Beranda blog Halaman 347

Perkuat Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Kupang, Wapres Kunjungi Agroeduwisata GMIT Tarus

Penulis
Syifa
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengunjungi Agroeduwisata GMIT (Gereja Masehi Injili di Timor) Tarus di Desa Mata Air, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (6/4), sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan pangan dan mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres meninjau lahan pertanian, kolam perikanan, serta fasilitas pendukung, sekaligus berdialog dengan komunitas Beta Petani Millenial yang terdiri dari Kelompok Tani Pemuda Sulamanda dan Kelompok Wanita Tani Cinta Kasih.

Wapres menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan kemandirian nasional.

“Bapak, Ibu, sekarang kan fokusnya Pak Presiden ada swasembada pangan dan swasembada energi. Jadi Pak Presiden pesan ke kita, produksi pertanian itu benar-benar ingin digenjot,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah akan mengoptimalkan seluruh rantai produksi pertanian dari hulu hingga hilir, termasuk pemanfaatan teknologi modern.

“Akan kita pikirkan dari A sampai Z. Jadi masalah air, masalah benih, bibit, masalah pupuk dan juga yang paling penting peralatan modernnya. Jadi kita nggak bisa lagi pakai tenaga, alat-alat manual, nanti kerja keras kita terbuang,” tegasnya.

Wapres juga mencatat keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Desa Mata Air, serta meminta dukungan pemerintah daerah untuk memperkuat sarana produksi.

“Jadi nanti akan kita bantu, ya, Pak Gubernur, dengan alat-alat yang lebih modern untuk peningkatan produksi panen dan juga lebih memudahkan teman-teman ini nanti bekerja,” ucapnya.

Selain itu, Wapres menekankan pentingnya peran generasi muda dalam transformasi pertanian modern.

“Kita ingin pakai alat-alat modern, tapi nanti yang mengoperasikan anak-anak muda, ya,” pinta Wapres.

“Yang saya paling seneng, di sini melibatkan anak-anak muda,” tambahnya.

Wapres turut mengapresiasi keterkaitan hasil panen dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memberikan kepastian pasar (off-taker).

“Tadi saya lihat hasil panen sudah disuplai untuk MBG. Jadi kan untuk off-takernya sudah jelas, ya, nanti digunakan untuk MBG, termasuk yang perikanan ini disuplai juga,” sebut Wapres.

“Jadi nanti PR kita, Pak Gubernur, ya, kita akan tambah alat-alatnya sesuai kebutuhan,” tandasnya.

Sementara itu, petani Nathalie Marlinche menyampaikan kendala yang dihadapi, terutama keterbatasan air dan penggunaan alat sederhana dalam pengelolaan lahan.

“Yang pertama yaitu terkait penyediaan air untuk kami menyiram. Biasanya kami menggunakan dengan cara airnya dipikul. Kemudian yang kedua yaitu terkait proses pengelolaan lahan yang dimana kami juga masih menggunakan alat sederhana seperti pacul,” ungkapnya.

Agroeduwisata GMIT Tarus merupakan inisiatif Majelis Sinode GMIT yang mengintegrasikan pertanian, perikanan, dan edukasi dalam satu kawasan produktif melalui kolaborasi lintas pihak guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Bupati Kupang Yosef Lede, serta jajaran Majelis Sinode GMIT.

Usai menuntaskan seluruh rangkaian kegiatan di NTT, Wapres terlebih dahulu melaksanakan salat berjemaah di Masjid Al-Mujahidin Lanud El Tari Kupang, sebelum bertolak melanjutkan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

APBN 2026 Tetap Solid, Purbaya Pastikan Ekonomi RI Tahan Gejolak Global

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tetap solid dan mampu menjadi shock absorber di tengah ketidakpastian geopolitik global. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Senin (6/4), Menkeu memaparkan kinerja positif ekonomi nasional yang didukung oleh pertumbuhan penerimaan negara yang kuat pada triwulan I 2026.

Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun, atau tumbuh 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan pendapatan ini utamanya didorong oleh sektor perpajakan yang menunjukkan kualitas basis pajak yang semakin kuat dan pertumbuhan penerimaan pajak secara keseluruhan sebesar 20,7 persen (yoy).

Secara rinci, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencatatkan pertumbuhan drastis hingga 57,7 persen. Angka ini mengonfirmasi adanya peningkatan aktivitas ekonomi riil di masyarakat. Selain itu, PPh Orang Pribadi (Pasal 21) juga naik 15,8 persen, yang mencerminkan perbaikan kesejahteraan serta peningkatan kepatuhan wajib pajak pasca implementasi sistem Coretax.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp112,1 triliun atau 24,4 persen dari target APBN. Meski PNBP terkontraksi 3 persen akibat fluktuasi harga komoditas di awal tahun, namun capaiannya dinilai masih sesuai jalur.

Terkait belanja, pemerintah mencatat pertumbuhan sebesar 31,4 persen (yoy), dengan defisit APBN hingga triwulan I terjaga di level 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menkeu menekankan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi mitigasi risiko untuk menjaga stabilitas harga energi. “Kami siap menjaga harga BBM bersubsidi tetap tidak naik hingga akhir tahun 2026. Langkah ini tetap aman bahkan jika asumsi harga minyak mentah dunia mencapai rata-rata 100 dollar AS per barrel,” tegas Menteri Keuangan.

Kekuatan fiskal ini didukung oleh adanya cadangan atau “bantalan” berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun yang siap digunakan untuk mengantisipasi gejolak ekonomi ekstrem.

Di sisi makro, stabilitas ekonomi tetap terjaga dengan inflasi pada Maret 2026 terkendali di angka 3,48 persen (yoy). Menkeu menjelaskan, jika dampak anomali harga listrik tahun lalu dikeluarkan, inflasi riil sebenarnya hanya berada di level 2,51 persen.

Indikator lain seperti sektor manufaktur juga menunjukkan tren ekspansif selama delapan bulan berturut-turut. Pemerintah pun optimistis pertumbuhan PDB triwulan I dapat mencapai angka 5,5 persen atau lebih. Hal ini diperkuat dengan tren positif pada penjualan kendaraan bermotor dan konsumsi semen yang menandakan daya beli masyarakat masih terjaga.

“Keadaan APBN kita masih terjaga. Kita sudah hitung dengan teliti pertahanan berlapis-lapis untuk memastikan ekonomi kita aman dan rakyat terlindungi,” pungkas sang Bendahara Negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KDM Tekankan Pentingnya Kepemimpinan Autentik di Hadapan Pasis Sesko TNI

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan kuliah umum bertema kepemimpinan dan komunikasi publik kepada Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Pasis Dikreg) LXVII Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 di Grha Widya Adibrata, Sesko TNI, Kota Bandung, Senin (6/4).

Dalam kuliahnya, Gubernur Jabar menegaskan pentingnya kepemimpinan yang autentik dan tidak dibangun atas pencitraan semata.

Sosok yang akrab disapa KDM itu menyebut bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang lahir dari kejujuran rasa dan kedalaman hati, bukan sekadar hasil framing atau rekayasa komunikasi.

“Yang kita butuhkan hari ini adalah kepemimpinan yang original. Bukan kepemimpinan settingan, bukan framing, tapi kepemimpinan yang lahir dari rasa dan cinta terhadap bangsa,” ujar KDM di hadapan para perwira siswa.

Sosok yang akrab dijuluki “Bapak Aing” juga mengulas karakter unik TNI sebagai institusi yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga memiliki dimensi filosofis, ideologis, dan historis yang kuat. Menurutnya, TNI lahir dari nurani rakyat Indonesia yang menginginkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.

Ia menggambarkan TNI sebagai “milieu kultural” atau lingkungan kebudayaan yang tidak terpisahkan dari unsur alam seperti tanah, air, udara, dan matahari. Keempat unsur tersebut, kata KDM, menjadi fondasi penting dalam membangun kekuatan pertahanan nasional.

“Prajurit sejati adalah mereka yang tidak mengkhianati tanah, air, udara, dan mataharinya karena dari sanalah kekuatan pertahanan itu lahir,” tegasnya.

Kekuatan Ideologi

Lebih lanjut, KDM mengingatkan bahwa kekuatan pertahanan tidak semata-mata ditentukan oleh teknologi. Ia menilai ideologi dan kesadaran kolektif justru menjadi faktor utama dalam menentukan kemenangan suatu bangsa dalam konflik.

“Teknologi itu penting, tapi ideologi adalah seni utama. Teknologi tanpa ideologi hanya akan menjadi barang pajangan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Ia menilai eksploitasi alam yang berlebihan justru melemahkan benteng pertahanan alami Indonesia.

Selain itu, ia mengkritisi masih tingginya pragmatisme di kalangan elite, baik politik maupun birokrasi, yang dinilai dapat menggerus nilai nasionalisme. Dirinya menilai, kepemimpinan yang terlalu berorientasi pada kepentingan jangka pendek berpotensi melemahkan ketahanan bangsa.

Menutup kuliahnya, orang nomor satu di Jabar itu menekankan perlunya membangun kepemimpinan yang berlandaskan empat pilar utama, yakni ideologis, historis, filosofis, dan teknokratis. Keempatnya harus berjalan seimbang agar mampu menjawab tantangan masa depan.

“Kepemimpinan masa depan harus mampu memadukan ideologi, sejarah, filosofi, dan teknologi. Tanpa itu, kita hanya akan menjadi bangsa yang kuat di permukaan, tapi rapuh di dalam,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Bandung Pastikan Isu Dugaan Kebocoran Data Bukan Berasal dari Server Disdukcapil

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memastikan bahwa isu dugaan kebocoran data kependudukan yang beredar di media sosial tidak berasal dari server Disdukcapil Kota Bandung.

Isu tersebut muncul setelah sebuah akun keamanan siber di media sosial pada 29 Maret 2026 mengunggah klaim mengenai dugaan peredaran data kependudukan dalam jumlah besar. Informasi tersebut kemudian memicu berbagai spekulasi di ruang publik.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Bandung segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem dan database pada server di lingkungan Disdukcapil Kota Bandung serta berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan hasil telaah teknis serta merujuk pada surat dari BSSN kepada Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Kota Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian mendasar pada data yang diklaim beredar tersebut.

Pertama, data yang beredar tidak secara spesifik hanya memuat warga Kota Bandung, karena di dalamnya juga ditemukan alamat dari wilayah Kabupaten Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa data set tersebut bukan berasal dari satu sumber administrasi kependudukan milik Kota Bandung.

Kedua, struktur dan penamaan elemen data tidak sesuai dengan standar Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang digunakan secara resmi dalam pengelolaan administrasi kependudukan.

Ketiga, terdapat perbedaan format penulisan tanggal, di mana sistem SIAK menggunakan format angka dua digit untuk bulan, sedangkan pada data yang beredar ditemukan format berbeda. Perbedaan ini semakin memperkuat indikasi bahwa data tersebut tidak berasal dari sistem resmi Disdukcapil.

Selain itu, sejak tahun 2021 pemerintah telah menerapkan SIAK terpusat di Kementerian Dalam Negeri, sehingga seluruh penyimpanan database kependudukan dilakukan di pusat. Pemerintah daerah, termasuk Disdukcapil Kota Bandung, tidak lagi menyimpan database kependudukan secara lokal di server daerah.

Dengan sistem tersebut, potensi kebocoran yang bersumber dari server Disdukcapil Kota Bandung sangat kecil kemungkinannya terjadi, karena akses penyimpanan data kependudukan tidak berada di lingkungan server pemerintah daerah.

Hingga saat ini, asal-usul data yang beredar tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut. Hal ini mengingat elemen data kependudukan, khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK), digunakan secara luas di berbagai layanan publik seperti layanan kesehatan, perbankan, bantuan sosial, maupun administrasi lainnya.

Pemerintah Kota Bandung bersama instansi terkait akan terus melakukan koordinasi dan pendalaman guna memastikan keamanan sistem serta menjaga kepercayaan publik terhadap layanan administrasi kependudukan.

Pemerintah Kota Bandung mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diharapkan tetap berhati-hati dalam membagikan data pribadi di berbagai platform digital, serta memastikan hanya memberikan informasi kependudukan kepada pihak yang memiliki kewenangan dan kebutuhan layanan yang jelas.

Pemkot Bandung memastikan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bandung tetap berjalan normal dan aman, serta akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait untuk menjaga keamanan data masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bertemu KSAU, Menteri PKP Siapkan Pembangunan Rusun TNI AU di Lampung

Penulis
Syifa
-
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Tonny Harjono guna membahas usulan pembangunan rumah susun (rusun) bagi prajurit TNI Angkatan Udara yang berlokasi di Lampung, di Jakarta, Senin (6/4).
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi aparat negara, khususnya prajurit TNI AU, melalui skema pembangunan hunian vertikal yang terencana dan terintegrasi.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Kementerian PKP terbuka terhadap berbagai usulan pembangunan perumahan bagi prajurit, termasuk dari TNI AU, sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparat.
“Kami menyambut baik usulan dari TNI Angkatan Udara terkait pembangunan rusun di Lampung. Ini bagian dari komitmen negara untuk memastikan prajurit memiliki hunian yang layak, aman, dan terjangkau,” ujar Menteri Ara.
Ia menegaskan bahwa pembangunan rusun menjadi salah satu solusi strategis dalam penyediaan hunian, khususnya di kawasan dengan keterbatasan lahan serta kebutuhan hunian yang tinggi. “Kita akan pelajari lokasi, kesiapan lahan, serta skema pembiayaannya agar program ini bisa segera direalisasikan dan tepat sasaran,” tambahnya.
Sebagai langkah percepatan, Menteri PKP juga menegaskan bahwa proses tindak lanjut akan segera dilakukan melalui peninjauan langsung ke lokasi. “Untuk memastikan kesiapan lahan dan percepatan realisasi program, pada hari Minggu Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, akan turun langsung ke Lampung untuk melakukan survei lokasi. Kita ingin program ini bergerak cepat dan segera dirasakan manfaatnya oleh prajurit,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara Tonny Harjono menyampaikan bahwa kebutuhan hunian bagi prajurit TNI AU, khususnya di wilayah Lampung, masih cukup tinggi dan membutuhkan dukungan pemerintah.
“Kami mengusulkan pembangunan rusun bagi prajurit TNI AU di Lampung sebagai solusi atas kebutuhan hunian yang layak bagi anggota kami. Kami berharap usulan ini dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan hunian yang layak akan sangat mendukung kesiapan dan kinerja prajurit dalam menjalankan tugas negara.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal sinergi antara Kementerian PKP dan TNI Angkatan Udara dalam mempercepat penyediaan hunian bagi prajurit, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan aparat pertahanan negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina: Dampak Konflik Global Tekan Industri Plastik Nasional, Pemerintah Perlu Segera Cari Solusi Alternatif

Penulis
Lucky PR
-

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyoroti dampak serius konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terhadap industri plastik nasional.

Menurutnya, ketergantungan tinggi Indonesia terhadap impor bahan baku plastik menjadikan sektor ini sangat rentan terhadap gejolak global.

Nevi menjelaskan bahwa hingga saat ini Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan bahan baku plastik secara mandiri, terutama untuk komponen penting seperti resin dan nafta. Keterbatasan kapasitas industri petrokimia dalam negeri menyebabkan sebagian besar kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor, khususnya dari kawasan Timur Tengah.

“Ketika kawasan Timur Tengah mengalami konflik, pasokan nafta langsung terganggu. Padahal sekitar 60 hingga 70 persen bahan baku plastik Indonesia berasal dari wilayah tersebut. Akibatnya, harga resin dan produk plastik melonjak tajam, bahkan mencapai kenaikan hingga 30 sampai 50 persen, dan untuk jenis tertentu bisa menyentuh 70 persen,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumber ini juga menambahkan, lonjakan harga bahan baku ini mulai menekan berbagai sektor industri hilir seperti kemasan, makanan dan minuman, serta otomotif. Kenaikan biaya produksi tidak hanya menggerus margin pelaku usaha, tetapi juga berpotensi berdampak pada harga barang konsumsi masyarakat.

Menurut Nevi, kondisi ini juga harus dilihat sebagai momentum untuk melakukan transformasi industri. Ia mendorong pemerintah untuk mulai mengurangi ketergantungan terhadap plastik berbasis fosil dan beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan, termasuk optimalisasi penggunaan bahan daur ulang.

“Dalam jangka pendek, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan perlu segera mencari alternatif sumber bahan baku dari negara lain seperti kawasan Afrika dan India, agar rantai pasok tetap terjaga,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nevi menekankan pentingnya langkah strategis jangka panjang melalui penguatan industri petrokimia nasional. Pembangunan kilang dan pabrik resin dalam negeri dinilai menjadi kunci untuk menciptakan kemandirian industri.

Selain itu, Politisi PKS ini juga mendorong pemerintah untuk menghadirkan kebijakan stabilisasi harga melalui insentif fiskal, subsidi terbatas, serta penyesuaian bea impor bahan baku.

“Jangan sampai kita mengulang kesalahan seperti yang terjadi pada industri tekstil. Negara harus hadir menyelamatkan industri plastik nasional sebelum dampaknya semakin luas,” tutup Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil tersebut, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 90,8% temuan yang berbuah apresiasi berupa penghargaan dari BPK.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri Nusron karena terus mendorong kami di kesekjenan maupun para direktorat jenderal untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sejak tahun 2013 sampai saat ini,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, usai penganugerahan di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (07/04/2026).

Dalu Agung Darmawan menjelaskan, tindak lanjut atas RHP merupakan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan, mulai dari penyempurnaan regulasi hingga penguatan pengelolaan aset dan administrasi pertanahan. Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN juga melakukan koordinasi lintas unit kerja serta bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain.

“Kita berharap seluruh satuan kerja segera menindaklanjuti apabila ada rekomendasi yang perlu diselesaikan, baik dari BPK maupun dari pengawasan internal. Harapannya tentu seluruhnya dapat dituntaskan, bahkan kita ingin mencapai 100% seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa kementerian lain,” ungkap Dalu Agung Dermawan.

Sejak tahun 2013, tercatat ada sekitar 1.300 RHP, yang mana Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 1.180 di antaranya. Capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak yang secara konsisten mempercepat penyelesaian tindak lanjut RHP. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Kegiatan penganugerahan ini juga dihadiri oleh para pejabat dari kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih. Penghargaan diserahkan oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq.

Turut hadir pada penyerahan penghargaan ini, Inspektur Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi; serta Kepala Biro Keuangan, Kartika Sari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dukung Kementerian Kebudayaan, Lia Istifhama Dorong Digitalisasi Manuskrip Majapahit hingga Walisongo

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

DPD RI melalui Komite III bersama Kementerian Kebudayaan memperkuat kebijakan pemajuan kebudayaan nasional, termasuk mendorong digitalisasi warisan budaya sebagai bagian dari strategi menjaga identitas bangsa di era modern.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat bahwa pelestarian budaya harus diiringi dengan adaptasi ke dalam ekosistem digital dan literasi modern.

Anggota Komite III DPD RI, Lia Istifhama, menekankan pentingnya pelestarian naskah kuno, khususnya dari era Kerajaan Majapahit hingga dakwah Walisongo, sebagai fondasi ketahanan nasional.

“Jawa Timur adalah rumah bagi situs Majapahit dan naskah-naskah kuno era Walisongo. Manuskrip ini adalah identitas local wisdom kita. Saya berharap ada upaya yang lebih detail dan holistik dalam melestarikan peninggalan sejarah ini, terutama dalam hal digitalisasi agar tidak lekang oleh zaman,” ujar Ning Lia.

Menurutnya, kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai warisan, tetapi juga dapat menjadi engine of growth atau mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyoroti Jawa Timur sebagai salah satu pusat situs arkeologi terbesar di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Lia juga menekankan bahwa manuskrip kuno merupakan bagian penting dalam penguatan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang perlu dikelola secara serius oleh pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, ia memberikan masukan terkait penguatan promosi budaya melalui karya sastra dan perfilman. Lia menilai, karya tulis seperti novel dan jurnal ilmiah perlu menyertakan penjelasan atau footnote untuk istilah budaya lokal, agar lebih mudah dipahami oleh pembaca global.

“Kita perlu meniru naskah-naskah dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Mereka hampir selalu memberikan keterangan atau footnote (catatan kaki) untuk diksi yang berkaitan dengan kekhasan budaya mereka,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pemajuan kebudayaan nasional.

Ia menyebut, selain bersinergi dengan lembaga legislatif, pemerintah juga akan menggandeng sektor swasta untuk mendukung revitalisasi cagar budaya, situs bersejarah, hingga museum secara berkelanjutan.

“Selain kolaborasi dengan pihak legislatif dan kementerian terkait, kami juga akan menggandeng sektor swasta untuk mempercepat revitalisasi cagar budaya, situs-situs bersejarah, hingga museum secara berkelanjutan,” ujar Fadli Zon.

Dalam rapat tersebut, Kementerian Kebudayaan juga menyatakan dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Bahasa Daerah yang diusulkan DPD RI untuk dibahas pada 2026.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pelindungan bahasa daerah sekaligus memperkaya identitas budaya nasional di tengah arus globalisasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Bakti Rimbawan 2026: Kemenhut Beri Penghargaan Tim Bencana, Perkuat Integritas dan Efisiensi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyelenggarakan Resepsi Hari Bakti Rimbawan Tahun 2026 di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (6/4).

Kegiatan ini dirangkaikan dengan Halal Bihalal Idulfitri 1447 Hijriah, Perayaan Paskah, serta peluncuran Road to Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN). Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, didampingi Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) , Rohmat Marzuki, serta para pejabat pimpinan tinggi dan jajaran Kemenhut.

Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan menyambut baik pelaksanaan kegiatan yang mengintegrasikan berbagai agenda dalam satu rangkaian acara.

Menurutnya, langkah ini mencerminkan efisiensi sekaligus efektivitas dalam penyelenggaraan kegiatan kelembagaan.

“Satu acara, namun di dalamnya terdapat berbagai subkegiatan. Ini merupakan bagian dari efisiensi yang perlu terus kita dorong,” ujar Menteri Kehutanan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan juga menyerahkan penghargaan kepada Tim Percepatan Pembersihan Kayu Terbawa Banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 853 Tahun 2025 diantaranya:
1. Ketua Tim, Irjen.Pol.K.Rahamadi, S.H.,M.H (Staf Khusus Menteri Bidang Penegakan Hukum Kehutanan)
2. Wakil Ketua Tim, Fahrizal Fitri, S.Hut., MP (Staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga)
3. Koordinator Posko Korwil Aceh, Subhan S.Hut., M.Si (Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser)
4. Koordinator Posko Korwil Sumatera Utara, Novita Kusuma Wardani, S.Hut., M.Ap., M.Env (Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara)
5. Tim Posko Korwil Sumatera Utara, Ferdian Krinanto, S.Hut., M.P (Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera)
6. Koordinator Posko Korwil Sumatera Barat, Hartono, S.P., M.Si (Kepala Balai KSDA Sumatera Barat)

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Laksmi Wijayanti, selaku Ketua Panitia Penyelenggara Hari Bakti Rimbawan 2026, menyampaikan bahwa peringatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat nilai pengabdian, integritas, dan profesionalisme seluruh rimbawan dalam mendukung pembangunan kehutanan berkelanjutan di Indonesia.

“Peringatan Hari Bakti Rimbawan bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus meningkatkan dedikasi dalam menjaga hutan sebagai penopang kehidupan,” ujar Laksmi.

Dengan mengusung tema “Kerja Ikhlas, Tata Kelola Berkualitas, Rimbawan Membangun Kehidupan Berkelanjutan”, peringatan tahun ini mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola kehutanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Rangkaian kegiatan Hari Bakti Rimbawan 2026 telah dan akan diisi dengan berbagai aktivitas yang mencerminkan semangat kolaborasi dan kepedulian sosial, antara lain bakti sosial, donor darah, penanaman pohon serentak, lomba inovasi dan kreativitas rimbawan, webinar antikorupsi, hingga kegiatan olahraga dan upacara bendera.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar teknis penyusunan anggaran 2027 mendatang. Di tengah penyesuaian efisiensi dan gejolak geopolitik dunia, Kementerian ATR/BPN berupaya menyesuaikan perencanaan yang ada, dengan tetap memastikan masyarakat terlayani dengan baik.

“Terkait pembahasan KRO dan RO, berkaitan dengan kondisi ekonomi negara kita, kita harus betul-betul efisien, memberikan _output_ yang besar kepada masyarakat, sebagaimana tugas kita dalam memberikan pelayanan. Agar kualitas layanan tidak terganggu,” ujar Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka Rapat Pembahasan Usulan Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output tahun 2027 pada Senin (06/04/2026) secara daring.

Rapat pembahasan ini akan terselenggara secara kontinyu hingga 13 April 2026. Dalu Agung Darmawan mengimbau, bahasan difokuskan agar perencanaan KRO dan RO 2027 harus mencakup kerangka acuan kerja, selaras dengan prioritas target kinerja dan pelaksanaannya di lapangan. “Usulan yang kita ajukan tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga harus tertib secara struktur, logika, dan pembiayaan,” ujarnya.

Sekjen ATR/BPN berharap, penyusunan dan penyesuaian KRO dan RO 2027 dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari ketepatan nomenklatur _output_, kesesuaian target dan tahapan kegiatan, kewajaran anggaran, hingga target dan volumenya. “Selanjutnya kegiatan yang menunjukkan ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan anggaran, agar dikaji ulang. Pada akhirnya, seluruh prosesnya harus menghasilkan keseluruhan yang lebih efisien, lebih realistis dan akuntabel,” terang Dalu Agung Darmawan.

Pada pertemuan yang diikuti oleh 100 pegawai dari perwakilan unit kerja pusat Kementerian ATR/BPN ini, hadir Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng. Ia melaporkan, Biro Perencanaan dan Kerja Sama telah mengevaluasi bahwa sejak 2025 banyak KRO dan RO yang sudah tidak sesuai dan _out of date_ dengan pelaksanaan di lapangan.

“Dengan pembahasan ini, kami yakini ini berpotensi mengalami perubahan terhadap struktur yang selama ini kita lakukan. Harapannya, perubahan ini akan diterapkan di penganggaran 2027 mendatang kita sadar secara detail tanpa ada keragu-raguan,” pungkas Andi Tenri Abeng.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...346347348...4,871Halaman 347 dari 4,871