Beranda blog Halaman 309

Inisiatif Reformasi Pasar Modal Indonesia Mendapat Pengakuan dalam Asesmen MSCI

Penulis
Syifa
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik pengumuman mengenai Update on Free Float Assessment of Indonesian Securities yang dirilis oleh MSCI Inc. pada tanggal 20 April 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif,​ dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan bahwa pengumuman tersebut menegaskan bahwa MSCI telah mencatat dan mengakui berbagai langkah strategis yang telah dilakukan oleh OJK bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam rangka memperkuat transparansi dan integritas pasar modal Indonesia.

“Berbagai inisiatif strategis di atas merupakan bagian dari upaya berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pasar, memperkuat pelindungan investor, serta mendorong pasar modal Indonesia menjadi lebih kredibel, transparan, dan berdaya saing global,” kata Hasan.

Inisiatif-inisiatif reformasi pasar modal yang mendapat perhatian MSCI antara lain adalah peningkatan transparansi kepemilikan saham di atas 1 persen, penguatan granularitas klasifikasi investor, implementasi kerangka kerja High Shareholding Concentration (HSC), dan peningkatan batas minimum free float.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa pengakuan awal dari MSCI terhadap capaian reformasi transparansi pasar modal nasional merupakan sinyal positif atas arah kebijakan yang ditempuh Indonesia.

“Ke depan, implementasi langkah-langkah reformasi akan terus dijaga agar berjalan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan, serta diperkuat melalui koordinasi aktif dengan berbagai pihak, termasuk pelaku pasar global,” kata Friderica.

MSCI saat ini tengah melakukan asesmen lanjutan berdasarkan sumber-sumber data baru yang dihasilkan dari inisiatif reformasi pasar modal Indonesia, termasuk menghimpun masukan dari pelaku pasar global. Hal ini merupakan bagian dari proses penyempurnaan asesmen untuk Index Review MSCI pada Mei 2026 maupun Market Accessibility Review MSCI pada Juni 2026.

OJK memandang proses ini sebagai momentum penting untuk menunjukkan efektivitas implementasi berbagai kebijakan yang telah digulirkan, dengan optimisme bahwa langkah-langkah konkret tersebut akan semakin memperkuat aksesibilitas dan meningkatkan investability pasar modal Indonesia.

Sebagai bagian dari komitmen reformasi yang berkelanjutan, OJK menegaskan akan terus mendorong penguatan integritas pasar modal nasional melalui implementasi delapan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia, termasuk peningkatan transparansi, penguatan likuiditas, penguatan penegakan hukum dan tata kelola, serta pendalaman pasar.

Dengan berbagai upaya tersebut, OJK meyakini bahwa pasar modal Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk menjadi pasar yang semakin dalam, likuid, dan kredibel, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pengesahan RUU PPRT Kemenangan Ideologis Perempuan Pekerja Rumah Tangga

Penulis
Syifa
-

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dalam Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara I II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati menegaskan bahwa pengesahan ini menjadi sebuah kemenangan ideologis bagi perempuan Indonesia, terlebih bertepatan dengan peringatan Hari Kartini yang identik dengan perjuangan emansipasi dan keadilan bagi perempuan.

Pengesahan RUU PPRT mengakhiri penantian panjang seluruh perempuan pekerja rumah tangga di Indonesia akan keadilan. UU PPRT secara substansial merupakan langkah politik pengakuan, redistribusi, dan representasi yang nyata bagi perempuan pekerja rumah tangga.

“Hari ini kita tidak hanya mengesahkan undang-undang, tapi kita sedang memulihkan martabat jutaan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Bertepatan dengan Hari Kartini, negara memberikan hadiah nyata berupa kepastian hukum bagi mereka yang selama ini bekerja dalam sunyi tanpa perlindungan,” ujar Sari dalam keterangan yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (21/04/2026).

UU PPRT mengatur perlindungan pekerja yang berlandaskan asas kekeluargaan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum. Dalam implementasinya, perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perusahaan penempatan PRT (P3RT), baik secara luring maupun daring, dengan ketentuan berbadan hukum serta memiliki izin resmi dari pemerintah.

Undang-undang ini juga menjamin hak PRT untuk memperoleh jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, serta akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon pekerja. Termaktub juga dalam aturan tersebut bahwa P3RT secara tegas dilarang melakukan pemotongan upah dalam bentuk apa pun, guna memastikan perlindungan ekonomi yang layak bagi pekerja.

“Tidak boleh lagi ada praktik yang merugikan dan merendahkan martabat pekerja rumah tangga. Negara hadir untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi secara menyeluruh,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Pengawasan penyelenggaraan PRT akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat melalui RT/RW guna mencegah terjadinya kekerasan. Selain itu, undang-undang ini tetap mengakui hak pekerja yang telah bekerja sebelum berlakunya aturan, serta mengamanatkan penyusunan peraturan pelaksana paling lambat satu tahun sejak diundangkan.

“Momentum Hari Kartini ini harus menjadi pengingat bahwa perjuangan kesetaraan belum selesai. Melalui undang-undang ini, kita menegaskan komitmen untuk terus melindungi dan memberdayakan pekerja rumah tangga sebagai bagian penting dari pembangunan bangsa. Mulai hari ini kita semua pekerja, tidak ada lagi istilah assisten atau pandangan merendahkan lainnya.” pungkas Sari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko Airlangga Dukung Percepatan Kesiapan PLTN dalam UGM Nuclear Readiness Forum 2026

Penulis
Syifa
-

Ketahanan energi menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Dalam konteks tersebut, Pemerintah terus mendorong diversifikasi bauran energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan. Upaya ini juga mencakup pemanfaatan energi nuklir sebagai sumber energi baseload yang andal dan rendah emisi, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

“Sebetulnya dari segi teknologi, dari segi pembiayaan, dari segi kesiapan regulasi, sebetulnya Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara ASEAN lain lebih siap,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech pada acara UGM Nuclear Readiness Forum 2026 yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Keluarga Alumni Teknik Gadjah Mada (KATGAMA) di Jakarta, Rabu (22/4).

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan forum ini sebagai bagian dari respons terhadap tantangan ketahanan energi nasional sekaligus mendukung komitmen menuju net zero emission. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara Pemerintah, akademisi, dan industri menjadi kunci dalam mempercepat kesiapan tersebut.

Menko Airlangga menegaskan bahwa pengembangan energi nuklir menjadi salah satu opsi strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Hal ini terutama karena nuklir dapat berperan sebagai sumber baseload yang stabil untuk melengkapi energi fosil dan energi terbarukan lainnya.

Oleh karena itu, Pemerintah telah menyiapkan berbagai aspek pendukung untuk pengembangan PLTN. Kesiapan tersebut mencakup regulasi, teknologi, hingga kerja sama internasional dengan berbagai mitra global. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pengembangan teknologi small modular reactor (SMR).

Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya yang besar untuk mendukung energi nuklir. Cadangan uranium dan thorium tersebar di sejumlah wilayah strategis, seperti Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Pemerintah menargetkan keputusan pembangunan PLTN dapat diambil pada 2027, dengan target operasional awal pada 2032 dan kapasitas mencapai sekitar 7 gigawatt pada 2040. Dalam jangka panjang, energi nuklir juga ditargetkan memberikan kontribusi signifikan dalam bauran energi nasional sebagai bagian dari upaya mencapai Net Zero Emission 2060.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menekankan bahwa percepatan implementasi sangat ditentukan oleh kesiapan eksekusi di lapangan. Peran operator, khususnya dalam mengelola teknologi dan menyusun rencana aksi yang konkret, menjadi faktor kunci.

Menko Airlangga juga menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan transfer teknologi. Selain itu, komunikasi publik perlu terus diperkuat untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap energi nuklir. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan program.

Pengembangan PLTN juga perlu diintegrasikan dengan kebutuhan sektor industri masa depan. Sektor seperti smelter dan data center membutuhkan pasokan energi bersih dan stabil dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur kelistrikan, termasuk pengembangan smart grid dan konektivitas antarwilayah, menjadi sangat penting.

Di sisi lain, Pemerintah tetap mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan lainnya. Energi surya menjadi salah satu fokus utama, termasuk melalui program dedieselisasi di wilayah 3T. Penguatan industri panel surya dalam negeri juga terus dilakukan untuk mendukung kemandirian energi.

“Jadi sebetulnya opportunity ini tidak boleh kita tidak manfaatkan. Dua hal yang menjadi perhatian Bapak Presiden. Satu untuk surya, karena ini hampir bisa seluruhnya memperkuat ekosistem di dalam negeri, termasuk dari hilirisasi dari pasir silika. Dan kemudian yang kedua adalah kesiapan terkait dengan nuklir,” pungkas Menko Airlangga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kapolri Pimpin Apel dan Buka Rakernis Korps Brimob Polri Tahun 2026

Penulis
Syifa
-

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, memimpin apel pengarahan kepada personel Korps Brimob Polri yang dirangkaikan dengan pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Korps Brimob Polri Tahun 2026 di Lapangan Mako Korbrimob Polri Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (21/4).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri didampingi para Pejabat Utama Mabes Polri serta para Pejabat Utama Korbrimob.

Kapolri memimpin langsung apel pembukaan Rakernis Korps Brimob Polri Tahun 2026. Rangkaian kegiatan diawali dengan masuknya pasukan apel beserta kendaraan dan peralatan yang telah tergelar.

Apel pengarahan dan Rakernis Korps Brimob Polri Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi jajaran Korps Brimob Polri dalam memperkuat soliditas, meningkatkan profesionalisme, serta menyamakan langkah menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan.

Dalam arahannya, Kapolri menegaskan bahwa Korps Brimob Polri harus selalu siap menghadapi dinamika situasi global maupun nasional yang berpotensi berdampak pada keamanan dalam negeri.

“Kita semua khususnya Brimob harus selalu siap dan terus mengikuti perkembangan situasi global, geopolitik, geoekonomi yang tentunya akan berdampak kepada eskalasi, baik yang terjadi di luar maupun dampaknya yang terjadi di dalam negeri,” tegas Kapolri.

Di sisi lain, Kapolri juga menekankan pentingnya kehadiran Brimob di tengah masyarakat melalui berbagai operasi kemanusiaan dan penanganan bencana.

“Terus menunjukkan bahwa Brimob adalah pasukan yang juga sangat dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran rekan-rekan itu betul-betul bisa membantu,” ungkap Kapolri.

Menutup arahannya, Kapolri menyampaikan keyakinannya bahwa Korps Brimob akan selalu mampu menjalankan tugas dengan baik selama menjaga soliditas dan kekompakan.

“Saya yakin dan percaya bahwa dengan semangat, dengan soliditas dari seluruh keluarga besar Brimob, maka seberat apa pun tugas yang kita hadapi, rekan-rekan pasti akan mampu menghadapinya,” pungkas Kapolri.

Rakernis Korps Brimob Polri Tahun 2026 mengusung tema “Korps Brimob Polri Presisi Siap Mengamankan dan Mendukung Program Polri dalam Rangka Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah 2026.” Tema tersebut menegaskan komitmen Korps Brimob Polri dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah serta menjaga stabilitas keamanan nasional.

Kegiatan Rakernis dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 21 hingga 24 April 2026. Sejumlah agenda strategis akan dibahas dalam forum tersebut, mulai dari evaluasi kinerja hingga perumusan program kerja ke depan.

Selain membuka Rakernis, Kapolri juga melakukan penandatanganan empat prasasti sarana dan prasarana Korps Brimob Polri sebagai bentuk komitmen dalam peningkatan fasilitas pendukung tugas. Fasilitas yang diresmikan meliputi Mess Polwan Korbrimob Polri “Dahniar Sukotjo”, GOR Gegana “Heri Santoso”, Lapangan Futsal Resimen II Pasukan Pelopor “Petrus Willem Pier”, serta Fitness Center Presisi Korps Brimob Polri “Seno”.

Apel tersebut diikuti sekitar 7.000 personel dari berbagai satuan di jajaran Korbrimob Polri. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan lancar, mencerminkan kesiapan institusi dalam menghadapi tugas-tugas kepolisian yang semakin kompleks.

Pembukaan Rakernis ini menjadi langkah strategis dalam merumuskan program kerja, melakukan evaluasi kinerja, serta memperkuat peran Korps Brimob Polri sebagai garda terdepan dalam penanganan gangguan keamanan intensitas tinggi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Di Hari Kartini, Wapres Gibran Ajak Mama Papua Belanja di Supermarket

Penulis
Syifa
-

Peringatan Hari Kartini tahun ini menghadirkan suasana yang hangat dan berbeda bagi ratusan mama Papua di Sorong, Papua Barat Daya. Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengajak para ibu berbelanja bersama di SAGA Supermarket & Department Store, Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (21/4), sebagai bentuk perhatian dan kedekatan kepada perempuan yang terus berjuang menopang keluarga.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memuliakan peran perempuan, sejalan dengan semangat Hari Kartini sebagai simbol ketangguhan dan kontribusi perempuan Indonesia dalam kehidupan keluarga maupun pembangunan.

Kegiatan ini diikuti oleh 100 ibu-ibu janda, yang masing-masing menerima voucher belanja senilai Rp500.000 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan pokok hingga keperluan anak.

Sejak kedatangan Wapres, suasana hangat langsung terasa. Para mama Papua tampak antusias menyapa, bahkan berkesempatan berinteraksi langsung sambil berbelanja. Momentum ini menjadi semakin bermakna karena bertepatan dengan Hari Kartini, yang identik dengan semangat perjuangan perempuan Indonesia.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya, Anie Nauw, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk kepedulian yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pihaknya secara khusus menyiapkan 100 mama janda untuk dapat bertemu langsung dengan Wapres.

“Momentum ini luar biasa bagi kami. Di Hari Kartini, mama-mama Papua bisa bertemu langsung dengan Wakil Presiden dan merasakan perhatian nyata melalui kegiatan sederhana seperti belanja bersama,” ujarnya.

Anie juga menekankan pentingnya keberlanjutan dukungan terhadap perempuan, khususnya di Papua. Menurutnya, peran perempuan perlu terus diperkuat agar mampu berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan.

“Kami berharap ke depan tidak ada lagi ketimpangan. Perempuan Papua harus terus didorong untuk berdaya, berkarya, dan berdampak,” tambahnya.

Salah satu penerima manfaat, Joice Merauga (46), mengaku sangat terbantu dengan adanya voucher tersebut. Sebagai seorang janda yang menghidupi keluarga dari hasil berjualan kecil-kecilan, bantuan ini menjadi angin segar bagi kebutuhan sehari-harinya.

“Ini sangat membantu kami. Saya bisa beli kebutuhan anak-anak, seperti pampers (popok bayi), gula, telur, dan lainnya. Terima kasih untuk Bapak Gibran,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan harapannya agar perhatian seperti ini dapat terus berlanjut.

“Semoga Bapak selalu diberkati bersama keluarga,” tuturnya singkat.

Meski sederhana, kegiatan ini memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung. Di tengah berbagai keterbatasan, mama-mama Papua, khususnya para janda, merasakan kehadiran dan perhatian nyata dari pemerintah.

Momentum Hari Kartini pun menjadi lebih bermakna, tidak hanya sebagai simbol, tetapi juga hadir melalui dukungan konkret agar perempuan tetap kuat, berdaya, dan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah Tegaskan Penanganan Kemiskinan Jatim Berbasis Karakter Wilayah

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan di Jawa Timur tidak bisa dilakukan dengan pendekatan seragam, melainkan berbasis karakteristik wilayah.

Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jatim terkait Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025, Selasa (21/4).

Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni dan diikuti oleh ketua DPRD, H.M.Musyafak Rouf, Wakil Ketua DPRD Jatim III, Hidayat, dan anggota DPRD Jatim, serta Sekdaprov Adhy Karyono.

Khofifah menjelaskan, pendekatan afirmatif berbasis spasial diterapkan untuk menjawab disparitas kemiskinan di Madura, Tapal Kuda, Mataraman, dan Pantura. Strategi penanganan dibedakan antara wilayah perdesaan dan perkotaan.

Untuk perdesaan, fokus pada hilirisasi produk lokal, penguatan BUMDes, dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi wilayah. Sedangkan perkotaan diarahkan pada penguatan ekonomi digital, pelatihan tenaga kerja, dan fasilitasi job fair.

Selain itu, Pemprov Jatim memastikan peningkatan kualitas infrastruktur dasar di kantong-kantong kemiskinan melalui program RTLH, akses air minum, dan sanitasi layak. Program jaring pengaman sosial juga diintegrasikan berbasis data, seperti PKH Plus dan bantuan bagi penyandang disabilitas.

“Untuk melindungi kelompok rentan agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem akibat tekanan inflasi, Pemerintah Provinsi mengintegrasikan berbagai program jaring pengaman sosial secara by name by address,” ujarnya.

Menanggapi sorotan Fraksi PKB yang menilai penurunan angka kemiskinan masih stagnan, Khofifah menegaskan paradigma penanggulangan kemiskinan kini tidak hanya bertumpu pada bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan dan kemandirian ekonomi. “Penanggulangan kemiskinan kronis (hard core poverty) tidak bisa hanya bertumpu pada bantuan karitatif,” katanya.

“Oleh karena itu, Pemprov Jatim berfokus pada strategi peningkatan pendapatan melalui Pemberian Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem senilai Rp1,5 juta per penerima manfaat sebagai modal usaha, didukung program KIP Jawara untuk mendorong kemandirian,” sambungnya.

Pemprov Jatim juga memastikan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota akan terus diperkuat agar intervensi penanganan kemiskinan lebih tepat sasaran sesuai kondisi wilayah.

“Dengan penguatan basis data spasial yang akurat dan sinergi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, kami optimis upaya ini akan memberikan dampak pengurangan kemiskinan kronis secara struktural dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Magelang Tekankan Pentingnya Pencegahan Kebakaran dari Rumah Tangga

Penulis
Syifa
-

Sebanyak 40 peserta mengikuti sosialisasi dan simulasi pencegahan serta penanggulangan kebakaran, yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang, di UPT Pemadam Kebakaran, Selasa (21/4).

Peserta berasal dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Tim Penggerak PKK Kelurahan se-Kota Magelang.

Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, saat membuka kegiatan menyampaikan, upaya itu merupakan langkah membangun masyarakat yang tanggap dan siap menghadapi risiko bencana, khususnya kebakaran.

“Kebakaran kerap dipicu oleh hal-hal sederhana yang sering diabaikan, seperti kelalaian mematikan kompor, instalasi listrik yang tidak layak, maupun penggunaan colokan listrik secara berlebihan. Karena itu, pencegahan harus dimulai dari lingkungan rumah tangga,” ujarnya.

Damar juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan saat kebakaran terjadi, antara lain dengan tetap tenang, mengutamakan keselamatan jiwa, serta segera melaporkan kejadian kepada lingkungan sekitar dan petugas pemadam kebakaran.

“Mari mulai dari kebiasaan kecil, seperti memastikan instalasi listrik aman, menggunakan kompor dan tabung gas dengan benar, serta tidak meninggalkan rumah dalam kondisi sumber api masih menyala tanpa pengawasan,” tambahnya.

Damar berharap peserta tidak hanya memahami materi, tetapi juga dapat menyebarluaskan edukasi kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing.

“Setelah kegiatan ini, diharapkan panjenengan paham, lalu sampaikan dan edukasi masyarakat di lingkungan jenengan masing-masing. Semua punya kewajiban untuk mengingatkan terkait kepedulian lingkungan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Magelang, OT Rostrianto, menjelaskan kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran secara mandiri.

“LPM dan TP PKK memiliki peran strategis sebagai penggerak di lingkungan, sehingga diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam edukasi dan penanganan awal kebakaran,” ungkapnya.

Setelah sesi sosialisasi, peserta mengikuti praktik penanganan kebakaran skala ringan, termasuk cara memadamkan api pada kompor maupun tabung elpiji menggunakan peralatan sederhana dan aman.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Magelang juga menyerahkan bantuan hibah secara simbolis kepada RW 10 Rejowinangun Utara, berupa tujuh unit selang pemadam jenis fire hose rubber berdiameter 2 inci dengan panjang 30 meter, senilai Rp14.918.400.

“Bantuan diharapkan dapat mendukung kesiapan sarana prasarana masyarakat, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan permukiman,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Raih Beritajatim Award 2026, Lia Istifhama Ajak Anak Muda Tak Apatis Politik

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menerima penghargaan Beritajatim Award 2026 Sektor Penguat Demokrasi sebagai Politisi Perempuan Penguatan Demokrasi. Penghargaan tersebut diberikan dalam acara yang digelar di Grand City Surabaya, Selasa (21/4).

Dalam sambutannya, Ning Lia sapaan akrab Lia Istifhama menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima, sekaligus menekankan pentingnya menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada beritajatim.com yang telah memberikan ruang bagi kita semua untuk berkarya dan berdedikasi. Ini merupakan apresiasi yang sangat saya syukuri,” ujarnya.

Ia menilai, penghargaan tersebut bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga menjadi pengingat bagi para tokoh publik untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat, terutama dalam memperkuat demokrasi yang sehat.

Lebih lanjut, Lia menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda dalam kehidupan politik. Menurutnya, sikap apatis terhadap politik justru dapat menghambat keberlangsungan demokrasi di masa depan.

“Anak-anak muda jangan sampai apatis terhadap politik. Justru mereka harus mengambil peran dalam ruang-ruang demokrasi ke depan,” tegasnya.

Senator asal Surabaya itu juga mengingatkan para tokoh politik untuk memberikan teladan yang baik agar dapat menjadi contoh bagi generasi muda.

“Kita yang berada di posisi publik harus menjaga sikap dan memberikan contoh yang baik, agar generasi muda memiliki kepercayaan terhadap politik,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Lia juga menyampaikan harapannya kepada Beritajatim.com agar terus menjaga independensi dan kualitas pemberitaan.

Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam membangun demokrasi yang sehat melalui penyajian informasi yang objektif dan berimbang.

“Beritajatim.com diharapkan terus menjadi contoh dalam menjaga objektivitas dan menghormati masyarakat melalui pemberitaan yang berkualitas,” pungkasnya.

Penghargaan ini semakin menegaskan komitmen Lia Istifhama dalam mendorong penguatan demokrasi, sekaligus mengajak generasi muda untuk berperan aktif dalam pembangunan politik yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Kartini 2026, Lia Istifhama: Perempuan Bisa Jadi Pemimpin dan Pengarah Perubahan

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Anggota DPD RI, Lia Istifhama, memaknai peringatan Hari Kartini 2026 sebagai momentum refleksi terhadap peran strategis perempuan dalam kepemimpinan di era modern.

Dalam dialog Aspirasi edisi Hari Kartini di Pro1 RRI Surabaya, Lia menegaskan bahwa perempuan saat ini tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan telah bertransformasi menjadi subjek utama, bahkan pengarah dalam berbagai sektor kehidupan.

“Kalau kita lihat saat ini, perempuan sudah banyak yang berada di posisi strategis. Mereka memimpin organisasi, menjadi menteri, kepala dinas, hingga terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Menurut Lia, kemajuan kesetaraan gender di Indonesia semakin nyata, ditandai dengan meningkatnya peran perempuan sebagai pengambil keputusan dan penggerak perubahan di berbagai bidang.

Meski demikian, ia menilai tantangan perempuan saat ini bukan lagi pada akses atau kesempatan, melainkan pada aspek solidaritas antarperempuan yang masih perlu diperkuat.

“Yang menjadi tantangan saat ini adalah dukungan antarperempuan yang belum optimal. Padahal, ketika perempuan saling menguatkan, dampaknya akan jauh lebih besar,” jelasnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Lia memperkenalkan konsep I’m, I can, I have sebagai fondasi dalam membangun perempuan yang berdaya.

Konsep I’m menekankan pentingnya kesadaran diri dan pengenalan potensi sebagai dasar kepercayaan diri. Sementara I can mengajak perempuan untuk berani bertindak dan berkontribusi dalam menciptakan perubahan.

Adapun I have menyoroti pentingnya membangun kekuatan kolektif melalui solidaritas dan dukungan antarperempuan.

Lebih lanjut, Lia menegaskan bahwa perempuan masa kini harus berani mengambil peran sebagai “aktor sekaligus sutradara” dalam kehidupan.

Artinya, perempuan tidak hanya menjalankan peran, tetapi juga menentukan arah dan keputusan yang berdampak luas bagi dirinya maupun masyarakat.

Ia juga mengangkat nilai-nilai Raden Ajeng Kartini sebagai refleksi karakter perempuan modern, mulai dari ketangguhan, kecerdasan, integritas, hingga kemampuan beradaptasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri UMKM Dorong Soto Banjar Masuk Identitas Gastronomi Dunia

Penulis
Syifa
-
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan dukungannya terhadap upaya Kota Banjarbaru menjadi pusat gastronomi dunia melalui penguatan makanan khas yakni soto banjar sebagai identitas kuliner unggulan daerah.
Dukungan tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-27 Kota Banjarbaru yang dirangkaikan dengan Festival Soto Banjar Menuju Kota Gastronomi, Senin (20/4). Dalam kesempatan itu, Menteri Maman menekankan penguatan identitas kuliner lokal dapat menjadi penggerak utama peningkatan kesejahteraan pengusaha UMKM.
“Soto banjar sebagai makanan khas Banjar memiliki potensi besar untuk menembus pasar nasional hingga internasional. Ini menjadi peluang bagi pengusaha UMKM sektor kuliner untuk terus tumbuh dan berkembang,” ujar Maman saat menyapa masyarakat yang mengantre dalam pembagian 15.000 porsi soto banjar gratis di Lapangan Dr. Murjani, Banjarbaru.
Berdasarkan data Kementerian UMKM, Banjarbaru memiliki 42.114 unit usaha, yang terdiri atas 41.552 usaha mikro, 491 usaha kecil, dan 71 usaha menengah. Struktur ini menunjukkan dominasi usaha mikro sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Dari sisi inklusivitas, kepemilikan usaha antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang, mencerminkan peran signifikan perempuan dalam menggerakkan perekonomian lokal. Selain itu, terdapat 1.073 pengusaha UMKM dari kalangan disabilitas, yang memperkuat karakter ekonomi Banjarbaru yang terbuka dan inklusif.
Menteri Maman juga menyoroti kekayaan budaya Banjarbaru yang menjadi kekuatan ekonomi kreatif, seperti batik sasirangan dan tradisi lisan Madihin. Keberagaman ini tidak hanya memperkaya identitas daerah, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi produk UMKM melalui narasi budaya yang kuat.
“Kuliner khas Banjarbaru tidak hanya soto banjar, tetapi juga beragam produk lainnya yang perlu terus diperkuat pemasarannya. Pemerintah akan mendorong dukungan permodalan dan kemudahan perizinan agar pengusaha UMKM dapat berkembang lebih optimal,” katanya.
Menurut Maman, Banjarbaru memiliki potensi besar untuk menjadi model kota berbasis ekonomi kreatif dan UMKM. Hal ini didukung oleh tata kota yang tertata, ekonomi kerakyatan yang kuat, serta nilai kebersamaan masyarakat yang tercermin dalam semangat “bubuhan”.
Di tingkat nasional, pemerintah telah mengalokasikan Rp1.580 triliun untuk pembiayaan UMKM dari total Rp8.149 triliun kredit perbankan. Namun demikian, Menteri Maman mengingatkan bahwa efektivitas pertumbuhan UMKM masih menghadapi tantangan, salah satunya maraknya produk impor ilegal yang mengganggu pasar domestik.
“Salah satu tantangan utama adalah masuknya produk impor ilegal yang menghambat daya saing produk lokal. Kita perlu memastikan pasar dalam negeri tetap aman dan berpihak pada pengusaha UMKM Indonesia,” katanya.
Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Banjarbaru, untuk terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan UMKM sebagai pilar ekonomi yang tangguh.
Kementerian UMKM juga terus mendorong penguatan usaha berbasis kekhasan daerah, termasuk soto banjar, melalui perluasan akses pasar serta fasilitasi pembiayaan melalui perbankan Himbara guna mendukung pengembangan usaha.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Dalam berbagai situasi, sektor ini selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, termasuk di Kalimantan Selatan,” ujar Maman.

Pada kesempatan tersebut, Menteri UMKM turut menyerahkan sertifikat apresiasi kepada Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, atas dedikasinya dalam pemberdayaan pengusaha UMKM di Banjarbaru.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...308309310...4,871Halaman 309 dari 4,871