Beranda blog Halaman 349

Bea Cukai Fasilitasi Pemulangan Jenazah Prajurit TNI UNIFIL dengan Layanan Rush Handling

Penulis
Syifa
-

Bea Cukai memberikan fasilitas pelayanan rush handling dalam proses pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon. Ketiga jenazah tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu (04/04) sore dan langsung mendapatkan penanganan cepat guna memastikan proses penghormatan dan pemulangan berjalan lancar.

“Bea Cukai memastikan seluruh proses kepabeanan terhadap jenazah dilakukan secara cepat, tepat, dan tetap sesuai ketentuan,” ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo.

Rush handling atau pelayanan segera merupakan fasilitas dari Bea Cukai untuk mempercepat pengeluaran barang impor tertentu yang bersifat mendesak atau sensitif terhadap waktu, salah satunya adalah jenazah. Layanan ini diatur dalam PMK Nomor 26 Tahun 2024, yang memungkinkan barang dapat segera dikeluarkan tanpa menunggu penyampaian dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) secara lengkap di awal proses.

Budi menjelaskan, mekanisme ini sangat membantu dalam situasi yang membutuhkan kecepatan penanganan, seperti pemulangan jenazah dari luar negeri. Pelayanan rush handling berbeda dengan impor umum. Dalam skema ini, pemohon cukup menyampaikan permohonan rush handling beserta dokumen pelengkap pabean dan jaminan, sehingga barang dapat segera dikeluarkan.

Bea Cukai juga memastikan bahwa apabila terdapat fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), maka ketentuan jaminan dapat disesuaikan. “Kami memberikan fleksibilitas sesuai regulasi, sehingga proses dapat berjalan cepat tanpa mengabaikan aspek kepatuhan,” tambah Budi.

Kelancaran proses ini merupakan hasil sinergi yang baik antarinstansi. Koordinasi yang solid antara Bea Cukai, TNI, dan seluruh pihak terkait menjadi kunci dalam memastikan pemulangan jenazah berjalan dengan lancar, cepat, dan penuh penghormatan.

Setelah proses penyemayaman dan pelepasan jenazah yang langsung dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto, pada pukul 19.30 WIB, jenazah diberangkatkan menuju daerah asal masing-masing menggunakan pesawat TNI AU. Bea Cukai turut memastikan proses keberangkatan berjalan tanpa hambatan melalui pelayanan dan pengawasan yang optimal.

Mengakhiri pernyataannya, Budi menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya para prajurit. “Kami turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov DKI Jakarta Tindak Lanjuti Dugaan Penyalahgunaan Kendaraan Dinas

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menindaklanjuti video yang beredar di media sosial terkait dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas oleh oknum pegawai untuk kepentingan di luar kedinasan. Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan penggunaan kendaraan dinas yang berlaku.

Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, mengatakan BPAD telah melakukan penelusuran internal, mengidentifikasi pihak terkait, serta berkoordinasi dengan Inspektorat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

“Kami tegaskan bahwa penggunaan kendaraan dinas harus sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya. Tindakan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan di luar kedinasan tidak dibenarkan. Saat ini, kami telah melakukan penelusuran internal dan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Faisal di Jakarta, Senin (6/4).

Peristiwa ini menjadi perhatian setelah beredarnya unggahan video di media sosial yang memuat dugaan penggunaan kendaraan dinas oleh oknum pegawai Pemprov DKI di kawasan Puncak, Jawa Barat.

Faisal menambahkan, kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam penggunaan aset daerah.

“Kejadian ini menjadi evaluasi bagi kami untuk memperkuat pengawasan dan memastikan seluruh pegawai semakin disiplin serta bertanggung jawab dalam penggunaan kendaraan dinas maupun aset daerah lainnya,” lanjutnya.

Faisal juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Atensi dan masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Aaf Dorong ASN Tetap Ngantor dan Gunakan Transportasi Ramah Lingkungan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wali Kota Pekalongan, H.A. Afzan Arslan Djunaid pria yang akrab disapa Aaf secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sikap tersebut disampaikannya usai menghadiri acara groundbreaking pembangunan kantor Wali Kota, Setda, dan DPRD di Halaman Setda, Rabu siang (1/4/26).

Wali Kota Aaf menilai bahwa kebijakan WFH berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran ASN secara langsung di kantor sangat penting untuk memastikan layanan berjalan optimal dan responsif.

“Saya termasuk yang tidak setuju dengan WFH ASN. Keenakan ASN nanti, tidak bekerja dan berangkat kantor melakukan pelayanan secara langsung ke masyarakat tapi gaji tidak dipotong, masih utuh,” ujarnya dengan tegas.

Lebih lanjut, Wali Kota Aaf mengungkapkan bahwa, apabila tujuan utama Pemerintah Pusat mengkaji kebijakan WFH adalah untuk penghematan energi dan bahan bakar minyak (BBM), maka hal tersebut bisa disiasati dengan cara lain yang lebih relevan diterapkan di daerah seperti Kota Pekalongan.

Ia mengusulkan agar ASN tetap bekerja dari kantor, namun mulai membiasakan penggunaan moda transportasi ramah lingkungan pada hari-hari tertentu. Menurutnya, langkah ini tidak hanya mendukung efisiensi energi, tetapi juga berdampak positif terhadap lingkungan dan kesehatan.

“Mending kalau kita mau hemat energi, BBM dan sebagainya tetap ngantor, tapi di hari-hari tertentu opsinya bisa jalan kaki, naik angkutan umum, ataupun bersepeda,” tuturnya.

Wali Kota Aaf juga menegaskan bahwa, meskipun kebijakan WFH masih dalam tahap pengkajian oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah tetap memiliki ruang untuk menentukan kebijakan yang paling sesuai dengan kondisi wilayahnya.

Ia menilai kondisi geografis Kota Pekalongan yang relatif kecil dan mudah dijangkau menjadi alasan kuat untuk tidak menerapkan WFH secara luas. Hal ini berbeda dengan kota-kota besar yang memiliki jarak tempuh antarlokasi cukup jauh dan kompleks.

“Kondisi geografis di Kota Pekalongan masih sangat terjangkau jika dibandingkan dengan kota besar seperti Jakarta, Semarang, atau Surabaya yang jarak antar lokasinya sangat berjauhan,” paparnya.

Menurutnya, sejauh ini hanya kantor Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) yang lokasinya relatif lebih jauh, sementara sebagian besar instansi lainnya masih sangat memungkinkan dijangkau oleh ASN dengan bersepeda atau berjalan kaki.

Wali Kota Aaf pun menegaskan bahwa, penerapan WFH merupakan opsi terakhir yang akan dipertimbangkan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Ia justru melihat semangat ASN untuk tetap bekerja di kantor cukup tinggi, bahkan mendukung penggunaan transportasi ramah lingkungan.

“WFH itu menjadi opsi terakhir untuk Saya. Kalau Kota Pekalongan itu kota kecil, Saya rasa masih bisa ASN untuk bersepeda. Dari ASN sendiri tidak ada penolakan, malah mereka setuju. Dengan dorongan ini, diharapkan mereka dapat tetap menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus berkontribusi dalam upaya penghematan energi dan pelestarian lingkungan melalui perubahan pola transportasi ASN,”pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kunjungi Rumah Korban Gempa di Minahasa, Wapres Sampaikan Belasungkawa

Penulis
Syifa
-

Usai menuntaskan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melanjutkan agenda kerja ke Sulawesi Utara (Sulut) dengan mengunjungi kediaman korban bencana gempa di Desa Tateli, Kabupaten Minahasa, Senin (6/4).

Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian dan empati pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kehadiran negara dalam setiap situasi darurat.

Sebagaimana diketahui, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Sulut beberapa waktu lalu menyebabkan kerusakan infrastruktur serta menimbulkan korban jiwa.

Dalam peristiwa tersebut, satu orang warga dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan di kawasan Gedung KONI Manado. Korban diketahui bernama Deitje Lahia (69), warga Desa Tateli, Kabupaten Minahasa, yang meninggal dunia di tempat kejadian dan telah dimakamkan oleh pihak keluarga.

Dalam kunjungan ini, Wapres menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga korban serta memastikan bahwa pemerintah terus memantau dan menangani dampak bencana secara menyeluruh.

Kehadiran Wapres di lokasi diharapkan bisa memberikan dukungan moril bagi keluarga korban sekaligus memastikan bahwa upaya penanganan bencana berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Bahlil Jamin Pemerintah Jaga Pasokan Energi di Tengah Dinamika Global

Penulis
Syifa
-

Pemerintah tetap berkomitmen menyediakan energi bagi masyarakat di tengah tekanan krisis energi global yang masih berlangsung. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan berbagai langkah strategis telah diambil untuk memastikan pasokan energi tetap terjaga, sekaligus menjaga keterjangkauan harga energi. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang memerintahkan agar Pemerintah selalu mengambil kebijakan yang pro-rakyat.

“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk membuat formulasi yang baik, yang ideal untuk rakyat kita,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin (6/4).

Lebih lanjut Bahlil menyampaikan bahwa ke depan, Pemerintah memastikan kebijakan energi terus diarahkan untuk melindungi masyarakat, sekaligus menjaga ketahanan nasional. Untuk mencapainya, maka diperlukan pula penguatan pelaksana pada internal Kementerian ESDM, termasuk memastikan jajarannya dapat bekerja lebih efektif dan responsif dalam menghadapi dinamika energi secara global. Dalam kondisi seperti ini, Bahlil menilai dibutuhkan tim yang mampu bekerja cepat dan menyelesaikan masalah.

“Orientasi kita hasil. Bukan lagi proses. Proses penting, tapi kalau dia tidak mampu menyelesaikan masalah, maka saya butuh orang yang bisa menyelesaikan masalah,” tegas Bahlil.

Bahlil juga berpesan pentingnya integritas dalam pengelolaan sektor energi, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Dalam situasi global yang saat ini sedang dihadapi, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang tepat agar sesuai dengan kebutuhan

Tak hanya itu, Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pemangku kepentingan di sektor energi, berkat kerja sama dan komunikasi yang baik, Pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat untuk menjamin pasokan energi bagi seluruh masyarakat.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah memutuskan tidak melakukan penyesuaian harga BBM subsidi. Harga Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) ditetapkan sama seperti saat ini. Adapun untuk harga Jenis Bahan Bakar Umum (JBU) atau BBM nonsubsidi, pembahasannya masih dilakukan bersama Badan Usaha Niaga BBM.

Sejalan dengan itu, Pemerintah juga memberlakukan efisiensi penggunaan energi melalui pembelian wajar, atau pembatasan pembelian JBKP (Pertalite subsidi) maksimal 50 liter per hari per kendaraan. Pembatasan ini berlaku untuk pembelian JBT (solar subsidi) bagi mobil pribadi, sementara untuk kendaraan umum penumpang dan barang tidak ada perubahan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos Gus Ipul Fokus Garap Pemberdayaan, Bappenas dan Kemenkeu Dukung Penuh

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menitikberatkan fokus kerja Kemensos pada penguatan program-program pemberdayaan sosial bagi masyarakat, untuk mengentaskan kemiskinan.

Perubahan paradigma dari pemberian bansos ke pemberdayaan ini untuk memastikan keluarga penerima manfaat (KPM) dapat naik kelas atau graduasi secara mandiri.

“Memang tahun ini kita benar-benar memperkuat pemberdayaan ini. Pemberdayaan ini yang kita perkuat dan untuk itu kami mohon arahan, apakah kami bisa menambah anggaran atau istilahnya mengalihkan dari anggaran yang sudah ada atau juga nanti ada kombinasi-kombinasi lain,” kata Gus Ipul dalam Rapat Tingkat Menteri Realokasi Anggaran Bansos di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Hadir dalam rapat tersebut Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy; Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara; dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Perubahan paradigma ini, Gus Ipul menjelaskan, berpijak pada tiga transformasi utama yang dimandatkan Presiden Prabowo Subianto ke Kemensos. Pertama, yakni transformasi data dalam penyaluran bansos.

Gus Ipul mengatakan, penggunaan data akurat merupakan hal yang sangat penting agar pendistribusian bansos lebih tepat sasaran. Untuk memperoleh data yang akurat dibutuhkan pemutakhiran secara berkala.

“Insya Allah dengan pemutakhiran yang berkelanjutan, sinergi, data kita akan makin akurat,” ujarnya.

Transformasi kedua, sambung Gus Ipul, yakni pemberdayaan dengan menghadirkan Sekolah Rakyat. Dia menyampaikan, pemberdayaan sosial tidak hanya dilakukan melalui penguatan keterampilan maupun memperkuat aset, melainkan juga melalui hadirnya program pendidikan gratis berkualitas bagi keluarga kurang mampu.

“Dan yang terakhir adalah bagaimana di lapangan, transformasi yang ketiga adalah praktiknya bansos itu tepat sasaran dan berdampak. Ini yang dititipkan kepada kami oleh Bapak Presiden. Oleh karena itu, semua sumber daya yang kami miliki, kami arahkan ke sana,” jelasnya.

Gus Ipul menambahkan, jajarannya bakal berkoordinasi dengan Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, dan BPS untuk menindaklanjuti penguatan program pemberdayaan tersebut.

Wamenkeu Suahasil Nazara menyambut baik dan mendukung rencana penguatan program pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan hanya memberikan bansos, tetapi juga harus diikuti program pemberdayaan agar masyarakat bisa lebih produktif.

“Makanya itu, pemberdayaan ini kan menurut saya sebenarnya productivity based poverty alleviation (pengentasan kemiskinan berbasis produktivitas),” ungkap Suahasil.

“Karena poverty alleviation (pengentasan kemiskinan) itu enggak bisa dengan charity (bansos), enggak bisa dikasih duit terus. Dia harus berbasiskan productivity (produktivitas). Kemampuan menciptakan pendapatan. Kemampuan menciptakan income. Kemampuan melakukan pekerjaan. Jadi berdaya,” tambahnya menjelaskan.

Dukungan juga disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy. Ia menegaskan, data yang akurat menjadi poin penting dalam menguatkan pemberdayaan masyarakat. Sehingga tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam program pengentasan kemiskinan.

“Untuk itulah, maka kami di Kementerian Bappenas akan selalu mendukung Kementerian Sosial. Karena Kementerian Sosial adalah kementerian yang ada di ujung tombak untuk mengatasi persoalan-persoalan dasar bangsa kita. Ini adalah langkah awal kita untuk selalu melakukan perbaikan, perbaikan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada hubungan dengan kebutuhan dasar rakyat Indonesia, termasuk strategi penebalan pemberdayaan ekonomi kita. Dan pemberdayaan berkaitan dengan penebalan pertama-tama harus dengan data yang benar,” kata Rachmat.

Turut mendampingi Gus Ipul dalam rapat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial (Dirjen Dayasos) Kemensos Mira Riyati, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Kemensos Agus Zainal Arifin, serta Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Dirjen Rehsos) Kemensos Supomo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kolaborasi Pemerintah, BUMN, dan Swasta, Menteri PKP Siapkan Pembangunan Hunian di Lahan PT KAI

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, serta perwakilan Yayasan Budha Tzu Chi dan PT Astra International meninjau langsung lahan milik PT KAI di kawasan Tanah Abang, Jakarta, sebagai bagian dari kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat.

Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi lintas sektor sebelumnya, sekaligus memastikan kesiapan lahan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP meninjau lahan seluas sekitar 3 hektare di kawasan Stasiun Tanah Abang yang saat ini berstatus clear and clean, namun kembali ditempati oleh masyarakat secara ilegal.

Menteri PKP menegaskan bahwa pembangunan hunian di lahan negara membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta agar dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Kita ingin menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat melalui kolaborasi. Pemerintah menyiapkan kebijakan dan koordinasi, BUMN menyediakan lahan, dan swasta ikut mempercepat pembangunan. Dengan kolaborasi seperti ini, pembangunan bisa lebih cepat dan berdampak luas,” ujar Menteri PKP.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan memastikan seluruh aspek legalitas dan kepastian hukum lahan dapat diselesaikan dengan baik guna mempercepat proses pembangunan.

Selain untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri PKP juga membuka peluang agar pengembangan hunian di atas lahan negara dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan tanggung, sehingga pemanfaatan lahan menjadi lebih optimal dan inklusif.

Dalam upaya percepatan pembangunan, PT Astra International melalui perwakilannya menyatakan kesiapan untuk membangun hingga 1.000 unit hunian melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di atas lahan milik PT KAI, dengan status kepemilikan lahan tetap berada pada negara.

Direktur Utama PT KAI menyampaikan bahwa pemanfaatan lahan untuk pembangunan hunian vertikal merupakan solusi jangka panjang dalam penataan kawasan, sekaligus menjawab tantangan keberadaan masyarakat yang masih tinggal di bantaran rel.

Dukungan juga datang dari BP BUMN yang menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari optimalisasi aset negara yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Kolaborasi ini menjadi langkah awal. BUMN siap menyiapkan lahan-lahan lain di berbagai kota, khususnya di kawasan padat. Ini adalah bukti sinergi antar lembaga untuk kepentingan masyarakat,” ujar Kepala BP BUMN.

Selain lahan di Tanah Abang, Kementerian PKP bersama PT KAI juga tengah mengkaji pemanfaatan sejumlah lahan lainnya, termasuk di kawasan Kampung Bandan dan Kemukus, untuk pengembangan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun masyarakat berpenghasilan tanggung.

Dengan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, Kementerian PKP optimistis pembangunan hunian vertikal di atas lahan milik negara dapat menjadi solusi nyata dalam mengatasi backlog perumahan sekaligus menata kawasan perkotaan secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Badan Geologi Berangkatkan Tiga Tim Tanggap Darurat ke Lokasi Gempa Sulawesi Utara dan Maluku Utara

Penulis
Syifa
-

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerjunkan tiga tim tanggap darurat ke wilayah terdampak gempa bumi di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Tim pertama yang tiba di Manado pada Minggu pagi (5/4) langsung menuju lokasi bencana untuk melakukan penyelidikan, pemetaan pascabencana, pemantauan intensif, serta memberikan rekomendasi teknis mitigasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

“Sebagai wujud dan tanggung jawab Badan Geologi memberikan pelayanan teknis dalam mitigasi bencana geologi secara cepat dan tepat, Badan Geologi telah memberangkatkan satu dari Tim Tanggap Darurat (TD) ke lokasi bencana gempa bumi Sulawesi Utara kemarin. Tim selanjutnya akan diberangkatkan pada tanggal 6 April dan 8 April,” ujar Kepala Pelaksana Tugas (Plt) Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria di Bandung, Minggu (5/4).

Lana menjelaskan bahwa tim yang dikirim terdiri atas para ahli pemetaan struktur geologi, ahli kegempaan, dan praktisi mitigasi bencana. Di lapangan, tim akan fokus mengidentifikasi karakteristik gempa serta dampaknya terhadap stabilitas tanah dan struktur bangunan di sekitar wilayah terdampak.

Gempa bumi M7,3 yang mengguncang Provinsi Sulawesi Utara pada 2 April 2026 merupakan salah satu gempa yang bersumber dari aktivitas zona penunjaman ganda. Peristiwa ini ditandai oleh mekanisme sesar naik berarah relatif barat daya-timur laut, yang mencerminkan arah zona penunjaman dengan kemiringan ke tenggara.

“Mekanisme sesar naik tersebut telah menghasilkan deformasi lantai samudera dan memicu terjadinya tsunami yang terekam di beberapa stasiun pencatat pasang surut yang dimiliki oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) setinggi 20-75 cm,” ujar Lana.

Berdasarkan laporan kerusakan di Maluku Utara dan Sulawesi Utara, lokasi yang mengalami kerusakan umumnya berada di atas tanah lunak atau batuan yang belum kompak. Kondisi ini menunjukkan bahwa gempa tersebut berpotensi menimbulkan bahaya ikutan, seperti retakan permukaan tanah, likuefaksi, dan gerakan tanah, sehingga diperlukan penyelidikan lebih lanjut.

Hingga saat ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat telah terjadi 921 gempa susulan sejak gempa utama pada 2 April 2026. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa aktivitas seismik masih berlangsung dan diperkirakan memerlukan waktu lebih dari satu pekan untuk kembali menuju kondisi keseimbangan.

Karena wilayah terdampak termasuk kawasan rawan gempa bumi menengah hingga tinggi, masyarakat diimbau tetap waspada, mengikuti arahan petugas BPBD setempat, serta tidak mudah terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait gempa bumi maupun tsunami.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Instruksikan Optimalisasi Peran Kampus dalam Tata Kota dan Perumahan

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peran strategis perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam penataan ruang dan penanganan perumahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 6 April 2026.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dalam keterangan persnya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar kampus-kampus lebih aktif terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan tata kota di daerah.

“Jadi tadi Pak Presiden memberikan petunjuk bagaimana Fakultas Planologi, Arsitek, itu di setiap kampus itu bisa membantu kepala-kepala daerah, sehingga tata ruang, tata kota dari setiap wilayah, kota, atau kabupaten itu menjadi tempat praktiknya mahasiswa, tempat penelitiannya dosen-dosen, sehingga membantu kepala daerah untuk mengelola kotanya oleh kampus setempat, sehingga dengan itu diharapkan ini kampus berdampak itu bisa terwujud,” ujar Brian kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Presiden Prabowo juga mengarahkan agar peran kampus diperluas dalam menjawab persoalan perumahan yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Menurut Brian, riset dan kajian dari perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan solusi konkret dan aplikatif.

“Yang kedua, Bapak Presiden juga memberikan petunjuk bagaimana kampus-kampus melakukan riset, kajian, penanganan permasalahan perumahan. Jadi nanti tentu Bapak Menteri Perumahan Pak Ara akan mengoordinasikan kami dari sisi risetnya ini apa-apa yang bisa membantu, memudahkan untuk mengatasi permasalahan perumahan,” lanjutnya.

Lebih jauh, Brian menegaskan bahwa pendekatan riset tersebut akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk dalam aspek analisis dampak lingkungan. “Ya tentu keseluruhannya bagian dari itu,” ucapnya.

Arahan Presiden Prabowo ini menandai perubahan besar agar kampus tidak lagi hanya mencetak lulusan, tetapi sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan.

Pendekatan ini juga mencakup kajian lingkungan secara menyeluruh dan memastikan bahwa pembangunan kota dan perumahan tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan. Ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi diarahkan langsung untuk menjawab kebutuhan rakyat.

Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tidak kekurangan orang pintar tapi yang dibutuhkan adalah keberanian untuk turun tangan dan menyelesaikan masalah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Naikkan Fuel Surcharge 38%, Harga Tiket Pesawat Dipastikan Tetap Terkendali

Penulis
Syifa
-

Pemerintah melakukan sejumlah langkah mitigasi strategis dalam menghadapi kenaikan harga avtur akibat dari lonjakan harga minyak mentah dunia pasca dinamika geopolitik di Timur Tengah. Sejumlah strategi dilakukan agar kenaikan harga tiket pesawat dapat ditekan.

Salah satu kebijakan yang diambil, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melakukan penyesuaian komponen fuel surcharge (FS) menjadi 38% di mana sebelumnya 10% untuk jet dan 25% untuk propeller.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menjaga harmonisasi antara keberlangsungan industri penerbangan dan perlindungan masyarakat sebagai konsumen.

“Kebijakan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan kita yang terdampak kenaikan biaya operasional, dan juga memberikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Kami berharap kebijakan ini dapat dipahami oleh masyarakat dan para pelaku industri penerbangan,” kata Menhub Dudy dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4).

Tren penyesuaian tarif juga terjadi secara global. Sejumlah negara telah lebih dahulu menaikkan tarif bahan bakar untuk sektor penerbangan sebagai respons atas kenaikan harga energi. Akibatnya, tarif tiket pesawat di berbagai negara ikut mengalami penyesuaian. Ini adalah fenomena global yang tidak dapat dihindari.

“Di Indonesia, kebijakan penyesuaian tarif tiket pesawat merupakan langkah yang terukur dan tidak dapat dihindari, seiring dengan tekanan global yang semakin meningkat terhadap industri penerbangan. Pemerintah juga berkomitmen penuh melindungi kepentingan masyarakat agar daya beli tetap terjaga,” ujar Menhub Dudy.

Menhub menambahkan dalam penetapan fuel surcharge, pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh maskapai yang beroperasi di Indonesia, khususnya yang melayani penerbangan domestik. “Sehingga untuk menetapkan kenaikan fuel surcharge sebesar 38 persen, kami tidak sepihak dan sudah melalui koordinasi serta masukan khususnya dari pihak airlines,” sebutnya.

Kemudian sejumlah kebijakan lain dilakukan untuk menekan lonjakan harga tiket pesawat. Pertama, Pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% untuk komponen tiket pesawat melalui skema Ditanggung Pemerintah (DTP).

PPN yang ditanggung ini untuk tiket angkutan niaga berjadwal di dalam negeri kelas ekonomi. Dengan perhitungan tersebut, jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah sekitar Rp 1,3 triliun per bulan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 2,6 triliun untuk subsidi PPN selama 2 bulan.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan stimulus tambahan berupa penghapusan bea masuk untuk suku cadang (spare part) pesawat yang diharapkan dapat membantu menekan biaya perawatan dan operasional maskapai, serta menjaga keberlanjutan layanan penerbangan dalam jangka menengah dan panjang.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan yang sudah menghapus bea masuk suku cadang pesawat, sehingga ke depannya diharapkan akan turut pula mengurangi beban maskapai penerbangan nasional kita,” imbuh Menhub.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kenaikan harga avtur tentu mempengaruhi struktur biaya operasional dari maskapai nasional, di mana harga avtur berkontribusi terhadap 40% dari biaya operasional pesawat. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil ini merupakan mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Ia menekankan kenaikan harga avtur tidak terelakkan lagi menyesuaikan perkembangan harga pasar saat ini.

“Pemerintah menjaga agar kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9% hingga 13%,” ujar Menko Airlangga.

Turut hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Dukungan Kemensetneg Satya Bhakti Parikesit, dan Dirjen Perhubungan Udara Lukman Laisa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...348349350...4,871Halaman 349 dari 4,871