Beranda blog Halaman 307

Lindungi Hutan Indonesia, BMKG dan Kemenhut Perkuat Akurasi Data Prediksi dan OMC

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat sinergi dalam upaya melindungi hutan Indonesia dari berbagai risiko kerusakan alam, terutama akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Komitmen bersama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama Kementerian Kehutanan di Gedung D Command Center Multi-Hazards Early Warning System (MHEWS), Kantor Pusat BMKG, Jakarta pada Rabu, 22 April 2026.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa langkah preventif perlu dikuatkan demi mengendalikan sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan. Terlebih saat ini, Indonesia diprediksi akan dilanda kemarau yang lebih kering akibat El Nino.

“Kami sepakat untuk menguatkan perlindungan hutan melalui upaya preventif serta kuratif. Telah dibahas beberapa kerja sama potensial mulai dari pemasangan alat sensor hingga integrasi data dan informasi prediksi untuk upaya pencegahan, pengurangan, atau pengendalian karhutla,” kata Faisal di Gedung D BMKG, Jakarta (22/4).

Menurut data BMKG, saat ini sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau. Sedangkan pada semester kedua tahun 2026, fenomena El Nino lemah hingga moderat berpeluang 70-90 persen terjadi.

Di sisi lain, per 21 April 2026, jumlah titik api Indonesia mencapai 1.777 titik dengan Riau dan Kalimantan Barat menjadi yang paling banyak. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga risiko kebakaran hutan harus menjadi perhatian bersama.

“Potensi kebakaran hutan dan lahan sangat bergantung pada akurasi data serta optimalisasi upaya preventif, salah satunya melalui intervensi atmosfer pada operasi modifikasi cuaca (OMC),” tambah Faisal.

Adapun, saat ini tengah dilakukan OMC di Riau dan Kalimantan Barat dengan tujuan meningkatkan tinggi muka air tanah gambut. Sehingga, ketika terjadi penurunan curah hujan, lahan tersebut tahan dari kebakaran.

Selain itu, BMKG juga dalam tahap koordinasi dengan stakeholders di Jambi dan Sumatra Selatan untuk pelaksanaan membasahi kembali lahan (rewetting) melalui OMC sebagai antisipasi meningkatnya titik panas. Pembasahan kembali lahan ini menjadi kunci untuk mempertahankan tingkat kesulitan terbakar atau kesulitan dibakar pada lahan gambut.

Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, menilai bahwa BMKG berperan penting melindungi hutan Indonesia melalui berbagai upaya pencegahan karhutla. Hal ini tidak lepas dari ilmu pengetahuan yang menjadi dasar setiap kebijakan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik.

“Kejadian karhutla tahun ini berpotensi meningkat seiring dengan adanya El Nino. Maka dari itu, intervensi melalui OMC dan ketepatan data sangat menentukan apakah karhutla ini akan bisa ditekan, termasuk penegakan hukum dan disiplin masyarakat kita untuk tidak membakar lahan,” tutur Juli.

Kerja sama antara BMKG dan Kemenhut mencakup penyediaan, pemanfaatan, dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, geofisika (MKG), serta kehutanan; pertukaran dan integrasi data dan/atau informasi; penyelenggaraan modifikasi cuaca; penguatan kapasitas sumber daya manusia; serta dukungan pelaksanaan program strategis nasional.

Selain itu, kesepakatan ini turut mencakup penyusunan kajian dan analisis risiko di bidang MKG dan kehutanan; serta pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kerja sama sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui kolaborasi seluruh pihak, angka karhutla diharapkan terus menurun dan berdampak baik bagi ekonomi, pendidikan, serta kesehatan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bea Cukai dan Pemerintah Daerah Bersinergi Berantas Rokok Ilegal

Penulis
Syifa
-

Peredaran rokok ilegal masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah karena tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan berisiko bagi konsumen. Tanpa pengawasan yang terkoordinasi, upaya penindakan kerap tidak optimal. Karena itu, sinergi antara Bea Cukai dan pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus melindungi masyarakat.

Upaya tersebut terlihat dalam kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu pada Kamis (16/04). Kegiatan ini merupakan bagian dari optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024.

Dalam kegiatan tersebut, petugas Bea Cukai Malang hadir sebagai narasumber untuk membagikan pengetahuan teknis terkait pemberantasan BKC ilegal. Materi yang disampaikan mencakup identifikasi pita cukai hingga teknik pengawasan barang kena cukai. Sinergi ini menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sementara itu, penguatan koordinasi juga dilakukan Bea Cukai Parepare dengan Pemerintah Kabupaten Barru pada Jumat (03/04) di Kantor Bea Cukai Parepare. Kunjungan Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Perda Pemkab Barru, Andi Fajar, bersama tim bertujuan menyelaraskan rencana kerja pemanfaatan DBHCHT tahun anggaran 2026, khususnya di bidang penegakan hukum.

Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memastikan program pengawasan rokok ilegal dapat berjalan efektif dan efisien. Melalui koordinasi yang erat, kedua pihak berharap kegiatan bersama dalam pemberantasan BKC ilegal dapat terlaksana dengan baik dan memberikan hasil yang optimal.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengatakan sinergi antara Bea Cukai dan pemerintah daerah ini memberikan dampak langsung bagi masyarakat. “Pengawasan yang semakin kuat dapat menekan peredaran rokok ilegal juga menciptakan iklim usaha yang lebih adil bagi pelaku usaha yang patuh. Selain itu, optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai dapat kembali digunakan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Budi juga menegaskan dengan kolaborasi yang berkelanjutan, upaya pemberantasan rokok ilegal diharapkan semakin efektif. Partisipasi aktif seluruh pihak, termasuk masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perempuan Hebat, Indonesia Kuat: Menkeu Tegaskan Peran Penting Perempuan dalam Perekonomian Nasional

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pentingnya peran perempuan saat ini sebagai penopang perekonomian nasional dalam arahannya pada Peringatan Hari Kartini Kementerian Keuangan Tahun 2026 yang mengusung tema “Perempuan Hebat, Indonesia Kuat”.

Menkeu mengawali sambutannya dengan refleksi sederhana mengenai peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.

“Kalau di kehidupan berumah tangga, siapa yang paling tahu soal anggaran? Siapa juga yang paling disiplin jaga belanja? Jawabannya hampir pasti ibu,” ujar Menkeu.

Menkeu menambahkan bahwa perempuan sejatinya telah lama menjadi “Menteri Keuangan” di level paling dasar melalui praktik nyata dalam keluarga.

Menkeu juga mengajak seluruh hadirin untuk memaknai Hari Kartini secara lebih mendalam.

“Kartini tidak hanya soal emansipasi, Kartini bicara soal kesempatan. Kesempatan untuk berpikir, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berperan. Dan pesan beliau yang sangat jelas adalah, kalau perempuan tertinggal, bangsa tidak akan maju,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menkeu menggarisbawahi kontribusi perempuan dalam perekonomian nasional melalui sektor UMKM. Dengan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari UMKM yang menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja, mayoritas pelakunya adalah perempuan.

“Artinya jelas, perempuan bukan hanya pelaku ekonomi, perempuan adalah penopang ekonomi,” imbuhnya.

Menkeu juga menyoroti peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor keuangan, termasuk dalam investasi. Ia mengungkapkan bahwa jumlah investor Surat Berharga Negara (SBN) ritel telah melampaui 500 ribu orang, dengan sekitar 9 persen di antaranya merupakan ibu rumah tangga.

“Ini adalah bentuk emansipasi baru. Ketika perempuan paham keuangan, dia melindungi keluarga dari risiko. Dia menciptakan masa depan yang lebih pasti,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menkeu juga memberikan apresiasi kepada satuan kerja yang menerima penghargaan kantor ramah lingkungan (eco-office) sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi dan keberlanjutan lingkungan kerja. Penghargaan tersebut mencerminkan komitmen nyata dalam mendukung praktik kerja yang lebih berkelanjutan.

Menutup arahannya, Menkeu menekankan bahwa kekuatan ekonomi nasional berakar dari kekuatan ekonomi keluarga. Menkeu menyampaikan optimisme terhadap peran perempuan Indonesia dalam memperkuat bangsa.

“Saya percaya perempuan hebat untuk Indonesia kuat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Perkuat Industri Mobil Listrik Nasional, Target Produksi Massal 2028

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus menunjukkan komitmennya dalam memacu percepatan transisi energi dari fosil menuju energi baru terbarukan (EBT), salah satunya melalui penguatan ekosistem industri kendaraan listrik nasional. Langkah ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan optimisme terhadap kemajuan industri kendaraan listrik di dalam negeri.

“Pemerintah serius membangun industri kendaraan listrik nasional secara menyeluruh. Kami tidak hanya mendorong sisi produksi, tetapi juga memberikan sinyal pasar yang kuat dengan menjadikan pemerintah sebagai early adopter bagi kendaraan listrik produksi dalam negeri,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/4).

Berdasarkan data Kemenperin, pasar industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan eksponensial, dengan tingkat Compound Annual Growth Rate (CAGR) lebih dari 140 persen dalam lima tahun terakhir.

Selain itu, pangsa pasar kendaraan berbasis listrik juga terus meningkat. Pada tahun 2025, market share kendaraan listrik telah mencapai 21,71 persen, yang terdiri dari Battery Electric Vehicle (BEV) sebesar 12,93 persen, Hybrid Electric Vehicle (HEV) sebesar 8,13 persen, dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) sebesar 0,65 persen. Dari sisi produksi, kontribusi kendaraan berbasis listrik terhadap total produksi nasional juga menunjukkan tren positif, dengan capaian sebesar 11,1 persen pada tahun 2025.

Capaian tersebut akan terus meningkat pada tahun 2026 seiring mulai beroperasinya sejumlah pabrikan baru yang mengikuti program insentif kendaraan listrik dalam kondisi Completely Built Up (CBU). Hal ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas produksi sekaligus memperluas pilihan kendaraan listrik bagi masyarakat.

Lebih lanjut, penguatan industri kendaraan listrik nasional juga didukung oleh ekosistem yang semakin terintegrasi, mulai dari industri hulu hingga hilir. Indonesia telah memiliki rantai pasok baterai kendaraan listrik yang mencakup proses refinery, produksi sel baterai, hingga pengolahan ulang (recycling). Kondisi ini menjadi keunggulan tersendiri yang tidak dimiliki banyak negara lain.

“Pemerintah juga terus memperkuat regulasi guna memberikan kepastian usaha bagi pelaku industri sekaligus mendorong adopsi kendaraan listrik di masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta pun menjadi faktor kunci dalam mempercepat pengembangan industri ini,” kata Menperin.

Sejumlah produsen global dan nasional telah menunjukkan komitmennya dalam pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, di antaranya Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, SGMW Motors Indonesia, serta Industri Baterai Indonesia. Kehadiran para pelaku industri ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia semakin dipercaya sebagai basis produksi kendaraan listrik di kawasan.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah juga tengah mempersiapkan pembentukan perusahaan untuk memproduksi mobil listrik nasional sebagai bagian dari penguatan ekosistem kendaraan listrik. Langkah ini diharapkan dapat memperluas segmen pasar sekaligus mempercepat terwujudnya target produksi massal kendaraan listrik nasional yang ditargetkan hadir pada 2028.

Dengan fondasi industri yang semakin kuat, dukungan kebijakan yang konsisten, serta sinergi lintas sektor yang terus diperkuat, Indonesia diyakini mampu menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik global sekaligus mendorong terciptanya ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Terus Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Tinggi dan Berkelanjutan

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur yang terarah, disiplin fiskal, serta pelibatan aktif sektor swasta. Hal ini disampaikannya dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2026 di Jakarta pada Rabu (22/04).

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi konsisten di kisaran 7–8 persen sebagai bagian dari agenda jangka panjang. Untuk mencapai target ini, sinergi antara kebijakan fiskal yang disiplin dan kontribusi sektor swasta menjadi faktor kunci. Sektor swasta, yang menyumbang sekitar 90 persen aktivitas ekonomi nasional, akan terus didorong melalui kebijakan yang mendukung investasi dan ekspansi usaha.

“Jadi kebijakan pemerintah akan kita arahkan juga untuk menghidupkan atau membuat private sector tumbuh dan bisa memberi kontribusi yang lebih signifikan ke pertumbuhan ekonomi,” ungkap Menkeu.

Selain itu, meski saat ini berada pada ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, dan tingginya suku bunga internasional, ekonomi Indonesia dinilai tetap tangguh. Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5 persen dengan inflasi yang terkendali. Defisit APBN yang terjaga di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta rasio utang sekitar 40 persen menunjukkan pengelolaan fiskal yang prudent dan kredibel.

Penerimaan negara khususnya dari pajak dan bea cukai juga terus ditingkatkan. Penerimaan pajak tumbuh hingga 30 persen pada dua bulan pertama Tahun 2026. Di samping itu, dengan dukungan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang memadai, pemerintah memiliki ruang fiskal untuk meredam gejolak harga energi global.

“Jadi kondisi kita aman. Defisit terkendali. Buffer cukup. Ini penting, karena di ekonomi modern credibility is everything,” tandas Menkeu.

Dalam sektor infrastruktur, pemerintah menekankan pentingnya selektivitas proyek. Hanya proyek dengan dampak ekonomi tinggi dan efek berganda yang besar yang akan diprioritaskan. APBN diposisikan sebagai katalisator guna menarik investasi swasta melalui skema pembiayaan campuran dan kerja sama pemerintah dengan swasta.

“APBN tidak cukup dan memang tidak terancang untuk membiayai semua pembangunan di Indonesia. Seperti saya bilang tadi, hanya 10 persen dari PDB disumbang oleh belanja pemerintah, sisanya private sector. Jadi kita akan dorong blended finance atau public private partnership juga peran development financial institution seperti PT SMI,” pungkas Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komnas HAM: UU PPRT Jadi Tonggak Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) sebagai langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan regulasi tersebut menjadi tonggak penting dalam pengakuan negara terhadap pekerja rumah tangga sebagai bagian dari tenaga kerja yang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan sosial.

“Pengesahan UU PPRT merupakan langkah penting bagi pemenuhan kewajiban Indonesia terhadap instrumen HAM, mewujudkan keadilan, dan memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok rentan yang selama ini masih terpinggirkan,” ujar Anis dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Anis mengungkapkan bahwa proses pembahasan UU PPRT telah berlangsung lebih dari dua dekade. Sementara itu, jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia diperkirakan mencapai 4,2 juta orang, dengan mayoritas merupakan perempuan.

Data Komnas HAM mencatat sepanjang 2024 terdapat sedikitnya 47 aduan dugaan pelanggaran HAM terhadap pekerja rumah tangga, mulai dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual, hingga diskriminasi upah dan praktik kerja paksa.

Kajian Komnas HAM sebelumnya juga menunjukkan pekerja rumah tangga masih menghadapi ketidakpastian kerja, minim perlindungan hukum, serta kondisi kerja yang tidak layak.

UU PPRT menghadirkan sejumlah penguatan penting, antara lain pengakuan pekerja rumah tangga sebagai pekerja sah yang dilindungi undang-undang, jaminan sosial, upah layak, serta perlindungan dari kekerasan.

Regulasi ini juga mengatur batas usia minimum 18 tahun untuk mencegah pekerja anak, serta mewajibkan adanya perjanjian kerja yang jelas antara pekerja dan pemberi kerja.

Selain itu, mekanisme pengawasan, penyelesaian perselisihan, hingga peningkatan kapasitas pekerja turut diatur guna menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan manusiawi.

“Dengan disahkannya UU PPRT, diharapkan adanya hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan,” ujar Anis.

Ke depan, Komnas HAM menekankan pentingnya implementasi yang efektif melalui pengawasan, edukasi publik, serta koordinasi lintas sektor.

Langkah ini dinilai krusial agar perlindungan terhadap pekerja rumah tangga tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh jutaan pekerja di sektor domestik.

Pengesahan UU PPRT diharapkan menjadi momentum perbaikan sistemik dalam perlindungan tenaga kerja domestik sekaligus memperkuat komitmen Indonesia terhadap pemenuhan hak asasi manusia secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menpar Luncurkan 483 Skema Okupasi, Perkuat Standar Kompetensi SDM Pariwisata Indonesia

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, meluncurkan 483 skema okupasi nasional dari 34 bidang pariwisata sebagai upaya memperkuat standar kompetensi sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata.

Peluncuran ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang digelar dalam rangkaian kegiatan Aksi Nyata Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV) di Gedung Pakuan, Bandung, 22 April 2026.

“Dokumen ini menjadi panduan strategis bagi profesi kepariwisataan di Indonesia dalam membangun standar kompetensi yang jelas, terstruktur, dan diakui secara nasional,” kata Menteri Widiyanti Putri Wardhana.

Peluncuran skema okupasi ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat peningkatan kualitas SDM melalui jalur vokasi yang adaptif dan produktif.

Menpar menegaskan, skema okupasi ini akan menjadi jembatan antara kebutuhan industri dengan kualitas tenaga kerja, sehingga SDM pariwisata Indonesia mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Hingga Agustus 2025, sektor pariwisata telah menyerap sekitar 25,91 juta tenaga kerja dan diproyeksikan terus meningkat seiring penguatan kualitas SDM.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki keunggulan besar dari sisi bonus demografi yang didominasi usia produktif, sehingga penguatan kompetensi menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata secara berkelanjutan.

Dalam mendukung pengembangan SDM, Kemenpar mengelola enam politeknik pariwisata yang berperan mencetak tenaga kerja siap pakai. Selain itu, berbagai program pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi terus diperluas, mulai dari pelatihan pemandu wisata hingga penguatan kemampuan bahasa.

Upaya ini juga didukung dengan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai acuan dalam pengembangan pelatihan dan sertifikasi di sektor pariwisata.

Pemberdayaan masyarakat turut menjadi fokus melalui pelatihan manajerial serta penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan di berbagai daerah.

Dengan penguatan standar kompetensi ini, pemerintah optimistis sektor pariwisata akan melahirkan tenaga profesional yang mampu bersaing sekaligus menjadi motor penggerak perubahan di tingkat global.

“Upaya ini diharapkan menjadi kontribusi nyata bagi kemajuan pariwisata Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Menpar.

Dokumen skema okupasi nasional bidang pariwisata akan segera tersedia dan dapat diunduh melalui situs resmi Kementerian Pariwisata dalam waktu dekat.

Turut hadir dalam kegiatan ini Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar Martini Mohamad Paham; Wakil Direktur III Politeknik Pariwisata NHI Bandung Haryadi Darmawan; serta Pelaksana Harian Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kemenpar Kemal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BRIN Kembangkan Teknologi Perkeretaapian, Dorong Kinerja Transportasi dan Pertumbuhan Kawasan

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Badan Riset dan Inovasi Nasional terus mengembangkan teknologi perkeretaapian nasional sebagai upaya meningkatkan kinerja transportasi sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan. Pengembangan ini mencakup aspek sarana, prasarana, hingga tata kelola berbasis riset terintegrasi.

Kepala BRIN, Arif Satria, menjelaskan bahwa riset yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan operasional.

“Paling tidak, ada tiga riset yang ada, yang pertama adalah riset aspek sosial kelembagaan. Kemudian kedua riset penumpang, dan yang ketiga berkaitan dengan lingkungan,” ujarnya.

Dalam pengembangan sarana, BRIN mendorong peningkatan kapasitas engineering nasional, baik untuk mesin maupun gerbong kereta. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat alih teknologi dan memperkuat kemandirian industri perkeretaapian dalam negeri.

Pada aspek prasarana, BRIN mengembangkan teknologi structural health monitoring system untuk memantau kondisi jembatan kereta api. Teknologi ini menjadi krusial mengingat banyaknya jembatan yang telah berusia tua.

“Data yang ada menunjukkan bahwa sekitar 6.000 jembatan kereta api memiliki kondisi lebih dari 100 tahun,” ungkapnya.

Selain itu, BRIN juga mengembangkan material bantalan rel berbasis karet yang telah melalui berbagai uji teknis guna meningkatkan stabilitas dan keselamatan operasional kereta api.

Dari sisi tata kelola, BRIN turut mengembangkan kajian terkait manajemen dan integrasi sistem transportasi, termasuk di kawasan perkotaan. Peran ini memperkuat posisi BRIN sebagai mitra strategis pemerintah dan industri dalam pengembangan sektor transportasi berbasis rel.

“Ini bisa menjadi salah satu aspek bagi rencana kita untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur maupun industri kereta api,” kata Arif.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa pengembangan jaringan kereta api ke depan akan difokuskan di luar Pulau Jawa.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

“Visi besar Bapak Presiden, kita ingin memastikan Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing,” jelasnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, di antaranya Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Kepala BP BUMN Amminudin Ma’ruf, serta Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Pati Percepat Penanganan TBC, Gelar Cek Kesehatan Gratis di 120 Titik

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten Pati mempercepat penanganan penyakit tuberkulosis (TBC) melalui program cek kesehatan gratis di 120 titik layanan. Langkah ini dilakukan menyusul temuan 2.658 kasus TBC pada tahun sebelumnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah melakukan validasi ulang data pasien guna memastikan seluruh kasus tertangani secara tepat dan cepat.

“Ada 2.658 pasien di tahun lalu, dan di tahun ini kita akan lakukan cek ada tambahan pasien lagi. Jadi semua datanya akan kita finalisasi dalam 10 hari ke depan,” tegasnya, saat mendampingi kunjungan Wakil Menteri Kesehatan RI, di Balai Desa Kutoharjo, Selasa (21/4/2026).

Ia menambahkan, pendataan tidak hanya dilakukan terhadap pasien, tetapi juga mencakup seluruh anggota keluarga sebagai langkah antisipatif memutus rantai penularan di tingkat rumah tangga.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus, menyebut kunjungan tersebut sebagai bagian dari penguatan intervensi pemerintah pusat di daerah dengan beban kasus tinggi.

Menurutnya, langkah ini juga menindaklanjuti peringatan World Health Organization yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah kasus TBC terbanyak kedua di dunia.

“Jadi mudah-mudahan sebelum akhir tahun, 120 titik lokasi di seluruh Kabupaten Pati, masyarakat yang tertular bisa dicek dan kalau sakit bisa diobati,” ujarnya.

Dalam implementasinya, pemerintah menyediakan layanan cek kesehatan gratis, termasuk pemeriksaan rontgen bagi keluarga pasien untuk mendeteksi penularan secara dini.

“Bagi yang belum terinfeksi akan diberikan obat pencegahan, sementara yang sudah terpapar langsung diobati agar tidak menular lebih luas,” jelasnya.

Selain penanganan medis, pemerintah juga menata faktor lingkungan yang berpotensi memperparah penyebaran TBC, seperti kondisi hunian tidak layak.

“Ini kami sedang mendata, minimal di Pati tadi sudah ada 34 rumah yang didaftarkan untuk direnovasi,” tambah wamenkes.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Sumbar Dukung TMMD, Dorong Ekonomi dan Gotong Royong Masyarakat

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendukung pelaksanaan program TNI Manunggal Masuk Desa karena dinilai mampu menggerakkan perekonomian sekaligus memperkuat nilai sosial masyarakat di tingkat desa.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan bahwa program TMMD memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses infrastruktur dan kesejahteraan petani.

“Selama ini sama-sama kita rasakan, TMMD ini sangat positif,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi usai Upacara Pembukaan TMMD ke-128 di Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garinggiang, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu.

Mahyeldi menjelaskan, kontribusi masyarakat dalam program ini bahkan melampaui dukungan anggaran pemerintah, termasuk kesediaan warga menghibahkan lahan untuk pembangunan jalan.

“Kontribusi masyarakat sangat besar, bahkan lebih dari dana yang dikeluarkan pemerintah,” katanya.

Pembangunan jalan melalui TMMD diharapkan mampu memangkas jarak tempuh sekaligus mempermudah distribusi hasil pertanian, sehingga berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Pemprov Sumbar juga berencana melanjutkan program ini ke wilayah lain, termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai pada November 2026, sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan daerah.

Sementara itu, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menyebut bahwa TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan, tetapi juga mencakup berbagai program sosial seperti rehabilitasi rumah dan musala serta sosialisasi penurunan stunting.

“TMMD ini tentu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat karena adanya jalan yang dibangun,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,3 miliar untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

Pelaksanaan pra-TMMD di wilayah tersebut telah dimulai sejak 6 April 2026 hingga 21 April 2026 dengan agenda pembukaan jalan. Selanjutnya, mulai 22 April hingga satu bulan ke depan, proses pengerasan jalan akan dilakukan oleh jajaran TNI bersama masyarakat.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat, program TMMD diharapkan terus menjadi penggerak pembangunan desa yang berkelanjutan sekaligus memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...306307308...4,871Halaman 307 dari 4,871