Beranda blog Halaman 374

Bupati Tanah Laut Tekankan Rasa Syukur, Disiplin, dan Profesionalitas ASN Pasca Idulfitri

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menggelar apel gabungan pada Senin (30/03/2026) yang dirangkai dengan kegiatan halal bihalal bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tanah Laut.

Dalam amanatnya, Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto mengajak seluruh peserta apel untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat kembali melaksanakan tugas setelah menjalani cuti Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

“Yang pertama adalah pentingnya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta’ala. Kita masih diberikan kesehatan, bisa beraktivitas, dan kembali melaksanakan tugas seperti biasa,” ucap Bupati.

Ia juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah kepada seluruh ASN, sekaligus memohon maaf lahir dan batin, baik secara kedinasan maupun pribadi.

Bupati berharap selama masa cuti bersama Idulfitri, tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, baik yang berada di wilayah Tanah Laut maupun yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah.

“Saya berharap tidak ada laporan pelanggaran selama masa cuti kemarin. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai ASN dalam menjaga integritas,” tegasnya.

Momentum apel gabungan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang halal bihalal untuk mempererat silaturahmi antarpegawai. Bupati mengajak seluruh ASN untuk membuka diri, saling memaafkan, dan memperkuat kebersamaan dalam menjalankan tugas pemerintahan ke depan.

Lebih lanjut, Bupati menyoroti tantangan global yang saat ini terjadi, seperti konflik internasional yang berpotensi berdampak pada kondisi nasional hingga daerah, termasuk terhadap stabilitas ekonomi dan ketersediaan kebutuhan pokok.

Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah ke depan akan menghadapi tantangan, terutama terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD. Saat ini, komposisi belanja pegawai di Kabupaten Tanah Laut disebut telah melampaui batas tersebut.

“Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh ASN untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas agar keberadaan kita benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan pentingnya disiplin kerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa citra ASN sangat ditentukan oleh kinerja sehari-hari.

“Kalau kita bekerja dengan baik, melayani dengan baik, maka masyarakat akan menilai positif. Namun sebaliknya, jika kita lalai, hal itu akan berdampak pada kepercayaan publik,” katanya.

Selain itu, Bupati menegaskan agar seluruh perangkat daerah mempercepat penyerapan anggaran memasuki triwulan kedua tahun 2026. Ia meminta agar setiap pekerjaan diselesaikan tepat waktu dan tidak menumpuk di akhir tahun.

“Jangan biasakan menunda pekerjaan. Semua harus diselesaikan sesuai target dan waktu yang telah ditentukan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarpegawai di semua tingkatan, mulai dari pimpinan hingga staf pelaksana, dalam mendukung keberhasilan program pembangunan daerah.

“Masing-masing memiliki peran penting. Kepala dinas tidak akan optimal tanpa dukungan bidang dan staf yang profesional. Semua harus berkontribusi sesuai tugasnya,” tambahnya.

Menutup amanatnya, Bupati kembali mengajak seluruh ASN untuk bekerja dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab, serta berharap agar Kabupaten Tanah Laut dapat menghadapi berbagai tantangan ke depan dengan baik.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kita dan apa yang kita kerjakan,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Siapkan Laboratorium Sosial Sains untuk Uji Pendekatan Pemolisian yang Tepat

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat transformasi menuju institusi yang modern, adaptif, dan berbasis ilmu pengetahuan dengan membangun Laboratorium Sosial Sains Kepolisian di kompleks Akademi Kepolisian (Akpol), Lemdiklat Polri, Semarang, Jawa Tengah.

Fasilitas ini menjadi sarana pembelajaran strategis untuk mengembangkan pola pikir (mindset), budaya kerja (culture set), serta cara bertindak (action set) personel Polri dalam menghadapi dinamika tugas kepolisian yang semakin kompleks dan menuntut respons cepat, tepat, serta humanis.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa kehadiran laboratorium ini merupakan langkah konkret Polri dalam merespons perubahan zaman yang dipengaruhi oleh revolusi digital, dinamika geopolitik global, serta transformasi sosial yang berkembang pesat.

“Perubahan itu kini berlangsung dengan kecepatan dan kompleksitas yang tinggi. Oleh karena itu, Polri harus mampu mengembangkan pendekatan yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga teruji melalui realitas sosial di lapangan,” ujar Wakapolri.

Laboratorium Sosial Sains Kepolisian ini dirancang sebagai ruang integratif yang menjembatani antara teori dan praktik. Melalui pendekatan berbasis data, analisis ilmiah, serta simulasi kondisi faktual, laboratorium ini akan menjadi pusat pengujian berbagai model pemolisian guna menghasilkan kebijakan dan tindakan yang presisi.

Lebih lanjut, fasilitas ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) melalui pendekatan sosial yang adaptif, prediktif, dan berbasis bukti (evidence-based policing).

“Laboratorium ini tidak hanya menjadi ruang eksperimen, tetapi juga wahana pembelajaran untuk membentuk karakter personel Polri yang unggul, adaptif, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat,” tambahnya.

Sebagai bagian dari pengembangan keilmuan kepolisian, keberadaan laboratorium ini juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan profesionalitas serta pemuliaan profesi Polri. Dengan memperkuat fondasi akademik dan riset, Polri berkomitmen menghadirkan praktik kepolisian yang semakin ilmiah, transparan, dan akuntabel.

Sejalan dengan itu, Polri juga mengembangkan jejaring Pusat Studi Kepolisian bersama perguruan tinggi di seluruh Indonesia sebagai ekosistem penguatan ilmu kepolisian nasional. Hingga saat ini, capaian yang telah terbangun meliputi:

15 perguruan tinggi dengan 30 Pusat Studi Kepolisian yang siap operasional dan telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) (menunggu peluncuran);

17 perguruan tinggi yang telah memiliki PKS kerja sama.

Sehingga secara keseluruhan terdapat 47 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perguruan tinggi nasional serta 30 Pusat Studi Kepolisian yang menjadi bagian dari jaringan pengembangan ilmu kepolisian nasional.

Sebagai tindak lanjut, pusat-pusat studi yang telah siap operasional akan segera melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) yang membahas berbagai isu strategis kepolisian, mulai dari keamanan nasional, transformasi pelayanan publik, perkembangan kejahatan siber, hingga pendekatan keamanan berbasis masyarakat.

FGD tersebut diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan dan inovasi yang dapat memperkuat peran Polri dalam menjaga keamanan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan dunia akademik yang kini membentang dari Aceh hingga Papua, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan pendekatan kepolisian yang ilmiah, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial, sekaligus memperkuat transformasi menuju institusi yang semakin profesional dan modern.

“Transformasi Polri tidak hanya menyentuh aspek struktural, tetapi juga menyasar perubahan cara berpikir, budaya kerja, dan tindakan yang selaras dengan tuntutan zaman serta ekspektasi masyarakat,” pungkas Wakapolri.

Dengan hadirnya Laboratorium Sosial Sains Kepolisian serta penguatan jaringan Pusat Studi Kepolisian nasional, Polri menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi, memperkuat basis keilmuan, serta menghadirkan pelayanan yang semakin profesional demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gus Ipul Apresiasi Trenggalek dalam Pemutakhiran DTSEN dan Pembangunan Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengapresiasi Kabupaten Trenggalek yang telah berpartisipasi aktif menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hingga pembangunan Sekolah Rakyat baik rintisan maupun permanen.

Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul dalam acara ‘Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi’ di Pendopo Manggala Praja Nugraha Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Minggu (29/3).

“Saya berterima kasih karena Kabupaten Trenggalek termasuk yang sangat peduli terhadap data. Sudah ada mekanisme yang dibuat, sudah ada upaya-upaya yang nyata dalam menghadirkan data yang akurat itu. Tetapi memang kita masih perlu untuk pertajam supaya datanya ini sama, baik yang pusat, provinsi, maupun daerah,” kata Gus Ipul.

Hadir dalam kegiatan ini sebanyak 696 orang, terdiri dari kepala desa, operator data desa, pilar-pilar sosial, serta orang tua, siswa, guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 50 Trenggalek.

Kedatangan Gus Ipul ke Trenggalek disambut oleh berbagai penampilan dari siswa SRT 50 Trenggalek dan pendamping PKH. Di antaranya drama, pidato tiga bahasa (Arab, Inggris dan Jepang), paduan suara, hingga pembacaan puisi. Siswa pembaca puisi adalah Fadhilla Anggraini Nur Hidayah, awal-awal masuk Sekolah Rakyat masih kurang percaya diri, namun hari ini, Fadhilla membuktikan bisa tampil dihadapan masyarakat Trenggalek.

“Tadi baca puisi kamu bagus sekali,” ujar Gus Ipul saat berdialog dengan Fadhilla. Gus Ipul menjelaskan Fadhilla merupakan salah satu contoh bagaimana data yang akurat bisa menyentuh mereka yang tidak terbawa dalam proses pembangunan, mereka yang disebut ‘the invisible people’.

Dengan demikian, Gus Ipul mengajak seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, untuk terus melakukan pemutakhiran data, supaya semua program prioritas Presiden Prabowo utamanya dalam pengentasan kemiskinan bisa diberikan kepada yang berhak.

“Maka itu Presiden menerbitkan Inpres No. 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Jadi tidak ada lagi lembaga selain BPS yang mengelola data. Kami (Kemensos) tugasnya adalah membantu pemutakhiran. Nah, saya bersama Pak Bupati ingin melakukan satu langkah yang sistematis, terkoordinasi dalam rangka pemutakhiran,” jelas Gus Ipul.

Disamping itu, menurutnya Trenggalek merupakan salah satu kabupaten yang aktif mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat, mulai dari sekolah rintisan yaitu SRT 50 Trenggalek dan pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang saat ini prosesnya sedang berjalan.

“Sekarang sudah menjadi salah satu dari 104 titik yang dibangun tahap pertama. Ini tahap pertama sudah dalam proses semua ini, termasuk salah satunya adalah Kabupaten Trenggalek,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menjelaskan sejak 2016, Trenggalek mempunyai program posko GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan), yang salah satu fokusnya pada data yang harus selalu dimutakhirkan.

“Sekarang PR-nya bagaimana data itu nanti bisa terintegrasi dengan pusat dalam hal ini melalui BPS. Kita sudah berbicara dengan BPS. Nanti kalau perlu salah satu petugas BPS yang memang mengurusi masalah itu nanti kita tempatkan di Posko GERTAK. Jadi memang biar sistemnya langsung inline,” Kata Arifin.

Dalam sambutannya, Arifin juga menyampaikan bahwa saat ini program-program Kemensos dapat dirasakan langsung masyarakat Trenggalek, salah satunya Sekolah Rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pasukan Perdamaian RI Gugur di Lebanon, Ini Respons Resmi Pemerintah

Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya satu personel pemelihara perdamaian Indonesia dan tiga personel lainnya terluka saat bertugas di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), setelah serangan artileri tidak langsung mengenai posisi kontingen Indonesia di dekat Adchit Al Qusayr pada tanggal 29 Maret 2026. Insiden terjadi di tengah laporan saling serang antara militer Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon selatan.

Indonesia mengecam keras insiden tersebut dan menyerukan dilakukannya penyelidikan yang menyeluruh dan transparan.

Indonesia sangat berduka atas kehilangan ini. Kami memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada personel yang gugur atas dedikasi dan pengabdiannya bagi perdamaian dan keamanan internasional. Doa dan simpati kami bersama keluarga yang ditinggalkan, serta mendoakan pemulihan sepenuhnya bagi personel yang terluka. Indonesia bekerja sama dengan UNIFIL untuk memastikan repatriasi jenazah dilakukan segera serta memberikan perawatan medis terbaik bagi yang terluka.

Keselamatan dan keamanan personel pemelihara perdamaian PBB harus senantiasa dihormati sepenuhnya, sesuai dengan hukum internasional. Setiap tindakan yang membahayakan peacekepeer tidak dapat diterima dan mengganggu upaya bersama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas.

Indonesia kembali mengecam keras serangan Israel di Lebanon selatan dan menyerukan kepada seluruh pihak untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon, menghentikan serangan yang membahayakan warga dan infrastruktur sipil, serta kembali pada dialog dan diplomasi guna mencegah eskalasi lebih lanjut dan mewujudkan perdamaian.

Indonesia terus berkoordinasi erat dengan PBB dan otoritas terkait, serta akan terus memantau perkembangan situasi secara seksama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OJK Hormati Putusan KPPU Terkait Dugaan Pelanggaran Kartel Suku Bunga di Pinjaman Daring

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencermati dan menghormati putusan yang diterbitkan oleh Ketua Majelis KPPU dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025, yang dibacakan dalam sidang perkara dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait layanan pinjam-meminjam uang atau pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

Dalam putusan tersebut Majelis KPPU menyatakan seluruh Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

OJK sesuai amanat UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), akan terus mendorong industri Pindar untuk melanjutkan penguatan dalam penerapan tata kelola, manajemen risiko dan pelindungan konsumen guna mewujudkan terciptanya industri Pindar yang sehat, berintegritas, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

OJK juga mendorong Penyelenggara Pindar untuk terus berkontribusi dalam mendukung program-program strategis Pemerintah, khususnya dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan terhadap sektor UMKM dan mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Dalam rangka penguatan industri Pindar, OJK telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Ketentuan tersebut antara lain mengatur mengenai batasan besaran manfaat ekonomi yang dapat dikenakan oleh Penyelenggara Pindar kepada Penerima Dana, sebagai upaya untuk memastikan praktik usaha yang sehat, transparan, dan berorientasi pada pelindungan konsumen.

Selain itu, OJK juga sudah menerbitkan ketentuan yang mengatur terkait dengan tata kelola, manajamen risiko, tingkat kesehatan Penyelenggara Pindar serta menyusun Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI Tahun 2023–2028, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan, mendorong tata kelola industri yang lebih baik, serta memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat.

OJK akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan industri serta memastikan bahwa setiap Penyelenggara LPBBTI menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bansos Pascabencana Sumatera Disebut Ampuh Gerakkan Ekonomi, Ini Penjelasan Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menilai rangkaian penyaluran bantuan sosial (bansos) pascabencana di wilayah Sumatera akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Salah satu manfaat tersebut yakni meningkatkan daya beli masyarakat.

“Masyarakat dikasih uang agar mereka bisa belanja. Kalau ada belanja, maka pasti akan ada pedagang. Ada demand, permintaan, pasti akan ada supply, sehingga supply bisa masuk, perdagangan bisa jalan, pasar bisa jalan,” ujar Kasatgas Tito pada Penyerahan Bantuan Pemerintah untuk Penanganan Korban Bencana Alam di Wilayah Sumatera di Pendopo Bupati Aceh Timur, Aceh, Senin (16/3/2026).

Pada kesempatan itu, Kasatgas Tito memberikan apresiasi kepada Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang telah menyalurkan bantuan secara simbolis di Aceh Timur melalui PT Pos Indonesia. Tito menjelaskan, bencana alam yang melanda wilayah Sumatera, termasuk Aceh Timur, telah berdampak besar bagi perekonomian daerah. Penyaluran bansos oleh pemerintah selain dapat dimanfaatkan masyarakat, juga bakal menggerakkan roda perekonomian.

“Dan ini sama. Semua daerah lain diharapkan demikian. Itulah gunanya bantuan-bantuan seperti ini,” imbuh Tito.

Ia memastikan, penyaluran bantuan tersebut bukanlah yang terakhir. Jika ke depan masih ditemukan masyarakat yang membutuhkan dan datanya dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah akan menambah bantuan tersebut.

Di sisi lain, Tito menjelaskan bahwa karakteristik bencana alam yang melanda wilayah Sumatera sangat berbeda dengan bencana alam lainnya di Indonesia. Pasalnya, bencana tersebut terjadi di 52 daerah di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh dengan kondisi yang tidak merata. Hal tersebut berdampak pada proses pendataan yang tidak mudah. Menyikapi hal itu, Satgas PRR melakukan pendataan secara bergelombang.

“Kita kalau nunggu selesai data semua baru kemudian dibagikan, atau dibuatkan huntara … nanti akan lama [proses pemulihannya],” tambahnya.

Tito menambahkan, mengacu pada kondisi data tersebut, Satgas PRR mengklasifikasikan jenis kerusakan rumah menjadi rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat/hilang. Bagi masyarakat yang mengalami kerusakan rumah tersebut diberikan bantuan stimulan berdasarkan data yang diajukan dan diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Yang perlu bantuan stimulan ekonomi, yang perlu bantuan perabotan, uang lauk pauk secepatnya kirim aja dulu. Setelah diverifikasi BPS, kemudian baru kita serahkan kepada BNPB kalau untuk rumah. Dan untuk bantuan orang kepada Menteri Sosial,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Tabalong terus mendorong penguatan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di seluruh desa di Tabalong

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong menggelar pelatihan wirausaha baru bagi warga binaan. Pelatihan yang diberikan berupa keterampilan pembuatan frozen food sebagai bekal bagi warga binaan untuk memulai usaha setelah bebas nantinya.

Pelatihan dibuka pada 25 Maret 2026 di Aula Rutan Tanjung, dengan diikuti 20 warga binaan yang seluruhnya merupakan warga Kabupaten Tabalong. Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari usulan pihak rutan sejak tahun sebelumnya, yang menginginkan adanya program pembinaan keterampilan bagi warga binaan, khususnya menjelang masa bebas.

Pelatihan ini bertujuan agar para peserta memiliki keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan untuk berwirausaha, sekaligus memudahkan mereka beradaptasi kembali di tengah masyarakat. Pelatihan ini merupakan pertama kalinya digelar khusus bagi warga binaan rutan. Dipilihnya pelatihan pembuatan frozen food karena dinilai sebagai peluang usaha yang sedang tren, mudah dijalankan, dan memiliki potensi pasar yang cukup luas.

Selama tujuh hari pelaksanaan, para peserta dibekali dengan pengetahuan dan praktik langsung, didampingi oleh instruktur yang telah berpengalaman di bidangnya. Selain itu, peralatan pelatihan juga disediakan sebagai modal awal bagi peserta untuk mengembangkan usaha secara mandiri.

“Ini sama halnya dengan pelatihan wirausaha baru di desa-desa atau kecamatan yang biasanya kita laksanakan. Hanya saja ini dikhususkan, karena merupakan usulan dari kepala rutan sejak tahun lalu yang menginginkan adanya pelatihan untuk warga binaan. Karena yang mengikuti ini seluruhnya warga Tabalong yang sebentar lagi akan bebas, diharapkan mereka bisa bersosialisasi kembali dan diterima oleh masyarakat serta menunjukkan hal-hal positif. Jadi mereka bisa berusaha, bekerja, dan berguna bagi masyarakat,” kata Hady Ismanto, Kepala Disnaker Tabalong.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas IIB Tanjung, Raymon Andika Girsang, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin dengan Dinas Tenaga Kerja Tabalong. Ia berharap pelatihan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi warga binaan, khususnya bagi mereka yang dalam waktu dekat akan bebas, sehingga memiliki bekal keterampilan untuk memulai kehidupan baru.

“Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja atas kolaborasinya. Pembukaan pelatihan wirausaha baru ini mudah-mudahan bisa berjalan baik, dengan jumlah warga binaan 20 orang, dan kami mengutamakan peserta dari warga Kabupaten Tabalong,” ujar Raymon Andika Girsang, Kepala Rutan Kelas IIB Tanjung.

Ke depan, pihak rutan juga berencana mengusulkan berbagai pelatihan lainnya, seperti barista, barbershop, hingga kerajinan tangan, guna memperluas keterampilan warga binaan. Melalui program ini, diharapkan warga binaan tidak hanya menjalani masa pembinaan, tetapi juga mampu menjadi pribadi yang mandiri, produktif, serta kembali diterima di tengah masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Perkuat Koordinasi untuk Pelintasan Kapal Indonesia di Selat Hormuz

Pemerintah bersama pihak-pihak terkait terus memperkuat koordinasi guna mendukung proses pelintasan kapal Indonesia yang berada di kawasan Teluk Persia agar dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman.

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, menyampaikan bahwa Kementerian ESDM terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan pihak-pihak terkait untuk mendukung kelancaran proses tersebut, sekaligus menjaga ketahanan pasokan energi nasional.

“Kementerian ESDM terus berkomunikasi dan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan proses pelintasan kapal Indonesia di Selat Hormuz dapat berjalan aman dan lancar. Dalam proses tersebut, tidak hanya soal muatan, tapi keselamatan awak kapal menjadi prioritas utama pemerintah,” ujar Anggia di Jakarta, Minggu (29/3).

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran sejak awal telah melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait di Iran guna memastikan keselamatan kapal dan awak kapal Indonesia.

“Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran. Saat ini, hal tersebut tengah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait pada aspek teknis dan operasional,” kata Nabyl.

Pertamina juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Indonesia dalam penanganan situasi ini. Saat ini, Pertamina melalui Pertamina International Shipping (PIS) tengah mempersiapkan aspek teknis dan administratif agar kedua kapal, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman.

“Prioritas kami tetap pada keselamatan seluruh awak kapal, serta keamanan kapal dan muatannya. Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar proses ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron.

Untuk menjaga ketahanan pasokan BBM dalam negeri, Anggia mengatakan bahwa Pemerintah juga melakukan diversifikasi sumber energi dengan membuka opsi pasokan minyak mentah dan BBM dari kawasan selain Timur Tengah. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk memperluas sumber impor minyak dari berbagai negara guna menjaga kesinambungan pasokan dalam negeri.

Sebagai informasi, sepanjang 2025 Pertamina mengimpor 135,33 juta barel minyak mentah, dengan sekitar 19 persen atau 25,36 juta barel di antaranya berasal dari Arab Saudi. Selebihnya, pasokan minyak mentah Indonesia berasal dari berbagai sumber, antara lain Afrika, Amerika Latin, Amerika Serikat, Malaysia, dan sejumlah negara lainnya. Selain itu, Indonesia juga memiliki kerja sama jangka panjang dengan Singapura dan Malaysia untuk pasokan produk BBM.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bantuan Pangan 2026 Diperpanjang hingga April, 33,2 Juta Warga Jadi Penerima

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pelaksanaan program stimulus ekonomi kuartal pertama tahun 2026, yakni bantuan pangan beras dan minyak goreng, terus berjalan hingga April. Perum Bulog sebagai pengemban penugasan program baik pemerintah ini diharapkan dapat terus memacu pendistribusian bantuan pangan kepada seluruh penerima di seluruh Indonesia.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyatakan perpanjangan pelaksanaan program diperlukan agar seluruh masyarakat berpenghasilan rendah sejumlah 33,2 juta dapat merasakan salah satu kehadiran pemerintah.

“Untuk bantuan pangan beras dan minyak goreng, tentu karena persiapan dan lain sebagainya yang dilakukan Bulog, ini sedang berlangsung. Tentu distribusinya akan dilakukan Maret ini sampai April. Ada perpanjangan dan kami di Bapanas sudah membuatkan perpanjangan itu,” ungkap Ketut, Jumat (27/3),

Dalam laporan yang diterima Bapanas, realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi. Secara kuantitas, beras sebanyak 7,65 juta kilogram (kg) dan minyak goreng sebanyak 1,53 juta liter telah terdistribusikan ke masyarakat.

Pemerintah terus mendorong Perum Bulog untuk mempercepat distribusi bantuan pangan beras dan minyak goreng. Perpanjangan program yang dipatok hingga April mendatang diharapkan dapat mendukung percepatan realisasi salah satu program sokongan ekonomi ini.

“Ini harus dikerjakan di Bulog secepatnya di bulan April, sehingga dalam satu bulan ini, seluruh target yang disiapkan tadi, bisa didistribusikan bantuan pangan beras dan minyak goreng,” imbuh Deputi Ketut.

Sebagaimana diketahui, program bantuan pangan beras dan minyak goreng membutuhkan total anggaran yang telah disiapkan pemerintah sebesar Rp 11,92 triliun. Ini untuk alokasi penyaluran kepada 33,2 juta jumlah penerima bantuan pangan di seluruh Indonesia.

Penugasan bantuan pangan beras dan minyak goreng periode Februari dan Maret berdasarkan surat Kepala Bapanas nomor 204/TS.03.03/K/02/2026 tanggal 11 Februari yang menyebutkan penyaluran untuk dua bulan tersebut agar dilakukan secara sekaligus setelah terbit anggaran di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bapanas.

Adanya penugasan ini berdasarkan hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) tahun 2026 yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan surat Menteri Sekretaris Negara yang menyampaikan persetujuan Presiden Republik Indonesia terhadap stimulus ekonomi berupa diskon transportasi dan bantuan pangan.

Dengan total penerima yang ditingkatkan secara drastis menjadi 33.244.408 penerima di seluruh Indonesia, turut pula berimplikasi positif terhadap jumlah penerima di setiap provinsi. Hal ini karena total penerima program bantuan pangan sebelumnya berada di angka 18.277.083 saja.

Adapun lima provinsi dengan jumlah penerima terbesar antara lain Jawa Barat sejumlah 6.093.530 penerima. Kemudian Jawa Timur dengan 5.638.478 penerima dan Jawa Tengah dengan 5.071.126 penerima. Disusul Sumatera Utara dengan 1.756.846 penerima dan Banten dengan 1.298.597 penerima.

Sementara, jumlah penerima bantuan pangan untuk Indonesia wilayah timur pun turut ditingkatkan. Provinsi Maluku ditambahkan 142.978 penerima dibandingkan program sebelumnya, sehingga saat ini total menjadi 266.500 penerima. Maluku Utara ditambah 55.017 penerima sehingga menjadi 112.428 penerima.

Provinsi Papua pun bertambah 50.973 menjadi total 118.076 penerima. Papua Barat bertambah 30.197 menjadi 74.044 penerima. Untuk Papua Barat Daya bertambah 35.030 menjadi 78.965 penerima. Selanjutnya total penerima di Papua Pegunungan bertambah 112.805 menjadi 265.356 penerima, Papua Selatan bertambah 26.041 menjadi 73.601 penerima, dan Papua Tengah bertambah 55.997 menjadi 228.654 penerima.

Adapun pengguliran kembali program bantuan pangan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga harga pangan pokok strategis. Apalagi produksi beras dan minyak goreng yang berasal dari dalam negeri sangat memadai, sehingga masyarakat harus dapat merasakan manfaatnya.

“Oleh karena itu, dalam rangka menjaga stabilitas pasokan harga pangan, Badan Pangan Nasional melaksanakan langkah strategis, salah satunya penyaluran bantuan pangan 10 kilogram dan 2 liter minyak goreng selama dua bulan kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat,” jelas Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam kesempatan terpisah.

Untuk realisasi program bantuan pangan beras dan minyak goreng yang telah terlaksana sebelumnya telah mencapai 18.167.117 penerima di seluruh Indonesia. Bantuan pangan beras dan minyak goreng yang telah selesai per 31 Januari 2026 tersebut telah berhasil mendistribusikan beras sebanyak 363,3 ribu ton dan minyak goreng 72,6 ribu kiloliter.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program GSI Kemendikdasmen Raih Penghargaan PSSI Award Bidang Program Pengembangan Sepak Bola

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menegah (Kemendikdasmen) meraih penghargaan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Award kategori Football Development Program of The Year. Penghargaan tersebut diraih Kemendikdasmen melalui program Gala Siswa Indonesia (GSI) yang dinilai sukses melakukan program pembinaan sepak bola pelajar tingkat SMP dari 38 provinsi di seluruh Indonesia.

Dengan pembinaan yang mencakup berbagai aspek dan pelatih profesional, GSI dinilai menjadi fondasi kuat dalam pengembangan sepak bola Indonesia yang menghasilkan pemain muda berkualitas. Lewat Football Development Program of the Year, PSSI memberikan penghargaan untuk program pengembangan sepak bola yang terlaksana dengan baik dan memiliki cakupan kegiatan yang jelas. Selain itu, penilaian penghargaan ini juga mempertimbangkan keberlanjutan dan potensi pengembangan jangka panjang.

Dalam sambutannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua Umum PSSI, seluruh jajaran PSSI, serta jajaran Kemendikdasmen atas penghargaan Football Development Program of The Year.

“Terima kasih juga atas dukungan para kepala sekolah dan insan pendidikan yang terus berkomitmen untuk melahirkan generasi Indonesia yang hebat, generasi yang berprestasi, khususnya dalam bidang sepak bola. Semoga kami bisa terus berbuat yang terbaik dan bersinergi untuk melahirkan pemain-pemain sepak bola top dunia dari tanah air kita Indonesia,” ungkap Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, di Jakarta, Sabtu (28/3).

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olaharaga, sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa PSSI Award merupakan ajang pemberian penghargaan atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian kepada para insan yang telah berkontribusi bagi kemajuan sepak bola Indonesia. PSSI Award menjadi ajang penghargaan pertama di Indonesia yang secara khusus memberikan pengakuan menyeluruh bagi insan sepak bola Indonesia serta diharapkan menjadi tolok ukur prestasi bagi talenta-talenta terbaik di olahraga sepak bola Indonesia.

“Penghargaan ini bukan semata tentang siapa yang terbaik, tapi juga tentang siapa yang memberikan dampak, menginspirasi, dan terus mendorong sepak bola Indonesia agar melangkah lebih maju,” ujar Erick.

Selanjutnya, dukungan untuk GSI turut diungkapkan oleh Kapten Tim Nasional Indonesia yang kini sedang berkiprah di Serie A Italia, Jay Idzes. “Selamat untuk Kemendikdasmen atas penghargannya dan semoga GSI terus sukses ke depannya,” ucap Jay Idzes yang juga terpilih sebagai Men’s Player of The Year.

Sebagai informasi, GSI merupakan sebuah ajang talenta di bidang sepak bola yang diselenggarakan untuk peserta didik jenjang SMP. Ajang GSI diselenggarakan secara bertingkat mulai dari daerah hingga nasional, untuk menjaring peserta terbaik dari 38 provinsi. Mekanisme bertingkat tersebut merupakan salah satu cara untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi peserta didik di seluruh Indonesia untuk berprestasi dan menjadi bibit-bibit talenta sepak bola yang potensial.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News