Beranda blog Halaman 381

Prakiraan Cuaca Jakarta 27 Maret: Berawan dan Hujan Ringan Sejak Pagi

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca berawan disertai hujan ringan akan mendominasi wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu sepanjang hari, Jumat (27/3).

Berdasarkan laporan resmi BMKG, seluruh wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu diprediksi diguyur hujan ringan pada pagi hari. Memasuki siang, intensitas hujan berkurang dan hanya terjadi di kawasan Jakarta Timur, sementara wilayah lain seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan diperkirakan berawan.

Kondisi berawan diprediksi berlanjut hingga sore dan malam hari, mencakup seluruh wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu.

BMKG juga melaporkan bahwa suhu udara hari ini berada pada kisaran 24–29 derajat celsius, dengan tingkat kelembapan mencapai 70–93 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Sumbar dan Telkomsel Hadirkan BTS Sitinjau Lauik, Mahyeldi Ansharullah: Tingkatkan Komunikasi dan Keselamatan

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama Telkomsel menghadirkan Base Transceiver Station (BTS) di kawasan Sitinjau Lauik, Kota Padang, sebagai solusi peningkatan konektivitas digital sekaligus mendukung aspek keselamatan di jalur ekstrem.

Peresmian operasional BTS tersebut mendapat perhatian langsung Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat melakukan peninjauan pada Rabu (25/3/2026).

Kehadiran BTS ini menjawab persoalan keterbatasan jaringan komunikasi yang selama ini menjadi kendala di jalur penghubung vital antara Kota Padang dan wilayah sekitarnya. Sitinjau Lauik sendiri dikenal sebagai ruas jalan dengan tingkat risiko tinggi, sehingga membutuhkan akses komunikasi yang stabil, terutama dalam kondisi darurat.

“Dengan hadirnya BTS ini, komunikasi di kawasan Sitinjau Lauik kini jauh lebih baik. Informasi bisa disampaikan secara cepat, terutama saat terjadi kondisi darurat di lapangan,” ujar Mahyeldi.

Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan Telkomsel dalam menghadirkan layanan digital yang merata hingga ke wilayah strategis dan berisiko tinggi.

BTS yang telah beroperasi sejak 18 Maret 2026 itu mampu melayani sekitar 1.000 pengguna per hari dengan jangkauan hingga radius lima kilometer. Keberadaan fasilitas ini dinilai signifikan dalam meningkatkan kualitas komunikasi di kawasan tersebut.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengapresiasi Telkomsel atas dukungan dan komitmennya. Ini bukan hanya soal jaringan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” tambahnya.

Selain memperkuat konektivitas, BTS Sitinjau Lauik juga memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat, khususnya pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Akses informasi lalu lintas menjadi lebih mudah, serta respons terhadap kondisi darurat dapat dilakukan lebih cepat.

Mahyeldi juga mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat, untuk bersama-sama menjaga fasilitas tersebut agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Sementara itu, perwakilan Telkomsel, Rosady, menyampaikan bahwa pembangunan BTS ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan jaringan telekomunikasi berkualitas hingga ke titik-titik krusial.

“Sejak dioperasikan menjelang Idulfitri, kami melihat tingginya kebutuhan jaringan di kawasan ini. Sekitar 1.000 pengguna per hari memanfaatkan layanan BTS Sitinjau Lauik,” jelasnya.

Ke depan, Telkomsel berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan guna mendukung aktivitas masyarakat serta berkontribusi terhadap keselamatan di jalur strategis.

Kolaborasi antara Pemprov Sumbar dan Telkomsel ini menjadi langkah nyata dalam mendorong transformasi digital daerah, sekaligus memastikan akses komunikasi yang andal dapat dirasakan hingga ke kawasan dengan tantangan geografis tinggi seperti Sitinjau Lauik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Sumbar Terapkan Sidak Silang ASN Usai Lebaran, Disiplin Kerja Jadi Sorotan

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menerapkan strategi baru dalam mengawasi kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari pertama kerja usai libur Idulfitri 1447 H, Rabu (25/3/2026). Melalui sistem inspeksi mendadak (sidak) silang, pemerintah daerah memastikan kedisiplinan pegawai tetap terjaga pascalibur panjang.

Berbeda dari metode sebelumnya yang mengandalkan absensi internal, kali ini para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta melakukan pengecekan ke instansi lain. Sistem ini diterapkan untuk menghindari potensi manipulasi data kehadiran serta meningkatkan objektivitas dalam pengawasan.

Salah satu pejabat yang terlibat dalam sidak tersebut adalah Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto. Ia melakukan pengecekan langsung ke Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumbar.

Dari hasil inspeksi, tercatat 30 dari 31 pegawai telah hadir dan menjalankan tugasnya, sementara satu pegawai lainnya diketahui masih dalam masa cuti tahunan.

“Hasil pengecekan ini langsung kita kirim ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Nanti di sana akan direkap dan dievaluasi lebih lanjut sebagai laporan ke pimpinan,” ujar Nolly.

Pemprov Sumbar menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan disiplin ASN serta memastikan pelayanan publik kembali berjalan optimal setelah libur Lebaran.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengingatkan bahwa ASN yang tidak hadir tanpa keterangan jelas akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Dengan penerapan sistem sidak silang ini, Pemprov Sumbar berharap budaya kerja yang profesional dan disiplin dapat terus diperkuat, sekaligus mencegah praktik “titip absen” atau manipulasi kehadiran di lingkungan birokrasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Haji 2026 Dipastikan Aman, Lia Istifhama Apresiasi Kinerja Pemerintah dan Kementerian Haji

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kepastian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang tetap berjalan aman dan sesuai rencana mendapat apresiasi dari Anggota DPD RI, Lia Istifhama. Ia menilai langkah cepat pemerintah menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin pelayanan bagi jemaah.

Menurut Lia, kepastian dari pemerintah Arab Saudi yang menyatakan kondisi tetap stabil menjadi kabar baik bagi calon jemaah haji Indonesia. Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran publik terkait dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah.

“Ini kabar yang sangat menenangkan. Kepastian bahwa haji 2026 tetap berjalan sesuai rencana menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi jemaah,” ujarnya.

Ia menambahkan, otoritas Arab Saudi telah memastikan seluruh rangkaian ibadah haji akan berlangsung sesuai perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga calon jemaah tidak perlu merasa khawatir.

Lia juga menilai koordinasi lintas negara yang dilakukan pemerintah Indonesia, termasuk kesiapan transportasi, akomodasi, hingga aspek keamanan, menjadi indikator kuat bahwa penyelenggaraan haji semakin profesional.

“Di tengah situasi global yang tidak menentu, pemerintah mampu memastikan bahwa pelayanan ibadah haji tetap berjalan optimal. Ini patut diapresiasi,” tegasnya.

Selain itu, Lia mengimbau masyarakat, khususnya calon jemaah, untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia menekankan pentingnya menjadikan informasi resmi pemerintah sebagai rujukan utama.

Lebih lanjut, ia berharap momentum ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola penyelenggaraan haji yang terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

“Kita berharap kualitas pelayanan haji terus meningkat, tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi juga kenyamanan dan kemudahan bagi seluruh jemaah Indonesia,” pungkasnya.

Dengan kepastian ini, jutaan calon jemaah haji, termasuk dari Indonesia, kini dapat mempersiapkan keberangkatan dengan lebih tenang dan penuh keyakinan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BGN Suspend 1.528 SPPG, Lia Istifhama Apresiasi dan Beri Catatan untuk Program MBG

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuai apresiasi dari Anggota DPD RI, Lia Istifhama. Langkah ini dinilai sebagai upaya serius pemerintah dalam menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejak Januari 2025 hingga Maret 2026, sebanyak 1.528 SPPG di berbagai wilayah Indonesia telah dikenai kebijakan suspend sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program di lapangan.

Menurut Lia, langkah tegas tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan program MBG berjalan sesuai standar kesehatan, keamanan pangan, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kami sangat mendukung langkah tegas BGN. Ini menunjukkan adanya perbaikan tata kelola dan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program yang menyentuh langsung masyarakat,” ujar Lia Istifhama.

Ia menjelaskan, penghentian sementara operasional SPPG dilakukan sebagai bentuk kontrol kualitas terhadap layanan pemenuhan gizi, mulai dari aspek distribusi makanan, kebersihan, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.

Lia juga menilai kebijakan ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya efektivitas dan kualitas dalam setiap program sosial pemerintah.

Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan inisiatif strategis yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi. Namun, ia mengingatkan bahwa pengawasan berkelanjutan tetap diperlukan agar implementasi di lapangan berjalan optimal.

Selain memberikan apresiasi, Lia turut menyampaikan sejumlah catatan penting agar penyaluran program MBG semakin tepat sasaran. Ia menekankan bahwa penerima manfaat harus difokuskan pada kelompok masyarakat paling membutuhkan.

Kelompok tersebut antara lain masyarakat desil 1 (ekonomi terbawah), desil 3 (kelompok rentan), serta lingkungan pondok pesantren.

“Program ini sangat mulia, tetapi harus benar-benar tepat sasaran. Prioritas seharusnya diberikan kepada masyarakat di desil satu hingga tiga, termasuk juga pondok pesantren,” tegas Lia Istifhama.

Lebih lanjut, Lia menyebut kebijakan suspend ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas program MBG secara menyeluruh. Evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan standar layanan gizi nasional sekaligus menjaga kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan kepada masyarakat.

Ia juga menilai langkah ini dapat memperbaiki sistem distribusi agar lebih adil dan tepat sasaran, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, lembaga pelaksana, dan pengawasan berbagai pihak, program MBG diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Apresiasi SAPA 129 Kemen PPPA, Lia Istifhama: Langkah Efektif Tekan Kekerasan Perempuan dan Anak

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Lia Istifhama, mengapresiasi inovasi layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai langkah strategis dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Menurut Lia, SAPA 129 menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan yang lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya korban kekerasan.

“Program SAPA 129 harus benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan, khususnya bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan,” ujarnya saat ditemui dikantornnya, Selasa (24/03/26).

Ia menjelaskan, penguatan layanan SAPA 129 bertujuan untuk mempercepat penanganan laporan sekaligus memastikan korban mendapatkan pendampingan secara komprehensif, baik dari sisi hukum, psikologis, maupun sosial.

Lebih lanjut, Lia menilai kebijakan tersebut sejalan dengan arah program nasional yang diusung Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi. Ia menyebut, pemerintah tengah fokus memperkuat kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak melalui berbagai program prioritas.

Program tersebut meliputi penyediaan ruang aman bagi perempuan dan anak, optimalisasi layanan pengaduan kekerasan melalui SAPA 129 yang lebih responsif, hingga pengembangan sistem data berbasis desa guna mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Dengan sistem yang lebih responsif dan terintegrasi, diharapkan masyarakat tidak lagi ragu untuk melapor. Semakin cepat laporan masuk, semakin cepat pula penanganan dilakukan,” tegas Lia.

Selain itu, Lia juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif melakukan sosialisasi layanan SAPA 129 agar semakin dikenal luas oleh masyarakat. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Melalui optimalisasi layanan ini, Lia berharap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi perempuan dan anak di seluruh Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cerita Masyarakat yang Manfaatkan Layanan Pertanahan Terbatas di Libur Idulfitri

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Layanan pertanahan terbatas tetap dibuka selama libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1447 H. Sejumlah masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari informasi dan berkonsultasi terkait pengurusan tanah di Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia.

Salah satunya ialah Ellys Suroya, warga Jogoroto, Kabupaten Jombang, yang datang ke Kantah Kabupaten Jombang saat masa libur Lebaran, Selasa (24/03/2026) lalu. Ia awalnya tidak banyak berharap karena umumnya kantor pemerintahan juga tutup kala libur Lebaran. Meski berisiko tutup, ia tetap coba mendatangi Kantah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan soal sertipikat tanahnya

“Saya coba datang, saya ragu buka apa tidak. Alhamdulillah ternyata Kementerian ATR/BPN buka layanan terbatas, sangat membantu kami, ibaratnya selalu ada meski libur,” ungkap Ellys Suroya.

Momen libur panjang ini digunakan bukan hanya untuk berkumpul dengan keluarga namun juga membicarakan perihal aset tanah yang ada di kampung halaman. Untuk mencari kepastian informasi soal tanah keluarganya, Ellys Suroya langsung datang ke Kantah bersama anaknya.

“Kebetulan ini saudara saya ngumpul semua, ya sudah kita ke BPN saja kita tanyakan ini gimana prosesnya. Tadi saya tanya-tanya persyaratan balik nama bagaimana, berapa saja biayanya,” ujar Ellys Suroya.

Layanan pertanahan terbatas di masa liburan ini juga memberikan kemudahan bagi warga dari wilayah timur Indonesia. Ali, pada Jumat (20/03/2026) mendatangi Kantah Kota Palu dengan niatan mencari informasi persyaratan dan alur pengurusan Roya ke sumber tepercaya.

“Saya rasa senang sekali karena di hari libur ini, BPN masih bisa melayani pelanggan. Saya sangat berterima kasih, ini namanya pelayanan prima, di hari libur kita masih dilayani dengan baik,” ujar Ali kepada petugas di Kantah Kota Palu.

Pelaksanaan layanan pertanahan terbatas di Kantah selama libur Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1447 H ini mengacu pada Surat Menteri ATR/Kepala BPN Nomor B/KP.06/331-100/III/2026 tanggal 10 Maret 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN untuk tetap melayani kebutuhan masyarakat akan layanan pertanahan meski dengan beberapa penyesuaian.

Pada tahun sebelumnya, Kementerian ATR/BPN sudah mulai membuka layanan serupa kala Libur Idulfitri 1446 H, serta saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Bagi masyarakat yang berhalangan hadir ke Kantah, informasi terkait layanan pertanahan bisa diperoleh dari web resmi atrbpn.go.id dan media sosial Kementerian ATR/BPN.

Jika butuh informasi, masyarakat juga bisa menghubungi _Hotline_ WhatsApp Pengaduan Kementerian ATR/BPN di nomor 0811-1068-0000. _Hotline_ tersebut terhubung dengan seluruh Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mudik Lebih Tenang, Pantau Proses Pemberkasan Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Di tengah momen mudik Lebaran, masyarakat tetap bisa memantau proses pengurusan tanah tanpa harus datang ke Kantor Pertanahan (Kantah). Melalui aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat dapat memastikan proses pemberkasan layanan pertanahan hanya dari genggaman tangan, kapan saja dan di mana saja.

Kemudahan dari layanan publik yang terus berkembang ke ranah digital ini masih belum banyak dimanfaatkan. Masih ada warga yang memilih datang langsung ke Kantah hanya untuk memastikan berkas yang diajukan sudah selesai diproses atau belum. Padahal, aplikasi Sentuh Tanahku dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah lama hadir.

Sentuh Tanahku bukan hanya untuk memantau perkembangan proses pengurusan tanah secara daring, aplikasi ini pun bisa digunakan untuk memastikan tanah yang dimiliki sudah benar terdaftar dan terpetakan. Saat sedang bertransaksi jual beli tanah, dari aplikasi ini juga bisa dilakukan pemeriksaan keaslian suatu sertipikat jika sudah berbentuk Sertipikat Elektronik.

“Dengan Sertipikat Elektronik ini, kita telah meng-_combine_-nya dengan Sentuh Tanahku. Tanah kita atau tanah orang lain juga bisa dicek. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku tanah miliknya atau ingin memeriksa apakah sertipikat asli atau palsu, semuanya bisa dicek melalui Sentuh Tanahku,” jelas Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan dilansir dari Newsroom Take Over, Metro TV pada 25 November 2025.

Sentuh Tanahku kini telah dikenal secara bertahap oleh masyarakat. Fitria, warga Jakarta Barat, termasuk salah satunya. Ia baru pertama kali mengunduh Sentuh Tanahku saat tengah mengurus dokumen pertanahannya. Pengalaman pertamanya langsung membuka pandangannya.

“Sangat terbantu. Kita tidak perlu bolak-balik ke BPN untuk mengecek berkas, cukup buka Sentuh Tanahku saja. Prosesnya sampai mana, nanti kalau sudah selesai dikabari. Ada notifikasi ‘sudah selesai, silakan ambil’,” ujarnya sambil tersenyum.

Fitria mengaku menyesal baru mengetahui keberadaan aplikasi ini sekarang. Menurutnya, jika sejak dulu sudah memanfaatkan aplikasi tersebut, banyak waktu dan tenaga yang dapat dihemat karena tidak perlu bolak-balik datang ke kantor hanya untuk mengurus berbagai layanan pertanahan. Melalui aplikasi ini, berbagai informasi dan layanan dapat diakses dengan lebih mudah, praktis, dan efisien.

Kisah Fitria menunjukkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menghadirkan berbagai layanan yang memudahkan masyarakat. Dengan memanfaatkan digitalisasi, khususnya melalui aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat dapat tetap memantau proses layanan pertanahan kapan saja dan di mana saja, termasuk saat mudik Lebaran, sehingga pengurusan layanan menjadi lebih mudah, transparan, dan efisien.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Halalbihalal Idulfitri, Gubernur Rudy Mas’ud Tegaskan Pentingnya Sinergi dan Stabilitas Daerah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan Kalimantan Timur merupakan rumah besar bagi seluruh masyarakat dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Sebagai daerah yang terus berkembang dan memiliki peran strategis, kekuatan utama Kaltim terletak pada soliditas serta sinergi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun unsur Forkopimda.

“Melalui forum halalbihalal ini, Forkopimda serta para bupati dan wali kota dapat terus menjaga kebersamaan, memperkuat silaturahmi dan komunikasi, serta membangun kehangatan di Kaltim. Kami juga memohon maaf apabila dalam komunikasi dan silaturahmi selama ini ada hal yang kurang berkenan. Ke depan, mari kita perbaiki bersama demi membangun Kaltim yang kita cintai,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud saat Halalbihalal bersama Forkopimda Kaltim dan Bupati/Wali Kota se-Kaltim pada hari kedua Idulfitri 1447 Hijriah di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Ahad (22/3/26).

Pada kesempatan itu, Gubernur Rudy Mas’ud juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh unsur Forkopimda serta para bupati dan wali kota se-Kaltim atas dedikasi dan kerja keras selama ini. Sinergi yang terjalin dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mengawal pembangunan di berbagai sektor. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi fondasi utama bagi kemajuan Kaltim.

Gubernur Rudy Mas’ud juga menyoroti masih adanya desa tertinggal di Kaltim. Ia meminta pemerintah kabupaten terkait segera mengambil langkah percepatan penanganan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kelancaran distribusi logistik, terutama bahan pokok dan energi.

“Kita juga harus memberi perhatian pada akses infrastruktur, khususnya menuju Kabupaten Kutai Barat. Jalan menuju wilayah tersebut merupakan ruas jalan nasional yang kondisinya rusak. Karena itu, kita perlu mencari solusi agar perbaikan jalan bisa segera dilakukan sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Rudy Mas’ud: Kaltim Siap Dukung Percepatan Hilirisasi Perkebunan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyiapkan lahan seluas 20 ribu hektare untuk mendukung percepatan hilirisasi subsektor perkebunan yang dicanangkan Kementerian Pertanian.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud saat menjadi narasumber dalam Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI di Hotel Claro, Makassar, Kamis (25/3/26).

“Kami siap mendukung percepatan hilirisasi perkebunan. Lahan seluas 20 ribu hektare akan segera kami siapkan,” tegas Gubernur Rudy Mas’ud.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanyakan kesiapan Kaltim untuk menyediakan lahan seluas 10 ribu hektare guna mendukung program tersebut.

Menurut Amran, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp320 miliar untuk pengembangan awal di lahan tersebut.

Ia mengatakan, hilirisasi menjadi langkah strategis agar komoditas perkebunan tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah, melainkan diolah menjadi produk turunan bernilai tambah.

“Kita ingin komoditas perkebunan memberi nilai tambah lebih besar bagi daerah dan masyarakat. Karena itu, hilirisasi terus didorong agar hasil perkebunan bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi,” kata Amran.

Secara nasional, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,95 triliun untuk pengembangan komoditas perkebunan, meliputi kelapa, tebu, kakao, kopi, mete, lada, dan pala, dengan target tanam mencapai 870 ribu hektare.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...380381382...4,876Halaman 381 dari 4,876