Beranda blog Halaman 312

Reforma Agraria Desa Soso, Menguatkan Peran Petani Perempuan Menuju Kesejahteraan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Memiliki tanah bukan sekadar soal kepastian hukum, tetapi juga tentang harapan akan kehidupan yang lebih layak. Dengan kepemilikan tanah yang jelas, petani perempuan di Desa Soso kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, termasuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Patma (55), petani perempuan asal Desa Soso, Kabupaten Blitar, menilik kisah yang terjadi di desanya. Sejak 2012, Desa Soso menjadi lokasi konflik tanah berkepanjangan antara masyarakat dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah desa. Saat memperjuangkan lahan tempatnya berkebun, Patma bahkan pernah mengalami penghadangan oleh pihak keamanan perusahaan.

“Dulu kalau mau nanam itu takut. Tapi kalau tidak nanam, gimana kita butuh makan,” ucap Patma, saat ditemui di Desa Soso.

Pada 2022 melalui program Reforma Agraria yang diusung Kementerian ATR/BPN, lahan yang semula tidak memiliki kepastian hukum, akhirnya menjadi milik Patma sendiri. Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar menerbitkan sertipikat hasil redistribusi tanah seluas 83,85 hektare untuk Patma dan 527 keluarga penerima Sertipikat Hak Milik lainnya di Desa Soso.

“Sekarang, setelah Reforma Agraria kan sudah diredistribusi tanahnya, ya pasti lebih aman, lebih tenang,” terang Patma.

Kini, dengan sertipikat tanah di tangan, masyarakat merasa lebih tenang dan percaya diri dalam mengelola kebunnya. Hal ini juga dirasakan petani perempuan lainnya, Indra (32). Ia menyebut, kepastian hukum atas tanah membuat mereka lebih leluasa menentukan jenis tanaman serta merencanakan masa depan keluarga.

“Apalagi sertipikat sudah atas nama sendiri. Jadi kan kita merasa bangga, lebih percaya diri,” tutur Indra.

Perubahan signifikan juga terlihat dari sisi ekonomi. Warga jadi bisa memanfaatkan lahan secara optimal, salah satunya dengan menanam jagung. Melalui kerja sama dengan PT Syngenta Indonesia, petani mendapatkan bantuan bibit, pendampingan, hingga akses pasar dengan harga jual yang lebih baik, yakni sekitar Rp8.500 hingga Rp9.000 per kilogram.

Hasil kebun pun meningkat. Dari lahan sekitar 1.500 meter persegi, petani mampu menghasilkan hingga 1 ton jagung dengan nilai mencapai sekitar Rp9 juta. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, di mana jagung lokal hanya menghasilkan sekitar Rp4 hingga Rp5 juta. “Kalau hasilnya meningkat sudah pasti bahagia, senang,” pungkas Indra.

Selain bekerja di lahan, perempuan juga memikul tanggung jawab domestik. Sepulang dari kebun, mereka tetap mengurus rumah tangga, mulai dari memasak hingga merawat anak. Meski beban kerja yang diemban lebih besar, semangat gotong royong antaranggota keluarga dan kelompok tani tetap terjaga.

Dengan kepastian hukum atas tanah dan peningkatan hasil pertanian, perempuan di Desa Soso tidak hanya menjadi penopang keluarga, tetapi juga penggerak kesejahteraan. Reforma Agraria pun hadir bukan sekadar memberikan akses atas tanah, melainkan membuka ruang bagi perempuan untuk tumbuh lebih berdaya dan menatap masa depan dengan lebih pasti.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dorong Akselerasi Transformasi Pendidikan, Sekjen Kemenimipas Lantik Pejabat Poltek Imipas

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Sekjen Kemenimipas), Asep Kurnia, secara resmi memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat manajerial dan nonmanajerial di lingkungan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia (Poltek Imipas) pada Senin (20/4/2026). Pelantikan ini menjadi bagian dari implementasi Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Poltek Imipas.

Pelantikan tersebut menetapkan 10 pejabat strategis yang akan memperkuat struktur kelembagaan Poltek Imipas. Penetapan ini sekaligus menandai langkah konkret penguatan tata kelola dan kesiapan organisasi dalam mendukung transformasi pendidikan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Sekjen Kemenimipas menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan momentum penting dalam perjalanan Poltek Imipas sebagai institusi pendidikan strategis.

“Hari ini adalah momentum awal tonggak estafet kepemimpinan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia dalam mengukir perjalanannya untuk melahirkan insan-insan penerus Imigrasi dan Pemasyarakatan yang unggul dan berdaya guna bagi transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” tegas Sekjen Kemenimipas.

Ia menyampaikan bahwa pengembangan Poltek Imipas tidak terlepas dari proses panjang, termasuk izin pembukaan program studi pada Januari 2026 serta pengalihan sumber daya manusia sebagai bagian dari penataan kelembagaan. Pendidikan di Poltek Imipas diharapkan menjadi fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia unggul melalui transfer pengetahuan teknis, pembentukan karakter, dan budaya kerja yang adaptif.

Sekjen Kemenimipas juga menekankan sejumlah fokus strategis yang harus segera dijalankan oleh para pejabat yang dilantik. Fokus tersebut mencakup penguatan tata kelola organisasi yang akuntabel, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lapangan, peningkatan kualitas SDM dengan budaya kerja PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel), serta penerapan sistem penjaminan mutu berkelanjutan.

Selain itu, para pejabat diingatkan untuk segera melakukan akselerasi kinerja dan membangun kolaborasi yang kuat guna menjadikan Poltek Imipas sebagai pusat keunggulan (center of excellence) di lingkungan Kemenimipas.

Pelantikan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan publik di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Melalui penguatan institusi pendidikan, diharapkan lahir aparatur yang profesional, berintegritas, dan siap menjawab tantangan global, sehingga berdampak pada pelayanan yang lebih optimal, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Di akhir sambutannya, Sekjen Kemenimipas menyampaikan harapan agar para pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan terus berinovasi dalam membangun institusi. Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas serta semangat pengabdian dalam setiap pelaksanaan tugas demi kemajuan organisasi dan bangsa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag Dukung Pembangunan Bait Suci Pertama di Jakarta

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, mendukung rencana pembangunan Bait Suci (Temple) pertama di Jakarta. Hal ini Menag sampaikan saat menerima delegasi Kuorum Dua Belas Rasul (The Quorum of the Twelve Apostles) Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir di kantor pusat Kemenag, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menag menjelaskan bahwa Kementerian Agama akan terus mengawal agar setiap warga negara dapat menjalankan keyakinannya dengan tenang.

“Kementerian Agama berkomitmen memastikan setiap orang yang hidup di Indonesia dapat menjalankan keyakinannya dengan damai dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa,” tegas Menag.

Menag menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antar-pemimpin agama untuk membangun fondasi kepercayaan yang kokoh. “Hubungan positif seperti inilah yang kita butuhkan untuk membangun harmoni yang lebih damai berdasarkan saling percaya dan komunikasi yang terbuka,” ujar Menag.

Perwakilan Anggota Kuorum Dua Belas Rasul, Penatua Gerald Causse, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Indonesia. Ia menegaskan komitmen Gereja untuk mendukung program pemerintah, khususnya di bidang pendidikan, bantuan kemanusiaan, serta penguatan prinsip kebebasan beragama.

Penatua Gerald menjelaskan, fasilitas ini memiliki makna spiritual yang sangat vital bagi komunitas mereka, terutama terkait pelaksanaan sakramen pernikahan.

“Saat ini, anggota komunitas kami harus terbang ke Hong Kong atau Bangkok untuk melangsungkan pernikahan secara agama. Dengan adanya Bait Suci di Jakarta, mereka akan dapat menjalankan ibadah tersebut di Indonesia,” jelas Gerald.

Ia juga menginformasikan bahwa saat ini proses perizinan sedang berjalan dan diharapkan dalam waktu sekitar satu tahun ke depan, proses peletakan batu pertama (groundbreaking) sudah dapat dilaksanakan.

Merespon kondisi global saat ini, Menag menambahkan bahwa semangat gotong royong dan saling membantu tanpa memandang latar belakang merupakan esensi dari budaya Indonesia. Di tengah tantangan global seperti isu kemanusiaan, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi, Menag meyakini bahwa tokoh agama memegang kunci sebagai penggerak perubahan.

“Para pemimpin agama memiliki kemampuan unik untuk menginspirasi pengikutnya agar menjadi agen perubahan demi terciptanya perdamaian dunia,” jelasnya.

Menag berharap audiensi ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih erat dan berkelanjutan di masa depan dalam rangka merawat kebinnekaan di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag Apresiasi Konsistensi NWDI Bangun Umat di Jalur Pendidikan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) menerima kunjungan pimpinan Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), Muhammad Zainul Majdi, di kantor pusat Kementerian Agama. Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat kontribusi lembaga pendidikan Islam bagi kemajuan umat dan bangsa.

TGB hadir bersama Muhammad Suhaidi dan Agus Yusron. Kehadiran rombongan NWDI disambut Menteri Agama dalam suasana dialog yang konstruktif dan penuh semangat kolaborasi.

Dalam pertemuan tersebut, TGB memaparkan perkembangan signifikan NWDI sebagai salah satu gerakan pendidikan Islam yang terus tumbuh dan berkontribusi nyata. Ia menekankan bahwa fokus utama NWDI adalah penguatan sektor pendidikan sebagai fondasi pembangunan umat.

“NWDI terus berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada ilmu keagamaan, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman,” ujar TGB. Ia juga menegaskan bahwa jaringan lembaga pendidikan NWDI kini semakin luas dan berperan dalam mencetak generasi yang berkarakter, berilmu, dan berdaya saing.

Menag memberikan apresiasi atas kiprah NWDI yang konsisten dalam membangun umat melalui jalur pendidikan. Menag juga menyampaikan sejumlah masukan strategis agar NWDI semakin optimal dalam memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

“Peran lembaga pendidikan seperti NWDI sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara nilai keagamaan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Kami berharap NWDI terus berinovasi dan memperkuat kualitas pendidikannya,” ujar Menag.

Pertemuan ini juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara pemerintah dan organisasi keagamaan dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan komitmen yang kuat dari kedua pihak, diharapkan kolaborasi antara Kementerian Agama dan NWDI dapat semakin memperluas dampak positif bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina Soroti Gula Rafinasi Masuk Pasar Konsumsi, Tegaskan Perlunya Pembenahan Tata Niaga Nasional

Penulis
Lucky PR
-

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyoroti persoalan serius dalam tata niaga gula nasional, khususnya terkait masuknya gula kristal rafinasi (GKR) ke pasar konsumsi masyarakat.

Fenomena ini dinilai menjadi salah satu sumber utama distorsi pasar gula nasional yang berdampak luas terhadap keseimbangan sektor hulu hingga hilir.

Politisi PKS ini menyampaikan bahwa secara regulasi, gula rafinasi diperuntukkan bagi kebutuhan industri, bukan untuk konsumsi rumah tangga. Namun dalam praktiknya, terdapat indikasi kuat bahwa GKR merembes ke pasar konsumsi, sehingga mengganggu keseimbangan antara gula konsumsi (GKP) dan gula industri.

“Kondisi ini tidak hanya keluar dari ketentuan tata niaga, tetapi juga berdampak langsung pada harga dan kesejahteraan petani tebu”, ungkapnya.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menilai bahwa kebocoran distribusi gula rafinasi telah menekan harga gula di tingkat petani, sementara di sisi lain stok gula nasional, khususnya milik BUMN, justru mengalami penumpukan. Ironisnya, harga gula di tingkat konsumen tetap tinggi, yang menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam sistem distribusi dan lemahnya pengawasan pasar.

“Masalah gula nasional bukan semata soal pasokan, tetapi lebih pada tata kelola yang belum optimal dari hulu hingga hilir,” ujar Nevi.

Ia menambahkan, rendahnya produktivitas tebu, belum efisiennya pabrik gula, serta fragmentasi kelembagaan BUMN menjadi faktor yang memperparah kondisi ini. Selain itu, ketergantungan terhadap impor bahan baku gula rafinasi dinilai semakin memperbesar potensi distorsi dalam struktur industri gula nasional.

“Ketergantungan impor bahan baku membuat struktur industri kita rentan. Ketika pengawasan lemah, maka celah distribusi akan dimanfaatkan dan berdampak langsung pada petani,” tegasnya.

Nevi juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap impor gula rafinasi agar lebih terkendali, transparan, dan akuntabel. Ia menilai bahwa kebijakan kewajiban bagi importir gula rafinasi untuk memiliki kebun tebu merupakan langkah strategis dalam memperkuat integrasi hulu dan hilir, namun harus diiringi dengan pengawasan yang konsisten dan terukur.

“Kebijakan integrasi ini tidak boleh berhenti pada aspek administratif. Harus ada dampak nyata terhadap peningkatan produksi tebu nasional,” ujarnya.

Menurutnya, masuknya gula rafinasi ke pasar konsumsi merupakan indikasi kuat adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan tata niaga gula nasional. Dampaknya tidak hanya menciptakan distorsi harga, tetapi juga merugikan petani dan membebani peran BUMN dalam menjaga stabilitas pasokan.

“Diperlukan reformasi menyeluruh melalui penguatan pengawasan distribusi, pengendalian impor, serta integrasi kebijakan hulu–hilir guna mewujudkan kemandirian gula nasional,” tutup Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kepala BGN Pastikan Transparansi Transformasi IT dan Gandeng PERURI sebagai GovTech Indonesia

Penulis
Syifa
-
Menanggapi isu viral mengenai anggaran penyediaan solusi IT senilai Rp 1,2 triliun untuk Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) serta managed service sarana IT dan IoT, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi yang beredar di publik. Dadan menegaskan bahwa pemilihan mitra strategis dan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2025 ini dilakukan dengan pengawasan ketat serta mengacu pada regulasi yang berlaku demi menjamin keamanan data nasional.
Dadan menjelaskan bahwa dari pagu anggaran yang tersedia, realisasi saat ini dialokasikan untuk dua kebutuhan krusial. Pertama, pengembangan aplikasi SIPGN yang mencakup berbagai modul dengan kisaran nilai Rp 550 miliar. Kedua, penyediaan layanan managed service perangkat IoT dengan kisaran nilai sebesar Rp 199 miliar.
“Keterlibatan Perum Peruri (PERURI) dalam program strategis ini adalah langkah terintegrasi negara. Perlu ditegaskan bahwa PERURI telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi high security. Hal ini sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2019 yang memberikan wewenang kepada PERURI sebagai penyedia solusi digital sekuriti bagi instansi pemerintah,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (20/4).
Menurut Dadan, status PERURI sebagai GovTech Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 menjadi alasan utama mengapa lembaga ini dipercaya mengelola transformasi digital nasional (SPBE). Menjawab keraguan publik terkait mitra strategis dan prosedur penyediaan, Dadan memaparkan rekam jejak digital PERURI yang solid, termasuk posisinya sebagai satu-satunya BUMN Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) berstatus Berinduk di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital serta penyedia sistem Materai Elektronik.
“Seluruh proses kerja sama dengan BGN dijalankan secara transparan, sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kami memastikan tidak ada celah bagi penyimpangan karena ini menyangkut kedaulatan data gizi rakyat Indonesia,” tambahnya.

Terkait isu teknis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dipertanyakan publik, Kepala BGN memastikan bahwa setiap tahapan administrasi tetap berjalan dalam koridor hukum. BGN berkomitmen agar sistem SIPGN dan layanan IoT ini dapat segera beroperasi maksimal untuk memastikan distribusi gizi tepat sasaran dan dapat dipantau secara real-time.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dorong Transisi Energi, Pemerintah Kembangkan Proyek Bioetanol di Lampung Bersama Toyota

Penulis
Syifa
-

Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus mendorong pembentukan kesepakatan strategis dalam pengembangan Proyek Bioetanol di Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi nasional. Konstruksi proyek yang diharapkan mulai pada kuartal III 2026 ini melibatkan Toyota, PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE), dan Danantara Investment Management.

“Program ini sebetulnya sudah kita jalankan dari satu tahun yang lalu, tapi memang kami silent dalam pengembangannya. Saat ini sudah ada koordinasi antara PNRE dengan Japanese Group, dalam hal ini yang akan ditunjuk adalah Toyota Tsuho yang akan menjadi partner, dan akan didukung mitra teknologi lainnya dari Jepang seperti RaBIT (konsorsium riset beberapa perusahaan otomotif dan energi Jepang),” papar Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu seusai memimpin pertemuan dengan CEO Toyota Motor Asia di Jakarta (20/4).

Wamen Todotua menjelaskan, proyek ini akan dilakukan pertama kali pembangunannya di wilayah Lampung. Lampung dipilih karena salah satu provinsi yang sangat kuat untuk suplai feedstock, seperti tebu, ubi, sorgum, dan lain-lain. Secara khusus, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan pengawalan sejak akhir 2025 hingga awal 2026 melalui serangkaian langkah konkret, di antaranya koordinasi lintas kementerian/lembaga dan BUMN, fasilitasi pertemuan dengan mitra teknologi dari Jepang, hingga pendampingan langsung dalam kunjungan lapangan dan identifikasi lokasi proyek.

Proyek pengembangan bioetanol yang tengah dijajaki bersama Toyota, PNRE, dan Danantara Investment Management ini dirancang dalam dua tahap. Tahap awal (pilot project) ditargetkan berkapasitas 60 kiloliter per tahun pada kuartal III 2027, dilanjutkan tahap komersial sebesar 60.000 kiloliter per tahun pada kuartal IV 2028. Pengembangan ini mengadopsi pendekatan multi-feedstock, antara lain memanfaatkan limbah biomassa kelapa sawit, jagung, dan sorgum yang didukung teknologi generasi kedua (2G) untuk meningkatkan fleksibilitas pasokan sekaligus memastikan keberlanjutan jangka panjang.

Pengembangan ini juga mencakup budidaya sorgum secara bertahap, mulai dari pilot seluas 10 hektare pada 2026 hingga pengembangan komersial mencapai 6.000 hektare pada 2027. Proyek akan berlokasi di Lampung dengan dukungan lahan dari PTPN.

Di sisi kebijakan, pemerintah telah memperkuat komitmen melalui roadmap mandatori pencampuran bioetanol dalam bahan bakar, yaitu E5 pada 2026–2027, meningkat menjadi E10 pada 2028–2030, hingga menuju E20 dalam jangka panjang.

“Kita mendorong proyek ini dalam rangka untuk mempersiapkan komitmen roadmap mandatori menjadi E10, sehingga negara kita juga siap,” ujar Wamen Todotua.

Wamen Todotua menambahkan, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar masih tinggi, mencapai sekitar 61% dalam satu dekade terakhir. Di sisi lain, volatilitas harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik semakin mempertegas urgensi transisi energi.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memfokuskan kebijakan pada tiga pilar utama, yaitu swasembada energi, ketahanan pangan, dan hilirisasi sumber daya alam. Indonesia dinilai memiliki keunggulan komparatif kuat, antara lain cadangan nikel terbesar dunia (42%), serta posisi sebagai produsen utama kelapa sawit dan kelapa global yang berpotensi menjadi bahan baku bioenergi.

Pemerintah juga mengapresiasi keterlibatan Toyota dalam pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia. Namun demikian, peluang kerja sama dinilai masih terbuka luas, khususnya pada pengembangan bioetanol berbasis multi bahan baku.

“Kami mengapresiasi diskusi yang konstruktif dan progresif dengan stakeholders terkait untuk mengeksplorasi potensi kolaborasi di ekosistem bioenergi. Selain itu, melalui kemitraan strategis kami dengan CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) di Indonesia, kami bertujuan untuk memperluas kemampuan kami dari perakitan battery pack hingga manufaktur baterai dari sel dan modul baterai. Kolaborasi ini akan memperkuat rantai pasok lokal yang kuat, mendukung pendekatan Multi-Pathway Toyota menuju netralitas karbon,” ujar CEO Toyota Motor Asia Masahiko Maeda.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat kolaborasi internasional guna mendorong investasi berkualitas dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia berbasis hilirisasi dan energi berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Penyegaran Layanan Bidang Perdagangan, Mendag Busan Lantik 22 Pejabat Kemendag

Penulis
Syifa
-
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso melantik 22 pejabat Kementerian Perdagangan di kantor Kemendag, Jakarta, hari ini, Senin, (20/4). Terdapat 3 Pimpinan Tinggi Madya (eselon I) dan 19 Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) yang dilantik sebagai upaya penyegaran layanan di bidang perdagangan melalui rotasi atau mutasi. Mendag Busan mendorong para pejabat yang dilantik hari ini untuk selalu memberi kinerja terbaik pada jabatan yang diemban.
“Penyegaran personil melalui perpindahan biasa dilakukan organisasi. Pelantikan pejabat Kemendag hari ini untuk memberi semangat kerja baru bagi para pegawai melalui suasana baru di tempat yang baru sehingga kami bisa terus memberikan pelayanan terbaik di bidang perdagangan,” kata Mendag Busan pascapelantikan.
Melalui pelantikan tersebut, Mendag Busan mengamanatkan kepada seluruh pegawai Kemendag untuk terus berkomitmen meningkatkan pelayanan di bidang perdagangan dan memastikan kinerja perdagangan dalam dan luar negeri terus meningkat. Kemendag memiliki tiga program kerja utama yang akan terus dimaksimalkan, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Dari Lokal untuk Global. “Saya berharap Bapak Ibu (pejabat yang baru dilantik) dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya, sesuai dengan program kegiatan yang sudah dicanangkan,” pungkas Mendag Busan.
Turut hadir pada pelantikan tersebut, yakni Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, para Pejabat Eselon I dan II Kemendag, dan para Staf Ahli Menteri Perdagangan.
Terdapat 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik Mendag Busan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/TPA Tahun 2026 tertanggal 17 Maret 2026, yakni:
1. Djatmiko Bris Witjaksono, S.E., MSIE. sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan;
2. Mardyana Listyowati, S.H., M.SE. sebagai Kepala Badan Kebijakan Perdagangan; dan
3. Ir. Johni Martha, ACCS, MBA sebagai Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.
Selain itu, terdapat 19 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik Mendag Busan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 606 dan 607 Tahun 2026 tertanggal 13 April 2026, yakni:
1. Dr. Sukoco, S.TP., M.S.E. sebagai Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu pada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
2. Rihadi Nugraha, S.H., M.H. sebagai Kepala Biro Perencanaan pada Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal;
3. Rifah Ariny, S.H., M.Si. sebagai Kepala Biro Perundang-Undangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas pada Biro Perundang-Undangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
4. Septo Soepriyatno, S.T., M.S.E. sebagai Kepala Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan pada Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan, Badan Kebijakan Perdagangan;
5. Yan Triono, S.Kom., M.Si. sebagai Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan pada Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan;
6. Drs. Abu Amar sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan;
7. Andri Gilang Nugraha Ansari, S.E., M.Fin sebagai Direktur Impor pada Direktorat Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
8. Iman Kustiaman, S.H., M.H. sebagai Kepala Biro Keuangan pada Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;
9. Bayu Nugroho, M.Sc. sebagai Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor pada Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
10. Basaria Tiara Desika L. Gaol, S.E., M.M. sebagai Direktur Perundingan Bilateral pada Direktorat Perundingan Bilateral, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;
11. Danang Prasta Danial, S.E., M.E. sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;
12. Arief Wibisono, S.E., Ak., S.H., MBA. sebagai Kepala Biro Hukum pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
13. Bayu Wicaksono Putro, S.T., M.A. sebagai Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor pada Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
14. Digdiyono Basuki Susanto, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal pada Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal;
15. Franciska Simanjuntak, S.H., M.S.E. sebagai Direktur Bina Usaha Perdagangan pada Direktorat Bina Usaha Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
16. Bambang Jaka Setiawan, S.H., M.M. sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan pada Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan;
17. Ojak Simon Manurung, S.E., M.M. sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
18. Muhammad Rivai Abbas, S.S., M.A., MBA. sebagai Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan pada Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; dan

19. Sugih Rahmansyah, S.E., M.M. sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gandeng BPKP, Menteri PKP Perkuat Pengawasan Program-Program Perumahan

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuanagn dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Senin (20/4). Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program-program perumahan, salah satunya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP menyampaikan bahwa total anggaran Kementerian PKP pada tahun ini mencapai sekitar Rp10 triliun, dengan sekitar 80 persen dialokasikan untuk program BSPS. Melalui alokasi tersebut, pemerintah menargetkan dapat menjangkau sekitar 400 ribu penerima manfaat yang rumahnya akan diperbaiki.

“Program ini harus tepat sasaran dan berkualitas. Dari total anggaran sekitar Rp10 triliun di Kementerian PKP, sekitar 80 persen kami alokasikan untuk program BSPS guna merenovasi rumah masyarakat yang tidak layak huni. Kami juga melibatkan tenaga pendamping pemberdayaan dan pendamping teknis untuk memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan baik dan sesuai ketentuan,” ujar Maruarar Sirait.

Ia menegaskan bahwa usulan penerima bantuan dapat berasal dari DPR maupun pemerintah daerah, namun seluruhnya tetap melalui proses verifikasi yang ketat. Adapun kriteria penerima BSPS mencakup masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah satu-satunya dalam kondisi tidak layak huni, memiliki alas hak yang jelas meskipun tidak harus berupa sertifikat, serta termasuk dalam kelompok desil empat ke bawah.

Selain aspek kuantitas, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas hunian melalui penggunaan material yang lebih baik, salah satunya melalui program gentengisasi. Program ini bertujuan meningkatkan kenyamanan rumah agar tidak panas, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM produsen genteng di berbagai daerah seperti yang telah berjalan di Jatiwangi, Majalengka dan Plered, Purwakarta.

Menteri PKP Maruarar Sirait juga menyoroti permasalahan hukum pada pelaksanaan BSPS di Madura pada tahun sebelumnya, terkait campur tangan oknum aparat desa yang meminta sejumlah uang dari penerima bantuan dan telah diproses hukum. Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak boleh terulang, sehingga pengawasan harus diperketat agar bantuan diterima utuh oleh masyarakat yang berhak.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung pengawasan pelaksanaan program-program perumahan secara menyeluruh.

“Kami siap membantu melakukan pengawasan secara ketat. Tidak boleh ada pihak yang berani mengambil hak masyarakat, apalagi dari rakyat kecil,” tegasnya.

Melalui sinergi antara Kementerian PKP dan BPKP, pemerintah berkomitmen memastikan program-program perumahan berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga benar-benar mampu meningkatkan kualitas hunian sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pendidikan Vokasi Jadi Prioritas, Kampus dan SMK Kemenperin Buka Pendaftaran Serentak

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus meningkatkan upaya dalam mempersiapkan angkatan kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja nasional maupun global. Langkah tersebut diwujudkan melalui program pendidikan vokasi industri yang menjadi salah satu prioritas nasional pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap penguatan pendidikan vokasi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia industri.

“Bapak Presiden menekankan bahwa pendidikan vokasi harus menjadi prioritas nasional agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, baik di dalam negeri maupun pasar global,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/4).

Saat ini, Kemenperin membina 11 politeknik, 2 akademi komunitas, dan 9 SMK vokasi industri yang setiap tahunnya menghasilkan calon tenaga kerja industri yang siap kerja serta memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Mayoritas lulusan unit pendidikan tersebut telah terserap di industri, sementara sisanya memperoleh pekerjaan paling lama enam bulan setelah kelulusan.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Doddy Rahadi menyampaikan, lulusan vokasi Kemenperin dibekali kemampuan teknis dan adaptabilitas terhadap perkembangan teknologi industri.

“Tingkat serapan lulusan ke industri pada tahun 2025 mencapai 68 persen sesaat setelah lulus, dan diproyeksikan mencapai 100 persen dalam waktu enam bulan setelah kelulusan,” ungkap Doddy.

Tingginya serapan lulusan vokasi Kemenperin turut mendorong minat masyarakat. Hal ini terlihat dari data pada Jalur Penerimaan Vokasi Industri (JARVIS) tahun 2025, tercatat sebanyak 82,8 ribu pendaftar untuk politeknik dan akademi komunitas, serta 28,8 ribu pendaftar untuk SMK. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencatat sekitar 60 ribu pendaftar politeknik dan akademi komunitas serta 23,5 ribu pendaftar SMK.

Menanggapi tingginya antusiasme masyarakat, Kemenperin kembali membuka JARVIS pada tahun 2026 guna memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan di unit pendidikan vokasi binaan Kemenperin.

“JARVIS Kemenperin merupakan sistem penerimaan peserta didik dan mahasiswa baru bagi politeknik, akademi komunitas, dan SMK di bawah naungan Kemenperin,” ungkap Doddy. Program ini terdiri atas tiga jalur, yaitu JARVIS Bersama, JARVIS Mandiri, dan JARVIS Prestasi.

JARVIS Bersama merupakan layanan pendaftaran terpadu yang dilaksanakan serentak oleh seluruh unit pendidikan Kemenperin, dengan membuka pendaftaran dan melaksanakan tes pada waktu bersamaan. Jadwal pendaftaran JARVIS Bersama untuk politeknik dan akademi komunitas berlangsung pada 6 April–5 Juni 2026, sedangkan untuk SMK pada 6 April–15 Mei 2026. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: jarvis.kemenperin.go.id.

Sementara itu, JARVIS Mandiri dan JARVIS Prestasi dilaksanakan masing-masing unit pendidikan dengan jadwal sesuai ketentuan internal kampus maupun sekolah. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui unit pendidikan tujuan masing-masing.

Seluruh proses pendaftaran JARVIS Kemenperin tidak dipungut biaya. Adapun biaya pendidikan selama masa studi menyesuaikan kebijakan masing-masing unit pendidikan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...311312313...4,871Halaman 312 dari 4,871