Beranda blog Halaman 313

Cadangan Gas Jumbo Ditemukan di Kalimantan Timur, Ini Dampaknya bagi Energi Indonesia

Angin segar datang dari pengelolaan hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia. Hasil eksplorasi sumur Geliga-1 di Blok Ganal, lepas pantai Kalimantan Timur, mengungkap adanya potensi sumber daya gas sekitar 5 triliun kaki kubik (Tcf) serta 300 juta barel kondensat. Temuan ini berada di Wilayah Kerja (WK) Ganal yang dioperasikan ENI dengan porsi kepemilikan 82%, sementara 18% sisanya dimiliki Sinopec.
Temuan ini menjadi sinyal positif bagi upaya memperkuat pasokan energi dalam negeri di tengah kebutuhan yang terus meningkat. Eksplorasi yang melibatkan perusahaan energi asal Italia, ENI, menegaskan bahwa potensi migas Indonesia masih sangat besar, khususnya di Cekungan Kutai, Kalimantan Timur, yang terus menunjukkan prospek menjanjikan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan apresiasi terhadap ENI atas keberhasilan penemuan tersebut, dan memberikan bukti bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi migas sebagai penopang ketahanan energi nasional dan upaya untuk swasembada energi.
“Di era kondisi dunia yang hampir semua dunia sekarang menjaga cadangan mereka, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa (Penemuan) ini anugerah yang diberikan dan kita harus betul-betul fokus dalam rangka menjalankan perintah Bapak Presiden untuk mencari sumber-sumber minyak baru. Ini adalah hasil eksplorasi dan setelah ini mereka juga akan melakukan pengembangan untuk melakukan eksplorasi dari beberapa wilayah lain selain daripada wilayah Kalimantan Timur,” kata Bahlil kepada awak media di Jakarta, Senin (20/4).
Bahlil menjelaskan, pada tahun 2028, produksi puncak yang bisa dicapai oleh ENI adalah sebesar 2.000 MMSCFD, jauh melesat apabila dibandingkan dengan produksinya sekarang sekitar 600 hingga 700 MMSCFD. Dan terus akan ditingkatkan hingga tahun 2030 akan dikembangkan produksinya menjadi 3.000 MMSCFD.
“Ini (penemuan) giant. Selain daripada gas, kita juga menemukan nanti di 2028, kita produksi kondensat itu kurang lebih sekitar 90 ribu barel. Dan di 2029-2030 itu bisa tambah lagi menjadi 150 ribu barel hari (dari Wilayah Kerja yang dikelola ENI),” jelasnya.
Bahlil optimistis, seiring dengan meningkatnya produksi ENI, sejalan dengan strategi pemerintah untuk mampu memenuhi kebutuhan gas dari dalam negeri, dan peningkatan produksi kondensat juga akan mengurangi impor minyak.
Sumur Geliga dibor hingga kedalaman sekitar 5.100 meter pada kedalaman air sekitar 2.000 meter. Penemuan ini memperpanjang catatan keberhasilan eksplorasi ENI di Cekungan Kutai, setelah sebelumnya menemukan cadangan besar di Geng North pada 2023 dan penemuan sumur Konta-1 pada 2025. Hasil penemuan ini menegaskan potensi signifikan sistem gas yang berada di cekungan tersebut serta stabilitas sumber daya di wilayah ini.
Penemuan Geliga ini terjadi setelah keputusan investasi akhir atau Final Investment Decision (FID) untuk sejumlah proyek gas, yakni Gendalo dan Gandang (South Hub), serta Geng North dan Gehem (North Hub).
Untuk pengembangannya, proyek North Hub akan menggunakan fasilitas terapung (Floating Production Storage and Offloading/FPSO) baru. Kapasitasnya mencapai 1 miliar kaki kubik gas per hari (bscfd) dan 90.000 barel kondensat per hari (bpd). Selain itu, proyek ini juga akan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, termasuk Kilang LNG Bontang.
Selain Sumur Geliga, Bahlil juga menyampaikan temuan sebelum sumur Geliga, yakni Sumur Gula, yang menghasilkan gas sekitar 2 TCF dan 75 juta barel kondensat. Dari kedua sumur tersebut, estimasi awal kombinasi sumber daya Geliga dan Gula berpotensi menghasilkan tambahan produksi hingga 1.000 mmscfd gas dan 90.000 bpd kondensat.
Selain berdampak pada peningkatan cadangan migas nasional, temuan gas jumbo di Blok Ganal juga membuka peluang percepatan pengembangan infrastruktur gas terintegrasi. ENI saat ini tengah mengevaluasi skema pengembangan yang bersinergi dengan proyek North Hub serta fasilitas eksisting seperti Kilang LNG Bontang, guna mempercepat monetisasi temuan dan mengoptimalkan nilai tambah bagi negara.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Pimpin Ratas Percepat Pematangan Giant Sea Wall Pantura

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih terkait dengan pematangan rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) sebagai proyek strategis nasional yang diharapkan mampu melindungi kawasan pesisir utara Jawa. Rapat tersebut digelar di Istana Merdeka, Senin (20/4).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek) Brian Yuliarto dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa proyek giant sea wall memiliki peran vital dalam melindungi sekitar 60 persen kawasan industri serta lebih dari 30 juta penduduk di wilayah terdampak. Oleh karena itu, Brian menyampaikan bahwa Kementerian Dikti Saintek didorong untuk berpartisipasi aktif, khususnya melalui kontribusi riset dan inovasi dari perguruan tinggi.
“Banyak hasil-hasil penelitian di kampus ya yang juga sudah diuji coba. Salah satunya yang berhasil di Demak, Semarang ya. Itu juga nanti kita diminta berpartisipasi aktif. Jadi dosen-dosen yang selama ini penelitian-penelitian yang ada di kampus yang mendukung untuk percepatan dan menjadi lebih efisien tentang pengembangan giant sea wall itu diminta untuk terlibat,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Brian menyampaikan bahwa Kementerian Dikti Saintek akan segera mengundang para guru besar dan pakar yang memiliki keahlian di bidang terkait, termasuk dalam pengembangan daratan dan reklamasi. Brian menyampaikan para akademisi tersebut nantinya tidak hanya memberikan kajian teknis, tetapi juga akan terlibat langsung dalam tim pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BPPOJ).
“Bahkan lebih dari itu langsung dilibatkan nantinya masuk ke dalam timnya yang dipimpin oleh Bapak Kepala Otorita,” imbuh Brian.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan bahwa proyek tersebut saat ini masih dalam tahap perencanaan. Pemerintah tengah melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek, khususnya yang berkaitan dengan konstruksi.
“Rencana dari hasil hitungan masih dihitung waktunya karena kan berkaitan sama resources yang ada di Indonesia. Kita manfaatkan semua. Jadi salah satu yang utama adalah kita bisa memanfaatkan soal lingkungan. Jadi kita absorb hal-hal yang ada kaitannya dengan waste,” ujar Didit.

Pemerintah menegaskan, percepatan giant sea wall tidak hanya soal kecepatan pembangunan, tetapi juga kualitas perencanaan. Kolaborasi pemerintah, akademisi, dan pelaku industri menjadi kunci agar proyek ini kokoh secara teknis, tepat secara ekonomi, dan berkelanjutan bagi lingkungan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cek Lokasi SIM Keliling Jakarta Selasa Ini, Siapkan Dokumen Perpanjangan

Ditlantas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di lima titik wilayah Jakarta pada Selasa (21/4). Layanan ini disediakan untuk memudahkan masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM tanpa harus datang ke kantor Satpas.

Mengutip informasi resmi dari akun X @TMCPoldaMetro, gerai SIM Keliling beroperasi mulai pukul 08.00–14.00 WIB. Warga dapat mendatangi lokasi terdekat sesuai domisili.

Lokasi Layanan SIM Keliling Jakarta Hari Ini

  • Jakarta Timur: Lobby depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ujung Menteng
  • Jakarta Utara: Halaman Boss Food Kelapa Gading, Jalan Kirana Avenue No. 88, Kelapa Gading Timur
  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren Tiga Timur, Pancoran
  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra, Jalan Letjen S. Parman, Tanjung Duren Utara
  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1, Sawah Besar

Ditlantas Polda Metro Jaya mengingatkan bahwa pemohon wajib membawa dan melengkapi seluruh persyaratan administrasi sebelum melakukan perpanjangan. Adapun dokumen yang harus disiapkan meliputi fotokopi KTP, SIM asli yang masih berlaku, bukti tes kesehatan, dan bukti tes psikologi melalui aplikasi Simpel Pol.

Layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. Jika masa berlaku SIM telah habis meski hanya satu hari, pemilik diwajibkan mengajukan pembuatan SIM baru di kantor Satpas.

Untuk biaya perpanjangan, mengacu pada PP Nomor 76 Tahun 2020, tarif PNBP yang berlaku adalah:

  • Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A
  • Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C

Selain tarif tersebut, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan untuk tes kesehatan dan tes psikologi melalui aplikasi resmi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Daftar Lokasi Samsat Keliling di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi Selasa Ini

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Samsat Keliling di 13 titik wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Selasa (21/4) untuk memfasilitasi warga yang ingin membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan. Informasi tersebut diumumkan melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya.

Layanan Samsat Keliling hari ini tersebar di berbagai lokasi, antara lain:

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB)
  • Jakarta Utara: Samsat Jakarta Utara dan Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading (08.00–14.00 WIB)
  • Jakarta Barat: Mall Citraland (08.00–14.00 WIB)
  • Jakarta Selatan: Samsat Jakarta Selatan (09.00–15.00 WIB) dan depan TMP Kalibata (09.00–14.00 WIB)
  • Jakarta Timur: Samsat Jakarta Timur dan Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB)
  • Kota Tangerang: Alun-Alun Cibodas dan parkiran busway Foodmosphere (09.00–13.00 WIB)
  • Serpong: Samsat Serpong (08.00–14.00 WIB) dan ITC BSD (16.00–18.00 WIB)
  • Ciledug: Giant Poris Gaga Indah dan Metland Cyber City Cipondoh (09.00–14.00 WIB)
  • Ciputat: Samsat Ciputat dan Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB)
  • Kelapa Dua: Halaman Gtown House Gading (08.00–14.00 WIB)
  • Kabupaten Bekasi: Pasar Bersih Cikarang Baru (09.00–12.00 WIB)
  • Depok: Samsat Depok (08.00–14.00 WIB) dan RS Bhayangkara Brimob (08.00–12.00 WIB)
  • Cinere: Kantor Kelurahan Pondok Petir (08.00–12.00 WIB)

Polda Metro Jaya mengingatkan bahwa masyarakat wajib membawa KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK, beserta fotokopi masing-masing berkas. Selain itu, wajib pajak tidak boleh memiliki tunggakan PKB lebih dari satu tahun untuk bisa dilayani di Samsat Keliling.

Layanan ini hanya menerima pembayaran PKB tahunan, sedangkan untuk pajak lima tahunan dan penggantian pelat nomor tetap harus dilakukan di kantor Samsat.

Sebagai alternatif, warga juga dapat menggunakan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) untuk membayar PKB secara daring di 33 provinsi. Berkas STNK akan dikirim langsung ke alamat pemilik kendaraan. Namun, aplikasi SIGNAL tidak dapat digunakan untuk kendaraan dengan tunggakan pajak lebih dari satu tahun.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta Selasa 21 April 2026: Pagi Berawan, Sore Berpotensi Hujan Ringan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Selasa, 21 April 2026, akan didominasi oleh cuaca cerah hingga cerah berawan, dengan potensi hujan ringan pada sore hari di sejumlah wilayah.

Berdasarkan informasi resmi BMKG, pada pagi hari cuaca berawan diprediksi terjadi di wilayah Kepulauan Seribu. Sementara itu, wilayah lain di Jakarta seperti Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur akan mengalami kondisi cerah berawan.

Memasuki siang hari, seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, diprakirakan berada dalam kondisi cuaca cerah.

Namun, pada sore hari, sebagian wilayah Jakarta berpotensi mengalami perubahan cuaca. BMKG memprediksi hujan dengan intensitas ringan akan turun di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Adapun wilayah lain seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat diperkirakan tetap cerah berawan.

Pada malam hari, kondisi cuaca di Kepulauan Seribu diprakirakan cerah, sementara wilayah Jakarta lainnya akan didominasi oleh cuaca cerah berawan.

BMKG juga mencatat suhu udara di Jakarta hari ini berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara berada di rentang 70 hingga 96 persen.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca, khususnya pada sore hari di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang berpotensi diguyur hujan ringan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenimipas Hadirkan Kemudahan dan Perketat Pengawasan Layanan Haji 2026

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melakukan langkah revolusioner dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia tahun 2026. Langkah strategis yang dilakukan oleh Kemenimipas adalah terselenggaranya audiensi dengan Kementerian Haji dan Umrah, Rabu (15/4).

“Berkat kolaborasi dan kerja sama yang intens antara Kementerian Haji dan Umrah dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, pelayanan kepada calon jamaah haji Indonesia dapat dilaksanakan dengan maksimal,” kata Menteri Imipas, Agus Andrianto.

Kemenimipas kenalkan pilar inovasi utama yang berfokus pada efisiensi dan perlindungan jemaah. Inovasi dimulai dari kemudahan administrasi melalui layanan Paspor Simpatik Haji yang beroperasi tujuh hari seminggu tanpa libur, serta program Eazy Passport yang bersifat jemput bola secara kolektif di luar kantor imigrasi untuk mengakomodasi calon jemaah yang memiliki keterbatasan waktu di hari kerja.

Upaya memangkas antrean semakin dioptimalkan dengan perluasan layanan fast track Makkah Route ke empat bandara besar, yakni Soekarno-Hatta, Juanda, Adi Soemarmo, dan yang terbaru Sultan Hasanuddin, sehingga jemaah dapat menyelesaikan proses imigrasi Arab Saudi di tanah air dan langsung menuju penginapan setibanya di Tanah Suci.

Kemudahan ini juga diterapkan pada proses kepulangan melalui fasilitas Corridor Gate yang menggunakan teknologi pemindai wajah (face recognition) agar jemaah bisa melewati pemeriksaan imigrasi kedatangan secara otomatis tanpa perlu mengantre di konter manual.

Di sisi lain, Kemenimipas tetap memperketat pengawasan dengan mengusulkan pembentukan Satgas Terpadu Penanganan Haji Nonprosedural guna mencegah penggunaan visa nonhaji melalui deteksi dini terhadap pola perjalanan mencurigakan demi menjamin keselamatan dan kepatuhan hukum bagi seluruh jemaah Indonesia.

“Pembentukan Satgas diharapkan dapat menjadi mekanisme bersama dalam pengambilan keputusan, sehingga upaya pencegahan tidak semata-mata merupakan hasil asesmen sepihak dari Imigrasi, melainkan keputusan kolektif yang mencerminkan kehadiran negara dalam melindungi Warga Negara Indonesia,” ujar Menteri Agus.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dukung Sinergi Pemerintah dan UNICEF Kawal Generasi Emas, Menag: Anak adalah Amanah Besar

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mendukung dan mengapresiasi peluncuran Program Kerjasama Pemerintah Indonesia dan UNICEF periode 2026-2030 yang yang digagas oleh Kementerian PPN/Bappenas. Program kerjasama ini mengangkat tema “Bersama untuk Setiap Anak Indonesi”.

Menag menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan amanah besar dalam setiap ajaran agama. Karena itu, keterlibatan unsur keagamaan menjadi kunci efektivitas program tersebut.

“Bagi Kementerian Agama, ini sangat-sangat-sangat penting karena semua umat beragama di Indonesia, bahkan juga di luar negeri, dimanapun agama itu ada, anak itu adalah amanah yang amat besar,” ujar Menag saat memberikan sambutan pada peluncuran program tersebut di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Menag menekankan bahwa penggunaan pendekatan bahasa agama sangat krusial agar misi pokok program kerjasama ini dapat merasuk hingga ke ruang-ruang terdalam kehidupan masyarakat yang mungkin tidak terjangkau oleh kontrol formal.

“Kalau kita menggunakan bahasa agama, sampai ruang-ruang yang paling dalam tidak terkontrol oleh siapapun juga, kalau agama itu bekerja, maka insyaallah misi pokok daripada program kita ini akan sangat penting,” jelasnya.

Menag juga menyoroti pentingnya mengontrol perkembangan pemahaman keagamaan agar anak-anak tidak menjadi korban dari radikalisme maupun liberalisme yang kurang tepat. Ia menyampaikan kekhawatiran terhadap praktik eksploitasi anak yang seringkali dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya demi idealisme tertentu, hingga menghambat hak mereka untuk mendapatkan pendidikan.

“Seringkali kalau terjadi radikalisme pemahaman keagamaan, yang paling pertama korban itu anak-anak dan perempuan. Anak-anak seringkali dieksploitasi untuk menjadi sasaran ideologi radikal, masa kekanak-kanakan anak-anak itu hilang, terampas oleh sebuah idealisme yang tidak jelas,” tegas Menag.

Menag menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait guna mengawal program ini agar berjalan efektif di tengah masyarakat. Sinergi ini diyakini akan menjadi fondasi kokoh menuju visi Indonesia Emas di masa depan.

“Kami dari Kementerian Agama, bekerja sama dengan instansi pemerintahan terkait, akan mengawal program-program yang sangat penting ini supaya betul-betul efektif… maka kita sangat optimis bahwa Indonesia ke masa depan itu betul-betul akan sampai kepada suatu fase Indonesia Emas yang kita harapkan bersama,” pungkasnya.

Program kerjasama strategis ini mencakupi berbagai aspek, terutama di bidang: Gizi; Kesehatan; Pendidikan; Aksi iklim, lingkungan, air, sanitasi, dan kebersihan; Perlindungan anak; dan Kebijakan sosial. Dengan menggandeng banyak pihak, diharapkan kerjasama ini dapat meningkatkan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam melayani masyarakat khususnya bagi perlindungan dan hak anak.

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih, serta jajaran Gubernur dan yang mewakili dari berbagai wilayah di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Nusron Minta NU Berikan Kebermanfaatan bagi Masyarakat

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengajak Nahdlatul Ulama (NU) ikut berperan menyebarkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pesan itu ia sampaikan langsung kepada anggota yang hadir dalam Halalbihalal dan Penyerahan Sertipikat Tanah Wakaf Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Indramayu, Minggu (19/04/26).

“Satu-satunya jalan NU harus memberikan kemanfaatan kepada umat manusia, dan segala sesuatu yang memberikan kebermanfaatan kepada manusia niscaya akan bertahan di muka bumi,” ujar Menteri Nusron pada kegiatan yang berlangsung di Kantor PCNU Indramayu.

Kebermanfaatan NU dapat diukur melalui sejumlah bidang utama yang merupakan implementasi dari doa-doa setelah salat. Beberapa bidang yang disebutkan Menteri Nusran antara lain bidang keagamaan melalui penguatan dakwah dan majelis taklim, bidang kesehatan dengan penyediaan layanan klinik dan rumah sakit, serta bidang ekonomi melalui penguatan unit usaha.

Menteri Nusron juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan sebagai bagian dari upaya menambah ilmu (waziadatan fil ilmi), khususnya dengan mendorong generasi muda NU untuk menguasai bidang sains dan teknologi (STEM). Hal ini dinilai penting agar Indonesia mampu mencapai kemandirian di sektor pangan, energi, dan teknologi.

“Kalau kita ingin bertahan di muka bumi ini harus memberikan kebermanfaatan, bentuknya bukan lagi sekadar doa, tapi klinik atau rumah sakit, bikin BPR, dan output pendidikannya minimal STEM,” jelas Menteri Nusron.

Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron menyerahkan langsung dua sertipikat tanah wakaf kepada Ketua PCNU Indramayu, K.H. Muhammad Musthopa. Adapun kedua sertipikat tersebut dipergunakan untuk gedung pengurus NU yang berada di Kelurahan Karanganyar dan Desa Segaran Kidul dengan luas 1.665 meter persegi dan 519 meter persegi.

“Alhamdulillah lega dan bahagia. Terima kasih saya ucapkan wabil khusus kepada Bapak Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dan ucapan terima kasih juga kepada BPN tingkat Provinsi Jawa Barat. Juga saya ucapkan terima kasih untuk Kepala Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Indramayu yang meluangkan waktu untuk memproses sertipikat gedung NU secara sempurna,” ucap K.H. Muhammad Musthopa.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran. Turut hadir, Ketua PWNU Jawa Barat; dan perwakilan dari sejumlah kementerian/lembaga terkait.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rakor Percepatan KDKMP, Mendes Yandri Minta Kepala Desa dan Pengurus KDKMP Dilibatkan Saat Beroperasi

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang di pimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Dalam paparannya, Mendes Yandri menyampaikan aspirasi dari tingkat desa bahwa kepala desa dan pengurus KDKMP agar dilibatkan atau dijadikan manajemen pelapis di dalam operasionalisasi KDKMP.

Sehingga, nanti ketika KDKMP sudah berjalan dua tahun dan di lepas oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, desa dan pengurus koperasi desa sudah siap untuk meneruskan berjalannya KDKMP.

Oleh karena itu, Mendes Yandri mengusulkan jika dalam waktu dekat KDKMP-KDKMP yang sudah siap untuk beroperasi ini bisa disosialisasikan terlebih dahulu secara virtual, sehingga para kepala desa hingga pengurus KDKMP mengetahui kapan operasionalisasi ini dimulai dan barang apa saja yang akan masuk ke desa hingga manajemen KDKMP.

“Desa-desa yang menjadi awal operasionalisasi (KDKMP) itu, kepala desa sama pengurus koperasinya saya kira wajib kita ajak bicara dan itu bisa melalui Zoom. Kami dari Kemendes PDT siap memfasilitasi untuk mengajak kepala desa, pengurus koperasi desa untuk sama-sama satu pemahaman,” ungkap Mendes Yandri.

“Karena keberhasilan Kopdes ini tentu ya ruh perjuangannya mesti terasa juga ditingkat desa, mau warganya, kepala desanya, BPDnya pengurus Kopdesnya. Kalau mereka tidak merasa memiliki saya kira sulit akan ini tercapai,” sambung Mendes Yandri.

Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa koordinasi lintas K/L akan terus dilakukan guna mempercepat operasionalisasi KDKMP di seluruh Indonesia.

Saat ini, lanjut pria yang akrab disapa Zulhas ini, setidaknya sudah tersedia 35.408 titik lahan yang sudah siap dibangun, sebanyak 25.625 titik dalam proses pembangunan dan sudah 5.714 titik KDKMP selesai dibangun.

“Ini (KDKMP) program unggulan, program yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini memang harus kita tuntaskan tahun ini, agar dampaknya Kopdes bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujar Zulhas.

Zulhas menargetkan pada bulan Juni-Juli 2026 setidaknya sudah ada 30.000 KDKMP yang sudah beroperasi. Sehingga pada 2027 KDKMP adanya KDKMP bisa memberikan dampak dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Nantinya, KDKMP tidak hanya menjadi off taker, menyuplai bahan baku SPPG, menjadi pangkalan LPG, agen Pupuk serta menjadi tempat distribusi bantuan sosial. Harapannya, KDKMP akan menjadi pusat perekonomian di desa-desa seluruh Indonesia.

“Kalau 30.000 Kopdes selesai pada Juni-Juli ini, pada 2027 manfaat adanya Koperasi Desa itu sudah mulai terasa pada publik, sekarang ini memang belum, karena belum selesai, maka kami setiap pekan akan rapat terus untuk menyelesaikan ini,” ujar Zulhas.

Turut hadir dalam rakor ini yakni Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Tedi Bharata, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, serta pejabat K/L terkait lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri: Jaga Desa Lindungi Kades dari Oknum yang Ganggu Pembangunan Desa

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri Malam Apresiasi dan Penganugerahan atas Pencapaian Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) di Fairmont Hotel, Jakarta, Minggu (19/4/2026) malam.

Mendes Yandri memuji Jaga Desa yang merupakan kolaborasi Kemendes PDT dengan Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelejen.

“Ini program bagus dan Para Kepala Desa merasa terbantu dengan adanya Jaga Desa ini,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri akui jika Para Kepala Desa merasa terlindungi dari oknum-oknum merecoki atau menganggu kinerja dalam melaksanakan pembangunan desa.

Dipaparkan Mendes Yandri, merujuk pada hasil evaluasi kinerja Dana Desa 10 tahun terakhir, desa yang berada di daerah tertinggal seperti di wilayah Papua, masih membutuhkan perbaikan dari sisi administrasi.

Untuk memaksimalkan kinerja Dana Desa dan realisasinya, Kemendes PDT menggenjot Bimbingan Teknis dengan menggandeng Pemerintah Daerah.

“Kami juga menyederhanakan Sistem Pelaporan dan telah mendapatkan afirmasi dari Kementerian Keuangan,” kata Mantan Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Dalam Festival Film Pendek Jaga Desa Awards 2026 ini, Mendes Yandri memberikan penghargaan kepada Provinsi Terbaik dan Terfavorit untuk kategori Submit Film Pendek Tema Jaga Desa atas Penilaian Rasio Tertinggi.

Provinsi Terbaik diraih oleh Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Terfavorit diraih Jawa Timur.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina ABPEDNAS yang juga Jaksa Agung ST Burhanuddin mengapresiasi kepada pihak yang berkontribusi atas terselenggaranya Jaga Desa Awards 2026 ini.

Jaga Desa merupakan komitmen Kejaksaan Agung untuk mengawal pemerintahan desa agar akuntabel dan bebas dari penyimpangan.

Burhanuddin meminta jajarannya tidak gegabah menetapkan kepala desa sebagai tersangka, terutama jika kesalahan yang ditemukan hanya bersifat administratif dan tidak ada bukti penyelewengan dana.

Burhanuddin menegaskan pentingnya menghindari kriminalisasi terhadap kepala desa. Ia menyebut, penetapan tersangka hanya bisa dilakukan jika terbukti ada penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi.

“Tidak ada kriminalisasi. Hindari menjadikan kepala desa sebagai tersangka, kecuali memang uangnya dipakai oleh kepala desa,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, banyak kepala desa tidak memiliki latar belakang administrasi pemerintahan, sehingga kesalahan administratif kerap terjadi. Namun, hal tersebut tidak seharusnya langsung berujung pada proses hukum pidana.

“Kalau hanya kesalahan administrasi lalu dijadikan tersangka, saya akan minta pertanggungjawaban,” tegasnya.

Burhanuddin menilai pendekatan pembinaan jauh lebih tepat dibandingkan penindakan hukum dalam kasus administratif.

Ia meminta para kepala kejaksaan negeri (Kajari) aktif memberikan pendampingan kepada kepala desa dalam pengelolaan keuangan.

“Mereka tidak tahu, justru wajib dibina,” katanya.

Ia juga menegaskan pertanggungjawaban atas kesalahan administratif seharusnya dibebankan kepada dinas pemerintahan desa di tingkat kabupaten. Menurutnya, instansi tersebut memiliki kewajiban membina dan mengawasi kinerja kepala desa.

Turut hadir Ketua DPD Sultan Bakhtiar, Utusan Khusus Presiden Hasjim Djojohadikusumo, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Kepalq BGN Dadan Hindayana, Wamen UMKM Helvi Yuni Moraza, Jaksa Agung Muda Intelejen Reda Manthovani, Anggota 1 BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, Ketua ABPEDNAS Indra Gunawan, Para Kajati dan Kajari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News