Beranda blog Halaman 383

Pastikan Mudik Aman dan Lancar, Pemerintah Imbau Masyarakat Atur Arus Balik Lebih Awal

Penulis
Syifa
-

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan kembali lebih awal guna menghindari kepadatan puncak arus balik libur Lebaran tahun 2026 gelombang kedua yang diprediksi terjadi pada 28 dan 29 Maret.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat meninjau Pengelolaan Arus Lalu Lintas Libur Lebaran 2026 di Pos Pantau Jasa Marga Toll Command Center (JMTC) Bekasi, Jawa Barat, Rabu (25/3).

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak menunggu arus balik pada tanggal 28 dan 29 Maret. Mulai arus balik secepatnya, dari hari ini tanggal 25 Maret sudah bisa kembali. Manfaatkan juga diskon tarif tol pada tanggal 26 dan 27 Maret agar perjalanan lebih lancar dan nyaman,” ujarnya.

Di sisi lain, Menko PMK juga mengingatkan seluruh jajaran terkait untuk menjaga agar pengelolaan arus balik tetap optimal.

“Sekarang kita masuk tahap arus balik. Kami mengajak aparat untuk tetap fokus, melanjutkan kerja keras dan kerja cerdas berbasis data,” ujarnya.

Puncak gelombang pertama arus balik terjadi pada 24 Maret 2026 (H+3) dengan volume sekitar 256.338 kendaraan, atau turun 5,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pola ini menunjukkan bahwa arus balik mulai terdistribusi lebih merata dan tidak terpusat pada satu waktu. Adapun total kendaraan yang kembali ke Jakarta mencapai sekitar 1,96 juta kendaraan atau meningkat sekitar 6 persen dibandingkan tahun lalu.

Pratikno menyampaikan, berkat sinergi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi dalam pengaturan lalu lintas, tingginya mobilitas masyarakat pada tahun ini dapat dikelola dengan baik.

“Alhamdulillah, arus mudik berjalan lancar dan aman. Dibandingkan tahun lalu, jumlah pemudik meningkat, namun kasus kecelakaan justru menurun. Ini menunjukkan bahwa mobilitas tinggi tetap bisa dikelola dengan baik dan semakin aman,” ujarnya.

Data pemantauan menunjukkan bahwa puncak arus mudik pada 18 Maret 2026 (H-3) mencapai lebih dari 270.315 kendaraan, meningkat sekitar 4,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, total kendaraan yang keluar dari Jakarta mencapai sekitar 2,52 juta kendaraan, atau naik tipis 0,9 persen dibanding tahun 2025.

Data Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2026 menunjukkan bahwa puncak pergerakan pemudik terjadi secara serentak di berbagai moda transportasi. Pada H-3 Lebaran, pergerakan tertinggi tercatat pada angkutan penyeberangan sebesar 403.883 penumpang, diikuti angkutan kereta api sebanyak 401.238 penumpang, angkutan udara 311.836 penumpang, serta angkutan darat 232.016 penumpang.

Meski terjadi peningkatan mobilitas, tingkat keselamatan justru menunjukkan perbaikan signifikan. Sepanjang periode mudik, jumlah kecelakaan tercatat turun sekitar 16 persen dibandingkan tahun 2025, dari 31 kejadian menjadi 26 kejadian. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan arus mudik tidak hanya mampu mengakomodasi peningkatan pergerakan, tetapi juga semakin efektif dalam menjaga keselamatan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pasokan BBM di Bandung Aman, Wali Kota Farhan Tunggu Arahan Pusat soal WFH dan PJJ

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan, kondisi pasokan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), di Kota Bandung masih dalam keadaan aman dan terkendali.

Hingga saat ini pemerintah pusat melalui Pertamina telah memberikan jaminan bahwa distribusi BBM tetap berjalan normal.

Ia juga memastikan belum terdapat indikasi adanya kenaikan harga BBM subsidi dalam waktu dekat.

“Pertamina menjamin bahwa kita masih akan ada pasokan BBM. Dan tidak ada tanda-tanda kenaikan harga BBM subsidi,” ujarnya di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Rabu, 25 Maret 2026.

Meski demikian, Farhan menyebut, isu krisis energi merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah masih menunggu arahan lebih lanjut terkait langkah-langkah antisipatif yang perlu diambil.

Terkait wacana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) maupun Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Farhan menyampaikan, Pemkot Bandung belum dapat mengambil keputusan karena masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

“Untuk WFH sama PJJ, kami masih menunggu juklak juknisnya. Karena tidak boleh sembarangan,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini terdapat perbedaan rekomendasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait pola kerja fleksibel.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyarankan Work From Anywhere (WFA) dilakukan setiap hari Kamis. Sedangkan pemerintah pusat mengusulkan pelaksanaannya pada hari Jumat.

Kondisi tersebut, lanjut Farhan, masih dalam tahap kajian oleh Pemerintah Kota Bandung dengan mempertimbangkan situasi di lapangan, termasuk kemungkinan penerapan PJJ di lingkungan sekolah.

“Kita lagi lihat situasinya dulu, termasuk mempertimbangkan apakah sekolah juga perlu melakukan PJJ,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Respons Isu di Medsos, Pemprov DKI Pastikan Kendaraan Dinas Sesuai Aturan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) menegaskan penerapan aturan ketat terkait penggunaan kendaraan dinas operasional (KDO) di seluruh perangkat daerah selama libur Lebaran. Langkah ini diambil sebagai respons atas informasi yang beredar di media sosial (medsos) mengenai dugaan kendaraan dinas berpelat B yang berada di arus mudik.

Kepala BPAD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, menyampaikan pihaknya telah melakukan penelusuran melalui sistem administrasi kendaraan dinas pada Rabu (25/3). Berdasarkan hasil pengecekan melalui aplikasi e-KDO, kendaraan dengan ciri yang dilaporkan dipastikan bukan milik Pemprov DKI Jakarta.

“Terkait laporan tersebut, kendaraan yang dimaksud bukan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melainkan milik instansi lain. Adapun kebijakan penggunaan kendaraan dinas merupakan kewenangan masing-masing instansi,” ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma, menegaskan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran penggunaan kendaraan dinas oleh aparatur di lingkungan Pemprov DKI Jakarta selama periode libur Lebaran. Ia mengungkapkan, pengawasan dilakukan melalui mekanisme pemanggilan dan klarifikasi terhadap pihak terkait berdasarkan laporan yang diterima, termasuk penelusuran nomor pelat kendaraan oleh tim internal.

“Jika terbukti terjadi pelanggaran, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Sanksi mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas. Bentuk sanksi dapat berupa teguran moral hingga pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Selain itu, dasar hukum lainnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Sebagai tambahan informasi, Pemprov DKI Jakarta sebelumnya juga telah melakukan audit terhadap seluruh perangkat daerah untuk memastikan kendaraan dinas dikandangkan selama libur Lebaran dan berada di lokasi yang telah ditentukan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Terus Percepat Penanganan Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat

Penulis
Syifa
-
Pemerintah berkomitmen untuk terus mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatera melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang digelar di Situation Room Bina Graha pada Rabu, 25 Maret 2026 pukul 10.00 WIB.
Dalam paparannya, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menjelaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat terus berjalan sesuai rencana. Fokus utama penanganan saat ini meliputi percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, perbaikan infrastruktur dasar, serta pemulihan layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
Dalam keterangannya Suharyanto juga menyampaikan  bahwa distribusi bantuan logistik, dukungan operasional di lapangan, distribusi dana tunggu hunian serta pendampingan teknis kepada pemerintah daerah serta sinergitas dengan kementerian dan lembaga terkait akan terus dilakukan dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) akan membangun sebanyak 36.000 hunian tetap bagi korban terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.  Dalam prosesnya masyarakat terdampak bencana akan diberikan berbagai pilihan, apabila masyarakat ingin mendapatkan rumah yang lebih baik dan terpusat maka silahkan masyarakat bisa mendaftar ke pemerintah kabupaten/kota dan nanti pemerintah kabupaten/kota akan menyalurkannya, sementara jika masyarakat ingin tetap berada di kampungnya dan memiliki tanah milik sendiri yang aman dari bencana maka akan dibangun oleh BNPB dan apabila ingin membangun rumahnya sendiri juga boleh, kami akan terus mendampingi dan memberikan petunjuk teknis agar masyarakat juga aman’’ ujar Suharyanto
Pada kesempatan yang sama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah daerah diminta aktif memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah disepakati bersama pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kembali pascabencana. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat proses pemulihan di lapangan dan mengatasi berbagai hambatan yang ada.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian penuh terhadap percepatan penanganan pascabencana di Sumatera. Pemerintah memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.

Pemerintah berkomitmen untuk terus hadir dan bekerja bersama seluruh pemangku kepentingan hingga proses pemulihan pascabencana selesai, serta memastikan pembangunan kembali dilakukan dengan lebih baik, lebih aman, dan lebih tangguh terhadap bencana di masa mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Viral Siswa Daring Dipaksa Ambil MBG ke Sekolah, BGN Tegaskan Itu Hoaks

Penulis
Syifa
-

Ramai di media sosial yang menyebut siswa yang mengikuti pembelajaran daring dipaksa datang ke sekolah untuk mengambil Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tidak benar alias hoaks.

Hal ini ditegaskan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya. Hingga saat ini, kata Sony, BGN belum menyusun maupun membahas petunjuk teknis (juknis) terkait penyaluran MBG dalam kondisi pembelajaran jarak jauh atau daring.

“Sampai saat ini, pemerintah sendiri belum memutuskan kebijakan pembelajaran online pada anak-anak sekolah,” katanya, Jakarta, Selasa (24/3).

Dia menambahkan, pelaksanaan Program MBG sejauh ini masih mengacu pada mekanisme yang berlaku di sekolah saat kegiatan belajar mengajar berlangsung secara tatap muka.

Sony juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya, terutama yang beredar di media sosial. Menurutnya, setiap kebijakan resmi terkait MBG akan disampaikan langsung oleh BGN melalui kanal komunikasi yang kredibel.

BGN, lanjutnya, berkomitmen memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar, baik dari sisi kualitas gizi maupun tata kelola penyaluran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para siswa di seluruh Indonesia.

“Jika nantinya ada kebijakan baru, termasuk dalam situasi pembelajaran daring, tentu akan kami kaji secara matang dan diumumkan secara resmi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemarau Ekstrem Mengintai! Stok Pangan Nasional Diperkuat Hadapi Godzilla El Nino

Penulis
Syifa
-

Fenomena iklim Godzilla El Nino yang diprediksi akan diperkuat dengan adanya fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif diperkirakan dapat mengakibatkan musim kemarau di Indonesia menjadi lebih panjang dan kering. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan kedua fenomena tersebut kemungkinan akan terjadi bersamaan mulai April mendatang.

Sebagai antisipasi di sektor pangan, pemerintah memastikan ketahanan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) terus diperkuat. Dengan kokohnya stok CPP yang mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri, tatkala terjadi anomali cuaca maka program intervensi pangan dapat dijalankan pada kesempatan pertama.

“Adanya prediksi Godzilla El Nino telah menjadi perhatian pemerintah. Kami di Badan Pangan Nasional (Bapanas) sesuai arahan Kepala Bapanas Bapak Andi Amran Sulaiman, memastikan ketahanan stok CPP terus diperkuat agar nanti saat diperlukan, bisa segera disalurkan untuk membantu masyarakat,” kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan I Gusti Ketut Astawa di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Terkait itu, dalam laporan Bapanas per 25 Maret, stok pangan pokok strategis yang merupakan CPP dan dikelola oleh BUMN pangan, baik Perum Bulog maupun ID FOOD, masih memadai dengan beras sebagai CPP dengan stok terbesar. Sementara CPP lainnya juga terus diperkuat seperti jagung, minyak goreng, gula konsumsi, daging sapi/kerbau, daging ayam dan telur ayam.

Stok CPP beras di Bulog saat ini total telah mencapai 4,08 juta ton. Capaian ini meningkat pesat sebesar 77,8 persen dibandingkan kondisi stok CPP beras pada akhir Maret tahun lalu yang saat itu masih berada 2,29 juta ton. Sebagian besar pasokan pun bersumber dari produksi dalam negeri dikarenakan Bulog telah melaksanakan penyerapan setara beras sejak awal 2026 hingga hari ini mencapai 1,24 juta ton.

Kemudian stok CPP jagung berada di kisaran 144 ribu ton yang sebagian besar bersumber dari penyerapan panen jagung dalam negeri. Realisasi penyerapan jagung produksi dalam negeri di tahun 2026 ini telah mencapai 101,96 ribu ton. Patut diketahui, Indonesia sudah tidak melakukan impor jagung pakan sejak tahun 2025.

Sementara kondisi stok CPP lainnya antara lain minyak goreng berada di angka total 95 ribu kiloliter. Lalu gula konsumsi ada 50 ribu ton dengan sebagian besar ada di ID FOOD sebagai pengelolanya. Kemudian stok CPP daging sapi/kerbau ada 11 ribu ton yang juga sebagian besar dikelola ID FOOD. Daging ayam 39 ton pun ada di ID FOOD. Sementara CPP telur ayam 62 ton dikelola Bulog.

Dalam berbagai kesempatan, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan ketahanan pangan nasional sejalan dengan visi swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri, tanpa bergantung terhadap negara lain.

“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Oleh karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain. Kita tidak boleh takut,” ajak Amran.

Baginya Indonesia saat ini sudah berada di jalur yang tepat. Kebutuhan konsumsi pangan pokok strategis harus mampu ditopang dari hasil kerja keras petani dan peternak dari negeri sendiri. Itu yang menjadi indikator ketahanan pangan nasional yang kuat.

“Yang paling aman adalah negara yang bisa memproduksi pangannya sendiri. Itu sebabnya kita harus memperkuat produksi dalam negeri. Kita harus optimis,” tambah Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.

Lebih lanjut, stok CPP tersebut akan disalurkan ke masyarakat melalui berbagai program intervensi pangan. Misalnya program bantuan pangan beras dan minyak goreng yang kembali digulirkan pemerintah mulai Maret ini. Bapanas mencatat realisasi penyalurannya sampai 25 Maret telah mencapai 378.666 penerima di 24 provinsi.

Sementara realisasi penjualan beras SPHP selama bulan Maret tahun ini telah menyentuh angka 43,17 ribu ton. Program intervensi pangan lainnya masih terus dilaksanakan pemerintah bersama seluruh mitra dalam bentuk Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah.

Adapun penjelasan terkait Godzilla El Nino, BRIN menyebut menggunakan istilah ini untuk menggambarkan potensi variasi El Nino yang kuat, sehingga muncul prediksi musim kemarau yang lebih panjang dan kering. Indonesia dapat mengalami keadaan minim awam dan hujan.

Namun, dampaknya bisa saja tidak seragam terjadi di seluruh wilayah Indonesia. BRIN mengajak kementerian/lembaga yang terkait untuk dapat memitigasi dengan mempertimbangkan dampak kekeringan di bagian selatan Indonesia dan dampak banjir di timur laut Indonesia (Sulawesi, Halmahera, Maluku).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jelang Tenggat Pelaporan, KPK Serukan Percepatan Kewajiban LHKPN

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan kewajiban seluruh Penyelenggara Negara atau Wajib Lapor (PN/WL) agar segera melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan benar, lengkap, dan tepat waktu hingga 31 Maret 2026.

Imbauan ini berdasarkan Peraturan KPK (Perkom) Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur bahwa penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

Kewajiban ini berlaku bagi pimpinan lembaga negara, jajaran kabinet, pimpinan lembaga pemerintah dan nonstruktural, kepala daerah, hakim, direksi BUMN dan BUMD di seluruh Indonesia, serta pejabat lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4A.

Hingga 11 Maret 2026, KPK mencatat tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2025 berada di angka 67,98 persen. Dengan demikian, terdapat lebih dari 96 ribu dari total 431.468 wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN.

Capaian tersebut diharapkan meningkat sebelum tenggat yang telah ditentukan, mengingat LHKPN merupakan instrumen penting guna mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.

KPK akan memverifikasi secara administratif setiap laporan yang masuk dan akan mempublikasikannya jika LHKPN dinyatakan lengkap. Namun, jika dinyatakan tidak lengkap, maka PN/WL wajib memperbaiki dan menyampaikan ulang paling lambat 14 hari kalender sejak pemberitahuan.

Seluruh PN/WL dapat mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 31 Maret 2026 melalui laman elhkpn.kpk.go.id. Sebagai wujud keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat mengakses LHKPN yang telah dinyatakan lengkap setelah perbaikan maupun dipublikasikan.

KPK menegaskan bahwa kepatuhan pelaporan LHKPN merupakan wujud tanggung jawab pribadi sebagai penyelenggara negara dan komitmen kelembagaan dalam membangun integritas, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Optimalkan Pengawasan, Bea Cukai Gandeng Kejaksaan dan TNI

Penulis
Syifa
-

Tantangan penyelundupan dan peredaran barang ilegal yang kian dinamis, khususnya di wilayah strategis dan perbatasan, menuntut sinergi kuat antarinstansi pemerintah. Tanpa koordinasi yang solid, celah pelanggaran berpotensi merugikan negara sekaligus mengganggu kepastian usaha dan keamanan masyarakat. Menjawab hal tersebut, Bea Cukai memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan dan TNI guna memastikan pengawasan dan penindakan berjalan lebih efektif.

Di Makassar, penguatan sinergi dilakukan melalui kunjungan kerja Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Krisna Wardhana, bersama jajaran ke Kejaksaan Negeri Makassar dan Markas Polisi Militer Kodam XIV/Hasanuddin. Dalam kegiatan tersebut, rombongan disambut langsung oleh Komandan Pomdam XIV/Hasanuddin, Kolonel Cpm M. Rokib Jabar, S.H., serta perwakilan Kejaksaan Negeri Makassar, Andi Panca Sakti, S.H., M.H.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengatakan kunjungan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah kerja Bea Cukai Makassar. “Melalui kolaborasi yang solid, pengawasan serta penindakan terhadap berbagai pelanggaran diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi,” ungkapnya.

Sinergi serupa juga dilakukan di wilayah Kalimantan. Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur melaksanakan kunjungan koordinasi ke Markas Komando Daerah Militer VI/Mulawarman di Balikpapan pada Selasa, 24 Februari 2026. Pertemuan ini difokuskan pada penyamaan persepsi serta penyusunan langkah-langkah taktis dalam pengamanan wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

“Koordinasi tersebut menjadi penting mengingat wilayah Kalimantan memiliki karakteristik geografis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga rawan dimanfaatkan untuk aktivitas penyelundupan. Melalui kerja sama yang lebih erat dengan jajaran TNI, Bea Cukai berupaya meminimalisir celah masuknya barang ilegal sekaligus memastikan kelancaran arus barang yang sah,” jelas Budi.

Penguatan sinergi ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pengawasan di lapangan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan berkurangnya peredaran barang ilegal, pelaku usaha dapat bersaing secara sehat, sementara masyarakat terlindungi dari potensi dampak negatif barang yang tidak memenuhi ketentuan.

Selain itu, kolaborasi lintas instansi juga mendukung terciptanya kepastian hukum dalam penanganan perkara, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan profesional, transparan, dan memberikan efek jera bagi pelanggar.

“Ke depan, sinergi antara Bea Cukai, Kejaksaan, dan TNI diharapkan terus diperkuat sebagai fondasi dalam menjaga kedaulatan ekonomi negara. Dengan pengawasan yang semakin terintegrasi, upaya perlindungan terhadap masyarakat dan dunia usaha dapat berjalan seimbang, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Budi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Seskab Tinjau Puncak Arus Balik Lebaran 2026 Dini Hari, Pastikan Perjalanan Aman, Lancar, dan Nyaman

Penulis
Syifa
-

Pemerintah memastikan pergerakan masyarakat pada arus balik Lebaran tahun 2026 tetap berjalan aman, lancar, dan nyaman. Bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya meninjau langsung pengelolaan puncak arus balik Lebaran 2026 di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Cakung, Jakarta, pada Rabu dini hari, 25 Maret 2026, pukul 01.00 – 02.00 WIB.

“Tadi jam 1 malam diajak Pak Menhub mengecek puncak arus balik di Terminal Pulo Gebang. Alhamdulillah, setelah tanya-tanya langsung ke para pemudik di bus, mereka sampaikan di perjalanan lancar dan nyaman. Ya sekalian sapa-sapa, salaman, foto-foto sedikit bikin happy pemudik,” ucap Seskab Teddy sebagaimana dikutip dari media sosial resmi.

Pada Lebaran tahun ini, pemerintah terus berupaya memastikan penyelenggaraan arus mudik dan balik berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang juga telah berlangsung dengan sangat baik. Upaya tersebut didukung oleh sinergi kuat dari sejumlah pihak dalam mengelola tingginya mobilitas masyarakat selama periode Lebaran.

“Tentunya, hal ini didukung oleh sinergi kuat antara Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Pemda, serta seluruh instansi terkait dalam mengelola tingginya mobilitas masyarakat,” tulis keterangan pada media sosial resmi tersebut.

Selain itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk menghadapi potensi gelombang kedua arus balik yang diperkirakan terjadi pada 28–29 Maret mendatang. Langkah tersebut melalui penerapan rekayasa lalu lintas seperti one way situasional, pengaturan rest area, serta pembatasan kendaraan angkutan barang, serta beberapa kebijakan diskon tarif tol dan ribuan bus mudik gratis yang dapat dimanfaatkan warga.

Langkah-langkah tersebut menegaskan kehadiran negara dalam memastikan bahwa perjalanan masyarakat berlangsung aman dan nyaman hingga tiba di tujuan.

Melalui perencanaan yang matang, koordinasi yang solid, serta respons cepat di lapangan, pemerintah berkomitmen menjaga momentum arus balik Lebaran 2026 tetap terkendali dan memberikan rasa tenang bagi masyarakat yang kembali beraktivitas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendagri Tegaskan Pemda Harus Terlibat dalam Pelindungan Anak dari Dampak Negatif Sistem Elektronik

Penulis
Syifa
-

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pemerintah daerah (Pemda) harus terlibat dalam upaya melindungi anak dari dampak negatif penggunaan sistem elektronik, khususnya media sosial. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengawal kontribusi Pemda terhadap upaya pelindungan tersebut.

Penjelasan tersebut disampaikan Mendagri kepada awak media usai mengikuti Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta, Rabu (11/3).

Ia menilai implementasi kebijakan ini membutuhkan kerja keras banyak pihak, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk maupun pengguna internet terbanyak. “Oleh karena itu pelibatan pemerintah daerah itu adalah suatu keharusan,” jelasnya.

Sebagai pembina dan pengawas Pemda, Kemendagri mengawal agar program tersebut masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal itu mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga penganggaran dalam APBD.

“Daerah pun nanti kami kawal melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), ada Ditjen Bina Bangda, kemudian pada saat di APBD dijadikan barangnya, itu akan dikawal oleh Ditjen Keuangan Daerah,” ujarnya.

Selain itu, Kemendagri berencana menerbitkan surat edaran kepada Pemda sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan. Ia menekankan, daerah dapat menyesuaikan pelaksanaannya dengan karakteristik dan kearifan lokal masing-masing, termasuk dengan menerbitkan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah terkait program tersebut.

“Bisa menggunakan, katakanlah misalnya di Bali, dia menggunakan basis adat untuk pendidikan anak-anak, mencegah anak-anak menyalahgunakan sistem elektronik,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Kemendagri juga akan mendorong peningkatan kapasitas aparatur daerah agar memahami isu pelindungan anak di ruang digital. Upaya ini akan dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kementerian teknis terkait. “Sambil kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan berbagai … cara sesuai local wisdom masing-masing,” ujarnya.

Di sisi lain, Kemendagri akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di daerah. Pemda yang menunjukkan kinerja baik akan diberikan penghargaan, termasuk kemungkinan pemberian dana insentif. Ia juga mengusulkan pembentukan indeks yang mengukur tingkat kepedulian daerah terhadap pelindungan anak dari dampak negatif sistem elektronik.

Turut hadir dalam forum tersebut Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...382383384...4,876Halaman 383 dari 4,876