI terus memperkuat upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan jiwa remaja melalui kegiatan Bedah Buku: Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis bagi First Aider di Sekolah Jenjang SMP dan SMA. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi serta keterampilan dasar siswa dalam mengenali dan merespons masalah kesehatan mental di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut diselenggarakan di aula Siwabessy gedung Prof. Sujudi Kementerian Kesehatan di Jakarta pada Kamis (23/4/2026).

Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menekankan bahwa luka psikologis sering kali tidak terlihat, namun berdampak besar terhadap kehidupan remaja jika tidak ditangani dengan tepat.

“Kalau teman kita jatuh saat bermain, kita langsung bantu karena lukanya terlihat. Tapi bagaimana jika yang terluka adalah perasaan? Sering kali kita diam, bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak tahu harus berbuat apa,” ujar Wamenkes Dante.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) 2022, sekitar 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dalam satu tahun terakhir. Bahkan, data terbaru menunjukkan gejala depresi dan kecemasan pada remaja bisa hampir lima kali lebih tinggi dibanding kelompok usia dewasa.

“Artinya, mungkin ada teman di sekitar kita yang terlihat baik-baik saja, padahal sedang berjuang dalam diam. Di sinilah pentingnya kemampuan pertolongan pertama pada luka psikologis,” tambahnya.

Menurutnya, keterampilan ini tidak memerlukan keahlian khusus, tetapi cukup dengan kepedulian dan keberanian untuk hadir bagi sesama.

“Kalian tidak harus jadi ahli. Cukup jadi manusia yang peduli. Mau mendengarkan tanpa menghakimi, memahami sebelum menilai, dan berani berkata: kamu tidak sendirian,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Wamenkes menyampaikan pesan sederhana namun bermakna bagi generasi muda: “Jadilah alasan seseorang merasa tidak sendirian hari ini.”

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan literasi kesehatan jiwa di kalangan pelajar.

“Melalui bedah buku ini, kami ingin memperkenalkan referensi kesehatan jiwa bagi anak dan remaja, sekaligus memberikan pemahaman praktis tentang pertolongan pertama pada luka psikologis,” jelas Aji.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi momentum kolaborasi lintas sektor dalam mendukung kesehatan mental di lingkungan pendidikan.

“Kami ingin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, serta mitra pembangunan dalam menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan jiwa remaja,” ujarnya.

Kegiatan yang bertepatan dengan peringatan Hari Buku Sedunia ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta yang terdiri dari siswa, guru, serta perwakilan lintas sektor. Tahun ini, program bedah buku direncanakan akan dilaksanakan dalam tiga seri untuk menjangkau lebih banyak sekolah.

Buku “Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis bagi First Aider di Sekolah” diharapkan menjadi panduan praktis bagi siswa untuk lebih peka terhadap kondisi teman sebaya, serta mampu memberikan dukungan awal sebelum mendapatkan bantuan profesional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lalu Hadrian Irfani Soroti Kasus Guru Atun, Tegaskan Pentingnya Etika Siswa di Sekolah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyampaikan keprihatinannya atas kasus perundungan terhadap guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMAN 1 Purwakarta, Syamsiah atau yang dikenal sebagai Bu Atun. Peristiwa tersebut viral di media sosial setelah sejumlah siswa terekam mengolok-olok gurunya saat kegiatan belajar berlangsung.

Menurut Lalu Hadrian, kejadian ini menjadi pengingat serius bagi dunia pendidikan tentang pentingnya penanaman nilai etika, sopan santun, dan penghormatan terhadap guru.

“Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi semua siswa. Guru adalah sosok yang harus dihormati, bukan dilecehkan. Apalagi Bu Atun dikenal sebagai pribadi dengan budi pekerti yang sangat baik,” ujar Lalu Hadrian, Kamis (23/4/2026).

Ia menilai tindakan perundungan terhadap tenaga pendidik tidak dapat ditoleransi dan harus menjadi perhatian bersama, baik oleh sekolah, orang tua, maupun pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

Di sisi lain, Lalu Hadrian mengapresiasi sikap Bu Atun yang memilih memaafkan para siswa. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan keteladanan seorang pendidik sejati.

“Keteladanan Bu Atun patut menjadi contoh, tidak hanya bagi para siswa, tetapi juga bagi sesama guru. Sosok yang pemaaf, penyayang, dan bersahaja seperti beliau menunjukkan nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi fondasi dunia pendidikan kita,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mendorong penguatan pendidikan karakter di lingkungan sekolah guna mencegah kejadian serupa terulang. Penanaman nilai penghormatan kepada guru dinilai menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat dan beradab.

Kasus ini diharapkan menjadi momentum refleksi nasional untuk mengembalikan marwah guru sebagai figur yang dihormati dalam proses pembelajaran.

Sebelumnya, video yang memperlihatkan sejumlah siswa mengolok-olok guru di kelas, bahkan mengacungkan gestur tidak pantas, beredar luas di media sosial. Pihak sekolah telah menjatuhkan sanksi disiplin kepada para siswa yang terlibat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Pastikan Pengoperasian Kapal JHUB Tidak Ganggu Nelayan Lokal

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merespons dinamika di lapangan terkait adanya penolakan sebagian masyarakat nelayan di Kabupaten Merauke terhadap pengoperasian kapal penangkap ikan dengan alat penangkapan ikan Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB).

Penolakan tersebut muncul karena kekhawatiran bahwa keberadaan kapal penangkap ikan dengan alat tangkap JHUB akan mengganggu aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan lokal.

Menanggapi hal tersebut, KKP menegaskan bahwa pemerintah telah mengatur secara ketat dan terukur pengoperasian alat tangkap JHUB guna memastikan keberlanjutan sumber daya ikan serta tetap melindungi ruang tangkap nelayan kecil.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menyampaikan bahwa pengoperasian JHUB tidak dilakukan secara bebas, melainkan diseleksi secara ketat persyaratan yang harus dipenuhi dan telah dibatasi pada zona dan titik koordinat tertentu sebagaimana diatur dalam kebijakan yang berlaku.

“Pengoperasian kapal dengan alat tangkap JHUB hanya diperbolehkan di wilayah tertentu yang telah ditetapkan secara jelas dalam peta dan titik koordinat. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan wilayah tangkap nelayan kecil,” ujarnya dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (26/4).

Lebih lanjut, pihaknya menegaskan bahwa tata kelola perikanan tangkap nasional terus diperkuat untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya ikan, pertumbuhan investasi dan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan dan pemerataan, termasuk dalam pengaturan alat penangkapan ikan.

Pengaturan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

“Dalam regulasi tersebut telah diatur secara jelas alat tangkap yang diperbolehkan dan yang dilarang. Salah satu alat tangkap yang dilarang adalah pukat harimau atau trawl karena berpotensi merusak keberlanjutan sumber daya ikan,” jelas Latif.

“Sedangkan Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB)  dalam aturan tersebut merupakan alat tangkap yang diperbolehkan, dengan spesifikasi yang berbeda dan telah diatur secara ketat agar tidak merusak sumber daya maupun mengganggu alat tangkap lainnya,” tambahnya.

Untuk memastikan implementasi di lapangan berjalan sesuai ketentuan, KKP juga telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.315/MEN-DJPT/PI.220/IV/2026 tentang Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan dengan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) di Zona 03 WPPNRI 718.

Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa kegiatan penangkapan ikan menggunakan JHUB hanya dapat dilakukan pada area yang telah ditentukan secara spesifik berdasarkan titik koordinat, menggunakan alat tangkap yang telah ditetapkan serta wajib memperhatikan keberadaan kapal nelayan lain di sekitarnya.

KKP juga mewajibkan seluruh pelaku usaha yang menggunakan JHUB untuk menggunakan alat tangkap sesuai spesifikasi yang diatur dalam regulasi, menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan selama operasi penangkapan, dan menghindari potensi konflik dengan nelayan lain di wilayah penangkapan.

“Terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Latif.

Lebih lanjut, KKP memastikan bahwa pengawasan di lapangan akan terus diperkuat melalui sinergi dengan aparat pengawas perikanan, TNI AL, dan aparat penegak hukum lainnya guna menjamin kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan informasi yang berkembang di lapangan, KKP juga menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan informasi yang tidak benar. Selanjutnya KKP menegaskan bahwa kapal penangkap ikan dengan alat tangkap JHUB milik PT Tri Kusuma Graha (TKG) yang berpangkalan di PPN Merauke hingga saat ini belum memenuhi seluruh persyaratan perizinan, termasuk Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIPI), sehingga belum dapat dioperasikan.

“Apabila dalam proses perizinan terdapat ketentuan yang tidak dapat dipenuhi, maka izin tidak akan diterbitkan,” tandas Latif.

KKP juga melalui kepala pelabuhan Merauke dan Kadis perikanan kabupaten Merauke juga membuka ruang dialog dengan masyarakat nelayan lokal di Merauke untuk memastikan seluruh kebijakan dapat dipahami secara utuh dan menghindari kesalahpahaman di lapangan.

Pada kesempatan lain, tokoh masyarakat Merauke, Frederikus Gebze, menyampaikan dukungannya terhadap investasi yang bertujuan mengembangkan potensi perikanan di Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke.

“Kehadiran investasi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentunya dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Sebagai bagian dari kebijakan penangkapan ikan terukur, pengaturan penggunaan alat tangkap JHUB merupakan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya udang secara optimal dan perlindungan terhadap nelayan kecil.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa setiap kebijakan pengelolaan perikanan harus mengedepankan prinsip keberlanjutan dan keadilan bagi seluruh pelaku usaha dan khususnya nelayan lokal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wayan Koster Sambut Peluang Ekspor, Produk Lokal Bali Siap Tembus Pasar Swiss

Pemerintah Provinsi Bali menyambut positif tawaran kerja sama dari Pemerintah Swiss untuk mempromosikan produk lokal Bali ke pasar internasional, khususnya Swiss. Langkah ini dinilai strategis dalam membuka akses ekspor sekaligus memperkuat daya saing UMKM Bali di pasar global.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa kolaborasi tersebut dapat menjadi bagian penting dalam menghadirkan solusi inovatif sekaligus memperluas jaringan perdagangan internasional bagi produk lokal.

“Kerja sama dengan Swiss dapat menjadi bagian penting dalam menghadirkan solusi inovatif sekaligus membuka akses pasar internasional bagi produk Bali,” kata Gubernur Bali Wayan Koster dalam keterangan di Denpasar, Sabtu.

Tawaran tersebut disampaikan oleh Wakil Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Mathias Domenig, yang bahkan siap memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha Bali dengan jaringan bisnis di Swiss.

“Kami melihat banyak ruang untuk perdagangan antara Bali dan Swiss. Produk lokal Bali memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar Swiss,” kata Domenig.

Selain sektor UMKM, kedua pihak juga membahas penguatan kerja sama di sektor pariwisata. Pada 2025, jumlah wisatawan asal Swiss ke Bali tercatat mencapai lebih dari 40 ribu orang. Pemerintah daerah menilai wisatawan Swiss memberikan kontribusi positif karena dikenal tertib dan menghormati budaya lokal.

Namun demikian, Koster mengakui adanya tantangan di sektor pariwisata, seperti kemacetan dan pengelolaan lingkungan, seiring meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang mencapai lebih dari 7 juta orang per tahun.

Untuk itu, Pemprov Bali tengah menggenjot pembangunan infrastruktur berkualitas guna mendukung transformasi pariwisata menuju standar global yang lebih berkelanjutan.

“Kerja sama internasional seperti ini sangat penting untuk mendukung transformasi pariwisata Bali menuju arah yang lebih berkualitas dan berkelanjutan,” tegasnya.

Kerja sama Bali–Swiss ini juga menjadi bagian dari momentum 70 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dan Swiss. Selama ini, kolaborasi kedua pihak telah mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan vokasi hingga pengembangan infrastruktur dan energi.

Dengan sinergi lintas sektor tersebut, Bali optimistis dapat memperkuat posisi produk lokal di pasar global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM yang berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Inovasi CNC KHD 40E Dorong Penguatan Teknologi Manufaktur Indonesia

Politeknik Manufaktur Bandung mengembangkan CNC KHD 40E sebagai inovasi mesin perkakas yang ditujukan untuk mendukung pembelajaran vokasi berbasis praktik industri sekaligus menjawab kebutuhan sektor manufaktur nasional. 

Produk ini diposisikan sebagai bagian dari upaya memperkuat penguasaan teknologi manufaktur dalam negeri di tengah tingginya kebutuhan mesin CNC dan masih dominannya produk impor di pasar nasional. 

CNC KHD 40E merupakan mesin yang dirancang dengan orientasi pemanfaatan untuk sekolah vokasi, khususnya SMK, perguruan tinggi politeknik, serta industri kecil dan menengah. Penamaan “KHD” disebut sebagai penghargaan kepada Bapak Kokok Haksono Dyatmiko, karena kontribusinya terhadap dunia pendidikan vokasi, khususnya Polman Bandung. 

Angka “40” merujuk pada travel 400 mm, sedangkan huruf “E” menunjukkan bahwa mesin ini dikembangkan dalam versi education, tidak hanya diarahkan sebagai hasil rekayasa teknis, tetapi juga pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. 

Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Politeknik Manufaktur Bandung, Roni Kusnowo, menjelaskan bahwa pengembangan CNC KHD 440E dilatarbelakangi oleh dua kebutuhan utama, yakni tingginya permintaan mesin CNC di industri manufaktur serta kebutuhan untuk menghadirkan mesin produksi lokal yang dapat menjadi alternatif terhadap produk luar negeri.

Menurutnya, Polman Bandung ingin menjawab tantangan tersebut dengan membangun mesin CNC yang diproduksi di dalam negeri. Ia menyebut “kebutuhan industri manufaktur saat ini terhadap mesin CNC cukup tinggi,” sementara “banyak sekali produk-produk CNC dari luar negeri,” sehingga diperlukan upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui produksi lokal.

Dari sisi pengembangan, CNC KHD 40E menunjukkan karakter kuat sebagai produk rekayasa kampus vokasi. Sekitar 80% mesin ini diproduksi di Polman Bandung, dimulai dari tahap desain hingga fabrikasi, dengan keterlibatan dosen, mahasiswa, dan teknisi lintas bidang. 

Desain dikembangkan bersama dosen dan mahasiswa dari jurusan Teknik Perancangan Manufaktur, body mesin dicor sendiri menggunakan ferro casting 30 dari jurusan Teknik Pengecoran Logam, proses permesinan dan assembling dikerjakan di lingkungan Teknik Manufaktur, sementara wiring dilakukan oleh mahasiswa dari jurusan Otomasi Mekatronika. Adapun sekitar 20% komponen berasal dari sparepart standar seperti kontrol siemens, linear motion, tool magazine, spindle, dan ball screw.

Roni menegaskan bahwa salah satu keunggulan utama CNC KHD 40E terletak pada tingginya kandungan produksi lokal dalam proses pembuatannya. Menurutnya, keterlibatan dosen, mahasiswa, dan teknisi kampus dinilai sangat penting dalam konteks kemandirian teknologi manufaktur Indonesia. “Saat ini kita hanya bisa membeli. Nah, Polman Bandung ingin membuat supaya kita bisa mandiri menguasai pasar nasional,” ujarnya.

Secara teknis, CNC KHD 40E dirancang untuk mendukung kebutuhan pembelajaran dan produksi dengan spesifikasi yang cukup memadai. Mesin ini memiliki dimensi meja kerja 801 mm x 240 mm, beban maksimum benda kerja yakni 140 kg, travel limits yakni X 380 mm, Y 240 mm, dan Z 370 mm. Untuk kecepatan spindle dapat mencapai hingga 6000 RPM, tool magazine 12 tool, dan spindle taper-nya memakai BT 30. Untuk tool clearance-nya dengan diameter maksimum 360 mm dengan panjang maksimum 175 mm dan berat maksimumnya 3,5 kg. 

Untuk mendukung kemudahan operasional, mesin ini dilengkapi kontrol Siemens, yang menurut Roni relatif mudah digunakan, termasuk oleh siswa SMK maupun mahasiswa. Ia juga menekankan bahwa body mesin dirancang dengan material yang mampu menahan getaran, sedangkan komponen lainnya diproduksi dengan presisi agar mesin tetap andal saat dioperasikan. 

Dari sisi kelembagaan, Direktur Politeknik Manufaktur Bandung, Darma Firmansyah, memandang peluncuran CNC KHD 40E sebagai bukti aktualisasi peran Polman Bandung sebagai institusi pendidikan manufaktur yang tidak hanya menghasilkan sumber daya manusia, tetapi juga teknologi yang berguna bagi kebutuhan industri. 

Ia menyatakan bahwa peluncuran mesin ini menunjukkan “putra-putri anak bangsa khususnya Polman Bandung bisa membuat mesin yang akan berguna untuk kebutuhan industri manufaktur di Indonesia. “Menurutnya, inovasi semacam ini penting karena pengembangan mesin perkakas di dalam negeri masih sangat terbatas, padahal kebutuhan terhadap teknologi semacam itu terus tumbuh. 

Lebih jauh, Direktur Darma menekankan bahwa CNC KHD 40E juga mencerminkan kontribusi pendidikan vokasi terhadap industri. Ia menyebut bahwa melalui pengembangan mesin ini, Polman Bandung ingin menunjukkan bahwa institusi pendidikan dapat berperan langsung dalam menjawab kebutuhan mesin produksi untuk sektor manufaktur. Harapannya, mesin ini dapat dimanfaatkan secara lebih luas pada perguruan tinggi, SMK bidang teknik mesin, hingga sektor industri, sekaligus menjadi pijakan bagi inovasi lanjutan.

Dalam aspek hilirisasi dan kesiapan implementasi, CNC KHD 40E telah memiliki sertifikat PKDN/PKDM sebesar 42,08%, sertifikat merek yang didaftarkan sebagai PODIK, serta dukungan purnajual berupa garansi satu tahun, maintenance berkala, training operator pascainstalasi, dukungan teknisi, dan ketersediaan sparepart lokal. Dukungan ini penting untuk memastikan bahwa produk ini tidak hanya berhenti sebagai hasil pengembangan laboratorium, melainkan dapat digunakan dan dipelihara secara nyata oleh institusi pendidikan maupun pengguna industri. 

Meski demikian, pengembangan CNC KHD 40E masih menyisakan ruang inovasi lanjutan. Salah satu tantangan terbesar, menurut Roni terletak pada sistem kontrol yang saat ini masih mengadopsi produk Siemens. Polman Bandung menargetkan pada seri berikutnya dapat mengembangkan kontrol buatan sendiri melalui riset lanjutan, sehingga tingkat kemandirian teknologinya bisa semakin meningkat. Pandangan serupa juga disampaikan Direktur Polman Bandung yang berharap dukungan pemerintah terus mengalir, khususnya untuk pengembangan kontrol mesin sebagai bagian penting dalam penyempurnaan produk.

Ke depan, Polman Bandung menargetkan agar CNC KHD 40E dapat semakin dekat dengan pengguna, terutama sekolah-sekolah kejuruan, politeknik, serta pelaku industri kecil dan menengah. Roni menegaskan bahwa riset semacam ini tidak seharusnya berhenti pada prototipe. Menurutnya, CNC KHD merupakan hasil riset yang telah dimulai sejak 2016, berlanjut melalui program Matching Fund pada 2020 dan 2021, hingga kini memasuki tahap hilirisasi. 

Dengan arah tersebut, CNC KHD 40E hadir bukan sekadar sebagai produk teknologi, tetapi juga sebagai contoh bagaimana riset terapan di kampus vokasi dapat dikembangkan menuju pemanfaatan nyata dan bernilai strategis bagi penguatan manufaktur Indonesia. 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Transformasi Program Studi Didorong Secara Komprehensif dan Berkelanjutan

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menegaskan bahwa penataan program studi di perguruan tinggi dilakukan secara terukur, komprehensif, dan berbasis kajian menyeluruh. Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan nasional.

Kemdiktisaintek menekankan bahwa penataan program studi tidak dimaksudkan untuk menjadikan perguruan tinggi tunduk pada kepentingan industri semata. Pendidikan tinggi tetap memiliki mandat besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, membentuk karakter, memperkuat daya pikir kritis, serta membangun fondasi peradaban bangsa.

Karena itu, evaluasi program studi dilakukan bukan hanya dengan melihat aspek peminatan atau serapan kerja, tetapi juga kualitas pembelajaran, kapasitas dosen, keberlanjutan akademik, kontribusi keilmuan, kebutuhan strategis nasional, dan pemerataan pembangunan daerah.

Dalam implementasinya, pendekatan utama yang didorong Kemdiktisaintek adalah transformasi program studi. Langkah tersebut mencakup penguatan kurikulum berbasis kompetensi, pembelajaran berbasis proyek, pengembangan program lintas disiplin, skema major-minor, peningkatan kolaborasi riset, serta penyesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan masa depan.

“Kemdiktisaintek menegaskan bahwa penutupan program studi bukanlah pilihan utama. Penutupan hanya menjadi opsi terakhir apabila suatu program studi berdasarkan evaluasi menyeluruh tidak lagi memenuhi standar mutu, tidak memiliki keberlanjutan akademik yang memadai, dan tidak dapat lagi dikembangkan melalui langkah-langkah pembinaan atau transformasi,” ujar plt. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco.

Bidang keilmuan dasar, ilmu sosial, humaniora, pendidikan, serta bidang non-terapan tetap memiliki posisi penting dalam arsitektur talenta nasional. Pemerintah tidak memandang pendidikan tinggi secara sempit sebagai penyedia tenaga kerja, melainkan sebagai pusat pengembangan ilmu, inovasi, kebudayaan, kepemimpinan, dan solusi bagi masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan Diktisaintek Berdampak, Kemdiktisaintek terus mendorong keterkaitan yang sehat antara perguruan tinggi, dunia industri, pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar lulusan tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan pekerjaan, membangun inovasi, dan menjawab tantangan bangsa.

Kemdiktisaintek mengajak seluruh perguruan tinggi, asosiasi profesi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat akademik untuk bersama-sama memperkuat mutu dan relevansi pendidikan tinggi Indonesia. Dengan pendekatan yang terukur dan berkelanjutan, penataan program studi diharapkan menjadi jalan untuk memastikan bonus demografi benar-benar menjadi lompatan kemajuan menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemendikdasmen Gandeng BRIN, Siapkan Talenta Riset Muda Tembus Panggung Dunia

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) memperkuat pembinaan generasi peneliti muda melalui kolaborasi strategis dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pada Senin (20/4), yang berfokus pada pembinaan dan pengembangan talenta, khususnya bagi calon finalis Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) serta pemenang OPSI yang akan mengikuti kompetisi internasional.

Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan standar penelitian calon finalis OPSI. Keterlibatan pakar BRIN dalam pendampingan pemenang OPSI memperkuat kualitas metodologi dan kebaruan riset, sehingga memiliki daya saing di tingkat internasional.

Kepala Pusat Prestasi Nasional (Kapuspresnas), Maria Veronica Irene Herdjiono, menegaskan pentingnya kolaborasi ini dalam membangun budaya riset di kalangan murid. “Melalui kolaborasi dengan BRIN, kami ingin memastikan murid memiliki pengalaman nyata dalam proses riset, mulai dari perencanaan hingga pelaporan,” ujar Irene dalam acara Open Talk BRIN Goes to Global Recognition and Nobel Prize bertajuk “BRIN Menjemput Talenta Riset: Dari Sekolah hingga Panggung Dunia” di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Senin (20/4).

“Kami tidak hanya menyiapkan murid untuk mengikuti kompetisi, tetapi juga membangun karakter ilmiah yang kuat. Dengan dukungan BRIN, kami optimistis murid Indonesia mampu menghasilkan karya riset yang inovatif dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” tambahnya.

Melalui kerja sama ini, murid memperoleh pelatihan komprehensif, meliputi teknik pengambilan sampel, pengolahan data, penelusuran referensi ilmiah, penulisan laporan penelitian, serta pemahaman etika riset. Selain itu, pemenang OPSI yang akan mengikuti kompetisi internasional mendapatkan mentoring langsung dari periset BRIN sesuai bidang penelitian masing-masing, baik secara daring maupun luring di laboratorium riset BRIN.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Talenta BRIN, Ajeng Arum Sari, menekankan bahwa pengalaman praktik langsung menjadi kunci dalam membangun kompetensi riset yang berkelanjutan. “Pembelajaran berbasis praktik memungkinkan murid memahami proses riset secara menyeluruh. Tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengalami langsung proses eksperimen, analisis data, hingga penyusunan laporan ilmiah. Pendekatan ini sangat penting untuk membangun kemampuan riset yang berkualitas dan berdaya saing global,” jelas Ajeng.

Sementara itu, peraih Medali Perak OPSI 2025, Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta, menyambut positif kolaborasi ini. Ia berharap dapat memperdalam penelitian sebagai persiapan menuju ajang Internasional Young Inventors Challenge (YIC).

“Sangat bermanfaat untuk kami para peneliti muda. Tentunya dengan adanya kolaborasi ini, saya bersama teman-teman lainnya dapat memperdalam ilmu serta penelitian kami menjadi lebih kompleks sebagai persiapan ke ajang internasional,” ujar Bagir.

Pemerintah menargetkan peningkatan rasio sumber daya manusia per satu juta penduduk yang memperoleh pengakuan internasional di bidang riset dan inovasi. Melalui program manajemen talenta nasional, diharapkan lahir talenta-talenta unggul yang mampu mengharumkan nama bangsa di kancah global, termasuk melalui ajang seperti Nobel dan Breakthrough Prize.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

PJJ Jenjang Pendidikan Menengah Bawa Harapan Baru Tekan Angka ATS

Peluncuran Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) jenjang pendidikan menengah membawa harapan baru untuk menekan angka anak tidak sekolah (ATS) di berbagai wilayah Indonesia. Pada momen peluncuran program ini, sejumlah kepala sekolah induk dan sekolah mitra menyampaikan kesiapan serta harapan pelaksanaan PJJ.

Salah satunya diungkapkan oleh Kepala Tata Usaha Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia, Sukma Sabdani. Ia mengatakan bahwa program PJJ terbukti memberikan solusi nyata bagi ratusan murid Indonesia di wilayah Sabah, Malaysia, yang memiliki kendala untuk melanjutkan pendidikan. Selama ini, pelaksanaan PJJ di sekolahnya berjalan dengan baik dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan akses pendidikan.

“Dari sekitar 1.700 lulusan tingkat SMP setiap tahun, program PJJ mampu menampung lebih dari separuh murid yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam program pendidikan formal. PJJ menjadi solusi efektif bagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil, termasuk anak-anak Indonesia yang berada di kawasan perkebunan dengan jarak hingga ratusan kilometer dari pusat kota maupun SIKK,” ujar Sukma.

Pelaksanaan PJJ juga disambut baik dengan antusiasme tinggi para murid. Sukma menuturkan bahwa selain memberikan akses pendidikan, PJJ memungkinkan murid untuk tetap belajar di tengah aktivitas sehari-hari, termasuk membantu orang tua bekerja di perkebunan maupun di tempat lain.

“Ke depan, SIKK berencana untuk terus mengembangkan cakupan program PJJ agar dapat menjangkau lebih banyak murid, termasuk mereka yang telah bekerja, tetapi belum menyelesaikan pendidikan. Semoga program ini dapat terus berlanjut dan mendapat dukungan berkelanjutan dari pemerintah,” terang Sukma.

Selanjutnya, sebagai sekolah induk yang akan melaksanakan PJJ, Sabaria Umahuk, Kepala SMAN 1 Ternate, Provinsi Maluku Utara, menyampaikan bahwa pihak sekolah telah melakukan berbagai persiapan untuk mendukung implementasi program PJJ. Dalam implementasinya, SMAN 1 Ternate dipercaya sebagai sekolah induk yang akan berkolaborasi dengan tiga sekolah mitra, yakni SMAN 1 Halmahera Utara, SMAN 1 Pulau Morotai, dan SMAN 2 Halmahera Timur.

Kolaborasi ini, menurutnya, bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih luas dan merata, khususnya bagi anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan formal. “Program ini menjadi peluang besar untuk menjangkau anak-anak yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan, khususnya di daerah kami, Maluku Utara. Melalui kolaborasi yang kuat dan dukungan pemerintah daerah, kami optimis dapat memberikan layanan pendidikan yang maksimal guna menekan ATS dan mewujudkan pendidikan yang bermutu,” tutur Sabaria.

Senada dengan Sukma dan Sabaria, Kicky Eceu Wardani, Kepala SMAN 2 Padalarang, Jawa Barat, menyatakan kesiapan dan dukungan penuh terhadap implementasi PJJ sebagai upaya memperluas akses pendidikan, khususnya kepada murid yang tidak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka secara langsung. Ia menuturkan bahwa sekolahnya telah memiliki pengalaman serupa dengan menyelenggarakan program SMA Terbuka. Baginya, pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam mengelola pembelajaran bagi murid seperti PJJ.

Terkait dengan dukungan dari pemerintah daerah, sekolahnya juga telah melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan dan berbagai sekolah di wilayah Jawa Barat untuk memperkuat kesiapan implementasi PJJ. “Program ini sangat membantu karena memfasilitasi murid yang tidak dapat hadir langsung di sekolah. Fokus PJJ saat ini juga diarahkan kepada anak-anak yang sempat berhenti sekolah agar dapat kembali melanjutkan pendidikan. Semoga implementasi PJJ ini berjalan baik dan membawa harapan baru untuk para ATS di wilayah Jawa Barat,” terang Kicky.

Merespons tiga pernyataan di atas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa tantangan lainnya saat ini adalah bagaimana mengintegrasikan PJJ dengan Pembelajaran Mendalam. Implementasi PJJ tentunya beririsan dengan Pembelajaran Mendalam yang tidak hanya berfokus pada proses transfer dan transformasi pengetahuan semata, tetapi juga ada keterlibatan proses mental, kognitif, serta aspek pembelajaran lainnya yang terintegrasi secara utuh.

“Sekolah induk dan sekolah mitra terpilih memiliki peran penting bukan hanya sekadar menekan angka ATS, melainkan juga bagaimana membentuk karakter mereka dan mengembangkan kompetensi yang kuat. Semoga program ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan berkualitas,” pungkas Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, di Kabupaten Tangerang, Kamis (23/4).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenpar Pivot Strategi Pemasaran, Fokus Pasar Asia Hadapi Krisis Global

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia memperkuat strategi pemasaran pariwisata dengan pendekatan adaptif untuk menghadapi dampak krisis global, termasuk dinamika geopolitik yang memengaruhi mobilitas wisatawan internasional.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar, Ni Made Ayu Marthini, menyatakan sektor pariwisata merupakan industri yang sangat sensitif terhadap perubahan global, seperti konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada rute penerbangan dan biaya perjalanan.

Dalam forum The Iconomics CEO Forum & Awards bertajuk Resilient Leadership in the Age of Disruption, Made menegaskan bahwa Kemenpar melakukan penyesuaian strategi melalui langkah pivot atau refocusing pasar.

“Langkah refocusing yang kami lakukan adalah pivot. Dari sebelumnya berfokus pada pasar Eropa dan Amerika, kini kami mengarahkan perhatian lebih besar ke kawasan Asia,” kata Made.

Pasar yang menjadi fokus utama meliputi kawasan ASEAN, khususnya Malaysia dan Singapura, serta negara lain seperti Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, Australia, dan Selandia Baru.

Menurut Made, pasar-pasar tersebut dinilai strategis karena memiliki kedekatan geografis, akses penerbangan langsung, serta relatif tidak terdampak jalur transit yang melewati wilayah konflik.

“Pasar-pasar ini lebih dekat, tidak memerlukan transit melalui kawasan Timur Tengah, dan relatif tidak terdampak lonjakan harga tiket yang signifikan,” katanya.

Meski demikian, refocusing ke Asia juga meningkatkan persaingan antarnegara di kawasan. Untuk itu, Kemenpar mendorong inovasi pemasaran serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Salah satu strategi yang dikembangkan adalah program co-branding partners, yaitu kerja sama promosi dengan berbagai merek lokal dan internasional untuk memperluas jangkauan pemasaran sekaligus meningkatkan nilai tambah destinasi wisata Indonesia.

“Kami menggandeng berbagai mitra untuk berkolaborasi mempromosikan pariwisata Indonesia secara lebih kreatif dan efektif, termasuk melalui penyelenggaraan berbagai event di daerah,” kata Made.

Founder sekaligus CEO The Iconomics, Bram S. Putro, menilai strategi tersebut mencerminkan kepemimpinan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan global.

“Strategi ini menunjukkan optimisme dan ketangguhan para pemimpin dalam menghadapi tantangan, serta kemampuan untuk tetap tumbuh di tengah kondisi yang dinamis,” ujarnya.

Kemenpar optimistis bahwa melalui strategi pemasaran yang tepat, kolaborasi yang kuat, dan inovasi berkelanjutan, sektor pariwisata Indonesia akan tetap tumbuh dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News