Beranda blog Halaman 305

Lima Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini, Cek Syarat dan Tarifnya

Ditlantas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di lima titik Jakarta pada Jumat (24/4) untuk memudahkan masyarakat memperpanjang masa berlaku SIM A dan SIM C. Informasi ini diumumkan melalui akun X resmi @tmcpoldametro.

Layanan SIM Keliling dibuka mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB dan tersebar di lima wilayah sebagai berikut:

  • Jakarta Timur: Lobby depan Mall Grand Cakung
  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi Kalibata
  • Jakarta Utara: Lobby utama LTC Glodok
  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng
  • Jakarta Barat: Lobby selatan Mall Ciputra

Masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan SIM diminta membawa sejumlah dokumen, antara lain fotokopi KTP yang masih berlaku, SIM lama beserta fotokopinya, bukti cek kesehatan, dan bukti tes psikologi.

Ditlantas menegaskan bahwa gerai SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih dalam masa berlaku. Apabila masa berlaku telah habis, pemohon wajib membuat SIM baru di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) yang ditunjuk.

Untuk biaya perpanjangan, mengacu pada PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tarif PNBP Polri, tarif perpanjangan SIM ditetapkan sebesar Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C.

Sementara itu, perpanjangan SIM B tidak dapat dilakukan di layanan keliling. Pemilik SIM B wajib mendatangi Satpas karena dokumen dan persyaratan untuk SIM kendaraan berbobot lebih dari 3,5 ton tersebut berbeda.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cek Lokasi Samsat Keliling Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi Hari Ini

Layanan Samsat Keliling kembali hadir di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Jumat (24/4) untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Program yang disediakan oleh Polda Metro Jaya ini menjangkau 13 titik strategis yang tersebar di sejumlah wilayah. Informasi tersebut disampaikan melalui akun resmi TMC Polda Metro Jaya di media sosial.

Di wilayah Jakarta Pusat, layanan tersedia di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat serta Lapangan Banteng mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Sementara itu, di Jakarta Utara, masyarakat dapat mengakses layanan di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading pada jam yang sama.

Untuk warga Jakarta Barat, layanan Samsat Keliling hadir di Mal Citraland dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Adapun di Jakarta Selatan, layanan tersedia di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB serta di Gedung Sampoerna Strategic hingga pukul 14.00 WIB.

Di Jakarta Timur, layanan dapat ditemukan di halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati mulai pukul 08.00 sampai 14.00 WIB.

Selain Jakarta, layanan ini juga menjangkau wilayah penyangga. Di Kota Tangerang, Samsat Keliling beroperasi di Pangkalan Busway Foodmosphere dan Alun-Alun Cibodas pada pukul 09.00 hingga 13.00 WIB. Di Serpong, layanan tersedia di halaman parkir Samsat Serpong pada pagi hari serta di ITC BSD pada sore hari.

Wilayah lainnya seperti Ciledug, Ciputat, dan Kelapa Dua juga mendapatkan layanan di beberapa titik strategis, termasuk kantor kecamatan, pusat perbelanjaan, dan area publik. Untuk Kabupaten Bekasi, layanan tersedia di halaman kantor Pemda pada pukul 09.00 hingga 11.30 WIB.

Sementara itu, di Depok, masyarakat dapat memanfaatkan layanan di halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Tugu. Adapun di Cinere, layanan tersedia di kantor Kelurahan Pasar Putih.

Namun, khusus untuk wilayah Kota Bekasi, tidak terdapat layanan Samsat Keliling pada hari ini.

Untuk dapat menggunakan layanan ini, masyarakat diwajibkan membawa sejumlah dokumen, antara lain KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, serta STNK yang masing-masing dilengkapi dengan fotokopi. Selain itu, kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya tidak boleh memiliki tunggakan lebih dari satu tahun.

Perlu diketahui, layanan Samsat Keliling hanya melayani pembayaran pajak tahunan. Sementara itu, untuk pembayaran pajak lima tahunan serta penggantian pelat nomor kendaraan, masyarakat tetap harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 24 April 2026: Cerah hingga Hujan Ringan Sepanjang Hari

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jakarta pada Jumat, 24 April 2026, akan bervariasi mulai dari cerah hingga hujan dengan intensitas ringan yang terjadi sepanjang hari.

Berdasarkan informasi resmi, pada pagi hari sebagian wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat diprediksi akan mengalami cuaca cerah. Sementara itu, hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Memasuki siang hari, cuaca cerah diperkirakan semakin meluas dan mendominasi sejumlah wilayah, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Namun, hujan ringan masih berpeluang mengguyur Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Pada sore hari, kondisi cuaca mulai berubah. Hanya Kepulauan Seribu yang diprediksi tetap cerah, sedangkan wilayah lain seperti Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur berpotensi mengalami hujan ringan.

Sementara itu, pada malam hari, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan akan berada dalam kondisi berawan, termasuk Kepulauan Seribu.

Adapun suhu udara di Jakarta hari ini berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara mencapai 68 hingga 93 persen.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca serta mempersiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina Dukung Rekrutmen 30 Ribu Tenaga Kopdes Merah Putih, Dorong Jadi Motor Ekonomi Desa Berkelanjutan

Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyampaikan dukungannya terhadap program pemerintah dalam pembukaan 30.000 lowongan kerja melalui rekrutmen manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang saat ini tengah berlangsung di seluruh Indonesia.

Program ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi desa sekaligus membuka peluang kerja bagi generasi muda terdidik. Berdasarkan informasi resmi, rekrutmen tahap awal telah dibuka sejak pertengahan April 2026 dan ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi untuk mengisi posisi manajerial di Kopdes Merah Putih di berbagai wilayah.

Nevi menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang menghadirkan 30.000 peluang kerja ini. Ini bukan sekadar rekrutmen tenaga kerja, tetapi investasi besar dalam membangun kepemimpinan ekonomi di desa-desa Indonesia,” ujar Nevi.

Namun demikian, Nevi mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dan kesiapan sumber daya manusia yang direkrut.

Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa para manajer Kopdes memiliki kapasitas kewirausahaan, kemampuan manajerial, serta integritas yang kuat dalam mengelola koperasi sebagai entitas bisnis rakyat.

“Manajer Kopdes harus mampu menjadi penggerak ekonomi lokal. Mereka tidak hanya mengelola administrasi, tetapi harus punya visi bisnis, mampu membangun jaringan, dan menghidupkan potensi desa,” tegasnya.

Lebih lanjut, legislator asal Sumatera Barat II ini juga mendorong pemerintah untuk memastikan adanya sistem pelatihan, pendampingan, serta pengawasan yang berkelanjutan. Hal ini penting agar Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi benar-benar berkembang menjadi pusat distribusi, produksi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Nevi juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi serta operasional Kopdes, agar kepercayaan publik terhadap program ini dapat terjaga.

“Kita ingin Kopdes Merah Putih menjadi simbol kebangkitan ekonomi desa yang inklusif dan berkeadilan. Karena itu, tata kelola yang baik adalah kunci utama keberhasilan,” tutup Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bank Sulselbar Akselerasi Literasi Keuangan Haji Lewat Gema Haji 2026

Bank Sulselbar terus memperkuat komitmennya dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah, khususnya dalam perencanaan ibadah haji sejak dini. Komitmen ini salah satunya diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Gema Haji Sidrap yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Saromase, Kompleks SKPD Sidrap ini merupakan bagian dari program edukasi nasional BPKH yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan dana haji, mekanisme pendaftaran, serta pentingnya kesiapan finansial sebagai bagian dari istitha’ah dalam berhaji.

Gema Haji Sidrap dikemas dalam bentuk sosialisasi dan sharing session yang menghadirkan narasumber dari BPKH, perbankan syariah, serta pemangku kepentingan terkait. Materi yang disampaikan meliputi sistem pengelolaan keuangan haji yang transparan dan diawasi negara, alur pendaftaran haji, hingga strategi perencanaan keuangan haji sejak dini melalui instrumen syariah.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang, perwakilan BPKH, Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, jajaran Pemerintah Daerah, pimpinan dan jajaran Bank Sulselbar, tokoh agama, serta masyarakat umum.

Dalam sambutannya, Direktur Pemasaran & Syariah Bank Sulselbar – Dirhamsyah Kadir, menegaskan bahwa ibadah haji memerlukan kesiapan yang menyeluruh.

“Ibadah haji tidak hanya menuntut kesiapan spiritual dan fisik, tetapi juga kesiapan finansial yang memadai, atau yang dalam syariat dikenal sebagai istitha’ah maliyah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tingginya minat masyarakat Indonesia untuk berhaji yang berdampak pada panjangnya masa tunggu keberangkatan.

“Kita dihadapkan pada sebuah realitas yang tidak dapat kita abaikan. Indonesia merupakan negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, namun di sisi lain tingginya animo masyarakat berdampak pada panjangnya daftar tunggu keberangkatan,” lanjutnya.

Di Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri, masa tunggu haji saat ini berada pada kisaran 26 tahun.

“Apabila kita terus menunda dengan alasan menunggu kesiapan dana secara penuh atau menunggu usia yang lebih matang, maka pertanyaannya sederhana namun mendasar: kapan kita benar-benar siap berangkat?” tegasnya.

Dirhamsyah juga mengajak masyarakat untuk mulai mengambil langkah konkret dalam perencanaan haji.

“Haji tidak harus menunggu kita menjadi kaya raya. Dengan perencanaan yang baik, kita dapat memulainya melalui kebiasaan sederhana, yakni menyisihkan secara konsisten, bukan menunggu sisa,” ujarnya.

Ia turut menegaskan bahwa sistem pengelolaan dana haji saat ini telah berjalan secara aman dan kredibel.

“Keraguan yang sering muncul di tengah masyarakat pada dasarnya telah dijawab melalui sistem pengelolaan keuangan haji yang diatur secara ketat oleh undang-undang dan diawasi oleh lembaga yang kredibel,” jelasnya.

Sebagai mitra strategis dalam layanan keuangan syariah, Bank Sulselbar terus menunjukkan kinerja positif. Sepanjang tahun 2025, Bank Sulselbar Cabang Sidrap berhasil menghimpun lebih dari 1.100 pendaftar haji dan menjadi salah satu cabang terbaik di lingkungan Bank Sulselbar. Hingga April 2026, jumlah pendaftar tercatat telah mencapai lebih dari 780 jamaah.

Melalui kegiatan ini, Bank Sulselbar bersama BPKH dan Pemerintah Daerah mendorong perubahan pola pikir masyarakat bahwa ibadah haji bukan sekadar niat, melainkan perjalanan spiritual yang perlu direncanakan secara matang sejak dini.

“Ibadah haji yang mabrur tidak lahir secara instan. Ia dimulai dari niat yang tulus, harta yang halal, serta perencanaan yang matang,” tutupnya.

Kegiatan Gema Haji Sidrap diharapkan menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antar lembaga sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merencanakan ibadah haji secara aman, terarah, dan sesuai prinsip syariah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Apresiasi Langkah UAS Alihmedia ke Sertipikat Elektronik, Menteri Nusron: Demi Keamanan dan Kemudahan Masa Depan

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengapresiasi langkah Ustaz Abdul Somad yang berinisiatif mengalihmediakan sertipikat tanahnya dari analog menjadi elektronik. Menurutnya, Sertipikat Elektronik bisa lebih menjamin keamanan dan kemudahan urusan pertanahan di masa mendatang.

“Kami harapkan pengelola pondok pesantren dan masyarakat lainnya dapat mengikuti langkah ini, beralih ke Sertipikat Elektronik demi keamanan dan kemudahan di masa depan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam kegiatan Silaturahim dan Ceramah Keagamaan, di Pondok Pesantren Az-Zahra, Bangkinang, Rabu (22/04/2026).

Sertipikat Elektronik tersebut memberikan keamanan lebih terhadap bidang tanah seluas 18.500 meter persegi, yang terletak di Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Tanah tersebut memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Yayasan Pendidikan Hajjah Rohana.

Menteri Nusron menjelaskan, Sertipikat Elektronik salah satu keunggulannya adalah tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan sertipikat analog. Data dokumen pertanahan tersimpan secara digital dalam aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) sehingga tetap aman meskipun terjadi bencana, seperti banjir atau gempa.

Sertipikat Elektronik juga dilengkapi dengan data spasial yang jelas dan terintegrasi. Dengan begitu, lokasi bidang tanah bisa dengan mudah ditelusuri melalui sistem digital, termasuk titik koordinat yang akurat. Menteri Nusron menyebut, transparansi ini memudahkan masyarakat dalam memastikan kepastian letak dan batas bidang tanahnya.

“Batas-batasnya jelas, letaknya jelas. Tinggal dicek melalui sistem, lokasi dapat langsung diketahui secara transparan,” ungkap Menteri Nusron.

Pada acara Silaturahim dan Ceramah Keagamaan ini, hadir jajaran dari Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Riau. Di momen tersebut, Ustaz Abdul Somad berdialog dan menyampaikan tausiah, begitu juga dengan Menteri Nusron yang memberikan arahan soal kepemimpinan. Turut hadir dalam kesempatan ini, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra; Wakil Kepala Kepolisian Daerah Riau, Hengki Haryadi; serta Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Hasyim Risahondua.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sekda Kaltim Tekankan Pentingnya Integrasi Layanan Pemerintah di Rakorda Kominfo

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian se-Kalimantan Timur Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Kamis (23/4/26).

Mengusung tema “Integrasi Layanan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur”, rakor dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Sekda Kaltim), Sri Wahyuni.

Dalam sambutannya, Sekda Kaltim menegaskan bahwa isu integrasi layanan digital pemerintah bukanlah hal baru. Namun, hingga saat ini implementasinya dinilai belum optimal, sehingga perlu kembali menjadi perhatian bersama.

Ia menyampaikan, seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, saat ini telah memanfaatkan teknologi digital, bahkan jumlah aplikasi yang digunakan cukup banyak, baik berbasis web, iOS, maupun Android.

“Jika kita melakukan inventarisasi, berapa banyak aplikasi yang kita miliki dan berapa yang benar-benar terintegrasi,” ujar Sekda Kaltim.

Menurutnya, persoalan utama bukanlah sekadar ketersediaan aplikasi, melainkan sejauh mana komitmen dalam merawat, mengelola, dan mengoptimalkan sistem yang sudah ada.

Integrasi tidak hanya berbicara pada hasil akhir, tetapi juga mencakup keseluruhan proses, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk kesiapan perangkat, kualitas data, serta kelanjutan pembaruan data.

“Ekosistem digital tidak cukup hanya dengan memiliki aplikasi. Harus ada data yang tersedia, dikelola, dan diperbarui secara berkala. Yang terpenting, data tersebut adalah data yang benar-benar dibutuhkan dalam kebijakan pengambilan,” tegasnya.

Ia berharap melalui rakor ini, terbangun komitmen bersama untuk mewujudkan integrasi data dan layanan digital di Kalimantan Timur. Integrasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada sistem pembangunan, tetapi juga pada pemanfaatan yang optimal dan berbagi penggunaan data antar perangkat daerah.

Lebih lanjut, Sekda Kaltim ​​menekankan pentingnya peran Diskominfo sebagai pengelola data, yang didukung oleh kontribusi perangkat daerah dalam menyediakan data statistik yang akurat dan berkualitas.

“Ketika perangkat daerah dapat menyuplai data yang dibutuhkan, kemudian diolah dan dibagikan dengan baik, maka sistem ini akan menjadi sumber informasi yang kuat dalam mendukung kebijakan perusahaan,” tutupnya.

Rakor yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Kominfo dari seluruh kabupaten/kota se-Kaltim dan menghadirkan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, BPS Kaltim dan Konsultan IT Transformasi Digital Kota Samarinda.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hidupkan “Raksasa Tidur”, Rudy Mas’ud Targetkan Hotel Atlet Sempaja Jadi Pusat Komersial Premium

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, melakukan peninjauan langsung ke Hotel Atlet yang berlokasi di kawasan Gelora Kadrie Oening, Sempaja. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menegaskan komitmennya untuk melakukan optimalisasi besar-besaran terhadap aset daerah yang selama ini dinilai kurang produktif. 22/4


​Dalam suasana diskusi yang hangat namun tegas, Rudy Mas’ud menyoroti kondisi lobi hotel yang kurang nyaman. Tanpa basa-basi, ia menginstruksikan pengelola untuk segera meningkatkan fasilitas pendingin udara demi kenyamanan pengunjung.

​”Bagaimana caranya besok di sini dipasang 10 AC. Cari vendor yang biasa bekerja sama. Saya minta merek yang jelas , pakai yang 5 PK atau 7 PK supaya dingin. Jangan sampai lobi kita ini malah seperti sauna,” ujar Rudy Mas’ud di sela peninjauan.

​Gubernur Kaltim menekankan bahwa kenyamanan adalah kunci utama jika ingin mengubah citra hotel ini menjadi fasilitas komersial yang kompetitif. Ia bahkan membayangkan penggunaan sistem pendingin ruangan modern seperti yang ada di Bandara Soekarno-Hatta untuk memberikan kesan premium.

​Selama 20 tahun berdiri, Hotel Atlet Sempaja dianggap belum memberikan kontribusi maksimal bagi daerah. Rudy Mas’ud yang memiliki latar belakang pengusaha, membawa “ilmu bisnis” dalam pengelolaan aset ini dengan prinsip “Dari Kita untuk Kita”.

​”Ini punya potensi besar, tapi selama ini seperti barang mati. Belum ada musiknya, belum ada restorannya, belum ada penyewanya. Kita akan aktivasi semuanya,” tegasnya.

​Mantan Anggota DPR RI mengatakan, mendorong adanya sinergi pendanaan, baik melalui dana operasional hotel maupun dukungan dari Bank Kaltimtara dan CSR Perusda milik Pemprov Kaltim melalui mekanisme kerja sama yang saling menguntungkan. Targetnya jelas:

​Saat ini, Hotel Atlet Sempaja dikelola oleh pihak swasta, yakni Clara Pandurata. Gubernur Kaltim menyampaikan apresiasinya atas langkah-langkah awal yang telah diambil untuk menghidupkan kembali hotel tersebut. Meski tetap mempertahankan jati diri sebagai fasilitas pendukung bagi para atlet, hotel ini akan diarahkan untuk lebih terbuka secara komersial guna menjamin keberlangsungan operasionalnya.

​Ke depan, Rudy Mas’ud memproyeksikan Hotel Atlet tidak hanya sekadar tempat menginap, tetapi menjadi pusat gaya hidup di Samarinda dengan rencana penambahan:

• ​Restoran dan Kafe untuk umum.
• ​Live Music dan area hiburan.
• ​Area Tenant bagi UMKM dan brand lokal.
• Kolam renang
• Balroom megah

​Dengan langkah optimalisasi ini, Hotel Atlet Sempaja diharapkan tidak lagi membebani anggaran daerah, melainkan menjadi mesin baru bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur.

Hadir dalam sidak tersebut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur Ahmad Muzakkir. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Provinsi Kalimantan Timur Aji Muhammad Fitra Firnanda. Plt Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Muhammad Faisal . Perwakilan Biro Umum Setda Kaltim dan Para Direktur Peruda Kaltim.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Percepat Transformasi Digital, Faisal Ajak Daerah di Kaltim Berbagi Inovasi dan Integrasi Sistem

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus mendorong percepatan transformasi digital dengan memperkuat kolaborasi antar daerah serta integrasi sistem layanan.

Kepala Diskominfo Kaltim, H. Muhammad Faisal, menegaskan bahwa tantangan digital saat ini tidak lagi dapat diselesaikan secara parsial oleh masing-masing daerah. Sebaliknya, dibutuhkan keterhubungan, kolaborasi, dan semangat berbagi inovasi untuk menciptakan ekosistem digital yang kuat dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Welcome Dinner Rapat Koordinasi (Rakor) Daerah Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian kabupaten/kota se-Kaltim di Arutalla Ballroom, Gedung B Lantai 4 Bapperida Kota Samarinda, Rabu (22/4/2026).

Kepala Diskominfo Kaltim, menekankan bahwa tantangan digital saat ini tidak bisa lagi dihadapi secara parsial oleh masing-masing daerah. Menurutnya, kekuatan utama justru terletak pada kemampuan untuk saling terhubung, berbagi dan mengembangkan inovasi secara kolektif.

Ia menggambarkan bahwa daerah yang telah lebih dahulu mengembangkan aplikasi maupun sistem layanan digital memiliki peran strategis sebagai rujukan. Bukan hanya untuk menunjukkan capaian, tetapi juga menjadi sumber pembelajaran bagi daerah lain agar tidak perlu memulai dari nol.

“Transformasi digital itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi bagaimana kita bisa maju bersama. Ketika satu daerah punya sistem yang sudah berjalan baik, itu bisa dimanfaatkan oleh daerah lain,” ungkap Kepala Diskominfo Kaltim.

Dalam konteks tersebut, Pemprov Kaltim mengambil posisi sebagai penghubung antar daerah, khususnya dalam menyatukan berbagai sistem yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Integrasi ini diharapkan mampu melahirkan satu ekosistem data yang lebih terstruktur, terbuka, dan mudah diakses untuk kepentingan pembangunan.

Melalui pendekatan tersebut, pertukaran data tidak hanya menjadi lebih efisien, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik. Masyarakat diharapkan dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.

Rakor Diskominfo kali ini diikuti sekitar 200 peserta dari berbagai unsur, mulai dari perwakilan kabupaten/kota, Perangkat Daerah (PD) lingkup provinsi, hingga stakeholder dan instansi vertikal. Kehadiran peserta yang cukup besar ini menunjukkan tingginya komitmen bersama dalam memperkuat sektor komunikasi dan informatika di daerah.

Selama dua hari pelaksanaan, rakor akan diisi dengan sejumlah agenda penting. Paparan materi mengenai integrasi sistem dan pengelolaan data menjadi fokus utama pada sesi awal. Materi tersebut menjadi landasan dalam menyamakan persepsi terkait arah kebijakan digital di daerah.

Selanjutnya, forum diskusi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi ruang untuk menyelaraskan program kerja. Melalui forum ini, setiap daerah dapat mengidentifikasi potensi kolaborasi sekaligus menghindari tumpang tindih program yang kerap terjadi.

Keterlibatan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kegiatan ini juga menjadi bagian penting, khususnya dalam mendukung pelaksanaan survei ekonomi nasional. Sosialisasi yang dilakukan diharapkan mampu memperkuat pemahaman daerah terhadap pentingnya data statistik yang akurat dan terintegrasi.

Menariknya, seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur dipastikan ambil bagian dalam rakor ini. Meski ada beberapa perwakilan yang dijadwalkan hadir pada hari pelaksanaan, partisipasi penuh menunjukkan keseriusan daerah dalam mengikuti agenda strategis ini.

Rakor Diskominfo sendiri merupakan agenda rutin yang dilaksanakan secara bergiliran di berbagai daerah. Setelah sebelumnya digelar di Tenggarong, Berau, Bontang dan Balikpapan, kini giliran Samarinda menjadi tuan rumah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNN Genjot Standardisasi Rehabilitasi, Bekali 100 Petugas dengan SNI 8807:20221

Badan Narkotika Nasional (BNN) mempercepat standardisasi layanan rehabilitasi narkotika dengan membekali 100 petugas melalui penerapan SNI 8807:2022. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Upaya ini juga sejalan dengan Gerakan ANANDA BERSINAR (Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari Anak Bersih Narkotika), yang menitikberatkan penyelamatan generasi muda dari ancaman narkotika melalui pendekatan promotif, preventif, dan rehabilitatif.

Diselenggarakan oleh Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (PLRIP), kegiatan ini berlangsung secara hybrid pada 21–23 April 2026 dengan tajuk Pembekalan Petugas Rehabilitasi dalam Rangka Pemenuhan dan Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) 8807:2022.

Dalam paparannya, dr. Yossi Eka Putri menjelaskan bahwa pembekalan ini bertujuan meningkatkan pemahaman teknis petugas terhadap SNI 8807:2022, memperkuat implementasi layanan rehabilitasi, serta mendorong penyusunan rencana tindak lanjut berbasis gap analysis di masing-masing satuan kerja.

“Melalui pembekalan ini, Kami mendorong kesiapan satuan kerja dalam menghadapi proses sertifikasi layanan rehabilitasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, dr. Yossi menjelaskan bahwa SNI 8807:2022 merupakan standar nasional yang mengatur penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika secara terstruktur dan terukur, mencakup aspek sumber daya manusia, prosedur layanan, hingga sistem mutu. Standar ini menjadi acuan untuk memastikan layanan berjalan profesional, seragam, dan berorientasi pada pemulihan.

Kegiatan ini diikuti oleh 100 tenaga medis dari 49 klinik pratama BNN Provinsi, Kabupaten/Kota, serta RSJD Syamsi Jacobalis Kepulauan Bangka Belitung. Para peserta merupakan petugas yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi.

BNN menegaskan bahwa rehabilitasi tidak hanya berfungsi sebagai proses pemulihan, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan produktif. Bersama Kita wujudkan Indonesia Bersinar, dimulai dari layanan rehabilitasi yang berkualitas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News