Beranda blog Halaman 382

Menhut Halalbihalal dengan Kepala Desa Sekitar Way Kambas: Selamatkan Taman Nasional Harus Libatkan Masyarakat dan Swasta

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengadakan acara silaturahmi idulfitri dengan para Kepala Desa dari desa penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK), didampingi oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Pangdam XXI Radin Inten Mayjend TNI Kristomei Sianturi, Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, dan unsur Forkopimda setempat.

Menhut mensosialisasikan rencana proyek percontohan pembiayaan berkelanjutan di TNWK, yang diharapkan akan adanya pemberdayaan masyarakat lokal serta meningkatkan dampak positif dari konservasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati nasional.

Menhut juga melakukan soft launching pembatas (barrier) di TNWK yang disiapkan sebagai wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto, untuk melindungi masyarakat dari konflik manusia-gajah.

Menhut Raja Antoni mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap Taman Nasional Way Kambas dalam kelestarian habitat dan populasi gajah Sumatera hingga penanganan konflik manusia-gajah. Terlebih diketahui, Gajah merupakan salah satu binatang yang paling disayang oleh Presiden Prabowo.

“Seperti yang kita ketahui, Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap Taman Nasional Way Kambas, Gajah merupakan salah satu hewan kesayangan beliau, komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga populasi gajah dan mengakhiri secara permanen konflik manusia-gajah,” ujar Raja Antoni.

KRISIS PEMBIAYAAN DI BALIK KERUSAKAN TAMAN NASIONAL

Dalam acara halalbihalal tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa selama puluhan tahun, sebagian besar dari 57 taman nasional Indonesia bergantung pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kerap belum mencukupi kebutuhan operasional dan pemulihan ekosistem.

Ancaman perambahan hutan, perburuan liar, kebakaran, dan konflik satwa-manusia masih terus terjadi, sementara kapasitas pengawasan dan pengelolaan kawasan belum sepenuhnya ideal. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Ketua, dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Pangestu sebagai Ketua Bersama, sebagaimana diumumkan pekan lalu di istana merdeka.

PROYEK PERCONTOHAN TNWK: PARADIGMA BARU UNTUK TAMAN NASIONAL INDONESIA

TNWK dipilih sebagai proyek percontohan pertama untuk implementasi mekanisme pembiayaan iklim inovatif seperti obligasi keanekaragaman hayati, kredit karbon melalui pasar karbon sukarela internasional, serta penguatan pariwisata konservasi (ecotourism) yang menjangkau berbagai segmen pengunjung. Proyek percontohan ini menandai pergeseran pendekatan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Dari model yang sepenuhnya mengandalkan negara dan organisasi nonpemerintah, menuju model pembiayaan campuran (blended finance) yang melibatkan sektor swasta dan pasar modal hijau, dengan tujuan utama tetap menjaga hutan dan keanekaragaman hayati di taman nasional.

TNWK merupakan habitat penting bagi gajah Sumatra, badak Sumatra, dan harimau Sumatra yang berstatus kritis menurut IUCN. Saat ini TNWK menghadapi berbagai tantangan, seperti spesies invasif, kebakaran hutan berulang, fragmentasi habitat, perburuan ilegal, serta konflik manusia dengan gajah.

Melalui skema karbon, perusahaan yang ingin mengimbangi emisi dapat membeli kredit karbon yang dihasilkan dari upaya konservasi dan restorasi hutan di TNWK. Dana yang terkumpul akan digunakan kembali untuk mendukung operasional dan pemulihan ekosistem secara berkelanjutan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 telah diterbitkan untuk memungkinkan proyek pasar karbon sukarela di taman nasional.

Menteri Kehutanan Raja Juli menjelaskan bahwa sesuai UU 32 Tahun 2024, pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan konservasi hanya dapat dilakukan pada zona pemanfaatan. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian zonasi untuk memungkinkan kegiatan karbon dilakukan di area yang paling tepat. Namun, beliau menegaskan bahwa penyesuaian zonasi bersifat sementara dan bertujuan untuk memperkuat kondisi habitat satwa liar di TNWK dan akan dikembalikan ke zona awal setelah kegiatan pemulihan dan perlindungan khusus selesai.

“Dalam merancang proyek ini, kami menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan keanekaragaman hayati TNWK yang tak ternilai harganya” jelas Menteri Kehutanan Raja Juli. Untuk satwa liar yang terancam punah secara kritis, kami akan bekerja sama dengan mitra swasta untuk menanam kembali pohon endemik sebagai habitatnya, mencegah kebakaran hutan, meningkatkan ketersediaan sumber pakan bagi satwa liar, dan mengendalikan spesies invasif yang menjadi gangguan bagi kesejahteraan satwa liar.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETEMPAT

Program pembiayaan berkelanjutan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja konservasi sekaligus mendorong pembangunan lokal melalui kemitraan dengan sektor swasta. Kegiatan karbon akan melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan penanaman kembali dan menjaga hutan serta memperoleh manfaat dari setiap kredit karbon yang dihasilkan.

Proyek percontohan ini juga mencakup pengembangan pariwisata konservasi berkelanjutan, baik yang berkelas dunia maupun berbasis masyarakat. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar sekaligus menggerakkan sumber daya untuk menjaga kelestarian alam TNWK dengan lebih baik.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif ini. “Jika kita ingin hasil konservasi meningkat, maka taman nasional harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Tentunya, ini menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi kami atas perhatian Presiden yang luar biasa terhadap masyarakat di sekitar TNWK, dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi taman nasional lainnya.”

Keberhasilan model ini diharapkan dapat ditiru di taman nasional lain di seluruh Indonesia. “Harapan kami, masyarakat di sekitar Way Kambas menjadi yang pertama merasakan manfaat dari inovasi ini, bukan yang terakhir,” ujar Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Pangestu, salah satu Ketua Komite Pembiayaan Taman Nasional.

SOFT LAUNCHING PEMBANGUNAN PEMBATAS TNWK

Menteri Raja Juli, didampingi pejabat Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Lampung Timur, serta para camat dan kepala desa penyangga melakukan soft launching pembangunan pembatas TNWK. Sistem pembatas yang dibangun guna melindungi masyarakat lokal dari gajah liar ini, akan diuji kekuatannya secara langsung menggunakan gajah pada beberapa hari kedepan.

TNWK memang unik di antara taman nasional Indonesia lainnya, karena hampir satu juta orang tinggal di area perbatasan taman nasional tanpa adanya zona penyangga. Oleh karena itu, konflik manusia dengan gajah menimbulkan kerugian ekonomi, keamanan, keselamatan, bahkan korban jiwa di masyarakat sekitar.

Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat setempat selama beberapa dekade dan bertekad untuk mengakhiri masalah ini untuk selamanya dengan mengalokasikan anggaran pembangunan pembatas permanen sepanjang 138 kilometer. Tim yang mendesain dan membangun sistem pembatas ini terdiri dari sejumlah instansi yang terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, Pemprov Lampung, Kodam XXI/Radin Inten, Polda Lampung, sejumlah universitas seperti Unila, ITERA dan Polinela serta masyarakat setempat.

Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menegaskan bahwa pembangunan pembatas tersebut merupakan kebutuhan mendesak yang telah lama diimpikan oleh masyarakat setempat. “Masyarakat kami selama ini tidak hanya belum signifikan memperoleh manfaat dari keberadaan TNWK, tetapi juga terus menanggung dampak konflik dengan satwa liar. Kami sangat optimis bahwa proyek percontohan pembiayaan TNWK dan pembangunan sistem pembatas ini menandai era baru bagi masyarakat Lampung Timur, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun konservasi alam,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Operasi Ketupat 2026 Resmi Berakhir, Polri Pastikan Mudik dan Arus Balik Aman dan Kondusi

Penulis
Syifa
-

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi menutup Operasi Ketupat 2026 pada 25 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor STR/688/III/OPS.1.1./2026. Meski demikian, pengamanan arus balik masih akan dilanjutkan melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) hingga 29 Maret 2026.

Kamis (26/3) Kasatgas Humas Operasi Ketupat 2026, Brigjen. Pol Tjahyono Saputro, menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan mudik dan arus balik Lebaran tahun ini berjalan aman, tertib, dan terkendali, meskipun terjadi lonjakan mobilitas masyarakat yang signifikan.

“Secara umum arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 berjalan aman, tertib, dan terkendali meskipun terjadi peningkatan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Brigjen. Pol Tjahyono.

Ia menjelaskan, berdasarkan data hingga 25 Maret 2026 pukul 06.00 WIB, total kendaraan keluar Jakarta mencapai 2.521.125 unit atau 72 persen dari proyeksi 3,5 juta kendaraan. Sementara itu, kendaraan yang kembali ke Jakarta tercatat sebanyak 1.958.838 unit atau 57,71 persen dari proyeksi 3,4 juta kendaraan.

“Artinya, masih terdapat sekitar 42,29 persen arus balik yang diprediksi akan terjadi pada gelombang kedua tanggal 28 hingga 29 Maret 2026. Untuk itu, Polri akan terus siaga melalui KRYD,” lanjutnya.

Puncak arus mudik tercatat terjadi pada 18 hingga 19 Maret 2026 dengan jumlah 270.315 unit kendaraan keluar Jakarta, meningkat 4,62 persen dibandingkan tahun 2025 dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.

Sementara puncak arus balik terjadi pada 24 hingga 25 Maret 2026 dengan 256.338 kendaraan atau meningkat sekitar 14,68 persen.

Kelancaran arus lalu lintas, lanjutnya, tidak terlepas dari strategi rekayasa lalu lintas yang dilakukan secara dinamis dan berbasis parameter, seperti penerapan contraflow bertahap, one way lokal Presisi, hingga one way nasional baik pada arus mudik maupun arus balik.

Selain itu, pemanfaatan tol fungsional seperti Japek II Selatan ruas Sadang–Deltamas–Setu dan Bocimi ruas Parungkuda–Karangtengah terbukti efektif dalam mengurai kepadatan kendaraan di jalur utama.

Pada sektor penyeberangan dan transportasi umum, situasi di lintasan Merak–Bakauheni serta Ketapang–Gilimanuk, termasuk bandara, terminal, dan stasiun, secara umum berjalan aman dan terkendali. Kepadatan yang sempat terjadi di Gilimanuk pun berhasil diurai melalui koordinasi cepat antar instansi.

Dari sisi keamanan dan keselamatan, Polri mencatat penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 5,75 persen serta penurunan angka fatalitas korban meninggal dunia hingga 30,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Hal ini menunjukkan meningkatnya kepatuhan masyarakat serta efektivitas pengamanan dan pelayanan di lapangan,” kata Brigjen. Pol Tjahyono.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 tidak terdapat gangguan kamtibmas maupun kejahatan menonjol. Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari mudik, perayaan Idul Fitri, hingga Hari Raya Nyepi, berlangsung aman dan kondusif.

Operasi Ketupat merupakan operasi kemanusiaan yang tidak hanya berfokus pada arus lalu lintas, tetapi juga mencakup pengamanan tempat ibadah, destinasi wisata, jalur transportasi, hingga simpul-simpul pergerakan masyarakat lainnya.

“Operasi Ketupat merupakan operasi kemanusiaan yang mencakup pengamanan tempat ibadah, destinasi wisata, jalan tol, jalan arteri, serta pelabuhan penyeberangan dan simpul transportasi lainnya,” jelasnya.

Selama operasi berlangsung, Polri melakukan pengamanan di ribuan titik, termasuk 4.647 lokasi wisata, 618 terminal, 562 pelabuhan, 182 bandara, 268 stasiun, 2.966 pusat perbelanjaan, serta 121.803 tempat ibadah.

Pengamanan tersebut juga didukung oleh 1.624 pos pengamanan, 779 pos pelayanan, dan 343 pos terpadu.

Selain itu, berbagai inovasi pelayanan turut dihadirkan, seperti program Mudik Gratis Polri Presisi yang memberangkatkan 4.009 pemudik menggunakan 81 bus ke berbagai kota di Jawa Tengah dan DIY, serta layanan 24 jam di pos pengamanan dan pos pelayanan.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian penting dalam operasi ini, melalui penggunaan Command Center Korlantas, ETLE Patrol, Traffic Accident Analysis (TAA), Road Accident Rescue (RAR), Mobile Command Center, serta body camera.

Brigjen. Pol Tjahyono turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung kelancaran Operasi Ketupat 2026.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat dan rekan-rekan media atas sinergi yang terjalin dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama periode Lebaran,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Polri mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan diskon tarif tol pada 26 dan 27 Maret 2026 serta kebijakan work from anywhere guna mengatur waktu perjalanan arus balik agar tidak terjadi penumpukan kendaraan.

Masyarakat juga diingatkan untuk memanfaatkan layanan darurat 110 yang siaga 24 jam apabila membutuhkan bantuan.

Polri menegaskan akan tetap hadir dan siaga melalui KRYD hingga seluruh rangkaian arus balik Lebaran 2026 selesai, demi memastikan situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko Pangan Pastikan Harga Pangan Stabil Pasca Lebaran 2026, Inflasi Tetap Terkendali

Penulis
Syifa
-
Menteri Koordinator Bidang Pangan kembali beraktivitas kerja di kantor pada 25 Maret 2026, segera setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H usai. Dalam aktivitasnya, Menko Pangan langsung membahas perkembangan kondisi pangan nasional, khususnya terkait langkahlangkah pengendalian inflasi pasca Lebaran.
Menko Pangan menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan serta harga bahan pangan strategis, mengingat meningkatnya dinamika kebutuhan masyarakat selama dan setelah periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Berdasarkan pemantauan lintas sumber resmi per 25 Maret 2026, yaitu Panel Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, serta data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga pangan nasional secara umum berada dalam kondisi stabil dengan fluktuasi yang relatif terbatas antarwilayah.
Pergerakan harga yang terjadi masih dalam kisaran wajar dan tidak menunjukkan lonjakan yang signifikan pasca periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).Untuk komoditas utama seperti beras, minyak goreng, dan gula konsumsi, pergerakan harga terpantau cenderung stabil dengan variasi antar daerah yang masih terkendali. Sementara itu, pada komoditas hortikultura seperti cabai, terdapat dinamika harga yang bersifat musiman, namun tidak mengindikasikan gangguan pasokan yang berarti.
Di tengah dinamika global, termasuk adanya gejolak harga minyak dunia akibat konflik internasional, pemerintah menilai bahwa ekosistem pangan nasional yang semakin berkembang mampu meredam sebagian dampak eksternal tersebut. Sejauh ini, kondisi tersebut belum menunjukkan adanya tekanan yang berarti terhadap harga pangan di dalam negeri maupun terhadap daya beli masyarakat.
Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan berjalan efektif pasca HBKN. Koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terus diperkuat guna mengantisipasi potensi gejolak harga ke depan.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan terus memantau perkembangan kondisi pangan nasional serta mendorong langkahlangkah strategis yang diperlukan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus mendukung pengendalian inflasi secara berkelanjutan.

 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OJK Bersama Bareskrim Amankan Tersangka Kasus Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Penulis
Syifa
-
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bareskrim Polri berhasil mengamankan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di PT BPR DCN, Malang, Jawa Timur, setelah yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik OJK.
Pengamanan tersebut dilakukan melalui sinergi tim gabungan yang terdiri dari Penyidik OJK, Korwas PPNS Bareskrim Polri, dan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur pada 9–10 Maret 2026. Berdasarkan hasil pemantauan, tersangka yang semula dijadwalkan memenuhi panggilan pemeriksaan di Surabaya terdeteksi bergerak menuju Jakarta.
Setibanya di Stasiun Gambir, Jakarta, tersangka segera diamankan oleh Tim Korwas PPNS Bareskrim Polri untuk selanjutnya dibawa kembali ke Surabaya guna menjalani pemeriksaan oleh Penyidik OJK. Setelah pemeriksaan dilakukan, tersangka kemudian ditahan di Polda Jawa Timur sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain terhadap tersangka, tim gabungan juga melakukan upaya membawa saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dalam rangka proses penyidikan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang dilakukan melalui koordinasi antara Penyidik OJK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pelaksanaan upaya paksa oleh Korwas PPNS Bareskrim Polri atas permintaan Penyidik OJK merupakan bentuk implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mencerminkan penguatan koordinasi antarlembaga dalam mendukung proses penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
OJK menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur, dalam kegiatan membawa, menangkap, dan menahan tersangka.

Melalui sinergi dan koordinasi yang kuat antara OJK dan aparat penegak hukum, diharapkan proses penegakan hukum di sektor jasa keuangan dapat berjalan efektif, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Manasik Haji Nganjuk 2026, Menhaj Tekankan Layanan Berbasis Jemaah

Penulis
Syifa
-

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus memperkuat komitmen pelayanan terbaik bagi jemaah melalui kegiatan Manasik Haji Kabupaten Nganjuk Tahun 1447H/2026M yang digelar di Pendopo KRT. Sosrokoesoemo, Kamis (26/3).

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, Forkopimda, serta pemangku kepentingan lintas sektor, bersama ratusan jemaah haji Kabupaten Nganjuk.
Menteri Haji dan Umrah, Moch. Irfan Yusuf, menegaskan bahwa penyelenggaraan haji saat ini diarahkan pada layanan yang berpusat pada jemaah (pilgrim-centered services), mulai dari tahap persiapan hingga kepulangan ke tanah air.

“Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan komitmen negara untuk menghadirkan layanan yang lebih fokus, profesional, dan menyeluruh bagi jemaah. Negara hadir memastikan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan bermartabat,” ujar Menhaj.

Penguatan Layanan Berbasis Tri Sukses Haji
Menhaj menjelaskan bahwa penyelenggaraan haji mengacu pada amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, dengan tiga pilar utama Tri Sukses Haji, yaitu:

Sukses ritual, melalui peningkatan pemahaman manasik dan kesiapan fisik jemaah
Sukses ekosistem ekonomi, melalui pemberdayaan umat dan dukungan UMKM
Sukses peradaban dan keadaban, melalui pembinaan karakter dan nilai keislaman jemaah

Program Strategis untuk Peningkatan Layanan
Lebih lanjut, ia menyampaikan sejumlah program strategis yang tengah diperkuat, antara lain:
• Penurunan biaya haji, tanpa mengurangi kualitas layanan
• Penataan kuota berbasis waiting list, untuk menjamin keadilan masa tunggu
• Ekspor produk Indonesia, guna mendukung kebutuhan jemaah di Arab Saudi
• Pengembangan Kampung Haji, sebagai pusat layanan terintegrasi

“Persiapan operasional haji tahun ini telah mencapai hampir 100 persen. Mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga perlengkapan jemaah telah siap. Kami pastikan seluruh layanan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi jemaah,” tegasnya.

Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan
Pada penyelenggaraan haji 1447H/2026M, Kementerian mengusung tagline “Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan” sebagai bentuk komitmen menghadirkan layanan inklusif.
“Kami memastikan setiap jemaah, termasuk lansia, disabilitas, dan perempuan, mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan bermartabat selama menjalankan ibadah,” kata Menhaj.

Manasik sebagai Bekal Ibadah
Menhaj juga mengingatkan pentingnya manasik sebagai bekal utama bagi jemaah dalam menjalankan ibadah haji.
“Bapak dan Ibu adalah tamu Allah yang terpilih. Manasik ini menjadi kunci agar ibadah dapat dilaksanakan dengan baik, disiplin, dan penuh kebersamaan,” ujarnya.

Di tengah dinamika global, Kementerian Haji dan Umrah memastikan terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk syarikah di Arab Saudi, guna menjamin kelancaran layanan, termasuk distribusi kartu Nusuk bagi jemaah.
Menutup pernyataannya, Menhaj mengajak seluruh jemaah untuk terus berdoa agar situasi di Timur Tengah tetap kondusif sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Surabaya Genjot Program Kampung Pancasila Pasca Lebaran 2026

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan memperkuat program Kampung Pancasila sebagai prioritas utama pasca Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Program ini menjadi langkah strategis untuk melanjutkan semangat kebersamaan yang telah dibangun selama Ramadan sekaligus memperkuat silaturahmi di bulan Syawal.

Hal itu ditegaskan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di sela kegiatan halalbihalal bersama ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Balai Kota Surabaya, Rabu (25/3).

“Jadi insyaAllah program prioritas adalah Kampung Pancasila. Kampung Pancasila itu adalah meneruskan semangat di bulan Ramadan dan meningkatkan silaturahmi di bulan Syawal,” ujar Wali Kota Eri.

Ia menjelaskan, implementasi program Kampung Pancasila akan dilakukan secara masif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemkot Surabaya akan turun ke lapangan untuk memastikan nilai-nilai seperti saling memaafkan, saling menguatkan, serta mempererat hubungan antarwarga dapat dijalankan secara nyata di lingkungan masing-masing.

“Bagaimana kita akan turun maksimal kepada seluruh warga untuk saling menguatkan, mengingatkan. Arti dari puasa Ramadan, arti dari bulan Syawal, saling memaafkan, saling menguatkan antara saudara-saudara yang ada di RW kita, di kampung kita sendiri,” katanya.

Sebagai langkah awal, Pemkot Surabaya telah menyiapkan percontohan Kampung Pancasila di dua wilayah, yakni Kecamatan Genteng dan Wonokromo. Model ini akan menjadi acuan dalam percepatan implementasi di seluruh wilayah Kota Pahlawan.

“InsyaAllah dengan begitu maka Kampung Pancasila ini sudah akan berjalan dan kita sudah ada contoh dulu, dua contoh yang ada di Kecamatan Genteng dan Kecamatan Wonokromo,” jelasnya.

Wali Kota Eri menargetkan dalam waktu singkat, program Kampung Pancasila dapat diterapkan secara merata di seluruh RW di Surabaya. Ia berharap, dalam satu hingga dua minggu ke depan seluruh wilayah sudah mulai menjalankan konsep Kampung Pancasila.

“InsyaAllah dalam waktu seminggu sampai dua minggu ini kita harus sudah jalan, harus semua RW sudah bisa terpegang dan terselesaikan,” harapnya.

Dengan percepatan tersebut, Wali Kota Eri optimistis program Kampung Pancasila dapat berjalan secara menyeluruh pada awal April 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

“Sehingga di awal bulan April nanti, maka kita sudah menjalankan Kampung Pancasila secara menyeluruh,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah Ajak ASN Perkuat Soliditas Usai Lebaran, Layanan Publik Harus 100 Persen

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar apel pagi sekaligus halalbihalal bersama Gubernur dan Wakil Gubernur, di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, turut hadir pula Kepala Perangkat Daerah serta Direktur BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dalam arahannya Gubernur Khofifah mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk memperkuat soliditas, dan kekompakan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia menegaskan bahwa momen Idulfitri harus menjadi titik awal untuk meningkatkan semangat kerja dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Gubernur Khofifah juga menyampaikan nilai keikhlasan yang dilatih selama bulan Ramadan, khususnya melalui ibadah puasa, perlu diimplementasikan dalam kinerja sehari-hari. Keikhlasan tersebut menjadi landasan penting dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik.

“Puasa mengajarkan kita tentang keikhlasan. Tidak ada yang tahu seseorang berpuasa atau tidak, tetapi Allah yang menilai. Nilai keikhlasan itu yang harus kita bawa dalam bekerja,” ujarnya dalam arahannya.

Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga produktivitas kerja, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh ASN untuk memastikan layanan publik berjalan optimal dan tidak mengalami penurunan pasca libur panjang. “Semua layanan kita harus berjalan 100 persen. Saya minta seluruh jajaran dapat mengoordinasikan hal ini dengan baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kedisiplinan kehadiran pegawai, baik ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sebagai bagian dari komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Gubernur Khofifah juga menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Timur merencanakan penerapan work from home (WFH) pada hari Rabu mulai pekan depan. Kebijakan tersebut tidak diberlakukan pada hari Jumat agar tidak menimbulkan long weekend, sebagai bagian dari upaya menekan konsumsi BBM sesuai arahan Presiden Prabowo.

Setelah giat apel pagi, dilanjutkan halal bihalal segenap pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui momentum ini, diharapkan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat semakin solid dan profesional dalam menjalankan tugas, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

WFH ASN di Jateng Masih Dikaji, Gubernur Luthfi: Jangan Disalahartikan sebagai Libur

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih mengkaji rencana penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH), bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kerjanya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyampaikan, penerapan kebijakan tersebut tidak bisa disamakan dengan kementerian atau lembaga di tingkat pusat.

“Urusan kita luas, dari bayi lahir sampai masyarakat meninggal. Sehingga mekanismenya harus dikaji betul,” kata Luthfi, di sela acara Halalbihalal,di Kantor Gubernur Jateng, Rabu (25/3).

Dia menegaskan, kebijakan WFH tidak boleh disalahartikan sebagai bentuk kelonggaran kerja.

“Jangan sampai penerapan WFH ini dimaknai sebagai libur atau tidak bekerja. Itu yang harus kita pahami,” tegas gubernur.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menambahkan, hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat.

“Untuk kebijakan bekerja dari rumah atau WFH, kita masih menunggu petunjuk dari pusat. Sampai saat ini belum ada regulasi yang kita tetapkan, karena masih dalam tahap kajian,” ujarnya.

Dengan kajian yang matang, Pemprov Jateng berharap kebijakan WFH nantinya, tetap menjaga kualitas pelayanan publik tanpa mengurangi kinerja ASN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Monitoring Hari Pertama Kerja, Pemkot Cimahi Pastikan Layanan Publik Tanpa Gangguan

Penulis
Syifa
-
Pasca libur panjang dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi langsung kembali menjalankan aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Monitoring kehadiran pegawai pada hari pertama kerja menunjukkan tingkat kedisiplinan yang tinggi dengan angka kehadiran mencapai 97,30 persen.
Monitoring dilakukan secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Maria Fitriana, didampingi Asisten Administrasi Umum Mochamad Ronny serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Siti Fatonah beserta jajaran.
Monitoring dilakukan dengan berkeliling ke sejumlah perangkat daerah strategis serta gedung perkantoran utama di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Selain memantau kehadiran, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk memastikan pelayanan publik kembali berjalan optimal setelah libur panjang.
“Asn yang hadir sekitar 97,30 persen. Secara umum tingkat kehadiran cukup baik,” ujar Ronny saat ditemui di sela kegiatan monitoring.
Ia menjelaskan, pegawai yang tidak hadir sebagian besar memiliki keterangan yang sah, seperti cuti dan sakit. Namun demikian, dalam monitoring tersebut ditemukan sementara dua ASN yang tidak hadir tanpa keterangan. Temuan tersebut langsung menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti melalui penelusuran lebih lanjut.
Ronny menegaskan bahwa ketidakhadiran tanpa keterangan merupakan pelanggaran disiplin yang tidak dapat ditoleransi. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran, maka ASN yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau tanpa keterangan dan setelah dicek benar tidak ada alasan yang sah, maka konsekuensinya masuk ke masalah disiplin pegawai,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sanksi yang dapat diberikan bervariasi, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat, tergantung tingkat pelanggaran dan durasi ketidakhadiran. Selain itu, pelanggaran disiplin juga dapat berdampak pada karier dan penempatan ASN yang bersangkutan.
Monitoring ini tidak hanya difokuskan pada aspek kedisiplinan, tetapi juga untuk memastikan kesiapan ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Cimahi menekankan pentingnya profesionalisme pegawai agar pelayanan publik dapat segera kembali berjalan normal setelah masa libur panjang.
“Intinya silaturahmi sekaligus mengecek kehadiran di tiap perangkat daerah. Kami ingin memastikan pelayanan publik kembali optimal,” kata Ronny.
Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan bahwa seluruh perangkat daerah telah siap menjalankan tugas dan fungsi pelayanan. Aktivitas pelayanan publik di berbagai unit kerja pun mulai berjalan normal sejak hari pertama masuk kerja.
Secara keseluruhan, hasil monitoring hari pertama kerja pascalibur Lebaran menunjukkan bahwa mayoritas ASN telah menjalankan kewajiban dengan baik. Meski demikian, pengawasan tetap akan diperketat guna mencegah terjadinya pelanggaran disiplin yang berulang.

BKPSDMD juga akan terus melakukan pendataan kehadiran ASN pada 30 perangkat daerah, termasuk di wilayah kecamatan dan kelurahan serta perangkat daerah yang berada di luar kawasan perkantoran Pemerintah Kota Cimahi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan masyarakat dapat kembali memperoleh layanan secara maksimal setelah libur panjang Lebaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Percepat Hilirisasi dan Ketahanan Energi, Bahlil: Investasi Capai Rp239 Triliun

Penulis
Syifa
-
Pemerintah menegaskan perkembangan percepatan program hilirisasi dan penguatan ketahanan energi sebagai strategi utama untuk mendorong kemandirian ekonomi nasional. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (25/3), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membahas langkah konkret untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri serta pengurangan ketergantungan pada impor energi.
Bahlil melaporkan, dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya dijadwalkan mulai bulan depan.
“Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi,” ujar Bahlil di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor.
Selain hilirisasi, arahan serupa juga mengemuka untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi domestik untuk memperkuat swasembada. Fokusnya antara lain pada etanol dan biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO) sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor.
“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO-CPO,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga melaporkan kondisi terkini harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel. Bahlil menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut, bersamaan dengan pemerintah terus memantau dinamika pasar global.
Kendati begitu, pemerintah tetap membuka ruang relaksasi produksi batubara dan nikel, namun dengan pendekatan yang terukur. Bahlil menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh memicu kelebihan pasokan yang justru menekan harga komoditas nasional di pasar global. “Yang namanya relaksasi terukur, terbatas dan tetap menjaga supply & demand dan harga,” tambahnya.
Pemerintah memberi sinyal penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) nikel. Menurut Bahlil, kebijakan itu dipertimbangkan agar negara memperoleh nilai yang lebih adil dari pemanfaatan mineral strategis tersebut. “Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan,” ujarnya
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan arahan khusus agar pengelolaan sumber daya alam mengutamakan kepentingan negara. Kepala Negara menekankan pentingnya menjaga sumber daya alam sebagai aset strategis nasional sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara dari sektor mineral.
“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita, sumber daya alam kita ini merupakan aset negara dan karena itu bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara,” jelas Bahlil.

Bahlil menegaskan bahwa 2026 akan menjadi tahun penting bagi pembuktian kedaulatan mineral Indonesia. Pemerintah, menurut Bahlil, ingin memastikan sumber daya alam tidak lagi dijual murah hanya demi volume produksi, melainkan memberi nilai tambah yang maksimal bagi bangsa. “Kita pengin yang ideal adalah harganya bagus, produksinya bagus, banyak. Tapi kalau tidak, jangan barang kita dijual murah,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...381382383...4,876Halaman 382 dari 4,876