Beranda blog Halaman 308

Perlindungan Anak Digital Diperkuat, Menteri PPPA Tegaskan Implementasi PP TUNAS dan Perpres PARD

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers bertajuk Update Program Prioritas PHTC serta Penguatan Posisi Indonesia di Dunia Internasional dan Perlindungan Generasi Muda di Era Digital yang digelar oleh Kantor Staf Presiden.

“Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan keamanan anak di tengah pesatnya transformasi digital. Hal ini diperkuat dengan hadirnya dua regulasi utama, yakni PP TUNAS yang mengatur aspek teknis perlindungan anak pada platform digital, serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan (Perpres PARD) sebagai arah kebijakan strategis nasional hingga 2029,” ujar Menteri PPPA, pada Rabu (22/4).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, jumlah anak di Indonesia mencapai sekitar 79,9 juta atau 28 persen dari total populasi. Di sisi lain, penetrasi teknologi digital di kalangan anak juga terus meningkat.

Lebih dari 78 persen anak usia 5–17 tahun telah menggunakan telepon seluler, sementara penggunaan internet meningkat dari sekitar 49 persen pada 2020 menjadi hampir 74 persen pada 2024.

Namun, tingginya akses tersebut juga diiringi peningkatan risiko. Data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 menunjukkan lebih dari 10 persen anak usia 13–17 tahun pernah mengalami perundungan siber. Selain itu, sekitar 4 persen anak mengalami kekerasan seksual non-kontak di ruang digital.

“Kondisi ini menunjukkan urgensi penguatan perlindungan anak yang tidak hanya mengandalkan regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga pendekatan preventif melalui literasi digital. Edukasi berkelanjutan diperlukan agar anak mampu mengenali risiko, orang tua dapat melakukan pendampingan, serta tenaga pendidik mampu membimbing penggunaan teknologi secara aman,” kata Menteri PPPA.

Sebagai langkah konkret, Kemen PPPA bersama Save the Children telah mengembangkan modul pembelajaran yang terintegrasi dalam platform e-learning Kemen PPPA. Modul tersebut mencakup penguatan manajemen kasus, kompetensi digital anak, kebijakan keselamatan anak, pengasuhan di dunia digital, serta perlindungan anak di ruang digital yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

“Implementasi PP TUNAS dan Perpres PARD juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix. Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga media, harus berperan aktif dalam menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak. Mari kita pastikan setiap kebijakan benar-benar diimplementasikan secara nyata di lapangan. Perlindungan anak di ruang digital merupakan tanggung jawab bersama, dan keberhasilan upaya tersebut menjadi cerminan komitmen negara dalam menjaga masa depan generasi penerus bangsa,” pungkas Menteri PPPA.

Konferensi pers ini diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) di bawah pimpinan Muhammad Qodari dan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri; Sugiono. Kegiatan ini bertujuan meluruskan berbagai isu, hoaks, serta narasi kebencian yang berkembang di masyarakat dan media sosial, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemhan Gelar Latsarmil Komcad ASN 2026, Diikuti 1.773 Peserta dari 55 K/L

Penulis
Syifa
-

Sebanyak 1.773 peserta dari kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian dan Lembaga Gelombang I Tahun Anggaran 2026 yang diadakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan). Upacara pembukaan Latsarmil dipimpin langsung oleh Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas), Kemhan, Letjen TNI Gabriel Lema, Rabu (22/4/2026), di Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, pembentukan Komcad dari unsur birokrasi ini merupakan wujud nyata penerapan sistem pertahanan semesta.

​”Di tengah berbagai ancaman yang semakin kompleks, komponen cadangan berperan sebagai kekuatan tambahan yang dapat dikerahkan untuk memperkuat komponen utama, sekaligus meningkatkan ketahanan nasional,” ujar Menhan dalam amanat yang dibacakan oleh Kabacadnas.

Lebih lanjut, Kabacadnas menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memperkuat karakter dan disiplin abdi negara, sekaligus menekankan bahwa keikutsertaan dalam program ini bersifat sukarela.

​”Ini bukan wajib militer, melainkan tumbuh secara sukarela. Kita berharap modal awal kebersamaan ini melahirkan sikap, karakter, dan mental yang baik dari para ASN untuk meningkatkan etos kerja saat mereka kembali ke instansinya masing-masing,” ujar Kabacadnas dalam wawancara usai pembukaan.

Latsarmil Komcad ASN Gelombang I Tahun 2026 ini akan diselenggarakan hingga 5 Juni 2026 dan diikuti oleh para peserta dari 55 kementerian/lembaga di tingkat pusat. ​Ke depannya, Kemhan menargetkan pembentukan 4.000 ASN sebagai anggota Komcad sepanjang tahun 2026, guna memastikan kesiapsiagaan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan berkarakter bela negara demi mewujudkan visi Indonesia Emas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP, Menteri ATR/BPN, dan Mendagri Bahas Kepastian Tata Ruang untuk Perumahan

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama jajaran berdialog dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kediaman Menteri Dalam Negeri, Rabu (22/4).

Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam menyelesaikan berbagai kendala sektor perumahan, khususnya terkait perizinan dan tata ruang yang selama ini menjadi hambatan di lapangan. Pemerintah menegaskan komitmen untuk menghadirkan kepastian hukum dan mempercepat pelaksanaan program perumahan sebagai bagian dari program prioritas.

Dalam pembahasan tersebut, disepakati langkah konkret melalui kesepakatan bersama antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Dalam Negeri yang akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan tata ruang. Kesepakatan ini diharapkan memberikan kepastian terhadap perizinan perumahan yang telah terbit sebelumnya, sehingga tetap dapat dilanjutkan dengan mekanisme penyesuaian dan rekomendasi pemerintah daerah.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa pemerintah daerah didorong untuk segera melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai kebutuhan pembangunan. Bagi daerah yang belum memasuki tahap revisi, akan disiapkan mekanisme penetapan sementara guna memastikan program strategis, termasuk sektor perumahan, tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan prinsip tata ruang.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa kesepakatan bersama ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian tata ruang, baik melalui revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) maupun penetapan sementara.

Ia menyampaikan bahwa bagi daerah yang sudah waktunya melakukan revisi RTRW, perlu segera dilakukan dengan mencantumkan alokasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan(KP2B) minimal 87 persen. Sementara itu, bagi daerah yang belum waktunya revisi, dapat menerbitkan penetapan sementara agar program pembangunan tetap berjalan.

Selain itu, lahan yang telah dimiliki pengembang akan didorong untuk dikecualikan dari alokasi tersebut guna memberikan kepastian berusaha.

“Dengan terbitnya kesepakatan ini, pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti melalui revisi RTRW atau penetapan sementara. KP2B minimal 87 persen tetap menjadi acuan, sementara lahan yang sudah dimiliki pengembang dapat dikecualikan agar ada kepastian berusaha. Kami harapkan ada tindak lanjut yang serius dari pemerintah daerah dan pelaku industri,” ujar Nusron Wahid.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa program perumahan merupakan bagian dari program strategis Presiden dalam mengurangi backlog perumahan nasional.

“Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengambil langkah, baik melalui revisi maupun penyesuaian kebijakan tata ruang. Ini penting agar program perumahan yang sempat terhambat dapat kembali berjalan,” ujarnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa sinergi lintas kementerian menjadi kunci dalam mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat.

Paulus Totok Lusida selaku Tenaga Ahli Kementerian PKP sekaligus Mantan Ketua Umum REI mengapresiasi atas kesepakatan yang dicapai, khususnya kepada Menteri ATR/BPN dan Menteri Dalam Negeri, yang dinilai memberikan kepastian terhadap keberlanjutan perizinan perumahan.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri, khususnya Menteri ATR/BPN, atas kesepakatan yang telah dicapai. Dengan adanya kesepakatan ini, perizinan perumahan yang sebelumnya telah terbit dapat kembali dilanjutkan melalui rekomendasi pemerintah daerah, sehingga memberikan kepastian bagi pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.

Melalui sinergi lintas kementerian dan dukungan berbagai pihak, pemerintah optimistis percepatan pembangunan perumahan dapat terus didorong, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hunian masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

YouTube Batasi Usia Minimum 16 Tahun di Indonesia, Google Patuhi PP TUNAS

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Indonesia memastikan platform YouTube resmi menerapkan batas usia minimum 16 tahun bagi pengguna di Indonesia. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Google dalam mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 terkait perlindungan anak di ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa komitmen tersebut ditandai dengan penyerahan surat kepatuhan secara resmi oleh Google kepada pemerintah.

“Pada hari ini pemerintah mengapresiasi karena YouTube telah mengantarkan surat kepatuhan. Surat kepatuhannya sudah diserahkan langsung secara resmi,” ujar Meutya Hafid dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (22/04/2026).

Meutya menegaskan bahwa perubahan kebijakan sudah mulai diterapkan di platform, termasuk penegasan batas usia minimum pengguna.

“Kalau hari ini diperiksa sudah disebutkan bahwa di bawah 16 tahun. Jadi sudah firm bahwa tidak boleh di 16 tahun ke bawah,” tegasnya.

Selain pembatasan usia, YouTube juga akan melakukan penonaktifan akun anak secara bertahap serta menghentikan iklan yang menargetkan anak dan remaja. Kebijakan ini diterapkan secara bertahap guna memastikan proses transisi berjalan optimal.

“YouTube juga sudah memberikan rencana untuk deaktivasi akun-akun dan juga akan mengeliminir ke depannya iklan-iklan yang menargetkan anak-anak dan remaja,” kata Meutya.

Pemerintah menegaskan implementasi kebijakan ini tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap, sambil memastikan kepatuhan berjalan nyata di lapangan.

“Ini dilakukan bertahap. Jadi kalau ada yang sudah terdampak dan ada yang belum, itu memang karena prosesnya berjalan,” ujarnya.

Dengan langkah ini, pemerintah mencatat tujuh platform digital global telah menyatakan kepatuhannya, diantaranya X, TikTok, Instagram, Facebook, Threads, Bigo Live.

Tinggal satu platform Roblox, masih dalam proses komunikasi.

“Kami melihat delapan platform ini sebagai role model. Jika mau, pasti bisa,” tegas Meutya.

Pemerintah juga meminta seluruh platform segera menyampaikan evaluasi mandiri dalam batas waktu tiga bulan sejak aturan berlaku.

“Kami mengingatkan agar seluruh platform memberikan self assessment dalam waktu tiga bulan yang akan berakhir di bulan Juni,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid.

Kepala Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik YouTube Asia Pasifik Danny Ardianto menegaskan komitmen perusahaan untuk mengikuti regulasi Indonesia dan menjaga keamanan pengguna muda.

“Kami sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus mendukung pelindungan untuk anak dan remaja di Indonesia,” ujarnya.

Selain pembatasan usia, YouTube juga telah menyampaikan rencana untuk menonaktifkan akun anak secara bertahap serta menghentikan iklan yang menyasar anak dan remaja.

“Sudah memberikan rencana untuk deaktivasi akun-akun dan juga akan mengeliminir ke depannya iklan-iklan yang menargetkan anak-anak dan remaja,” ujar Danny Ardianto.

Pemerintah Indonesia melalui PP TUNAS menetapkan batas usia minimum 16 tahun untuk memiliki akun pada platform digital berisiko tinggi.

YouTube menyatakan akan mematuhi aturan ini dan sedang menyesuaikan sistemnya sambil berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Dampaknya, pengguna di bawah 16 tahun di Indonesia berpotensi kehilangan akses ke akun mereka dalam masa transisi beberapa bulan ke depan.

Sebagai langkah antisipasi, pengguna diminta mengamankan data melalui layanan ekspor seperti Google Takeout atau menghapus konten secara permanen jika diperlukan.

Meski akses akun dapat dinonaktifkan sementara, data dan konten tetap akan tersedia dan bisa diakses kembali setelah pengguna mencapai usia 16 tahun.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program “Istana untuk Anak Sekolah” Ajak Pelajar Pahami Kebijakan dan Masa Depan Bangsa

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia melalui Sekretariat Dukungan Kabinet menerima kunjungan 250 pelajar dari SMP Negeri 60 Jakarta dalam program “Istana untuk Anak Sekolah”. Kegiatan ini berlangsung di Aula Hoegeng, Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Selasa (21/4).

Program ini bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada pelajar mengenai peran Istana Kepresidenan dalam penyelenggaraan negara, sekaligus memperluas wawasan generasi muda tentang pentingnya kebijakan publik bagi masa depan bangsa.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa diajak mengenal lebih dekat lingkungan Istana, mulai dari Istana Merdeka, Istana Negara, hingga Kantor Presiden yang menjadi pusat pengambilan keputusan strategis pemerintahan.

Selain itu, pelajar juga diperkenalkan dengan Pasukan Pengamanan Presiden, yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan Presiden, Wakil Presiden, serta tamu negara. Pengenalan ini mencakup tugas, fungsi, hingga atribut yang digunakan dalam operasional sehari-hari.

Sebelum sesi kunjungan, siswa mendapatkan pembekalan materi bertajuk “Presiden dan Generasi Muda: Mengapa Kebijakan Penting untuk Masa Depan Anda?” yang disampaikan oleh Trikawan Jati Iswono.

Dalam paparannya, Trikawan menegaskan bahwa generasi muda memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Generasi muda memiliki posisi penting dalam perjalanan tersebut. Pada tahun 2045, generasi saat ini akan menjadi bagian dari pemimpin dan penggerak pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kebijakan publik menjadi bekal penting sejak dini,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menguraikan berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia, seperti perubahan iklim, dinamika geopolitik, perkembangan teknologi, serta bonus demografi. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut generasi muda untuk memiliki kemampuan adaptif, khususnya dalam penguasaan teknologi dan keterampilan digital.

Dalam kesempatan tersebut, para pelajar juga didorong untuk aktif berpartisipasi dan berani menyampaikan aspirasi. “Kebutuhan dan aspirasi generasi muda tidak akan terdengar jika tidak disampaikan. Karena itu, penting untuk mulai berani berpendapat dan belajar memimpin sejak dini,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 60 Jakarta, Tri Karyawati, mengapresiasi program Istana Untuk Anak Sekolah. Ia menilai program ini memberikan pengalaman yang berkesan bagi guru maupun siswa karena menghadirkan pembelajaran langsung yang tidak didapatkan di lingkungan sekolah

“Program ini sangat bagus dan memberikan pengalaman yang tidak terlupakan bagi kami. Anak-anak mendapatkan pengetahuan yang luar biasa tentang Istana Kepresidenan, sesuatu yang tidak mereka dapatkan di sekolah. Kami berharap program ini terus berjalan,” ujar Tri Karyawati.

Antusiasme juga datang dari para siswa, salah satunya Zahira Maulidya Handayani. Siswi kelas 9-4 SMP Negeri 60 Jakarta ini mengaku merasa kagum saat pertama kali mengunjungi Istana Merdeka. Menurutnya, kesempatan tersebut menjadi pengalaman istimewa yang menumbuhkan rasa bangga sekaligus memberikan pengetahuan baru.

“Saya kagum dan terkejut karena ternyata Istana Merdeka sangat besar dan megah. Saya merasa bangga karena mendapat kesempatan untuk datang ke sini dan belajar banyak hal baru. Semoga kami bisa berkesempatan datang lagi ke sini,” pungkas Zahira.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PANRB Gelar Workshop Mencanting Batik, Tanamkan Nilai Ketelitian dan Kesabaran ASN

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggelar Workshop Mencanting Batik dalam rangka memperingati Hari Kartini 2026. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan budaya batik sekaligus menanamkan nilai ketelitian dan kesabaran dalam bekerja kepada aparatur sipil negara (ASN).

Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyampaikan bahwa proses mencanting batik memiliki makna mendalam yang relevan dengan dunia kerja, khususnya dalam pelayanan publik.

“Batik bukan sekadar kain. Ia adalah cara kita menyimpan dan mewariskan pengetahuan. Setiap titik malam yang ditorehkan melalui canting bukan hanya membentuk motif, tetapi juga myimpan nilai, kearifan, dan perjalanan budaya bangsa kita,” ujarnya saat membuka Workshop Mencanting Batik, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (21/4/2026).

Ia menambahkan bahwa proses sederhana seperti mencanting batik dapat menjadi refleksi bagi ASN dalam memahami pentingnya kualitas kerja yang tidak bisa dipercepat atau dilompati. Mencanting mengajarkan bahwa setiap garis membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa dilompati. Cara kerja seperti ini sangat dekat dengan pelayanan publik, yang menuntut kehadiran penuh, ketepatan, dan tanggung jawab dalam setiap prosesnya.

Melalui kegiatan ini, Rini juga menekankan bahwa transformasi dalam melayani masyarakat tidak hanya berbicara tentang efisiensi sistem, tetapi juga menjaga kualitas interaksi dan nilai dalam setiap pekerjaan.

Kementerian PANRB turut menggandeng unit Perpustakaan internal serta Museum Batik Indonesia dalam penyelenggaraan workshop ini sebagai bentuk kolaborasi dalam menghadirkan pembelajaran yang sederhana namun bermakna.

Selain itu, Rini mengajak ASN untuk memaknai inovasi secara lebih luas. Menurutnya, inovasi tidak selalu berarti menciptakan hal baru, tetapi juga kemampuan mengolah dan memaknai kembali pengetahuan yang sudah ada agar relevan dengan kebutuhan saat ini.

“Semoga melalui kegiatan ini tidak hanya memberi pengalaman, tetapi juga mengingatkan kita bahwa kualitas kerja sering kali ditentukan oleh hal-hal sederhana, ketelitian, kesabaran, dan konsistensi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bangun SDM Sehat, Kemendukbangga/BKKBN Perkuat Kolaborasi dengan PDUI

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN memperkuat kolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia dalam upaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan berkualitas.

Hal tersebut mengemuka dalam audiensi antara Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, bersama jajaran pengurus pusat PDUI di Kantor Pusat Kemendukbangga/BKKBN, Rabu (22/4).

Dalam pertemuan tersebut, peran dokter umum sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan menjadi sorotan utama. Kolaborasi lintas sektor dinilai krusial untuk memperkuat upaya promotif dan preventif di tengah masyarakat.

PDUI sebagai organisasi profesi yang telah hadir di 35 provinsi dinilai memiliki posisi strategis dalam memperluas jangkauan edukasi dan layanan kesehatan. Sinergi dengan Kemendukbangga/BKKBN dapat diwujudkan melalui berbagai program, mulai dari penyusunan modul kesehatan, pelatihan tenaga medis, hingga kampanye kesehatan berbasis keluarga.

Wihaji menegaskan bahwa pembangunan kependudukan dan ketahanan keluarga pada dasarnya bermuara pada satu tujuan utama, yakni menghadirkan masyarakat yang sehat dan berkualitas.

“Ketika seluruh masyarakat Indonesia sehat, maka sumber daya manusia juga akan kuat,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan kesehatan keluarga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan SDM, sebagaimana tertuang dalam agenda pembangunan nasional Asta Cita ke-4.

Lebih lanjut, Wihaji menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan pembangunan kesehatan dan kependudukan.

“Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi profesi seperti PDUI, menjadi langkah strategis untuk memastikan penduduk tumbuh seimbang dan siap menghadapi tantangan masa depan,” tegasnya.

Melalui penguatan sinergi ini, diharapkan upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih optimal, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhaj Lepas Keberangkatan 391 Jemaah Haji Kloter Pertama

Penulis
Syifa
-

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf melepas keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia tahun 1447 H/2026 M asal Embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG-01), Selasa (21/4), di Asrama Haji Kelas I Jakarta. Keberangkatan kloter pertama ini menjadi penanda dimulainya operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang melayani 221.000 jemaah dari 14 embarkasi.

“Hari ini kita menyaksikan bahwa kloter pertama jemaah haji Indonesia telah memasuki asrama dan siap diberangkatkan. Ini menjadi awal dari rangkaian panjang pelayanan haji tahun ini yang harus kita jaga bersama kualitasnya,” ujar Menhaj.

Sebanyak 391 jemaah asal Jakarta Timur yang tergabung dalam kloter JKG-01 menjalani prosedur awal memasuki asrama haji dan secara bertahap diberangkatkan menuju Bandar Udara (Bandara) Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka kemudian diterbangkan melalui Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta menuju Madinah pada Rabu dini hari (22/4) sekitar pukul 00.45 WIB menggunakan maskapai Garuda Indonesia.

Menhaj menegaskan bahwa pemerintah memastikan seluruh jemaah yang diberangkatkan telah memenuhi persyaratan administrasi, terutama kepemilikan visa haji resmi.

“Kami tegaskan, hanya jemaah yang memiliki visa haji yang akan diberangkatkan. Ini penting untuk menghindari penolakan di Arab Saudi dan memastikan jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik,” tegasnya.

Menhaj juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, termasuk skema jemaah cadangan untuk mengantisipasi kursi kosong akibat pembatalan.

“Kita sudah siapkan mekanisme pengganti atau jemaah cadangan untuk mengisi kursi kosong, baik karena faktor kesehatan, pembatalan, maupun kondisi darurat lainnya. Ini bagian dari upaya kita menjaga optimalisasi kuota,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menhaj berharap seluruh proses keberangkatan berjalan lancar serta jemaah dapat menjalankan ibadah dengan kondisi prima.

“Harapan kita tentu keberangkatan berjalan lancar, jemaah sehat, dan dapat beribadah dengan khusyuk. Semoga seluruh jemaah kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur,” imbuhnya.

Menhaj juga melaporkan bahwa seluruh unsur terkait, mulai dari Kementerian Haji dan Umrah, Imigrasi, Kepolisian, hingga Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), telah melakukan koordinasi intensif guna memastikan kelancaran proses pemberangkatan serta mengantisipasi berbagai potensi kendala di lapangan. Pemantauan keberangkatan akan terus dilakukan hingga seluruh jemaah tiba di bandara dan diberangkatkan ke Arab Saudi.

Di sisi lain, tim PPIH di Madinah telah disiagakan untuk memastikan kesiapan operasional dalam menyambut kedatangan rombongan jemaah gelombang pertama.

Menutup pernyataannya, Menhaj mengimbau seluruh jemaah untuk disiplin dan mengikuti arahan petugas selama proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah.

“Saya mengimbau kepada seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, mematuhi arahan pimpinan regu, rombongan, dan kloter, serta segera berkoordinasi dengan petugas apabila menghadapi kendala,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Layanan dan Respons Pengaduan di Tanah Suci, Kemenhaj Hadirkan Aplikasi Kawal Haji

Penulis
Syifa
-

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menghadirkan aplikasi Kawal Haji, sebuah platform digital yang memungkinkan jemaah dan petugas untuk menyampaikan pengaduan secara langsung, cepat, dan terintegrasi.
‎
‎Aplikasi Kawal Haji dapat diakses melalui laman resmi kawal.haji.go.id dan dirancang dengan fitur yang memudahkan pengguna, baik jemaah maupun petugas, dalam melaporkan berbagai kendala di lapangan, memantau tindak lanjut laporan, hingga memberikan tanggapan terhadap pengaduan yang ada.
‎
‎Kepala Pusdatin, Farosa, menyampaikan bahwa kehadiran aplikasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji.

‎“Aplikasi Kawal Haji kami hadirkan sebagai sarana pengaduan yang transparan dan responsif. Jemaah maupun petugas dapat langsung melaporkan kejadian di lapangan secara real time, lengkap dengan lokasi dan bukti pendukung,” ujarnya.
‎
‎Melalui aplikasi ini, pengguna dapat membuat laporan dengan memilih kategori pengaduan, menuliskan judul serta deskripsi, menentukan titik lokasi kejadian pada peta, serta mengunggah hingga lima foto sebagai bukti pendukung.
‎
‎Tidak hanya itu, sistem juga menyediakan fitur pencarian laporan yang memungkinkan pengguna melihat berbagai pengaduan yang telah masuk, baik berdasarkan kategori maupun parameter lainnya. Khusus bagi petugas, pencarian dapat difilter lebih spesifik berdasarkan status, embarkasi, hingga kelompok terbang (kloter).
‎
‎Selain fitur pelaporan, aplikasi Kawal Haji juga menyediakan menu riwayat pengaduan yang memungkinkan pengguna memantau status laporan serta melihat tanggapan yang diberikan.

‎“Kami ingin memastikan setiap laporan tidak hanya tercatat, tetapi juga ditindaklanjuti. Melalui fitur riwayat dan tanggapan, pengguna dapat memantau sejauh mana penanganan pengaduan dilakukan,” jelas Farosa.
‎
‎Aplikasi ini juga dapat dengan mudah diinstal pada perangkat pengguna melalui browser (chrome) dengan mengklik fitur Add to Home Screen yang dapat dilakukan setelah mengakses web Kawal Haji, sehingga memberikan kemudahan instalasi tanpa perlu mengunduh melalui toko aplikasi.
‎
‎Dengan hadirnya Kawal Haji, Kementerian Haji dan Umrah berharap proses pengawasan dan peningkatan layanan haji dapat berjalan lebih efektif, partisipatif, dan akuntabel.

‎“Kami mengajak seluruh jemaah dan petugas untuk memanfaatkan aplikasi ini secara aktif. Partisipasi semua pihak sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik,” pungkas Farosa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Maruarar Sirait Dorong Sinergi Taspen dan Pemprov NTT, 11.000 Rumah BSPS Disiapkan

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penguatan sinergi program perumahan bersama Taspen dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam pertemuan strategis yang turut dihadiri Wakil Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, di Jakarta, Selasa (21/4).

Pertemuan ini membahas berbagai langkah konkret dalam memperluas akses pembiayaan perumahan serta percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah NTT.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjawab tantangan penyediaan perumahan di daerah.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Taspen sangat penting untuk memperluas akses pembiayaan dan mempercepat penyediaan hunian layak,” ujar Menteri Ara. Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah dalam meningkatkan alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di NTT.
“Tahun ini, setiap kabupaten/kota di NTT minimal mendapatkan 500 unit BSPS. Dengan total 22 kabupaten/kota, maka NTT memperoleh sekitar 11.000 unit BSPS. Ini bentuk keberpihakan pemerintah untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di daerah,” tegasnya.

Menurutnya, peningkatan kuota ini diharapkan mampu mendorong percepatan perbaikan rumah masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. “Kita ingin program ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Komisaris Utama Taspen, Fary Djemy Francis, menyampaikan komitmen perusahaan dalam mendukung program pemerintah di sektor perumahan melalui penguatan layanan pembiayaan bagi peserta.
“Kami siap mendukung program perumahan pemerintah, khususnya dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi ASN, sehingga mereka dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” ujarnya.

Wakil Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program perumahan yang digagas pemerintah pusat. “Pemerintah Provinsi NTT siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan Taspen untuk memastikan program perumahan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran di daerah,” ujarnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendukung percepatan penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus mendorong inovasi pembiayaan dan kolaborasi strategis dalam rangka mewujudkan program perumahan nasional yang inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...307308309...4,871Halaman 308 dari 4,871