Beranda blog Halaman 361

Gerakan Pangan Murah Meriahkan Hari Jadi ke-120 Kota Pekalongan, Warga Antusias Serbu Sembako

Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-120 Kota Pekalongan, Pemerintah Kota melalui Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) bersama Bank Indonesia menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di GOR Jetayu, Rabu (1/4/2026). Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat yang memadati lokasi sejak pagi hari.

Kepala Dinperpa Kota Pekalongan, Lili Sulistyawati menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya pasca Idul Fitri.

“Alhamdulillah, dalam rangka Hari Jadi Kota Pekalongan, kami menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah yang difasilitasi oleh Bank Indonesia Tegal untuk subsidi harga. Antriannya ramai, artinya GPM ini tetap ditunggu masyarakat Kota Pekalongan untuk mendapatkan harga pangan yang wajar dan terjangkau,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa kondisi harga kebutuhan pokok di pasaran masih relatif tinggi setelah Idul Fitri. Meski demikian, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama satuan tugas terkait terus melakukan pemantauan agar harga komoditas penting seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Melalui gerakan pangan murah ini, kami berupaya menstabilkan harga bahkan di bawah HET sesuai anjuran pemerintah, sehingga dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, berbagai komoditas disediakan dengan harga terjangkau. Perum Bulog menghadirkan beras premium sebanyak 350 paket dan beras SPHP sebanyak 250 paket. Selain itu, tersedia gula pasir sebanyak 500 kilogram dan minyak goreng sebanyak 500 liter. Produk pangan lokal juga turut meramaikan, di antaranya hasil dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, Kelompok Wanita Tani (KWT), PKK, hingga Prima Food.

Adapun harga yang ditawarkan antara lain beras premium Rp65.000 per paket, beras SPHP Rp55.000, gula pasir Rp15.500 per kilogram, minyak goreng Rp14.500 per liter, dan telur Rp27.000 per kilogram, serta berbagai komoditas lainnya.

Salah satu warga Poncol, Aulia, mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Ia menyebut harga yang ditawarkan jauh lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran.

“Alhamdulillah, dengan hari jadi Kota Pekalongan, pemerintah kembali mengadakan tebus murah sembako. Ini sangat bermanfaat bagi warga, karena bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga murah meriah,” ungkapnya.

Menurut Aulia, harga beras di pasaran saat ini mencapai sekitar Rp15.000 per kilogram. Dalam kegiatan ini, pembelian dibatasi maksimal dua item per jenis per orang guna pemerataan.

“Saya tadi beli beras 10 kilogram, gula 2 kilogram, dan minyak 2 liter. Sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari,” tambahnya.

Kegiatan Gerakan Pangan Murah ini diharapkan dapat terus digelar secara berkala sebagai langkah konkret pengendalian inflasi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Jadi ke-120, Pemkot Pekalongan Apresiasi 8 Tokoh Pembangunan

Momentum Hari Jadi ke-120 Kota Pekalongan Tahun 2026 dimanfaatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan untuk memberikan penghargaan kepada delapan tokoh yang dinilai berjasa besar dalam pembangunan daerah. Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi ke-120 Kota Pekalongan Tahun 2026 yang digelar di GOR Jetayu, Rabu (1/4/2026).

Wakil Wali Kota Pekalongan, Hj. Balgis Diab, usai menghadiri kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pemberian penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan atas dedikasi dan kontribusi para tokoh dalam memajukan Kota Pekalongan di berbagai bidang.

Adapun delapan tokoh yang menerima piagam penghargaan tersebut yakni H.M. Saelany Machfudz (Wali Kota Pekalongan periode 2017-2021), (Alm). dr. H.Mohammad Basyir Ahmad ( Wali Kota Pekalongan periode 2005-2015), (Alm) H. A. Alf Arslan Djunaid (Wali Kota Pekalongan Periode 2015-2017, H. Abu Almafachir (Wakil Wali Kota Pekalongan Periode 2005-2010), dr. Sri Nurdijah Kasbollah ( Sekda Kota Pekalongan Periode 2001-2006), H. Hamzah Shodiq (Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 1999), H. Soeparno (Ketua DPRD Kota Pekalongan Periode 1999-2004), dan H.M. Bowo Leksono (Ketua DPRD Kota Pekalongan Periode 2009-2014).

Dalam kesempatan tersebut, Hj. Balgis Diab yang juga merupakan istri dari almarhum dr. H. Mohammad Basyir Ahmad, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan kepada mendiang suaminya.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Pemerintah Kota Pekalongan yang telah memberikan penghargaan kepada Bapak dr. Mohammad Basyir Ahmad sebagai Wali Kota Pekalongan selama dua periode. Tentu penghargaan ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa serta pengabdian beliau kepada masyarakat Kota Pekalongan,” tuturnya.

Ia mengaku, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga, tetapi juga menjadi simbol apresiasi kepada masyarakat Kota Pekalongan yang telah bersama-sama membangun kota.

“Tentu penghargaan ini membuat kami sangat terharu dan bangga. Mudah-mudahan dengan penghargaan ini bisa terus memotivasi masyarakat Kota Pekalongan untuk semakin mencintai kotanya dan bersama-sama membangun Kota Pekalongan ke depan agar lebih baik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan harapan di momentum Hari Jadi ke-120 ini. Menurutnya, peringatan hari jadi kali ini dikemas secara sederhana namun tetap sarat makna, menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Biasanya peringatan Hari Jadi identik dengan kegiatan seremonial yang cukup meriah. Namun kali ini, Pemerintah Kota Pekalongan memilih kegiatan yang lebih sederhana dan bermanfaat, seperti khataman Al-Qur’an dan istighosah,” jelasnya.

Ia berharap, di usia ke-120 tahun, Kota Pekalongan semakin maju, masyarakatnya hidup rukun, serta kondisi sosial dan ekonomi tetap stabil dan terus meningkat.

“Kami berharap Kota Pekalongan ke depan semakin baik, masyarakatnya semakin rukun, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, serta kondisi ekonomi masyarakat tetap baik dan semakin meningkat. Selain itu, semoga keimanan dan ketakwaan masyarakat juga semakin kuat,” harapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pemberian penghargaan kepada para tokoh ini menjadi salah satu bentuk refleksi perjalanan panjang Kota Pekalongan, sekaligus pengingat bahwa pembangunan yang dirasakan saat ini tidak terlepas dari kontribusi para pemimpin dan tokoh terdahulu.

“Momentum ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam melanjutkan pembangunan kota yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,”pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Jadi ke-120, Pemkot Pekalongan Salurkan Bantuan Pangan Untuk Puluhan Ribu KPM

Momentum peringatan Hari Jadi ke-120 Kota Pekalongan Tahun 2026 dimanfaatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan untuk berbagi dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid atau akrab disapa Aaf, secara simbolis melepas penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah Tahun 2026 yang menyasar puluhan ribu keluarga kurang mampu, bertempat di Halaman GOR Jetayu, Rabu (1/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Pekalongan bekerja sama dengan Perum Bulog Kantor Cabang Tegal menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan berupa beras sebanyak 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Wali Kota Aaf menyampaikan bahwa, program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menegaskan bahwa, bantuan tersebut telah melalui proses seleksi ketat oleh pihak kelurahan agar tepat sasaran.

“Alhamdulillah, pada momentum Hari Jadi ke-120 Kota Pekalongan ini, kami bisa menyalurkan bantuan pangan kepada 39.373 Keluarga Penerima Manfaat. Masing-masing menerima 1 paket berisi 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah agar kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi,” ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan pangan ini bersumber dari Badan Pangan Nasional yang disalurkan melalui Bulog. Penyaluran dilakukan secara bertahap mulai tanggal 1 hingga 8 April 2026 melalui masing-masing kelurahan di Kota Pekalongan.

“Secara simbolis sudah kita lepas hari ini, dan selanjutnya distribusi akan dilakukan oleh kelurahan setempat. Harapannya bantuan ini benar-benar bermanfaat dan membawa keberkahan bagi masyarakat Kota Pekalongan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Aaf mengungkapkan bahwa, rangkaian peringatan Hari Jadi ke-120 Kota Pekalongan tahun ini sengaja dikemas secara sederhana tanpa seremoni berlebihan. Hal ini sebagai bentuk refleksi dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat.

“Perayaan Hari Jadi kali ini kita laksanakan secara sederhana, namun tetap penuh makna. Rangkaian kegiatan diisi dengan khataman Al-Qur’an 30 juz, istighosah, rapat paripurna, penyaluran bantuan pangan, groundbreaking pembangunan kantor baru Pemkot dan DPRD, serta ziarah ke makam para mantan wali kota dan wakil wali kota terdahulu,” jelasnya.

Menurutnya, kesederhanaan dalam peringatan hari jadi ini justru menjadi momentum untuk lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakat serta memperkuat semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan kota ke depan.

Dengan adanya bantuan pangan ini yang disalurkan bertepatan di Hari Jadi, diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas kebutuhan pokok di tengah dinamika harga pangan. Pemkot Pekalongan pun berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.

“Semoga di usia ke-120 ini, Kota Pekalongan semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, dan kita semua dapat terus bersatu membangun kota yang kita cintai,” pungkasnya.

Salah satu penerima manfaat, Siti Aminah (46), warga Kelurahan Bandengan, mengaku sangat bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Menurutnya, bantuan beras dan minyak goreng tersebut sangat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari keluarganya.

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat berarti bagi kami. Apalagi kondisi ekonomi sekarang masih terasa berat, jadi dengan adanya beras dan minyak ini bisa mengurangi pengeluaran dapur. Terima kasih kepada Pemerintah Kota Pekalongan,” tukasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Jadi ke-120 Kota Pekalongan, Pemkot Ajak Warga Bersatu Hadapi Tantangan Kota

Peringatan Hari Jadi ke-120 Kota Pekalongan Tahun 2026 menjadi momentum refleksi bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid atau akrab disapa Aaf bersama wakilnya, Hj Balgis Diab saat talkshow di Radio Kota Batik (RKB) Pekalongan, Selasa siang (31/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Aaf menegaskan bahwa, usia 120 tahun bukanlah usia muda, melainkan fase kematangan yang menuntut refleksi dan kerja bersama seluruh elemen masyarakat. Ia menyebutkan, peringatan Hari Jadi tahun ini digelar secara sederhana tanpa kemewahan, namun tetap sarat makna.

“Tidak ada kado khusus, rangkaian kegiatan juga sederhana, seperti khataman Al-Qur’an 30 juz, istighosah, rapat paripurna DPRD, bazar pangan murah, hingga ziarah ke makam para mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan. Ini sebagai pengingat bagi ASN dan masyarakat agar mengenal para tokoh pendahulu,” tutur Aaf.

Ia menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pembangunan kota. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan, seperti pengelolaan sampah, banjir, rob, hingga infrastruktur jalan yang rusak.
Salah satu contoh kolaborasi yang berhasil, lanjutnya, adalah penataan kawasan salah satu Taman di Kelurahan Kali Baros yang sebelumnya dikenal kumuh dan menjadi tempat pembuangan sampah. Kini, kawasan tersebut telah disulap menjadi taman yang lebih tertata dan bermanfaat bagi warga.

“Keberhasilan ini berkat peran RT/RW, lurah, camat, anggota DPRD, dan masyarakat. Harapannya, ini bisa menjadi contoh bagi kelurahan lain,” imbuhnya.

Di sisi lain, Kota Pekalongan masih menghadapi tantangan serius, terutama bencana banjir akibat cuaca ekstrem dan rob. Bahkan, hingga saat ini masih terdapat sekitar 260 warga yang mengungsi di beberapa titik, termasuk di eks Kelurahan Kraton Kidul, akibat jebolnya tanggul di wilayah Pabean.

Wali Kota Aaf mengapresiasi solidaritas masyarakat yang turut bahu-membahu bersama Pemkot, TNI, Polri, dan stakeholder lainnya dalam penanganan darurat. Ia memastikan kebutuhan logistik para pengungsi telah terpenuhi dengan baik.

Untuk penanganan jangka panjang, Pemkot telah mengusulkan penguatan Sungai Bremi dengan anggaran sekitar Rp37 miliar pada tahun 2026. Bahkan, Gubernur Jawa Tengah telah meninjau langsung lokasi tanggul yang jebol dan meminta percepatan perbaikan.

Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp194 miliar, Pemkot tetap berkomitmen memprioritaskan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program sosial seperti bantuan sosial (bansos), Universal Health Coverage (UHC), dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dipastikan tidak dihapus.

Namun demikian, sejumlah sektor pembangunan mengalami penyesuaian anggaran. Di antaranya, anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) yang turun dari sekitar Rp40-50 miliar menjadi Rp8 miliar, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dari Rp80-100 miliar menjadi sekitar Rp30 miliar.

“Kami ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Setiap tahun pasti ada refleksi, dan beban pemerintah juga semakin berat. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi semua pihak,” tegasnya.

Pemkot juga membuka peluang kerja sama investasi, bersama 3 kabupaten lainnya yakni Kabupaten Pemalang, Batang, dan Pekalongan, termasuk dengan investor asal China, dalam pengembangan program Waste to Energy (pengolahan sampah menjadi energi listrik) yang direncanakan berlokasi di sekitar Exit Tol Kota Pekalongan. Program ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan sampah di Kota Pekalongan.

Wali Kota Aaf pun mengajak masyarakat di wilayah sekitar, seperti Kali Baros, Sokoduwet, dan Setono, untuk mendukung program tersebut demi keberhasilan bersama.

“Momentum Hari Jadi ke-120 ini diharapkan menjadi penguat semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan, sekaligus mendorong pembangunan Kota Pekalongan yang lebih maju, tangguh, dan berkelanjutan,”harapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekalongan, Hj. Balgis Diab, menambahkan bahwa, pengelolaan sampah menjadi salah satu isu krusial yang membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.

“Pemerintah tetap hadir, tetapi tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar penanganan sampah berjalan optimal,” ujarnya.

Ia juga memberikan pesan khusus kepada generasi muda Kota Pekalongan yang jumlahnya semakin dominan. Menurutnya, generasi muda merupakan harapan besar dalam mewujudkan masa depan kota yang lebih baik.

“Teruslah berinovasi, berkreativitas, dan berkontribusi sesuai bidang masing-masing. Jadilah agen perubahan. Kami percaya, di tangan generasi penerus, Kota Pekalongan akan menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sampaikan LKPJ 2025, Wali Kota Aaf Dorong Kolaborasi Atasi Persoalan Sampah

Wali Kota Pekalongan, H.A. Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab disapa Mas Aaf, secara resmi menyampaikan pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, yang digelar di Gedung Diklat, Selasa (31/3/2026).

Dalam forum tersebut, Wali Kota Aaf menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif guna menuntaskan berbagai persoalan strategis di daerah, khususnya persoalan pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan bersama.

Menurutnya, capaian penanganan sampah di Kota Pekalongan menunjukkan tren positif, meskipun masih membutuhkan percepatan di sejumlah titik. Ia menilai, keberhasilan penanganan sampah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD dan masyarakat.

“Progres penanganan sampah sudah berjalan meski bertahap. Kita butuh dorongan kuat dari rekan-rekan anggota DPRD untuk menuntaskannya,” ujarnya.

Ia juga mencontohkan praktik baik yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Kalibaros, di mana lahan kumuh berhasil disulap menjadi taman asri berkat kolaborasi warga dari 10 RW setempat.

“Ini bukti bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting. Dari yang awalnya kumuh, kini menjadi ruang publik yang nyaman dan bahkan direncanakan dilengkapi area bermain anak,” tambahnya.

Selain isu persampahan, Wali Kota Aaf turut menyoroti penanganan banjir. Ia menyampaikan bahwa rencana pembangunan Giant Sea Wall saat ini telah diusulkan ke Pemerintah Pusat. Selain itu, usulan pembangunan bendung gerak di Sungai Bremi dan Meduri juga terus didorong sebagai solusi jangka panjang.

“Jika bendung gerak ini terealisasi, insyaallah dampak banjir, khususnya di wilayah Pekalongan Barat, bisa berkurang signifikan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan, Nusron, dalam rapat paripurna tersebut menyampaikan bahwa agenda penyampaian LKPJ telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menjelaskan, berdasarkan surat Wali Kota Pekalongan Nomor 100.1.6.1/1552, dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2025 telah resmi disampaikan kepada DPRD untuk kemudian dibahas lebih lanjut.

“Memperhatikan surat Wali Kota Pekalongan Nomor 100.1.6.1/1552 perihal penyampaian buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 telah disampaikan kepada DPRD Kota Pekalongan, yang selanjutnya mohon waktu untuk membacakan pidato pengantar LKPJ dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan,” ujar Nusron saat memimpin jalannya rapat.

Ia juga menambahkan bahwa sesuai ketentuan peraturan, DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk meminta serta membahas LKPJ kepala daerah sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

Lebih lanjut, Nusron menyampaikan bahwa rapat paripurna tersebut telah memenuhi kuota forum sesuai tata tertib DPRD, sehingga agenda penyampaian LKPJ dapat dilaksanakan secara sah dan terbuka untuk umum.

Dengan penyampaian LKPJ Tahun 2025 ini, DPRD Kota Pekalongan selanjutnya akan melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.

“Kami berharap, melalui sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, berbagai persoalan mendasar di Kota Pekalongan, termasuk pengelolaan sampah dan penanganan banjir, dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan,”tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Paripurna ke-7 DPRD Kaltim, Gubernur Rudy Mas’ud Sampaikan LKPj dan Paparkan Kinerja APBD 2025

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menegaskan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditandai dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kaltim, Senin (30/3/2026).

Rapat paripurna berlangsung di Gedung Utama DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, mengagendakan tiga hal utama, yakni penyampaian LKPj Gubernur Kaltim Tahun 2025, pembentukan panitia khusus (pansus) DPRD untuk membahas LKPj tersebut, serta penyerahan Kamus Usulan Aspirasi berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, didampingi Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis dan Wakil Ketua III Yenni Eviliana, serta Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman. Sebanyak 35 anggota dewan turut hadir dalam sidang tersebut.

Dalam pemaparannya, Gubernur Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa LKPj Tahun 2025 disusun berdasarkan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kaltim 2025–2045, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026, hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Secara teknis, penyusunan LKPj juga mengacu pada regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024. Selain itu, dokumen ini turut memuat tindak lanjut atas rekomendasi DPRD Kaltim terhadap LKPj tahun sebelumnya, yakni Tahun 2024.

Dari sisi kinerja keuangan daerah, Gubernur Gubernur Rudy Mas’ud memaparkan bahwa pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp19,149 triliun dan terealisasi Rp17,735 triliun atau mencapai 92,61 persen.

“Pendapatan tersebut bersumber dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,”ujar Gubernur Rudy Mas’ud.

Sementara itu, belanja daerah pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp21,696 triliun, dengan realisasi mencapai Rp19,372 triliun atau sebesar 89,28 persen. Alokasi belanja tersebut difokuskan pada empat jenis utama, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Lebih lanjut, Gubernur Rudy Mas’ud juga menyampaikan capaian kinerja pembangunan daerah yang mencakup empat tujuan dan sebelas sasaran strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”.

Dalam kesempatan yang sama, disampaikan pula pelaksanaan program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Gratispol dan Jospol, yang dijalankan melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Kedua program tersebut memiliki target anggaran sebesar Rp3,584 triliun dengan realisasi mencapai Rp3,057 triliun. Capaian kinerja fisik tercatat sebesar 90,76 persen, sementara capaian keuangan mencapai 85,26 persen.

Melalui penyampaian LKPj ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Susun Arah Pembangunan Daerah, Pemprov Kaltim Bahas RKPD 2027

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026). Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, DPRD, akademisi, hingga tokoh masyarakat.

Kepala Bappeda Kaltim, Muhaimin menjelaskan konsultasi publik ini merupakan bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang bersifat partisipatif.

“Forum ini bertujuan menyerap saran, masukan, dan gagasan dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyempurnakan RKPD 2027,” ujarnya.

Penyusunan RKPD terbagi dalam lima tahapan besar, yakni tahapan perencanaan awal, tahap rancangan Musrenbang, tahap rancangan akhir, dan penetapan. Pasca dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan penajaman program dan kegiatan pada Renja perangkat daerah melalui Forum Lintas Perangkat Daerah.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa konsultasi publik menjadi momentum penting untuk memastikan arah pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kita ingin kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak langsung dan adil bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi Kaltim 2025 yang tetap positif di angka 4,53 persen, meski menghadapi tekanan global. Kendati demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan lain yang perlu mendapat perhatian serius. Mulai dari angka kemiskinan yang mencapai 5,17 persen, tingkat pengangguran 5,18 persen, hingga stunting 22,2 persen.

Menurutnya, data tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta perluasan lapangan kerja.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, serta tanggapan dari DPRD dan pemangku kepentingan lainnya sebelum ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil konsultasi publik.

Melalui forum ini, diharapkan arah pembangunan Kaltim 2027 semakin matang, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kaltim Siapkan Pondasi 2027, SDM dan Infrastruktur Jadi Prioritas

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H. Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa pembangunan 2027 akan difokuskan pada penguatan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

“Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perlindungan sosial menjadi prioritas utama agar pembangunan lebih inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2026).

Ia menjelaskan, sektor pendidikan diarahkan pada peningkatan akses dan mutu layanan, sementara sektor kesehatan difokuskan pada penguatan fasilitas dan tenaga kesehatan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur ditargetkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperluas akses layanan publik.

Pemprov Kaltim juga menaruh perhatian pada upaya pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan standar pelayanan minimum, agar masyarakat dapat hidup lebih layak dan sejahtera.

Selain itu, sejumlah proyek strategis direncanakan masuk dalam RKPD 2027, seperti pembangunan jalan penghubung wilayah, pembangunan sekolah baru, serta pengembangan rumah sakit di beberapa daerah.

Di tengah tantangan keterbatasan keuangan daerah, Gubernur mendorong peningkatan kreativitas dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk optimalisasi pajak dan retribusi, serta pemanfaatan potensi ekonomi daerah.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada transfer pusat. Kreativitas daerah menjadi kunci keberlanjutan pembangunan,” tegasnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru di Kaltim.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari DPRD, instansi vertikal, hingga masyarakat dan media, untuk bersama-sama mengawal pembangunan daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran.

“Momentum ini harus kita manfaatkan untuk memastikan Kaltim siap menjadi pusat pertumbuhan berkelanjutan,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ancaman Narkoba Makin Serius, BNN Kerahkan 1.818 Fasilitator

Permasalahan narkoba masih menjadi ancaman serius dengan dampak multidimensi. Menyikapi hal tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengerahkan 1.818 fasilitator P4GN untuk memperkuat upaya pencegahan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Sekretaris Utama BNN RI, Tantan Sulistyana, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei prevalensi nasional tahun 2025, angka penyalahgunaan narkoba meningkat menjadi 2,11 persen atau setara dengan 4,15 juta jiwa. Kondisi ini mendorong BNN untuk terus memperkuat layanan P4GN melalui pembentukan fasilitator sebagai ujung tombak di masyarakat.

Dalam arahannya, Sekretaris Utama juga menyampaikan bahwa program fasilitator ini merupakan program baru yang belum sepenuhnya didukung ketersediaan anggaran. Namun, hal tersebut diharapkan tidak menjadi kendala dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi hambatan. Seluruh pegawai BNN sebagai insan antinarkoba harus tetap berinovasi dan memberikan pelayanan P4GN terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) BNN, Caca Syahroni, menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang dengan kurikulum komprehensif yang meliputi bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, hukum dan kerja sama, serta layanan publik, pengaduan, dan informasi masyarakat, termasuk pelayanan dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN.

Diketahui, fasilitator P4GN yang mengikuti pelatihan ini merupakan pegawai BNN dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota yang akan ditugaskan diseluruh wilayah Indonesia. Penugasan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memperkuat jangkauan layanan P4GN di wilayah desa dan kelurahan.

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan peran sebagai fasilitator, termasuk dalam membangun jejaring dan menyampaikan layanan P4GN secara optimal kepada masyarakat.

BNN menargetkan kehadiran fasilitator ini dapat mempercepat implementasi program Desa/Kelurahan Bersinar sekaligus meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya narkoba.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dirjen Imigrasi Komitmen Wujudkan Pelayanan Berpihak kepada Masyarakat

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Hendarsam Marantoko menyampaikan komitmen kuat untuk menghadirkan kebijakan keimigrasian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat melalui konsep utama “Imigrasi untuk Rakyat”. Pernyataan tersebut disampaikannya usai menjalani pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai Dirjen Imigrasi, Rabu (1/4).

Dirjen Imigrasi menegaskan bahwa amanah yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto akan dijalankan selaras dengan visi besar pemerintah, khususnya dalam mewujudkan Asta Cita, termasuk agenda reformasi hukum. Implementasi visi tersebut telah diturunkan melalui berbagai program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan program aksi tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran strategis dalam pelaksanaannya.

“Sebagai Direktur Jenderal Imigrasi yang baru, saya dan kami (Direktorat Jenderal Imigrasi) tidak akan keluar dari koridor tersebut. Tapi juga memang Direktur Jenderal Imigrasi mempunyai kekhasan dan keunikan. Tidak hanya sebagai pelaksana teknis saja, tapi harus bisa memberikan atau membaca alam pikir daripada Pak Presiden,” ujar Dirjen Imigrasi.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki empat fungsi utama yang harus berjalan secara seimbang, yaitu pelayanan publik, penegakan hukum, keamanan, dan kedaulatan negara. Keempat fungsi tersebut, menurutnya, harus berorientasi pada satu tujuan utama, yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Kalau saya mempunyai keyword bahwa imigrasi untuk rakyat. Intinya imigrasi adalah untuk rakyat. Di mana pelayanan harus untuk rakyat. Di mana fungsi keamanan harus untuk rakyat. Fungsi kedaulatan harus untuk rakyat. Fungsi fasilitator ekonomi, fasilitator di bidang pariwisata, di bidang ilmu pengetahuan, dan juga di bidang investasi harus untuk rakyat,” ujar Dirjen Imigrasi.

Dirjen Imigrasi pun menegaskan komitmennya untuk melanjutkan capaian yang sudah ada sekaligus menghadirkan inovasi yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Apa yang sudah baik yang ada selama ini kita tingkatkan, kita pertahankan, dan kita tingkatkan. Dan kemudian memberikan inovasi-inovasi yang tentunya harus objeknya adalah rakyat. Imigrasi untuk rakyat,” ucapnya.

Dengan semangat Imigrasi untuk Rakyat, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen untuk terus memperkuat pelayanan publik yang prima. Melalui berbagai inovasi dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan, Imigrasi berupaya semakin adaptif dalam menjawab dinamika global serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News