Beranda blog Halaman 310

Pemerintah Salurkan Rp654,87 Miliar Bantuan Rumah Rusak Akibat Siklon Senyar di Aceh dan Sumut

Penulis
Syifa
-
Pemerintah kembali menyerahkan dana stimulan perbaikan Rumah Rusak Ringan (RR) dan Sedang (RS), kepada warga terdampak bencana hidrometeorologi akibat Siklon Senyar, yang terjadi wilayah Aceh dan Sumatra Utara pada November 2025.
Penyerahan itu dilakukan serentak secara hybrid yang dipusatkan di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Dr. Pratikno M.Soc.Sc, dan dari Kabupaten Tapanuli Tegah, Provinsi Sumatra Utara, dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., pada hari Selasa (21/6).
Dalam agenda penyerahan di Kabupaten Aceh Tamiang, Menko PMK, Pratikno menyampaikan bahwa bantuan dana stimulan dari pemerintah pusat ini adalah atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Hingga saat ini total dana stimulan yang telah disalurkan untuk Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, mencapai Rp654,87 miliar, untuk 18.345 unit rumah rusak ringan dan 12.390 unit rumah rusak sedang.
Di Aceh Tamiang sendiri totalnya adalah sebesar Rp117,96 miliar yang diberikan kepada 4.469 Kepala Keluarga (KK). Adapun besaran dana stimulan untuk kriteria rumah rusak ringan ialah sebesar 15 juta rupiah per kepala keluarga (KK) dan 30 juta rupiah per KK untuk mereka yang rumahnya rusak sedang. Ini berlaku untuk semua wilayah yang terdampak, baik di Aceh, Sumatra Utara maupun Sumatra Barat.
Melalui penyerahan dukungan ini, Pratikno berharap agar bantuan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pratikno juga menekankan bahwa bantuan ini bersifat stimulan untuk mendorong pembiayaan agar perbaikan rumah dapat dipercepat. Adapun tujuannya adalah agar hunian masyarakat terdampak segera kembali normal, kehidupan keluarga kembali stabil, dan tentu saja demi pemulihan sosial ekonomi masyarakat.
“Melalui langkah ini, kita berharap Bapak dan Ibu korban bencana dapat kembali hidup normal seperti sedia kala. Atas arahan Bapak Presiden, kita tidak hanya ingin mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga berupaya membangun kehidupan yang jauh lebih baik,” ungkap Pratikno.
Dana Senilai 31,2 M Disalurkan untuk Tapanuli Tengah
Kemudian dari Tapanuli Tengah, penyaluran dana stimulan yang diserahkan oleh Kepala BNPB ini merupakan fase tahap pertama. Adapun jumlah yang disalurkan mencapai 31,2 miliar rupiah. Seperti di Aceh Tamiang, dana stimulan ini juga diberikan kepada mereka yang terdampak bencana dengan kerugian materiel berupa rumah rusak ringan dan sedang.
“Tapanuli Tengah, ini baru tahap yang pertama. Tadi telah kita salurkan bantuan senilai Rp31,2 miliar rupiah. Dana ini diperuntukkan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan dan sedang,” jelas Suharyanto.
Dari total besaran dana yang disalurkan tersebut, sebanyak 16,7 miliar rupiah akan diberikan kepada 1.098 KK dengan kondisi rumah rusak ringan, dan sebesar 14,7 miliar rupiah untuk 493 KK rusak sedang.
Suharyanto juga menegaskan bahwa penyaluran ini akan terus berlanjut dan tidak berhenti pada tahap pertama saja. Agar penyaluran dana stimulan tahap berikutnya dapat segera direalisasikan, Suharyanto meminta pemerintah daerah untuk segera mempercepat pengiriman data warga terdampak yang belum terakomodasi.
Beliau memastikan bahwa BNPB akan terus melakukan pendampingan melekat di setiap kabupaten dan kota agar proses administrasi tidak menghambat penyaluran bantuan.
“Apakah ini yang pertama dan terakhir? Tentu saja tidak. Masih banyak warga masyarakat Tapanuli Tengah yang rumahnya rusak ringan dan sedang namun belum mendapatkan bantuan hari ini,” kata Suharyanto.
“Tapi jangan khawatir, bukan berarti mereka dilupakan, melainkan hanya menunggu giliran saja. Hal ini dikarenakan data yang diberikan dari pemerintah daerah belum seluruhnya masuk ke BNPB,” jelasnya menambahkan.
Penyediaan Huntap untuk Rumah Rusak Berat
Di samping penyaluran dana stimulan perbaikan rumah, Pemerintah saat ini juga tengah mempercepat proses pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal karena rusak berat atau hanyut, termasuk yang tinggal di kawasan zona rawan bencana.
Penyediaan hunian secara permanen ini menjadi langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan kembali tempat tinggal untuk kehidupan yang lebih baik pascabencana.
Di Provinsi Aceh, pembangunan huntap ditargetkan mencapai 18.354 unit. Sementara itu, di Sumatra Utara sebanyak 6.432 unit, dan di Sumatra Barat sebanyak 4.186 unit saat ini tengah dalam proses pembangunan, sesuai permohonan dari tiap-tiap pemerintah kabupaten/kota yang terdampak.
Berdasarkan aspek kebutuhan, hunian tetap ini setara dengan rumah tipe 36 yang memiliki dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur menyatu dengan tempat cuci piring di bagian belakang, dan taman kecil di depan rumah.
Di samping itu, lokasi pembangunan huntap ini dipastikan aman dari potensi bencana banjir dan tanah longsor serta memiliki ketahanan terhadap gempabumi karena dibangun dengan material yang kokoh berkualitas seperti bata merah, pondasi batu kali sebagai penyangga bangunan yang kuat ditambah tulangan besi sebagai pengikat antar dinding. Lantainya pun menggunakan keramik yang tidak hanya berfungsi sebagai alas, tetapi juga memberikan kebersihan dan kenyamanan bagi calon penghuninya.

Selain fokus pada hunian, BNPB bersama TNI, Polri, dan Kementerian PUPR juga terus bersinergi dalam menangani infrastruktur vital, seperti normalisasi sungai dan perbaikan jembatan guna mengantisipasi ancaman bencana susulan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Intensifkan Operasi Modifikasi Cuaca untuk Pengendalian Karhutla di Riau

Penulis
Syifa
-
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Riau guna menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah strategis ini merespons kecenderungan cuaca kering yang berpotensi meningkatkan titik panas di wilayah tersebut.
Bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, TNI AU, dan Pemerintah Provinsi Riau, operasi ini berlangsung selama sembilan hari, terhitung sejak 14 hingga 22 April 2026. Seluruh aktivitas teknis berpusat di Pos Komando (Posko) OMC Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menegaskan pentingnya langkah proaktif dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui intervensi berbasis sains. Fokus saat ini adalah mengoptimalkan fase peralihan musim untuk membasahi lahan dan memastikan ketersediaan cadangan air sebagai benteng pertahanan sebelum puncak musim kemarau tiba
“Pelaksanaan OMC ini adalah momentum strategis. Berdasarkan data klimatologi, menyemai awan di masa transisi jauh lebih efektif. Kami berupaya menjaga kelembapan lahan di wilayah-wilayah rawan agar potensi titik panas dapat ditekan secara signifikan,” kata Faisal.
Senada, Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, menjelaskan bahwa pelaksanaan OMC pada masa peralihan musim merupakan langkah krusial. Musababnya, OMC di masa perlaihan musim dapat memaksimalkan ketersediaan awan.
“Jika OMC baru dilakukan saat musim kemarau, keberadaan awan akan sulit ditemukan sehingga efektivitasnya menurun. Memanfaatkan masa peralihan untuk pembasahan lahan gambut adalah pendekatan yang sangat strategis untuk mengendalikan karhutla secara permanen,” kata Budi.
Hingga 18 April 2026, tim di lapangan telah menyelesaikan 7 sorti penerbangan dengan total durasi mencapai 13 jam 19 menit. Petugas telah menyemai sebanyak 5.600 kilogram bahan semai yang difokuskan pada kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi, terutama lahan gambut yang rawan terbakar.
Direktur pengendalian kebakaran hutan Ditjen Gakkumhut – Kementrian Kehutanan Thomas Nifinluri, menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Riau telah menerbitkan Keputusan Gubernur Riau Nomor KTPS 102/11/2026 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2026 mulai 2 Februari hingga 30 November 2026.
“OMC di Provinsi Riau telah dilaksanakan dengan dukungan BNPB sebanyak 3 tahap sejak ditetapkannya status siaga darurat. Sebagai keberlanjutan OMC dalam masa siaga darurat bencana karhutla, maka Kementerian Kehutanan sebagai salah satu entitas pengendalian bencana, turut berkontribusi nyata dalam OMC selama sembilan hari kedepan untuk meningkatkan kelembaban lahan melalui pembasahan serta pengisian embung dan cadangan air lainnya,” ujar Thomas.
Dukungan teknis juga datang dari TNI AU melalui Lanud Roesmin Nurjadin. Kepala Dinas Operasi, Andrie Setiawan, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam mitigasi bencana nasional ini.
Kepala Dinas Operasi Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Andrie Setiawan menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan OMC Karhutla Riau. Dukungan ini mencerminkan komitmen kuat TNI Angkatan Udara dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk penanganan bencana.
“Kami mendukung penuh pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca dalam rangka pengendalian karhutla di Riau. Sinergi antar instansi menjadi kunci keberhasilan dalam menekan risiko kebakaran hutan dan lahan,” ujar Andrie

BMKG terus menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Melalui pelaksanaan OMC ini, BMKG menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya nasional penanggulangan bencana secara proaktif, berbasis sains, dan kolaboratif demi menjaga keberlanjutan lingkungan di Provinsi Riau.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Intervensi Bapanas Perkuat Stabilitas Pangan, Penurunan IPH Kian Meluas

Penulis
Syifa
-

Tren harga pangan terus surut di berbagai daerah. Pasokan yang terjaga dan intervensi yang digencarkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempengaruhi harga sejumlah komoditas utama yang berangsur turun, hal ini turut mendorong meluasnya wilayah yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga April 2026.

Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nita Yulianis, menyampaikan bahwa kondisi ketersediaan pangan nasional berada dalam situasi aman sesuai dengan proyeksi neraca pangan nasional tahun 2026.

“Penguatan stabilisasi tidak hanya dilakukan dari sisi ketersediaan, tetapi juga melalui pengawasan yang ketat di seluruh rantai pasok pangan” terang Nita di Jakarta, Senin (20/4).

“Selama periode 5 Februari sampai dengan 19 April 2026 Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan telah melakukan pemantauan pada 88.845 titik yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota dengan 1.059 surat teguran dan 7 penegakan hukum yang diberikan sebagai sanksi terhadap pelanggaran harga, keamanan dan mutu pangan,” sambungnya.

Di sisi intervensi, Bapanas terus mengakselerasi berbagai program untuk menjaga stabilisasi serta keterjangkauan harga pangan di masyarakat, termasuk melalui penyaluran bantuan pangan dan gerakan pangan murah.

Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui penugasan kepada Perum Bulog dengan target 828.000 ton pada 2026, dan telah terealisasi sebesar 123.000 ton. Selain itu, bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan disalurkan kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan realisasi yang telah mencapai 100.000 ton beras dan 20.000 ton minyak goreng.

Di sisi lain, Gerakan Pangan Murah (GPM) juga terus dimasifkan bersama pemerintah daerah.

“Badan Pangan Nasional masif melakukan Gerakan Pangan Murah bersama dengan pemerintah daerah dan tercatat sampai dengan saat ini telah terlaksana 3.985 kali di 36 provinsi dan 347 kabupaten kota,” ujar Nita.

Sejalan dengan upaya pengendalian harga tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir Balaw, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap potensi lonjakan harga di lapangan, secara khusus untuk setiap Kabupaten/Kota.

“Bisa saja terjadi permainan harga, dan disitulah keberadaan kita untuk melakukan tindakan-tindakan. Kalau perlu sampai cabut izin. Nah, oleh sebab itu, segala bentuk kenaikan harga ini, saya minta pemerintah daerah dalami kemudian dicarikan solusinya, jangan dibiarkan begitu saja. Sekali lagi, kita tetap menjaga agar petani tetap untung, tetapi pembeli juga jangan sampai membeli dengan harga yang terlalu mahal,” tegas Tomsi.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono, menyampaikan bahwa perkembangan IPH pada minggu ketiga April menunjukkan tren yang semakin membaik.

Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH menurun menjadi 137 wilayah dari sebelumnya 149 wilayah. Di sisi lain, wilayah yang mengalami penurunan IPH meningkat menjadi 213 kabupaten/kota, lebih tinggi dibandingkan 200 wilayah pada minggu sebelumnya.

Secara agregat, jumlah daerah yang mengalami penurunan IPH kini lebih dominan. Penurunan IPH terdalam tercatat di sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kondisi Harga Pangan Pokok Nasional Melandai, Pemerintah Terus Dorong Stabilisasi Minyak Goreng

Penulis
Syifa
-
Kondisi harga pangan pokok strategis nasional hingga minggu ketiga April 2026 menunjukkan tren yang semakin terkendali. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan jumlah provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), dari 22 provinsi pada minggu kedua April menjadi 15 provinsi pada minggu ketiga.
“Kita bersyukur, alhamdulillah tercatat ada 15 provinsi yang mengalami kenaikan IPH. Jadi (ini) mengalami penurunan jumlah provinsi yang mengalami kenaikan IPH pada kondisi minggu ketiga April,” ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/4).
Selanjutnya, kenaikan IPH berdasarkan jumlah kabupaten/kota juga dilaporkan BPS mengalami perkembangan yang cukup baik. Penurunan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH di minggu ketiga April ini bahkan tercatat lebih sedikit dibandingkan jumlah kabupaten/kota yang terdapat penurunan IPH.
“Alhamdulillah pada kondisi minggu ketiga ini, untuk yang IPH mengalami kenaikan dilihat dari jumlah kabupaten kotanya lebih sedikit jika dibandingkan pada kondisi minggu kedua April. Minggu kedua April terdapat 149 kabupaten kota yang IPH-nya mengalami peningkatan. Sekarang ada 137 kabupaten kota,” jelas Ateng.
Lebih jelasnya, jumlah kabupaten/kota dengan peningkatan IPH di minggu ketiga April terdapat 137 daerah. Sementara jumlah kabupaten/kota yang terdapat penurunan IPH mencapai 213 daerah atau lebih banyak separuhnya dari jumlah kabupaten/kota dengan kenaikan IPH.
BPS turut melaporkan kondisi harga minyak goreng yang mengalami fluktuasi di 207 kabupaten/kota sampai Minggu ketiga April. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah didorong untuk menaruh perhatian lebih intensif agar intervensi guna meredam fluktuasi minyak goreng segera dilaksanakan.
“Minyak goreng ini sebagai catatannya, ini peningkatannya terjadi pada 207 kabupaten kota. Sengaja kami memberikan tanda seru karena pada minggu kedua itu hanya 177 kabupaten kota. Sekarang menjadi 207 kabupaten kota. Jadi peningkatannya cukup banyak sekali,” ungkap Deputi BPS Ateng.
Terpisah, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa menuturkan dalam pantauan pemerintah, tren harga minyak goreng rakyat Minyakita lumayan turun. Bapanas mendorong optimalisasi skema Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita bagi BUMN pangan lebih deras dibandingkan sebelumnya.
“Minyakita, harga sudah mulai turun. Memang sekarang ini serapan DMO itu dibagi juga untuk bantuan pangan. Tapi kita usulkan BUMN bisa peroleh sampai 60 persen DMO, sehingga akan mempermudah pemantauan pemerintah distribusi ke pasar-pasar,” ujar Deputi Ketut.
Dalam data Kementerian Perdagangan (Kemendag), rerata harga Minyakita secara nasional per 17 April berada di Rp 15.982 per liter. Meskipun tipis diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), masih terdapat 28 provinsi yang memiliki rerata harga Minyakita yang telah sesuai HET.
Selanjutnya, Kemendag melaporkan realisasi DMO Minyakita yang telah melalui BUMN pangan sebagai Distributor Lini 1 (D1) mencapai 228,2 ribu ton atau 50,07 persen. Perum Bulog telah menyerap 182,7 ribu ton dan ID FOOD 45,5 ribu ton sejak 26 Desember 2025 sampai 17 April 2026.
Minyakita sendiri bukan merupakan program subsidi pemerintah. Ini merupakan kontribusi produsen minyak sawit dalam negeri untuk memenuhi terlebih dahulu pasar minyak goreng domestik agar mendapatkan izin ekspor.
Pemenuhan realisasi distribusi DMO Minyakita minimal 35 persen ke BUMN tersebut tercatat telah dilaksanakan oleh 53 produsen secara nasional. Sementara 10 produsen lainnya masih belum memenuhi batas DMO minimal 35 persen.
Bapanas mendorong pula adanya peringkasan rantai pasok Minyakita. Dengan penguatan DMO Minyakita melalui BUMN diharapkan dapat langsung menyasar ke pasar rakyat tanpa melalui Distributor Lini 1 dan 2, sehingga harga akhir dapat lebih sesuai terhadap HET Rp 15.700 per liter.
“Kalau nanti usulan kita bahwa Bulog maupun ID FOOD memperoleh 60 persen DMO, itu akan lebih mudah kita melakukan pemantauan. Jadi agar jejaringnya tidak kepanjangan. Biasanya yang menyebabkan harga terlalu tinggi, dari produsen kemudian D1, D2. Harusnya kan langsung ke pengecer,” kata Ketut.
Deputi Bapanas Ketut mengungkapkan adanya praktik ‘marketing lepas’ dalam rantai pasok Minyakita yang ia pantau di lapangan. Menurutnya hal ini menambah alur distribusi dan membuat harga akhir Minyakita dapat lebih tinggi di tingkat konsumen.
Untuk itu, pemerintah mengandalkan BUMN pangan agar dapat langsung menyalurkan Minyakita ke pasar rakyat. Realisasi distribusi Minyakita ke pasar-pasar memang harus ditingkatkan dikarenakan realisasi distribusi ke kanal pengecer lainnya yang bukan pasar rakyat masih lebih tinggi.

Menyadur laporan Kemendag, sepanjang Maret Bulog telah menyalurkan ke pasar-pasar rakyat hingga total 4,3 ribu ton. Namun ini lebih rendah dibandingkan penyaluran ke kanal pengecer lainnya yang mencapai 8,9 ribu ton. Sementara ID FOOD selama Maret telah menyalurkan Minyakita ke pasar-pasar sebanyak 9,05 ribu ton dari penyerapan Minyakita 10,14 ribu ton.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ini Tiga Pesan Utama Menkeu Purbaya saat Lantik Lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkeu

Penulis
Syifa
-
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik lima orang pimpinan tinggi pratama (pejabat eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (21/4) di Jakarta. Dalam arahannya, Menkeu menekankan tiga pesan utama yang harus menjadi pegangan para pejabat, yakni disiplin fiskal, pengelolaan kas negara yang optimal, serta integritas.
Menkeu menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pejabat bukanlah fasilitas, melainkan amanah besar dari negara. Untuk itu, setiap pejabat dituntut untuk menjaga integritas secara teguh dalam menjalankan tugas, terutama di tengah dinamika global yang masih diliputi ketidakpastian.
“Jabatan itu bukan fasilitas, itu amanah. Kita diuji bukan saat kondisi normal, tapi saat tekanan datang,” kata Menkeu.
Pesan pertama yang ditekankan Menkeu adalah menjaga disiplin fiskal. Menkeu menyampaikan bahwa defisit anggaran bukan sekadar angka, melainkan sinyal kredibilitas kebijakan pemerintah di mata dunia. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menjaga defisit tetap terkendali dan tidak melampaui batas 3 persen.
“Angka defisit itu bukan sekadar target, itu sinyal ke dunia bahwa kita serius menjaga fiskal,” ujar Menkeu.
Pesan kedua adalah pentingnya pengelolaan kas negara (cash management) yang harus dilakukan secara rapi dan optimal. Menurutnya, arus kas yang dikelola dengan baik akan menjadi kunci dalam menjaga kelancaran belanja negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Negara ini hidup dari aliran kas. Kalau Anda kelola dengan benar, kita bisa ngebut. Langkah kita itu memperbaiki fondasi kita secara struktural,” ujar Menkeu.
Pesan ketiga yang menjadi penekanan utama adalah menjaga integritas. Menkeu menegaskan bahwa tidak ada ruang kompromi dalam hal integritas di Kemenkeu. Ia mengingatkan bahwa pelanggaran kecil dapat berdampak sistemik jika dibiarkan.
“Di Kemenkeu tidak ada ruang abu-abu. Benar ya benar, salah ya salah. Kalau mulai kompromi, efeknya bisa berantai dan sulit diperbaiki,” tegasnya.
Selain ketiga pesan tersebut, Menkeu juga mengingatkan bahwa peran Kementerian Keuangan tidak hanya sebagai pengelola anggaran, tetapi sebagai penjaga stabilitas ekonomi. APBN berfungsi sebagai shock absorber untuk meredam gejolak sekaligus sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menkeu menambahkan bahwa kepercayaan investor dan masyarakat harus terus dijaga melalui kebijakan yang kredibel dan transparan. Dengan berpegang pada disiplin fiskal, pengelolaan kas yang baik, dan integritas, Menkeu optimistis Kementerian Keuangan dapat terus menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan nasional di tengah tantangan global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran Kunjungi Yahukimo Papua Pegunungan, Tepati Janji yang Sempat Tertunda

Penulis
Syifa
-

Pada pertengahan Januari 2026, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming berencana mengunjungi Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Namun, akibat adanya agenda kenegaraan mendadak di Jakarta, kunjungan tersebut ditunda.

Pada saat itu, Wapres berjanji akan berkunjung pada kesempatan berikutnya. Hingga hari ini, Selasa (21/4), ia pun menunaikan janjinya dengan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Yahukimo.

“Memang hari ini Pak Wapres memenuhi janjinya untuk datang ke Yahukimo. Beberapa waktu yang lalu beliau punya rencana kemari tapi terjadi penundaan. Karena ada suatu hal yang harus segera ditangani di Jakarta. Beliau harus kembali ke Jakarta. Nah, sekarang ini memenuhi itu,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago usai mendampingi Wapres meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dekai, Yahukimo.

Lebih lanjut, Djamari menyampaikan bahwa kehadiran Wapres di Yahukimo merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat dalam upaya membangun Papua.

“Sekarang beliau sedang melakukan peninjauan di rumah sakit Yahukimo. Beberapa kekurangan beliau catat, [termasuk] laporan dari para direktur perusahaan yang akan diselesaikan nanti di Jakarta. Pulang dari sini akan rapat,” ujarnya.

Terkait aspek keamanan, Djamari menegaskan bahwa situasi di wilayah Yahukimo secara umum dalam kondisi aman dan terkendali. Aparat keamanan terus melakukan langkah-langkah terukur untuk memastikan stabilitas wilayah serta melindungi masyarakat.

“Sebetulnya ada memang beberapa waktu yang lalu itu ada penangkapan di sini. Yang dilakukan oleh Satgas Cartenz. Itu adalah orang saudara kita yang di hutan sana mau kemari dan ditangkap di sini,” terang Djamari.

“Kemudian juga ada beberapa perkembangan di daerah sebelah Utara di sini yang juga terjadi kontak tembak. Itu tidak terlalu besar. Semuanya adalah [dalam rangka] mereka [aparat] mengamankan penduduk atau warga negara Indonesia di sini,” tambahnya.

Djamari menegaskan bahwa keterlibatan TNI dan Polri merupakan bagian dari komitmen negara dalam menjamin keamanan sebagai prasyarat utama keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua.

“Karena dengan keamanan yang bisa membuat situasi pembangunan nasional ini bisa dilakukan dengan baik. Tentu harus dilakukan oleh TNI, oleh Polri, untuk memberikan keamanan kepada masyarakat di sini,” ungkapnya.

Untuk itu, sambung Djamari, pemerintah memastikan bahwa upaya pengamanan dilakukan secara berkelanjutan demi terlaksananga agenda pembangunan di tanah Papua. Menurutnya, stabilitas wilayah menjadi kunci agar berbagai program prioritas dapat terealisasi secara optimal.

“Upaya itu sudah dilakukan, sedang dilakukan sampai dengan hari ini dan akan dilaksanakan. Sampai kapan? Sampai dengan selesai. Dan pembangunan supaya bisa berjalan dengan baik untuk kepentingan masyarakat kita di sini,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Biodiesel B50 Siap Diterapkan Nasional 2026, Hasil Uji Kendaraan Diesel Aman

Penulis
Syifa
-

Di tengah dinamika geopolitik global yang berdampak pada kenaikan harga energi, Pemerintah mempercepat implementasi mandatori biodiesel 50 persen (B50) untuk mengatasi lonjakan harga minyak mentah. Pemerintah telah menargetkan penggunaan B50 di seluruh Indonesia akan dimulai pada 1 Juli 2026 mendatang.

Guna memastikan implementasi B50 tidak terkendala, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melanjutkan uji coba penggunaan bahan bakar biodiesel B50 pada semua sektor, termasuk sektor otomotif sebagai bagian dari langkah strategis menuju ketahanan energi nasional dan transisi energi berkelanjutan.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa uji jalan B50 ini dimulai dari uji laboratorium mulai awal tahun 2025. Kemudian dilanjutkan dengan uji penggunaan B50 pada mesin Diesel yang dimulai serentak sejak Desember 2025 di sejumlah sektor pengguna yaitu sektor otomotif, angkutan laut, mesin dan alat pertanian, mesin dan alat berat tambang, kereta api dan pembangkit, dimana, sektor otomotif menjadi salah satu fokus utama untuk memastikan kesiapan implementasi B50, termasuk melalui uji jalan pada kondisi operasional sehari-hari.

“Awal 2025 kita sudah melakukan uji teknis laboratorium dan sudah selesai di pertengahan tahun lalu. Lalu kita memang sudah melakukan kick off dan serentak uji di 6 sektor. Jadi otomotif, tambang, alat pertanian, kelautan, lalu pembangkit, satu lagi kereta. Nah itu serentak dilakukan mulai tanggal 9 Desember 2025,” ujar Eniya di Lembang, Kabupaten Bandung, Selasa (21/4).

Ia menambahkan bahwa seluruh proses uji dilakukan secara bertahap dan terukur, termasuk mencakup berbagai tipe kendaraan dan kondisi operasional, guna memastikan standar teknis, keandalan dan keselamatan tetap terjaga. Setelah menyelesaikan uji jalan, kendaraan akan dicek secara menyeluruh untuk melihat kinerja dan dampak bahan bakar B50 terhadap mesin kendaraan.

“Bulan Mei nanti semua (kendaraan) sektor otomotif untuk di bawah 3,5 ton mencapai target 50.000 km. Setelah selesai 50.000 km, nanti ada pengecekan semua engine. Untuk kendaraan di atas 3,5 ton sudah selesai memenuhi target jarak tempuh 40.000 km,” tambah Eniya.

Hingga April 2026, hasil sementara uji jalan menunjukkan bahwa penggunaan B50 pada kendaraan diesel berada dalam kondisi aman dan tidak ditemukan adanya kendala yang signifikan. Uji jalan kendaraan kategori di atas 3,5 ton seluruhnya telah selesai melaksanakan target jarak tempuh 40.000 km, sedangkan untuk di bawah 3,5 ton baru sampai 40.000 km dari target 50.000 km dengan kondisi mesin dan filter bahan bakar dalam kategori baik serta masih berada dalam batas standar yang direkomendasikan pabrikan.

Uji jalan B50 pada kendaraan otomotif disambut baik oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO). Anggota GAIKINDO Abdul Rochim merespon secara positif hasil sementara dari uji jalan dan berharap standar/spesifikasi bahan bakar yang sedang diujikan akan digunakan untuk implementasi B50 mendatang.

“Jadi kalau kami dari Gaikindo memandang hasil akhirnya bisa bertahan seperti ini, seperti hasil sementara ini, tentunya kami sangat senang dan kami berharap bahwa spek bahan bakar yang digunakan untuk uji ini menjadi spek untuk implementasi B50” ujar Rochim di Jakarta, ketika dihubungi secara terpisah.

Adapun hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B100 untuk campuran 50% (B50) telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan, khususnya pada parameter yang dilakukan perbaikan yaitu kadar air, monogliserida dan kestabilan oksidasi sesuai rekomendasi Komite Teknis Bioenergi cair, yaitu kadar air menjadi maksimum sebesar 300 ppm dari 320 ppm untuk B40, monogliserida menjadi maksimum 0,47 %massa dari 0,5% massa untuk B40 dan kestabilan oksidasi menjadi minimal 900 menit dari minimal 720 menit untuk B40.

Pengujian performa dan konsumsi bahan bakar juga menunjukkan bahwa kinerja kendaraan tetap stabil, dengan konsumsi bahan bakar berada dalam rentang standar pabrikan serta tidak menunjukkan penurunan performa yang signifikan. Pada pengujian emisi menunjukkan bahwa parameter karbon monoksida (CO) dan opasitas masih berada di bawah batas yang ditentukan sesuai standar yang berlaku. Kemudian dari hasil evaluasi kondisi mesin dan aspek operasional, didapatkan hasil bahwa komponen mesin, pelumas, serta sistem bahan bakar tetap dalam kondisi baik dan sesuai dengan rekomendasi pabrikan selama periode pengujian.

Lebih lanjut, pemerintah menegaskan bahwa pengembangan B50 merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan energi domestik yang terbarukan. Sebagai bagian dari komitmen menuju kemandirian energi, pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada hasil uji yang komprehensif, terukur ilmiah, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian, juga memperhatikan semua aspek terkait guna memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov DKI Pastikan Stok LPG Non-Subsidi Aman Pascapenyesuaian Harga

Penulis
Syifa
-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) memastikan ketersediaan LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg di Jakarta tetap aman pascapenyesuaian harga yang berlaku sejak 18 April 2026.
Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, menyampaikan bahwa LPG 12 kg merupakan LPG non-public service obligation (NPSO) atau nonsubsidi, sehingga perubahan harga mengikuti dinamika pasar global.
“LPG 12 kg mengalami kenaikan sebesar Rp36.000 atau sekitar 18,75 persen, dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung. Sementara itu, LPG 5,5 kg naik Rp17.000 atau sekitar 18,89 persen, dari Rp90.000 menjadi Rp107.000 per tabung,” ujarnya di Jakarta, pada Selasa (21/4).
Ratu menjelaskan, penyesuaian harga dipengaruhi berbagai faktor eksternal, antara lain kenaikan harga kontrak LPG dunia (CP Aramco), meningkatnya Indonesian Crude Price (ICP), serta kondisi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada jalur logistik energi global.
Terkait ketersediaan stok di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi intensif dengan PT Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas guna memastikan distribusi berjalan lancar.
“Berdasarkan pantauan di lapangan, stok LPG 5,5 kg dan 12 kg saat ini stabil, baik di tingkat agen maupun pangkalan. Distribusi berjalan normal ke seluruh depo dan penyalur di lima wilayah kota administrasi serta Kabupaten Kepulauan Seribu. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying,” katanya.
Pemprov DKI Jakarta juga mengantisipasi potensi peralihan pengguna LPG 12 kg ke LPG subsidi 3 kg akibat selisih harga. Karena itu, pengawasan dan edukasi terus diperkuat agar subsidi tetap tepat sasaran.
“Kami bersama Pertamina, Hiswana Migas, dan para pemangku kepentingan akan melakukan monitoring penggunaan LPG di sektor usaha non-UMKM, seperti restoran, kafe, dan perhotelan. Kami juga mengimbau ASN serta masyarakat mampu agar tetap menggunakan LPG nonsubsidi,” ujar Ratu.
Monitoring rutin juga dilakukan di tingkat agen dan pangkalan guna memastikan kuota LPG 3 kg tersedia sesuai peruntukan dan harga tetap sesuai ketentuan.
Mengenai pembelian LPG 3 kg, Ratu menegaskan, mekanisme penggunaan KTP masih berlaku sesuai kebijakan pemerintah pusat.
“Sesuai ketentuan, pembelian LPG 3 kg di pangkalan resmi wajib menggunakan KTP yang telah terdaftar dalam sistem Merchant Apps Pertamina (MAP). Setiap transaksi dicatat sebagai bagian dari pengendalian distribusi LPG subsidi agar tepat sasaran,” tegasnya.
Terkait dampak terhadap inflasi daerah, Pemprov DKI Jakarta menilai pengaruh kenaikan LPG nonsubsidi relatif terbatas karena harga LPG 3 kg tetap stabil.

“Selama LPG subsidi 3 kg tetap tersedia dan harganya tidak berubah, kebutuhan dasar masyarakat dapat lebih terjaga. Pemprov DKI Jakarta akan terus memantau perkembangan ini melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),” pungkas Ratu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Berantas Mafia Tanah, Pemerintah Amankan Aset Negara untuk Perumahan Rakyat

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat langkah strategis dalam pemanfaatan aset tanah negara guna mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci utama dalam memastikan aset negara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

“Saya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dan seluruh jajaran. Kita mendengar langsung bagaimana upaya mengamankan aset-aset negara, khususnya lahan-lahan negara yang dapat dimanfaatkan sebagai perumahan rakyat. Kita juga mengetahui bahwa Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satgas PKH, khususnya untuk sektor tambang dan sawit, yang berhasil menyelamatkan aset negara dalam jumlah signifikan,” ujar Menteri Ara di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Senin (20/4).

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menyampaikan bahwa pihaknya bersama Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan langkah-langkah strategis berbasis dokumen dan data yang valid.

“Kami bekerja berdasarkan dokumen yang dimiliki ATR/BPN. Dengan data yang akurat, kita memastikan bahwa aset negara harus dipertahankan dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian ATR/BPN, Ilyas Tedjo, menjelaskan bahwa hasil pertemuan menitikberatkan pada penelusuran data historis dan legalitas aset.

“Kami memastikan bahwa seluruh proses dokumen telah sesuai dengan yang ada di ATR/BPN,” ungkap Ilyas Tedjo

Di sisi penegakan hukum, Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Tanah, Brigjen Pol. Hendra Gunawan, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi intensif dengan aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat penanganan kasus pertanahan.

Ia menambahkan, berbagai klaim kepemilikan yang muncul, baik dari pihak yang mengatasnamakan ahli waris maupun dari instansi negara, akan didalami dan dibandingkan secara komprehensif.

“Kami melihat antusiasme dan dukungan yang sangat besar dari aparat penegak hukum. Kami akan bergerak cepat dan mengakselerasi penanganan hukum bersama Kepolisian dan Bareskrim, dengan dukungan penuh dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian PKP, agar tidak menghambat proses pembangunan,” tegas Brigjen Pol. Hendra Gunawan.

Menteri Ara menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan secara transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Tujuan kita hanya satu, bagaimana aset negara bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat kecil agar dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Kami terbuka dalam proses ini dan mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak,” tegas Menteri Ara.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian berbagai kendala di lapangan agar pembangunan perumahan dapat segera direalisasikan.

“Kita ingin bergerak cepat untuk membantu rakyat. Sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto, dengan dukungan semua pihak dan berpegang pada amanat Pasal 33, kita pastikan bahwa tanah dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Hukum adalah panglima, dan itu yang menjadi dasar setiap langkah kita,” pungkas Menteri PKP.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Terima Dudung, Bahas Strategi Pertahanan di Tengah Geopolitik Dunia

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menerima Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/4). Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi pertahanan dan keamanan nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Kepala Negara menerima laporan terkait kondisi terkini di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk dinamika geopolitik yang terus berkembang.

Selain menerima laporan, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memberikan arahan strategis terkait sejumlah langkah ke depan dalam menjaga, memperkuat, dan meningkatkan sistem pertahanan nasional guna keamanan bangsa.

“Sekaligus memberikan arahan strategis untuk langkah geostrategi ke depan,” sambungnya.

Pertemuan ini menegaskan upaya adaptif pemerintah menghadapi tantangan dari situasi geopolotik global yang dinamis, serta komitmen dalam memastikan stabilitas keamanan nasional tetap terjaga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...309310311...4,871Halaman 310 dari 4,871