Beranda blog Halaman 406

Gubernur Jambi Al Haris Akan Panggil Pertamina, Ada Apa ?

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi Al Haris menyoroti isu nasional terkait ketersediaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diperkirakan hanya cukup untuk sekitar 23 hari ke depan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terlebih menjelang meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Isu tersebut mencuat seiring memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur distribusi minyak dunia, khususnya di Selat Hormuz. Jalur strategis perdagangan minyak global itu disebut terganggu akibat konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Menanggapi isu tersebut, Al Haris menyatakan Pemerintah Provinsi Jambi akan segera menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memastikan kondisi stok BBM di wilayah Jambi.

“Saya mendapat informasi memang ada isu kelangkaan BBM. Mungkin hari Senin nanti kita akan melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda. Kita juga akan meminta Pertamina menjelaskan bagaimana kondisi cadangan stok BBM kita, baik untuk kebutuhan industri maupun premium,” ujar Al Haris.

Ia menegaskan, langkah koordinasi tersebut penting dilakukan agar pemerintah daerah memperoleh gambaran yang jelas terkait kesiapan pasokan energi, terutama menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat saat Idul Fitri.

“Karena kita akan menghadapi Idul Fitri, nanti akan kita lihat laporan dari Pertamina,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Jambi berharap distribusi dan ketersediaan BBM tetap terjaga sehingga aktivitas masyarakat dan sektor ekonomi dapat berjalan normal selama periode menjelang hingga setelah Lebaran.

Kementerian PANRB Dorong Peran SPPI untuk Sukseskan Koperasi Desa Merah Putih

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan dukungannya terhadap penguatan sumber daya manusia dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui peran Pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, serta saling membantu.

Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menegaskan bahwa keberhasilan program KDKMP sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, termasuk aparatur sipil negara (ASN) yang akan mendukung operasional koperasi di daerah.

“Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu diiringi dengan pembinaan dan pendampingan dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan SDM agar operasionalisasinya berjalan sukses,” ujar Wamen Purwadi dalam Rapat Koordinasi Pendidikan SPPI Pengawak KDKMP, di Kantor Kementerian Pertahanan, Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, program SPPI memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia koperasi melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

Purwadi menyebut pelaksanaan program tersebut akan melibatkan sejumlah instansi terkait, seperti Kementerian Koperasi dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), guna memperkuat kapasitas SDM yang akan mengelola koperasi di tingkat desa maupun kelurahan.

“Kami sangat menyambut baik Rakor Pendidikan SPPI Pengawak KDKMP sebagai bagian dari upaya menyukseskan pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih yang merupakan Program Prioritas Bapak Presiden yang harus kita dukung dan sukseskan secara bersama-sama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Purwadi mengungkapkan bahwa Kementerian PANRB bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyiapkan skenario pengisian ASN untuk mendukung operasional KDKMP melalui mekanisme penugasan aparatur dari pemerintah daerah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan SDM di daerah, Kementerian PANRB juga telah menyusun Surat Edaran Bersama terkait dukungan SDM instansi daerah bagi program KDKMP melalui penugasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 1227 Tahun 2025 yang mengatur penugasan PPPK instansi daerah dalam mendukung operasional KDKMP.

Purwadi menambahkan bahwa koordinasi lanjutan dengan pemerintah daerah akan terus dilakukan guna memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan efektif.

“Sesuai dengan hasil rapat koordinasi pada Kemenko Pangan kemarin, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai dengan peran dalam SE Bersama akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Instansi Daerah,” pungkas Wamen Purwadi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Safari Ramadan Pemprov Sumbar di Pasaman Diwarnai Interaksi Hangat Gubernur dengan Anak-anak

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kegiatan Safari Ramadan yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) di Masjid Syekh Muhammad Daud, Nagari Simpang Utara, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Senin malam (9/3/2026), berlangsung hangat dan penuh kebersamaan.

Selain diisi agenda keagamaan, kegiatan tersebut juga diwarnai interaksi akrab antara Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dengan jamaah, khususnya anak-anak yang hadir di masjid.

Di sela kegiatan, Mahyeldi mengajak sejumlah jamaah cilik mengikuti kuis singkat seputar pengetahuan agama. Anak-anak tampak antusias mengangkat tangan dan maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.

Suasana masjid yang dipenuhi jamaah pun menjadi lebih hidup. Setiap jawaban dari anak-anak disambut tepuk tangan dari para jamaah yang hadir.

Momen tersebut menjadi salah satu warna dalam rangkaian Safari Ramadan malam itu, sekaligus menunjukkan semangat generasi muda dalam mengikuti kegiatan keagamaan di masjid.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi juga mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk memperkuat ketakwaan dengan meneladani bagaimana Rasulullah menjalani ibadah di bulan suci.

“Mari kita ikuti bagaimana Rasulullah melaksanakan Ramadan. Dengan berbekal takwa, semoga selepas Ramadan keberkahan Allah akan terus menyertai kita,” ujarnya.

Kehadiran rombongan Tim Safari Ramadan Pemprov Sumbar disambut langsung oleh Bupati Pasaman Welly Suhery bersama jajaran pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Welly menyampaikan bahwa kunjungan gubernur beserta rombongan menjadi kehormatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kecamatan Simpang Alahan Mati. Ia menilai kegiatan Safari Ramadan juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pemerintah provinsi dan masyarakat.

“Kehadiran Bapak Gubernur dan rombongan merupakan sebuah kehormatan bagi kami pemerintah Pasaman, khususnya masyarakat Simpang Alahan Mati. Mudah-mudahan kehadiran bapak dan rombongan mendatangkan keberkahan bagi kami di Kabupaten Pasaman,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Wali Nagari Simpang Utara, Dt. Rajo Panghulu, menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kunjungan rombongan pemerintah provinsi ke daerah mereka.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan masjid selama ini dilakukan secara bertahap melalui swadaya masyarakat.

“Kami merasa sangat bangga dan dihargai karena telah dikunjungi. Selama ini kami membangun masjid ini dengan cara gali lubang tutup lubang,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menyalurkan berbagai bantuan bagi masjid dan masyarakat melalui sejumlah perangkat daerah dan lembaga, mulai dari hibah pembangunan masjid, dukungan pendidikan, hingga bantuan sosial bagi warga.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) turut menyerahkan bantuan kepada sejumlah warga lanjut usia sebagai bagian dari rangkaian Safari Ramadan.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Sumbar berharap Safari Ramadan tidak hanya menjadi agenda kunjungan pemerintah, tetapi juga menjadi sarana mempererat kedekatan antara pemerintah dan masyarakat serta mendorong semangat kebersamaan dalam memakmurkan masjid dan kegiatan keagamaan di daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Siapkan Strategi Atur Arus Mudik Lebaran 2026, Potensi Pemudik Capai 143 Juta Orang

Penulis
Syifa
-
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memastikan arus mudik Lebaran 2026 berlangsung aman, lancar, nyaman, dan selamat. Salah satu fokus utama adalah mendistribusikan pergerakan pemudik agar tidak menumpuk pada satu waktu tertentu, mengingat potensi mobilitas masyarakat diperkirakan mencapai 143 juta orang.
Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2026, dan Pengamanan Nasional di Kantor Sekretariat Presiden, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/3).
Menko PMK menjelaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurai kepadatan perjalanan, mulai dari fleksibel working arrangement (FWA), pengaturan libur sekolah, hingga pengaturan lalu lintas dan transportasi.
“Salah satu yang kami upayakan agar arus mudik ini lebih lancar, lebih aman, lebih nyaman adalah pendistribusian pergerakan pemudik. Dengan rangkaian kebijakan ini kita harapkan pemudik tidak menumpuk di satu waktu tertentu,” ujar Pratikno.
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada mudik Lebaran tahun ini mencapai sekitar 143,9 juta orang. Namun pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan angka mobilitas aktual biasanya lebih tinggi sekitar 10 persen.
“Perkiraan surveinya itu adalah 143.915.053. Tetapi dari tahun ke tahun dalam praktiknya lebih tinggi dari survei, sekitar 10-an persen lebih tinggi, artinya bisa menjadi sekitar 155 juta manusia bergerak,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas tersebut, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan, antara lain fleksibel working arrangement pada 16–17 Maret dan 25–27 Maret 2026, libur sekolah mulai 16 Maret, serta cuti bersama yang diharapkan dapat menyebarkan waktu perjalanan masyarakat.
Selain pengaturan mobilitas, pemerintah juga mewaspadai potensi cuaca ekstrem selama periode mudik. Berdasarkan prakiraan BMKG, sebagian wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami curah hujan menengah hingga tinggi akibat dinamika atmosfer dan potensi bibit siklon.
“Kita juga harus waspada, mengantisipasi bencana hidrometeorologi basah yang menurut BMKG potensinya masih kategori menengah hingga tinggi di sebagian wilayah Indonesia,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, Menko PMK menerangkan, pemerintah telah menyiapkan berbagai dukungan operasional, antara lain operasi modifikasi cuaca, kesiapan 191 Unit Pelaksana Teknis BMKG, serta pelaksanaan Operasi Ketupat Polri pada 13–26 Maret 2026. Selain itu, posko terpadu lintas kementerian/lembaga juga disiagakan di berbagai titik untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
Dalam aspek kesehatan dan keselamatan perjalanan, pemerintah menyiagakan lebih dari 2.700 pos pelayanan kesehatan di sepanjang jalur mudik serta melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi angkutan umum.
“Saat ini sudah dilakukan cek kesehatan terhadap 338 pengemudi bus di sejumlah pool perusahaan dan terminal di Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan akan diperluas ke daerah-daerah lain. Pemeriksaan meliputi tekanan darah, gula darah, tes alkohol, serta narkotika dan zat adiktif lainnya,” kata Pratikno.
Di sisi lain, Pratikno juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi penyebaran penyakit menular yang saat ini terjadi, seperti campak di tengah tingginya mobilitas masyarakat.
“Kami mengajak semua warga untuk memastikan imunisasi campak sudah lengkap, terutama pada anak-anak, serta menjaga perilaku hidup bersih dan sehat selama perjalanan mudik,” tambahnya.
Selain layanan transportasi dan kesehatan, pemerintah juga memastikan dukungan layanan bagi pemudik seperti penyediaan ribuan Masjid Ramah Pemudik, kesiapan rest area, serta jaminan ketersediaan bahan bakar dan infrastruktur pengisian kendaraan listrik di jalur utama perjalanan.
Menko PMK mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti arahan petugas dan memanfaatkan informasi resmi yang telah disediakan pemerintah guna menjaga kelancaran perjalanan selama periode mudik.

“Kami mengharapkan kerja sama dari semua pihak dan toleransi dari Bapak-Ibu yang mudik untuk menaati saran-saran dari petugas dan selalu memonitor informasi. Semoga mudik ini berjalan aman, lancar, nyaman, sehat, dan menggembirakan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kasus Kekerasan Atlet Mencuat, Erick Thohir Dorong Proses Hukum dan Perlindungan Maksimal

Penulis
Syifa
-

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi atlet dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan olahraga.

Hal tersebut disampaikan Menpora Erick saat menghadiri perayaan ulang tahun ke-74 Komite Olimpiade Indonesia di Ritz Charlton Jakarta, Rabu (11/3). Menurutnya, atlet telah banyak berkorban demi prestasi bangsa. Sehingga tidak seharusnya mereka menjadi korban perlakuan yang tidak terpuji itu.

Menpora Erick mengatakan, sejak menerima laporan mengenai dugaan kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap atlet, pihaknya langsung merespons dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Namun demikian, Menpora Erick memastikan setiap dugaan pelanggaran harus diproses, termasuk sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Ini sebuah hal yang jahanam. Atlet sudah berkorban, mulai dari sekolahnya, latihan, bahkan keluarganya. Tapi justru dizalimi. Ketika kami menerima laporan, kami langsung merespons dengan tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah,” ujar Menpora Erick.

Menpora Erick menegaskan, pihaknya mendorong setiap kasus yang memiliki unsur pidana untuk diproses secara hukum. Selain itu, Kemenpora juga meminta seluruh federasi olahraga memperkuat sistem perlindungan bagi atlet.

Disebutkan, perlindungan untuk atlet harus dilakukan secara maksimal. Menpora Erick mengaku secara pribadi sangat memahami pentingnya perlindungan tersebut.

“Kasihan atlet. Saya juga punya anak perempuan, jadi perlindungan seperti ini harus benar-benar maksimal,” kata Menpora Erick.

Terkait kasus yang muncul di cabang olahraga panjat tebing dan kick boxing, Menpora Erick mendorong agar pelaku yang jika terbukti bersalah untuk mendapat larangan seumur hidup beraktivitas dari dunia olahraga.

Disamping itu, Menpora Erick menerangkan pihaknya juga memiliki prinsip yang sama dengan Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) untuk menindak tegas pelanggaran.

“Sebagai pimpinan kita harus memastikan semuanya bersih dan jelas,” terang Menpora Erick.

Lebih lanjut, Menpora Erick menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan atlet, termasuk melalui pemberian bonus dan rencana dana pensiun bagi atlet berprestasi.

“Kita ingin menunjukkan bahwa dunia olahraga kita tidak miskin. Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan bagi atlet,” kata Erick.

Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia), Raja Sapta Oktohari, mengimbau seluruh insan olahraga untuk berani bersuara apabila mengalami atau mengetahui adanya kekerasan maupun pelecehan seksual.

Dia bilang, setiap suara korban maupun saksi sangat penting untuk menghentikan praktik kekerasan dan pelecehan di dunia olahraga.

“Jangan diam. Setiap suara akan menjadi keterwakilan bagi teman-teman yang mungkin masih memilih diam. Kami siap mengawal sampai tuntas agar kebiadaban seperti ini dihapus dari dunia olahraga,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jelang Lebaran, Wapres Silaturahmi ke Habib Ali Alhabsyi dan Sapa Warga Kwitang

Penulis
Syifa
-

Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming bersilaturahmi dengan Habib Ali Alhabsyi di Majelis Al Habib Ali Al Habsyi, Islamic Center Indonesia, Jalan Kembang Raya No. 79, Kwitang, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Silaturahmi dengan para ulama dan tokoh masyarakat ini menjadi bagian penting dalam menjaga kedekatan antara pemerintah dan masyarakat, terlebih di bulan Ramadan yang sarat dengan nilai kebersamaan. Hal tersebut sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto di berbagai kesempatan, yang menekankan pentingnya merawat persatuan dan harmoni sosial melalui penguatan hubungan dengan para tokoh agama di berbagai daerah.

Usai pertemuan, Wapres berjalan kaki menuju Masjid Riyadh untuk berziarah ke makam Mohammad bin Ali bin Abdurrahman Alhabsyi beserta keluarga. Ziarah tersebut menjadi momen refleksi sekaligus penghormatan kepada para ulama yang telah berkontribusi dalam perkembangan dakwah dan kehidupan keagamaan di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Wapres juga menyapa warga Kelurahan Kwitang serta meninjau pembagian bantuan sembako bagi masyarakat setempat. Sekitar 200 warga menerima paket sembako dari Istana Wakil Presiden sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran.

Kehadiran Wapres disambut antusias warga yang telah berkumpul sejak pagi. Sejumlah warga tampak berusaha mendekat untuk bersalaman dan menyapa Wapres sebelum mengikuti antrean pembagian bantuan.

Warga mengaku bantuan tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari raya.

“Sangat membantu, dapat beras. Senang banget,” ujar Yanti, warga RT 06/RW 02.

Hal serupa juga disampaikan oleh warga lain bernama Widi.

“Alhamdulillah, rakyat senang Wapres datang,” ungkapnya.

Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Wapres selama Ramadan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memastikan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR RI Tetapkan Lima Calon Anggota Dewan Komisioner OJK

Penulis
Syifa
-

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menetapkan lima calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis.

Penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Komisi XI DPR RI terhadap para calon Anggota Dewan Komisioner OJK.

Adapun lima calon Anggota Dewan Komisioner OJK yang ditetapkan DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK;
  2. Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK;
  3. Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon;
  4. Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen; dan
  5. Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Usai acara, kepada wartawan Friderica menyampaikan komitmennya untuk menjalankan mandat dan amanah sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK untuk kemajuan sektor jasa keuangan​ dan menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.

“Kami akan wujudkan sektor jasa keuangan semakin dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, dalam pembangunan nasional, mendukung program prioritas pemerintah, dan juga tentu tetap mengedepankan pelindungan konsumen dan masyarakat,” kata Friderica.

Penetapan tersebut merupakan bagian dari proses pengisian jabatan Anggota Dewan Komisioner OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, hasil penetapan DPR RI tersebut akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Setelah itu, para Anggota Dewan Komisioner OJK yang telah ditetapkan akan mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Operasi Ketupat 2026, Kapolri Serahkan Bantuan Kendaraan ke Polda Terdampak Bencana

Penulis
Syifa
-

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat “Ketupat 2026” dalam rangka Pengamanan Idul Fitri 1447 H di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (12/3).

Hadir pula Menko Polkam Jenderal (P) Djamari Chaniago, Menhan Jenderal (P) Sjafrie Sjamsoeddin, Menhub Dudy Purwagandhi, Wakapolri Komjen Pol Dedy Prasetyo, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho, dan PJU TNI–Polri serta stakeholder lainnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, apel gelar pasukan ini dilakukan untuk mendukung kesiapan pengamanan mudik Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

“Apel gelar pasukan ini merupakan suatu bentuk pengecekan terhadap kesiapan personel maupun sarana dan prasarana, sekaligus wujud komitmen dan sinergisitas lintas sektor dalam rangka menyukseskan Operasi Ketupat 2026, sehingga pelaksanaan mudik dan perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 H dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan lancar,” kata Kapolri.

Agenda apel juga diisi dengan penyerahan bantuan kendaraan bagi polda yang terdampak bencana seperti Polda Aceh, Polda Sumatera Utara (Sumut), Polda Sumatera Barat (Sumbar).

Jenderal Sigit dalam kesempatan ini juga menyerahkan bantuan 150 unit motor trail KLX 150 CC bagi Polda Aceh, Polda Sumut dan Polda Sumbar untuk melayani masyarakat, khususnya dalam Operasi Ketupat 2026.

Kapolri juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dalam negeri di tengah eskalasi situasi global yang dinamis. Kelancaran arus mudik dinilai menjadi indikator penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Keberhasilan Operasi Ketupat ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Terus tingkatkan soliditas dan sinergisitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Bersama kita wujudkan ‘Mudik Aman, Keluarga Bahagia’,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Farhan Ungkap Kebun Binatang Belum Bisa Beroperasi Saat Masa Libur Lebaran

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku belum bisa merealisasikan keinginan masyarakat untuk membuka Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) pada masa libur lebaran mendatang.

Farhan juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait belum beroperasinya Kebun Binatang Bandung yang hingga saat ini masih belum mendapatkan izin operasional dari Kementerian Kehutanan yang mencabut izin lembaga konservasi Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) yang mengelola Kebun Binatang Bandung.

Hal tersebut disampaikan saat kegiatan safari Ramadan ke-21 di Masjid Agung Bandung, Kamis 12 Maret 2026.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat permasalahan ini bisa diselesaikan sehingga Kebun Binatang Bandung dapat kembali beroperasi,” ujarnya.

Ia berharap permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan sehingga destinasi wisata tersebut dapat kembali dibuka untuk masyarakat.

Farhan juga menyampaikan beberapa tempat hiburan di Kota Bandung untuk sementara waktu dihentikan operasionalnya selama satu minggu sebagai bagian dari upaya penataan.

Menurutnya, langkah tersebut diambil agar setelah masa libur Lebaran, tempat-tempat hiburan tersebut dapat kembali beroperasi dengan lebih baik dan tertib.

“Kami harapkan setelah masa libur Lebaran nanti, tempat-tempat hiburan tersebut bisa kembali beroperasi dengan baik,” tuturnya.

Di luar itu, Wali Kota Bandung menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran kewilayahan dan masyarakat yang telah mendukung berbagai program Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Dalam kesempatan tersebut, Farhan mengaku selama beberapa bulan masa kerjanya masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki.

Meski demikian, ia menilai berbagai persoalan yang muncul di Kota Bandung dapat ditangani dengan baik melalui komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.

“Saya banyak melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, karena banyak isu di Kota Bandung yang berkaitan dengan kebijakan di tingkat nasional. Alhamdulillah berbagai persoalan bisa kita tangani dengan baik,” katanya.

Farhan juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran kewilayahan, mulai dari kecamatan, kelurahan hingga para ketua RT dan RW yang selama ini turut mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah kota.

Ia menegaskan, sejumlah program yang dijalankan saat ini juga merupakan hasil masukan dari masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi.

“Banyak program yang kita jalankan bukan sepenuhnya berasal dari ide saya pribadi. Banyak masukan dari masyarakat melalui berbagai media dan dalam waktu yang relatif singkat beberapa di antaranya sudah bisa kita adopsi dan kembangkan,” ujarnya.

Meski demikian, Farhan mengaku masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan program pembangunan di Kota Bandung. Ia pun memastikan Pemkot Bandung akan terus melakukan perbaikan secara bertahap.

“Tentu masih ada kelemahan dan kekurangan. Namun insyaallah kita akan terus memperbaikinya bersama,” tambahnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mentan Amran Sebut Pangan Indonesia Aman di Tengah Gejolak Geopolitik

Penulis
Syifa
-
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kondisi pangan Indonesia saat ini tetap aman meskipun dunia tengah menghadapi berbagai dinamika geopolitik. Pemerintah, kata dia, terus melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan nasional bagi seluruh masyarakat.
Menurut Mentan Amran, upaya menjaga stabilitas pangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus mendukung visi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan koordinasi intensif terus dilakukan, terutama menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah agar kebutuhan pangan masyarakat tetap tercukupi.
Hal tersebut disampaikan Mentan Amran saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama dengan Wakil Menteri Pertanian, anggota asosiasi pertanian dan peternakan, anggota koperasi, perwakilan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), pelaku usaha, serta direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan dan pertanian di Auditorium Kantor Pusat Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran menyampaikan apresiasi atas kebijakan Presiden yang dinilai sangat berpihak kepada petani. Salah satu kebijakan tersebut adalah penurunan harga pupuk hingga 20 persen yang dinilai menjadi langkah penting dalam membantu petani meningkatkan produktivitas.
“Begitu cintanya Presiden kepada rakyat. Harga pupuk turun sampai 20 persen dan ini belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Amran.
Di sisi lain, Amran mengingatkan bahwa kondisi dunia saat ini sedang menghadapi ketidakpastian geopolitik, termasuk konflik yang berpotensi mengganggu jalur perdagangan global seperti di Selat Hormuz. Namun demikian, ia memastikan kondisi pangan Indonesia tetap aman.
“Sekarang dunia mengalami geopolitik, terjadi perang, bahkan jika Selat Hormuz ditutup itu akan berdampak pada banyak negara. Alhamdulillah dari sisi pangan kita aman,” jelasnya.
Ke depan, Amran menegaskan pentingnya kerja keras seluruh pihak untuk mewujudkan kemandirian nasional di berbagai sektor strategis.
“Kita harus bekerja keras mewujudkan kemandirian energi, kemandirian protein, dan kemandirian pangan. Jika semua ini terwujud, Indonesia akan jauh lebih aman. Negara ini milik bersama dan akan kita wariskan kepada anak cucu kita,” tegas Amran.
Ia juga menambahkan bahwa nilai ekspor meningkat hingga Rp400 triliun berkat kebijakan yang tepat, sementara pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp9 triliun untuk memperkuat komoditas strategis nasional.

Sebagai penutup, Mentan Amran menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, petani, peternak, koperasi, dan BUMN menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan sinergi yang kuat serta kebijakan yang tepat, pemerintah optimistis Indonesia mampu menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...405406407...4,876Halaman 406 dari 4,876