Beranda blog Halaman 33

Kementerian ATR/BPN Siapkan Empat Instrumen Pertanahan untuk Pertamina demi Mendukung Ketahanan Energi Nasional

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan empat instrumen pertanahan dan tata ruang untuk mendukung Pertamina dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Keempat instrumen tersebut mencakup kepastian tata ruang, ketersediaan tanah, kepastian hukum atas tanah dan aset, serta penyelesaian persoalan pertanahan.

“Presiden Prabowo selalu mengingatkan betapa swasembada energi, kemandirian energi, merupakan _survival interest_ dari bangsa kita. Dari perspektif Kementerian ATR/BPN, ada empat hal dalam konteks ketahanan energi yang bisa kami tawarkan kepada Pertamina. Kami akan memastikan kepastian tata ruang, yang ujungnya adalah kemudahan perizinan dan kemudahan untuk melakukan usaha,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, dalam acara Sinergi Ketahanan Energi Nusantara yang diadakan Pertamina, di Yogyakarta, Kamis (13/08/26).

Kepastian tata ruang menjadi instrumen pertama yang disiapkan Kementerian ATR/BPN. Wamen Ossy mengatakan, tanah dan ruang adalah dua hal yang keberadaannya terbatas. Sementara, pembangunan infrastruktur energi terus meningkat, termasuk untuk swasembada pangan, hilirisasi, pengembangan perumahan dan infrastruktur. Untuk itu, kepastian tata ruang diperlukan agar kebutuhan energi dapat berjalan berdampingan dengan kebutuhan pembangunan lainnya secara tertib, seimbang, dan berkelanjutan. Kepastian tata ruang juga menjadi dasar bagi kemudahan perizinan dan kegiatan usaha.

Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan lahan, Kementerian ATR/BPN dapat mengoptimalkan tanah yang telah tersedia untuk pembangunan infrastruktur energi. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui pendayagunaan tanah telantar, pemanfaatan aset Bank Tanah, pemanfaatan tanah dengan hak yang telah berakhir atau tidak diperpanjang, serta pengelolaan aset negara dan BUMN yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pengadaan tanah juga dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Tidak selalu kita harus mencari tanah yang baru. Dalam beberapa keadaan, yang lebih penting justru bagaimana negara dapat mengoptimalkan tanah-tanah yang sudah ada, tetapi kenyataannya belum dapat dimanfaatkan secara produktif,” tutur Wamen Ossy.

Instrumen ketiga adalah kepastian hukum atas tanah dan aset. Wamen Ossy menyatakan bahwa kepastian hukum ini penting karena infrastruktur energi merupakan investasi jangka panjang yang aset tanahnya membutuhkan fondasi kuat. Kepastian hukum dalam hal ini diberikan melalui sertipikasi tanah untuk aset-aset Pertamina,

Terakhir, instrumen yang sama pentingnya dengan kepastian tata ruang, ketersediaan tanah, dan kepastian hukum atas tanah adalah penyelesaian persoalan pertanahan. Di hadapan jajaran Pertamina yang hadir di lokasi acara, Wamen Ossy menyatakan kesiapan Kementerian ATR/BPN membantu penyelesaian berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan aset dan infrastruktur energi. Seperti di antaranya klaim masalah, tumpang tindih, penguasaan tanah, maupun konflik dengan masyarakat. Penyelesaian dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dengan tetap membuka ruang dialog untuk memperoleh solusi yang berkeadilan.

Keempat instrumen yang disampaikan Wamen Ossy merupakan bagian dari kerja sama Kementerian ATR/BPN dan Pertamina yang telah dibangun melalui nota kesepahaman pada Desember 2024. Komisaris Utama Pertamina, Mochamad Iriawan, mengapresiasi dukungan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN dalam memperlancar proses perizinan dan kegiatan Pertamina.

“Keberhasilan di hilir, di mana telah diselesaikan lebih dari 165 perizinan, perlu kita replikasi. Terus terang saja, saya senang sekali dengan pejabat lain dari kementerian. Pertamina dibantu sekali. Saya betul-betul bangga bahwa Teman-teman merasakan juga bagaimana Pak Presiden kita ingin suasana energi di tahun 2029. Kalau tidak dibantu, kami tidak bisa,” ungkap Mochamad Iriawan.

Atas dukungan dalam bidang perizinan yang diberikan Kementerian ATR/BPN, Pertamina memberikan penghargaan kepada Wamen ATR/BPN dan Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Embun Sari.

Turut hadir mendampingi Wamen Ossy dalam kegiatan ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad, serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tak Hanya Berdayakan Ibu, PNM Hadirkan Ruang Belajar Gratis untuk Anak di Gresik

Penulis
Reta
-

Pemberdayaan keluarga tidak cukup hanya dengan membantu orang tua meningkatkan penghasilan. Namun tidak kalah penting adalah memastikan manfaatnya ikut dirasakan anak-anak, termasuk melalui kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri.

 

Gambaran itu terlihat di Ruang Pintar ‘Karya Agung’ di Desa Watuagung, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ruang belajar yang hadir melalui program PNM Peduli ini menjadi tempat bagi anak-anak keluarga nasabah PNM Mekaar untuk belajar dan mengembangkan potensi secara gratis.

 

Ruang Pintar merupakan bagian dari 169 ruang belajar yang dihadirkan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) bagi keluarga nasabah PNM Mekaar. Kehadirannya berangkat dari kebutuhan masyarakat yang belum memiliki cukup biaya untuk memberikan pelajaran tambahan bagi anak-anak mereka.

 

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menilai keberadaan Ruang Pintar merupakan bentuk kreativitas yang dapat memberikan manfaat langsung bagi keluarga.

 

“Ruang Pintar ini merupakan kreativitas yang luar biasa dan bagian penting dari tanggung jawab sosial yang sangat penting. Ini membantu menambah ilmu pengetahuan buat anak-anak kita,” ujarnya.

 

Manfaat Ruang Pintar juga dirasakan langsung oleh orang tua. Ibu Idha, nasabah PNM sejak 2018 sekaligus orang tua Aldi yang belajar di Ruang Pintar, mengatakan keberadaan fasilitas tersebut sangat membantu dirinya.

 

“Karena lebih membantu saya, anak lebih terkontrol di sini. Kemudian ada pengajar, mereka juga merasa sangat senang belajar di sini karena banyak teman-temannya juga. Gurunya juga ramah-ramah,” ujar Idha.

 

Menurutnya, suasana belajar di Ruang Pintar membuat Aldi lebih nyaman mengikuti pembelajaran. Ia bahkan mengaku suasana belajar bersama pengajar lebih menyenangkan bagi sang anak dibandingkan ketika belajar bersama orang tua di rumah.

 

Bagi Idha, Ruang Pintar bukan hanya tempat anak mendapatkan pelajaran tambahan. Kehadirannya juga membuat orang tua lebih tenang karena anak memiliki kegiatan yang positif, terarah, dan didampingi pengajar.

 

Di sinilah pemberdayaan keluarga terasa lebih utuh. Ketika seorang ibu mendapat kesempatan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat ekonomi keluarganya, anak-anak pun ikut mendapatkan manfaat.

 

Orang tua bisa lebih fokus mengembangkan usaha, sementara anak memiliki tempat yang aman dan nyaman untuk belajar tanpa harus menambah beban pengeluaran keluarga.

 

Dari sini terlihat bahwa pemberdayaan tidak berhenti ketika usaha mulai berkembang atau pendapatan keluarga meningkat. Dampaknya bisa diteruskan kepada anak-anak melalui pendidikan, pendampingan, dan kesempatan untuk tumbuh.

 

Ruang Pintar Karya Agung menjadi contoh sederhana bagaimana pemberdayaan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan manusia. Ibu didorong untuk semakin mandiri, sementara anak-anak mendapatkan ruang untuk belajar, tumbuh percaya diri, dan menyiapkan masa depan.

 

Sebab, ketika satu keluarga diberdayakan, yang tumbuh bukan hanya usahanya, tetapi juga harapan dan kesempatan bagi generasi berikutnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BGN dan Pemda Perkuat Sinergi, Program Makan Bergizi Gratis Jadi Sorotan

Penulis
Reta
-

Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal di daerah.

 

 

Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar menyampaikan bahwa penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG. Hal ini mengingat pemerintah daerah memiliki peran langsung dalam mendukung berbagai aspek pelaksanaan program di wilayah masing-masing.

 

 

“Sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi antara BGN dengan kepala daerah di seluruh Indonesia,” ujar Mas Dar dalam Rapat Koordinasi Khusus bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah se-Indonesia, Kamis (13/8).

 

 

Menurutnya, BGN membutuhkan dukungan dan kolaborasi pemerintah daerah untuk memastikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat ditangani secara bersama-sama.

 

 

Mas Dar juga mengapresiasi kepala daerah yang selama ini telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan MBG, termasuk melalui Dinas Kesehatan dalam menangani berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.

 

 

“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kepala daerah yang selama ini memang membersamai program MBG, baik itu membersamai untuk mendukung program itu terlaksana dengan baik, termasuk juga mohon maaf setiap ada terjadinya kecelakaan, keracunan,” kata Mas Dar.

 

 

Ia menegaskan bahwa BGN siap berkolaborasi dan berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk kepala daerah, masyarakat umum, hingga orang tua siswa. Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan MBG dapat berjalan dengan baik dan persoalan yang muncul di lapangan dapat ditangani secara bersama-sama.

 

 

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan BGN. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah diperlukan dalam sejumlah aspek pelaksanaan MBG.

 

 

“Intinya adalah, dari BGN ini meminta kolaborasi kerja sama dengan semua pemerintah daerah. Otomatis dari Kemendagri, kami mendukung untuk memfasilitasi komunikasi itu. Pemerintah daerah diminta untuk ikut terlibat dalam program makanan bergizi gratis,” ujar Tito.

 

 

Tito juga berharap setiap dinas di daerah dapat mengambil perannya masing-masing untuk mendukung pelaksanaan MBG. Ia menilai keterlibatan lintas perangkat daerah penting agar dukungan pemerintah daerah terhadap program dapat berjalan secara optimal.

 

 

“Kemudian yang lainnya, ya otomatis Dinas Pendidikan masing-masing berperan untuk pendataan penerima manfaat. Kemudian ikut mengawasi dari Dinas Kesehatan, ikut mengawasi masalah higienis di SPPG yang ada, ya,” tambah Tito.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Semarak HUT RI ke-81, BKN Gelar Turnamen Bulu Tangkis Perkuat Solidaritas Pegawai

Penulis
Reta
-

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar berbagai kegiatan yang mendorong kebersamaan, memperkuat solidaritas, sekaligus menumbuhkan semangat sportivitas di lingkungan BKN. Perlombaan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Salah satu diantaranya adalah pertandingan bulu tangkis yang diikuti oleh para pegawai BKN dari berbagai unit kerja. Olahraga bulu tangkis dipilih karena digemari lintas generasi dan memiliki nilai strategis dalam melatih fokus, kecepatan, kelincahan, kerja sama tim, serta sportivitas.

Selain sebagai ajang silaturahmi, pelaksanaan berbagai turnamen olahraga ini juga sejalan dengan upaya peningkatan kesehatan dan kebugaran jasmani pegawai sebagai bagian dari implementasi manajemen SDM yang berorientasi pada kesejahteraan ASN. Terdapat beberapa kategori yang dipertandingkan, meliputi ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Kegiatan berlangsung di GOR Badminton PBAU, Jakarta mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai.

Pertandingan bulu tangkis ini menjadi ruang untuk memperkuat jiwa korsa, mempererat hubungan kerja, serta membangun semangat kebersamaan dan kekompakan antarpegawai ASN di lingkungan BKN dalam menyemarakkan HUT RI ke-81.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sjafrie Sjamsoeddin Hadiri Peluncuran Molinas, Momentum Baru Industri Kendaraan Listrik Indonesia

Penulis
Reta
-

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri peluncuran motor listrik nasional (Molinas) beserta ekosistem pendukung yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto di Cikarang, Bekasi, Kamis (13/8/2026).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa peluncuran Molinas menjadi momentum penting dalam membangun kemandirian nasional, khususnya melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan industri dalam negeri.

Presiden mengapresiasi kolaborasi antara perusahaan swasta, BUMN, pelaku usaha, serta kalangan akademisi yang berperan dalam penelitian dan pengembangan teknologi. Menurut Presiden, kolaborasi tersebut merupakan salah satu wujud semangat “Indonesia Incorporated” dalam memperkuat kemampuan bangsa menghadapi persaingan global.

“Keberhasilan suatu bangsa di era modern adalah kemampuan bangsa itu menguasai science dan teknologi dan menggunakan teknologi untuk melangsungkan kehidupan bangsa tersebut,” ujar Presiden.

Presiden menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Presiden juga mengapresiasi keberanian para pelaku usaha yang telah mengambil inisiatif untuk mengembangkan industri kendaraan listrik nasional.

“Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 13 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, secara resmi saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan motor listrik nasional beserta ekosistem pendukung,” ucap Presiden.

Peluncuran Molinas beserta ekosistem pendukung ditandai dengan penekanan tombol oleh Presiden RI. Peluncuran ini dihadiri Chief Executive Officer Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi beserta jajaran Danantara Indonesia, para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Wakil Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, para Kepala Badan, jajaran Kabinet Merah Putih, Gubernur Jawa Barat, Plt. Bupati Bekasi, serta para pimpinan BUMN, perusahaan swasta, akademisi dan pelaku usaha.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Genjot Kepercayaan Investor, Pasar Modal Indonesia Terus Diperkuat

Penulis
Reta
-

Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, penguatan kepercayaan investor menjadi salah satu kunci untuk menjaga momentum investasi dan ekspansi usaha di Indonesia. Dengan fundamental ekonomi yang tetap kuat dan pasar modal yang terus berkembang, Pemerintah mendorong penguatan kualitas serta kedalaman pasar modal agar semakin mampu mendukung kebutuhan pembiayaan jangka panjang dunia usaha dan perekonomian nasional.

“Perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh sebesar 5,45% pada Semester I-2026 di tengah berbagai gejolak global. Kondisi tersebut juga didukung oleh inflasi yang relatif rendah sebesar 2,88% serta kemampuan Indonesia memitigasi dampak gejolak harga energi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Musyawarah Anggota Asosiasi Emiten Indonesia 2026 di Jakarta, Selasa (11/08).

Sejalan dengan fundamental ekonomi tersebut, pasar modal Indonesia juga telah berkembang dengan basis investor dan perusahaan tercatat yang semakin besar. Hingga Juni 2026, jumlah perusahaan tercatat mencapai 957 perusahaan, jumlah investor mencapai 28,9 juta, dan kapitalisasi pasar mencapai sekitar Rp9.897 triliun. Di tingkat ASEAN, Indonesia tercatat memiliki jumlah investor terbesar, jumlah perusahaan tercatat terbesar kedua, kapitalisasi pasar terbesar ketiga, serta rata-rata nilai transaksi harian terbesar kedua.

Namun demikian, Pemerintah memandang penguatan pasar modal ke depan tidak lagi semata-mata berfokus pada peningkatan skala, melainkan juga pada peningkatan kualitas, kedalaman, likuiditas, dan kepercayaan investor. Dari sisi supply, hingga Juli 2026 secara year-to-date terdapat tujuh perusahaan baru tercatat dengan dana IPO sekitar Rp2,16 triliun, sehingga masih terdapat ruang untuk memperkuat pipeline emiten berkualitas dan pembiayaan jangka panjang. Pada saat yang sama, investor semakin memperhatikan likuiditas, struktur kepemilikan, adequate free float, transparansi, tata kelola, serta kualitas keterbukaan informasi.

Pemerintah juga terus memperkuat reformasi pasar modal melalui sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, KSEI, Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan terkait. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan instrumen investasi, termasuk PINTAR Reksa Dana dan ETF Emas, serta percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia.

Di luar pasar modal, penguatan iklim investasi juga dilakukan melalui deregulasi dan penyelesaian hambatan investasi lintas Kementerian/Lembaga. Melalui Satgas Debottlenecking, hingga 30 Juli 2026 telah diterima 170 aduan pelaku usaha dan 124 di antaranya telah diselesaikan, mencakup isu perizinan, perpajakan, kepabeanan, tata ruang, logistik, dan energi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah menciptakan enabling environment dan memberikan kepastian berusaha bagi dunia usaha.

“Penguatan kepercayaan investor perlu diikuti peningkatan kualitas perusahaan tercatat sebagai penghubung antara pasar keuangan dan sektor riil. Perusahaan tercatat perlu memperkuat tata kelola, transparansi, dan keterbukaan informasi agar penghimpunan dana dapat semakin optimal mendukung ekspansi usaha, investasi, inovasi, dan produktivitas,” tambah Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya yakni Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia Armand Wahyudi Hartono, serta jajaran pengurus dan anggota Asosiasi Emiten Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1,3 Ton Ketamin Ilegal Senilai Rp4,5 Triliun Dimusnahkan di Batam, BPOM Ungkap Bahayanya

Penulis
Reta
-

Kepala BPOM Taruna Ikrar menghadiri pemusnahan massal 1,3 ton ketamin ilegal senilai Rp2,6 triliun hingga Rp4,55 triliun di Markas Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu (12/8/2026). Kehadiran BPOM mempertegas langkah penuh pemerintah dalam mengawal benteng perlindungan masyarakat dari gempuran peredaran obat-obat tertentu (OOT) yang disalahgunakan.

“Apa yang dilakukan oleh lintas sektoral hari ini merupakan salah satu prestasi pemerintah Presiden Prabowo yang telah mampu mengoordinasikan antara keterlibatan BPOM, BNN, Bakamla, TNI AL, dan Bareskrim untuk bersama-sama menumpas persoalan yang menjangkiti masyarakat, yaitu obat-obat tertentu, salah satunya adalah ketamin,” ungkap Kepala BPOM dalam konferensi pers tersebut.

Penyelundupan raksasa ini berhasil dibongkar setelah Kapal Republik Indonesia (KRI) Kerambit-627 mendeteksi kapal MV King Sun memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia di Perairan Utara Tanjung Berakit, Pulau Bintan, pada Kamis (6/8/2026). Tim Visit Board Search and Seizure (VBSS) KRI Kerambit-627 segera melakukan shadowing dan pemeriksaan kapal di laut, sebelum mengawalnya untuk sandar di dermaga Kodaeral IV. Di sana, tim gabungan TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Nasional (BIN), dan Kepolisian RI (Polri) melakukan pemeriksaan mendalam hingga menemukan 65 karung mencurigakan yang disembunyikan di bawah lantai kapal.

“Melalui pemeriksaan dan investigasi yang diperkuat dengan digital forensik serta peralatan khusus milik Bea Cukai, 65 karung tersebut dipastikan berisi ketamin dengan estimasi berat 1,3 ton. Barang bukti tersebut diperkirakan memiliki nilai ekonomis sekitar Rp2,6 hingga 4,5 triliun. Atas penangkapan ini, diperkirakan sebanyak 13 juta jiwa terselamatkan dari penyalahgunaan obat terlarang,” ujar Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali.

Dari kacamata medis, ketamin merupakan obat anestesi umum yang bekerja cepat untuk menghasilkan efek anestesi serta analgesik (penghilang rasa sakit) yang kuat. Namun di luar dosis medis, ketamin kerap disalahgunakan secara ilegal untuk mencari efek “rekreasional” berupa euforia atau rasa gembira berlebihan. Penyalahgunaan zat ini sangat berbahaya karena memberikan efek kehilangan kesadaran, gangguan memori permanen, serta sedasi ekstrem yang membuat korban tidak mampu melawan atau memahami kondisi sekitar.

Kepala BPOM menjelaskan lebih lanjut bahwa ketamin tergolong obat keras yang menurut klasifikasi BPOM memiliki dampak berbahaya bagi tubuh. “Bahayanya berdampak paling penting pada sistem neurotoksin, artinya sistem saraf kita dapat terganggu,” tegasnya. Sebelum terjadi gangguan berat, pengguna biasanya akan mengalami halusinasi, euforia, dan rasa rileks berlebihan, padahal fungsi utama ketamin sebetulnya adalah sebagai obat bius.

Lebih lanjut, Taruna Ikrar memperingatkan bahaya jangka panjang dari penyalahgunaan tersebut. Selain merusak sistem saraf, ketamin merangsang pacu jantung hingga memicu takikardia (denyut jantung melebihi irama rata-rata 60–100 menjadi di atas 100 kali per menit) yang berisiko fatal menyebabkan kematian akibat gagal jantung. Dampak neurotoksinnya juga menyasar sistem ekskresi seperti ginjal hingga berpotensi merusaknya dan mengharuskan pasien menjalani cuci darah (hemodialisis). Ketamin juga mengganggu metabolisme hati yang dapat memicu fatty liver hingga kerusakan hati permanen, serta berdampak buruk pada sistem pernapasan.

Guna membendung bahaya tersebut, BPOM secara proaktif melancarkan intensifikasi pengawasan sejak 2024. BPOM telah memasukkan ketamin ke dalam Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2025 tentang Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan. Dengan masuknya ketamin, kini terdapat 7 jenis OOT yang diawasi ketat, yaitu tramadol, triheksifenidil, klorpromazin, amitriptilin, haloperidol, ketamin, dan dekstrometorfan. Intensifikasi pengawasan OOT khusus ketamin ini melibatkan seluruh unit pelaksana teknis BPOM di seluruh Indonesia sejak 2025. Teranyar pada tahun 2026, BPOM menginisiasi Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT di 33 kabupaten/kota.

Rangkaian pengawasan ketat dan penindakan tegas ini bukan sekadar keberhasilan menyita barang bukti bernilai triliunan rupiah, melainkan langkah riil dalam menyelamatkan belasan juta jiwa dari ancaman zat berbahaya. Penguatan regulasi di hulu yang berpadu dengan operasi penindakan di hilir menjadi benteng utama perlindungan kesehatan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

IKM Fesyen dan Kriya Indonesia Makin Berdaya Saing, Transaksi BTN IFW 2026 Tembus Rp100 Juta

Penulis
Reta
-

Industri fesyen dan kriya nasional memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai sektor yang menghasilkan produk bernilai tambah sekaligus mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal Indonesia. Kreativitas pelaku industri dalam mengolah wastra, desain, material, dan identitas budaya menjadi produk yang sesuai dengan perkembangan pasar merupakan modal penting untuk memperkuat daya saing industri fesyen dan kriya nasional.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Kementerian Perindustrian aktif meningkatkan kapasitas industri kecil dan menengah (IKM), termasuk melalui fasilitasi promosi, perluasan akses pasar, serta pengembangan jejaring dan kemitraan bisnis. Langkah ini diharapkan mampu membawa semakin banyak produk fesyen dan kriya karya anak bangsa dikenal dan digunakan konsumen di pasar domestik maupun global.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kekayaan budaya, kreativitas, dan keragaman sumber daya lokal merupakan kekuatan besar bagi pengembangan industri fesyen dan kriya Indonesia. Potensi tersebut perlu terus ditransformasikan menjadi produk inovatif yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi.

“Industri fesyen dan kriya memiliki potensi besar untuk terus berkembang karena didukung kekayaan budaya, kreativitas, dan keragaman sumber daya lokal Indonesia. Pemerintah terus memacu potensi tersebut agar dapat diterjemahkan menjadi produk bernilai tambah yang mampu diterima pasar nasional maupun internasional,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/8).

Salah satu langkah yang ditempuh Kemenperin adalah memfasilitasi IKM binaan untuk berpartisipasi pada ajang promosi dan perdagangan berskala nasional. Menurut Menperin, keikutsertaan IKM pada berbagai pameran tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi dan penjualan, tetapi juga menjadi momentum untuk memahami perkembangan pasar, membangun jejaring, dan membuka peluang kemitraan baru.

“Keikutsertaan IKM fesyen dan kriya dalam pameran menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk, memperluas jejaring usaha, sekaligus membuka peluang kemitraan. Melalui interaksi langsung dengan ekosistem industri dan konsumen, IKM juga dapat memperoleh wawasan mengenai kebutuhan dan tren pasar sebagai bahan untuk mengembangkan usahanya ke depan,” ungkap Agus.

Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian Perindustrian melalui Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) berpartisipasi dalam BTN Indonesia Fashion Week (IFW) 2026 bekerja sama dengan Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI). Pameran yang berlangsung pada 29 Juli–2 Agustus 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) tersebut menjadi wadah strategis bagi IKM binaan untuk menjangkau konsumen, calon pembeli, mitra usaha, dan pelaku industri.

Memasuki tahun ke-14 penyelenggaraannya, BTN Indonesia Fashion Week 2026 mengusung tema “Wastra Ulos Simetria” dengan mengangkat ulos sebagai salah satu warisan budaya khas Provinsi Sumatera Utara. Tema tersebut merepresentasikan upaya pelestarian budaya melalui karya dan inovasi kontemporer yang dikembangkan para desainer dan pelaku industri kreatif sehingga nilai tradisi tetap relevan dengan perkembangan dunia fesyen.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita menyampaikan, penyelenggaraan BTN Indonesia Fashion Week 2026 menunjukkan besarnya potensi pasar industri fesyen dan kriya nasional.

Selama lima hari penyelenggaraan, kegiatan tersebut menghadirkan lebih dari 200 desainer, 500 peserta pameran yang merupakan jenama fesyen, serta sekitar 4.000 pekerja kreatif. Rangkaian kegiatan berupa fashion show, pameran dagang, talkshow, forum kreatif, pertunjukan hiburan, hingga area kuliner berhasil menarik lebih dari 35.000 pengunjung dengan total nilai transaksi mencapai lebih dari Rp10 miliar.

“Besarnya jumlah pengunjung dan nilai transaksi tersebut menunjukkan tingginya antusiasme pasar sekaligus memperkuat peran sektor fesyen dan kriya dalam pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia,” ujar Reni.

 

Transaksi Lampaui Rp100 Juta

Dalam ajang tersebut, BPIFK memfasilitasi 11 IKM binaan yang merupakan alumni Program Creative Business Incubator (CBI), yaitu Pucok dari Aceh, Koto Batu dari Banten, Marline Indonesia, Arae, Winkle World, dan Delta dari Jawa Barat, Cloth Inc dari DKI Jakarta, Eboni Watch dan Shalda dari Jawa Tengah, Ulur Wiji dari Jawa Timur, serta Kominela dari Bali.

Salah satu IKM binaan, Koto Batu, juga berpartisipasi sebagai pengisi sesi Creative Workshop bertema “Create Your Gemstore Bracelet” pada 30 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pelaku IKM untuk memperkenalkan keterampilan, kreativitas, dan produknya secara langsung kepada pengunjung.

Kepala Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) Dickie Sulistya Apriliyanto menyampaikan, fasilitasi keikutsertaan IKM dalam BTN IFW 2026 merupakan bagian dari upaya memberikan pengalaman langsung kepada pelaku usaha dalam memanfaatkan momentum pameran sebagai sarana promosi, pemasaran, sekaligus pengembangan jejaring bisnis.

“Selama lima hari pelaksanaan pameran, 11 IKM binaan BPIFK berhasil membukukan penjualan lebih dari 460 produk dengan total nilai transaksi melampaui Rp100 juta. Selain penjualan langsung, partisipasi tenant BPIFK juga menghasilkan sejumlah potensi kerja sama business-to-business atau B2B setelah pameran,” ujar Dickie.

Sejumlah peluang bisnis berhasil dijajaki oleh IKM binaan selama penyelenggaraan pameran. Arae, misalnya, menjajaki kerja sama dengan salah satu lembaga yang mempromosikan produk lokal di pasar luar negeri sebagai calon distributor. Marline Indonesia memperoleh peluang kolaborasi dengan artis dan influencer, sekaligus penjajakan pengembangan aksesori dan kancing khusus bersama salah satu jenama aksesori terkemuka nasional.

Sementara itu, Shalda memperoleh peluang pengadaan kain khusus untuk sebuah jenama fesyen produk anak. Pucok juga menjajaki kolaborasi pengembangan motif Aceh untuk koleksi busana dan publikasi motif Nusantara, sekaligus memperoleh peluang untuk berpartisipasi dalam pameran di Malaysia.

Peluang kolaborasi juga muncul melalui pengembangan desain produk yang melibatkan Eboni Watch dengan salah satu outlet aksesori terkemuka di Indonesia. Berbagai penjajakan tersebut menunjukkan bahwa pameran dapat menjadi pintu masuk bagi IKM untuk memperluas jaringan bisnis yang manfaatnya berlanjut setelah kegiatan berakhir.

Dickie menegaskan, capaian tersebut menunjukkan bahwa keikutsertaan BPIFK dalam BTN IFW 2026 tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar transaksi penjualan langsung, tetapi juga membangun akses pasar dan membuka peluang kolaborasi bisnis yang lebih luas bagi IKM binaan.

“Kami akan terus memperkuat fasilitasi bagi IKM fesyen dan kriya agar semakin siap memanfaatkan peluang pasar. Diharapkan semakin banyak produk karya IKM Indonesia yang dikenal, digunakan, dan mampu memasuki pasar internasional dengan tetap membawa karakter serta kekayaan budaya Indonesia,” pungkas Dickie.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendag Budi Santoso Resmikan Pojok PPPB, Buka Akses Pasar UMKM ke Ritel Modern

Penulis
Reta
-

Menteri Perdagangan Budi Santoso meresmikan gerai Point Coffee dan Pojok Product Placement Pilihan Busan (Pojok PPPB) di lapangan parkir Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Rabu, (12/8). Mendag Busan menyebut, kehadiran pojok ini menjadi langkah konkret Kemendag dalam memperluas akses pasar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan lokal melalui kerja sama dengan ritel modern.

“Sejumlah produk yang berhasil terkurasi ke PPPB menunjukkan daya saing yang mumpuni karena berhasil masuk ke minimarket seperti Indomaret. Kami terus mendorong perluasan akses pasar produk-produk UMKM terkurasi dalam PPPB, termasuk untuk menembus ritel modern melalui Point Coffee dan Indomaret,” ujar Mendag Busan saat peresmian.

PPPB merupakan program promosi periodik yang digagas Mendag Busan bagi produk-produk pangan dan nonpangan UMKM. Setiap tiga hingga empat bulan sekali, Mendag Busan mengkurasi berbagai produk UMKM untuk dipajang di ruang tamu dan secara konsisten memperkenalkan produk-produk UMKM pilihan tersebut kepada tamu-tamu yang berkunjung.

PPPB kini memperkuat aspek distribusi dan penetrasi akses pasarnya melalui keberadaan fisik Pojok PPPB. Kehadiran Pojok PPPB mendorong produk-produk UMKM agar lebih dikenal masyarakat luas melalui sinergi distribusi ke berbagai ritel modern. Ke depan, Pojok PPPB akan terus disinergikan dengan berbagai jaringan ritel modern sehingga produk-produk UMKM berkualitas tinggi dapat ditemui di berbagai minimarket dan gerai ritel modern di seluruh Indonesia.

Saat peresmian Pojok PPPB di kantor Kemendag, sebanyak 15 produk pangan lokal hasil program PPPB ditampilkan dan dipasarkan langsung kepada masyarakat. Produk-produknya meliputi makanan kemasan dan camilan, seperti jamur garing, pempek garing, kue kering, keripik kentang, keripik pisang, keripik kulit ikan, makanan berbahan pisang, dan aneka kerupuk.

Mendag Busan mengatakan, kehadiran Pojok PPPB di kantor Kemendag adalah upaya menghadirkan produk UMKM berkualitas agar lebih dekat kepada konsumen. Program tersebut juga menjadi jembatan bagi produk pangan lokal untuk beranjak dari aktivitas promosi ke pembukaan akses pasar lebih luas.

Mendag Busan menambahkan, Kemendag juga mempersiapkan berbagai bentuk dukungan bagi UMKM terpilih yang lolos kurasi PPPB untuk memperluas pasar hingga ke luar negeri. Kemendag akan mendorong para pelaku UMKM untuk mengikuti berbagai promosi dan pameran perdagangan internasional untuk mendorong perluasan pasar di luar negeri.

“Kemendag berkomitmen membuka peluang ekspor melalui berbagai promosi perdagangan, termasuk pameran dagang Trade Expo Indonesia. Pameran ini akan kembali berlangsung pada 14—18 Oktober 2026,” kata Mendag Busan.

Mendag Busan mengajak pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas dan daya saing produknya agar mampu memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas, termasuk pasar internasional. “Mari kita tingkatkan kualitas dan daya saing UMKM sehingga bisa diterima di pasar domestik dan luar negeri,” kata Mendag Busan.

Sementara itu, CEO Indomaret Group, Sinarman Jonatan, menyampaikan kesiapannya dalam mendukung berbagai inisiatif Kemendag untuk memperluas akses pasar dan mendorong pengembangan UMKM. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. “Indomaret Group siap memberikan dukungan terhadap berbagai inisiatif Kemendag dalam memperkuat UMKM,” ujar Sinarman.

Salah satu pelaku UMKM yang merasakan manfaat perluasan akses pasar melalui program Product Placement Pilihan Busan adalah KhumKhum Jamur Crispy dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut pendiri KhumKhum Jamur Crispy, Hanum Wahyu, keterlibatan produknya dalam PPPB semakin memberi peluang untuk mengembangkan usaha dan memperluas akses pasar.

“Alhamdulillah, kami menjadi salah satu produk terpilih dalam PPPB pada 2026 dan kini produk kami semakin dikenal masyarakat. Kami juga mendapat reviu dari Bapak Menteri Perdagangan sehingga produk kami semakin dipercaya konsumen dan mendapatkan lebih banyak engagement di media sosial,” ujar Hanum.

Hanum menambahkan, usahanya yang dirintis sejak 2020 kini telah berkembang dan produknya telah dipasarkan di lebih dari 2.000 titik Indomaret di wilayah Bogor dan Parung. Ia berharap, Kemendag terus memperkuat berbagai program perluasan akses pasar bagi UMKM dalam menjajaki pasar ekspor.

“Harapan kami, dengan menjadi binaan Kemendag, produk dan usaha kami bisa makin berkembang dan dapat menembus pasar ekspor. Kami juga berharap perkembangan usaha kami dapat memberikan manfaat bagi tim produksi kami dan mitra-mitra petani jamur tiram di Kulon Progo,” kata Hanum.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemendagri Gandeng Pandawara Group Kampanyekan Gerakan Indonesia ASRI dan Peduli Sampah

Penulis
Reta
-

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengundang Pandawara Group untuk mengampanyekan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah dalam mendukung Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, Indah (ASRI). Pandawara Group merupakan kelompok pemuda asal Bandung, Jawa Barat, yang dikenal melalui berbagai aksi membersihkan sampah di sungai, selokan, dan pantai.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA menjelaskan, Gerakan Indonesia ASRI merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi kebersihan di sejumlah daerah yang masih perlu ditingkatkan. Persoalan tersebut antara lain terlihat dari sampah yang berserakan hingga pemasangan spanduk yang tidak tertata, terutama di kawasan wisata.

Atas kondisi tersebut, Presiden menginstruksikan para menteri terkait, termasuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri), untuk menggerakkan Gerakan Indonesia ASRI dengan melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

“Jadi, gerakan ini yang kemudian kita gunakan untuk membersihkan lingkungan. Bukan saja jangan buang sampah sembarangan, tetapi yang daerah-daerah yang kotor, kita bikin gerakan massal dengan semua masyarakat, dengan agen-agen lingkungan, dengan LSM-LSM. Ayo kita bersihkan,” katanya saat menjadi narasumber dalam Talkshow Gerakan Indonesia ASRI, sebagai rangkaian dari Festival Bazar Kemendagri, di Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Safrizal mengatakan, terdapat tiga aspek yang perlu menjadi perhatian dalam menangani persoalan sampah, yakni jumlah sampah, manajemen pengelolaan sampah, dan budaya membuang sampah. Dari sisi jumlah, Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah sampah per tahun terbanyak kelima di dunia.

Dalam konteks tersebut, Safrizal mengapresiasi Pandawara Group yang mengedukasi masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah, terutama dengan tidak membuangnya ke sungai, laut, maupun saluran air.

“Jangan buang sampah ke sungai, jangan buang sampah ke laut, jangan buang sampah ke got, jangan buang sampah sembarangan,” ungkapnya.

Selain membangun kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Di daerah penghasil sampah dalam jumlah besar, seperti DKI Jakarta dan Bekasi, pemerintah menginisiasi program waste-to-energy, yakni pengolahan sampah menjadi energi seperti listrik, panas, atau bahan bakar.

Sementara itu, pengurangan timbulan sampah dapat diperkuat melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), yakni mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah, menggunakan kembali barang yang masih layak, serta mendaur ulang sampah menjadi produk baru.

“Jadi, sudah ada programnya, sudah banyak anak-anak muda yang inovator-inovator, yang bergerak di bidang ini, yang penting getok tularkan ke semua tempat, supaya sampah berkurang,” ungkapnya.

Pendiri Pandawara Group Muchamad Ikhsan Destian mengatakan, kelompok tersebut didirikan oleh lima pemuda yang tergerak setelah melihat banjir di Bandung Selatan. Banjir tidak hanya membawa air, tetapi juga sampah akibat masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke sungai.

Kondisi tersebut mendorong mereka melakukan kerja bakti membersihkan sungai sekaligus membuat konten untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

“Kita misalkan melihat secara fungsi [sungai] itu sangat-sangat membantu kita sebagai manusia. Dan di momen itu kita memutuskan untuk membuat fungsi, kita melakukan kerja bakti. Cuma saat itu kita memutuskan untuk mencoba apa ya, membuat konten sekalian dari kegiatan kerja bakti ini,” terangnya.

Lebih lanjut, co-founder Pandawara Group Muhammad Rifqi Sadulloh mengatakan, Pandawara Group bercita-cita memiliki fasilitas pengolahan sampah sendiri agar sampah yang dikumpulkan dapat diolah secara mandiri. Saat ini, mereka baru dapat mengolah jenis sampah tertentu, seperti tutup botol.

“Kita itu ingin, gimana caranya, si sampah-sampah yang ada di sungai itu kita daur ulang menjadi value baru,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...323334...4,858Halaman 33 dari 4,858