Beranda blog Halaman 319

Buka Forum Bakohumas 2026, Sekjen ATR/BPN Tekankan Penyamaan Persepsi dalam Implementasi Sertipikat Elektronik

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, secara resmi membuka Forum Badan Komunikasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) pada Rabu (15/04/26).

Sejalan dengan digitalisasi yang dilakukan terhadap layanan pertanahan dan tata ruang, forum kali ini diselenggarakan sebagai wadah memperkuat pemahaman dan sinergi antarinstansi dalam mendukung implementasi layanan berbasis digital.

“Saya ingin mengingatkan kembali agar kita dapat menggunakan forum hari ini untuk berdiskusi, bertukar pendapat, dan mengajukan pertanyaan terkait penerapan Sertipikat Elektronik dan aplikasi Sentuh Tanahku,” ucap Sekjen ATR/BPN, dalam acara yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Di hadapan peserta Bakohumas yang terdiri dari 100 humas kementerian/lembaga, Sekjen ATR/BPN menjelaskan bahwa Sertipikat Elektronik itu sendiri telah dicanangkan sejak 2023. Transformasi ini jadi langkah pemerintah menghadirkan layanan publik yang lebih modern, transparan, dan berbasis teknologi.

Dengan materi teknis yang disampaikan dalam forum ini, Dalu Agung Darmawan berharap, peserta dapat memahami lebih jauh terkait kebijakan dan pelaksanaan Sertipikat Elektronik. Selanjutnya, sebagai corong informasi di tiap kementerian/lembaga, para insan humas bisa ikut menyebarluaskan informasi mengenai manfaat layanan digital yang dikembangkan Kementerian ATR/BPN.

“Saya berharap melalui forum kali ini, kita dapat menyamakan persepsi dan membantu Bapak/Ibu mendapatkan informasi terkait penerapan Sertipikat Elektronik dan Aplikasi Sentuh Tanahku. Sehingga, bisa mendorong semakin banyak masyarakat yang melakukan alih media sertipikat menjadi Sertipikat Elektronik,” ungkap Dalu Agung Darmawan.

Terkait penyebaran informasi, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa pada Kementerian Komunikasi dan Digital, Molly Prabawaty, menegaskan bahwa peran humas pemerintah menjadi semakin krusial di tengah perubahan pola komunikasi publik yang berlangsung cepat.

“Humas pemerintah dituntut untuk adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin dinamis. Rekan-rekan humas dapat menyebarkan secara luas dan masif terkait informasi yang dipaparkan oleh narasumber dan konten yang disediakan oleh Kementerian ATR/BPN, melalui berbagai kanal yang dimiliki masing-masing anggota Bakohumas,” tutur Molly Prabawaty.

Forum Bakohumas adalah forum yang dilaksanakan rutin di berbagai instansi pemerintah. Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, menjelaskan bahwa forum ini menjadi upaya menjaga keberlanjutan koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat.

Bakohumas yang bertemakan “Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan: Wujudkan Sertipikat Elektronik yang Aman dan Efisien” ini, menghadirkan narasumber Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya, serta Kepala Subdirektorat Tata Kelola Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Tentrem Prihatin. Jalannya diskusi dipandu oleh Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga, Bagas Agung Wibowo. Turut hadir, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerjasama Antarlembaga, Muda Saleh beserta sejumlah Pejabat Administratif di lingkungan Biro Humas dan Protokol.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Ajak Warga Maksimalkan Potensi Desa di Musrenbang NTB

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengajak seluruh warga NTB memaksimalkan potensi desa yang ada. Sebab potensi desa adalah faktor penting yang wajib dimanfaatkan untuk memastikan pembangunan di daerah setempat berhasil secara cepat sekaligus menjawab seluruh permasalahan yang dihadapi masyarakat.

“Pak Gubernur, Bu Wagub, semuanya tolong petakan desa sesuai potensi. Sehingga desa-desa di NTB insyaallah jadi desa yang membanggakan untuk kita semua,” paparnya saat menjadi narasumber dalam acara Musrenbang Tingkat Provinsi NTB dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2027 di Hotel Lombok Raya, Kamis (16/4/26).

Memaksimalkan potensi desa sama dengan mendukung program pemerintah di antaranya dalam memastikan realisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang 100 persen keuntungannya akan kembali kepada rakyat. Tentunya hal ini tanpa harus menjadikan BUMDesa yang lebih dulu ada sebagai musuh, justru harus disandingkan untuk dikolaborasikan. Dengan kekompakan seluruh pihak, Mendes yakin pembangunan Indonesia khususnya di desa akan berhasil secara cepat dan tepat.

“Inti pokoknya retail modern akan digantikan fungsinya oleh Kopdes. Seratus persen keuntungan berpihak dan mengalir ke desa biar rakyat yang menikmati. Di NTB BUMDesnya banyak. Tidak perlu ada benturan dengan Kopdes, tidak perlu saling mematikan karena dua duanya bisa jalan bareng,” tambah Mendes.

Desa wajib mendapat perhatian khusus karena akar dari seluruh pembangunan wilayah Indonesia. Jika desa dikelola dengan baik maka ekonomi masyarakat dipastikan meningkat seperti kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam kesempatan yang sama. Namun demikian, hal ini tidak bisa dilaksanakan satu instansi tertentu maka perlu kolaborasi.

“Tata kelolanya diperbaiki. Kalau tata kelolanya sudah baik insyaallah semua akan makin baik, ekonomi juga begitu. Kalau ekonomi naik insyaallah kemiskinan akan turun,” tuturnya.

Selain dengan sesama pemerintah pusat, kerja sama juga dilakukan dengan pemerintah daerah. Tujuannya sama yaitu memastikan masyarakat sejahtera selaras dengan turunnya angka kemiskinan.

Sementara itu, NTB berhasil terus mengentaskan kemiskinan dengan berbagai program yang melibatkan pemerintah dari pusat hingga level desa serta kolaborasi bersama masyarakat. Salah satunya dibuktikan dari angka kemiskinan NTB yang turun terus menerus, tahun 2014 sebesar 17,05% dan tahun 2025 turun menjadi 11,38% sebagaimana disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.

Mendampingi Mendes Yandri dalam acara ini yaitu Dirjen PEI Tabrani dan Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro. Hadir pula Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri dan pemerintah kabupaten/kota provinsi setempat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Dorong Bupati Gowa Kembangkan Desa Jadi Destinasi Wisata

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mendorong agar setiap kepala daerah dapat mengidentifikasi potensi wilayahnya, khususnya menjadi destinasi desa wisata.

Menurutnya, desa wisata menjadi salah satu pendekatan paling unik dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dapat mengubah potensi lokal alam dan tradisinya menjadi penggerak ekonomi utama.

“Mungkin Bu Bupati punya data, mana yang desa tematik, desa wisata, atau desa hortikultura. Di kami juga ada program desa ekspor BUM Des. Mungkin dari data itu nanti desa mana yang kita bantu prioritaskan,” papar mantan Wakil Ketua MPR RI itu saat menerima audiensi Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang, di ruang kerjanya Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Rabu (15/4/26).

Lebih lanjut, Menteri asal Bengkulu Selatan ini menegaskan, desa wisata dibentuk semata-mata untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam meningkatkan kesiapan dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah masing-masing desa.

Di samping itu, program desa wisata itu juga diyakini dapat mengubah posisi tawar desa dari sekadar penyedia bahan baku menjadi produsen yang mampu menembus pasar global, sekaligus meningkatkan kualitas SDM desa.

“Karena kita nanti sistemnya proposal. Jadi nanti kita yang nilai proposalnya. Mungkin ibu bupati cari juga, di kecamatan mana ada desa ekspor, buat juga desa wisata. Misal ada kolam renangnya, ada flying foxnya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Apel Kesiapsiagaan Karhutla di Kalimantan Barat Perkuat Antisipasi Musim Kemarau 2026

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah menggelar Apel Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (16/4), sebagai langkah strategis menghadapi potensi peningkatan karhutla pada musim kemarau tahun 2026.

Apel kesiapsiagaan ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian besar terhadap pengendalian karhutla serta menekankan pentingnya mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah diraih.

“Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengendalian karhutla. Arahan beliau jelas, bahwa capaian yang sudah baik harus terus dijaga dan ditingkatkan,” jelasnya.

Menko Polkam menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla merupakan hasil sinergi seluruh pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, dunia usaha, maupun masyarakat. “Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kolaborasi, meningkatkan integrasi, dan membangun kerja sama yang solid agar kejadian karhutla dapat ditekan secara signifikan,” tegasnya.

Secara nasional luas karhutla periode 1 Januari – 31 Maret 2026 seluas 55.324,2 ha. Lima provinsi dengan luas kejadian kebakaran tertinggi berturut-turut Kalimantan Barat (25.420,73 ha), Riau (8.555,37 ha), Kep. Riau (4.167,78 ha), Lampung (3.314,74 ha), dan Kalimantan Tengah (2.633,87 ha).

Dalam upaya penanganan karhutla, periode 1 Januari – 31 Maret 2026, tim Manggala Agni beserta anggota Satgas Dalkarhutla Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan 489 operasi pemadaman, dengan total luas penanganan mencapai ±1.845,59 ha.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla sejak 2 Februari hingga 15 November 2026. Berbagai langkah antisipatif terus dilakukan, antara lain penguatan koordinasi lintas sektor, monitoring dan deteksi dini hotspot, patroli terpadu, edukasi masyarakat, operasi modifikasi cuaca, serta penyediaan sarana prasarana dan dukungan operasi udara.

Sementara itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menegaskan bahwa Indonesia menunjukkan kemajuan dalam pengendalian karhutla sebagai hasil dari pembelajaran dan penguatan koordinasi lintas sektor.

“Kita bangga bahwa Indonesia adalah bangsa pembelajar. Kita belajar dari kesalahan masa lalu dan terus memperbaiki berbagai kekurangan. Jika melihat tren beberapa tahun terakhir, kejadian karhutla terus menurun,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa penguatan sinergi antar kementerian atau lembaga serta harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam perbaikan tersebut.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, Kementerian Kehutanan telah mendorong pemerintah daerah di wilayah rawan karhutla untuk segera menetapkan status siaga darurat.

“Dengan status siaga, dukungan pemerintah pusat, termasuk dari BNPB dan Kementerian Kehutanan, dapat segera dioperasionalkan, termasuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca sesuai rekomendasi BMKG,” jelasnya.

Menteri Kehutanan juga menekankan bahwa pendekatan pencegahan menjadi kunci utama, khususnya melalui pengelolaan tata air di lahan gambut. “Upaya preventif sangat menentukan, salah satunya dengan menjaga tinggi muka air tanah agar tetap optimal sehingga dapat mencegah terjadinya kebakaran,” ujarnya.

Apel kesiapsiagaan ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau. Pemerintah berharap melalui sinergi seluruh pihak, kejadian karhutla dapat ditekan sedini mungkin guna menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

Usai pelaksanaan apel siaga, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh Menteri Kehutanan dan diikuti oleh para pemangku kepentingan utama. Dalam rakor tersebut, turut hadir Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BNPB, Kepala BMKG, serta Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Rapat ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan langkah, serta memastikan kesiapan lintas sektor dalam menghadapi potensi karhutla dan bencana terkait selama musim kemarau tahun 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Audiensi dengan BPJS Ketenagakerjaan, KPK Dorong Penguatan Integritas Pengelolaan Dana Pekerja

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya integritas dan upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana pekerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Penegasan tersebut disampaikan dalam audiensi yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/4).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan perlunya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dan pelaksanaan program. Hal ini, menurutnya, dapat dilakukan melalui mekanisme berlapis (double check) serta pelibatan jajaran direksi dalam setiap pengambilan keputusan yang krusial.

“Kita jaga amanah yang telah diberikan, karena dana yang dikelola merupakan tanggung jawab besar agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Setyo saat memberikan arahan di hadapan jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Ia juga mengingatkan bahwa nilai-nilai yang selama ini dipegang oleh BPJS Ketenagakerjaan perlu diintegrasikan dengan sistem yang kokoh. Dengan demikian, potensi celah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima hasil kajian pemetaan risiko dari KPK sebelum pertemuan ini berlangsung. Ke depan, BPJS Ketenagakerjaan akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi tersebut melalui langkah-langkah strategis.

“Kami berharap dapat terus bersinergi dan tentunya kami perlu dikawal, agar kami bisa mewujudkan good corporate governance,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam era baru kepemimpinan, BPJS Ketenagakerjaan mengusung tiga prinsip utama untuk lima tahun ke depan. Ketiga prinsip tersebut meliputi coverage yang berfokus pada perluasan kepesertaan menuju universal coverage, care yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan, serta credibility sebagai fondasi penguatan tata kelola dan kepatuhan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menambahkan bahwa selain pembenahan sistem, aspek sumber daya manusia juga menjadi faktor kunci dalam pencegahan risiko korupsi. “Pendekatan terhadap peningkatan mutu SDM perlu dilakukan secara masif,” ujarnya.

Lebih lanjut, KPK mengingatkan agar berbagai pelanggaran hukum yang pernah terjadi di sejumlah BUMN dapat menjadi pembelajaran. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip business judgment rule.

Menanggapi hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memastikan bahwa pengelolaan dana, termasuk investasi yang menjadi perhatian KPK, akan terus dijaga sesuai prinsip yang diamanatkan undang-undang, yakni ketahanan dana, likuiditas, serta hasil yang memberikan manfaat optimal bagi peserta.

Dengan penguatan tata kelola, integrasi sistem, dan peningkatan integritas SDM, KPK menekankan bahwa pengelolaan dana pekerja harus senantiasa berada dalam koridor hukum yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, guna memastikan amanah publik dapat dirasakan secara optimal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PKP Siap Bangun Hunian Tetap Korban Banjir di Aceh, Sumut dan Sumbar, Tunggu Data Usulan Pemda

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan kesiapan pemerintah dalam mempercepat pembangunan hunian tetap bagi korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikan usai pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Rabu (15/4).

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Kementerian PKP telah mempersiapkan seluruh kebutuhan untuk pembangunan hunian tetap, mulai dari sumber daya manusia hingga tim teknis yang akan turun ke lapangan.

“Kami Kementerian PKP sudah siap, SDM sudah siap dan kami sudah menyiapkan sejak beberapa bulan lalu tiga eselon satu untuk turun ke lapangan. Saat ini kami menunggu penetapan lokasi dan jumlah dari pemerintah daerah. Begitu ditentukan, kami siap langsung membangun hunian tetap bagi saudara-saudara kita korban bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh,” ujar Menteri Maruarar.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah pusat berharap pembangunan hunian tetap dapat segera dimulai agar masyarakat terdampak bencana dapat segera memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa percepatan pembangunan hunian tetap sangat bergantung pada kecepatan pendataan dari pemerintah daerah. Ia menyampaikan telah memberikan tenggat waktu hingga Rabu pekan depan bagi pemerintah daerah untuk menyerahkan data lengkap.

“Pembangunan hunian tetap ini tergantung dari kecepatan data pemda. Kami memberikan deadline sampai Rabu pekan depan. Secara paralel, BPS dan BNPB juga akan turun membantu proses pendataan. Jika hingga batas waktu tersebut data belum siap, maka daerah yang sudah siap datanya akan didahulukan untuk pembangunan,” tegas Tito.

Ia juga menargetkan pembangunan hunian tetap dapat diselesaikan pada tahun ini, dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya bertugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan hunian tetap dari pemerintah daerah yang terdampak bencana. Hingga saat ini, BPS telah menerima usulan dari 12 kabupaten/kota yang telah diverifikasi dan divalidasi.

“Mayoritas usulan hunian tetap berasal dari masyarakat yang rumahnya rusak berat, hilang, atau berada di daerah rawan bencana. Kami terus membantu mempercepat proses verifikasi agar pembangunan dapat segera dilakukan,” jelas Amalia.

Menteri Dalam Negeri juga menyampaikan bahwa terdapat 53 daerah yang terdampak bencana, namun delapan daerah di antaranya tidak mengajukan usulan hunian tetap. “Dari 45 daerah yang menjadi fokus, baru 12 kabupaten/kota yang telah menyampaikan data, sehingga masih terdapat 33 kabupaten/kota yang akan dikejar dalam waktu satu minggu ke depan,” ujarnya.

Pemerintah berharap dengan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat segera dimulai dan rampung pada tahun 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Dorong Proyek PSEL, 20 Lokasi Siap Masuk Tahap Pengembangan

Penulis
Syifa
-

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, hari ini melakukan koordinasi dengan Danantara Indonesia di Wisma Danantara terkait proses dan tahapan penyerahan calon lahan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) kepada Danantara Indonesia sebagai bagian dari percepatan program nasional penanganan sampah perkotaan.

Koordinasi ini juga menjadi bagian dari mekanisme penyerahan dan penyampaian hasil rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup terkait calon lahan PSEL, yang selanjutnya akan dipelajari dan ditinjau oleh Danantara Indonesia sebagai dasar untuk menindaklanjuti tahapan pengembangan proyek berikutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses pengembangan proyek PSEL diawali dengan tahapan pra-seleksi mitra yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, meliputi penetapan lokasi calon pabrik, kesesuaian tata ruang, ketersediaan dan status lahan, kesiapan volume dan komposisi sampah, serta dukungan kebijakan daerah. Tahapan awal ini menjadi fondasi penting agar proyek PSEL dapat ditawarkan secara transparan dan bankable kepada investor.

Secara nasional, 4 lokasi telah menyelesaikan seluruh tahapan pra-seleksi mitra secara lengkap, di mana proses keseluruhan seleksi mitra telah dilakukan untuk seluruh lokasi tersebut.

Pada pertemuan hari ini, 31 wilayah telah disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup kepada Danantara Indonesia untuk dipelajari. 20 rencana lokasi yang direkomendasikan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan akan dilanjutkan dengan tahapan pemilihan mitra setelah kajian kelayakan sudah sesuai. Sementara 11 lokasi lain yang diajukan masih memerlukan verifikasi dan/atau penyempurnaan regulasi lebih lanjut.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa pembagian peran antara pemerintah daerah dan Danantara Indonesia menjadi kunci percepatan program PSEL secara berkelanjutan.

“Tahapan pra-seleksi khususnya mengenai lokasi merupakan domain dan tanggung jawab pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kesiapan wilayah dan pengelolaan sampah setempat. Setelah tahapan tersebut selesai dan lokasi dinyatakan siap, Danantara Indonesia bersama investor akan memasuki proses seleksi mitra teknologi, hingga pengembangan dan pembiayaan proyek. Proses uji kelayakan dilakukan sesuai dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2025. Kami ingin memastikan setiap proyek PSEL dibangun secara matang, kredibel, dan memberikan manfaat jangka panjang,” ujarnya.

Pengembangan fasilitas PSEL dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan berlapis, dimulai dari kesiapan pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan pasokan sampah, lahan, dan dukungan kebijakan daerah, yang kemudian diverifikasi dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Setelah lokasi ditetapkan, dilakukan kajian teknis dan keekonomian serta pemilihan badan usaha pengembang dan pengelola PSEL.

Tahapan ini dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dan pengembang, pemenuhan seluruh perizinan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi, serta penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT PLN (Persero). PSEL selanjutnya dibangun, memperoleh sertifikasi laik operasi, dan dioperasikan secara komersial dengan pengawasan berkelanjutan serta pelaporan rutin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Danantara Indonesia juga memastikan bahwa proses seleksi mitra PSEL dilakukan secara independen dan profesional dengan melibatkan tim lintas keahlian serta ahli berpengalaman dari dalam dan luar negeri. Pendekatan ini bertujuan menjaga standar tata kelola yang tinggi, memitigasi risiko proyek sejak awal, serta memastikan keberlanjutan operasional jangka panjang dari fasilitas PSEL yang akan dibangun.

Lebih lanjut, Danantara Indonesia memposisikan proyek PSEL tidak hanya sebagai solusi pengelolaan sampah, tetapi juga sebagai platform investasi strategis yang terintegrasi dengan agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan nasional. Melalui model kerja sama yang transparan dan kompetitif, Danantara Indonesia berharap proyek-proyek PSEL dapat menarik minat investor domestik maupun global, sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi lingkungan, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPOM Terapkan Penyesuaian Sistem Kerja Baru, Perkuat Transformasi Digital dan Efisiensi Energi

Penulis
Syifa
-

BPOM melaksanakan Apel Penyesuaian Sistem Kerja Baru dalam rangka penerapan masa transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan BPOM. Kegiatan ini berlangsung di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Senin (13/4). Hadir dalam kegiatan tersebut Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, serta jajaran pimpinan dan pegawai BPOM baik secara luring maupun daring di seluruh Indonesia.

Pemberlakuan sistem kerja baru merupakan tindak lanjut arahan pemerintah dalam mendorong transformasi sistem kerja yang lebih adaptif, efisien, dan fleksibel berbasis teknologi. Sistem ini sekaligus mendukung efisiensi energi nasional di tengah dinamika global.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa penyesuaian sistem kerja ini merupakan bagian dari strategi transformasi kelembagaan yang tidak hanya berfokus pada fleksibilitas, tetapi juga penguatan kinerja berbasis teknologi. “Kami tidak hanya menjalankan arahan, tetapi memastikan setiap kebijakan didukung teknologi agar tepat sasaran dan berdampak nyata,” ujar Taruna Ikrar.

Ia menegaskan bahwa fleksibilitas kerja tidak boleh dimaknai sebagai penurunan disiplin, melainkan sebagai momentum untuk meningkatkan produktivitas. “Penyesuaian sistem kerja bukan berarti menurunkan kinerja, justru harus menjadi momentum untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Taruna menekankan bahwa transformasi digital menjadi fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi yang lebih adaptif dan akuntabel. Transformasi digital di BPOM adalah langkah strategis untuk memastikan birokrasi menjadi lebih efisien, akuntabel, dan berbasis kinerja.

Dalam kesempatan yang sama, Raffi Ahmad mengapresiasi kesiapan BPOM dalam mengimplementasikan sistem kerja fleksibel berbasis digital yang Ia sebut sebagai digitalisasi birokrasi sebagai respons terhadap dinamika global. “Transformasi digital yang dilakukan BPOM menunjukkan bahwa efisiensi energi dan produktivitas ASN [aparatur sipil negara] dapat berjalan beriringan. Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan modern,” ujar Raffi Ahmad.

Raffi juga menekankan bahwa adaptasi sistem kerja harus tetap diiringi dengan konsistensi kinerja dan pelayanan publik. “Kita harus beradaptasi dengan kondisi global, tetapi kinerja dan pelayanan publik harus tetap terjaga,” pungkasnya.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Utama BPOM Jayadi menegaskan bahwa penyesuaian sistem kerja di lingkungan BPOM merupakan bagian dari upaya adaptasi terhadap dinamika global, yang tetap menuntut kinerja berbasis hasil serta kolaborasi yang optimal antarpegawai.

Saat ini, BPOM memiliki 6.484 pegawai yang tersebar di pusat dan 83 unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia, dengan mayoritas merupakan pejabat fungsional yang menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. BPOM mengimplementasikan sistem kerja baru melalui kebijakan work from home (WFH) secara serentak setiap hari Jumat, serta fleksibilitas satu hari kerja lainnya baik WFH maupun work from anywhere (WFA) dengan pengaturan yang selektif dan terukur oleh pimpinan unit kerja.

Kepala BPOM menegaskan bahwa pelaksanaan WFH/WFA bukan menjadi hari libur, melainkan tetap menuntut tanggung jawab, profesionalisme, serta capaian kinerja yang terukur dari setiap pegawai. Untuk mendukung kebijakan sistem kerja baru tetap termonitor, pemanfaatan teknologi digital diperkuat melalui sistem e-presensi berbasis SIASN Mobile.

Sistem e-presensi tersebut dilengkapi dengan fitur pelacakan lokasi dan pengenalan wajah guna memastikan disiplin dan akuntabilitas kinerja pegawai dalam berbagai skema kerja selama menjalani WFH/WFA. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Utama Jayadi yang memandu jalannya apel memberikan contoh pemanfaatan fitur pelacakan lokasi tersebut dengan mengecek posisi beberapa pegawai BPOM di pusat dan unit pelaksana teknis BPOM, antara lain dari Balai Besar POM di Medan dan Balai Besar POM di Pontianak.

Kebijakan pelaksanaan WFH/WFA ini juga mendukung efisiensi energi melalui pengaturan operasional perkantoran serta optimalisasi penggunaan sumber daya secara lebih efektif. Melalui penyesuaian sistem kerja ini, BPOM berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, efisien, dan berdaya saing global, sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Hadiri Rakor Polri untuk Antisipasi Fenomena El Nino 2026

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memaparkan perkembangan kondisi iklim global dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Fenomena El Nino yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa (14/4).

Pada rakor tersebut, Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, hadir didampingi Direktur Perubahan Iklim BMKG, A. Fachri Radjab. Rakor dipimpin Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diikuti secara daring oleh jajaran Polda di seluruh Indonesia, serta Unit Pelaksana Teknis BMKG di daerah.

Dalam paparannya, Guswanto menyampaikan dinamika atmosfer terkini, dampak historis El Nino terhadap berbagai sektor, serta potensi perkembangan fenomena tersebut pada tahun 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor dan lintas wilayah dalam menghadapi potensi dampak anomali iklim, khususnya yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026.

Ia menjelaskan bahwa kondisi iklim global saat ini masih berada pada fase ENSO netral hingga pertengahan tahun 2026. Namun demikian, hasil analisis BMKG pada akhir Maret 2026 menunjukkan adanya kecenderungan transisi menuju fase El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat pada semester II tahun 2026.

“Hasil analisis BMKG pada akhir Maret 2026 menunjukkan adanya kecenderungan transisi menuju fase El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat pada semester II tahun 2026, dengan peluang berkisar antara 50 hingga 80 persen. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi musim kemarau 2026 yang diprediksi datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal,” jelas Guswanto.

Lebih lanjut, Guswanto menjelaskan fenomena El Nino dengan intensitas tinggi atau belakangan disebut istilah “El Nino Godzilla” bukan merupakan terminologi resmi dalam ilmu klimatologi maupun dalam komunikasi publik.

“Dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, BMKG senantiasa menggunakan istilah serta hasil analisis ilmiah berbasis data untuk menggambarkan kondisi dan potensi perkembangan iklim secara akurat, objektif, dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Terkait hal tersebut, Guwanto mendorong kesiapan pemerintah dalam menghadapi El Nino, termasuk langkah mitigasi dan koordinasi antar instansi.

Sementara itu, Wakapolri, Dedi Prasetyo, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi potensi karhutla.

“Kami meminta seluruh jajaran di daerah menjalin kerja sama dengan instansi terkait. Libatkan semua elemen, mulai dari dinas, relawan, hingga akademisi, untuk memperkuat penanganan di lapangan,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini menegaskan pentingnya sinergi antarkementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta aparat keamanan dalam menghadapi potensi dampak anomali iklim di Indonesia.

Melalui koordinasi yang kuat, langkah deteksi dini, mitigasi, dan pengelolaan risiko diharapkan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan efektif di seluruh wilayah Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Jambi dan APHI Kompak Perkuat Benteng Cegah Karhutla

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris, menerima kunjungan kerja Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) di rumah dinas Gubernur Jambi, Kamis (16/4/2026). Pertemuan tersebut menitikberatkan pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diprediksi cukup ekstrem.

Dalam pertemuan itu, Al Haris menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan tidak ada lagi hutan di Jambi yang menjadi penyumbang kabut asap ke daerah lain. Menurutnya, langkah pencegahan harus diperkuat sejak dini melalui koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

“Teman-teman perusahaan, manggala ani, masyarakat peduli api, TNI dan Polri harus aktif. Kami dengan pak kepala APHI masih menunggu siaga darurat dari kabupaten/kota untuk meningkatkan status,” tegas Al Haris.

Sementara itu, Ketua Umum APHI, Soewarso, menyampaikan komitmen pihaknya dalam mendukung upaya pencegahan karhutla di Jambi. Ia menekankan bahwa langkah mitigasi harus dilakukan sejak awal, sebelum potensi kebakaran meluas.

“Kami ingin supaya antisipasi pencegahan sejak awal dilakukan. Kami APHI akan melakukan modifikasi cuaca,” ujarnya.

Selain itu, APHI juga terus melakukan sosialisasi terkait konsep multi usaha kehutanan yang berkelanjutan, sekaligus mengedukasi pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya pencegahan karhutla.

1...318319320...4,871Halaman 319 dari 4,871