Beranda blog Halaman 317

Pemkab Tabalong Percepat Pengisian Jabatan Kosong, Target Pelantikan Mei

Penulis
Lucky PR
-

Pemerintah Kabupaten Tabalong mematangkan proses pengisian sejumlah posisi jabatan di lingkup Pemkab Tabalong. Langkah ini dilakukan seiring adanya kekosongan jabatan akibat pensiun serta kebutuhan penyegaran organisasi.

Pemkab Tabalong saat ini tengah berfokus pada percepatan pengisian sejumlah jabatan yang mengalami kekosongan. Kekosongan ini terjadi lantaran adanya pejabat yang purna tugas, sehingga perlu segera diisi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Bupati Tabalong, Muhammad Noor Rifani, menuturkan untuk jabatan tinggi pratama, pengisian dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka. Proses ini sepenuhnya diserahkan kepada panitia seleksi untuk menjaring kandidat terbaik tanpa adanya intervensi.

Haji Fani menegaskan, ia memberikan kebebasan penuh kepada panitia seleksi dalam menentukan hasil akhir, termasuk urutan kandidat yang direkomendasikan. Hasil seleksi ini kemudian akan disampaikan sesuai mekanisme yang berlaku untuk selanjutnya diproses lebih lanjut.

Terkait waktu pelantikan, Haji Fani menyebut proses pengisian jabatan ditargetkan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Ia memperkirakan paling lambat pada bulan Mei, pejabat terpilih sudah mulai dilantik seiring rampungnya seluruh tahapan.

“Ya, jadi ini masih dalam proses di BKN. Hasil dari pansel akan disampaikan ke BKN, kemudian keluar suratnya. Nah ini lagi kami susun. Selambat-lambatnya di bulan Mei ini sudah ada yang definitif, karena memang ada juga kita lagi menyusun untuk pengisian jabatan-jabatan yang kosong, karena ada pensiun, dan memang ada yang perlu dilakukan rolling. Jadi kali ini kami susun. Insyaallah nanti ada eselon II, eselon III, mungkin sampai ke eselon IV,” ujar Muhammad Noor Rifani, Bupati Tabalong.

Haji Fani menambahkan, dengan seluruh proses yang transparan, ia optimistis mampu membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta mendorong peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Bentuk Satgas Perlindungan Jemaah Haji untuk Masyarakat Indonesia

Penulis
Syifa
-

Polri secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kemanusiaan guna memberikan perlindungan kepada jemaah haji dari berbagai potensi kejahatan, termasuk penipuan dan penyelenggaraan ilegal. Pembentukan Satgas ini menjadi langkah strategis Polri dalam memastikan keamanan, perlindungan, dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

Sebelumnya, Polri bersama Kemenhaj telah berkolaborasi dan berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap jemaah Indonesia. Pertemuan tersebut menghasilkan kerja sama pembentukan Satgas untuk penguatan sinergi lintas sektor dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Sementara itu, arahan Presiden RI Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya memastikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

Dalam rangka memberikan perlindungan, keselamatan, dan rasa aman, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan pembentukan Satgas yang dituangkan melalui Surat Perintah (Sprin).

Satgas ini bekerja dengan melibatkan unsur pusat (Mabes Polri) hingga daerah (Polda jajaran), dengan mengedepankan langkah preemtif, preventif, serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Potensi yang menjadi perhatian antara lain penyelenggaraan haji khusus dan umrah tanpa izin, pengumpulan dana jemaah secara ilegal, pemberangkatan fiktif, penggelapan dana, hingga pemalsuan dokumen seperti paspor dan visa.

Oleh karena itu, Polri memandang penting untuk melakukan langkah-langkah sosialisasi, pencegahan, serta penegakan hukum sebagai upaya terakhir guna melindungi jemaah dan memberikan rasa keadilan.

Penindakan terhadap pelaku mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, khususnya Bab XVIII Pasal 120 hingga 126. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa penyelenggara haji khusus tanpa izin dapat dipidana hingga 6 tahun penjara atau denda Rp6 miliar, sementara penyelenggara umrah ilegal diancam 4 tahun penjara atau denda Rp4 miliar.

Selain itu, tindak pidana penipuan dan penggelapan dana jemaah juga diatur secara tegas. Pelaku yang dengan sengaja tidak memberangkatkan jemaah meski telah menerima pembayaran dapat dipidana hingga 8 tahun penjara atau denda Rp8 miliar. Bahkan, pengalihan dana jemaah untuk kepentingan lain dapat dikenakan pidana hingga 10 tahun penjara atau denda Rp10 miliar.

Terkait pemalsuan dokumen haji dan umrah seperti paspor, visa, identitas, dan dokumen kesehatan dapat diancam pidana hingga 5 tahun penjara atau denda Rp5 miliar.

Dalam aturan tersebut juga ditegaskan bahwa tindak pidana dapat dikenakan kepada korporasi dengan sanksi denda hingga tiga kali lipat. Percobaan dan pembantuan juga tetap dipidana, serta pelaku wajib mengembalikan kerugian jemaah. Delik ini bersifat umum sehingga dapat langsung diproses oleh aparat tanpa menunggu laporan dari korban.

Kepala Divisi Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa pembentukan Satgas merupakan bentuk komitmen Polri dalam melindungi masyarakat.

“Satgas dibentuk sebagai implementasi instruksi Kapolri dengan dibuatkannya surat perintah Satgas Kepolisian Penanganan Haji dan Umrah Ilegal, dipimpin oleh Wakabareskrim Irjen Pol. Nunung Syaifuddin dengan membawahi Kasubsatgas Preemtif, Preventif, Penegakan Hukum, Deteksi, Hubinter, Humas, dan Kerja Sama. Hal ini merupakan wujud kehadiran negara dalam misi kemanusiaan untuk memberikan jaminan perlindungan, keamanan, dan rasa keadilan kepada jemaah haji dan umrah,” ujarnya, Kamis (16/4).

Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan aduan dan hotline yang telah disediakan Polri.

“Polri mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan pengaduan dan konsultasi Bareskrim melalui pencarian Google, klik pada tautan https://pusiknas.polri.go.id/live/pengaduanreserse/ serta hotline nomor 081218899191. Masyarakat juga dapat memanfaatkan hotline milik Kemenhaj apabila menemukan indikasi pelanggaran dan keluhan pada jemaah,” tambahnya.

Pembentukan Satgas Kemanusiaan ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada jemaah haji Indonesia agar pelaksanaan ibadah dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dampak Konflik Selat Hormuz, Kemenperin Jamin Ketersediaan Plastik Nasional

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memantau perkembangan dinamika geopolitik global, termasuk situasi di kawasan Selat Hormuz, yang berpotensi memengaruhi rantai pasok bahan baku petrokimia dan subsektor industri plastik nasional. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Kemenperin telah mempertemukan pelaku industri hulu petrokimia, industri antara, industri hilir, hingga industri daur ulang plastik guna membahas kondisi terkini serta langkah mitigasi bersama.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, dari pertemuan tersebut terungkap optimisme industri terhadap ketersediaan stok plastik di dalam negeri. “Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garis bawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap akan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini,” kata Menperin Agus di Jakarta, Kamis (16/4).

Selain itu, industri yang hadir juga menyatakan komitmennya untuk menjaga kesinambungan suplai plastik, khususnya bagi pelaku industri kecil, agar produk-produk mereka tetap kompetitif di pasar.

Kemenperin juga memahami bahwa gejolak geopolitik di Selat Hormuz telah menyebabkan distorsi pada struktur harga produk plastik di dalam negeri. Penyesuaian harga dimungkinkan terjadi akibat kenaikan biaya logistik dan freight pelabuhan, pengenaan surcharge premium serta terganggunya waktu pengiriman bahan baku dari luar negeri.

“Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi” ungkap Menperin.

Lebih lanjut, Menperin menegaskan bahwa situasi global saat ini menjadi pelajaran penting (lesson learned) untuk semakin memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional, terutama dari sisi penyediaan bahan baku dalam negeri.

“Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri, agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat terus dikurangi,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut juga terungkap bahwa investor berharap agar subsektor industri petrokimia semakin menarik bagi penanaman modal baru. Salah satu faktor penting yang dinilai perlu diperkuat adalah perlindungan pasar domestik dari gempuran produk impor.

Pemerintah, lanjut Menperin, akan terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan bahan baku nasional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan sektor energi, termasuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan kebutuhan bahan baku industri petrokimia.

Dalam pertemuan juga terungkap potensi pengembangan bahan baku substitusi nafta dari sumber alternatif domestik, antara lain crude palm oil (CPO). Meski dari sisi harga masih relatif tinggi, opsi tersebut dinilai layak untuk terus dieksplorasi sebagai bagian dari strategi diversifikasi bahan baku dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.

“Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk CPO, meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang,” tutur Menperin.

Menutup keterangannya, Menperin menyampaikan bahwa dalam kondisi geopolitik saat ini, persaingan memperoleh bahan baku petrokimia antarnegara diperkirakan akan semakin ketat. Karena itu, pelaku industri mengusulkan agar Indonesia dapat mengakses bahan baku yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga meningkatkan daya saing perusahaan dan daya saing produknya.

“Kemenperin akan terus hadir bersama pelaku industri dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional menghadapi dinamika global,” pungkasnya.

Adapun pada pertemuan tersebut, asosiasi dan pelaku industri yang hadir, antara lain Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), PT Chandra Asri Petrochemical, PT Lotte Chemical Indonesia, PT Asahimas Chemical, PT Polytama Propindo, PT Polyplex Films Indonesia, PT Kofuku Plastic Indonesia, Indorama Group, PT Trinseo Materials Indonesia, PT Lotte Chemical Titan Nusantara, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), PT Astina Indah Abadi, dan PT Bumi Lestari Unggul,

Selanjutnya, PT Selamat Anugrah Indonesia, PT Pelita Mekar Semesta, Indonesian Plastics Recyclers (IPR), Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI), Asosiasi Ekspor Impor Plastik Indonesia (AEIXIPINDO), Asosiasi Industri Kemasan Fleksibel Indonesia (Rotokemas), PT Supernova Flexible Packaging, Asosiasi Plastik Akal Sehat Indonesia (PASTI), Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI), PT Indopoly, serta Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (APHINDO).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Siapkan 21.000 Bedah Rumah di Papua, Peluncuran 27 April di Sorong

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumumkan peluncuran program perumahan masif di wilayah Papua usai melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta para pimpinan provinsi dan kabupaten di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (15/4).

Menteri PKP menyampaikan bahwa program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.“Kami merencanakan peluncuran pada 27 April di Sorong dan diikuti serentak di enam provinsi di Papua. Program ini masif dan langsung bisa dijalankan,” ujar Menteri PKP.

Dalam program tersebut, pemerintah menargetkan pelaksanaan bedah rumah minimal 21.000 unit di wilayah Papua. Dengan total 42 kabupaten/kota di enam provinsi Papua, setiap daerah ditargetkan memperoleh minimal sekitar 500 unit rumah.

Selain program bedah rumah, Menteri Ara mengatakan pemerintah juga menghadirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang menjadi terobosan baru untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan. Program ini memberikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha tanpa agunan dengan bunga rendah.

“Presiden Prabowo adalah presiden pertama yang membuat KUR perumahan tanpa jaminan. Bunganya hanya sekitar 6 persen per tahun. Harusnya tidak ada lagi rentenir di Papua,” ujar Menteri PKP.

Pemerintah juga meningkatkan kuota rumah subsidi menjadi 350.000 unit dari sebelumnya 220.000 unit. Selain itu, kebijakan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait SLIK yang tidak menampilkan catatan kredit di bawah Rp1 juta diharapkan dapat mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah mengakses pembiayaan rumah.

Tak hanya itu, Menteri Ara mengungkapkan, Kementerian PKP juga akan melakukan penataan tiga kawasan kumuh di Papua, yakni di Jayapura, Papua Selatan, dan Sorong. Seluruh program tersebut dijalankan berbasis data statistik yang disiapkan oleh BPS.

“Dengan data dari BPS, program negara bisa berjalan berdasarkan keadilan dan penelitian sehingga hasilnya lebih tepat sasaran,” kata Menteri PKP.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa program perumahan di Papua menjadi langkah besar pemerintah dalam mengatasi persoalan hunian masyarakat. “Problem perumahan di Papua cukup signifikan. Banyak yang belum punya rumah ataupun tinggal di rumah tidak layak huni,” ujar Mendagri.

Ia juga menyampaikan bahwa program bedah rumah yang diinisiasi Menteri PKP merupakan program terbesar yang pernah dilakukan di Papua. “Belum pernah ada program sedemikian masif, minimal 21.000 bedah rumah di Papua,” kata Tito.

Menurutnya, program tersebut sangat membantu pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan anggaran. “Kalau mengandalkan APBD daerah tentu sangat sulit. Oleh karena itu kami menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri PKP atas program perumahan yang sangat signifikan di Papua,” tambahnya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa program perumahan ini didukung dengan data statistik yang komprehensif, mulai dari backlog kepemilikan rumah, data rumah tidak layak huni, hingga data tunggal sosial ekonomi nasional berbasis by name by address. “Kami mendukung program perumahan dengan data statistik agar intervensi kebijakan lebih tepat sasaran,” ujar Amalia.

Berdasarkan data BPS, wilayah Papua masih memiliki angka rumah tidak layak huni yang cukup tinggi, terutama di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. “Papua Pegunungan memiliki persentase rumah tidak layak huni tertinggi sekitar 89 persen, sedangkan Papua Tengah sekitar 67 persen,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Kota Sorong dipilih sebagai lokasi peluncuran karena memiliki jumlah rumah tidak layak huni tertinggi di wilayah Papua Barat Daya.

“Kota Sorong memiliki jumlah rumah tidak layak huni tertinggi di Papua Barat Daya, sehingga menjadi lokasi peluncuran program,” kata Amalia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pasokan Terbatas di Tengah Kondisi Perang Timur Tengah, Menteri Bahlil Bidik Pasokan Migas dari Rusia

Penulis
Syifa
-

Kondisi perang yang tengah terjadi di Timur Tengah mengakibatkan kondisi pasokan energi global, terutama minyak dan gas bumi (migas) menjadi terbatas. Indonesia, meski memiliki pasokan energi domestik, jumlahnya terbatas dan masih di bawah konsumsi nasional. Maka dari itu, berbagai langkah strategis harus dilakukan untuk menjaga pasokan agar dapat memenuhi permintaan masyarakat dan industri, salah satunya adalah melalui penjajakan kerja sama dengan Rusia sebagai salah satu produsen energi utama dunia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pada pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, telah menyepakati kerja sama jangka panjang di bidang energi. Kerja sama ini dibidik untuk menggenapi kebutuhan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional.

“Di tengah kondisi global yang seperti ini, kita harus mampu mencari cadangan-cadangan minyak dari berbagai sumber. Tidak hanya di satu negara, tapi di hampir semua negara. Alhamdulillah kemarin atas arahan Bapak Presiden, sudah saya bertemu dengan Menteri ESDM dan Utusan Khusus daripada Presiden Putin. Dan kabarnya Alhamdulillah cukup mengembirakan,” ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/4).

Lebih lanjut Bahlil menjelaskan bahwa Indonesia akan mendapat pasokan minyak mentah dari Rusia. Tak hanya itu, Rusia juga siap berinvestasi untuk membangun berbagai infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi Indonesia.

“Bahwa kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia, dan juga dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita,” lanjutnya.

Dengan kebutuhan minyak mentah Indonesia yang begitu besar, yakni mencapai. sekitar 300 juta ton setiap tahun, Bahlil menyampaikan bahwa Indonesia harus membuka peluang pintu kerja sama yang lebar dengan seluruh negara penghasil energi dunia, termasuk Rusia, Amerika Serikat, dan negara-negara Afrika.

“Pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif. Jadi kita boleh belanja dimana saja, selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang telah kita melakukan ajak kerjasama. Termasuk Rusia, kemudian Afrika, Nigeria, dan lebih khusus yang kita hargai juga adalah termasuk dengan perjanjian kita dengan Amerika,” ujar Bahlil melanjutkan.

Dengan berbagai kerja sama tersebut, Bahlil memastikan pasokan minyak mentah Indonesia hingga akhir tahun 2026 akan tersedia.

“Bapak Presiden selalu berpikir untuk bagaimana caranya agar ketersediaan kita satu tahun itu harus tetap ada. Dan atas arahan Bapak Presiden itu saya menindaklanjuti untuk crude satu tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember, insya Allah sudah aman. Jadi kita nggak perlu risau, tinggal kita meningkatkan produksi daripada kilang kita,” jelasnya.

Sebelumnya, pada Senin (13/4) lalu, Bahlil mendampingi Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas potensi kerja sama energi yang berorientasi pada kepentingan nasional. Bahlil menegaskan komitmennya dalam mengawal diplomasi energi guna menjaga stabilitas pasokan energi domestik. Langkah ini mencakup pengembangan kilang minyak dan penguatan perdagangan minyak.

Kemudian pada Selasa (14/4), Bahlil menemui Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev di Kantor Kementerian Energi, Moskow, Rusia. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari pembicaraan tingkat tinggi antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin sehari sebelumnya.

Pada pertemuan itu, dibahas peluang konkret kerja sama energi yang dapat segera ditindaklanjuti, terutama kepastian pasokan minyak mentah (crude) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Menyambut keinginan Indonesia, pihak Rusia pun menyatakan kesiapan untuk mendukung ketahanan energi Indonesia, melalui suplai minyak dan gas bumi (Migas) serta penyimpanan (storage).

“Alhamdulillah apa yang sudah menjadi kesepakatan itu, kita mendapatkan hasil yang cukup baik dimana kita bisa mendapatkan cadangan crude kita untuk kita nambah. Di samping itu juga kita akan bisa mendapatkan LPG,” kata Bahlil usai pertemuan.

Kerja sama ini, ujar Bahlil, dijajaki melalui skema antarpemerintah Government to Government (G2G) maupun Business-to-Business (B2B), yang diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap ketersediaan cadangan energi nasional, khususnya untuk minyak mentah dan LPG di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026

Penulis
Syifa
-

Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat, terutama kelompok yang paling terdampak oleh fluktuasi harga energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto setelah lawatan ke Rusia dan Prancis. Seusai menghadap Presiden di Istana Negara, Bahlil menyampaikan bahwa stabilitas harga BBM subsidi masih sejalan dengan kondisi pasokan energi nasional yang terjaga.

“Saya sampaikan kepada publik, bahwa insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin, maupun LPG. Insyaallah aman, dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden, bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun.” tegas Bahlil di Istana Negara, Kamis (16/4).

Dari sisi fiskal, pemerintah menilai kebijakan tersebut masih aman untuk dijalankan. Hal itu didukung oleh harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price) yang masih berada di bawah asumsi anggaran, sehingga ruang fiskal dinilai masih cukup kuat untuk menjaga harga BBM subsidi tetap stabil tanpa menambah beban masyarakat.

“Ini kan tergantung dengan harga ICP, tapi kalau sampai dengan 100 dolar itu sudah aman BBM. Dan sekarang harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari 77 dolar. Jadi kita itu baru split 7 dolar,” jelas Bahlil.

Sementara itu, dari sisi pasokan, pemerintah masih menghadapi kebutuhan impor sekitar 1 juta barel per hari. Kondisi ini terjadi karena konsumsi BBM nasional mencapai 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi dalam negeri baru berada di kisaran 600-610 ribu barel per hari.

Di sisi lain, pemerintah juga membuka peluang penguatan kerja sama energi dengan Rusia, tidak hanya pada pasokan minyak mentah, tetapi juga pada sektor infrastruktur penunjang. Bahlil menyebut ada pembahasan mengenai investasi di bidang kilang dan penyimpanan energi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

“Itu salah satu poin yang kemarin kita bicarakan, bahwa memang ada beberapa investasi mereka yang pick up.sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasinya tunggu ada 1-2 putaran lagi dengan kami, khusus untuk menyangkut dengan kilang dan storage. Nanti baru kami akan sampaikan,” ujar Bahlil.

Dengan sejumlah langkah tersebut, pemerintah berharap stabilitas energi dapat terus terjaga sepanjang tahun. Kepastian harga BBM subsidi diharapkan memberi ruang bagi masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas ekonomi dengan lebih tenang di tengah dinamika harga energi global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pertemuan Lanjutan di Rusia Rampung, Presiden Prabowo Terima Laporan dari Menteri ESDM

Penulis
Syifa
-
Presiden Prabowo Subianto telah merampungkan kunjungan singkat selama dua hari ke dua negara yakni Federasi Rusia dan Prancis. Kunjungan tersebut menitikberatkan pada penguatan hubungan bilateral dan arah strategis kerja sama kedua negara.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa dalam rangkaian kunjungan tersebut, Presiden Prabowo melakukan pertemuan penting dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Setelahnya, Presiden Prabowo bertolak menuju Prancis untuk bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron.
“Bapak Presiden baru tiba dari kunjungan singkat dua hari ke dua negara super power, negara pemegang hak veto yaitu bertemu Presiden Rusia, kemudian Presiden Prancis,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 16 April 2026.
Dalam pertemuan dengan Presiden Putin, kedua pemimpin sepakat untuk mendorong peningkatan kerja sama di sektor energi dalam jangka panjang. Fokus ini menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus membuka peluang kolaborasi strategis yang saling menguntungkan.
“Intinya adalah peningkatan kerja sama di bidang energi jangka panjang. Kemudian Bapak Presiden menugaskan khusus Bapak Menteri SDM untuk bertemu utusan khusus Presiden Putin dan juga Menteri Energi dari Rusia,” katanya.
Di Rusia, pertemuan lanjutan telah dilakukan oleh Menteri ESDM bersama dengan pihak dari pemerintah Rusia. Menurut Seskab Teddy, hari ini Menteri ESDM telah melaporkan hasil dari pertemuan lanjutan tersebut kepada Presiden Prabowo.

“Kemudian beliau melaksanakan rapat dengan utusan khusus Presiden Putin dan Menteri. Dan hasilnya, beliau laporan kepada Bapak Presiden baru saja,” pungkas Seskab Teddy.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Terima Laporan Pembangunan 300 Jembatan dan Renovasi Sekolah Terdampak Bencana

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersama jajaran pejabat utama TNI Angkatan Darat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (16/4). Pertemuan tersebut membahas perkembangan pelaksanaan berbagai tugas strategis yang tengah dijalankan oleh TNI Angkatan Darat di sejumlah wilayah Indonesia.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa KSAD melaporkan capaian konkret TNI AD dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar dan pemulihan pascabencana, khususnya di daerah terpencil dan terdampak.

“Dalam pertemuan tersebut, KSAD melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas strategis yang dikerjakan oleh TNI Angkatan Darat,” ujar Seskab.

Salah satu capaian yang dilaporkan adalah percepatan pembangunan jembatan gantung perintis. Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, TNI AD berhasil menyelesaikan pembangunan 300 unit jembatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Dalam tiga bulan ini, TNI Angkatan Darat telah menyelesaikan pembangunan 300 unit jembatan gantung perintis yang tersebar di seluruh Indonesia,” ungkap Seskab.

Selain itu, TNI AD juga berkontribusi dalam pemulihan sektor pendidikan di wilayah terdampak bencana. Upaya tersebut diwujudkan melalui renovasi ratusan fasilitas pendidikan serta penyediaan akses air bersih bagi sekolah.

“Dalam tiga bulan ini pula, telah dirampungkan renovasi 300 sekolah di tiga provinsi terdampak bencana Sumatra, termasuk pembangunan 300 titik bor air bersih di sekolah tersebut,” ucap Seskab.

Lebih lanjut, Seskab menegaskan bahwa TNI Angkatan Darat tidak bekerja sendiri dalam menjalankan berbagai program tersebut. Kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum, menjadi kunci percepatan pembangunan fasilitas umum hingga ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

“TNI Angkatan Darat bersama Kementerian Pekerjaan Umum berkolaborasi untuk secepat-cepatnya menyelesaïkan segala bentuk fasilitas umum di desa-desa hingga daerah terpencil. Tentunya kerja sama ini didorong oleh kepedulian masyarakat di lokasi pembangunan daerah tersebut,” tutur Seskab.

Langkah cepat dan terukur ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan kehadiran negara hingga ke pelosok, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Bertemu dengan Waka DPR Sufmi Dasco

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, pada Kamis, 16 April 2026. Keduanya membahas sejumlah hal strategis usai Kepala Negara melaksanakan lawatan luar negeri.

“Hari ini, Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, di Istana Merdeka, Jakarta (16/4) untuk menerima laporan beberapa hal strategis sekembalinya Presiden Prabowo dari lawatan luar negeri,” tulis Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Seskab, pada pertemuan tersebut, Presiden menerima informasi strategis yang berkembang di dalam negeri. Sufmi Dasco, dalam forum tersebut, menyampaikan kepada Presiden terkait sejumlah perkembangan terkini mulai dari politik hingga ekonomi nasional.

“Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco menyampaikan beberapa perkembangan situasi politik, keamanan dan ekonomi nasional,” katanya.

Selain itu, Seskab mengatakan bahwa Sufmi Dasco turut menyampaikan beberapa masukan dari fungsi legislasi DPR kepada pemerintah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bersih-Bersih Tambang di Kawasan Hutan, Presiden Prabowo Perintahkan Eksekusi Cepat

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait hasil penataan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (16/4). Laporan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo dalam rapat sebelumnya yang menekankan pentingnya penertiban izin tambang di kawasan hutan.

Dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan, Bahlil menjelaskan bahwa dirinya telah menyelesaikan evaluasi terhadap sejumlah IUP yang berada di berbagai kategori kawasan hutan.

“Ada di hutan lindung, ada di hutan konservasi, ada kemudian di cagar alam, dan beberapa IUP yang di dalam kawasan hutan, tadi kami juga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, karena saya dikasih waktu satu minggu. Satu minggu berarti sudah satu minggu, minggu kemarin dan minggu ini,” ujar Bahlil.

Ia juga menambahkan bahwa laporan tersebut telah disampaikan sesuai tenggat waktu yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Menurut Bahlil, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pemerintah akan segera mengambil langkah lanjutan.

“Saya sudah melaporkan dan insyaallah hasilnya juga baik, dan sudah saya mendapatkan arahan teknis untuk segera saya akan melakukan eksekusi lebih lanjut,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...316317318...4,871Halaman 317 dari 4,871