Beranda blog Halaman 321

TikTok Takedown 780 Ribu Akun Anak, Bukti Implementasi PP TUNAS Mulai Berjalan

Penulis
Syifa
-

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan upaya pelindungan anak di ruang digital mulai menunjukkan hasil nyata. Hingga 10 April 2026, platform TikTok telah menonaktifkan sekitar 780 ribu akun milik pengguna berusia di bawah 16 tahun di Indonesia.

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

“Kami mencatat TikTok menjadi platform pertama yang melaporkan bahwa per tanggal 10 April 2026, telah menonaktifkan 780 ribu akun anak di bawah 16 tahun untuk Indonesia,” ungkap Meutya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (14/4).

Meutya menyampaikan apresiasi kepada platform TikTok yang telah memutuskan bergabung dalam gerakan bersama untuk melindungi anak-anak, khususnya di Indonesia.

“TikTok telah menyerahkan surat komitmen kepatuhan kepada Pemerintah Republik Indonesia, mempublikasikan batas usia minimum 16 tahun melalui Help Center, serta berkomitmen melakukan pembaruan berkala atas implementasinya,” jelasnya.

Meutya menegaskan hal itu menjadi langkah awal yang sangat positif dan menjadi kemenangan bagi publik, khususnya orang tua dan anak-anak di Indonesia.

“Kita harapkan juga muncul dari platform lainnya untuk segera menyampaikan jumlah akun yang sudah dilakukan penanganan atau takedown,” ujarnya.

Sementara itu, terkait platform Roblox, Kemkomdigi mencatat adanya perkembangan di tingkat global.

Roblox dilaporkan telah melakukan penyesuaian pengaturan (adjustment setting) dan menghadirkan fitur baru secara global dari kantor pusatnya di Amerika Serikat, sebagai bagian dari upaya pelindungan anak.

Namun demikian, pemerintah menilai langkah tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PP TUNAS di Indonesia.

“Masih ada loophole (celah) yang membolehkan komunikasi atau chat dengan orang tak dikenal,” jelasnya.

Kemkomdigi menegaskan hingga saat ini Roblox belum dapat dikategorikan sebagai platform yang patuh terhadap PP TUNAS.

“Dengan berat hati meskipun sudah melakukan adjustment yang cukup banyak, kami belum dapat menerima proposal dari Roblox untuk menyatakan bahwa platform Roblox telah mematuhi PP TUNAS,” tandasnya.

Sebelumnya, platform X, Bigo Live, dan Meta (Instagram, Threads, Facebook) telah menyatakan kepatuhan penuh terhadap PP TUNAS.

Meutya menegaskan bahwa kepatuhan terhadap PP TUNAS bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap penyelenggara sistem elektronik.

Kemkomdigi akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta akan mengambil langkah tegas terhadap platform yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pramono Anung Gelar Town Hall Meeting, Tekankan Respons Cepat Pengaduan Warga Jakarta

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menggelar town hall meeting di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, pada Rabu (15/4). Sebanyak 860 peserta hadir, terdiri atas perangkat daerah, wali kota dan bupati, camat, lurah, serta perwakilan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dari seluruh kelurahan di Jakarta.

Pertemuan ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat tata kelola penanganan pengaduan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus menegaskan pentingnya integritas seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Dalam sambutannya, Gubernur Pramono menuturkan town hall meeting juga menjadi bagian dari upaya evaluasi dan perbaikan kinerja PPSU. Ia mengingatkan, tidak boleh ada lagi praktik yang mencoreng wajah Jakarta.

“Kami terus memperbaiki sistem dan tata kelola agar lebih transparan dan terbuka. Masukan, saran, serta kritik dari masyarakat adalah modal utama bagi kami untuk berbenah,” ujarnya.

Terkait pelanggaran yang sempat terjadi, Gubernur Pramono mengungkapkan bahwa tiga petugas PPSU telah diberikan surat peringatan pertama (SP1) dan mendapat kesempatan terakhir untuk memperbaiki kinerja. Selain itu, sejumlah pejabat terkait, termasuk lurah setempat, telah dibebastugaskan untuk menjalani pembinaan.

Lebih lanjut Gubernur Pramono mengatakan, PPSU harus tetap difokuskan pada penanganan drainase mikro, kebersihan lingkungan, serta perawatan fasilitas umum di tingkat kelurahan. Adapun penanganan sistem air berskala besar, seperti sungai, waduk, dan saluran penghubung, menjadi kewenangan dinas teknis terkait.

Sementara dalam hal menjalankan tugas di lapangan, Gubernur Pramono menyebut keterbukaan seluruh jajaran, khususnya camat dan lurah, menjadi kunci keberhasilan. Setiap pengaduan warga harus ditangani secara cepat, tuntas, dan berkualitas.

“Seluruh jajaran harus terbuka terhadap kritik serta memastikan setiap pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Ini menjadi kunci agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan warga,” tuturnya.

Gubernur Pramono juga menekankan peran strategis jajaran kewilayahan sebagai perpanjangan tangan gubernur di lapangan. Camat dan lurah dituntut mampu memetakan serta menyelesaikan persoalan sejak dini, sebelum berkembang menjadi krisis.

Selain itu, penguatan integritas, etika pelayanan, dan transparansi merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Pemprov DKI Jakarta.

Gubernur Pramono lebih lanjut menandaskan, koordinasi antarperangkat daerah dan jajaran kewilayahan perlu terus diperkuat agar penanganan pengaduan masyarakat tidak terhambat ego sektoral. Ia mengibaratkan kinerja Pemprov DKI Jakarta sebagai sebuah orkestra yang harus berjalan selaras untuk menghasilkan kinerja optimal.

“Jakarta akan menjadi lebih baik jika seluruh jajaran bekerja secara terkoordinasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan semua pihak, termasuk PPSU sebagai ujung tombak di lapangan,” paparnya.

Melalui pertemuan ini, Gubernur Pramono berharap seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta semakin solid dalam membangun budaya kerja yang responsif, terbuka, dan berorientasi pada penyelesaian masalah warga.

“Saya berharap, melalui pertemuan ini, kita dapat memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam penanganan pengaduan masyarakat agar lebih responsif, transparan, dan dapat dipercaya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Terima PGM, Wapres Tekankan Peningkatan Kesejahteraan dan Transformasi Digital Guru Madrasah

Penulis
Syifa
-

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penguatan sumber daya manusia, termasuk melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik. Sejalan dengan hal itu, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima audiensi Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (15/4).

Dalam audiensi ini, PGM menyampaikan sejumlah isu strategis, antara lain usulan penguatan pelatihan berbasis teknologi, termasuk di bidang kecerdasan artifisial (AI) dan robotika, sebagai langkah untuk meningkatkan kompetensi guru madrasah.

“Alhamdulillah kami juga menyampaikan bagaimana peningkatan kualitas guru madrasah berkaitan dengan pelatihan AI dan robotika di madrasah. Pak Wapres sudah memberikan sinyal bahwa program itu harus kita lakukan. Bahkan saya mengusulkan agar pelatihan tersebut dapat dilaksanakan di setiap provinsi,” papar Ketua Umum PGM, Yaya Ropandi, usai audiensi.

PGM juga mengemukakan berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk terkait peningkatan kesejahteraan guru madrasah.

Menanggapi hal ini, Wapres mengapresiasi peran PGM dalam menyuarakan aspirasi guru madrasah di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa berbagai masukan akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ke depan, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan dan penguatan kapasitas guru.

Pada kesempatan yang sama, PGM turut mengundang Wapres untuk menghadiri Hari Lahir ke-18 PGM dan PGM Award 2026 di Bandung.

Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru madrasah di seluruh Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP dan KDM Resmikan Hunian Warisan Bangsa Purwakarta, Harga Mulai Rp120 Juta

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan penandatanganan peresmian Perumahan Hunian Warisan Bangsa yang dikembangkan oleh Lippo Group di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (14/4).

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan kawasan tersebut. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat yang memimpin dengan hati dan selalu mendukung program perumahan di Jawa Barat,” ujar Menteri Ara.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas dukungannya terhadap pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. “Terima kasih kepada Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein yang pro rakyat, pro dunia bisnis, dan juga pro terhadap lingkungan hidup,” lanjutnya.

Secara khusus, Menteri Ara juga mengapresiasi kontribusi sektor swasta dalam mendukung program perumahan nasional.

“Terima kasih kepada James Riady yang telah berkenan menghibahkan lahan di Meikarta untuk pembangunan rusun subsidi. Ini adalah contoh nyata kolaborasi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, pembangunan sektor perumahan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. “Ekosistem perumahan harus saling menghargai dan saling mendukung, karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi adalah kunci,” jelasnya.

Menteri Ara juga menilai bahwa Perumahan Hunian Wawasan Bangsa ini memiliki potensi menjadi model pengembangan kawasan hunian ke depan. “Perumahan Hunian Warisan Bangsa ini bisa menjadi contoh bagi pengembangan perumahan lainnya, baik dari sisi kualitas, konsep, maupun kolaborasinya,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa pembangunan perumahan seperti ini sangat dibutuhkan di Jawa Barat yang memiliki tingkat kebutuhan hunian tinggi. “Kami menyambut baik pembangunan Hunian Wariasan Bangsa ini. Jawa Barat membutuhkan banyak hunian layak, dan kolaborasi dengan sektor swasta menjadi kunci percepatan,” ujarnya.

Di sisi lain, kehadiran perumahan ini juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu penghuni, Ajeng, seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama suaminya yang bekerja sebagai karyawan di Astra, mengaku memilih hunian ini karena lokasinya yang strategis. “Saya memilih tinggal di sini karena dekat dengan tempat kerja suami, juga dekat dengan sekolah, rumah sakit, pasar, dan masjid. Selain itu harganya juga terjangkau,” ujarnya.

Ajeng menempati rumah tipe HWB 2B dengan luas tanah 24,6 m² dan luas bangunan 29,3 m² yang dilengkapi dua kamar tidur. Rumah tersebut diperolehnya dengan harga sekitar Rp120 juta, dengan skema cicilan sekitar Rp800 ribu per bulan selama 15 tahun.

Perumahan Hunian Warisan Bangsa yang dikembangkan oleh Lippo Group ini diharapkan menjadi salah satu contoh pengembangan kawasan hunian yang modern, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah Jawa Barat.

Melalui peresmian ini, Kementerian PKP bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmen untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam rangka mempercepat penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Syarat dan Cara Daftar CPNS 2026: Panduan Lengkap Calon Pelamar

Penulis
Syifa
-

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PANRB diperkirakan kembali membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026. Rekrutmen ini menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk bergabung sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

Hingga saat ini, jadwal resmi memang belum sepenuhnya diumumkan. Namun, berdasarkan pola seleksi sebelumnya, pendaftaran CPNS 2026 diprediksi tetap dilakukan secara daring melalui portal resmi SSCASN milik BKN.

Syarat Daftar CPNS 2026 Terbaru

Mengacu pada ketentuan pemerintah dan pola seleksi tahun sebelumnya, berikut syarat umum yang wajib dipenuhi pelamar CPNS 2026:

  • Warga Negara Indonesia (WNI)
  • Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun (dapat hingga 40 tahun untuk jabatan tertentu seperti dokter atau dosen)
  • Tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan
  • Tidak pernah diberhentikan tidak hormat dari PNS, TNI, Polri, maupun pegawai swasta
  • Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik
  • Tidak sedang berstatus sebagai CPNS, PNS, TNI, atau Polri
  • Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai formasi jabatan yang dilamar
  • Sehat jasmani dan rohani sesuai persyaratan jabatan
  • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia

Selain itu, pelamar juga wajib memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga yang valid dan terdaftar di Dukcapil.

Dokumen yang Harus Disiapkan

Beberapa dokumen penting yang biasanya dibutuhkan dalam pendaftaran CPNS antara lain:

  • Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  • Kartu Keluarga (KK)
  • Ijazah dan transkrip nilai
  • Pas foto terbaru
  • Swafoto (selfie) sesuai ketentuan sistem
  • Dokumen tambahan sesuai instansi tujuan

Dokumen tersebut akan diunggah secara online melalui portal SSCASN saat proses pendaftaran.

Cara Daftar CPNS 2026 Lewat SSCASN

Berikut tahapan pendaftaran CPNS 2026 yang perlu diketahui:

  • Akses portal resmi SSCASN di sscasn.bkn.go.id
  • Buat akun menggunakan NIK dan data kependudukan
  • Login dan lengkapi biodata diri
  • Pilih instansi, formasi, dan jabatan yang sesuai
  • Unggah dokumen persyaratan
  • Cek kembali data dan kirim pendaftaran
  • Cetak kartu pendaftaran sebagai bukti

Setiap pelamar hanya diperbolehkan memilih satu instansi dan satu formasi dalam satu periode seleksi.

Tahapan Seleksi CPNS 2026

Secara umum, proses seleksi CPNS terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

  • Seleksi administrasi
  • Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
  • Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Peserta yang lolos seluruh tahapan akan diangkat sebagai CPNS sesuai formasi yang dipilih.

Perkiraan Jadwal CPNS 2026

Meskipun belum diumumkan secara resmi, seleksi CPNS 2026 diperkirakan akan dibuka pada pertengahan hingga akhir tahun, mengikuti pola tahun-tahun sebelumnya.

Pendaftaran CPNS 2026 tetap menjadi salah satu jalur favorit masyarakat untuk berkarier di sektor pemerintahan. Calon pelamar diimbau mulai mempersiapkan dokumen serta memahami syarat dan alur pendaftaran sejak dini agar tidak gugur di tahap administrasi.

Dengan persaingan yang ketat, ketelitian dalam memenuhi persyaratan menjadi kunci utama untuk melangkah ke tahap seleksi berikutnya.

Terungkap! Ini 15 RUU Prioritas Prolegnas 2026, Termasuk Hukum Perdata dan Siber

Penulis
Syifa
-

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward O. S. Hiariej, mengungkapkan capaian pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-undang (RUU) Prioritas tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa terdapat 15 RUU yang menjadi inisiatif pemerintah. Hingga bulan April tahun ini, sebanyak tiga RUU telah masuk dalam pembahasan tingkat I.

“Sebanyak tiga RUU yang masuk dalam tahap pembahasan tingkat I yaitu RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Hukum Perdata Internasional, dan RUU tentang Desain Industri,” ujar Wamenkum yang akrab disapa Prof. Eddy, dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR, di ruang rapat Baleg DPR, Rabu (15/4).

Kemudian, lanjut Eddy, terdapat dua RUU yang telah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR dan menunggu pembahasan, yaitu RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati dan RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber.

Selanjutnya, sebanyak tiga RUU sedang dalam tahap permohonan Surat Presiden, yang meliputi RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran; RUU tentang Jaminan Benda Bergerak; serta RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Selain itu, kata Eddy, tujuh RUU lainnya masih dalam proses pembahasan internal oleh pihak pemerintah. Ketujuh RUU tersebut adalah RUU tentang Narkotika dan Psikotropika; RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara; RUU tentang Badan Usaha; RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; dan RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.

“Kami sangat setuju RUU Advokat menjadi prioritas, karena KUHAP sudah berubah dan kita memerlukan koreksi terhadap profesi advokat. Kami akan menyiapkan RUU tersebut karena merupakan inisiatif dari kami pemerintah,” jelasnya.

Eddy, mewakili pemerintah, mengusulkan satu RUU dari daftar Prolegnas Jangka Menengah untuk masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2026 Perubahan, yaitu RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Pemerintah mengusulkan agar RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang masuk dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah, nomor urut 183, inisiatif pemerintah, untuk masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2026 Perubahan dan dialihkan menjadi inisiatif DPR,” kata Eddy.

Eddy juga menyoroti RUU tentang Pelelangan dalam Prolegnas Jangka Menengah yang merupakan inisiatif pemerintah. Di saat yang sama, daftar Prolegnas Tahun 2026 inisiatif DPR memuat RUU tentang Pelelangan Aset, yang secara substantif merupakan salah satu cakupan RUU Pelelangan dari pemerintah. Sehingga, Eddy mengusulkan adanya integrasi kedua RUU tersebut.

Sementara itu, ketua Baleg sekaligus pimpinan rapat kerja, Bob Hasan menyampaikan bahwa hasil rapat menyetujui usulan pemerintah terkait RUU tentang Perumahan Rakyat dan Permukiman sebagai Prolegnas inisiatif DPR, serta integrasi RUU Perlelangan sebagai inisiatif DPR pula.

Di samping itu, Bob juga menyampaikan bahwa RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Narkotika dan Psikotropika yang semula merupakan usul inisiatif pemerintah, berubah menjadi usul inisiatif DPR dalam RUU Perubahan Kedua Prolegnas tahun 2026.

“Itulah yang sudah kita sepakati bersama, yang tentunya akan kita bacakan dalam rapat paripurna mendatang,” tutur Bob.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bangun Sinergi, Menperin Optimistis Industri TPT Tetap Jadi Sektor Sunrise

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong penguatan daya saing industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Salah satu upaya strategis tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pameran Indo Intertex – Inatex 2026 yang menjadi ajang penting bagi pelaku industri untuk memperluas jejaring bisnis, investasi, dan adopsi teknologi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan pertumbuhan mencapai 5,11% pada tahun 2025. “Sektor industri pengolahan bahkan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,30%, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional untuk pertama kalinya dalam 14 tahun terakhir,” ungkapnya pada pembukaan pameran Indo Intertex – Inatex 2026 di Jakarta, Rabu (15/4).

Menperin juga menegaskan, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 19,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, serta mendominasi ekspor hingga 84,89% dari total nilai ekspor nasional. Selain itu, sektor ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 20,31 juta orang, yang menunjukkan peran strategisnya dalam perekonomian nasional.

Di tengah tantangan global, kinerja industri manufaktur tetap menunjukkan ketahanan. Hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Maret 2026 yang berada di level 51,86 atau masih berada pada fase ekspansi.

Khusus untuk industri TPT, sepanjang tahun 2025 mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,55% (year-on-year), dengan nilai ekspor mencapai USD12,08 miliar serta surplus sebesar USD3,45 miliar, yang terutama disumbang oleh ekspor pakaian jadi.

Sementara itu, dari sisi investasi, sektor industri TPTP mampu menarik investasi sebesar Rp20,23 triliun, serta menyerap tenaga kerja sebanyak 3,96 juta orang atau sekitar 19,48% dari total tenaga kerja di sektor industri pengolahan.

“Dari kinerja tersebut, industri TPT juga mencerminkan masih terjaganya kepercayaan dari pihak investor untuk membawa investasinya ke Indonesia di tengah ketidakpastian geoekonomi dan geopolitik global saat ini,” ungkapnya.

Namun demikian, Menperin mengakui bahwa industri TPT masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kenaikan harga bahan baku global, disrupsi rantai pasok, serta dinamika permintaan pasar internasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha untuk merumuskan langkah antisipatif yang tepat dan terukur.

“Pemerintah terus mencermati perkembangan situasi global, termasuk dinamika perdagangan internasional, perubahan struktur rantai pasok, serta kebijakan negara-negara mitra dagang,” ujar Menperin.

Menurutnya, penyelenggaraan Indo Intertex – Inatex 2026 menjadi sangat strategis karena juga sebagai platform business matching yang mempertemukan pelaku industri nasional dan internasional, sekaligus membuka peluang kemitraan dan investasi.

“Pameran ini tidak hanya menjadi ajang untuk menampilkan inovasi, tetapi juga sebagai wadah kolaborasi yang dalam pandangan pemerintah merupakan hal positif. Lebih dari itu, pameran ini dapat menunjukkan kepada masyarakat, baik di dalam negeri maupun global, sebagai platform yang menumbuhkan optimisme bahwa industri TPT masih menjadi sektor sunrise,” imbuhnya.

Lebih lanjut, pemerintah melalui Kemenperin berkomitmen menjaga dan memperkuat pertumbuhan industri TPT melalui kebijakan strategis, antara lain menjaga dan memperluas akses pasar domestik maupun ekspor, serta mengawal pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan transformasi industri dari hulu hingga hilir.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, langkah ke depan difokuskan pada penguatan fundamental industri melalui akselerasi adopsi teknologi industri 4.0, penerapan prinsip keberlanjutan (sustainability), serta pengembangan produk bernilai tambah tinggi yang mampu memenuhi standar global dan memperluas pasar ekspor.

Dalam konteks global, pergeseran rantai pasok akibat dinamika geopolitik dan diversifikasi basis produksi membuka peluang relokasi investasi dan kemitraan strategis. Tren ini juga diperkuat oleh meningkatnya permintaan terhadap produk tekstil berkelanjutan.

Menperin pun menekankan pentingnya menjaga optimisme di tengah ketidakpastian global. “Kami meyakini bahwa kondisi geopolitik dan ketidakpastian pasar ini tidak akan berlangsung lama. Oleh karena itu, optimisme menjadi penting. Pelaku industri yang mampu bertahan dan resilien akan lebih cepat bangkit dan melesat ketika situasi kembali normal,” tegasnya.

Momentum ini dinilai perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penguatan kerja sama perdagangan internasional guna memperkuat posisi industri nasional dalam rantai pasok global. “Pemerintah akan terus hadir sebagai mitra strategis bagi pelaku industri TPT nasional dalam menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Krisis Energi Global Memanas, Indonesia–Jepang Sepakati Paket Bantuan 1,5 Triliun Yen

Penulis
Syifa
-
Di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas, Pemerintah Indonesia bersama Jepang dan negara-negara mitra Asia Zero Emission Community (AZEC) mengambil langkah proaktif dengan menggelar AZEC Plus Online Summit Meeting pada Rabu (15/4). Pertemuan daring yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Jepang, Takaichi Sanae, ini menjadi sangat strategis karena melibatkan cakupan yang lebih luas. Selain negara mitra inti, Jepang turut mengundang Bangladesh, Timor-Leste, India, Korea Selatan, dan Sri Lanka, serta lembaga internasional seperti International Energy Agency (IEA) dan Asian Development Bank (ADB).
Sebagai respons konkret atas krisis energi yang tengah berlangsung, pertemuan ini meluncurkan “assistance package plan”. Inisiatif ini dirancang untuk menyepakati langkah-langkah strategis di berbagai aspek, mulai dari mitigasi darurat jangka pendek guna mengamankan pasokan minyak mentah dan produk energi, hingga penguatan struktur ketahanan energi kawasan dalam jangka menengah dan panjang melalui transformasi AZEC menjadi AZEC 2.0 serta peluncuran paket pembiayaan sebesar 1,5 triliun yen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan apresiasi atas respons cepat Jepang dalam menyelenggarakan pertemuan ini di tengah meningkatnya ketidakpastian pasokan energi global.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menekankan bahwa kerja sama dalam AZEC harus terus berlandaskan prinsip “One Goal, Various Pathways” guna menangkap keunggulan ekonomi unik di setiap negara. Menko Airlangga juga menyampaikan langkah nyata Indonesia dalam memitigasi situasi di Teluk Persia, khususnya Selat Hormuz, yakni rencana implementasi program biodiesel B50 pada pertengahan 2026 dan penyelesaian roadmap PLTS Atap 100GW tahun ini sebagai pilar utama peningkatan ketahanan energi nasional.
Lebih lanjut, Indonesia menegaskan bahwa kerja sama melalui platform AZEC kini menjadi semakin krusial. Semangat kolaborasi ini sebenarnya telah diperkuat pada KTT ke-3 AZEC di Kuala Lumpur pada 26 Oktober 2025, di mana Indonesia dan Jepang menyepakati 21 MoU kerja sama baru di sektor energi dan pembangunan berkelanjutan. Kesepakatan tersebut mencakup energi terbarukan, dekarbonisasi, serta penguatan rantai pasok yang melibatkan berbagai institusi dan perusahaan kedua negara.
Hingga saat ini, AZEC terus membuktikan perannya sebagai platform yang inklusif dan adaptif dalam mendukung transisi energi yang sesuai dengan karakteristik negara anggota. Indonesia sendiri terus mendorong kolaborasi nyata untuk memperkuat pembiayaan dan dampak proyek. Salah satu bukti keberhasilannya tercermin dalam forum AZEC Expert Group Meeting yang telah berhasil melakukan debottlenecking pada proyek strategis seperti PLTP Muara Laboh dan PLTSa Legok Nangka. Keberhasilan penyelesaian penandatanganan PJBL PLTSa Legok nangka tersebut menjadi bukti sukses berikutnya dalam implementasi AZEC guna mendorong dekarbonisasi di Indonesia.

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut yaitu Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dan Plt. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kemenko Perekonomian Cahyadi Yudodahono

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Buka Rekrutmen Besar-Besaran PHTC 2026, Lulusan D3-S1 Bisa Daftar

Penulis
Syifa
-
Pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional SDM Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) membuka rekrutmen nasional untuk putra-putri terbaik bangsa guna memperkuat pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Langkah ini merupakan bagian dari percepatan pelaksanaan arahan Presiden dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mengenai percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan di tingkat desa, kelurahan, dan kawasan pesisir membutuhkan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat dari akar rumput. Rekrutmen ini diharapkan menjadi bagian penting dari upaya membangun ekosistem kelembagaan ekonomi desa yang kuat, modern, dan berkelanjutan.
Pada tahap pertama, pemerintah membuka 35.476 formasi, yang terdiri atas 30.000 Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan menjadi pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara, serta 5.476 Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih yang akan menjadi pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara. Seluruh pegawai dimaksud akan menjadi pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Pendaftaran dibuka mulai 15 April 2026 hingga 24 April 2026 melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Melalui laman tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai persyaratan, tahapan seleksi, mekanisme pendaftaran, serta ketentuan lain yang telah disiapkan oleh Panitia Seleksi Nasional SDM Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Seleksi ini terbuka bagi lulusan D-III, D-IV, dan S-1 semua jurusan, dengan persyaratan umum antara lain usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75. Rekrutmen ini dilaksanakan dengan merit-based system yang menjunjung prinsip keterbukaan, transparansi, dan berbasis kompetensi, sehingga seluruh peserta memperoleh kesempatan yang setara untuk mengikuti proses seleksi secara adil dan profesional. Pemerintah mengajak seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memenuhi syarat untuk segera mengakses phtc.panselnas.go.id dan mengikuti proses pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun. Tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, dan tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan peserta. Bila ada pihak yang meminta imbalan atau menjanjikan kelulusan, maka hal tersebut merupakan bentuk penipuan. Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal resmi Panitia Seleksi Nasional, termasuk laman phtc.panselnas.go.id.
Pelaksanaan rekrutmen ini dilakukan secara kolaboratif dan dikoordinasikan oleh BP BUMN, dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, dan Badan Komunikasi Pemerintah dalam payung Panitia Seleksi Nasional SDM Program Hasil Terbaik Cepat Presiden. Kolaborasi lintas sektor tersebut dimaksudkan untuk memastikan seleksi berjalan cepat, tertib, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah juga meminta dukungan penuh dari para gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa untuk mensosialisasikan program ini, mengawal pelaksanaannya di daerah, dan memastikan SDM yang nantinya ditempatkan dapat bekerja secara efektif sebagai motor penggerak pembangunan desa dan kawasan pesisir.

“Kepada putra-putri terbaik bangsa, inilah saatnya mengambil bagian dalam pengabdian nyata. Negara memanggil saudara-saudara sekalian untuk hadir di desa, di kelurahan, dan di kampung nelayan, guna membangun Indonesia dari akar yang paling kuat. Mari kita kawal bersama proses ini dengan jujur, disiplin, dan terbuka, agar yang terpilih benar-benar SDM terbaik untuk menjalankan mandat besar Presiden.”

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tiba di Tanah Air, Rampungkan Rangkaian Diplomasi Strategis di Eropa

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Tanah Air usai merampungkan rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara di Eropa. Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 15 April 2026, sekitar pukul 13.55 WIB.

Setibanya di Jakarta, Presiden Prabowo disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Mohammad Herindra.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Eropa kali ini mencakup pertemuan strategis dengan sejumlah pemimpin dunia. Di Moskow, Presiden Prabowo melakukan pertemuan intensif hingga lima jam dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin yang membahas penguatan kerja sama di bidang energi, sumber daya mineral, serta isu-isu geopolitik global.

Selanjutnya di Paris, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas peningkatan kerja sama bilateral di berbagai sektor prioritas serta bertukar pandangan mengenai dinamika global dan upaya menjaga stabilitas serta perdamaian dunia.

Rangkaian diplomasi ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam memperkuat kemitraan strategis dengan negara-negara sahabat. Lebih dari itu, langkah tersebut juga memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam mendorong kerja sama internasional yang inklusif, konstruktif, dan berkelanjutan di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...320321322...4,871Halaman 321 dari 4,871