Beranda blog Halaman 306

Kemenag Tegaskan Tidak Ada Kebijakan Uang Kas Masjid Dikelola Pemerintah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama (Kemenag), Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait rencana pemerintah membentuk dan mengelola rekening kas masjid adalah tidak benar (hoaks).

“Kementerian Agama Republik Indonesia tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun rencana terkait pengambilalihan pengelolaan dana kas masjid,” tegas Kepala Biro HKP Kemenag Thobib Al-Asyhar di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Kepala Biro HKP Kemenag menjelaskan, meme maupun video  yang beredar di media sosial yang menampilkan foto Menag Nasaruddin Umar disertai tulisan “Pembentukan rekening kas masjid yang nanti akan dikelola pemerintah” merupakan bentuk disinformasi.

“Informasi tersebut sengaja dibuat untuk menimbulkan kegaduhan. Maka dengan ini kami menegaskan, bahwa Menag tidak pernah berbicara soal Rekening Kas Masjid sebagaimana framing konten yang viral tersebut,” papar Thobib.

“Pengelolaan kas masjid tetap menjadi kewenangan masing-masing pengurus masjid. Kas masjid dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) atau takmir masjid sesuai prinsip kemandirian dan kepercayaan jamaah,” sambungnya.

Thobib menambahkan, Kementerian Agama justru terus mendorong pengelolaan masjid yang profesional, transparan, dan akuntabel oleh DKM atau pengurus masjid, tanpa intervensi dalam bentuk penguasaan dana oleh pemerintah.

Thobib mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta selalu melakukan pengecekan melalui kanal resmi pemerintah.

“Mari senantiasa bijak dalam menerima informasi. Pastikan kebenaran setiap informasi hanya melalui situs web resmi Kementerian Agama dan akun media sosial resmi Kemenag RI,” ujar Thobib.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenag Tekankan Integrasi Data Zakat dalam Menjaga Amanah Umat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Penguatan integrasi data zakat harus menjadi fokus utama dalam mendorong optimalisasi pengelolaan zakat nasional dan menjaga amanah umat. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi antara Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta pihak terkait yang menjadi garda terdepan pelayanan umat.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Syafi’i saat menutup BAZNAS Collaborative Leadership 2026 di Tangerang Selatan, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, praktik penyaluran zakat yang selama ini telah berjalan di tengah masyarakat merupakan kekuatan besar yang perlu didukung dengan sistem pencatatan yang semakin baik dan terhubung secara nasional.

“Penyaluran zakat sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Ke depan, hal ini perlu kita perkuat dengan sistem pendataan yang lebih terintegrasi agar seluruh potensi zakat dapat terhimpun dan terpetakan dengan baik,” ujar Wamenag.

Wamenag menjelaskan, integrasi data akan membantu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai capaian penghimpunan zakat nasional sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Wamenag menambahkan, zakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pengelolaan zakat. Karena itu, pengelolaannya perlu terus diperkuat agar manfaat amanat umat itu semakin luas dirasakan.

“Zakat bukan hanya instrumen bantuan sosial, tetapi juga memiliki potensi besar untuk pemberdayaan. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat dapat mendorong kemandirian masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wamenag mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dan membangun sistem pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, serta saling terhubung. Sehingga potensi besar yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kesejahteraan umat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bertemu Seskab, Dirjen Imigrasi Bahas Peningkatan Pelayanan Keimigrasian

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Dirjen Imigrasi) Hendarsam Marantoko menghadap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Selasa (21/4) malam. Pada kesempatan tersebut Hendarsam melaporkan beberapa kinerja Ditjen Imigrasi.

Hendarsam yang belum lama dilantik itu memaparkan sejumlah rencana program strategis di bidang pelayanan keimigrasian, termasuk membahas program strategis peningkatan layanan keimigrasian.

Program tersebut, di antaranya mencakup penyederhanaan proses keimigrasian bagi jamaah haji pada musim ini agar lebih praktis dan nyaman. Selain itu, peningkatan pelayanan di bandara dan pelabuhan juga menjadi fokus, dengan tujuan menghadirkan pemeriksaan dan pelayanan keimigrasian yang lebih cepat, praktis, dan efisien bagi masyarakat.

Dirjen Imigrasi juga menyoroti rencana perbaikan sejumlah pos lintas batas negara (PLBN) di beberapa wilayah perbatasan Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat fungsi pelayanan sekaligus pengawasan di titik-titik perlintasan negara.

Imigrasi sendiri memiliki peran strategis dalam mengawasi lalu lintas keluar masuk penumpang guna menjaga keamanan serta kenyamanan perjalanan warga negara Indonesia maupun warga asing.

“Terima kasih atas waktu dan diskusinya Pak Seskab, jangan lelah untuk berjuang demi kebaikan bangsa dan negara. Kami dari Direktorat Jenderal Imigrasi akan berusaha menjalankan fungsi Imigrasi untuk jauh lebih maju lagi ke depannya,” kata Dirjen Imigrasi.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi awal antara Sekretariat Kabinet dan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik di sektor keimigrasian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Antisipasi El Nino 2026, Kemenhut dan BMKG Perkuat Operasi Modifikasi Cuaca untuk Cegah Karhutla

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi memperkuat kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Kantor BMKG, Jakarta, Rabu (22/4/2026). Langkah ini diambil guna menghadapi ancaman fenomena El Nino yang diprediksi mulai terjadi pada semester kedua tahun ini.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Menhut Raja Juli Antoni dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, disaksikan oleh Wamenhut Rohmat Marzuki serta jajaran Pejabat Tinggi Madya Kemenhut dan BMKG.

Salah satu strategi utama yang disepakati adalah optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Saat ini, operasi tersebut sudah berlangsung di Riau dan Kalimantan Barat sebagai langkah deteksi dini.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut OMC sebagai turning point atau titik balik keberhasilan Indonesia dalam menekan angka karhutla dalam beberapa tahun terakhir.

“Mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Mencegah karhutla jauh lebih baik daripada memadamkan api. Kita terus pantau tinggi muka air tanah, terutama di lahan gambut. Jika sudah di bawah 40 cm, kita segera lakukan OMC untuk re-wetting atau pembasahan kembali guna menjaga cadangan air tanah,” tegas Menhut Raja Antoni.

Menhut mengapresiasi peran presisi data BMKG yang membantu penurunan angka karhutla secara kolektif dari tahun ke tahun. Ia mencatat adanya proses pembelajaran besar sejak kebakaran tahun 2015, hingga angka luas kebakaran terus menurun signifikan pada 2019, 2023, hingga tahun lalu.

“Secara kolektif, bangsa kita adalah bangsa pembelajar. Data karhutla terus menurun. Namun, tahun ini tantangannya lebih besar karena adanya ancaman El Nino. Intervensi kita, seperti ketepatan data dan OMC, akan sangat menentukan,” tambahnya.

Selaras dengan hal itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menegaskan bahwa sinergi ini berfokus pada upaya preventif (pencegahan) ketimbang kuratif (pemadaman). Dengan prediksi kemarau yang datang lebih cepat dan berakhir lebih lambat dibanding tahun lalu, integrasi data menjadi kunci utama.

“Tugas BMKG adalah mendukung Kementerian Kehutanan dalam hal pengendalian kebakaran hutan, lahan, serta kekeringan. Kita mengupayakan agar tahun ini kita lebih siap memitigasi. Kami tidak hanya bekerja secara kuratif saat api sudah menyala, tapi memperkuat aspek preventif melalui integrasi data untuk memprediksi titik rawan,” ujar Kepala BMKG.

Selain integrasi data, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk memasang Aloptama (Alat Operasional Utama) dan sensor-sensor meteorologi penting di area kawasan hutan. Penambahan sensor ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan kehandalan data iklim nasional.

Dengan penguatan koordinasi antara instansi pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah optimis dampak akibat karhutla dapat diminimalisir pada tahun 2026 ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Ajak PPPK Kemendes Serius Bangun Indonesia Lewat Desa Binaan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengajak setiap peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjain Kerja (PPPK) di lingkungan Kemendes PDT Tahun 2026 untuk turut andil dalam membangun desa. Di antaranya melalui desa binaan yang bisa dipilih berdasarkan tempat lahir atau lainnya. Tujuannya adalah agar program pemerintah berjalan tanpa kendala dan tepat sasaran.

“Kita harus mendorong program pemerintah yang baik. Tolong ego sektoral dihilangkan, kita minimal mendukung pemerintah dengan cara kita sendiri jangan ikut merecoki,” paparnya saat membuka Orientasi PPPK Tahun 2026 di Operational Room Kemendes PDT Jakarta, Kamis (23/4/2026).

“Minimal di Kemendes kita terapkan desa binaan. Kita deklarasikan desa binaan Kemendes. Kita bina menggandeng para pihak, mengawal program yang sudah ada jadi tidak puyeng sendiri. Karena banyak program ke desa sekarang maka itu yang kita kawal,” tambah Mendes Yandri.

Seruan ini disampaikan Mendes Yandri karena muara setiap program pemerintah berada di desa seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu menjadi wajib bagi pegawai Kemendes PDT untuk terlibat secara maksimal sesuai dengan wewenang masing-masing.

Selain itu, Mendes juga berpesan agar peserta orientasi benar-benar menyimak setiap materi yang disampaikan khususnya dalam memahami tugas dan fungsi serta unit kerja di Kemendes PDT. Harapannya agar peran pegawai bisa dilaksanakan secara maksimal baik di dalam maupun di luar kantor sehingga tidak ada satu pun desa yang berstatus tertinggal dan kualitas SDM Indonesia benar-benar meningkat.

“Orientasi ini harus sungguh-sungguh jangan sampai nggak paham sama rumah sendiri. Jangan sampai nggak ngerti soal Kemendes PDT. Ini adalah kelembagaan yang kita bawa maka keberhasilan Kemendes ini ya tergantung Bapak Ibu sekalian. Yang kita urus Indonesia bukan beberapa daerah saja,” kata Mendes.

Sementara itu, materi yang akan disampaikan adalah tentang pengenalan organisasi kementerian serta pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah. Dari materi-materi tersebut, para peserta diharap menjadi petarung yang handal dan siap membangun desa di seluruh Indonesia tanpa meninggalkan aturan yang berlaku.

Hadir dalam pembukaan orientasi tersebut di antaranya Sekjen Taufik Madjid, Kepala BPSDM Agustomi Masik, Kepala BPI Mulyadin, dan Irjen Masyhudi.

Sementara peserta yang berjumlah 492 orang terdiri dari PPPK angkatan 2024 dan 2025 mengikuti kegiatan secara daring dan luring.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen Ossy: Revisi RTRWN Jadi Kunci Percepatan Pengembangan Jaringan Kereta Nasional

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah mempercepat pengembangan jaringan kereta api nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menjadi fondasi utama dalam memastikan pembangunan jaringan kereta api berjalan terarah, terpadu, dan memiliki kepastian hukum.

“RTRWN merupakan dokumen induk yang memastikan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor, termasuk dalam pengembangan jaringan kereta api nasional,” ucap Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri di Stasiun Tanahabang Baru, Jakarta, Rabu (22/04/26).

RTRWN saat ini tengah dalam tahap finalisasi di Sekretariat Negara. Dokumen tersebut telah diselaraskan dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, termasuk dalam penetapan jaringan jalur yang menghubungkan pusat kegiatan nasional, wilayah, dan kawasan strategis.

“RTRWN juga menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah ke depan,” tutur Wamen Ossy.

Pengembangan jaringan kereta api nasional mencakup berbagai wilayah prioritas. Mulai dari koridor pesisir timur Sumatera, pengembangan jaringan di Kalimantan, hingga lintas utara, tengah, dan selatan di Sulawesi yang terintegrasi dengan pelabuhan dan bandar udara guna memperkuat konektivitas nasional.

“Apabila sudah termuat dalam RTRWN, maka akan memudahkan kita dalam menetapkan pembangunan jalur kereta api sebagai kepentingan umum, termasuk dalam proses pengadaan tanahnya,” ucap Ossy Dermawan.

Adapun Rakor ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan Kabinet Merah Putih. Mendampingi Wamen Ossy dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pesan Menteri Nusron untuk Jajaran di Riau: Pemimpin Harus Memudahkan Pelayanan bagi Masyarakat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, ingin jajarannya di penjuru Indonesia untuk menerapkan sistem kepemimpinan yang berorientasi kepada masyarakat. Pesan ini terus ia tanamkan, termasuk ke jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Riau dalam momen Silaturahim dan Ceramah Keagamaan bersama Ustaz Abdul Somad, di Pondok Pesantren Ma’had Az-Zahra, Bangkinang, pada Rabu (22/04/26).

“Apa pun kebijakan, keputusan, tindak, jangan sampai mempersulit rakyat. Jangan sampai kemudian membuat rakyat susah. Orientasinya jangan membuat rakyat susah. Orientasinya harus membuat rakyatnya terangkat,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual. Terlebih lagi, Kementerian ATR/BPN adalah instansi pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat.

“Wa man yusyāqiq yashquqillāhu ‘alaihi yaumal-qiyāmah, yang artinya barangsiapa yang menyulitkan orang lain maka Allah akan mempersulitnya pada hari kiamat,” kata Menteri Nusron.

Di hadapan Ustaz Abdul Somad, Menteri Nusron meminta tokoh agama yang menjadi panutan banyak orang di Indonesia itu untuk ikut mendoakan keberlangsungan Kementerian ATR/BPN. “Satu-satunya hal yang kami harapkan adalah mohon didoakan. Didoakan semoga apa pun yang kita lakukan itu semata-mata untuk kepentingan menyenangkan rakyat, tidak mempersulit rakyat,’ tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Ustaz Abdul Somad lantas mendoakan agar tiap insan di Kementerian ATR/BPN tetap dalam lindungan Tuhan selama bertugas. “Jabatan adalah tanda kepercayaan sekaligus ujian. Oleh karena itu, pejabat tidak seharusnya menyalahgunakan amanah tersebut, apalagi sampai mempersulit urusan rakyat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini di-ridhoi. Apa yang dititipkan Allah pada kita, jabatan, keilmuan, popularitas, insyaallah yang kita kenang, yang baik-baik,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, Menteri Nusron hadir dengan didampingi Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra beserta jajaran; Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Riau, Hengki Haryadi; dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Riau, Hasyim Risahondua.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program MBG Diperketat, 1.780 SPPG Disetop Sementara demi Perbaikan Kualitas

Penulis
Syifa
-

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menuturkan bahwa upaya pengawasan dan perbaikan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dilakukan melalui pembentukan tim khusus baru, melainkan melalui struktur internal yang sudah berjalan. Pernyataan tersebut disampaikan usai meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pemuda Muhammadiyah di Bekasi, Selasa (21/4).

“Kalau itu bukan tim khusus, karena secara organik sudah ada di kami. Di Badan Gizi ada tiga wakil, salah satunya memegang investigasi dan komunikasi publik. Kemudian ada Deputi Pemantauan dan Pengawasan yang merangkul seluruh SPPG di Indonesia,” ujar Dadan.

Dia menambahkan, pengawasan juga diperkuat oleh inspektorat untuk menangani persoalan yang lebih rinci di lapangan. Seluruh mekanisme tersebut, kata dia, terus berjalan dengan target peningkatan kualitas dan efektivitas program sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026.

Dalam pengetatan standar, BGN mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi persyaratan. Dadan menyebut, SPPG yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) akan dihentikan sementara.

“Jadi saya sampaikan di sini bahwa SPPG-SPPG yang tidak memiliki IPAL, kemudian ada SPPG yang belum daftar SLHS, kita hentikan dulu sementara. Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara,” tegasnya.

Saat ini, terdapat sekitar 1.780 SPPG yang dihentikan sementara dari total 26.800 unit. Namun angka tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah seiring proses perbaikan.

“Jadi sangat dinamis sehingga sekarang ada sekitar 1.780 (SPPG) yang kita hentikan sementara. Mungkin dalam seminggu, dua minggu akan berubah juga angkanya,” sebut Dadan.

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan Program MBG bukan sekadar pemberian makanan, melainkan bagian dari upaya besar meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Program ini menargetkan sekitar 82,9 juta anak penerima manfaat di Indonesia, sebuah skala besar yang menurutnya tidak mudah dicapai dalam waktu singkat.

“Tentu sangat tidak mudah, 82 juta itu kalau negara lain itu enggak tahu berapa puluh tahun, kita kan baru satu tahun. Itu ada kekurangan di sana-sini yang terus-menerus kita sempurnakan. Kita tidak ingin, bukan soal langkah, satu pun enggak boleh ada masalah karena itu menyangkut anak-anak kita. Tapi terus kita berusaha,” ungkapnya.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menutup 1.780 SPPG yang tidak memenuhi standar. “Ada 1.780 (SPPG) ditutup karena tidak sesuai dengan standar yang diberikan. Jadi sudah mulai lakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih keras. Penutupan itu kan sudah paling keras,” tegas Zulhas.

Zulhas pun mengimbau sekolah untuk aktif menyampaikan keluhan jika menemukan layanan yang tidak sesuai standar, baik melalui SPPG maupun fasilitas pengaduan pemerintah.

“Kami juga mengimbau kalau sekolah-sekolah di mana pun berada, kalau ada yang tidak sesuai bisa menyampaikan keberatan kepada SPPG. Menyampaikan keberatan sekali, dua kali, tiga kali. Pasti di sini ada namanya call center, di kantor saya ada namanya command center. Jadi kita akan cepat untuk menindaklanjuti,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hampir 6 Ribu Jemaah Haji Indonesia Tiba di Madinah, Diimbau Jaga Kesehatan

Penulis
Syifa
-

Jemaah haji Indonesia gelombang pertama sudah tiba Madinah Arab Saudi. Selama berada di Tanah Suci, jemaah diminta untuk membatasi pergerakan dan mengurangi aktivitas yang tidak perlu demi menjaga kondisi kesehatan.

Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron B. Ambary, menyampaikan bahwa sebagian besar jemaah haji Indonesia merupakan lanjut usia. Karena itu, ia mengingatkan agar jemaah tidak memaksakan diri dalam beribadah apabila kondisi tubuh sedang tidak fit.

“Jemaah diharapkan selalu menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri, mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, kondisi fisik yang prima sangat diperlukan agar jemaah dapat menjalani puncak ibadah haji pada Mei mendatang dengan baik.

Pada hari pertama kedatangan, hampir 6.000 jemaah haji Indonesia dijadwalkan mendarat melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Berdasarkan data, sebanyak 5.997 jemaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang (kloter) tiba secara bertahap hingga pukul 22.55 waktu Arab Saudi.

Jemaah tersebut berasal dari berbagai embarkasi di Indonesia, di antaranya Yogyakarta, Jakarta, Medan, Lombok, Solo, dan Makassar.

Sementara itu, Kepala Daerah Kerja (Daker) Madinah, Khalilurrahman, juga mengimbau jemaah untuk mewaspadai perubahan cuaca di Madinah dengan menggunakan alat pelindung diri.

“Jemaah diimbau menggunakan payung, kacamata, masker, serta alas kaki yang nyaman. Selain itu, penting untuk rutin minum air, sekitar dua hingga tiga teguk setiap 20–30 menit,” katanya, Kamis (23/04).

Ia juga menyarankan penggunaan tabir surya (sunscreen) dan pelembap bibir guna menjaga kondisi tubuh dari paparan cuaca panas.

Di sisi lain, kebahagiaan turut dirasakan oleh jemaah dari lima kloter pertama yang mendapatkan fasilitas hotel dengan jarak sangat dekat ke Masjid Nabawi. Jarak penginapan ke masjid hanya sekitar 50 meter, memudahkan jemaah—terutama lansia dan penyandang disabilitas—untuk beribadah dan berziarah, termasuk ke Raudhah.

Lebih dari 2.500 jemaah disebut mendapatkan fasilitas hotel yang berdekatan dengan pintu 330 Masjid Nabawi, sehingga akses menuju area ibadah menjadi lebih mudah.

Selain itu, pelayanan haji tahun ini juga mengalami perubahan, salah satunya terkait kartu Nusuk. Jika sebelumnya dibagikan di Arab Saudi, kini kartu tersebut telah diberikan sejak di Tanah Air. Setibanya di hotel, pihak syarikah hanya memberikan sosialisasi terkait penggunaan kartu tersebut.

Dengan berbagai kemudahan dan imbauan yang diberikan, diharapkan jemaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan tetap menjaga kesehatan hingga seluruh rangkaian ibadah selesai.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNPB Bersama Komisi VIII DPR RI Berikan Bantuan Kepada Pemerintah Daerah di Jawa Timur

Penulis
Syifa
-

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si mendampingi Komisi VIII DPR RI dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur pada Rabu (22/4). Kegiatan diawali dengan agenda rapat kerja dengan Sekretaris Daerah Jawa Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kab/kota sekitar di Kantor Gubernur Jawa Timur, Kota Surabaya.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu pelaksanaan fungsi Komisi VIII DPR RI sebagai mitra kerja BNPB, yaitu dengan melakukan pengawasan, penyerapan aspirasi dan juga evaluasi pelaksanaan program yang telah dilakukan oleh BNPB.

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada beberapa isu strategis, antara lain inovasi mitigasi bencana hidrometeorologi melalui modifikasi cuaca. Inovasi melalui operasi modifikasi cuaca terbukti mampu meminimalkan potensi banjir di wilayah Jawa Timur. Meskipun demikian, upaya mitigasi struktural seperti normalisasi sungai dan rehabilitasi tanggul juga harus dilakukan untuk mengurangi dampak bencana yang sama.

Kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk pemberian bantuan peralatan penanggulangan bencana berupa perahu polytelin, mobil dapur umum, motor trail, mobil operasional, truk serbaguna, mobil pick up dan tangki air. Bantuan diberikan secara simbolis kepada BPBD Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Tuban, Bangkalan, Madiun, Blitar, Bondowoso, Kota Blitar dan Kota Mojokerto oleh Wakil Ketua dan Anggota Komisi VIII DPR RI didampingi Deputi 1 BNPB, Sekda Provinsi Jatim, dan Kalaksa BPBD Jatim.

Secara umum, kunjungan kerja ini menegaskan pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan terhadap risiko sosial dan bencana secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...305306307...4,871Halaman 306 dari 4,871