Beranda blog Halaman 405

Kunjungi Dua Perusahaan, Bea Cukai Optimalkan Asistensi Fasilitas Kepabeanan bagi Pelaku Usaha

Penulis
Syifa
-

Bea Cukai, melalui unit vertikalnya di berbagai daerah terus optimalkan asistensi kepada pelaku usaha agar pemanfaatan fasilitas kepabeanan dapat berjalan lancar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu upaya tersebut dilakukan Bea Cukai Bandar Lampung melalui kegiatan Customs Visit Customer (CVC) ke PT Natura Perisa Aroma di Lampung pada Rabu (25/02). Kegiatan ini bertujuan memberikan bimbingan kepatuhan sekaligus asistensi kepada perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat.

PT Natura Perisa Aroma merupakan perusahaan kawasan berikat yang bergerak di bidang ekspor produk pertanian, seperti rempah-rempah dan bahan aromatik hasil pertanian Lampung. Dalam kegiatan tersebut, Bea Cukai Bandar Lampung berdialog dengan manajemen perusahaan untuk memahami proses bisnis sekaligus menghimpun masukan terkait pelayanan kepabeanan yang telah diberikan.

Kepala Kantor Bea Cukai Lampung, Asep Ridwan Ruswandi, menyampaikan bahwa fasilitas yang diberikan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan ekspor juga akan berdampak pada sektor lain, khususnya bagi petani lokal.

Melalui kegiatan ini, Bea Cukai Bandar Lampung dapat memahami lebih jauh proses bisnis perusahaan sekaligus memastikan bahwa pemanfaatan fasilitas berjalan sesuai ketentuan. Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja ekspor perusahaan, menggerakkan perekonomian daerah, serta menyerap lebih banyak hasil pertanian lokal dan tenaga kerja di Lampung.

Upaya serupa juga dilakukan Bea Cukai Balikpapan melalui kegiatan validasi lapangan terhadap PT Pertamina Patra Niaga di Balikpapan pada Kamis (26/02) dalam rangka proses pengakuan sebagai Authorized Economic Operator (AEO).

AEO merupakan sertifikasi yang diberikan kepada pelaku usaha seperti importir, eksportir, maupun perusahaan pengurusan jasa kepabeanan yang telah memenuhi standar keamanan rantai pasok global. Perusahaan yang memperoleh status ini mendapatkan pengakuan internasional serta berbagai kemudahan kepabeanan, seperti penyederhanaan prosedur dan minimnya pemeriksaan fisik barang.

Dalam kegiatan tersebut, Tim Validator AEO dari Kantor Pusat Bea Cukai bersama Bea Cukai Balikpapan melakukan peninjauan langsung terhadap proses bisnis perusahaan untuk menilai penerapan sistem, manajemen risiko, serta keamanan rantai pasok.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Balikpapan sekaligus Client Manager AEO Balikpapan, Tirta, menegaskan bahwa proses validasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi perusahaan di pasar global.

“Validasi lapangan untuk pengakuan AEO menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas perusahaan dalam rantai perdagangan dunia. Bea Cukai Balikpapan sangat mendukung perusahaan untuk memperkuat jaminan keandalan dan daya saing dalam menghadapi persaingan global,” ujarnya.

Melalui berbagai kegiatan asistensi ini, Bea Cukai berharap semakin banyak pelaku usaha yang mampu memanfaatkan fasilitas kepabeanan secara optimal. Dengan dukungan tersebut, proses perdagangan internasional dapat berjalan lebih efisien, daya saing industri meningkat, serta memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PU dan Google Hadirkan Posko Mudik di Google Maps

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkolaborasi dengan Google untuk memudahkan masyarakat menemukan lokasi Posko Mudik Kementerian PU selama periode mudik Lebaran 2026. Melalui integrasi layanan digital dengan Google Maps, pemudik kini dapat dengan mudah mencari lokasi posko istirahat resmi Kementerian PU di sepanjang jalur mudik.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut sebagai upaya memberikan kemudahan informasi bagi masyarakat selama perjalanan mudik.

“Terima kasih banyak kepada Google atas kolaborasinya. Tujuan kita bersama hanya satu, yaitu memberikan kemudahan dan informasi seluas-luasnya bagi masyarakat agar bisa mudik dengan aman dan nyaman,” kata Menteri Dody.

Untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat menuju kampung halaman, Kementerian PU menyiapkan 496 Posko Mudik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Posko-posko tersebut berada di ruas jalan nasional maupun titik strategis jalur mudik yang banyak dilalui pemudik.

Melalui integrasi dengan Google Maps, pemudik cukup mengetikkan kata kunci “Posko Mudik Kemen PU” pada kolom pencarian Google atau Google Maps untuk menemukan lokasi posko terdekat yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat beristirahat selama perjalanan.

Posko Mudik Kementerian PU dapat dimanfaatkan pemudik untuk beristirahat sejenak guna menjaga kondisi tubuh selama perjalanan. Berbagai fasilitas dasar disediakan seperti tempat istirahat, toilet, minuman, makanan ringan, serta kebutuhan dasar lainnya sehingga pemudik dapat memulihkan kondisi sebelum melanjutkan perjalanan.

Untuk menambah kenyamanan pemudik, sejumlah posko juga dilengkapi fasilitas hiburan dan relaksasi seperti karaoke, PlayStation, hingga kursi pijat.

Selain sebagai tempat beristirahat, posko juga berfungsi sebagai titik siaga untuk mendukung penanganan kondisi darurat di jalur mudik, termasuk antisipasi terhadap gangguan lalu lintas maupun potensi bencana seperti banjir, genangan, dan longsor di sekitar jaringan jalan nasional.

Selain melalui Google Maps, Kementerian PU juga menyediakan microsite informasi jalur mudik yang dapat diakses melalui mudik.pu.go.id. Microsite tersebut menyajikan berbagai informasi penting secara real-time seperti kondisi jalan dan jembatan, lokasi posko mudik, titik rawan kemacetan, titik rawan banjir dan longsor, hingga pemantauan CCTV di sejumlah ruas jalan.

“Kami merasa terhormat dapat kembali mendukung tradisi mudik masyarakat Indonesia melalui teknologi kami. Dengan mengintegrasikan titik-titik strategis Posko Mudik Kementerian PU ke dalam Google Maps, kami ingin memastikan setiap pemudik memiliki akses informasi yang akurat dan real-time di ujung jari mereka. Fokus kami adalah membantu masyarakat memitigasi kelelahan di perjalanan dengan menemukan tempat istirahat yang aman secara mudah, sehingga perjalanan pulang kampung tahun 2026 ini tidak hanya lancar secara logistik, tetapi juga aman bagi seluruh keluarga,” ujar Richard Darsono, Strategic Partner Development Manager, Geo Google Indonesia.

Melalui sinergi antara Kementerian PU dan Google serta dukungan berbagai layanan informasi tersebut, diharapkan masyarakat dapat merencanakan perjalanan mudik dengan lebih baik, memanfaatkan fasilitas yang tersedia, serta tetap menjaga kondisi tubuh agar perjalanan menuju kampung halaman berlangsung aman, nyaman, dan lancar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNPB Pastikan Warga Terdampak Bencana di Gayo Lues Tidak Lagi Huni Tenda Sebelum Lebaran

Penulis
Syifa
-

Setelah melakukan kunjungan kerja di Aceh Tamiang, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto menyapa warga Agusen yang tinggal di hunian sementara (huntara), di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, pada Rabu (11/3).

Saat berada di tengah warga huntara, Kepala BNPB menyampaikan targetnya tidak ada lagi warga korban bencana tinggal di tenda pengungsian jelang lebaran tahun ini. Hingga Selasa (10/3), data sementara BNPB mencatat target huntara di Kabupaten Gayo Lues mencapai 1.713 unit, sedangkan unit yang telah selesai dibangun sebanyak 1.518 huntara.

“Kami pastikan menjelang lebaran tahun 2026, untuk Kabupaten Gayo Lues, sudah tidak ada lagi masyarakat yang ada di tenda,” ujar Kepala BNPB.

Namun demikian, sejumlah keluarga masih menunggu proses penyelesaian huntaranya. Menyikapi kondisi tersebut, Kepala BNPB akan menempatkan sementara waktu mereka ke tempat yang lebih layak, seperti gedung balai latihan kerja yang dikelola pemerintah daerah.

“Supaya semua masyarakat yang terdampak di Kabupaten Gayo Lues bisa menikmati, bisa mengikuti perayaan Idulfitri dengan lebih baik dan lebih hikmat,” tambahnya.

Huntara komunal tersebut dihuni 155 KK yang berasal dari kawasan tersebut. Kepala BNPB menyebutkan tempat tinggal mereka rusak akibat banjir besar pada akhir November 2025 lalu. Lahan berdirinya rumah juga tidak memungkin lagi untuk pendirian hunian pascabencana.

“Mereka tidak memiliki tanah lagi sehingga Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berusaha untuk mencari tempat untuk relokasi terpusat,” ujar Suharyanto.

Pemerintah daerah setempat menyampaikan, sebagian besar lahan yang sekarang dijadikan huntara itu nanti jadi huntap karena memang keterbatasan lahan.

“Nanti teknisnya adalah mungkin setelah program huntap ini, paling tidak setelah awal April ini masuk rehabilitasi rekonstruksi. Kita akan mulai pembangunan huntap. Khusus di Gayo Lues ini agak berbeda dengan daerah lain,” imbuh Kepala BNPB yang saat kunjungan didampingi Bupati setempat.

Pada kesempatan itu, Kepala BNPB Suharyanto membagikan bantuan bahan pokok makanan dan alat tulis bagi anak-anak di huntara Agusen. Tak hanya itu, BNPB juga memberikan bantuan non-pangan berupa kasur, kompor, kipas angin dan matras. Sembako yang diberikan ini untuk mendukung kebutuhan sehari-hari sebelum mendapatkan bantuan jaminan hidup dari kementerian terkait.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pastikan Mudik Idul Fitri 1447 H Aman dan Nyaman, Gubernur Herman Deru Pimpin Rakor Lintas Sektoral

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Dalam Rangka Kesiapan Pelaksanaan Operasi Ketupat Musi 2026 dan mematangkan kesiapan pelayanan perayaan Idul Fitri 1447 H. Rapat dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan, berlangsung di Griya Agung Palembang pada Kamis (12/3).

Fokus utama pertemuan ini adalah sinkronisasi langkah antisipasi arus mudik serta memastikan pelayanan prima bagi masyarakat, baik yang melakukan perjalanan mudik maupun warga yang tetap tinggal di wilayah Sumatera Selatan.

Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi, Herman Deru kembali meluncurkan program Mudik Gratis untuk meringankan beban masyarakat. Antara lain Menyiapkan 29 armada bus dengan total kapasitas 1.041 penumpang, Moda Kereta Api (KAI) denga dua jurusan utama, yakni Kertapati–Lubuk Linggau dan Kertapati–Tanjung Karang, dengan total daya tampung mencapai 2.912 pemudik.

Selain layanan bagi pemudik, Gubernur yang akrab disapa HD ini memberikan instruksi khusus terkait kenyamanan warga yang tidak mudik.

“Kita harus memastikan kesiapan semuanya. Untuk Dinas Perhubungan, saya minta atur mobil-mobil besar yang parkir di bahu jalan lintas. Tertibkan segera, jika perlu tambahkan rambu-rambu agar tidak mengganggu arus lalu lintas,” tegas HD.
Ia juga menyoroti kesiapan PLN agar pasokan listrik tetap stabil selama masa libur lebaran.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan, Panji Krisna Wardana, S.T., M.T., melaporkan bahwa pihaknya telah melakukan percepatan perbaikan jalan di titik-titik rawan.

“Kami telah menyiapkan 18 posko di sepanjang jalan nasional. Fokus kami saat ini adalah menutup lubang-lubang jalan secara maksimal untuk menjamin keamanan pengendara,” ujar Panji. Beliau juga menambahkan bahwa alat berat dan personel disiagakan di posko-posko strategis untuk mengantisipasi kejadian darurat atau bencana alam.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Lampung Perkuat Infrastruktur Way Kanan, Target Kemantapan Jalan 67,10 Persen

Penulis
Syifa
-

Wakil Gubernur Jihan Nurlela membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2027. Acara berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Komplek Perkantoran Pemkab Way Kanan, Selasa (10/3).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Way Kanan dibawah kepemimpinan Bupati Ayu Asalasiyah, Wagub mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Way Kanan pada tahun 2025 mencapai 5,34 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan Provinsi Lampung dan Nasional.

“Kontribusi terbesar adalah sektor pertanian yang menjadi sektor vital. Sudah patut dan layak kalau Pemerintah Provinsi Lampung memberikan fokus pembangunan lebih besar kepada Kabupaten Way Kanan,” ujar Wagub Jihan.

Salah satu bentuk dukungan nyata Pemerintah Provinsi Lampung adalah pengalokasian anggaran sebesar Rp178,5 miliar pada tahun 2026 untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Bumi Ramik Ragom. Targetnya, kemantapan ruas jalan provinsi di wilayah tersebut akan meningkat signifikan menjadi 67,10 persen pada akhir tahun 2026.

Selain infrastruktur fisik, Wagub Jihan juga menyoroti pentingnya hilirisasi produk pertanian melalui program “Desaku Maju”, la mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan instrumen hilirisasi di 57 desa di Way Kanan.

“Kami menyiapkan instrumen mulai dari hilirisasi pertanian berbentuk dryer dan RMU di desa-desa, di mana ekosistem SDM-nya diambil dari lokal sehingga penambahan nilai (added value) dinikmati langsung oleh masyarakat setempat,” jelasnya.

Di sisi lain, Wagub Jihan memberikan catatan tegas terkait integritas aparatur sipil negara dalam menjalankan roda pemerintahan, la mengibaratkan birokrasi saat ini bekerja di dalam sebuah “akuarium” yang transparan di mata masyarakat dan lembaga pengawas.

“Kolaborasi tanpa integritas tidak akan menghasilkan kepercayaan publik. Kita ini menjalankan roda pemerintahan sudah tidak ada lagi penghalang dari masyarakat untuk melihat bagaimana kita bekerja. Seperti kita ada di etalase, di akuarium yang transparan,” tegas Wagub Jihan.

Menutup arahannya, Wagub Jihan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan perencanaan daerah dengan visi besar Pemerintah Provinsi Lampung menjadikannya wilayah Way Kanan sebagal superhub agroindustri di jalur tengah Sumatera, la berharap Musrenbang ini menghasilkan keputusan yang konkret, terukur, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Way Kanan anggota DPRD Provinsi Lampung, Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan serta tokoh masyarakat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ketegangan Global Picu Kenaikan Harga Minyak, DPR Minta Stok BBM Aman Jelang Mudik

Penulis
Syifa
-
Ketegangan geopolitik yang melibatkan beberapa negara dunia mulai berdampak pada sektor energi global. Kondisi ini berpotensi memengaruhi ketersediaan dan harga bahan bakar minyak (BBM) di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Menangapi situasi ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad mengingatkan pemerintah untuk memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga, terutama menjelang periode mudik yang menjadi tradisi masyarakat Indonesia setiap tahun. Pasalnya, konflik yang melibatkan sejumlah negara seperti Iran, Israel, dan Amerika Serikat berpotensi memengaruhi rantai pasok energi global.
Di mana, dampaknya tidak hanya dirasakan di kawasan Timur Tengah, tetapi juga bisa merembet hingga ke negara lain, termasuk Indonesia. “Dengan adanya konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika, tentu ini berdampak pada bahan bakar minyak ke seluruh negeri. Bukan hanya regional Timur Tengah saja, tetapi juga termasuk dampaknya ke kita,” ujar Achmad saat ditemui Parlementaria usai agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di kawasan industri baja milik Krakatau Steel, Kota Cilegon, Provinsi Banten Kamis (12/3).
Ia menjelaskan, secara ekonomi kondisi tersebut akan memicu kenaikan harga minyak dunia. Hal ini terjadi karena pasokan energi berkurang sementara permintaan terus meningkat. “Akibatnya tentu otomatis. Kenapa? Karena suplai berkurang, sementara demand meningkat. Dalam hukum ekonomi, ini otomatis membuat harga naik. Sekarang harga minyak sudah lebih dari 100 dolar per barel,” katanya.
Pun, menurutnya, pemerintah perlu mengantisipasi kondisi ini dengan memastikan cadangan energi nasional, khususnya BBM, tetap tersedia dan terdistribusi dengan baik. Baginya, hal ini penting supaya mobilitas masyarakat tidak terganggu, terutama menjelang musim libur dan arus mudik.

Maka dari itu, ia berharap kementerian terkait dapat mengambil langkah cepat untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional. “Kita harapkan Menteri terkait, apalagi menghadapi libaran ini, jelas membutuhkan stok energi kita khususnya BBM agar jangan sampai terganggu mobilitas masyarakat kita yang memudik. Karena ini adalah tradisi kita, budaya kita yang tidak bisa dihilangkan,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mudik ke Jateng Makin Nyaman, Dapatkan WiFi Gratis di Terminal dan Info SPKLU-CCTV di Aplikasi JNN

Penulis
Syifa
-

Menyongsong Lebaran 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan layanan internet gratis di sejumlah terminal bus. Selain itu, aplikasi superapps Jateng Ngopeni Nglakoni kini dilengkapi daftar SPKLU dan CCTV jalur mudik.

Seperti terlihat di Terminal Tipe B Joho, Sukoharjo, Kamis (12/3). Fasilitas WiFi, dapat dimanfaatkan pemudik untuk berkomunikasi dengan keluarga maupun memesan transportasi daring.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, fasilitas tersebut merupakan upaya Pemprov Jateng, dalam meningkatkan pelayanan bagi pemudik dan calon penumpang transportasi umum.

Dengan prediksi jumlah pemudik mencapai 17,7 juta orang, pihaknya juga melakukan perbaikan sejumlah ruas jalan, serta menambah fasilitas di terminal dan ruang publik.

“Kita cek fasilitas di terminal, apa saja yang dibutuhkan pemudik kita data. Kita sediakan internet gratis, karena saat perjalanan mungkin kuotanya habis dan perlu menghubungi keluarga,” ujarnya.

Di samping itu, Gus Yasin, sapaan wagub, juga menyoroti pentingnya pengecekan kesehatan bagi pengemudi angkutan Lebaran guna meminimalisasi faktor human error saat berkendara. Dia juga meminta perusahaan otobus memastikan kesiapan armada untuk melayani arus mudik.

Pada kesempatan tersebut, wagub turut memantau layanan cek kesehatan gratis bagi pengemudi bus maupun warga di sekitar Terminal Joho.

“Kesehatan awak bus harus kita cek. Perjalanan jauh biasanya membuat fisik lelah, sehingga perlu pemeriksaan, termasuk tes bebas alkohol bagi kru, terutama sopir,” tegasnya.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengapresiasi sinergi Pemprov Jateng dalam meningkatkan pelayanan bagi pemudik. Menurutnya, akses internet gratis menjadi salah satu fasilitas yang sangat membantu masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Digital (Diskomdigi) Jateng Agung Hariyadi mengatakan, layanan internet gratis tidak hanya tersedia di area publik.

Pada 2026, Pemprov Jateng mengalokasikan internet gratis di 382 titik, yang terdiri atas 40 titik terminal (termasuk area publik), 168 titik internet desa, 150 titik kecamatan berdaya, serta 20 titik di area pendidikan.

“Menjelang Lebaran, harapannya layanan ini bisa membantu pemudik. Kita tempatkan di ruang tunggu terminal, sehingga saat membutuhkan komunikasi dengan keluarga, mereka bisa memanfaatkan internet gratis yang sudah disediakan,” ujarnya.

Selain di area publik, Agung menyebut ratusan desa di Jawa Tengah juga telah terpasang internet gratis. Dia berharap pemudik dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mempromosikan potensi pariwisata desa, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan.

Ditambahkan, pada musim mudik 2026, pihaknya juga menambah layanan pada superapps Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN). Aplikasi yang dapat diunduh di Play Store itu menyediakan berbagai informasi, mulai dari cuaca hingga lokasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Seorang calon pemudik, Yuni, mengungkapkan, telah memanfaatkan fasilitas internet gratis tersebut. Menurutnya, layanan itu memudahkan dirinya untuk menghubungi keluarga maupun memesan ojek online.

“Tadi saya menyalakan handphone, ternyata ada WiFi gratis. Saya coba pakai dan ternyata kencang. Semoga ke depan tetap seperti ini,” ungkapnya.

Terkait fasilitas lain di Terminal Joho, Yuni menyampaikan cukup puas, mulai dari toilet yang bersih, musala, hingga layanan operasional terminal selama 24 jam.

“Sekarang buka 24 jam jadi ramai. Kalau dulu kan sepi. Kalau turun di sini kapan saja cari armada lebih mudah, ada taksi online dan ojek juga banyak,” tuturnya.

Hal serupa diungkapkan Lestari. Menurutnya, kualitas internet di terminal kini jauh lebih baik dibanding sebelumnya.

“Dulu pernah ada, tapi lemot. Sekarang internetnya bagus. Sambil menunggu bus, kita bisa buka Instagram atau Facebook,” pungkas pengguna layanan Trans Jateng itu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Penganugerahan Pemenang Kompetisi KRISTAL 2026, Apresiasi atas Gagasan Inovasi dalam Pelayanan Pertanahan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan penghargaan kepada para pemenang Kompetisi Karya Inovasi Terapan yang Andal (KRISTAL) Tahun 2026 pada Kamis (12/03/2026).

Kompetisi ini diselenggarakan sebagai ajang bagi aparatur sipil negara (ASN) muda Kementerian ATR/BPN untuk menghadirkan gagasan dan inovasi dalam hal pelayanan pertanahan.

“Kompetisi ini menunjukkan, di tengah tantangan pelayanan pertanahan yang sangat kompleks dan membutuhkan solusi jitu, ternyata para aparatur kita mampu menghadirkan gagasan yang kreatif dan solutif. Apresiasi kepada generasi inovator di Kementerian ATR/BPN,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, dalam sambutannya di acara Penganugerahan Pemenang Kompetisi KRISTAL, yang berlangsung daring dan luring di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Kompetisi KRISTAL merupakan implementasi program kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kompetisi ini menjadi wadah aparatur sipil negara (ASN) muda untuk mengeluarkan gagasan serta menghadirkan solusi baru demi pelayanan pertanahan yang lebih baik ke depannya.

Wamen Ossy menilai, kemajuan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola sumber daya manusia yang dimiliki.

“Saya meyakini bahwa organisasi ataupun instansi yang maju adalah yang mampu menghargai, merawat, sekaligus memanfaatkan talenta terbaik yang dimilikinya. Dan hari ini kita memiliki talenta-talenta terbaik yang hadir di sini,” tuturnya.

Sejalan dengan hal itu, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Budi Santosa, menjelaskan bahwa Kompetisi KRISTAL menjadi salah satu cara Kementerian ATR/BPN memacu generasi penerus untuk berpartisipasi aktif memperkuat kinerja organisasi.

“Kompetensi ini merupakan yang pertama kali diadakan di Kementerian ATR/BPN. Sebagai ajang untuk partisipasi aktif seluruh jajaran dalam memberikan terobosan hingga gagasan, yang diharapkan memberikan manfaat untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang adaptif, kompetitif , dan optimal,” pungkasnya.

Budi Santosa melaporkan, Kompetisi KRISTAL diikuti oleh 404 peserta dan berhasil mengumpulkan 145 ide atau gagasan dalam bentuk abstrak. Dari jumlah tersebut, 101 karya kemudian dikembangkan dan dikirimkan dalam bentuk poster, video, maupun aplikasi.

Setelah melalui rangkaian seleksi, akhirnya ditetapkan tiga karya sebagai juara 1, 2, dan 3, serta lima karya sebagai juara favorit. Adapun juara 1 diberikan atas karya berjudul Ruang Maslahat: Prototype Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berbasis Partisipasi Masyarakat dari Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat. Juara 2 diberikan bagi karya berjudul Transparansi Real-Time: Mengawal Petugas Ukur Melalui Genggaman dari Kantor Pertanahan Kota Tangerang. Sementara untuk juara 3 diberikan atas karya berjudul CLEARLAND: Marketplace Tanah Terverifikasi dengan AI Value Engine & Feasibility Indicator dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

Penghargaan bagi para pemenang diserahkan langsung oleh Wamen Ossy bersama Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan.

Turut hadir dalam acara ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN beserta jajaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dukung Ketahanan Pangan, Pemerintah Akan Tetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi di 12 Provinsi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah akan menetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di 12 provinsi di Indonesia. Penetapan LSD ini mengubah kebijakan perubahan alih fungsi lahan sawah yang dulunya dipegang pemerintah daerah (Pemda) menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata/Badan Pertanahan Nasional.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (12/03/2026).

“Diharapkan pada akhir Q1 kita sudah menetapkan delineasi atau peta di 12 provinsi yang kemudian dijadikan sebagai LSD, alias sawah yang tidak bisa lagi dialihfungsikan. Berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, maka (kewenangan) alih fungsinya harus ditarik ke pusat, daerah tidak bisa lagi,” ujar Menteri Nusron.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan delapan provinsi yang akan dimasukkan LSD pada tahun 2021. Untuk 12 provinsi yang akan ditetapkan di akhir Q1 nanti, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

“Daerah yang penting itu seperti di Sulawesi Selatan, Lampung dan Sumatera Utara, itu yang benar-benar menjadi lumbung padi,” ungkap Menteri Nusron.

Dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, ditetapkan bahwa untuk mencapai swasembada pangan, pemerintah didorong menetapkan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) minimal 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS). “Sehingga, pada penetapan 12 provinsi tersebut, mempunyai total LBS indikatif pada 2024 sebesar 2.851.651.50 hektare. Jika dikurangi dengan beberapa faktor pengurang, didapat luas usulan penetapan LSD sebesar 2.739.640,69 hektare,” terang Menteri Nusron.

Selaku pimpinan Rakor Lanjutan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa pada hari ini Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah membahas usulan penetapan 12 provinsi yang akan menjadi lokasi LSD. Ke-12 provinsi tersebut akan ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN melalui Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN.

“Percepatan tata ruang lahan sawah berkelanjutan Q1 tadi berjumlah 8 plus 12 provinsi, dan tambah 17 provinsi lainnya di akhir Q2 atau akhir bulan Juni. Apabila itu tidak selesai maka diperlukan percepatan yang akan diambil alih oleh pusat c.q. Kementerian ATR/BPN,” tutur Menko Pangan.

Dalam pertemuan ini, Menteri Nusron hadir didampingi oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Rakor Lanjutan ini juga menghadirkan sejumlah pimpinan kementerian/lembaga anggota Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Di antaranya, jajaran Kemenko Bidang Pangan; Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Transmigrasi; Kementerian Pertanian; dan Kementerian Dalam Negeri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sosialisasi Regulasi tentang Organisasi dan Tata Kerja, Sekjen ATR/BPN Tekankan Empat Pesan Strategis

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menegaskan empat pesan bagi jajaran pusat dan daerah dalam Webinar Nasional Sosialisasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN, yang berlangsung pada Kamis (12/03/26).

Pesan tersebut mencakup pemahaman mendalam terhadap regulasi, penyesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi, penguatan koordinasi antar unit kerja, serta pemanfaatan regulasi sebagai pedoman peningkatan kualitas layanan pertanahan.

“Saya ingin pertegas, yang pertama tolong pelajari secara mendalam terkait peraturan ini, baik Rekan-rekan yang di pusat maupun di daerah karena ini terkait dengan bagaimana Teman-teman di daerah berkoordinasi dengan yang di pusat,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam webinar yang berlangsung pada Kamis (12/03/26).

Pesan keduanya adalah menyesuaikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan pemahaman regulasi yang baik, menurut Dalu Agung Darmawan, setiap unit kerja jadi bisa menjalankan perannya secara tepat dan terarah dalam mendukung kinerja organisasi.

Pesan ketiga yang ditekankan Sekjen ATR/BPN, yakni pentingnya meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unit kerja. Koordinasi sering kali mudah disampaikan, namun tidak selalu mudah dilaksanakan di lapangan.

“Koordinasi ini gampang kita omongkan, tetapi susah untuk dilaksanakan, bahkan di antar satu unit kerja kadang juga susah. Melalui forum ini, saya ingin Rekan-rekan sekalian memahami peraturan ini bahwa _output_ kita adalah satu kesatuan bukan berdiri sendiri,” tegasnya.

Peserta sosialisasi yang terdiri dari jajaran Tata Usaha di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia ini, juga diingatkan soal peran sesungguhnya Sekretariat Jenderal. Dalu Agung Darmawan menyebut, perannya bukan sebatas menyediakan perangkat atau fasilitas administratif, tapi harus memastikan perangkat tersebut mendukung kebutuhan unit kerja pelayanan. Oleh karena itu, forum koordinasi menjadi penting untuk menyelaraskan kebutuhan organisasi.

Pesan terakhirnya, Sekjen ATR/BPN mengingatkan agar regulasi organisasi dan tata kerja yang telah disosialisasikan kali ini dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan kepada masyarakat.

“Jadikan peraturan ini sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan,” pungkasnya.

Dalam sosialisasi yang diikuti oleh ratusan peserta melalui zoom maupun Live YouTube ini, hadir memberikan sambutan, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi BPSDM, Norman Subowo.

Turut hadir memaparkan substansi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2025, Kepala Biro Organisasi dan Tata Kelola Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...404405406...4,876Halaman 405 dari 4,876