Beranda blog Halaman 30

Bea Cukai Ngurah Rai Ungkap Hasis 1 Kg Lebih dari Penumpang Penerbangan Thailand–Bali

Penulis
Reta
-

Bea Cukai Ngurah Rai kembali memperkuat pengawasan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, dengan mengamankan narkoti ka golongan I jenis hasis seberat 1.079 gram bruto yang dibawa seorang perempuan berkewarganegaraan Kazakhstan.

Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Wawan Dharmawan mengatakan barang tersebut dibawa dari Tailan menggunakan penerbangan Thai Lion Air SL258 dengan rute Don Mueang–Denpasar.

Kasus ini terungkap pada Selasa (4/8) sekitar pukul 14.30 WITA, saat petugas Bea Cukai Ngurah Rai melakukan pengawasan terhadap penumpang yang baru tiba di area kedatangan internasional. Berdasarkan hasil analisis dan manajemen risiko, petugas mencermati barang bawaan penumpang tersebut dan melanjutkannya dengan pemeriksaan lebih lanjut.

Dari pemeriksaan terhadap koper, petugas mendapati satu kemasan plastik jar berwarna hitam bertuliskan VENZEN berisi padatan lunak berwarna cokelat kehitaman dengan berat 1.079 gram bruto. Kemasan tersebut diselipkan di antara barang bawaan dalam koper dan diduga mengandung narkotika golongan I jenis Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC) atau hasis.

“Dalam pemeriksaan awal, penumpang mengaku baru pertama kali datang ke Indonesia dan berada di Bali seorang diri untuk berlibur selama tiga hari. Ia juga menyampaikan bahwa koper tersebut diterimanya pada 3 Agustus 2026 dari seseorang yang disebut merupakan teman dari rekannya semasa kuliah. Koper tersebut kemudian dibawa dalam penerbangannya menuju Bali,” jelas Wawan.

Segera setelah barang diduga narkotika diamankan, Bea Cukai Ngurah Rai berkoordinasi dengan BNNP Bali untuk penanganan perkara lebih lanjut. Selanjutnya dilakukan serah terima pelaku, barang bukti, dan perkara kepada BNNP Bali.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Anggaran Pendidikan Rp820,9 Triliun, DPR Minta Kesejahteraan Guru Jadi Prioritas

Penulis
Reta
-

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti tidak disebutkannya secara eksplisit persoalan kesejahteraan guru dan dosen dalam Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto terkait RAPBN 2027. Menurutnya, hal tersebut menjadi perhatian DPR, namun tidak serta-merta dapat dimaknai bahwa peningkatan kesejahteraan pendidik tidak menjadi prioritas pemerintah.

 

“Tidak disebutkannya secara eksplisit persoalan kesejahteraan guru dan dosen dalam pidato RAPBN 2027 tentu menjadi perhatian. Namun, hal tersebut tidak boleh dimaknai bahwa peningkatan kesejahteraan pendidik tidak menjadi prioritas pemerintah,” ujar Hetifah dalam keterangan tertulis dikutip dari Parlementaria di Jakarta, Sabtu (15/8/2026).

 

Ia menegaskan, Komisi X DPR RI akan meminta penjelasan konkret pemerintah mengenai arah kebijakan serta dukungan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan guru dan dosen dalam pembahasan RAPBN 2027. Perhatian tersebut, lanjutnya, juga mencakup para guru non-ASN yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek kesejahteraan dan kepastian penghasilan.

 

Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, besarnya anggaran pendidikan yang mencapai Rp820,9 triliun harus diikuti dengan kebijakan yang memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan pendidik sekaligus peningkatan mutu pendidikan nasional.

 

“Dengan anggaran pendidikan yang mencapai Rp820,9 triliun, kami tentu akan memastikan peningkatan anggaran tersebut tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pendidik dan mutu pendidikan,” tegasnya.

 

Menurut Hetifah, kesejahteraan pendidik merupakan salah satu faktor penting dalam membangun kualitas pendidikan nasional. Oleh sebab itu, peningkatan anggaran pendidikan harus benar-benar diterjemahkan ke dalam program dan kebijakan yang mampu memperkuat posisi serta kesejahteraan para pendidik, baik guru ASN maupun non-ASN.

 

“Karena itu, dalam pembahasan RAPBN 2027, kami tentu memperjuangkan adanya alokasi yang lebih konkret, terukur, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan guru dan dosen,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Andre Rosiade Optimistis Ekonomi Indonesia Makin Kuat, Soroti 10 Program Besar Prabowo

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengaku optimistis terhadap arah perekonomian Indonesia ke depan. Hal itu disampaikannya usai mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR tentang RAPBN Tahun Anggaran 2027, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

 

Andre menilai, penyampaian pidato Presiden memberikan kepastian mengenai arah kebijakan pemerintah yang jelas dan konkret dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

 

“Kami di DPR semakin optimistis setelah mendengarkan pidato Presiden baik (yang disampaikan pada) pagi dan sore bahwa pemerintah mempunyai kebijakan yang jelas dan konkret bagaimana ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih baik dan insya Allah bisa mencapai target,” ujar Andre.

 

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan bahwa 10 program besar yang dipaparkan oleh Presiden Prabowo merupakan bentuk nyata dalam menjawab kebutuhan mendasar masyarakat saat ini.

 

Salah satu fokus utama yang disorotinya adalah langkah pemerintah dalam melakukan revitalisasi sarana pendidikan dan kesehatan masyarakat. Andre menyinggung kondisi fisik sekolah-sekolah dasar bentukan masa lalu yang saat ini membutuhkan perbaikan menyeluruh.

 

“Banyak SD yang dibangun, sekolah-sekolah yang dibangun di zaman Pak Harto sekarang kondisinya memprihatinkan. Dan Presiden Prabowo akan melakukan revitalisasi, membangun kembali seluruh sekolah itu,” tegasnya.

 

Selain pendidikan, Andre turut menyambut positif rencana pemerintah di bidang kesehatan, khususnya pemerataan fasilitas medis hingga ke kawasan terluar. Menurutnya, revitalisasi puskesmas dan pembangunan rumah sakit baru menjadi jawaban atas kendala akses kesehatan yang selama ini dihadapi masyarakat daerah.

 

“Kita tidak bicara (pembangunan di) kota-kota besar ya, tapi di wilayah 3T dan wilayah-wilayah lainnya memang kesulitan mendapat akses kesehatan. Presiden membangun kembali, merevitalisasi 10.000 puskesmas dan juga membangun ratusan rumah sakit serta laboratorium kesehatan masyarakat. Menurut saya, yang dilakukan Presiden itu sesuai dengan harapan dan permintaan masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Terima Aspirasi Forum Masyarakat, Pemkot Bogor Harmonisasi Perwali P4S

Penulis
Reta
-

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menerima aspirasi dari Forum Masyarakat Peduli Bogor dalam dialog bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

 

Pertemuan tersebut berlangsung konstruktif dengan membahas sejumlah hal, salah satunya terkait upaya penanganan perilaku penyimpangan serta penegakan aturan di Kota Bogor di Paseban Punta, Balai Kota Bogor, Jumat (14/8/2026).

 

Dedie Rachim menyampaikan bahwa Pemkot Bogor saat ini tengah berproses melakukan harmonisasi regulasi antara Peraturan Daerah (Perda) dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S). Proses tersebut dilakukan agar kebijakan yang diterbitkan dapat berjalan sesuai aturan dan menjawab harapan masyarakat.

 

“Alhamdulillah hari ini ada dialog yang konstruktif Pemkot Bogor bersama Forum Masyarakat Peduli Bogor. Tentu kami merespons keinginan dari forum. Seperti yang kita ketahui bersama, Pemkot Bogor sedang berproses untuk harmonisasi antara Perda dengan terbitnya Perwali,” ujar Dedie Rachim.

 

Ia menambahkan, pembahasan terkait Perwali telah melalui proses yang cukup panjang dan diharapkan dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat.

 

“Melalui pembahasan yang cukup panjang, insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama Perwalinya akan terbit. Mohon doanya,” kata Dedie Rachim.

 

Ia menambahkan, semangat Pemkot Bogor dan masyarakat memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan Kota Bogor yang bersih dari berbagai bentuk perilaku penyimpangan.

 

“Semangat kita sama, kita tentu ingin Kota Bogor itu bersih dari perilaku penyimpangan. Tinggal semua pihak, para alim ulama, TNI-Polri, Forkopimda, serta unsur pendidikan bagaimana memberikan edukasi, sehingga perilaku penyimpangan seksual itu tidak menjadi momok,” jelasnya.

 

Menurut Dedie Rachim, dukungan dan aspirasi dari masyarakat menjadi penguatan bagi Pemkot Bogor untuk terus menjalankan komitmen mewujudkan kota yang aman, nyaman, dan sesuai dengan harapan warga.

 

“Saya yakin dari semangat forum ini menguatkan komitmen Pemkot Bogor untuk terus menjadikan Kota Bogor yang bisa memenuhi keinginan masyarakat,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dedi Mulyadi Kukuhkan 51 Paskibraka Jawa Barat 2026, Tekankan Kehormatan dan Nasionalisme

Penulis
Reta
-

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengukuhkan 51 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (14/8/2026).

Sebanyak 51 anggota Paskibraka tersebut merupakan perwakilan dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Mereka telah menjalani berbagai tahapan seleksi dan pembinaan untuk membentuk jiwa nasionalisme, patriotisme, serta kepemimpinan.

Tahapan seleksi yang ditempuh meliputi tes wawasan kebangsaan, intelegensi umum, kesamaptaan, kesehatan, parade, Peraturan Baris-Berbaris (PBB), wawancara, hingga rangkaian tes lainnya.

Dalam sambutannya, KDM, sapaan akrab kang Dedi Mulyadi mengatakan para anggota Paskibraka merupakan generasi yang dipersiapkan menjadi penerus bangsa. Ia mengajak mereka untuk menginternalisasikan nilai-nilai Merah Putih dalam kehidupan.

“Maka yang berdiri di sini adalah generasi yang akan bangkit ke depan menjadi generasi penerus kebangsaan. Berbahagialah karena hari ini bisa menginternalisasikan nilai-nilai Merah Putih,” kata KDM.

Menurutnya, semangat Merah Putih harus dibangun dari komitmen terhadap persatuan dan kehormatan bangsa. Ia menekankan bahwa pengabdian kepada bangsa tidak seharusnya didasari kepentingan terhadap jabatan, kekuasaan maupun kekayaan.

“Dalam diri tidak ada beban untuk sebuah jabatan, dalam diriku tidak ada beban untuk sebuah kekuasaan, dalam diriku tidak ada beban untuk sebuah kekayaan. Dalam diriku hanya satu, kehormatan,” imbuhnya.

KDM juga mengapresiasi keteguhan para anggota Paskibraka yang bersedia menjalani proses pembinaan dan latihan di tengah berbagai tantangan.

Ia menilai sikap tersebut menjadi pembeda di tengah generasi muda yang semakin terbiasa dengan kenyamanan dan aktivitas digital.

“Anda masih mau untuk berpanas-panasan, anda masih mau untuk berkeringat, Anda masih mau meninggalkan orang tua, Anda masih mau meninggalkan kesenangan sebagai anak muda,” katanya.

Dedi menyebut 51 anggota Paskibraka tersebut sebagai manusia terpilih dari sekian banyak generasi muda di Jawa Barat. Karena itu, ia menyampaikan penghormatan sekaligus rasa kagumnya kepada seluruh anggota Paskibraka.

Ia berharap pengalaman selama menjalani proses seleksi, pembinaan, dan latihan dapat menjadi bekal bagi para anggota Paskibraka untuk terus menjaga semangat kebangsaan serta menjadi teladan bagi generasi muda lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Momentum HUT ke-81 RI, Lia Istifhama Dorong DPD RI Jadi Katalisator Persatuan dan Ekonomi Daerah

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi refleksi bagi Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, untuk memperkuat peran senator sebagai penghubung antara kepentingan daerah dan kebijakan nasional. Menurutnya, DPD RI memiliki posisi strategis sebagai katalisator dalam memperjuangkan aspirasi daerah sekaligus menjaga persatuan Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia dalam wawancara bersama Sinpo TV seusai mengikuti pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidato kenegaraan tersebut, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah capaian lembaga negara dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. MPR RI disebut terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan melalui penguatan literasi konstitusi serta menjaga nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sementara DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang hingga Juli 2026.

“DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan,” ujar Prabowo.

Presiden juga menyoroti kontribusi DPD RI dalam menghimpun aspirasi masyarakat dari berbagai daerah. Sebanyak 10.883 aspirasi dari 38 provinsi telah dihimpun untuk menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

“DPD juga terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah,” kata Prabowo.

Menanggapi hal tersebut, Ning Lia menilai DPD RI memiliki posisi strategis karena menjadi representasi langsung masyarakat daerah di tingkat nasional. Para senator, menurutnya, tidak hanya membawa aspirasi, tetapi juga harus mampu menyuarakan potensi, prestasi hingga berbagai persoalan yang dihadapi daerah.

“Untuk menyeimbangkan kepentingan daerah dengan kepentingan nasional, kita harus memosisikan bahwa DPD RI adalah utusan dari daerah. Kita bicara bagaimana menyuarakan keberadaan kita sebagai katalisator,” ujar Ning Lia.

Menurut Senator Jawa Timur tersebut, peran sebagai katalisator salah satunya dapat diwujudkan dengan membawa berbagai keberhasilan daerah ke tingkat nasional sehingga mendapatkan perhatian dan apresiasi dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, DPD RI juga memiliki tanggung jawab menyuarakan kebijakan maupun regulasi yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.

“Mana dari ragam prestasi di daerah yang perlu kita angkat agar pemerintah pusat mengetahui dan mengapresiasi kerja keras daerah. Kemudian mana regulasi-regulasi yang kurang adil bagi daerah, kita bisa menyuarakan,” katanya.

Meski memiliki fungsi untuk menyampaikan kritik, Ning Lia menekankan bahwa upaya memperjuangkan kepentingan daerah harus dilakukan secara konstruktif dan terukur. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, kata dia, semestinya menjadi bagian dari upaya memperbaiki keadaan, bukan justru memunculkan perpecahan.

“Tentunya semuanya harus terukur. Karena kritikan itu tidak boleh menjadi alat untuk merusak persatuan, tetapi bagaimana kritik itu justru menjadi bagian untuk menguatkan persatuan,” tegasnya.

Dalam momentum kemerdekaan tersebut, Ning Lia juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu fondasi ketahanan nasional.

Menurutnya, kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya bergantung pada perusahaan dan industri berskala besar. Aktivitas ekonomi yang dijalankan petani, nelayan, pedagang, perajin, perempuan hingga generasi muda di berbagai daerah turut menjadi penopang penting perekonomian nasional.

“Tidak bisa dipungkiri, kekuatan ekonomi Indonesia bertumpu pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, emak-emak keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri,” ungkapnya.

Ning Lia kemudian mengingatkan pengalaman Indonesia ketika menghadapi krisis moneter pada 1998. Saat banyak perusahaan dan lembaga keuangan mengalami tekanan berat, ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput dinilai memiliki daya tahan yang membantu menjaga aktivitas perekonomian.

“Kita ingat waktu krisis 1998, krisis moneter, bank-bank besar runtuh, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang kabur. Tetapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatanlah yang kokoh, yang menyelamatkan,” tuturnya.

Bagi Ning Lia, peringatan kemerdekaan tidak cukup dimaknai melalui seremoni maupun simbol kebangsaan. Semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk keberpihakan terhadap daerah dan penguatan ekonomi rakyat.

Dalam konteks tersebut, ia mendorong DPD RI mengambil peran semakin kuat agar aspirasi yang disampaikan masyarakat daerah tidak berhenti sebagai masukan, tetapi dapat menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan nasional.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga dinilai penting untuk memastikan pembangunan berjalan lebih merata sekaligus memperkuat rasa keadilan masyarakat.

“Semangat kemerdekaan adalah bagaimana seluruh daerah merasa menjadi bagian penting dari Indonesia. Ketika daerah maju, ekonomi rakyat kuat, dan masyarakat merasakan keadilan, maka persatuan Indonesia juga akan semakin kokoh,” pungkas Ning Lia.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Prabowo Umumkan Program Besar 2027: 10 Ribu Puskesmas hingga Renovasi Sekolah Nasional

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menyiapkan sejumlah langkah besar sebagai tahap berikutnya dalam transformasi Indonesia, terutama pada sektor kesehatan dan pendidikan. Pemerintah akan memperbaiki 10 ribu puskesmas, memperkuat lebih dari 440 rumah sakit umum daerah (RSUD), serta menuntaskan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya, dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

“Hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia,” ujar Presiden.

Di bidang kesehatan, Kepala Negara menegaskan bahwa puskesmas harus menjadi benteng pertama dalam menjaga kesehatan masyarakat. Mulai 2027, pemerintah akan merenovasi 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia dengan alokasi perbaikan sekitar Rp4 miliar untuk setiap puskesmas, dengan perhatian lebih besar bagi wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal. Pemerintah juga akan merenovasi dan meningkatkan 514 laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.

“Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup,” tegas Presiden.

Untuk menjangkau masyarakat di wilayah dengan akses sulit, Presiden juga mendorong terobosan berupa ambulans udara dengan helikopter maupun pesawat kecil. Pemerintah bahkan mempertimbangkan tim dokter terbang sehingga tenaga medis dapat langsung mendatangi masyarakat yang mengalami kondisi kritis maupun terdampak bencana.

“Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana,” ucap Presiden.

Selain layanan kesehatan primer, pemerintah akan memperkuat lebih dari 440 RSUD agar setiap kabupaten dan kota memiliki rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan modern, terutama dalam menangani penyakit penyebab kematian tertinggi seperti kanker, penyakit jantung, stroke, dan ginjal, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Sebagai langkah awal, pemerintah telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dengan 20 di antaranya disebut telah beroperasi.

“Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar,” ujar Presiden.

Penguatan infrastruktur kesehatan juga dibarengi upaya mengatasi kekurangan tenaga medis. Presiden menyampaikan Indonesia masih membutuhkan tambahan 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, serta 55.712 dokter spesialis di 481 kabupaten dan kota. Pemerintah telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, dan akan terus mencari terobosan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter.

“Kita tidak boleh berpikir normatif, kita harus berani berpikir inovatif,” tegas Presiden.

Di bidang pendidikan, Presiden menargetkan renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan selesai paling lambat pada 2029. Pemerintah akan mempercepat program tersebut pada 2027 dan 2028 agar tidak ada lagi anak Indonesia yang belajar di ruang kelas dengan atap bocor, dinding retak, toilet rusak, maupun kondisi bangunan yang tidak aman.

“Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun,” ungkap Presiden.

Selain memperbaiki bangunan sekolah, pemerintah akan memperluas penggunaan layar pintar interaktif atau interactive flat panel (IFP) di ruang kelas dan mengembangkan pembelajaran jarak jauh. Presiden menargetkan pada akhir 2026 setiap sekolah memiliki empat ruang kelas yang dilengkapi IFP sehingga siswa di seluruh Indonesia dapat memperoleh akses kepada guru-guru terbaik.

Presiden turut menegaskan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan agar pendidikan di seluruh sekolah negeri dapat diakses tanpa pungutan biaya. Menurut Kepala Negara, pendidikan merupakan hak setiap anak Indonesia dan menjadi fondasi utama bagi lompatan pembangunan bangsa.

“Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis,” pungkas Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tegaskan APBN 2027 Bukan Sekadar Anggaran, tapi Alat Perjuangan Rakyat

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026-2027. Rapat paripurna tersebut berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Presiden Prabowo tiba di kompleks parlemen dan disambut secara langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Rapat paripurna diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pidato pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026-2027 oleh Ketua DPR RI.

Dalam pidato pembukaannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa pembukaan masa persidangan tersebut menandai dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, Puan menegaskan bahwa hasil pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah harus dapat makin nyata dirasakan oleh masyarakat.

“Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan makin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang makin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Ketua DPR RI.

Ketua DPR RI menegaskan bahwa masa persidangan tersebut menjadi momentum penting bagi DPR RI untuk terus meningkatkan kinerja sekaligus memastikan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam kebijakan yang dihasilkan.

“Masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” lanjutnya.

Mengawali pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerja sama, pengawasan, serta dukungan yang diberikan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBN.

“Pertama, saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerja sama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN memiliki peran strategis dalam menjalankan amanat negara, bukan hanya sebagai dokumen pengelolaan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

“APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik,” tegas Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa perjuangan para pahlawan untuk mendirikan negara Indonesia kini dilanjutkan dengan tanggung jawab bersama untuk memastikan negara mampu memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat.

“Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil, negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita, negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita,” ujar Presiden Prabowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Swasembada Beras Tercapai, DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Dampak El Nino

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi IV DPR RI Ellen Esther Pelealu mengapresiasi capaian swasembada beras yang dinilai turut didukung oleh peningkatan produksi dan pendapatan petani, penurunan harga pupuk, serta kenaikan harga gabah. Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk segera memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman El Nino yang mulai berdampak pada lahan pertanian di sejumlah daerah

Ellen mengatakan peningkatan kesejahteraan petani menjadi salah satu hal yang terus diperjuangkan Komisi IV DPR RI. Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang dinilai telah memberikan dampak terhadap pendapatan petani, khususnya petani sawah.

“Dari sisi pendapatan, hasil pertanian khususnya persawahan itu sudah meningkat dan tentunya kami juga berterima kasih karena penurunan harga pupuk,” ujar Ellen kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurutnya, sejak Oktober 2025 harga pupuk telah mengalami penurunan sekitar 25 persen. Kebijakan tersebut, ditambah peningkatan harga gabah dari Rp 5.500 menjadi Rp 6.500, dinilai menjadi sejumlah faktor yang turut mendukung tercapainya swasembada beras pada 2025 sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

Ia pun mengapresiasi kerja sama antara Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, dan Komisi IV DPR RI dalam mendukung sektor pertanian. “Sebagai anggota Komisi IV, ini apresiasi yang luar biasa buat kerja sama yang sudah terjalin, baik dari pihak kementerian, PT Pupuk Indonesia, Kementerian Pertanian dan juga kami yang ada di Komisi IV, sehingga swasembada beras boleh tercapai dan tentunya pendapatan petani bisa ada peningkatan,” jelasnya.

Meski demikian, Ellen mengingatkan tantangan baru yang dihadapi petani akibat fenomena El Nino. Berdasarkan laporan yang diterimanya saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihan, kekeringan mulai dirasakan di sejumlah wilayah dan berpotensi mengganggu tanaman yang baru ditanam.

“Kami merasa bahwa ancaman cuaca dengan adanya El Nino ini akan sangat-sangat berpengaruh pada para petani kita. Kami baru kembali dari dapil, begitu banyak laporan dampak daripada El Nino,” ungkapnya.

Ellen mencontohkan kondisi di Sulawesi Tengah yang menjadi daerah pemilihannya. Sejumlah lahan pertanian mulai mengalami kekeringan sehingga petani membutuhkan dukungan untuk menjaga ketersediaan air bagi tanaman.

Oleh karena itu, ia mendorong kementerian terkait segera menyiapkan langkah antisipasi, termasuk dukungan sarana pengairan bagi lahan yang terdampak kekeringan. “Banyak yang meminta, bisa bantu mesin pompa air untuk menyiram sawah-sawah yang mengalami kekeringan. Saya pikir ini menjadi PR bagi kami juga untuk kami sampaikan pada saat rapat kerja dengan kementerian terkait,” katanya.

Ellen berharap langkah antisipasi dapat segera dilakukan agar dampak El Nino tidak berlangsung berkepanjangan dan tidak mengganggu keberlanjutan produksi pangan maupun kesejahteraan petani. “Sehingga El Nino ini terjadi, tapi kita sudah bersama dengan pihak kementerian sudah bisa mengantisipasi, sehingga tidak akan berkepanjangan dampak yang akan dihadapi oleh masyarakat petani kita,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

14 RUU Masuk Pembahasan, Puan Maharani Tegaskan Legislasi Harus Hadir untuk Rakyat

Penulis
Reta
-

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa setiap pembentukan undang-undang harus menghadirkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kualitas legislasi tidak hanya diukur dari jumlah undang-undang yang dihasilkan, tetapi dari manfaat yang dirasakan rakyat.

 

Hal tersebut disampaikan Puan saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Rapat tersebut menandai dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024-2029 dan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto yang menyampaikan pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung lainnya.

 

“Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI Periode 2024–2029,” kata Puan dalam rilis yang dikutip dari Parlementaria, di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

 

Memasuki tahun ketiga masa bakti, lanjutnya, Puan mengatakan bahwa harapan masyarakat terhadap DPR RI semakin besar. Maka dari itu, DPR perlu memperkuat kinerja, menyerap aspirasi, dan menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

 

“Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.

 

Dalam fungsi legislasi, Puan menyampaikan DPR RI bersama Pemerintah telah menyelesaikan 28 RUU menjadi undang-undang sejak masa sidang pertama 2024 hingga masa sidang terakhir. Rinciannya, tiga UU oleh Komisi I, 10 UU oleh Komisi II, tiga UU oleh Komisi III, dua UU oleh Komisi VI, masing-masing satu UU oleh Komisi VII dan Komisi VIII, serta masing-masing dua UU oleh Komisi XI dan Komisi XIII.

 

“Badan Legislasi sebanyak 3 Undang Undang, Panitia Khusus sebanyak 1 Undang-Undang,” imbuh Puan.

 

Pada Masa Persidangan I ini, DPR RI bersama Pemerintah akan memfokuskan pembahasan 14 RUU pada tahap Pembicaraan Tingkat I. DPR juga akan melanjutkan penyusunan 43 RUU, termasuk RUU tentang Perampasan Aset yang masih dalam tahap penjaringan aspirasi publik.

 

“RUU tentang Perampasan Aset, masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat memperkuat substansi Undang-Undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat,” jelasnya.

 

Puan menekankan pembentukan undang-undang harus tetap melalui proses yang terbuka dan melibatkan masyarakat. Menurutnya, dinamika politik dalam pembentukan UU merupakan hal yang wajar, baik antarfraksi, antara DPR dan Pemerintah, maupun dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat.

 

“Titik temu yang menegaskan Kehadiran Negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari Undang-Undang tersebut,” tukasnya.

 

Ia menegaskan, DPR RI dan Pemerintah berkomitmen membentuk UU sesuai amanat konstitusi, membuka partisipasi masyarakat yang bermakna, serta memperhatikan kebutuhan hukum nasional dan legitimasi sosial, politik, serta ekonomi.

 

“Serta tidak terdapat tumpang tindih antar Undang-Undang dan/atau kewenangan aparatur negara,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

 

Dari fungsi pengawasan, Puan mengatakan DPR RI akan terus memastikan kinerja Pemerintah memberikan dampak positif bagi kehidupan rakyat. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain penyelesaian kasus hukum, relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja migran dan pekerja transportasi daring, serta antisipasi kebakaran hutan dan lahan.

 

“Antara lain penyelesaian berbagai kasus hukum, relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, perluasan kesempatan kerja serta pelindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian,” papar Puan.

 

“Kemudian, evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, PHK, serta akses Pelayanan BPJS Kesehatan,” sambungnya.

 

Sementara itu, dalam fungsi diplomasi parlemen, Puan mengatakan DPR RI terus berupaya memperkuat politik luar negeri Indonesia. Salah satunya melalui penyelenggaraan Sidang ke-17 AIPA Caucus secara hybrid pada 22 Juli 2026.

 

“Pada tanggal 22 Juli 2026, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang ke-17 AIPA Caucus secara hybrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara,” jelas Puan.

 

“DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antarnegara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geo-ekonomi yang lebih baik bagi semua,” tambah mantan Menko PMK tersebut.

 

Dalam rapat paripurna tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi dasar pembahasan RAPBN 2027 antara DPR RI dan Pemerintah.

 

Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 merupakan bagian dari rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI. Puan kemudian secara resmi membuka masa persidangan di hadapan Presiden Prabowo.

 

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, atas nama Pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat, 14 Agustus 2026 sampai dengan Senin, 9 November 2026,” ucap Puan.

 

Adapun Puan juga menyampaikan selamat bekerja dan mengingatkan pentingnya memperjuangkan kesejahteraan rakyat kepada seluruh anggota DPR RI.

 

“Marilah kita, DPR RI, pada masa persidangan I ini, dapat menghasilkan Kebijakan-kebijakan Negara yang dapat melindungi rakyat, menyejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, dan ikut serta dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...293031...4,857Halaman 30 dari 4,857