Beranda blog Halaman 31

Prabowo Umumkan Program Besar 2027: 10 Ribu Puskesmas hingga Renovasi Sekolah Nasional

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menyiapkan sejumlah langkah besar sebagai tahap berikutnya dalam transformasi Indonesia, terutama pada sektor kesehatan dan pendidikan. Pemerintah akan memperbaiki 10 ribu puskesmas, memperkuat lebih dari 440 rumah sakit umum daerah (RSUD), serta menuntaskan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya, dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

“Hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia,” ujar Presiden.

Di bidang kesehatan, Kepala Negara menegaskan bahwa puskesmas harus menjadi benteng pertama dalam menjaga kesehatan masyarakat. Mulai 2027, pemerintah akan merenovasi 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia dengan alokasi perbaikan sekitar Rp4 miliar untuk setiap puskesmas, dengan perhatian lebih besar bagi wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal. Pemerintah juga akan merenovasi dan meningkatkan 514 laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.

“Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup,” tegas Presiden.

Untuk menjangkau masyarakat di wilayah dengan akses sulit, Presiden juga mendorong terobosan berupa ambulans udara dengan helikopter maupun pesawat kecil. Pemerintah bahkan mempertimbangkan tim dokter terbang sehingga tenaga medis dapat langsung mendatangi masyarakat yang mengalami kondisi kritis maupun terdampak bencana.

“Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana,” ucap Presiden.

Selain layanan kesehatan primer, pemerintah akan memperkuat lebih dari 440 RSUD agar setiap kabupaten dan kota memiliki rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan modern, terutama dalam menangani penyakit penyebab kematian tertinggi seperti kanker, penyakit jantung, stroke, dan ginjal, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Sebagai langkah awal, pemerintah telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dengan 20 di antaranya disebut telah beroperasi.

“Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar,” ujar Presiden.

Penguatan infrastruktur kesehatan juga dibarengi upaya mengatasi kekurangan tenaga medis. Presiden menyampaikan Indonesia masih membutuhkan tambahan 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, serta 55.712 dokter spesialis di 481 kabupaten dan kota. Pemerintah telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, dan akan terus mencari terobosan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter.

“Kita tidak boleh berpikir normatif, kita harus berani berpikir inovatif,” tegas Presiden.

Di bidang pendidikan, Presiden menargetkan renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan selesai paling lambat pada 2029. Pemerintah akan mempercepat program tersebut pada 2027 dan 2028 agar tidak ada lagi anak Indonesia yang belajar di ruang kelas dengan atap bocor, dinding retak, toilet rusak, maupun kondisi bangunan yang tidak aman.

“Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun,” ungkap Presiden.

Selain memperbaiki bangunan sekolah, pemerintah akan memperluas penggunaan layar pintar interaktif atau interactive flat panel (IFP) di ruang kelas dan mengembangkan pembelajaran jarak jauh. Presiden menargetkan pada akhir 2026 setiap sekolah memiliki empat ruang kelas yang dilengkapi IFP sehingga siswa di seluruh Indonesia dapat memperoleh akses kepada guru-guru terbaik.

Presiden turut menegaskan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan agar pendidikan di seluruh sekolah negeri dapat diakses tanpa pungutan biaya. Menurut Kepala Negara, pendidikan merupakan hak setiap anak Indonesia dan menjadi fondasi utama bagi lompatan pembangunan bangsa.

“Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis,” pungkas Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tegaskan APBN 2027 Bukan Sekadar Anggaran, tapi Alat Perjuangan Rakyat

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026-2027. Rapat paripurna tersebut berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Presiden Prabowo tiba di kompleks parlemen dan disambut secara langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Rapat paripurna diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pidato pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026-2027 oleh Ketua DPR RI.

Dalam pidato pembukaannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa pembukaan masa persidangan tersebut menandai dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, Puan menegaskan bahwa hasil pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah harus dapat makin nyata dirasakan oleh masyarakat.

“Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan makin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang makin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Ketua DPR RI.

Ketua DPR RI menegaskan bahwa masa persidangan tersebut menjadi momentum penting bagi DPR RI untuk terus meningkatkan kinerja sekaligus memastikan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam kebijakan yang dihasilkan.

“Masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” lanjutnya.

Mengawali pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerja sama, pengawasan, serta dukungan yang diberikan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBN.

“Pertama, saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerja sama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN memiliki peran strategis dalam menjalankan amanat negara, bukan hanya sebagai dokumen pengelolaan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

“APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik,” tegas Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa perjuangan para pahlawan untuk mendirikan negara Indonesia kini dilanjutkan dengan tanggung jawab bersama untuk memastikan negara mampu memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat.

“Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil, negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita, negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita,” ujar Presiden Prabowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Swasembada Beras Tercapai, DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Dampak El Nino

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi IV DPR RI Ellen Esther Pelealu mengapresiasi capaian swasembada beras yang dinilai turut didukung oleh peningkatan produksi dan pendapatan petani, penurunan harga pupuk, serta kenaikan harga gabah. Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk segera memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman El Nino yang mulai berdampak pada lahan pertanian di sejumlah daerah

Ellen mengatakan peningkatan kesejahteraan petani menjadi salah satu hal yang terus diperjuangkan Komisi IV DPR RI. Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang dinilai telah memberikan dampak terhadap pendapatan petani, khususnya petani sawah.

“Dari sisi pendapatan, hasil pertanian khususnya persawahan itu sudah meningkat dan tentunya kami juga berterima kasih karena penurunan harga pupuk,” ujar Ellen kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurutnya, sejak Oktober 2025 harga pupuk telah mengalami penurunan sekitar 25 persen. Kebijakan tersebut, ditambah peningkatan harga gabah dari Rp 5.500 menjadi Rp 6.500, dinilai menjadi sejumlah faktor yang turut mendukung tercapainya swasembada beras pada 2025 sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

Ia pun mengapresiasi kerja sama antara Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, dan Komisi IV DPR RI dalam mendukung sektor pertanian. “Sebagai anggota Komisi IV, ini apresiasi yang luar biasa buat kerja sama yang sudah terjalin, baik dari pihak kementerian, PT Pupuk Indonesia, Kementerian Pertanian dan juga kami yang ada di Komisi IV, sehingga swasembada beras boleh tercapai dan tentunya pendapatan petani bisa ada peningkatan,” jelasnya.

Meski demikian, Ellen mengingatkan tantangan baru yang dihadapi petani akibat fenomena El Nino. Berdasarkan laporan yang diterimanya saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihan, kekeringan mulai dirasakan di sejumlah wilayah dan berpotensi mengganggu tanaman yang baru ditanam.

“Kami merasa bahwa ancaman cuaca dengan adanya El Nino ini akan sangat-sangat berpengaruh pada para petani kita. Kami baru kembali dari dapil, begitu banyak laporan dampak daripada El Nino,” ungkapnya.

Ellen mencontohkan kondisi di Sulawesi Tengah yang menjadi daerah pemilihannya. Sejumlah lahan pertanian mulai mengalami kekeringan sehingga petani membutuhkan dukungan untuk menjaga ketersediaan air bagi tanaman.

Oleh karena itu, ia mendorong kementerian terkait segera menyiapkan langkah antisipasi, termasuk dukungan sarana pengairan bagi lahan yang terdampak kekeringan. “Banyak yang meminta, bisa bantu mesin pompa air untuk menyiram sawah-sawah yang mengalami kekeringan. Saya pikir ini menjadi PR bagi kami juga untuk kami sampaikan pada saat rapat kerja dengan kementerian terkait,” katanya.

Ellen berharap langkah antisipasi dapat segera dilakukan agar dampak El Nino tidak berlangsung berkepanjangan dan tidak mengganggu keberlanjutan produksi pangan maupun kesejahteraan petani. “Sehingga El Nino ini terjadi, tapi kita sudah bersama dengan pihak kementerian sudah bisa mengantisipasi, sehingga tidak akan berkepanjangan dampak yang akan dihadapi oleh masyarakat petani kita,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

14 RUU Masuk Pembahasan, Puan Maharani Tegaskan Legislasi Harus Hadir untuk Rakyat

Penulis
Reta
-

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa setiap pembentukan undang-undang harus menghadirkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kualitas legislasi tidak hanya diukur dari jumlah undang-undang yang dihasilkan, tetapi dari manfaat yang dirasakan rakyat.

 

Hal tersebut disampaikan Puan saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Rapat tersebut menandai dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024-2029 dan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto yang menyampaikan pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung lainnya.

 

“Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI Periode 2024–2029,” kata Puan dalam rilis yang dikutip dari Parlementaria, di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

 

Memasuki tahun ketiga masa bakti, lanjutnya, Puan mengatakan bahwa harapan masyarakat terhadap DPR RI semakin besar. Maka dari itu, DPR perlu memperkuat kinerja, menyerap aspirasi, dan menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

 

“Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.

 

Dalam fungsi legislasi, Puan menyampaikan DPR RI bersama Pemerintah telah menyelesaikan 28 RUU menjadi undang-undang sejak masa sidang pertama 2024 hingga masa sidang terakhir. Rinciannya, tiga UU oleh Komisi I, 10 UU oleh Komisi II, tiga UU oleh Komisi III, dua UU oleh Komisi VI, masing-masing satu UU oleh Komisi VII dan Komisi VIII, serta masing-masing dua UU oleh Komisi XI dan Komisi XIII.

 

“Badan Legislasi sebanyak 3 Undang Undang, Panitia Khusus sebanyak 1 Undang-Undang,” imbuh Puan.

 

Pada Masa Persidangan I ini, DPR RI bersama Pemerintah akan memfokuskan pembahasan 14 RUU pada tahap Pembicaraan Tingkat I. DPR juga akan melanjutkan penyusunan 43 RUU, termasuk RUU tentang Perampasan Aset yang masih dalam tahap penjaringan aspirasi publik.

 

“RUU tentang Perampasan Aset, masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat memperkuat substansi Undang-Undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat,” jelasnya.

 

Puan menekankan pembentukan undang-undang harus tetap melalui proses yang terbuka dan melibatkan masyarakat. Menurutnya, dinamika politik dalam pembentukan UU merupakan hal yang wajar, baik antarfraksi, antara DPR dan Pemerintah, maupun dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat.

 

“Titik temu yang menegaskan Kehadiran Negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari Undang-Undang tersebut,” tukasnya.

 

Ia menegaskan, DPR RI dan Pemerintah berkomitmen membentuk UU sesuai amanat konstitusi, membuka partisipasi masyarakat yang bermakna, serta memperhatikan kebutuhan hukum nasional dan legitimasi sosial, politik, serta ekonomi.

 

“Serta tidak terdapat tumpang tindih antar Undang-Undang dan/atau kewenangan aparatur negara,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

 

Dari fungsi pengawasan, Puan mengatakan DPR RI akan terus memastikan kinerja Pemerintah memberikan dampak positif bagi kehidupan rakyat. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain penyelesaian kasus hukum, relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja migran dan pekerja transportasi daring, serta antisipasi kebakaran hutan dan lahan.

 

“Antara lain penyelesaian berbagai kasus hukum, relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, perluasan kesempatan kerja serta pelindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian,” papar Puan.

 

“Kemudian, evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, PHK, serta akses Pelayanan BPJS Kesehatan,” sambungnya.

 

Sementara itu, dalam fungsi diplomasi parlemen, Puan mengatakan DPR RI terus berupaya memperkuat politik luar negeri Indonesia. Salah satunya melalui penyelenggaraan Sidang ke-17 AIPA Caucus secara hybrid pada 22 Juli 2026.

 

“Pada tanggal 22 Juli 2026, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang ke-17 AIPA Caucus secara hybrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara,” jelas Puan.

 

“DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antarnegara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geo-ekonomi yang lebih baik bagi semua,” tambah mantan Menko PMK tersebut.

 

Dalam rapat paripurna tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi dasar pembahasan RAPBN 2027 antara DPR RI dan Pemerintah.

 

Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 merupakan bagian dari rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI. Puan kemudian secara resmi membuka masa persidangan di hadapan Presiden Prabowo.

 

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, atas nama Pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat, 14 Agustus 2026 sampai dengan Senin, 9 November 2026,” ucap Puan.

 

Adapun Puan juga menyampaikan selamat bekerja dan mengingatkan pentingnya memperjuangkan kesejahteraan rakyat kepada seluruh anggota DPR RI.

 

“Marilah kita, DPR RI, pada masa persidangan I ini, dapat menghasilkan Kebijakan-kebijakan Negara yang dapat melindungi rakyat, menyejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, dan ikut serta dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Roberthus Tacoy Resmi Jadi Kajati Maluku Utara, Disambut Hangat Wagub Sarbin Sehe

Penulis
Reta
-

Suasana penuh kekeluargaan dan keharmonisan mewarnai kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara yang baru, Roberthus Melchisedek Tacoy, di Bandar Udara Sultan Baabullah, Ternate, Kamis (13/8). Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, hadir secara langsung memimpin jajaran pemerintah daerah untuk menyambut hangat pimpinan baru Korps Adhyaksa di Bumi Moloku Kieraha tersebut.

Kehadiran Wagub dalam penjemputan ini menjadi simbol kuatnya sinergi dan keterbukaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menyambut kemitraan yang harmonis bersama unsur penegak hukum.

Prosesi penjemputan berlangsung khidmat sekaligus sarat dengan nuansa kebudayaan lokal. Begitu mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia nomor penerbangan GA648, Kajati Roberthus M. Tacoy beserta istri, Sumarni, disambut langsung oleh Wagub Sarbin, Wali Kota Ternate, pimpinan DPRD Malut, jajaran Forkopimda, para kepala OPD terkait, serta pejabat utama Kejati Malut. Kebersamaan para pimpinan daerah ini mencerminkan kondusivitas serta kesiapan seluruh elemen pemerintahan untuk terus berjalan beriringan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan ritual adat Joko Kaha (injak tanah), sebuah tradisi luhur masyarakat Maluku Utara untuk memohon keselamatan dan keberkahan bagi tamu yang baru pertama kali menginjakkan kaki di tanah Ternate, Moloku Kieraha. Gemulai langkah para penari soya-soya yang diiringi tabuhan tifa turut menyemarakkan suasana, mengantarkan langkah awal pejabat baru di jajaran Kejaksaan Tinggi Malut tersebut.

Pergantian pucuk pimpinan Korps Adhyaksa Maluku Utara ini tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 879 Tahun 2026 tanggal 29 Juli 2026. Roberthus M. Tacoy, salah satu putra terbaik kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur E pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum), resmi menggantikan Sufari. Sufari kini mendapat amanah baru sebagai Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI.

Usai menjalani seluruh rangkaian prosesi penjemputan adat dan ramah tamah di bandara, Kajati beserta rombongan menuju Kantor Kejati Malut di kawasan Stadion, Kota Ternate. Kedatangan Kajati di markas baru disambut antusias oleh seluruh jajaran Korps Adhyaksa Maluku Utara, menandai babak baru penegakan hukum yang sejuk dan berkeadilan di wilayah Maluku Utara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ahmad Luthfi Tegaskan Pembangunan Jateng Harus Bermuara pada Kesejahteraan Rakyat

Penulis
Reta
-

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, seluruh program dan capaian pembangunan di wilayahnya harus bermuara pada kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pihaknya terus mendengarkan dan merespons persoalan yang dirasakan masyarakat.

“Kita telah mendengarkan pidato Pak Presiden. Intinya, kita harus bekerja keras untuk rakyat. Artinya, kita harus selalu mendengarkan apa yang dirasakan oleh masyarakat kita,” kata Luthfi didampingi Wagub Taj Yasin, seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka HUT ke-81 RI, di Gedung Berlian, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Presiden memaparkan sejumlah capaian dan arah pembangunan nasional. Di antaranya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan jalan dan jembatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta penguatan swasembada pangan.

Presiden juga menekankan pentingnya kemandirian pangan, agar Indonesia tidak bergantung pada pasokan dari luar, terutama di tengah ketidakpastian global. Saat ini, Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan strategis, yakni beras, jagung, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Menurut Luthfi, berbagai capaian yang disampaikan Presiden tersebut, harus diikuti langkah nyata oleh pemerintah daerah. Menurutnya, tolok ukur keberhasilan pembangunan bukan hanya capaian angka, melainkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Itu semua adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dalam konteks Jawa Tengah, momentum HUT ke-81 RI yang beriringan dengan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, menjadi pengingat untuk terus meningkatkan hasil pembangunan.

Luthfi menyebut, angka kemiskinan Jawa Tengah mengalami penurunan. Pada Maret 2026 angkanya menjadi 9,21 persen. Jumlah itu turun dibanding Maret 2025 yang masih pada angka 9,48 persen. Dengan kondisi tersebut, pihaknya memberikan perhatian penuh kepada sekitar 3,9 juta warga, yang berada dalam kelompok desil 1 sampai dengan 4.

Dari sisi perekonomian, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 5,71 persen (year on year) pada triwulan II tahun 2026, atau 5,80% (c-to-c) secara kumulatif pada Semester I-2026. Angka itu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian tersebut membuat pemerintah provinsi tetap optimistis, meskipun menghadapi keterbatasan fiskal dan ketidakpastian geopolitik.

Senyampang dengan itu, geliat investasi di Jateng juga menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai sekitar Rp110 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 257 ribu orang. Sementara, hingga triwulan II atau semester I 2026, realisasi investasi telah mencapai sekitar Rp48,54 triliun, dengan serapan tenaga kerja lebih dari 200 ribu orang.

Menurut Luthfi, berbagai capaian di bidang penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja, harus terus ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan keselarasan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPRD.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Targetkan RUU EBET Rampung 2026, Jadi Payung Hukum Transisi Energi

Penulis
Reta
-

Legislator Komisi XII DPR RI menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) agar dapat disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2026 ini. Langkah ini dinilai sangat krusial sebagai payung hukum utama dalam memuluskan agenda transisi energi nasional serta menarik investasi hijau ke dalam negeri.

​Keterangan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita, saat ditemui saat mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI di lobby Nusantara II, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat, (14/8/2026).

Ratna menjelaskan, pembahasan RUU EBET sendiri telah memasuki tahap-tahap krusial dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Komisi XII DPR RI mencatat bahwa hadirnya kepastian hukum melalui RUU EBET menjadi prasyarat utama sebelum merevisi aturan turunan sektor energi lainnya, termasuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagalistrikan.

​”Kami berharap untuk Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan bisa segera selesai di tahun ini. Untuk revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan menyusul, kita prioritaskan di RUU EBET dulu,” tegas Ratna.

​Elaborasi dari dinamika legislasi di Komisi XII menunjukkan bahwa RUU EBET dirancang untuk mengatur regulasi harga jual beli listrik berbasis EBT, insentif investasi energi bersih, hingga kejelasan skema pemanfaatan jaringan (power wheeling). Regulasi yang jelas diharapkan dapat mengurai kebuntuan investasi di sektor energi terbarukan yang selama ini terkendala ketidakpastian aturan hukum.

​Ratna menambahkan, setelah RUU EBET berhasil disahkan, Komisi XII akan langsung beralih memfokuskan energi legislasi pada revisi UU Ketenagalistrikan untuk menyelaraskan keandalan pasokan listrik nasional dengan target dekarbonisasi industri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Charles Honoris Desak Redesign Total Program MBG untuk Cegah Korupsi dan Keracunan

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong pemerintah melakukan redesign total program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menutup celah terjadinya korupsi. Menurutnya, desain program yang melibatkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak ketiga masih membuka ruang penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.

Charles menyambut baik komitmen Presiden Prabowo Subianto yang mengecam praktik korupsi dalam program MBG. Ia menilai sikap tersebut harus diikuti dengan pembenahan sistem agar program sosial tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak.

“Saya sepakat dengan yang disampaikan Bapak Presiden, yang masih mau korupsi di program ini itu biadab, karena ini program sosial. Makanya program ini desainnya harus diubah, jangan seperti sekarang,” ujar Charles dikutip dari Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurutnya, potensi korupsi dalam MBG tidak hanya berkaitan dengan pengadaan yang dilakukan BGN, tetapi juga dapat terjadi di tingkat dapur SPPG. Salah satunya melalui praktik markup maupun pengurangan hak yang seharusnya diterima anak.

“Korupsi bisa terjadi di dapur, dengan memotong hak yang seharusnya diberikan kepada anak-anak, yang mestinya porsinya Rp10.000, dipotong, diberikan hanya Rp8.000 atau Rp7.000,” tegasnya.

Oleh karena itu, Charles mengusulkan agar konsep dapur yang saat ini terpusat diubah menjadi dapur berbasis sekolah. Menurutnya, perubahan tersebut dapat membuat pengelolaan program lebih dekat dengan penerima manfaat sekaligus mempersempit ruang penyalahgunaan.

“Redesign total dari program ini, kembalikan ke dapur sekolah, jangan dibuat sentralistis, izinkan orang tua murid untuk bisa lebih terlibat dalam memberikan makan untuk anak-anaknya,” katanya.

Charles meyakini keterlibatan orang tua melalui komite sekolah dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program. Orang tua, menurutnya, memiliki kepentingan langsung untuk memastikan anak-anak memperoleh makanan yang terbaik.

Lebih lanjut, ia menegaskan DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap keberlanjutan program MBG. Evaluasi dan kritik konstruktif diperlukan agar kebijakan pemerintah berjalan efektif dan setiap anggaran negara memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. “Setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan bisa efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Kasus Keracunan

Selain itu Legislator Dapil DKI Jakarta III ini menyoroti masih terjadinya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam menjalankan fungsi DPR untuk mengawasi kebijakan pemerintah, khususnya memastikan program pemenuhan gizi bagi anak berjalan aman dan tepat sasaran.

Charles mengatakan bahwa program ini perlu dievaluasi secara serius, khususnya dari sisi proses produksi hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh anak-anak. Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah panjangnya waktu antara makanan diproduksi hingga dikonsumsi. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko terjadinya kontaminasi bakteri.

“Kalau kita mendengarkan ahli-ahli gizi maupun ahli keamanan pangan, ketika makanan dibiarkan di suhu ruang lebih dari empat jam, maka risiko kontaminasi bakteri semakin besar,” ujar Charles.

Menurutnya, persoalan tersebut tetap dapat terjadi meskipun dapur SPPG telah diperbaiki dan memenuhi standar tertentu apabila sistem distribusinya tidak diubah. Ia mencontohkan makanan yang dimasak sejak tengah malam atau dini hari kemudian baru dikonsumsi pada siang hari.

“Kalaupun dapurnya sudah diperbaiki, sudah mendapatkan SLHS, tetapi apabila sistemnya masih sama, dimasak tengah malam atau subuh, baru dikonsumsi di siang hari dengan jadwal waktu yang cukup panjang, maka risiko kontaminasi akan terus terjadi,” jelasnya.

Charles juga menyoroti masih munculnya kasus keracunan meskipun telah ada ketentuan agar makanan dikonsumsi tidak lebih dari empat jam setelah diproduksi. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem yang berjalan, bukan hanya perbaikan pada masing-masing dapur.

“Terbukti, bahkan setelah kepala BGN mengeluarkan edaran yang mengharuskan makanan dikonsumsi tidak lebih dari empat jam setelah diproduksi, terbukti masih terjadi kasus keracunan,” katanya.

Oleh karena itu, Charles menilai salah satu pilihan yang perlu dipertimbangkan adalah menghadirkan dapur di sekolah. Dengan lokasi produksi yang lebih dekat dengan penerima manfaat, waktu distribusi makanan dapat dipersingkat sehingga risiko makanan terkontaminasi selama perjalanan juga dapat ditekan.

“Yang lebih mudah apa? Yang menghadirkan dapur di sekolah.Orang tua terlibat, memastikan anaknya mendapatkan yang terbaik, bahkan saya punya keyakinan, orang tua murid bahkan akan menambahkan anggaran untuk anaknya bisa mendapatkan makanan yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Namun, apabila pemerintah tetap mempertahankan sistem dapur terpusat, Charles menilai perlu ada investasi tambahan untuk memastikan keamanan makanan selama proses distribusi. Ia menyebut sarana transportasi maupun tempat penyimpanan di sekolah harus mampu menjaga makanan pada suhu yang aman hingga dikonsumsi.

Charles menegaskan, evaluasi tersebut penting dilakukan agar program MBG tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan makanan anak, tetapi juga memastikan makanan yang diberikan aman dan layak dikonsumsi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

RUU LLAJ Dikebut, DPR Dorong Pengawasan ODOL Berbasis Teknologi Digital

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah menegaskan komitmen parlemen dalam mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) sebagai usul inisiatif DPR RI. Regulasi ini dirancang untuk merespons pesatnya transformasi digital, mengatasi permasalahan kendaraan berdimensi dan bermuatan lebih atau Over Dimension Over Load (ODOL), hingga memperkuat jaminan perlindungan bagi pengemudi ojek online.

Legislator Dapil Sumatera Utara I ini menyampaikan bahwa salah satu terobosan yang diusulkan dalam RUU LLAJ adalah pemanfaatan teknologi digital untuk memperketat pengawasan lalu lintas di lapangan.

“Kita ingin pengawasan di era digital ini jauh lebih mudah dan transparan. Kendaraan baru nantinya perlu dilengkapi GPS untuk pelacakan rute sekaligus memonitor berat kendaraan. Pemasangan sensor di titik jalan, pintu tol, hingga modernisasi jembatan timbang otomatis akan membuat data pelanggaran langsung masuk ke pusat data Kementerian Perhubungan tanpa kontak fisik. Ketegasan sanksinya juga harus jelas agar tidak berulang,” ujar Musa sesaat setelah dilaksanakannya Sidang Bersama MPR dikutip dari Parlementaria di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026).

Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut atau yang biasa dipanggil Ijeck, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap skema bagi hasil 92 persen untuk mitra pengemudi dan maksimal 8 persen untuk aplikator, guna mencegah hadirnya potongan atau biaya turunan tersembunyi.

Sebelumnya dikabarkan bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI sebagai RUU Inisiatif DPR, pada Selasa (20/7).

Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (21/7). Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan memimpin pengambilan keputusan dengan meminta persetujuan seluruh peserta rapat terhadap hasil kerja Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU LLAJ. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan sehingga proses legislasi dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Sementara itu, Ketua Panja RUU LLAJ sekaligus Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi di Baleg DPR RI yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pembahasan RUU tersebut. Menurutnya, perjuangan merevisi UU LLAJ telah berlangsung selama sekitar 12 tahun sebagai respons terhadap perkembangan sektor transportasi nasional.
Ia bersyukur seluruh fraksi menerima hasil pembahasan secara utuh sehingga RUU dapat dilanjutkan ke Rapat Paripurna untuk ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. “Alhamdulillah di hadapan pimpinan Baleg DPR RI hari ini kita semua mendapatkan pandangan-pandangan dari seluruh fraksi yang menerima secara utuh untuk dilanjutkan di Rapat Paripurna dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Oleh karena itu, Komisi V sebagai pengusul inisiatif undang-undang ini menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya,” katanya.

Sebelum pengambilan keputusan, Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung menyampaikan laporan Panja Harmonisasi yang memuat sejumlah penyempurnaan terhadap substansi RUU. Salah satu poin penting ialah pengaturan mengenai transportasi berbasis teknologi informasi atau transportasi online.

Martin menjelaskan, Panja mengubah ketentuan Pasal 225O ayat (4) sehingga pengaturan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pengemudi transportasi berbasis teknologi informasi tidak lagi diatur dalam UU LLAJ, melainkan melalui undang-undang tersendiri.

“Jadi tidak dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi ada undang-undang tersendiri,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Dukung Telur Peternak Rakyat Diprioritaskan untuk Program MBG

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendukung kebijakan agar telur hasil produksi peternak rakyat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas harga telur sekaligus memastikan hasil produksi peternak rakyat terserap.

Hal itu disampaikan Firman kepada Parlementaria saat merespons Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Firman mengatakan kondisi harga telur sempat mengalami tekanan akibat penurunan penyerapan. Harga telur bahkan pernah berada di kisaran Rp15.000 dan membuat peternak mengalami kerugian. Namun, berdasarkan pengecekan terakhir di lapangan, harga mulai kembali stabil di kisaran Rp23.000.

“Kalau unggas, telur ini kan memang kemarin sudah cukup bagus. Tetapi ketika moratorium makan bergizi, itu memang sempat mengalami penurunan harga yang statis. Bahkan kemarin itu harga telur sampai Rp15.000, itu mengalami kerugian yang luar biasa,” ujar Firman.

Menurutnya, kondisi tersebut kini mulai membaik. Karena itu, momentum keberlanjutan program MBG perlu dimanfaatkan untuk memberikan kepastian pasar bagi peternak rakyat. “Tetapi sekarang sudah mulai stabil lagi, sudah di angka Rp23.000, pengecekan terakhir di lapangan,” katanya.

Firman pun secara khusus mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mendorong telur produksi peternak rakyat menjadi salah satu komoditas yang diprioritaskan untuk diserap dalam program MBG. “Nah, harapan kami adalah MBG, kami sepakat dengan Kepala BGN bahwa telur-telur dari produksi masyarakat, unggas masyarakat ini harus diutamakan untuk diserap untuk MBG, tidak boleh dari perusahaan besar,” tegasnya.

Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar itu, penyerapan telur produksi peternak rakyat melalui MBG merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap keberlangsungan usaha peternak. Kebijakan itu sekaligus dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan program pemerintah dan pasar hasil produksi masyarakat.

“Itu kami mendukung, karena ini bentuk keberpihakan daripada pemerintah terhadap masalah peternakan unggas daripada petani-petani kita,” ujarnya.

Firman menilai apabila penyerapan tersebut dilakukan secara konsisten, harga telur di tingkat peternak dapat lebih terjaga. Kepastian pasar juga akan memberikan dorongan kepada peternak untuk mempertahankan dan meningkatkan produksinya. “Kalau ini dilakukan maka bisa stabil,” katanya.

Ia juga menyoroti masih adanya penggunaan telur puyuh dalam pemenuhan kebutuhan tertentu, sementara pada saat yang sama produksi telur ayam dari peternak rakyat sempat mengalami persoalan penyerapan. “Sedangkan Indonesia, di sisi lain harga telur unggas itu mengalami penurunan, tidak laku. Kenapa masih menggunakan telur puyuh? Nah, ini kan harus tegas,” tegas Firman.

Firman menilai kebijakan penyerapan produk lokal perlu menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, program pemerintah berskala besar seperti MBG seharusnya dapat memberikan efek berantai kepada masyarakat, termasuk peternak kecil dan menengah.

Ia berharap kebijakan tersebut tidak berhenti pada komitmen, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi peserta didik dan kelompok penerima manfaat, tetapi juga menjadi pasar yang mampu menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat.

“Dengan sikap atau pernyataan Kepala BGN yang baru bahwa telur daripada petani unggas itu harus wajib diserap untuk MBG, ini kami dukung sepenuhnya,” pungkas Legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...303132...4,858Halaman 31 dari 4,858