Beranda blog Halaman 36

BMKG Ungkap Strategi Baru Hadapi Bencana, Peringatan Dini Harus Jadi Aksi Nyata

Penulis
Reta
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendorong prakiraan berbasis dampak (impact based-forecast/IBF) sebagai landasan untuk memperkokoh budaya tangguh bencana. Ketangguhan masyarakat terwujudkan melalui aksi dini dalam mitigasi bencana serta pembangunan multi-sektor sebagai respons terhadap peringatan dini.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa kebutuhan menerjemahkan peringatan dini menjadi aksi merupakan misi bersama seiring dengan perubahan iklim yang berdampak sangat luas di seluruh wilayah dan sistem iklim global. Dampaknya, peningkatan kejadian ekstrem dan risiko bencana hidrometeorologi menyentuh sendi kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, ketersediaan air, pangan, hingga energi.

“Sejak 1850, terjadi kenaikan rata-rata suhu permukaan bumi sebesar 1,4–1,5ºC. Di Indonesia sendiri, tercatat kenaikan suhu sebesar 0,8ºC. Apabila kita tidak melakukan aksi atau upaya pengurangan laju kenaikan, diproyeksikan kenaikan suhu permukaan bumi mencapai 3ºC pada 2050 mendatang,” kata Faisal pada pameran Emergency Disaster Reduction & Rescue (EDRR) di Jakarta (13/8).

Faisal menyebut bahwa paradigma IBF menjadi salah satu jawaban untuk menekan laju perubahan iklim melalui aksi dini berkat proses end-to-end yang dibangun dalam sistem tersebut, mulai dari observasi, analisis dan pemodelan, penilaian dampak, hingga penyusunan prakiraan berbasis dampaknya. Tahap awal observasi yang memanfaatkan infrastruktur pengamatan unggulan menghasilkan data berkualitas, kemudian dianalisis melalui berbagai pendekatan dan model, seperti Numerical Weather Prediction, climate prediction, model hidrologi, artificial intelligence (AI), hingga pemodelan tsunami.

“Tahap penilaian dampak menggabungkan hazard (bahaya), exposure (keterpaparan), dan vulnerability (kerentanan) sehingga memungkinkan kita memahami bukan hanya apa saja ancamannya, tetapi siapa yang terdampak dan seberapa besar risikonya,” tambah Faisal.

Faisal menegaskan bahwa BMKG terus menjaga prinsip saintifik dalam melakukan observasi berkualitas, pemodelan berbasis ilmu, validasi dan verifikasi, serta komunikasi probabilistik dan uncertainty. Dengan demikian, informasi IBF lebih relevan bagi pengguna, fokus pada dampak, serta mampu mempercepat respons dan meningkatkan efektivitas peringatan dini.

BMKG mengintegrasikan IBF ke dalam layanan informasi yang dibutuhkan bagi pembangunan multisektor, bidang berisiko bencana, termasuk risiko yang berdampak langsung di kehidupan masyarakat. Sejalan dengan itu, BMKG turut memberikan pendampingan kepada seluruh sektor di setiap wilayah hingga tingkat kelurahan melalui UPT yang tersebar di 191 titik.

“Transformasi peringatan dini berbasis dampak tidak hanya berfungsi sebagai sumber data dan peringatan dini, tetapi menjadi acuan strategi adaptasi yang tepat sesuai kondisi iklim yang diprediksi. Salah satu praktik baik ditunjukkan dari adaptasi pertanian berdasarkan data BMKG yang sejak awal tahun telah mengeluarkan peringatan dini potensi kekeringan akibat fenomena El Nino,” tambahnya.

Komisi Irigasi Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan melakukan percepatan jadwal tanam dari Minggu IV Maret hingga Minggu I April menggunakan varietas padi genjah umur 65–90 hari, serta memanfaatkan sumber air alternatif melalui sumur bor, embungnisasi, dan pompanisasi. Hasilnya, 7.067 hektar lahan pertanian dapat diselamatkan dari gagal panen.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno pada saat pembukaan EDRR Indonesia 2026, menegaskan bahwa peringatan dini tidak akan bermakna apabila tidak direspons melalui aksi dini. Maka dari itu, Pratikno menekankan pentingnya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkolaborasi dalam merespons setiap peringatan dini yang disampaikan BMKG.

“Sebagaimana BMKG terus-menerus mengingatkan bagaimana El Nino yang akan melanda, kita harus bisa menguasai cara merespons cepat untuk meminimalkan dampaknya. Karena, kekeringan yang panjang dapat mengurangi ketersediaan air, ketahanan pangan, bahkan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan,” tutur Pratikno.

Pada kesempatan ini, BMKG turut berpartisipasi dalam pameran dengan menghadirkan berbagai alat, seperti campbell stokes, Warning Receiver System (WRS) New Generation, Automatic Weather System (AWS) Rekayasa, Seismometer, Buoy, dan berbagai kuis interaktif yang dapat diikuti seluruh pengunjung. Pameran EDRR berlangsung di Hall D2 JIExpo Kemayoran, Jakarta sepanjang 12–14 Agustus 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kredit Perempuan Prasejahtera Resmi Berlaku, Bisa Dapat Pembiayaan hingga Rp15 Juta

Penulis
Reta
-

Pemerintah melanjutkan langkah nyata untuk mewujudkan keadilan pembiayaan bagi rakyat, khususnya pelaku usaha perempuan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Perempuan Prasejahtera, yang telah diundangkan pada 5 Agustus 2026. Regulasi ini menjadi payung pelaksanaan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS), yaitu skema kredit program yang menyediakan pembiayaan produktif dengan suku bunga/marjin 8% flat per tahun, plafon hingga Rp15 juta per akad, dan tanpa persyaratan agunan tambahan, bagi perempuan dari keluarga prasejahtera yang sedang berusaha maupun yang akan memulai usaha.

Penerbitan Permenko ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar beban bunga pembiayaan bagi kelompok masyarakat paling rentan diturunkan signifikan, yang sekaligus melaksanakan hasil Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM pada 22 Juni 2026. Selama ini pelaku usaha ultra mikro, khususnya perempuan dari keluarga prasejahtera, menanggung bunga pembiayaan di kisaran 24% per tahun, jauh di atas beban yang ditanggung pelaku usaha berskala besar. Melalui KPPS, beban tersebut dipangkas menjadi 8% flat per tahun. Penurunan suku bunga tersebut diberikan melalui dukungan Pemerintah dalam bentuk subsidi bunga/subsidi marjin.

Permenko 7 Tahun 2026 menegaskan tujuan program, yakni menyediakan akses kredit/pembiayaan produktif bagi perempuan prasejahtera, memberikan kesempatan berusaha, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sasaran program juga diatur secara terukur. KPPS diperuntukkan bagi perempuan yang berasal dari keluarga prasejahtera dan terverifikasi berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional pada desil 1 sampai dengan desil 4, memiliki Nomor Induk Kependudukan dan kartu keluarga, serta tergabung dalam kelompok beranggotakan paling sedikit lima orang di lingkungan yang sama. Agar tidak ada calon penerima manfaat yang tertinggal, Permenko juga membuka ruang bagi penyalur untuk menilai kelayakan calon penerima secara objektif sesuai kriteria yang berlaku.

Dari sisi skema, KPPS dirancang mengikuti karakteristik usaha ultra mikro. Plafon pinjaman ditetapkan paling banyak Rp15 juta per akad per penerima dan dapat ditarik sekaligus maupun bertahap sesuai kesepakatan dengan penyalur. Penerima juga dapat kembali mengakses KPPS dalam beberapa kali akad tanpa batasan frekuensi, sehingga pembiayaan dapat tumbuh seiring perkembangan usahanya. Jangka waktu pembiayaan paling lama 24 bulan, dan di luar skema restrukturisasi, dapat diperpanjang menjadi paling lama 36 bulan, dengan skema pembayaran yang disepakati bersama penyalur. Pembiayaan diarahkan pada sektor produktif, mulai dari pertanian, kelautan dan perikanan, industri pengolahan, konstruksi, pariwisata, hingga perdagangan dan jasa produksi.

Adapun yang membedakan KPPS dari kredit program lainnya adalah layanan pemberdayaan yang melekat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari program. Penyalur berkewajiban melakukan pendampingan, memberikan edukasi pengelolaan keuangan rumah tangga dan usaha, serta memberikan pelatihan peningkatan kapasitas usaha dan kewirausahaan. Kelompok penerima menerapkan mekanisme tanggung renteng yang menumbuhkan disiplin sekaligus solidaritas antaranggota. Penerima KPPS juga dapat menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri, sehingga usaha yang dirintis berjalan dengan perlindungan.

Permenko ini memasang pagar perlindungan yang tegas bagi penerima. Penyalur dilarang meminta agunan tambahan di luar usaha atau objek yang dibiayai. Di sisi penyediaan, saluran KPPS dibuka luas bagi lembaga keuangan maupun koperasi berbadan hukum yang sehat, berkinerja baik, dan sistem datanya terintegrasi dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Selain itu, tata kelola dan akuntabilitas juga dijaga berlapis. Pengawasan dilakukan melalui forum koordinasi pengawasan KPPS yang dikoordinasikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama kementerian/lembaga terkait dan otoritas sektor jasa keuangan. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM juga mengevaluasi pelaksanaan program KPPS secara berkala guna memastikan kualitas penyaluran.

Permenko Nomor 7 Tahun 2026 telah diundangkan pada 5 Agustus 2026 dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 548, serta berlaku sejak tanggal diundangkan. Selanjutnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengoordinasikan penyiapan instrumen hukum lain dan penyiapan sistem informasi bersama kementerian/lembaga teknis, otoritas sektor jasa keuangan, serta calon penyalur, agar manfaat KPPS dapat segera dirasakan oleh perempuan pelaku usaha ultra mikro di seluruh Indonesia yang potensinya diperkirakan mencapai 9,16 juta orang. Hal ini sejalan sejalan dengan agenda keadilan pembiayaan dalam kerangka Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BGN Buka Kanal Khusus Guru untuk Laporkan Keluhan dan Temuan Program MBG

Penulis
Reta
-

Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kanal komunikasi khusus bagi guru untuk menyampaikan keluhan, masukan, temuan, maupun pengaduan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Kanal tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memperkuat pengawasan sekaligus mendorong keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Guru dapat menyampaikan berbagai informasi terkait pelaksanaan MBG melalui email saluran_gurupicMBG@bgn.go.id. Kanal komunikasi tersebut diperkenalkan dalam kegiatan Kick-off Webinar Literasi Gizi dan Keamanan Pangan bagi Guru dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube BGN, Rabu (12/8).

Kepala BGN Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar mengatakan, keterlibatan guru sangat penting karena guru berada langsung di lingkungan sekolah dan mendampingi peserta didik dalam pelaksanaan MBG. Karena itu, masukan dari guru dapat menjadi sumber informasi bagi BGN untuk mengetahui kondisi di lapangan sekaligus melakukan perbaikan pelayanan.

“Kalau Bapak-Ibu Guru kemudian merasa ada yang perlu disampaikan kepada kami sebagai Badan Gizi Nasional, apakah itu keluhan, apakah itu komplain, apakah itu temuan, apa pun itu yang terkait Program Makan Bergizi Gratis, kami menyiapkan saluran khusus email kepada Badan Gizi Nasional,” ujar Mas Dar.

Menurut Mas Dar, kanal tersebut merupakan bagian dari komitmen BGN untuk membangun pemerintahan yang terbuka terhadap respons masyarakat. Setiap masukan yang disampaikan guru akan menjadi perhatian BGN untuk ditindaklanjuti secara bertahap sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kualitas layanan MBG.

“Kami siap menerima masukan, menerima kritikan, menerima aduan atau apa pun itu yang terkait dengan Makan Bergizi Gratis. Kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kami, meningkatkan kualitas kami, dan meningkatkan keterbukaan partisipasi masyarakat dalam Program Makan Bergizi Gratis ini,” tegas Mas Dar.

Mas Dar menambahkan, penguatan partisipasi guru juga menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar, khususnya dalam aspek keamanan pangan. BGN berharap guru dapat turut mengawal pelaksanaan program di sekolah sekaligus menjadi penghubung antara kondisi di lapangan dengan upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah.

Melalui kanal komunikasi tersebut, BGN mendorong guru untuk aktif menyampaikan informasi yang relevan mengenai pelaksanaan MBG di satuan pendidikan. Langkah ini diharapkan memperkuat pengawasan publik sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan MBG secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Hadiri Hari Veteran Nasional 2026, Tekankan Pentingnya Menjaga Kehormatan

Penulis
Reta
-

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri Hari Veteran Nasional Tahun 2026 di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu (12/8/2026). Peringatan Hari Veteran Nasional tahun 2026 mengusung tema “Veteran Menjaga Nilai Juang, Menginspirasi Indonesia Maju”.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Jenderal TNI (Purn) H.B.L. Mantiri menyampaikan bahwa tanggal 10 Agustus memiliki makna historis yang penting bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi para veteran. Momentum tersebut sekaligus menjadi pengingat akan besarnya jasa dan pengorbanan para pejuang dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Umum DPP LVRI juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia, TNI, Polri, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh masyarakat yang selama ini memberikan perhatian dan kepedulian kepada para veteran.

Sementara itu, dalam sambutannya, Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan salam dan ucapan Selamat Hari Veteran Nasional Tahun 2026 kepada seluruh veteran Republik Indonesia dari Presiden Republik Indonesia yang juga merupakan salah satu warga veteran pembela kemerdekaan. Menhan menegaskan bahwa kemerdekaan bukanlah titik akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan pembangunan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menhan juga berpesan bahwa kehormatan merupakan nilai yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Kehormatan merupakan harga diri yang harus senantiasa dijaga dan dipertahankan, karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari martabat bangsa. “Selama menjabat, hendaknya kita menabung kehormatan, sehingga ketika kembali kepada rakyat, kita dapat diterima sebagai warga negara yang bermartabat,” tegas Menhan.

Mengakhiri sambutannya, Menhan atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh veteran Republik Indonesia atas pengabdian, pengorbanan, dan keteladanan yang telah diwariskan kepada generasi penerus.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Ekraf Buka Weaving Archipelago 2026, Dorong Tenun Indonesia Makin Mendunia

Penulis
Reta
-

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, membuka Weaving Archipelago, bagian dari rangkaian Glorify Indonesia 2026, di Senayan City, Jakarta, Rabu (12/8). Kegiatan ini menghadirkan kekayaan tenun Nusantara melalui pendekatan fesyen, desain, dan gaya hidup kontemporer.

Weaving Archipelago merupakan kolaborasi Senayan City dan Cita Tenun Indonesia (CTI) yang berlangsung pada 12–29 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian perayaan 20 tahun Senayan City sekaligus menghadirkan tenun Nusantara di ruang publik melalui Tenun Display, CTI Journey, instalasi alat tenun tradisional, live weaving demonstration, pertunjukan budaya, talkshow, workshop, dan styling session.

“Pertama tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Senayan City bekerja sama dengan CTI ini luar biasa. Tenun itu sebetulnya sudah lama, kemudian para desainer juga mendesainnya dengan segala kreativitas. Tetapi harus kita dukung, harus kita tampilkan terus agar nilai ekonominya terus berkembang. Ketika nilai ekonominya berkembang, tentu harapan kita semua termasuk para perajinnya juga semakin sejahtera,” kata Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Ekraf meninjau sejumlah instalasi yang menjadi bagian dari Weaving Archipelago. Beragam instalasi tersebut menampilkan proses dan kekayaan tenun Nusantara sekaligus mendekatkan karya para perajin kepada masyarakat di ruang publik. Rangkaian kegiatan juga diisi dengan pengumuman Senayan City Infinite Merit Award bagi CTI yang disampaikan melalui video.

Menteri Ekraf menilai, kehadiran tenun di ruang seperti Senayan City dapat memperluas jangkauan pengenalan karya kepada masyarakat, terutama generasi muda. Kementerian Ekraf juga melihat kolaborasi ini bagian dari upaya membawa karya berbasis budaya ke dalam ekosistem ekonomi kreatif melalui penguatan talenta, pengembangan desain, perlindungan kekayaan intelektual, dan perluasan akses pasar.

“Yang kita lakukan di sini tentu kita semua tidak hanya menjaga budaya, tetapi bagaimana memberikan nilai ekonomi. IP-nya, desainnya juga harus segera kita sertifikasi ke Kementerian Hukum sehingga tidak dibajak, sehingga originalitasnya, nilai keekonomiannya, pelindungannya itu tetap kita lakukan bersama-sama,” ujar Teuku Riefky.

Sekretaris Jenderal Cita Tenun Indonesia, Intan Fauzi, mengatakan penyelenggaraan Weaving Archipelago bagian dari perjalanan panjang CTI dalam memperkenalkan tenun Indonesia melalui ruang kolaborasi dan pemasaran.

“Di tengah gempuran brand-brand internasional, alhamdulillah kebanggaan Indonesia salah satunya tenun ditempatkan di lantai dasar ini. Ini menjadi satu kebanggaan buat kami,” ujar Intan Fauzi.

Berdiri sejak 28 Agustus 2008, CTI berfokus pada pelestarian, pelatihan dan pengembangan perajin, serta pemasaran tenun Indonesia. Hingga kini, CTI telah membina perajin di 28 kabupaten/kota pada 14 provinsi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas perajin serta memperluas pasar tenun Indonesia, termasuk melalui partisipasi dalam pameran di Singapura.

Menteri Ekraf berharap Weaving Archipelago dapat berkembang melampaui fungsi pameran dengan membuka ruang pertemuan antara perajin, desainer, pelaku usaha, masyarakat, dan berbagai mitra.

“Saya berharap Weaving Archipelago tidak hanya menjadi sebuah pameran, tetapi juga menjadi ruang lahir kolaborasi baru, membuka peluang usaha, memperkuat jenama lokal, dan membawa tenun Indonesia semakin mendunia,” tutur Teuku Riefky.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Zulkifli Hasan Dorong Dana Lingkungan Rp253,1 Miliar Segera Berdampak bagi Masyarakat

Penulis
Reta
-

Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong percepatan penyaluran dana Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 sebesar Rp253,1 miliar kepada 10 provinsi.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembiayaan lingkungan hidup tidak berhenti pada komitmen, tetapi segera diimplementasikan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Komite Pengarah BPDLH Zulkifli Hasan mengatakan percepatan diperlukan agar dana lingkungan dapat segera dioptimalkan hingga level tapak.

Tata kelola yang baik harus tetap menjadi prinsip utama, namun regulasi tidak boleh menjadi hambatan pencapaian tujuan program. “Kita harus fokus pada tujuan dasar penggunaan dana lingkungan hidup.

Karena itu, Komrah BPDLH akan memperkuat kebijakan agar dana ini bisa segera bekerja dan dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Keberhasilan program lingkungan tidak cukup hanya diukur dari capaian penurunan emisi atau luas hutan yang berhasil dijaga, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat secara luas.

“Pemanfaatan pembiayaan lingkungan ke depan perlu diperluas, tidak hanya dari sektor kehutanan, tetapi juga ke sektor-sektor lain yang memiliki kontribusi terhadap kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan,” tambah Menko Zulhas.

Percepatan penyaluran dana tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Lemtara dan BPDLH di Jakarta, Rabu (12/8).

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Jumhur Hidayat dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, perwakilan negara sahabat dan mitra pembangunan serta para perwakilan pemerintah daerah dari 10 Provinsi penerima manfaat, yakni Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Proyek RBP REDD+ GCF merupakan pendanaan berbasis hasil atas capaian Indonesia dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Indonesia menjadi negara pertama di kawasan Asia-Pasifik yang memperoleh pendanaan RBP dari GCF sebesar US103,78 juta atas capaian pengurangan emisi sebesar 20,25 juta ton CO₂e. Output 2 proyek ini dilaksanakan hingga 2030 untuk penerima manfaat di tingkat nasional dan subnasional, dengan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH dan Kementerian Kehutanan sebagai pengampu utama  proyek.

Sejak implementasi pada Agustus 2023 hingga Juli 2026, BPDLH telah menyalurkan lebih dari Rp500 miliar atau sekitar 37 persen dari total alokasi Proyek RBP REDD+ GCF Output 2. Pendanaan tersebut membangun ekosistem kerja lintas sektor yang menghubungkan pemerintah pusat dan daerah di 38 provinsi. Hingga saat ini 24 Provinsi telah menerima dukungan pembiayaan lingkungan dari proyek GCF tersebut. Provinsi Lampung menjadi provinsi pertama yang menyelesaikan implementasi program ini.

Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menyampaikan harapannya agar pendanaan melalui Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 dapat digunakan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek akuntabilitas dan transparansi, untuk mempercepat pencapaian target penurunan emisi, memperkuat pengelolaan hutan lestari, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komite Pengarah BPDLH menegaskan komitmen untuk memperkuat akses pembiayaan lingkungan yang transparan, akuntabel, lebih mudah diimplementasikan, dan berorientasi pada dampak. Pendanaan lingkungan tidak hanya memperkuat upaya Indonesia menangani perubahan iklim, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bapanas Sabet Kematangan UKPBJ Level 3 Proaktif, Penuhi 9 Variabel Penilaian

Penulis
Reta
-

Badan Pangan Nasional (Bapanas) berhasil meraih Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level 3 Proaktif dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Piagam penghargaan tersebut diterima Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy dalam kegiatan yang diselenggarakan LKPP pada Selasa (11/8/2026).

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas capaian UKPBJ Bapanas dalam memenuhi standar kematangan UKPBJ sekaligus memperkuat kualitas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel.

Kematangan UKPBJ Level 3 Proaktif diraih setelah UKPBJ Bapanas memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan variabel (9/9). Pemenuhan atribut tersebut dilakukan melalui proses verifikasi dokumen bukti dukung yang disampaikan melalui Sistem Informasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIUKPBJ).

Peningkatan kapabilitas UKPBJ dilaksanakan melalui penerapan Model Kematangan UKPBJ sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) serta Surat Edaran Deputi Bidang PPSDM LKPP Nomor 3 Tahun 2025 tentang Contoh Bukti Dukung Model Kematangan UKPBJ Level Proaktif.

Model Kematangan UKPBJ terdiri atas lima tingkatan, yaitu Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis, dan Unggul. Dengan terpenuhinya seluruh atribut pada sembilan variabel, UKPBJ Bapanas berhasil mencapai tingkat Proaktif atau Level 3.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa UKPBJ Bapanas telah memfokuskan penguatan layanan pengadaan pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholder)melalui kolaborasi yang dilakukan secara internal maupun eksternal.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan meraih Kematangan UKPBJ Level 3 Proaktif merupakan hasil kerja bersama dan menjadi momentum untuk terus meningkatkan kompetensi serta kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Bapanas.

“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama sekaligus menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Seluruh atribut yang telah dibangun harus terus diimplementasikan secara konsisten,” ujar Sarwo Edhy.

Lebih lanjut, Sarwo Edhy menegaskan bahwa Bapanas akan terus memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa agar semakin profesional, efektif, transparan, dan akuntabel.

“Semoga penghargaan ini semakin memacu Bapanas untuk memberikan pelayanan terbaik dalam proses pengadaan barang dan jasa serta terus meningkatkan kapabilitas UKPBJ,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Krisis Air Bersih Meluas, Kemensos Salurkan Bantuan untuk 7.973 Warga Pangandaran

Penulis
Reta
-

 Kementerian Sosial menyalurkan bantuan air bersih bagi ribuan warga terdampak kekeringan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kekeringan yang terjadi sejak Mei 2026 terus meluas seiring belum turunnya hujan di sejumlah wilayah.

Data terkini per Rabu (12/8/2026) mencatat sebanyak 7.973 jiwa atau 2.681 kepala keluarga terdampak krisis air bersih. Mereka tersebar di 22 desa pada sembilan kecamatan di Kabupaten Pangandaran.

Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan air bersih, Kemensos telah mengerahkan 1 unit truk tangki air serta menyalurkan 6 unit tandon dan 6 paket penjernih air. Bantuan tersebut digunakan untuk mendukung distribusi sekaligus menyediakan titik penampungan air bagi masyarakat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bantuan diarahkan untuk menjangkau wilayah yang saat ini mengalami krisis air bersih.

“Kemensos sudah menyalurkan berbagai bantuan pemenuhan air bersih. Sekarang distribusi terus dilakukan ke wilayah terdampak agar kebutuhan air bersih warga terdampak tetap terpenuhi selama kekeringan berlangsung,” kata Gus Ipul.

Distribusi air bersih sekaligus penempatan tandon air serta instalasi penjernih air dilakukan di Desa Limusgede, Kecamatan Cimerak. Selain memasok air bersih menggunakan truk tangki, petugas juga menempatkan tandon dan memasang instalasi penjernih air agar bantuan yang diterima warga dapat ditampung dan digunakan dengan aman.

Saat ini kekeringan telah mengakibatkan krisis air di Kecamatan Cimerak, Cijulang, Parigi, Cigugur, Sidamulih, Pangandaran, Kalipucang, Padaherang, dan Mangunjaya. Dampak cukup besar antara lain terjadi di Cimerak dengan 2.561 jiwa, Kalipucang 2.231 jiwa, serta Parigi 1.708 jiwa terdampak.

Gus Ipul mengatakan Kemensos bersama pemerintah daerah terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

“Distribusi air akan terus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan warga. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas di lapangan untuk melihat titik-titik yang perlu segera ditangani,” ujarnya.

Selain mendistribusikan bantuan, Kemensos melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana (PSKB) bersama Dinas Sosial PMD Kabupaten Pangandaran dan Tagana terus melakukan verifikasi dan validasi warga terdampak serta kebutuhan mendesak di masing-masing wilayah.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan selama 90 hari, terhitung sejak 3 Juli hingga 30 September 2026.

Hingga Rabu (12/8), distribusi air bersih masih berlangsung menggunakan armada truk tangki Kemensos, termasuk di Kecamatan Cimerak. Penanganan dilakukan bersama Dinas Sosial PMD Kabupaten Pangandaran, Tagana, BPBD, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat dan relawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNN RI dan Polda Metro Jaya Ringkus Bos Narkoba Kampung Bahari dan Geledah Sarang Bandar

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Operasi besar-besaran kembali digelar di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika. Tim gabungan yang terdiri dari BNN RI, Polda Metro Jaya, BNNP DKI Jakarta, dan BNNK Jakarta Utara sukses meringkus buronan (DPO) berinisial Muhammad Ridwan alias Bos Gendut. Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari operasi penertiban Kampung Narkoba yang dilakukan pada Oktober 2025 silam, di mana pelaku melarikan diri setelah tersangkut kasus kepemilikan 98 kg sabu, uang tunai Rp1,4 miliar, berbagai logam mulia, serta tujuh pucuk senjata api.

Kegiatan operasi gabungan ini diawali dengan apel kesiapan personel yang dipusatkan di Kantor BNNK Jakarta Utara pada pukul 05.30 WIB. Setelah melakukan koordinasi matang, tim gabungan bergerak menuju beberapa target operasi di wilayah Kampung Bahari. Sasarannya tidak hanya kediaman pribadi MR, tetapi juga rumah milik dua bandar narkoba lainnya yang beroperasi di wilayah tersebut, yaitu A alias Lopes dan seorang bandar berinisial Kimmul.

Dalam proses penggeledahan, tim gabungan menyisir lokasi yang diduga menjadi titik utama penyimpanan barang bukti narkotika dan senjata. Lokasi yang digeledah meliputi garasi serta kediaman MR di Jalan Bak Air dan Jalan Samudra, serta rumah milik A alias Lopes dan Kimmul di kawasan Jalan Bak Air, Tanjung Priok. Operasi ini ditujukan untuk memutus mata rantai distribusi narkoba yang selama ini meresahkan warga Kampung Bahari.

Situasi di lapangan sempat memanas saat tim gabungan melakukan penindakan. Sejumlah warga sekitar sempat melakukan perlawanan dengan melemparkan kembang api ke arah petugas keamanan. Menanggapi situasi yang berpotensi membahayakan tersebut, tim gabungan dengan sigap mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menembakkan gas air mata guna membubarkan massa dan mengamankan perimeter operasi agar penggeledahan dapat terus berjalan.

Setelah situasi berhasil dikendalikan, tim gabungan melanjutkan rangkaian penggeledahan hingga seluruh target tercapai. Selain menangkap Bos Gendut, petugas juga mengamankan tiga orang lainnya yang diduga berperan sebagai pengedar narkoba di wilayah tersebut. Seluruh pihak yang diamankan segera dibawa ke Kantor BNNK Jakarta Utara bersama dengan barang bukti temuan untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terkait jaringan narkotika mereka.

Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti krusial yang memperkuat bukti keterlibatan para pelaku dalam jaringan kejahatan terorganisir. Barang bukti yang diamankan meliputi dua unit mobil mewah, yakni BMW X1 putih dan Mitsubishi Xpander hitam, serta berbagai peralatan pendukung operasional bandar narkoba, seperti timbangan digital, perangkat CCTV, alat komunikasi HT, dan ponsel iPhone.

Kekhawatiran akan senjata api ilegal di tangan para bandar terbukti nyata dengan disitanya berbagai perlengkapan berbahaya dari lokasi kejadian. Tim gabungan berhasil mengamankan satu pucuk senjata api, satu buah laras panjang, 54 butir peluru tajam kaliber 9 mm, 71 butir peluru karet, serta holster senjata. Barang-barang ini menjadi indikasi kuat bahwa kelompok ini memiliki potensi ancaman keamanan yang sangat serius di lingkungan masyarakat.

Operasi ini menjadi bukti nyata komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya, terutama di wilayah yang selama ini dikenal sebagai basis peredaran gelap. BNN RI dan Polda Metro Jaya menegaskan akan terus memburu pelaku kejahatan narkoba lainnya tanpa pandang bulu. Penangkapan Muhammad Ridwan diharapkan menjadi titik balik dalam upaya menciptakan Kampung Bahari yang bersih dari narkoba dan kondusif bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tarif LoLo Depo Peti Kemas Dipersoalkan, Menkeu Purbaya Siapkan Investigasi

Penulis
Reta
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali memimpin jalannya Sidang Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) yang ke-13 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (12/08). Dua pemohon yang dihadirkan dalam sidang aduan berasal dari Dewan Pimpinan Nasional Dewan Pengguna Angkutan dan Logistik Indonesia (DPN Depalindo) dan PT Ika Trias Serangkai.

DPN Depalindo mewakili PT Jakarta Mitra Graha menyampaikan permasalahan terkait tingginya biaya logistik dan ketidaktransparanan penetapan tarif jasa Lift On/Lift Off (LoLo) pada depo peti kemas kosong (empty container) di luar kawasan pelabuhan. DPN Depalindo menyoroti perbedaan tarif jasa LoLo di luar pelabuhan yang dinilai lebih tinggi sekitar Rp300.000 hingga Rp400.000 per kontainer dibandingkan tarif sejenis di dalam pelabuhan karena belum tersedianya regulasi yang secara khusus mengatur struktur, komponen, dan golongan tarif pengenaan jasa LoLo.

Selain tarif LoLo, pengguna jasa juga menyampaikan adanya sejumlah biaya tambahan, antara lain cleaning, damage, survei, administrasi, dan segel. Biaya-biaya tersebut dinilai perlu memiliki standar yang lebih jelas, termasuk terkait mekanisme pemeriksaan serta rincian dalam invoice agar pengguna jasa memperoleh kepastian dan transparansi biaya. Perlunya penguatan koordinasi dalam pengawasan perizinan depo antara pemerintah daerah dan Kementerian Perhubungan menjadi hal yang dibahas dalam sidang.

Menanggapi aduan tersebut, Menkeu menilai persoalan tarif dan tata kelola depo peti kemas kosong memerlukan pendalaman lebih lanjut. Pemerintah akan mengkaji upaya untuk menyeragamkan tata kelola dan mekanisme layanan depo, baik yang berada di dalam maupun di luar area pelabuhan. Selain persoalan tarif, pemerintah juga akan mengkaji ketentuan mengenai perusahaan asing yang memiliki fasilitas depo di Indonesia.

“Kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan persoalan ini bersama-sama. Pertama, akan dilakukan investigasi guna menyeragamkan tarif baik di dalam maupun luar pelabuhan. Kedua, akan dikaji juga ketentuan mengenai perusahaan asing yang memiliki depo di Indonesia. Dua minggu dari sekarang, kami akan mengadakan rapat lanjutan di sini bersama Menteri Perhubungan agar dapat segera diputuskan langkah terbaiknya,” ungkap Menkeu.

Pada sidang aduan ke-2, PT Ika Trias Serangkai menyampaikan permasalahan terkait penolakan perizinan berusaha pemanfaatan hutan produksi di Kabupaten Aceh Jaya. Permasalahan bermula dari belum terbitnya Persetujuan Komitmen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 44.715 hektare di Kabupaten Aceh Jaya.

Permohonan perizinan telah diajukan melalui sistem Online Single Submission (OSS), namun masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut. Hal tersebut disebabkan areal yang dimohonkan terindikasi sebagian besar berada di kawasan eks konsesi PBPH PT Aceh Inti Timber yang telah dicabut izinnya. Dengan kondisi tersebut, penataan dan pengalokasian lahan perlu mengikuti mekanisme khusus untuk lahan hasil pencabutan izin konsesi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023.

Belum selesainya proses tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi kegiatan usaha PT Ika Trias Serangkai. Kondisi ini juga berpotensi memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menyerap bahan baku getah pinus sesuai dengan kapasitas produksi yang dimiliki.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, selaku pihak yang berwenang menindaklanjuti peta arahan dan pengalokasian lahan eks pencabutan konsesi PT Aceh Inti Timber berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023. Selain itu, juga akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, serta PT Ika Trias Serangkai untuk mempercepat penyelesaian proses perizinan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...353637...4,858Halaman 36 dari 4,858