Beranda blog Halaman 320

Kemenkop dan Kemensos Rencanakan Penerima PKH Jadi Karyawan KDKMP

Penulis
Syifa
-

Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) merencanakan membuka kesempatan kerja bagi 15-18 orang dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), untuk bekerja sebagai karyawan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah ini menjadi strategi optimalisasi pemberdayaan masyarakat khususnya dari masyarakat desil 1 dan seterusnya.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa rencana pembukaan kesempatan kerja di KDKMP bagi para penerima manfaat bantuan sosial seperti PKH ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto nomer 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Hari ini kami bicarakan bagaimana penerima PKH menjadi pengelola atau bekerja di Koperasi Desa. Harapannya di setiap koperasi dapat membuka kesempatan bagi sekitar 15–18 orang dari keluarga penerima manfaat dari tiap desa,” ujar Menkop Ferry usai menerima kunjungan dari Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di kantornya, Senin (13/4).

Dengan skema tersebut, Kemenkop memperkirakan hampir 1,4 juta penerima PKH bisa terserap sebagai tenaga kerja di koperasi desa. Hal ini didasarkan dengan asumsi apabila 83 ribu KDKMP yang tersebar di seluruh Indonesia beroperasi dengan menyerap tenaga kerja antara 15-18 orang dari keluarga PKH.

Menkop Ferry menekankan bahwa langkah ini juga dapat membantu para keluarga penerima manfaat PKH dapat keluar dari kategori masyarakat miskin ekstrem. Oleh karena itu Kemenkop akan segera menerbitkan aturan khusus untuk mempermudah penerima dari keluarga penerima manfaat PKH untuk menjadi karyawan di KDKMP.

Ia juga menjelaskan bahwa Kemenkop juga akan menerbitkan aturan baru terkait dengan beban kewajiban anggota KDKMP dari keluarga penerima manfaat PKH agar lebih ringan. Pasalnya di dalam koperasi terdapat ketentuan untuk membayar iuran wajib, iuran pokok dan iuran sukarela.

“Payung hukum ini penting agar penerima manfaat tidak terbebani biaya keanggotaan. Kami ingin mereka mandiri, bukan hanya bergantung pada bantuan sosial,” tegasnya.

Menkop Ferry menambahkan bahwa dengan masuknya keluarga penerima manfaat PKH menjadi anggota koperasi dan sebagai karyawan maka tingkat pendapatan mereka diharapkan lebih baik. Manfaat lainnya, yaitu di setiap akhir tahun para keluarga penerima manfaat PKH dapat menerima sisa hasil usaha (SHU).

“SHU ini akan menjadi tambahan pendapatan yang signifikan bagi keluarga penerima manfaat. Dengan SHU, mereka bisa keluar dari desil 1 dan naik kelas,” kata Menkop Ferry.

Sebagai upaya mengimplementasikan seluruh gagasan besar ini, Kemenkop akan melakukan pembahasan lebih mendalam dengan Kemensos termasuk melakukan integrasi data para keluarga penerima manfaat PKH. “Data tersebut akan digunakan untuk menentukan siapa saja penerima PKH yang layak bekerja di Koperasi Desa,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menambahkan, perekrutan tenaga kerja sebanyak 15–18 orang per KDKMP sedang dimatangkan. Posisi yang dibutuhkan antara lain sopir, satpam, dan penjaga gudang. Ia menekankan pentingnya integrasi dengan data Kemensos, khususnya penerima manfaat desil 1–4. Dengan begitu, tenaga kerja yang direkrut benar-benar sesuai kebutuhan. “Konsepnya milik warga dan kelurahan, sehingga tenaga kerja diprioritaskan dari domisili setempat,” jelasnya.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyebut bahwa saat ini ada sekitar 8 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari Kementerian Sosial yang akan didorong menjadi anggota KDKMP. Dari jumlah itu, tidak semuanya direkrut untuk menjadi karyawan KDKMP namun semuanya didorong menjadi anggota.

“Untuk menjadi karyawan di Koperasi Desa diprioritaskan usia produktif sesuai kapasitas dan kemampuan dari para penerima manfaat. Kami akan petakan kepada keluarga penerima manfaat kemudian kita akan melakukan pelatihan tenaga kerja,” kata Mensos Saifullah Yusuf.

Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa KDKMP menjadi lembaga ekonomi yang tepat untuk pemberdayaan masyarakat agar khususnya dari KPM PKH. Ia optimis bahwa kolaborasi antara Kemenkop dan Kemensos ini akan mempercepat pengentasan kemiskinan.

“Dengan kerja sama ini kita bisa ukur berapa banyak penerima PKH yang berhasil menjadi keluarga mandiri dan keluar dari kemiskinan ekstrim,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker Tegaskan Keselamatan Pekerja Tak Bisa Ditawar, Balai K3 Diminta Lebih Proaktif

Penulis
Syifa
-
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan. Karena itu, ia meminta Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tampil lebih proaktif dan menjadi ujung tombak pencegahan agar angka kecelakaan kerja di Indonesia dapat ditekan secara signifikan.
Pesan itu disampaikan Yassierli saat meninjau Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BBK3) Jakarta, Selasa (14/4). Dalam arahannya, ia menekankan bahwa pelindungan pekerja tidak cukup hanya dilakukan setelah insiden terjadi, tetapi harus diperkuat sejak awal melalui langkah promotif dan preventif yang lebih masif.
“Upaya promotif dan preventif sangat penting. Saya instruksikan seluruh jajaran pegawai BBK3 Jakarta untuk bergerak lebih masif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan edukasi. Kita harus mampu menekan angka fatalitas di tempat kerja secara signifikan,” kata Yassierli.
Menurut Yassierli, penguatan Balai K3 penting karena setiap kecelakaan kerja bukan hanya soal angka, melainkan menyangkut keselamatan manusia, keberlangsungan keluarga pekerja, dan kepercayaan terhadap sistem pelindungan kerja. Karena itu, Balai K3 harus hadir bukan sekadar sebagai pelaksana fungsi teknis, tetapi juga sebagai institusi yang mampu membaca risiko, membangun budaya K3, dan memperkuat pencegahan di lapangan.
Ia juga menegaskan bahwa target besar menurunkan kecelakaan kerja tidak bisa dikerjakan pemerintah sendirian. Kolaborasi dengan pihak swasta dan seluruh ekosistem pendukung K3 perlu diperkuat, termasuk dengan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).
“PJK3 bukan saingan kita. Mereka adalah mitra agar tujuan besar kita tercapai, yaitu turunnya angka kecelakaan kerja di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Selain kolaborasi, Yassierli meminta penguatan kapasitas pegawai di lingkungan Balai K3. Ia menilai, pegawai tidak cukup hanya menguasai aspek teknis, tetapi juga harus memiliki kemampuan manajerial dan analisis data agar hasil kerja mereka dapat menjadi dasar kebijakan yang kuat dan tepat sasaran.
Menurut dia, para penguji K3 harus berkembang menjadi sosok yang lebih komprehensif, dengan penguasaan terhadap budaya K3, Sistem Manajemen K3 (SMK3), manajemen risiko, hingga statistik. Dengan begitu, rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada temuan teknis, tetapi mampu memberi arah bagi upaya pencegahan yang lebih efektif.
“Setiap penguji harus menguasai budaya K3, SMK3, hingga manajemen risiko. Selain itu, kemampuan mengolah data statistik sangat penting agar output yang dihasilkan bisa menjadi landasan kuat dalam pengambilan kebijakan,” tegasnya.
Secara khusus, Menaker juga mengingatkan pejabat fungsional, mulai dari instruktur, pengawas, hingga mediator, agar terus berkembang seiring peningkatan jenjang karier. Semakin tinggi jabatan, kata dia, orientasi kerja harus makin kuat pada aspek manajerial dan perumusan kebijakan.

“Semakin tinggi jabatan fungsional seseorang, orientasinya harus menuju ke pembuat kebijakan. Semakin manajerial, jangan justru semakin teknis. Inilah yang akan membawa perubahan besar pada pelindungan tenaga kerja kita di masa depan,” pungkas Yassierli.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Istana untuk Anak Sekolah, Siswa Taruna Nusantara dapat Pembekalan tentang Kepemimpinan dan Cita-Cita

Penulis
Syifa
-

Langkah kaki para siswa SMA Taruna Nusantara dari kampus Magelang, Cimahi, dan Malang pagi ini pada Kamis (16/4), terasa berbeda. Di bawah langit Jakarta yang cerah, mereka memasuki kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, tempat yang selama ini hanya mereka kenal dari buku sejarah dan layar televisi.

Melalui program “Istana untuk Anak Sekolah” yang digagas Presiden Prabowo Subianto, para pelajar diajak merasakan langsung pusat pemerintahan, sekaligus mempelajari jejak panjang perjalanan bangsa. Di dalam kompleks istana, para siswa diajak berkeliling mengenal sejarah bangsa sekaligus memahami sistem pemerintahan Indonesia secara lebih dekat.

Mereka tidak hanya mendengar penjelasan, tetapi juga menyaksikan langsung ruang-ruang yang selama ini menjadi saksi pengambilan keputusan penting negara. Dari Istana Merdeka hingga Istana Negara, setiap sudut menghadirkan cerita tentang kepemimpinan, tanggung jawab, dan pengabdian.

Di ruang-ruang inilah para pemimpin dunia disambut, perjanjian ditandatangani, dan arah masa depan bangsa dirumuskan. Bagi para siswa, pengalaman ini menjadi lebih dari sekadar kunjungan, tapi menjelma menjadi jendela imajinasi tentang masa depan yang mungkin mereka raih.

Dalam sambutannya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meyakini kunci kemajuan bangsa terletak pada kualitas sumber daya manusia dan pendidikan. Mensesneg juga menekankan pentingnya kesadaran akan konsekuensi dalam meraih cita-cita.

“Kau pengen kimia 10 nilainya atau 100 ya kau harus sadar, harus belajar, enggak bisa enggak belajar. Apapun kau mau masuk TNI, mau masuk Polri, ya kau harus sadar dengan konsekuensinya. Ya harus belajar, ya harus kuat Lari, kau pelajari itu syarat atau tesnya,” kata Mensesneg.

Lebih jauh, Mensesneg menyampaikan bahwa para siswa adalah generasi terpilih yang memiliki tanggung jawab besar terhadap bangsa.

“Mulai hari ini sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir camkanlah di dalam hatimu bahwa kau, kau memang terpilih dan dipilih untuk mengabdi kepada bangsa, negara dan rakyat Indonesia,” pesannya.

Pengarahan yang tak kalah membekas datang dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. Menlu mengingatkan pentingnya kepekaan terhadap lingkungan dan menjauhi sikap apatis.

“Jangan apatis, kenali lingkunganmu, kenali kanan kirimu. Kalau perlu kamu tahu berapa jumlah daun dalam pohon yang ada di depan gerbang. Sampai segitu hal-hal yang sifatnya detail,” kata Menlu.

Menutup rangkaian kegiatan, Menlu mengajak para siswa untuk berani bermimpi setinggi mungkin. Mereka didorong untuk tidak hanya bermimpi, tetapi juga menuliskannya sebagai komitmen pribadi.

“Jadikan apa yang kalian dapatkan selama ada di lingkungan Istana Merdeka ini sebagai satu inspirasi buat kalian,” ucapnya.

“Bermimpilah setinggi-tingginya jangan dibatasi, mumpung kalian mimpi silahkan. Karena segala sesuatu itu mulainya dari mimpi. Semua keberhasilan itu mulainya dari mimpi,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian ESDM Akselerasi Proyek PLTSa, Benowo Jadi Model Pengolahan Sampah Jadi Energi

Penulis
Syifa
-

Gunungan sampah yang kian mengkhawatirkan mulai menjadi ancaman nyata di berbagai daerah. Tempat pembuangan akhir (TPA) makin penuh, sementara volume sampah terus bertambah setiap hari. Pemerintah pun memproyeksikan hampir seluruh TPA di Indonesia akan mengalami kelebihan kapasitas paling lambat pada 2028 jika tidak ada terobosan signifikan.

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong percepatan pengembangan waste to energy (WtE) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai salah satu solusi atas krisis sampah dan energi. Pemerintah menargetkan pembangunan 34 proyek di 34 kota pada periode 2026-2027.

“Pengelolaan sampah perkotaan merupakan kegiatan prioritas yang mendapat pantauan langsung Bapak Presiden Prabowo. Karena itu, diperlukan upaya yang serius dan sistematis agar sampah perkotaan tidak lagi menjadi sumber masalah, melainkan justru memberi manfaat,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot seusai meninjau PT Sumber Organik yang membangun dan mengoperasikan Pembangkit Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Benowo, Surabaya, Rabu (15/4).

Yuliot menambahkan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 sebagai payung hukum untuk mempercepat penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan.

Dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, Presiden Prabowo juga menegaskan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI, yang merupakan singkatan dari aman, sehat, resik, dan indah. Gerakan ini akan menjadi langkah nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata.

Presiden menilai persoalan sampah sudah menjadi masalah krusial di banyak daerah. Ia menyebut hampir seluruh TPA di Indonesia diproyeksikan mengalami overkapasitas pada 2028, bahkan bisa lebih cepat.

“Persoalan sampah ini menjadi masalah. Diproyeksikan hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat,” kata Prabowo.

Di lokasi yang sama, Direktur Utama PT Sumber Organik Agus Nugroho Santoso menjelaskan bahwa pihaknya mengelola sampah dari masyarakat Surabaya dan sekitarnya dengan volume 1.600 ton/hari. Berbeda dengan pengelolaan di banyak tempat lain yang hanya menangani sampah baru, PT Sumber Organik juga mengolah timbunan sampah lama agar dapat dimanfaatkan kembali.

“Kami mengolah timbunan sampah, baik sampah lama maupun baru, menjadi bahan yang bermanfaat,” ujar Agus.

PT Sumber Organik diketahui telah membangun dan mengoperasikan Pembangkit Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Benowo, Surabaya, yang diresmikan Presiden Republik Indonesia pada 6 Mei 2021.

Selain mengolah sampah menjadi listrik, saat ini di TPA Benowo juga tengah dibangun fasilitas waste to fuel oleh PT Prakarsa Energi Sejahtera (SEP). Fasilitas ini ditujukan untuk mengurangi timbunan sampah dan direncanakan segera beroperasi.

Proses pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar dilakukan melalui tahapan penyortiran atau handpicking untuk memastikan bahan baku pirolisis berupa plastik. Setelah itu, plastik diproses menggunakan mesin pirolisis (teknologi pemanasan) dengan menggunakan metode flue gas treatment system agar memenuhi baku mutu emisi yang sudah ditetapkan Kementerian Lingkungan untuk menghasilkan Bahan Bakar Minyak Terbarukan (BBMT) setara diesel oil.

Saat ini pabrik pengolahan waste to fuel masih dalam proses konstruksi, setelah selesai dan beroperasi nanti pabrik dapat mengolah sampah menjadi BBMT dengan besaran kapasitas sampah kota yang dapat disesuaikan dengan volume sampah kota yang mendesak untuk dilakukan pengolahan. Berdasarkan pilot project yang sudah dilakukan dari proses yang ada akan didapat produksi BBMT sebesar 60-70 kiloliter per hari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kejar Listrik 100%, Pemerintah Genjot Program Lisdes dan Libatkan Industri Lokal

Penulis
Syifa
-

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan industri dalam negeri guna mendukung percepatan elektrifikasi nasional, peningkatan efisiensi energi, serta penguatan penggunaan produk dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke salah satu industri manufaktur peralatan listrik dan pencahayaan di Tangerang, sebagai bagian dari upaya mendorong kesiapan industri nasional dalam mendukung program strategis sektor ketenagalistrikan.

Dalam kesempatan tersebut, Yuliot menekankan bahwa pemerintah tengah berfokus pada peningkatan rasio elektrifikasi nasional yang saat ini telah mencapai sekitar 98 persen, dan ditargetkan mencapai 100 persen pada tahun 2029.

“Saat ini rasio elektrifikasi kita sekitar 98%. Kita dari tahun 2025 sudah mulai, sampai dengan 2029 kita akan mentargetkan elektrifikasi untuk seluruh wilayah sekitar 100%. Jadi ini tidak ada lagi daerah-daerah yang gelap. Jadi merdeka dari kegelapan,” ungkap Yuliot di Tangerang pada Selasa (14/4).

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah terus mengakselerasi program listrik desa (Lisdes) sebagai upaya pemerataan akses energi di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2025, program ini mencakup sekitar 1.516 desa sebagai bagian dari target elektrifikasi. Secara keseluruhan, hingga tahun 2029 diperkirakan sekitar 10 ribu desa akan dituntaskan untuk memperoleh akses listrik.

Program elektrifikasi ini juga akan mendorong kebutuhan berbagai infrastruktur ketenagalistrikan dalam skala besar, sehingga membuka peluang keterlibatan industri dalam negeri dalam mendukung penyediaan peralatan dan teknologi kelistrikan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan efisiensi energi melalui pengembangan green building serta pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap di sektor industri.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan regulasi untuk meningkatkan keselamatan instalasi listrik melalui penggunaan perangkat pengaman seperti _Residual Current Breaker with Overcurrent (RCBO)._ Dalam implementasinya, pemerintah juga mendorong agar kebutuhan perangkat tersebut dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri apabila kapasitas produksi telah tersedia.

“Kalau ini bisa diproduksi di sini, kita tidak memberikan kelonggaran untuk melakukan impor dari luar,” tegasnya.

Melalui kunjungan ini diharapkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri dalam mendukung agenda transisi energi, pemerataan akses listrik, serta pembangunan sektor ketenagalistrikan yang berkelanjutan di Indonesia dapat diperkuat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemlu Kembali Fasilitasi Evakuasi Bertahap bagi 45 WNI dari Iran

Penulis
Syifa
-

Menyusul evakuasi tahap pertama dan kedua, Kementerian Luar Negeri kembali memfasilitasi evakuasi bagi 45 WNI dari Iran yang terdampak eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah. Adapun para WNI evacuee dijadwalkan tiba secara bertahap melalui 3 (tiga) kloter ketibaan pada tanggal 14-16 April 2026.

Kloter pertama tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada hari Selasa, 14 April 2026 pukul 18.00 WIB setelah menempuh perjalanan dari Baku, Azerbaijan. Setelah ketibaan, para WNI evacuee diserahterimakan kepada Dinsos DKI Jakarta, Badan Penghubung (Banhub) Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Lampung untuk menjalani proses pemulangan ke daerah asal masing-masing.

Sementara itu, kloter kedua dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu, 15 April 2026, disusul kloter ketiga pada Kamis, 16 April 2026.

Pelaksanaan evakuasi merupakan respon dari Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri, dalam hal ini KBRI Tehran dan KBRI Baku, guna memastikan keselamatan dan pelindungan WNI di wilayah yang terdampak konflik.

Berdasarkan catatan KBRI Tehran per 7 April 2026, jumlah WNI yang tercatat berada di wilayah Iran (setelah evakuasi tahap pertama dan kedua) adalah 281 orang, yang mayoritas berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa dengan konsentrasi utama di Kota Qom, dan sisanya adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta ekspatriat.

Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Tehran terus melakukan komunikasi intensif untuk memastikan kondisi dan keberadaan para WNI, serta melakukan asesmen tentang bentuk bantuan yang saat ini dapat diberikan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sokong Pertumbuhan Ekonomi 8%, BRIN Akselerasi Transformasi Riset

Penulis
Syifa
-

Badan Riset dan Inovasi Nasional terus memacu transformasi ekosistem riset dan inovasi guna memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Tenaga Ahli Utama Bidang Organisasi dan SDM BRIN, Walneg S. Jas, menegaskan bahwa riset tidak boleh lagi hanya berakhir sebagai publikasi di atas kertas, tetapi harus menjadi mesin penggerak kemajuan bangsa.

“Mohon digarisbawahi, BRIN ingin menjadi penghela utama ekosistem riset dan inovasi untuk mencapai Indonesia Maju 2045,” ujar Walneg dalam Rapat Koordinasi Pusat Riset Kependudukan (PRK) bertajuk “Penguatan Peran Riset Kependudukan dalam Mendukung Komunikasi Publik dan Program Prioritas Pemerintah” yang berlangsung di Auditorium Gedung Widya Graha, BRIN Gatot Subroto Jakarta, Rabu (15/4).

Pada kesempatan tersebut, Walneg juga menegaskan bahwa dalam lima tahun ke depan, BRIN fokus pada tiga jalur kontribusi utama, yakni pemberdayaan UMKM dan masyarakat, kolaborasi sektor swasta serta BUMN, dan pengembangan teknologi tinggi sebagai modalitas riset. Melalui strategi ini, BRIN optimistis dapat mendukung target pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Untuk mencapai target tersebut, BRIN melakukan perubahan paradigma kerja dari sekadar mengejar output (hasil) menjadi berorientasi pada outcomes (dampak). “Kemanfaatan riset harus dirasakan oleh stakeholder. Kita ingin meningkatkan keterpakaian riset Indonesia dan menargetkan tingkat lisensi hasil riset mencapai 20 hingga 30%, mendekati negara maju yang berada di kisaran 30-40%,” jelasnya.

Dalam paparannya, Walneg juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Saat ini, BRIN didukung oleh 7.071 periset, di mana 70% di antaranya merupakan generasi produktif dengan latar belakang pendidikan S2 dan S3 yang mencapai 90%.

Namun, ia mencatat beberapa poin krusial untuk perbaikan (room for improvement), antara lain, yaitu komunikasi dan koordinasi.

“Masih perlunya perbaikan dalam komunikasi antarunit, terutama karena tantangan integrasi dari puluhan lembaga asal. Contohnya, masih adanya perbedaan persepsi mengenai perubahan KKM dan SKP yang seharusnya mempermudah periset namun terkadang dianggap sebagai tantangan,” jelasnya.

Selain itu, juga ia juga menekankan budaya kerja excellence. Menurutnya, belum adanya keseragaman orientasi budaya riset yang unggul (excellence) di seluruh pusat riset dan organisasi riset yang ada di lingkungan BRIN.

Agilitas Perubahan (Changes Agility) juga menjadi perhatiannya. Tingkat kemampuan beradaptasi terhadap perubahan masih tidak merata. Masih banyak pihak yang terjebak pada nostalgia “cara lama” daripada fokus pada tantangan dan target masa depan yang berbeda.

Terkait itu, ia menekankan pentingnya membangun kepercayaan timbal balik (Mutual Trust). Pasalnya, ditemukan adanya dinamika ketidakpercayaan antara pemimpin dan pihak yang dipimpin.

“Perbaikan hubungan ini krusial agar organisasi dapat bergerak maju tanpa adanya hambatan internal atau protes yang menghalangi perubahan,” tegasnya.

Untuk itu, Walneg menekankan perlunya transformasi pola piker (mindset). “Perlu adanya pergeseran dari fix mindset ke growth mindset, serta perubahan paradigma dari sekadar pengembangan IPTEK (output) menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan nasional (outcome),” tegasnya.

Khusus bagi Pusat Riset Kependudukan, ia mendorong para periset untuk memastikan bahwa transformasi teknologi di Indonesia berjalan selaras dengan transformasi peradaban manusianya.

Walneg mengingatkan adanya tantangan besar, seperti fenomena aging society (masyarakat menua), resiliensi mental generasi muda, hingga risiko pengikisan identitas budaya akibat kemajuan teknologi.

Sebagai bagian dari digitalisasi, BRIN juga tengah menyiapkan “Rumah Inovasi Indonesia” (Indonesian Powerhouse) di Gatot Subroto yang direncanakan akan diresmikan pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, Agustus mendatang.

“Kita tidak bisa lagi bekerja secara business as usual. Kita harus melompat, membangun trust society, dan memiliki akuntabilitas profesional untuk menciptakan ekosistem riset yang disegani di tingkat global,” pungkas Walneg.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jangan Tertipu! Korlantas Pastikan Pemutihan Pajak 2026 Online Gratis Itu Hoaks

Penulis
Syifa
-
Beredar di media sosial perihal informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online yang mulai berlaku pada 8 April 2026 sampai 28 Mei 2026. Informasi tersebut muncul dari akun TikTok @kantorsamsat12 dengan judul “Pemutihan pajak kendaraan 2026 bermotor gratis secara online mulai 8 April sampai 29 Mei”.
Dalam unggahan tersebut disebutkan sejumlah fasilitas, seperti gratis ganti pelat nomor, bebas pajak kendaraan, hingga gratis balik nama kendaraan.
“Pemutihan pajak kendaraan 2026 bermotor gratis secara online mulai 8 April sampai 29 Mei. Gratis ganti plat, gratis pajak, gratis balik nama,” tulis akun @kantorsamsat12, dikutip Rabu (15/4).
Terdapat sembilan konten dalam akun tersebut berisikan informasi hoaks tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online yang diklaim mulai berlaku pada 8 April 2026 hingga 28 Mei 2026.
Dalam konten tersebut juga dicantumkan foto dokumentasi lama kegiatan Korlantas Polri.
Namun, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks.
“Akun ini, informasi itu hoaks,” tulis Korlantas Polri dalam laman resminya.
Pemerintah resmi menghapus bea balik nama mobil bekas di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang menetapkan bahwa objek BBNKB hanya diberlakukan pada penyerahan pertama kendaraan bermotor atau kendaraan baru.
Adapun mengenai Jenis, Biaya, dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk layanan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), biaya Mutasi Keluar Daerah, dan biaya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Karena itu, Korlantas mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial tanpa sumber resmi.
Masyarakat juga diminta untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah atau instansi terkait, seperti Samsat dan Korlantas Polri.

“Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang digital,” tulis laman Korlantas Polri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Phishing Lintas Negara, Raup Keuntungan Hingga Rp25 Miliar

Penulis
Syifa
-

Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat penjualan phishing tools yang beroperasi lintas negara dan meraup keuntungan hingga Rp25 miliar. Dua tersangka berinisial GWL dan FYTP ditangkap di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (9/4).

Kasus ini terungkap dari patroli siber dan terdapat situs mencurigakan yang menjual script phishing. Penelusuran lebih lanjut mengarah pada platform w3llstore.com yang terhubung dengan distribusi tools melalui bot Telegram.

Kadivhumas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, mengatakan bahwa temuan tersebut menguatkan dugaan adanya praktik penjualan tools phishing yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan siber terhadap korban.

“Hasilnya, tools yang diperoleh terbukti dapat digunakan untuk aksi phishing, termasuk mencuri kredensial dan mengambil alih akun korban,” ujarnya.

Tools ini bekerja dengan menyedot data saat korban memasukkan username dan password, bahkan mampu mengambil session login sehingga pelaku dapat mengakses akun tanpa perlu kode OTP.

Pengungkapan kasus ini juga melibatkan kerja sama dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk mengidentifikasi korban di Amerika Serikat sekaligus menelusuri jaringan pengguna tools tersebut.

Dalam perannya, GWL diketahui bertindak sebagai pembuat sekaligus pengelola tools dan sarana distribusi, sementara FYTP mengelola aliran dana hasil kejahatan melalui kripto dan rekening bank. Modus transaksi pun beralih dari situs web ke Telegram dengan pembayaran berbasis kripto.

Dari hasil penyidikan, korban diketahui tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri, menegaskan bahwa kejahatan ini bersifat transnasional cybercrime.

Polisi turut mengamankan aset senilai sekitar Rp4,5 miliar berupa rumah, kendaraan, dan barang elektronik. Sementara dari penelusuran transaksi sejak 2021 hingga 2026, kedua tersangka diperkirakan telah meraup keuntungan hingga Rp25 miliar.

Sementara itu, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir juga menegaskan bahwa pengungkapan ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keamanan ruang digital.

“Ini menunjukkan kejahatan siber memiliki dampak luas dan lintas negara. Polri akan terus menindak tegas dan memperkuat kerja sama internasional,” tegasnya.

Ia menambahkan, langkah tegas terhadap pelaku juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak menjadi tempat aman bagi pelaku kejahatan siber.

“Keberhasilan ini sekaligus memperkuat kepercayaan global terhadap Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keamanan ekosistem digital internasional,” pungkasnya.

Saat ini, penyidik masih terus melakukan pengembangan guna menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk para pembeli dan pengguna phishing tools tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kekerasan Digital terhadap Perempuan Kian Marak, Ini Langkah Tegas Pemerintah

Penulis
Syifa
-
Kasus kekerasan terhadap perempuan di ruang digital terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan rata-rata sekitar 2.000 laporan setiap tahun. Bentuk yang paling dominan adalah kekerasan seksual online, yang dalam kajian terbaru mencapai lebih dari 1.600 kasus.
Situasi ini mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap platform digital, sekaligus memastikan setiap penyelenggara sistem elektronik menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan pengguna.
Dalam audiensi dengan Komnas Perempuan, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan bahwa ruang digital tidak boleh menjadi tempat yang membiarkan kekerasan berlangsung tanpa respons.
“Ketika kejahatan itu terjadi di platform, itu rumah mereka. Artinya yang melakukan penanganan di dalam adalah mereka. Kami tidak bisa masuk kecuali dengan kewenangan tertentu,” ujarnya di Jakarta Selatan, Rabu (15/04/2026).
Ia menambahkan pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi jika konten atau aktivitas di platform dinilai membahayakan publik.
“Kalau memang membahayakan sekali, kami bisa kenakan sanksi sampai pada penutupan. Mereka harus bertanggung jawab karena itu ranah mereka,” tegasnya.
Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menyatakan tingginya laporan kasus kekerasan seksual online belum mencerminkan kondisi sebenarnya karena masih banyak kasus yang tidak dilaporkan.
“Keterbatasan infrastruktur dan layanan penanganan di sejumlah wilayah, khususnya daerah kepulauan dan 3T, turut menghambat korban dalam mengakses bantuan, termasuk untuk pelaporan dan pendampingan hukum maupun psikologis,” jelasnya.
Komnas Perempuan menyambut baik kolaborasi dengan Kementerian Komdigi untuk memperkuat langkah penanganan konten berbahaya melalui mekanisme pemutusan akses (take down), termasuk untuk konten kekerasan seksual dan eksploitasi.
“Kondisi ini membutuhkan langkah bersama, termasuk peningkatan tanggung jawab platform digital dalam menjaga ruang aman bagi pengguna, khususnya perempuan dan kelompok rentan,” ungkapnya.

Kolaborasi juga diarahkan untuk penguatan literasi digital, kampanye publik, serta penyusunan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...319320321...4,871Halaman 320 dari 4,871