Upaya penanganan banjir rob yang kerap melanda wilayah pesisir Kota Pekalongan, khususnya di kawasan Bremi–Meduri, kembali menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mulai melakukan peninjauan ulang (revisit) terhadap perencanaan yang telah ada, guna memastikan langkah penanganan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Sumber Daya Air Bappenas, Juari, S.T., M.T., mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai opsi penanganan yang sebelumnya telah dirancang. Evaluasi ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mengatasi persoalan banjir rob yang terjadi berulang, khususnya di wilayah Pantura Jawa.

“Nah, yang rencananya kita coba evaluasi untuk menjadi kegiatan yang bisa kita wujudkan. Tetapi ini masih dalam tahap evaluasi. Jadi kalau ditanya terkait anggaran, seberapa besar atau apakah masih tersedia, itu masih belum bisa kami sampaikan saat ini,” ujar Juari saat ditemui awak media.

Ia menegaskan bahwa langkah revisit ini merupakan bentuk niat baik pemerintah pusat untuk kembali melihat perencanaan yang ada, sekaligus menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan terkini. Penanganan banjir di kawasan Pantura, termasuk Bremi–Meduri, dinilai mendesak karena dampaknya yang terus berulang dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Intinya, kami ingin membantu penanganan banjir Pantura Jawa, karena banjirnya berulang dan dampaknya juga berulang. Jadi perencanaan ini kita lihat kembali, kita evaluasi agar bisa benar-benar tepat sasaran,” imbuhnya.

Dalam kajian awal, Juari menyebutkan bahwa terdapat dua alternatif utama yang tengah dipertimbangkan untuk sistem pengendalian banjir di wilayah Bremi. Alternatif tersebut meliputi pembangunan bendung gerak, pembangunan kolam retensi, maupun kombinasi keduanya.

“Rencananya, dari studi yang ada, untuk sistem Bremi itu ada dua alternatif. Apakah menggunakan bendung gerak saja, kolam retensi saja, atau kombinasi keduanya. Ini yang nanti akan kita evaluasi lebih lanjut, tentunya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran,” jelasnya.

Terkait isu anggaran yang sempat beredar, termasuk angka sekitar Rp37 miliar, Juari mengaku belum dapat memberikan konfirmasi. Menurutnya, informasi tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut, mengingat dinamika penganggaran saat ini berbeda dengan periode sebelumnya.

“Saya belum bisa mengonfirmasi terkait angka anggaran itu, karena perlu kita pastikan dulu sumbernya dari mana. Saat ini nuansa penganggaran juga tidak seperti periode sebelumnya, jadi harus kita cermati bersama,” ungkapnya.

Meski demikian, ia memastikan bahwa penanganan banjir rob di Pekalongan, khususnya di kawasan Bremi–Meduri, masih menjadi salah satu prioritas pemerintah. Hasil evaluasi nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut terkait kelanjutan program tersebut.

“Kalau memang nanti disetujui menjadi prioritas, tentu akan kita jalankan. Tapi saat ini masih dalam tahap perencanaan dan evaluasi,” tambahnya.

Saat disinggung mengenai target waktu pelaksanaan, Juari menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memberikan kepastian. Hal ini mengingat seluruh proses masih berada pada tahap awal perencanaan yang memerlukan kajian matang dan koordinasi lintas instansi.

“Belum bisa merespons untuk target tahun ini, karena ini masih tahap perencanaan. Tapi yang jelas, langkahnya sudah mulai kita jalankan kembali,” tuturnya.

Lebih lanjut, Juari menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan banjir rob. Ia menyebutkan bahwa Bappenas tidak akan bekerja sendiri, melainkan akan bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) serta pemerintah daerah.

“Kami membantu BBWS juga, jadi tidak bergerak sendiri. Niatnya adalah berkolaborasi bersama-sama. Termasuk nanti siapa yang akan mengerjakan, apakah pemerintah daerah atau BBWS, itu masih perlu dikonsolidasikan di tingkat pusat,” tegasnya.

Ia berharap, dengan adanya langkah revisit ini, diharapkan penanganan banjir Bremi–Meduri dapat dirumuskan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan, sehingga mampu mengurangi dampak banjir rob yang selama ini menjadi permasalahan kronis di Kota Pekalongan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekalongan, Hj. Balgis Diab, menyambut baik langkah pemerintah pusat melalui Bappenas yang kembali melakukan peninjauan ulang perencanaan penanganan banjir di kawasan Bremi–Meduri. Menurutnya, upaya tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini terdampak banjir rob berkepanjangan.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan siap mendukung penuh setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan program, termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan banjir dapat berjalan optimal.

“Pemerintah Kota tentu sangat mendukung langkah Bappenas ini. Harapan kami, hasil evaluasi ini benar-benar menghasilkan solusi yang konkret, terintegrasi, dan berkelanjutan. Karena persoalan banjir rob di Pekalongan ini sudah sangat lama dirasakan masyarakat,” ujar Wawalkot Balgis.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah dalam menangani persoalan banjir rob yang kompleks. Ia menekankan, kolaborasi menjadi kunci agar program yang direncanakan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar terealisasi dan memberikan dampak nyata.

Pihaknya menegaskan, Pemkot Pekalongan siap berkolaborasi, baik dengan Bappenas, BBWS, maupun pihak terkait lainnya.

“Yang terpenting adalah bagaimana program ini bisa segera diwujudkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di wilayah Bremi dan Meduri. Kami juga berharap agar proses perencanaan yang tengah dilakukan dapat segera menemukan titik terang, sehingga penanganan banjir rob di Kota Pekalongan bisa menjadi lebih terarah dan efektif dalam jangka panjang,”pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Upaya mengatasi tingginya kadar garam di lahan pesisir kini memasuki fase baru di Pekalongan Utara. Petani mulai diperkenalkan dengan teknologi digital farming dan sistem bioremediasi sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan produktivitas padi di lahan bekas rob.

Program ini menjadi langkah strategis dalam menjawab persoalan klasik yang selama ini dihadapi petani di wilayah terdampak intrusi air laut, yakni tingginya kadar salinitas tanah yang berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian.

Asisten Manajer Unit Pengembangan UMKM Bank Indonesia Tegal, Muhammad Abror Widigdo, saat ditemui pada kegiatan capacity building pengembangan padi salin berbasis teknologi, kemarin, menjelaskan bahwa pihaknya turut memfasilitasi pembuatan lahan percontohan atau demplot seluas tiga hektar berbasis aplikasi digital. Teknologi tersebut memungkinkan petani memantau kondisi tanaman secara lebih akurat dan real-time.

“Bank Indonesia memfasilitasi pembuatan demplot seluas tiga hektar berbasis aplikasi digital untuk memantau kondisi tanaman secara akurat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, selain difungsikan untuk produksi konsumsi, sebagian lahan tersebut juga diproyeksikan menjadi pusat perbenihan padi biosalin unggul. Hal ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan bibit yang tahan terhadap intrusi air laut bagi para petani setempat.

“Sebagian lahan juga diproyeksikan menjadi pusat perbenihan padi biosalin unggul guna menjamin ketersediaan bibit tahan intrusi air laut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa penerapan teknologi presisi dalam sektor pertanian diharapkan mampu menekan risiko gagal panen akibat faktor alam yang selama ini sulit dihindari.

“Melalui penerapan teknologi yang presisi, risiko gagal panen akibat faktor alam diharapkan dapat diminimalisir secara signifikan,” terangnya.

Transformasi menuju pertanian digital ini tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil panen, tetapi juga menjadi bukti bahwa lahan bekas rob tetap memiliki potensi besar apabila dikelola dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News