Beranda blog Halaman 318

Awal 2026 Positif, Realisasi Pendapatan Tabalong Melebihi Target Triwulan I

Penulis
Lucky PR
-

Realisasi pendapatan daerah Tabalong di awal tahun 2026 menunjukkan hasil positif. Hingga triwulan pertama, realisasi telah mencapai 26 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 15 persen.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Tabalong, realisasi pendapatan daerah pada triwulan pertama tahun 2026 telah mencapai 26 persen, atau dari target 1,9 triliun telah terealisasi sebesar 511 miliar.

Kepala Bapenda Tabalong, Nanang Mulkani, menyebut realisasi pendapatan daerah pada triwulan pertama ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 15 persen. Ia pun optimis hingga akhir tahun 2026 pendapatan daerah dapat terealisasi lebih dari 100 persen.

“Ini on the track ya, karena target kami di TW 1 ini hanya 15 persen, tapi aktual sekarang kita sudah 26 persen. Kita menetapkan target pendapatan itu berbeda-beda setiap triwulannya, triwulan 1 sebesar 15 persen, triwulan 2 sebesar 25 persen, kemudian triwulan 3 sebesar 35 persen dan triwulan 4 sebesar 25 persen, jadi total 100 persen. Kalau target kita 15 persen, sekarang 26 persen, artinya kami sudah melampaui target triwulan pertama dari total pendapatan. Jadi kinerja pendapatan ini on the track, bahkan kita melebihi dari target yang ditetapkan,” ujar Nanang Mulkani, Kepala Bapenda Tabalong.

Nanang menambahkan, dari komponen pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, realisasi pajak sarang burung walet tidak menunjukkan pergerakan. Pasalnya, hingga saat ini realisasinya masih nol persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Kaltim Raih Penghargaan Akselerasi Konektivitas Digital, Dorong Pemerataan Internet Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan kategori Provinsi Pendukung Akselerasi Konektivitas Digital dalam ajang Apresiasi Konektivitas Digital. Kegiatan ini diselenggarakan di The Sultan Hotel & Residence Jakarta pada Jumat (17/04/26).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Plt. Asisten Andi Muhammad Ishaq yang mewakili Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Apresiasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Kaltim dalam mendorong percepatan pembangunan konektivitas digital, khususnya di wilayah pedesaan.

Ajang Apresiasi Konektivitas Digital diselenggarakan oleh detikcom dengan dukungan penuh dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Kegiatan ini memberikan penghargaan kepada individu, komunitas, serta institusi yang dinilai berkontribusi dalam memperluas akses dan meningkatkan literasi digital di berbagai daerah di Indonesia.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, serta Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, yang turut memberikan dukungan terhadap percepatan transformasi digital nasional.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemprov Kaltim, Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa capaian ini tidak lepas dari implementasi Program Gratispol. Salah satu program unggulannya adalah Internet Desa Gratis yang telah diluncurkan pada 21 April 2025.

“Melalui program ini, hingga saat ini kami telah berhasil memfasilitasi jaringan internet di 803 desa dari total 841 desa yang ada di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2026 Pemprov Kaltim menargetkan penyelesaian konektivitas di 38 desa yang belum terjangkau. Program ini juga akan terus dilanjutkan hingga tahun 2029 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pemerataan akses digital.

Pemprov Kaltim melalui Diskominfo berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan Internet Desa Gratis, tidak hanya dari sisi jangkauan, tetapi juga kualitas jaringan. Selain itu, pemanfaatan internet diharapkan dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, termasuk dalam sektor pendidikan, ekonomi digital, hingga pelayanan publik.

“Terus perkuat literasi digital agar program internet desa berdampak positif bagi masyarakat desa,” pesan Gubernur kepada Kadis Kominfo Muhammad Faisal.

Dengan capaian ini, Pemprov Kaltim semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah yang progresif dalam mendukung transformasi digital nasional, sekaligus memperkecil kesenjangan akses teknologi di wilayah pedesaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Demi Warga, Gubernur Jambi Tanggung Biaya Pribadi untuk Pemulangan Korban Scam Kamboja

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Tiga warga Provinsi Jambi yang sempat terjebak dalam sindikat penipuan daring (online scam) di Kamboja akhirnya dipulangkan ke tanah air. Namun, dari tiga orang tersebut, hanya dua yang terpantau tiba di Jambi, sementara satu orang lainnya dilaporkan menghilang setibanya di Jakarta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Provinsi Jambi, Ahmad Bestari, mengonfirmasi bahwa warga yang telah sampai di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah tersebut adalah Silva dan Andre, warga Kota Jambi. Sementara itu, satu warga asal Sarolangun bernama Syedhi dinyatakan hilang kontak.

Menurut keterangan Bestari, ketiganya sempat menjalani proses pemeriksaan setibanya di bandara transit. Setibanya di Jakarta, ketiga WNI tersebut harus melewati proses skrining oleh petugas terkait. Namun Syedhi diketahui menghilang tanpa konfirmasi di tengah proses tersebut.”Ia menghilang tanpa konfirmasi. Karena setiba di Jakarta mereka kan di-skrining dulu oleh petugas, tapi tidak tahu Syedhi menghilang ke mana,” ujar Bestari, Kamis (16/04/2026)).

Bestari menegaskan bahwa kepulangan para korban ini tidak menggunakan anggaran kelembagaan pemerintah secara formal, melainkan murni bantuan pribadi dari Gubernur Jambi, Al Haris. Hal ini disebabkan status keberangkatan mereka ke Kamboja yang bersifat non-prosedural.

“Secara kelembagaan, mereka ini kerja ilegal jadi tidak bisa difasilitasi oleh pemerintah. Maka atas dasar kemanusiaan dan kekhawatiran terhadap keselamatan warga Jambi di luar negeri, Pak Gubernur berniat menanggung ongkos kepulangan mereka,” ungkapnya.

Bestari juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran kerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar namun melalui jalur tidak resmi, guna menghindari kasus serupa di masa mendatang.

“Kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Jambi khususnya agar lebih hati hati bila ada tawaran tawaran yang mengiurkan, itu segera hubungi ke disnaker terdekat, untuk memastikan dan memverifikasi kebenarannya, jangan sampai kita tertipu,” jelasnya.

Sementara itu, kedua warga Jambi tersebut yaitu, Silva dan Andri pun mengucapkan terimakasih kepada Pemprov Jambi dalam hal ini Gubernur Al Haris yang telah memulangkan mereka. Dimana saat ini mereka sudah tiba di Jambi dengan selamat dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga tercinta.

Energi Masa Depan, Indonesia Buka Investasi Rusia untuk Infrastruktur Strategis Nasional

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi Rusia untuk memperkuat kerja sama investasi jangka panjang di sektor energi. Kerja sama tersebut tidak hanya mencakup pasokan energi, tetapi juga investasi strategis dari pihak Rusia dalam pembangunan infrastruktur energi di Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (16/4) menyebut bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Moskow pada Senin (13/04) lalu.

“Dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting, dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita,” ujar Menteri ESDM.

Selain itu, pemerintah juga tengah membahas lebih lanjut skema investasi yang akan masuk ke Indonesia, khususnya untuk proyek kilang dan storage yang dinilai memiliki nilai strategis tinggi. Proses finalisasi investasi tersebut masih memerlukan beberapa tahap pembahasan lanjutan antara kedua negara.

“Memang ada beberapa investasi mereka yang sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasinya tunggu ada 1-2 putaran lagi dengan kami, khusus untuk menyangkut dengan kilang dan storage,” ungkapnya.

Menteri ESDM menjelaskan bahwa investasi yang direncanakan berada dalam skema kerja sama jangka panjang, baik melalui mekanisme antar pemerintah (government to government/G2G) maupun antar pelaku usaha (business to business/B2B).

“Kerja sama ini dilakukan dalam waktu jangka panjang ya. Jadi karena waktu kerja sama jangka panjang, jadi kita melakukan baik G2G maupun B2B. Menyangkut dengan storage merupakan bagian daripada kesepakatan yang kemarin kita lakukan,” lanjutnya.

Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendiversifikasi sumber energi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika global. Dengan membuka peluang investasi dari berbagai negara, termasuk Rusia, Indonesia berupaya memastikan pembangunan sektor energi berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang juga diterapkan dalam kebijakan ekonomi dan investasi, dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

“Pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif. Jadi kita boleh belanja di mana saja, selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang telah kita melakukan ajak kerja sama,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadiri Operasi Tangkap Ikan Sapu-Sapu, Gubernur Pramono: Pulihkan Ekosistem Perairan Jakarta

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri kegiatan Operasi Penangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jalan Janur Elok VI, Blok QD 9, RT 09, RW 06, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jumat (17/4). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memperkuat pengerukan, pembersihan sungai dan saluran, serta pemulihan ekosistem perairan di Jakarta.

Gubernur Pramono mengatakan, operasi penangkapan ikan sapu-sapu dilakukan karena keberadaan spesies invasif tersebut telah mendominasi sejumlah perairan di Jakarta dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

“Langkah ini dilakukan karena keberadaan ikan sapu-sapu di sejumlah perairan Jakarta sudah sangat dominan, mencapai sekitar 80 sampai 90 persen dari populasi biota air, sehingga mengganggu kondisi ekosistem perairan,” ujarnya.

Menurut Gubernur Pramono, pembersihan ikan sapu-sapu penting dilakukan karena spesies tersebut berpotensi merusak bantaran atau turap, mengganggu habitat alami, serta memengaruhi keseimbangan ekosistem melalui kebiasaannya menggali dasar dan pinggir sungai.

Operasi penangkapan ikan sapu-sapu merupakan inisatif Pemprov DKI Jakarta bersama masyarakat yang digelar secara serentak di lima wilayah kota, di antaranya di RW 06, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara; Kali Anak TSI, Kelurahan Duri Kosambi, Jakarta Barat; Kali Cideng, Jakarta Pusat; Pintu Air Outlet Setu Babakan, Jakarta Selatan; dan Dermaga Eco Eduwisata Ciliwung, Jakarta Timur.

Gubernur Pramono menegaskan, seluruh hasil tangkapan akan ditangani sesuai prosedur, yaitu dimatikan dan dikubur secara higienis di lokasi yang telah ditentukan. Langkah ini dilakukan agar ikan tidak kembali lepas ke perairan, tidak diperjualbelikan, dan dapat dimanfaatkan sebagai kompos alami.

“Operasi ini merupakan bagian dari langkah berkelanjutan dalam pemulihan perairan Jakarta, mulai dari penanganan cepat di lapangan, pengendalian secara berkala, perbaikan kualitas air, hingga pemulihan permanen ekosistem sungai dan saluran,” tandasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayjen TNI (Mar) Harry Indarto, Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Hendra Hidayat, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Haeru Rahayu, serta sejumlah pejabat lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Samsat Keliling Jadetabek Dibuka Hari Ini, Ini 14 Lokasi dan Jadwal Lengkapnya

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling di 14 titik wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Jumat (17/4). Layanan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara lebih cepat dan praktis.

Berdasarkan informasi dari akun resmi TMC Polda Metro Jaya, layanan Samsat Keliling tersebar di sejumlah lokasi strategis dengan jam operasional yang berbeda di tiap wilayah.

Di Jakarta Pusat, layanan tersedia di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Sementara itu, di Jakarta Utara, masyarakat dapat mengakses layanan di halaman parkir Samsat Jakarta Utara serta Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading pada jam yang sama.

Untuk wilayah Jakarta Barat, layanan beroperasi di Mal Citraland pukul 08.00–14.00 WIB. Sedangkan di Jakarta Selatan, Samsat Keliling hadir di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 09.00–15.00 WIB serta di Gedung Wali Kota Jakarta Selatan pukul 09.00–14.00 WIB.

Di Jakarta Timur, layanan tersedia di halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Sementara itu, di wilayah Tangerang, layanan tersebar di beberapa titik, seperti Pangkalan Busway Foodmosphere dan Alun-Alun Cibodas (09.00–13.00 WIB), Kantor Kecamatan Pinang serta Kompleks Fresh Market Green Lake City Cipondoh (09.00–14.00 WIB), serta halaman parkir Samsat Serpong (08.00–14.00 WIB) dan ITC BSD (16.00–18.00 WIB).

Di wilayah Ciputat, layanan tersedia di halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00–12.00 WIB. Sementara di Kelapa Dua, layanan beroperasi di Gtown Square Gading Serpong pukul 08.00–12.00 WIB.

Untuk wilayah Bekasi, masyarakat dapat mengakses layanan di Pizza Hut Kosem Jatiasih dan Kantor Pemda Bekasi masing-masing pukul 09.00–11.30 WIB.

Adapun di Depok, layanan tersedia di halaman parkir Samsat (08.00–11.00 WIB) serta Kantor Kelurahan Tugu (09.00–11.00 WIB). Sementara di Cinere, layanan berlangsung di Kantor Kelurahan Pasar Putih pukul 09.00–11.30 WIB.

Dalam mengakses layanan ini, masyarakat diwajibkan membawa sejumlah dokumen, seperti KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopinya.

Perlu diketahui, Samsat Keliling hanya melayani pembayaran pajak kendaraan tahunan. Untuk perpanjangan STNK lima tahunan maupun penggantian pelat nomor kendaraan, masyarakat tetap harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perpanjang SIM Lebih Mudah, Ini Lokasi SIM Keliling di Jakarta Jumat Ini

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di lima titik Jakarta pada Jumat (17/4) untuk memudahkan masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM). Informasi resmi yang dibagikan melalui akun X (Twitter) TMC Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa layanan dibuka mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB di berbagai lokasi strategis.

Adapun lokasi layanan SIM Keliling hari ini meliputi:

  • Jakarta Timur: Lobby depan Mall Grand Cakung
  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi Kalibata
  • Jakarta Utara: Lobby utama LTC Glodok
  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng
  • Jakarta Barat: Lobby selatan Mall Ciputra

Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM perlu menyiapkan beberapa dokumen, seperti fotokopi KTP yang masih berlaku, fotokopi SIM lama, SIM asli, bukti tes kesehatan, serta bukti tes psikologi. Layanan mobil SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. Jika masa berlaku SIM telah habis, pemohon diwajibkan mengurus pembuatan SIM baru di Satpas sesuai ketentuan.

Untuk biaya perpanjangan SIM, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tarif yang berlaku adalah Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C.

Sementara itu, pemegang SIM B hanya dapat melakukan perpanjangan di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) karena adanya perbedaan dokumen serta klasifikasi kendaraan yang memiliki berat di atas 3,5 ton.

Dengan adanya layanan SIM Keliling ini, Polda Metro Jaya berharap masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan perpanjangan SIM tanpa harus datang ke kantor Satpas utama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 17 April: Cerah hingga Hujan Ringan

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta pada Jumat (17/4), didominasi kondisi cerah hingga hujan ringan yang terjadi di beberapa wilayah tertentu.

Berdasarkan informasi dari laman resmi BMKG, pada pagi hari cuaca di Kepulauan Seribu diprediksi berawan. Sementara itu, wilayah lain seperti Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diperkirakan mengalami cuaca cerah.

Memasuki siang hari, kondisi cerah masih akan berlangsung di Kepulauan Seribu dan Jakarta Barat. Adapun wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur diprakirakan cerah berawan. Berbeda dengan wilayah lainnya, Jakarta Selatan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan.

Pada sore hari, cuaca cerah berawan diprediksi merata di seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Kondisi ini menunjukkan peralihan cuaca yang relatif stabil menjelang malam.

Sementara itu, pada malam hari, cuaca cerah berawan hanya terjadi di Kepulauan Seribu. Sedangkan wilayah Jakarta lainnya diperkirakan berada dalam kondisi berawan.

Untuk suhu udara di Jakarta hari ini berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara berada di rentang 66 hingga 98 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca, khususnya potensi hujan ringan yang dapat terjadi di wilayah Jakarta Selatan pada siang hari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rapim Akhir Kuartal I 2026, Menteri Nusron Instruksikan Jajaran Tuntaskan Berkas Layanan Pertanahan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melanjutkan proses penyelesaian berkas layanan pertanahan berdasarkan kurun waktu tertentu. Progres ini telah digenjot sejak kuartal IV tahun 2025. Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang berlangsung pada Kamis (16/04/2026), Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menginstruksikan jajaran agar menyelesaikan berkas sesuai target yang telah disepakati.

“Sudah ada penurunan (jumlah berkas layanan pertanahan) selama satu kuartal ini. Level penurunannya sampai pada angka 22.000. Progresnya sudah bagus, tapi target kita berkas (yang masuk) di Q1-Q2-Q3 tahun 2025 sudah harus _zero_ berkas,” ujar Menteri Nusron di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Menteri Nusron juga mengimbau sejumlah Kantor Wilayah BPN Provinsi yang masih memiliki target penyelesaian berkas pertanahan tahun 2025 untuk segera menggelar rapat khusus guna membahas percepatan penyelesaiannya. “Kita tetap ada target penurunannya hingga mendekati nol berkas, kalau kita mau tertib pelayanan. Oleh karena itu, di akhir bulan Mei 2026 berkas Q1 2025 tuntas, di akhir bulan Juni 2026 berkas Q2 2025 selesai,” tegas Menteri Nusron.

Kepada jajarannya, mulai dari Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi; Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi; hingga unit kerja Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin), Menteri Nusron meminta untuk menyusun strategi pencegahan dan penanganan berkas layanan pertanahan. “Kita buat strategi untuk men-_cleansing_ (berkas) model begini. Kemudian bagaimana kejadian yang sama tidak terulang lagi. Apakah mitigasi secara teknologi atau sistem IT, lalu mitigasi secara SOP-nya bagaimana,” tuturnya.

Kepala Pusdatin, I Ketut Gede Ary Sucaya, dalam kesempatan ini melaporkan progres penyelesaian berkas layanan pertanahan secara nasional menunjukkan tren positif. Hal itu ditandai dengan meningkatnya jumlah berkas yang berhasil diselesaikan. “Total penurunan berkas layanan pertanahan tahun 2025 hingga 12.285 berkas, ini pengurangannya cukup banyak meskipun kita kemarin mengalami libur hari raya yang cukup panjang,” terangnya.

Ia menyebut, salah satu faktor penyebab tertahannya berkas di Kantor Pertanahan adalah berkas tersebut tidak dapat diproses karena mengalami sengketa. “Ada yang sengketa, ada yang masih terjadi permasalahan batas, ada juga sebagian berkas yang sedang dilengkapi sehingga menunggu pemohon untuk datang kembali memberikan kelengkapan berkasnya,” jelas I Ketut Gede Ary Sucaya.

Dalam Rapim ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya turut menyampaikan progres program dan layanan di masing-masing unit kerja. Rapim diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan jajaran, baik secara luring maupun daring.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mau Ikut PTSL? Ketahui Biaya Persiapannya yang Berlaku di Masing-Masing Wilayah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mulai berjalan sejak 2017, telah berhasil mendaftarkan tanah secara masif. Dari total bidang tanah yang ada di Indonesia, tercatat per April 2026 sudah ada 126,55 juta bidang yang terdaftar. Program Pemerintah Republik Indonesia yang dijalankan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini diterapkan secara nasional, namun memiliki standar biaya persiapan yang bervariasi di tiap wilayahnya.

“Besaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan persiapan PTSL berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dibagi menjadi lima kategori wilayah. Biayanya mulai dari Rp150.000 hingga Rp450.000,” jelas Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, dalam keterangannya pada Rabu (15/04/2026).

Rincian biaya kelima kategori wilayah tersebut antara lain untuk Kategori I yang meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur sebesar Rp450.000; sedangkan untuk Kategori II yang meliputi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp350.000.

Sementara untuk Kategori III, yaitu Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur sebesar Rp250.000. Kategori IV, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Kalimantan Selatan sebesar Rp200.000; serta Kategori V yang mencakup Provinsi Jawa dan Bali sebesar Rp150.000.

Pembiayaan persiapan PTSL yang ditentukan melalui SKB 3 Menteri ini merupakan kebijakan bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. SKB 3 Menteri No. 25/SKB/V/2017, No. 590-3167A Tahun 2017, dan No. 34 Tahun 2017 ini menetapkan bahwa pembiayaan persiapan PTSL mencakup untuk kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan meterai hingga kegiatan operasional petugas kelurahan/desa. Namun, biaya tersebut belum termasuk pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), atau Pajak Penghasilan (PPh).

“Jika ada pungutan yang melebihi standar SKB 3 Menteri tersebut tanpa dasar peraturan yang sah, maka dapat dikategorikan sebagai pungutan liar,” terang Shamy Ardian.

Informasi lengkap mengenai lokasi PTSL di masing-masing daerah, dapat ditanyakan melalui pemerintah desa/kelurahan setempat ataupun Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten setempat. Masyarakat bisa memanfaatkan keberadaan program PTSL ini untuk mendaftarkan tanah pertama kalinya dengan lebih mudah dan transparan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...317318319...4,871Halaman 318 dari 4,871