Beranda blog Halaman 375

Kemenhut Bahas Kerjsama dengan Jepang Wujudkan Taman Nasional Berkelas Dunia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Menhut) Raja Juli Antoni, melakukan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah Jepang dalam rangka memperkuat kerja sama pengelolaan kawasan konservasi. Pertemuan ini dihadiri oleh Shichimeko Shuici, Director Fuji-Hakone-Izu National Park, serta Ikuo Yamada dari kantor Kerjasama Internasional Kementerian Lingkungan Hidup Jepang.

Dalam diskusi tersebut, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyampaikan inisiatif pengembangan kerja sama sister park antara Fuji-Hakone-Izu National Park dengan sejumlah alternatif taman nasional di Indonesia yang memiliki karakteristik ekosistem serupa, yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan Taman Nasional Gunung Rinjani.

Kerja sama sister park ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan taman nasional melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik di bidang konservasi dan pengembangan ekowisata. Inisiatif ini juga diarahkan untuk memperkuat posisi taman nasional Indonesia agar semakin dikenal di tingkat global.

Pihak Kementerian Lingkungan Hidup Jepang menyambut baik usulan tersebut dan mendorong tindak lanjut konkret melalui penyelenggaraan technical workshop guna membahas aspek teknis kerja sama secara lebih mendalam. Workshop ini diharapkan menjadi forum awal untuk merumuskan kerangka kerja sama yang implementatif dan berkelanjutan.

Sebelumnya pada 28 Maret 2029, Menteri Kehutanan telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Gubernur Prefektur Shizuoka, Jepang, tentang kerja sama perlindungan dan konservasi satwa liar, dengan fokus pada program breeding loan komodo (Varanus komodoensis).

Pengembangan kerjasama sister park dengan Fuji-Hakone-Izu National Park dan MoU breeding loan Komodo menjadi program Kemenhut untuk membantu memperkuat hubungan Indonesia-Jepang yang menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Banjarnegara Sampaikan RLPPD 2025, Kemiskinan Turun dan IPM Meningkat

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Pemkab Banjarnegara) resmi menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2025 kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.

Penyampaian RLPPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan turunannya, yang mewajibkan kepala daerah melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka.

Secara umum, capaian kinerja makro Kabupaten Banjarnegara menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat mencapai 70,61 atau masuk kategori tinggi, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 69,62.

Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 13,28 persen dari sebelumnya 14,71 persen. Tingkat pengangguran juga mengalami penurunan menjadi 5,39 persen, sementara pertumbuhan ekonomi menguat di angka 5,26 persen.

Pendapatan per kapita masyarakat turut meningkat menjadi Rp29,36 juta dari Rp27,64 juta pada tahun 2024, meskipun tingkat ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) masih bertahan di angka 0,367.

Pada sektor pelayanan dasar, Pemkab Banjarnegara mencatat berbagai capaian signifikan. Partisipasi pendidikan dasar usia 7–15 tahun mencapai 96,48 persen, sementara prevalensi stunting berhasil ditekan menjadi 16,67 persen.

Di sektor infrastruktur, akses air minum layak telah menjangkau 92,37 persen penduduk. Sementara itu, seluruh warga terdampak bencana telah mendapatkan rumah layak huni, dengan capaian 100 persen.

Dalam aspek ketentraman dan perlindungan masyarakat, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana juga mencapai 100 persen, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti.

Dari sisi tata kelola, hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun sebelumnya menunjukkan skor 3,3385 dengan status kinerja “sedang”. Sementara itu, laporan keuangan daerah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam hal keuangan daerah, realisasi pendapatan tahun 2025 mencapai Rp2,25 triliun atau 98,39 persen dari target. Belanja daerah terealisasi sebesar Rp2,19 triliun atau 94,43 persen, sedangkan pembiayaan daerah melampaui target dengan realisasi 103,2 persen.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik, Pemkab Banjarnegara juga melaksanakan 40 inovasi daerah sepanjang 2025 untuk mempermudah akses layanan bagi masyarakat.

Pemkab berharap capaian ini dapat terus ditingkatkan melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan Banjarnegara yang semakin maju dan sejahtera.

Keterangan untuk dokumen lengkap RILPPD Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat dalam link berikut :

https://drive.google.com/drive/folders/1dBD0CCYPY1YLyxNNeL_2AjU6Sd_p4Lv5?usp=sharing

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tepat Waktu, Bupati Banjarnegara Sampaikan LKPJ 2025 ke DPRD

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjarnegara, Jumat (27/3/2026).

Penyampaian LKPJ yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjarnegara tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus dipenuhi paling lambat akhir Maret setiap tahunnya.

Dalam laporannya, Bupati Amalia Desiana memaparkan sejumlah capaian kinerja pembangunan daerah sepanjang 2025. Salah satu indikator yang mencolok adalah penurunan angka kemiskinan menjadi 13,28 persen dari sebelumnya 14,71 persen pada 2024.

Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita juga mengalami peningkatan menjadi Rp31,35 juta dari Rp27,64 juta pada tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turut meningkat menjadi 70,61 dengan status tinggi, naik dari 69,62 pada 2024.

Di sektor kesehatan, prevalensi stunting berhasil ditekan menjadi 16,68 persen dari 20,6 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi daerah juga menguat menjadi 5,26 persen dibandingkan 5,11 persen pada tahun sebelumnya.

“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan masyarakat,” ujar Bupati.

Tak hanya itu, sejumlah indikator lain juga menunjukkan tren positif, di antaranya penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,39 persen, peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 74,75, serta naiknya Indeks Reformasi Birokrasi menjadi 86,06.

Namun demikian, pemerintah daerah juga mencatat adanya kenaikan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menjadi 12,57 persen, yang menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan.

Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 mencapai 98,39 persen atau sebesar Rp2,25 triliun dari target Rp2,29 triliun. Sementara realisasi belanja daerah mencapai 94,43 persen atau Rp2,19 triliun dari alokasi Rp2,32 triliun.

Adapun realisasi pembiayaan daerah tercatat mencapai 103,2 persen atau sebesar Rp30,62 miliar dari target Rp29,67 miliar.

Bupati juga menyampaikan bahwa rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.

Ke depan, pemerintah daerah berharap pembahasan LKPJ ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis dari DPRD guna meningkatkan kualitas pembangunan dan mewujudkan Banjarnegara yang lebih maju dan sejahtera.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Pemprov Jambi Kejar Target UU HKPD 2027, Belanja Pegawai Siap Dipangkas Bertahap

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mulai mematangkan langkah strategis untuk menyesuaikan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang akan berlaku pada 2027.

Regulasi tersebut mengharuskan porsi belanja pegawai di daerah tidak melebihi 30 persen dari total APBD. Sementara saat ini, porsi belanja pegawai Pemprov Jambi masih berada di angka 34 persen.

Gubernur Jambi, Al Haris, mengakui kondisi tersebut dan menegaskan bahwa penyesuaian tidak bisa dilakukan secara instan. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dijalankan secara bertahap dengan mempertimbangkan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada saat ini.

“Kalau langsung diterapkan, saya kira tidak mungkin. Dengan jumlah ASN yang ada, harus dilakukan pelan-pelan,” ujar Al Haris usai apel kepegawaian di lapangan kantor gubernur, Senin (30/3/2026).

Untuk mencari formulasi terbaik, Pemprov Jambi berencana melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, khususnya dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang diambil tetap selaras dengan regulasi nasional tanpa mengabaikan kesejahteraan ASN di daerah.

Al Haris juga menegaskan bahwa persoalan tingginya belanja pegawai bukan hanya dialami Jambi. Sejumlah daerah lain di Indonesia bahkan mencatatkan porsi yang lebih tinggi.

Meski demikian, ia tetap optimistis target penyesuaian dapat tercapai sebelum tenggat waktu 2027. Dengan selisih yang tidak terlalu jauh dari batas yang ditetapkan, Pemprov Jambi menilai peluang untuk menekan angka tersebut masih terbuka.

“Kalau kita di 34 persen, masih bisa ditekan secara bertahap. Idealnya memang 30 persen, dan kita optimistis bisa mencapainya,” pungkasnya.

Pemerintah Pastikan Keamanan Jemaah Umrah di Tengah Situasi Timur Tengah yang Dinamis

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah terus memantau kondisi terkini pelaksanaan ibadah umrah seiring perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Dalam kunjungan kerja dan monitoring yang dilakukan pada Minggu, 29 Maret 2026, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan seluruh jemaah.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku bagi seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Hal ini menjadi krusial guna meminimalkan risiko serta memastikan respons yang cepat dan tepat apabila terjadi kondisi darurat atau perubahan situasi.

“Kami mengingatkan seluruh pihak, khususnya PPIU, untuk selalu taat pada aturan yang telah ditetapkan. Disiplin dalam menjalankan prosedur adalah kunci utama dalam menjaga keselamatan jemaah, terutama di tengah situasi yang dinamis saat ini,” ujar Puji Raharjo.

Dalam rangkaian monitoring tersebut, tim meninjau langsung sejumlah lokasi vital, mulai dari Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah hingga menjenguk jemaah umrah yang sedang dirawat di King Abdulaziz Hospital, Mekkah. Selain itu, tim juga melakukan pengecekan terhadap jemaah yang berpotensi mengalami stranded di area penginapan kawasan Misfalah, Mekkah, untuk memastikan akomodasi dan pelayanan tetap berjalan optimal sesuai standar.

Pemerintah juga meminta agar PPIU senantiasa berkoordinasi secara intensif dengan perwakilan pemerintah di Arab Saudi. Langkah ini diambil agar setiap kendala atau kebutuhan mendesak dari jemaah dapat segera ditindaklanjuti tanpa hambatan.

Hingga saat ini, kondisi jemaah Indonesia dilaporkan dalam keadaan aman dan terkendali. Pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik serta menjamin kelancaran ibadah sekaligus perlindungan maksimal bagi seluruh warga negara yang berada di Tanah Suci. Selain itu, pemerintah memastikan seluruh jemaah dapat kembali ke tanah air sesuai dengan 10 langkah mitigasi yang telah disepakati bersama lintas kementerian dan PPIU pada awal Maret lalu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Maruarar Tinjau Lokasi Rusun Senen, Proyek Relokasi Warga Rel KA Segera Dibangun

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi rencana pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan Jalan Kramat Raya Senen pada Minggu (29/3). Lahan seluas 1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia tersebut disiapkan sebagai tindak lanjut arahan Prabowo Subianto untuk pembangunan rusun relokasi warga di bantaran rel kereta api wilayah Senen, Jakarta Pusat.

Menteri PKP menyampaikan bahwa pembangunan rusun tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta. Ia menegaskan bahwa keputusan skema pembangunan akan diputuskan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dijadwalkan pada Rabu mendatang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat juga berkomitmen memberikan dukungan penuh terutama dalam percepatan perizinan agar pembangunan dapat segera dimulai.

“Kita bersinergi antara pemerintah pusat, Kementerian PKP, Danantara, BP BUMN, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Yang pasti rusun ini akan segera dibangun. Perizinan akan dibantu sepenuhnya oleh pemerintah daerah,” ujar Menteri PKP.

Terdapat beberapa alternatif skema pembangunan rusun yang sedang dibahas. Salah satu opsi adalah pembangunan oleh Perum Perumnas sebanyak 1.000 unit dalam dua tower dengan pembiayaan dari APBN, serta dukungan subsidi dan penyediaan utilitas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Alternatif lain datang dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia yang menyatakan kesiapan membangun sembilan tower empat lantai dengan total 690 unit hunian lengkap dengan fasilitas ruang komunal dan gedung serbaguna.

Selain pembangunan rusun, Menteri Ara menyampaikan Kementerian PKP juga menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk wilayah DKI Jakarta sebanyak 3.100 unit rumah pada tahun 2026. Program tersebut tersebar di lima wilayah kota administrasi masing-masing 600 unit serta 100 unit di Kepulauan Seribu.

Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh program penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Ia menyampaikan bahwa BUMN akan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki untuk pembangunan hunian serupa di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Tangerang, Bogor, Medan, Makassar, dan Denpasar.

“Kami sedang memetakan aset BUMN di beberapa kota besar untuk dibangun dengan skema yang sama. Ini bagian dari dukungan terhadap program prioritas Presiden untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat,” ujar Dony Oskaria.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat proses perizinan dan mendukung penuh pelaksanaan pembangunan rusun tersebut agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat.

Berdasarkan hasil koordinasi awal, pembangunan rumah susun tersebut ditargetkan mulai groundbreaking pada Mei 2026, dengan skema pembiayaan dan pelaksanaan yang akan diputuskan setelah rapat koordinasi lintas kementerian dan BUMN. Pemerintah berharap proyek ini dapat menjadi model sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta dalam penyediaan hunian layak di kawasan perkotaan padat.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia Mohammad Rizal Pahlevi, serta Plt. Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Tanah Laut Tekankan Rasa Syukur, Disiplin, dan Profesionalitas ASN Pasca Idulfitri

Penulis
Lucky PR
-

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menggelar apel gabungan pada Senin (30/03/2026) yang dirangkai dengan kegiatan halal bihalal bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tanah Laut.

Dalam amanatnya, Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto mengajak seluruh peserta apel untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat kembali melaksanakan tugas setelah menjalani cuti Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

“Yang pertama adalah pentingnya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta’ala. Kita masih diberikan kesehatan, bisa beraktivitas, dan kembali melaksanakan tugas seperti biasa,” ucap Bupati.

Ia juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah kepada seluruh ASN, sekaligus memohon maaf lahir dan batin, baik secara kedinasan maupun pribadi.

Bupati berharap selama masa cuti bersama Idulfitri, tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, baik yang berada di wilayah Tanah Laut maupun yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah.

“Saya berharap tidak ada laporan pelanggaran selama masa cuti kemarin. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai ASN dalam menjaga integritas,” tegasnya.

Momentum apel gabungan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang halal bihalal untuk mempererat silaturahmi antarpegawai. Bupati mengajak seluruh ASN untuk membuka diri, saling memaafkan, dan memperkuat kebersamaan dalam menjalankan tugas pemerintahan ke depan.

Lebih lanjut, Bupati menyoroti tantangan global yang saat ini terjadi, seperti konflik internasional yang berpotensi berdampak pada kondisi nasional hingga daerah, termasuk terhadap stabilitas ekonomi dan ketersediaan kebutuhan pokok.

Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah ke depan akan menghadapi tantangan, terutama terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD. Saat ini, komposisi belanja pegawai di Kabupaten Tanah Laut disebut telah melampaui batas tersebut.

“Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh ASN untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas agar keberadaan kita benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan pentingnya disiplin kerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa citra ASN sangat ditentukan oleh kinerja sehari-hari.

“Kalau kita bekerja dengan baik, melayani dengan baik, maka masyarakat akan menilai positif. Namun sebaliknya, jika kita lalai, hal itu akan berdampak pada kepercayaan publik,” katanya.

Selain itu, Bupati menegaskan agar seluruh perangkat daerah mempercepat penyerapan anggaran memasuki triwulan kedua tahun 2026. Ia meminta agar setiap pekerjaan diselesaikan tepat waktu dan tidak menumpuk di akhir tahun.

“Jangan biasakan menunda pekerjaan. Semua harus diselesaikan sesuai target dan waktu yang telah ditentukan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarpegawai di semua tingkatan, mulai dari pimpinan hingga staf pelaksana, dalam mendukung keberhasilan program pembangunan daerah.

“Masing-masing memiliki peran penting. Kepala dinas tidak akan optimal tanpa dukungan bidang dan staf yang profesional. Semua harus berkontribusi sesuai tugasnya,” tambahnya.

Menutup amanatnya, Bupati kembali mengajak seluruh ASN untuk bekerja dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab, serta berharap agar Kabupaten Tanah Laut dapat menghadapi berbagai tantangan ke depan dengan baik.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kita dan apa yang kita kerjakan,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Siapkan Laboratorium Sosial Sains untuk Uji Pendekatan Pemolisian yang Tepat

Penulis
Syifa
-

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat transformasi menuju institusi yang modern, adaptif, dan berbasis ilmu pengetahuan dengan membangun Laboratorium Sosial Sains Kepolisian di kompleks Akademi Kepolisian (Akpol), Lemdiklat Polri, Semarang, Jawa Tengah.

Fasilitas ini menjadi sarana pembelajaran strategis untuk mengembangkan pola pikir (mindset), budaya kerja (culture set), serta cara bertindak (action set) personel Polri dalam menghadapi dinamika tugas kepolisian yang semakin kompleks dan menuntut respons cepat, tepat, serta humanis.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa kehadiran laboratorium ini merupakan langkah konkret Polri dalam merespons perubahan zaman yang dipengaruhi oleh revolusi digital, dinamika geopolitik global, serta transformasi sosial yang berkembang pesat.

“Perubahan itu kini berlangsung dengan kecepatan dan kompleksitas yang tinggi. Oleh karena itu, Polri harus mampu mengembangkan pendekatan yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga teruji melalui realitas sosial di lapangan,” ujar Wakapolri.

Laboratorium Sosial Sains Kepolisian ini dirancang sebagai ruang integratif yang menjembatani antara teori dan praktik. Melalui pendekatan berbasis data, analisis ilmiah, serta simulasi kondisi faktual, laboratorium ini akan menjadi pusat pengujian berbagai model pemolisian guna menghasilkan kebijakan dan tindakan yang presisi.

Lebih lanjut, fasilitas ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) melalui pendekatan sosial yang adaptif, prediktif, dan berbasis bukti (evidence-based policing).

“Laboratorium ini tidak hanya menjadi ruang eksperimen, tetapi juga wahana pembelajaran untuk membentuk karakter personel Polri yang unggul, adaptif, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat,” tambahnya.

Sebagai bagian dari pengembangan keilmuan kepolisian, keberadaan laboratorium ini juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan profesionalitas serta pemuliaan profesi Polri. Dengan memperkuat fondasi akademik dan riset, Polri berkomitmen menghadirkan praktik kepolisian yang semakin ilmiah, transparan, dan akuntabel.

Sejalan dengan itu, Polri juga mengembangkan jejaring Pusat Studi Kepolisian bersama perguruan tinggi di seluruh Indonesia sebagai ekosistem penguatan ilmu kepolisian nasional. Hingga saat ini, capaian yang telah terbangun meliputi:

15 perguruan tinggi dengan 30 Pusat Studi Kepolisian yang siap operasional dan telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) (menunggu peluncuran);

17 perguruan tinggi yang telah memiliki PKS kerja sama.

Sehingga secara keseluruhan terdapat 47 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perguruan tinggi nasional serta 30 Pusat Studi Kepolisian yang menjadi bagian dari jaringan pengembangan ilmu kepolisian nasional.

Sebagai tindak lanjut, pusat-pusat studi yang telah siap operasional akan segera melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) yang membahas berbagai isu strategis kepolisian, mulai dari keamanan nasional, transformasi pelayanan publik, perkembangan kejahatan siber, hingga pendekatan keamanan berbasis masyarakat.

FGD tersebut diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan dan inovasi yang dapat memperkuat peran Polri dalam menjaga keamanan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan dunia akademik yang kini membentang dari Aceh hingga Papua, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan pendekatan kepolisian yang ilmiah, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial, sekaligus memperkuat transformasi menuju institusi yang semakin profesional dan modern.

“Transformasi Polri tidak hanya menyentuh aspek struktural, tetapi juga menyasar perubahan cara berpikir, budaya kerja, dan tindakan yang selaras dengan tuntutan zaman serta ekspektasi masyarakat,” pungkas Wakapolri.

Dengan hadirnya Laboratorium Sosial Sains Kepolisian serta penguatan jaringan Pusat Studi Kepolisian nasional, Polri menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi, memperkuat basis keilmuan, serta menghadirkan pelayanan yang semakin profesional demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gus Ipul Apresiasi Trenggalek dalam Pemutakhiran DTSEN dan Pembangunan Sekolah Rakyat

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengapresiasi Kabupaten Trenggalek yang telah berpartisipasi aktif menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga pembangunan Sekolah Rakyat baik rintisan maupun permanen.

Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul dalam acara ‘Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi’ di Pendopo Manggala Praja Nugraha Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Minggu (29/3).

“Saya berterima kasih karena Kabupaten Trenggalek termasuk yang sangat peduli terhadap data. Sudah ada mekanisme yang dibuat, sudah ada upaya-upaya yang nyata dalam menghadirkan data yang akurat itu. Tetapi memang kita masih perlu untuk pertajam supaya datanya ini sama, baik yang pusat, provinsi, maupun daerah,” kata Gus Ipul.

Hadir dalam kegiatan ini sebanyak 696 orang, terdiri dari kepala desa, operator data desa, pilar-pilar sosial, serta orang tua, siswa, guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 50 Trenggalek.

Kedatangan Gus Ipul ke Trenggalek disambut oleh berbagai penampilan dari siswa SRT 50 Trenggalek dan pendamping PKH. Di antaranya drama, pidato tiga bahasa (Arab, Inggris dan Jepang), paduan suara, hingga pembacaan puisi. Siswa pembaca puisi adalah Fadhilla Anggraini Nur Hidayah, awal-awal masuk Sekolah Rakyat masih kurang percaya diri, namun hari ini, Fadhilla membuktikan bisa tampil dihadapan masyarakat Trenggalek.

“Tadi baca puisi kamu bagus sekali,” ujar Gus Ipul saat berdialog dengan Fadhilla. Gus Ipul menjelaskan Fadhilla merupakan salah satu contoh bagaimana data yang akurat bisa menyentuh mereka yang tidak terbawa dalam proses pembangunan, mereka yang disebut ‘the invisible people’.

Dengan demikian, Gus Ipul mengajak seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, untuk terus melakukan pemutakhiran data, supaya semua program prioritas Presiden Prabowo utamanya dalam pengentasan kemiskinan bisa diberikan kepada yang berhak.

“Maka itu Presiden menerbitkan Inpres No. 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Jadi tidak ada lagi lembaga selain BPS yang mengelola data. Kami (Kemensos) tugasnya adalah membantu pemutakhiran. Nah, saya bersama Pak Bupati ingin melakukan satu langkah yang sistematis, terkoordinasi dalam rangka pemutakhiran,” jelas Gus Ipul.

Disamping itu, menurutnya Trenggalek merupakan salah satu kabupaten yang aktif mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat, mulai dari sekolah rintisan yaitu SRT 50 Trenggalek dan pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang saat ini prosesnya sedang berjalan.

“Sekarang sudah menjadi salah satu dari 104 titik yang dibangun tahap pertama. Ini tahap pertama sudah dalam proses semua ini, termasuk salah satunya adalah Kabupaten Trenggalek,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menjelaskan sejak 2016, Trenggalek mempunyai program posko GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan), yang salah satu fokusnya pada data yang harus selalu dimutakhirkan.

“Sekarang PR-nya bagaimana data itu nanti bisa terintegrasi dengan pusat dalam hal ini melalui BPS. Kita sudah berbicara dengan BPS. Nanti kalau perlu salah satu petugas BPS yang memang mengurusi masalah itu nanti kita tempatkan di Posko GERTAK. Jadi memang biar sistemnya langsung inline,” Kata Arifin.

Dalam sambutannya, Arifin juga menyampaikan bahwa saat ini program-program Kemensos dapat dirasakan langsung masyarakat Trenggalek, salah satunya Sekolah Rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pasukan Perdamaian RI Gugur di Lebanon, Ini Respons Resmi Pemerintah

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya satu personel pemelihara perdamaian Indonesia dan tiga personel lainnya terluka saat bertugas di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), setelah serangan artileri tidak langsung mengenai posisi kontingen Indonesia di dekat Adchit Al Qusayr pada tanggal 29 Maret 2026. Insiden terjadi di tengah laporan saling serang antara militer Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon selatan.

Indonesia mengecam keras insiden tersebut dan menyerukan dilakukannya penyelidikan yang menyeluruh dan transparan.

Indonesia sangat berduka atas kehilangan ini. Kami memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada personel yang gugur atas dedikasi dan pengabdiannya bagi perdamaian dan keamanan internasional. Doa dan simpati kami bersama keluarga yang ditinggalkan, serta mendoakan pemulihan sepenuhnya bagi personel yang terluka. Indonesia bekerja sama dengan UNIFIL untuk memastikan repatriasi jenazah dilakukan segera serta memberikan perawatan medis terbaik bagi yang terluka.

Keselamatan dan keamanan personel pemelihara perdamaian PBB harus senantiasa dihormati sepenuhnya, sesuai dengan hukum internasional. Setiap tindakan yang membahayakan peacekepeer tidak dapat diterima dan mengganggu upaya bersama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas.

Indonesia kembali mengecam keras serangan Israel di Lebanon selatan dan menyerukan kepada seluruh pihak untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon, menghentikan serangan yang membahayakan warga dan infrastruktur sipil, serta kembali pada dialog dan diplomasi guna mencegah eskalasi lebih lanjut dan mewujudkan perdamaian.

Indonesia terus berkoordinasi erat dengan PBB dan otoritas terkait, serta akan terus memantau perkembangan situasi secara seksama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...374375376...4,876Halaman 375 dari 4,876