Beranda blog Halaman 41

Temui Guru Besar PERGUBI, Wapres Gibran Tekankan Pentingnya Peran Akademisi dalam Pembangunan

Penulis
Reta
-

Pemerintah terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen bangsa, termasuk kalangan akademisi, untuk memperkuat pembangunan nasional. Untuk itu, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mendorong para guru besar untuk mengoptimalkan kepakaran dan pengalaman yang dimiliki agar dapat memberikan kontribusi nyata dan lebih luas bagi kemajuan Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Wapres saat menerima sejumlah guru besar yang tergabung dalam Persatuan Profesor Guru Besar Indonesia (PERGUBI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (10/08/2026).

Pertemuan tersebut menjadi forum dialog antara pemerintah dan kalangan akademisi untuk membahas berbagai pandangan terkait pembangunan nasional, sekaligus tantangan yang dihadapi dunia akademik. Dalam pertemuan itu, Wapres menekankan pentingnya keterlibatan aktif para guru besar dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan, tidak hanya melalui peran di lingkungan perguruan tinggi, tetapi juga dengan memberikan kontribusi langsung bagi kepentingan bangsa.

“Jangan hanya sibuk di kampus saja, tapi juga betul-betul bisa memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran di pembangunan kita,” tutur Ketua 6 DPP PERGUBI, Haryono Umar, dalam keterangannya usai pertemuan.

Selain mendorong optimalisasi kepakaran akademisi, Wapres juga menekankan pentingnya melihat potensi Indonesia secara menyeluruh. Berbagai sumber daya yang dimiliki Indonesia, baik sumber daya manusia maupun potensi lainnya, perlu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kemajuan bangsa.

“Agar Indonesia bisa menarik, memanfaatkan semua sumber daya yang ada di Indonesia ini untuk kemajuan Indonesia,” ungkap Haryono.

Menurut Haryono, arahan yang disampaikan Wapres juga memberikan perspektif baru bagi para guru besar mengenai ruang kontribusi yang dapat diperkuat di tengah berbagai agenda pembangunan nasional. Dialog tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi kalangan akademisi untuk merefleksikan peran strategis yang dapat mereka ambil dalam mendukung pembangunan.

“Kami sendiri sebagai guru besar, banyak juga pelajaran-pelajaran yang kami bisa tarik dari situ,” tutupnya.

Turut hadir pada kesempatan ini, Ketua Umum DPP PERGUBI Gimbal Doloksaribu, Wakil Dewan Penasihat DPP PERGUBI Bomer Pasaribu, Sekretaris 1 DPP PERGUBI Istianingsih, dan Sekretaris 2 DPP PERGUBI Cecep Darmawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PKP Dorong Pembiayaan Perumahan Jadi Motor Penggerak UMKM

Penulis
Reta
-

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat kolaborasi dengan sektor jasa keuangan untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat sekaligus mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait saat menghadiri UMKM Finance Summit 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026).

Dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku UMKM, lembaga keuangan, investor, industri fintech, dan pemangku kepentingan lainnya tersebut, Menteri PKP menyampaikan materi bertema “Sinergi Kebijakan Pembiayaan Perumahan yakni Pemanfaatan Kredit Program Perumahan untuk Pengembangan UMKM dalam Rangka Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional.”

Menteri Ara, sapaan Maruarar Sirait, menegaskan bahwa kebijakan pembiayaan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan rumah layak huni, tetapi juga dapat menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Rumah yang layak dan lingkungan permukiman yang baik dapat menjadi fondasi bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan usaha.

“Kita memulai dengan niat baik jadi jangan sampai dibatasi oleh aturan yang dapat menghambat kebaikan untuk rakyat,” ujar Menteri Ara.

Menurutnya, keberhasilan Program 3 Juta Rumah membutuhkan sinergi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perbankan, industri keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dukungan sektor jasa keuangan menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan akses pembiayaan rumah secara mudah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Menteri Ara juga menyampaikan apresiasi atas dukungan OJK terhadap pelaksanaan program prioritas nasional di bidang perumahan. Dukungan tersebut antara lain melalui penguatan ekspansi kredit perbankan sebagai dampak pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia, pengawasan pengelolaan dana FLPP oleh BP Tapera, serta dukungan industri perbankan baik BUMN maupun swasta dalam penyaluran Kredit Rumah Subsidi.

Selain itu, relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK turut memberikan ruang bagi kelancaran pemberian Kredit Rumah Subsidi kepada MBR.

“Adanya perubahan kepemimpinan maka ada perubahan empati, simpati dan kebijakan pro rakyat seperti yang dilakukan Presiden Prabowo. Dengan kebijakan OJK yang pro rakyat, kita yakin akan dapat mewujudkan hal tersebut,” imbuh Menteri Ara.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menjelaskan perkembangan Kredit Program Perumahan (KPP), termasuk penambahan kuota KUR Perumahan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Menurutnya, peningkatan kuota tersebut merupakan bentuk kepercayaan pemerintah terhadap pelaksanaan KUR Perumahan yang dinilai berjalan dengan baik.

KUR Perumahan diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan untuk kebutuhan perumahan, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM yang bergerak dalam rantai ekosistem perumahan, mulai dari pembangunan, renovasi, penyediaan bahan bangunan, hingga berbagai jasa pendukung.

“Program perumahan harus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga dapat menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM,” jelasnya.

Menteri PKP menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan integrasi program perumahan agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Integrasi tersebut dilakukan dengan menjadikan data akurat Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai salah satu dasar perencanaan penyediaan hunian, menyediakan rumah layak huni sebagai motor penggerak ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, menciptakan lingkungan hunian yang sehat, aman, resik, indah (ASRI), serta berkelanjutan.

Pemerintah juga terus memberikan kemudahan kepada masyarakat melalui dukungan sertifikasi tanah gratis, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga kepastian hukum atas kepemilikan hunian dapat semakin diperkuat.

Penguatan ekosistem pembiayaan tersebut menjadi penting karena pembangunan perumahan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai sektor ekonomi. Ketika akses pembiayaan semakin mudah, masyarakat tidak hanya memiliki kesempatan memperoleh rumah layak huni, tetapi juga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan produktivitas di lingkungan tempat tinggalnya.

UMKM Finance Summit 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, OJK, industri perbankan, fintech, asosiasi keuangan, pelaku UMKM, serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif.

Forum tersebut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi beserta jajaran, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Staf Khusus Menteri Kiki Sidabutar, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Turut hadir perwakilan asosiasi dan industri keuangan, termasuk pengurus dan anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pimpinan lembaga keuangan, penyelenggara fintech, institusi perbankan penyalur pembiayaan, praktisi, serta tokoh di bidang kewirausahaan dan digitalisasi bisnis.

Melalui sinergi tersebut, Kementerian PKP mendorong agar kebijakan pembiayaan perumahan dapat terus berkembang menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses kepemilikan rumah, meningkatkan aktivitas UMKM, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar Program 3 Juta Rumah tidak hanya menghasilkan hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Energi Terbarukan Jadi Kunci Ketahanan Energi, Jawa Tengah Siapkan Beragam Potensi EBT

Penulis
Reta
-

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, mendorong pemeretaan dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di wilayahnya. Pengembangan itu tidak sekadar memperkuat ketahanan energi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pengembangan energi terbarukan perlu berjalan, seiring dengan pertumbuhan investasi dan industri di Jawa Tengah, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

“Kami butuh energi terbarukan itu benar-benar bisa merata di Jawa Tengah. Kita butuh ekosistem di Jawa Tengah tumbuh, tapi tidak merusak lingkungan,” kata Taj Yasin, saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, pada Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bertema Penguatan Ketahanan Energi Nasional: Menjawab Tantangan Saat Ini dan Masa Depan, di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (12/8/2026).

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menekankan, pembahasan energi terbarukan tidak cukup hanya melihat ketersediaan sumber energi. Pengembangannya juga harus mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan masyarakat, di sekitar kawasan industri maupun sumber energi.

Menurut Gus Yasin, Jawa Tengah saat ini menjadi salah satu daerah yang menarik bagi investor. Sejumlah perusahaan datang untuk mengembangkan usaha dan industri. Karena itu, pertumbuhan investasi dan industri perlu diarahkan, agar tetap menciptakan aktivitas ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan.

Sejalan dengan itu, imbuhnya, bauran energi terbarukan Jawa Tengah pada 2025 tercatat mencapai 22,33 persen. Capaian tersebut telah melampaui target dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Jawa Tengah sebesar 21,32 persen.

Capaian tersebut, menurut wagub, menjadi modal bagi Pemprov Jateng untuk memperluas pemanfaatan EBT. Jawa Tengah memiliki sejumlah potensi energi terbarukan, antara lain energi surya, panas bumi, hidro, biomassa, dan biogas.

Pengembangannya juga diarahkan untuk mendukung aktivitas produktif masyarakat. Pemprov Jateng antara lain memfasilitasi pengembangan PLTS, PLTS terapung, panas bumi, PLTM/PLTMH, serta energi berbasis limbah dan biomassa di sektor industri maupun pedesaan.

Pemanfaatan energi lokal, ujar Gus Yasin, juga dikembangkan melalui Desa Mandiri Energi, pompa air tenaga surya untuk irigasi, biogas dari limbah peternakan dan industri kecil, serta Eco Pesantren berbasis PLTS dan biogas.

Pengembangan tersebut diharapkan tidak hanya menambah pasokan energi, tetapi juga membuka ruang investasi, memperkuat daya saing industri, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut penting di tengah tantangan ketahanan energi nasional, yang masih menghadapi ketergantungan terhadap energi impor.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyoroti tantangan ketahanan energi Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber energi fosil maupun energi terbarukan yang melimpah, tetapi masih menghadapi ketergantungan terhadap impor energi.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mempercepat pemanfaatan sumber energi terbarukan yang tersedia di dalam negeri, mulai dari energi surya, angin, air, hingga panas bumi.

“Kita tingkatkan sumber energi terbarukan supaya kita punya pembangunan berkelanjutan, tidak merusak lingkungan seperti yang disampaikan Pak Wagub,” ujarnya.

Eddy menilai, pengembangan EBT dapat menjadi salah satu jalan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kalau kita kembangkan sumber-sumber energi terbarukan yang ada di seluruh Indonesia, rasanya kita enggak perlu impor lagi. Rasanya ketahanan energi kita bisa kita kuatkan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KONI Jatim dan Australia Barat Teken Kerja Sama Olahraga, Sport Science Jadi Fokus

Penulis
Reta
-

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur memperkuat pembinaan olahraga prestasi melalui kerja sama dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Barat. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Teknis (Technical Agreement) di bidang olahraga.

Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat hubungan Sister-State Jawa Timur dan Australia Barat yang telah terjalin sejak 1991. Di bidang olahraga, kolaborasi diarahkan tidak hanya pada peningkatan prestasi atlet, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia, penerapan sport science, hingga peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

Ketua Umum KONI Jawa Timur Muhammad Nabil mengatakan, Technical Agreement tersebut bukan sekadar seremoni administratif, melainkan menjadi awal kolaborasi yang konkret, terarah, dan saling menguntungkan. “Kami memandang Australia, khususnya Australia Barat, sebagai mitra strategis yang memiliki pengalaman, sistem, dan keahlian yang maju dalam pengembangan olahraga prestasi,” kata Muhammad Nabil, Rabu (12/8/2026).

Menurutnya, pengalaman Australia Barat dapat memberikan perspektif dan pengetahuan baru bagi Jawa Timur dalam memperkuat sistem pembinaan olahraga prestasi. Terlebih, Jawa Timur tengah mempersiapkan atlet untuk menghadapi berbagai kompetisi, termasuk PON XXII Tahun 2028.

Salah satu fokus utama kerja sama adalah peningkatan kualitas pembinaan atlet melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, pelatihan, dan kompetisi. KONI Jatim dan Australia Barat juga membuka peluang kolaborasi dalam identifikasi serta pembinaan talenta olahraga. Penguatan tersebut mencakup peningkatan kualitas pelatih, penyusunan program latihan, evaluasi beban latihan, hingga penerapan ilmu pengetahuan olahraga atau sport science. “Bagi Jawa Timur, dukungan teknis dan transfer keahlian sangat penting dalam mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi tingkat nasional dan internasional, khususnya PON XXII Tahun 2028,” ujar Nabil.

Ia menegaskan, prestasi olahraga tidak dapat dibangun secara kebetulan. Diperlukan perencanaan yang matang, kepelatihan berkualitas, dukungan ilmiah, kedisiplinan, serta evaluasi secara berkelanjutan. “Kami ingin memastikan bahwa keberhasilan olahraga tidak diraih secara kebetulan, tetapi dibangun melalui perencanaan yang matang, kepelatihan berkualitas tinggi, dukungan ilmiah, kedisiplinan, serta evaluasi yang berkelanjutan,” katanya.

Selain pembinaan atlet, kerja sama juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia olahraga. Pelatih, administrator, dan personel pengelola olahraga menjadi sasaran program pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kapasitas.

Aspek keselamatan olahraga turut menjadi bagian dari kerja sama, termasuk rehabilitasi medis olahraga, penelitian, pengumpulan data dan statistik olahraga, serta pengelolaan fasilitas dan peralatan olahraga. Kedua pihak juga membuka peluang kolaborasi untuk mencegah penggunaan obat-obatan terlarang dalam olahraga sekaligus memperkuat tata kelola olahraga. Ruang lingkup kerja sama KONI Jatim dan Australia Barat tidak terbatas pada olahraga prestasi. Kolaborasi juga mencakup pengembangan olahraga rekreasi serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui program olahraga berbasis komunitas.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan olahraga sekaligus membangun budaya hidup aktif di Jawa Timur dan Australia Barat. Dengan cakupan kerja sama yang luas, kedua pihak juga dapat mengembangkan berbagai program lanjutan sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama. Pelaksanaan program tetap disesuaikan dengan ketersediaan dana dan personel masing-masing pihak.

Technical Agreement tersebut berlaku selama empat tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua pihak. Apabila terdapat perbedaan dalam penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian, penyelesaiannya ditempuh melalui konsultasi dan/atau negosiasi secara damai. Dokumen kerja sama ditandatangani Muhammad Nabil atas nama KONI Jawa Timur dan Bryce Green, WA Government Investment and Trade Commissioner to Indonesia, atas nama Pemerintah Negara Bagian Australia Barat.

Bryce Green menyambut baik kelanjutan kerja sama antara Jawa Timur dan Australia Barat. Menurutnya, kedua wilayah memiliki sejarah persahabatan yang panjang sehingga kolaborasi di bidang olahraga menjadi salah satu langkah relevan untuk terus dikembangkan. “Kerja sama ini memang layak dilakukan dan dilanjutkan karena Jawa Timur dan Australia Barat memiliki sejarah persahabatan yang panjang. Demikian juga, khususnya dengan KONI Jawa Timur, yang sejak 2019 sudah menjalin kerja sama,” ujar Bryce.

Sementara itu, Konsul Jenderal Australia di Surabaya, Glen Askew, turut menyambut positif kerja sama tersebut. Ia bahkan menyampaikan kedekatannya dengan sepak bola Surabaya dengan menyebut dirinya sebagai Bonek, sebutan bagi pendukung Persebaya Surabaya. Kerja sama ini diharapkan menjadi jembatan pertukaran pengalaman dan keunggulan Australia Barat dengan potensi olahraga Jawa Timur. Melalui transfer keahlian, peningkatan kapasitas pelatih dan atlet, penerapan sport science, serta pembinaan yang terukur, kolaborasi tersebut diharapkan semakin memperkuat fondasi olahraga Jawa Timur menghadapi persaingan nasional dan internasional, termasuk menuju PON XXII Tahun 2028.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sambut Hari Gajah Sedunia, Menhut Resmikan Strategi Konservasi Gajah Sumatra dan Kalimantan 2026–2036

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bertepatan dengan peringatan Hari Gajah Sedunia (World Elephant Day), Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni didampingi Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki meresmikan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Gajah Sumatra dan Gajah Kalimantan Tahun 2026–2036. Dokumen ini menjadi pedoman bersama dalam upaya penyelamatan populasi dan habitat gajah Sumatra dan gajah Kalimantan untuk 10 tahun ke depan.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Satyawan Pudyatmoko bersama Ketua Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI) Donny Gunaryadi menyerahkan dokumen SRAK kepada Menteri Kehutanan sebagai simbol dimulainya implementasi strategi dan rencana aksi konservasi gajah periode 2026–2036. Penyerahan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen oleh Menteri Kehutanan.

Menhut Raja Juli Antoni menegaskan bahwa SRAK tidak boleh berhenti sebagai dokumen, tetapi harus menjadi pedoman kerja yang diterapkan secara nyata oleh seluruh pihak. Ia mengapresiasi proses penyusunan SRAK yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan meminta agar dokumen tersebut segera disosialisasikan serta diimplementasikan secara konsisten.

“Jadi saya kira ini merupakan dokumen yang penting. Ayo kita kawal bersama agar SRAK ini tidak hanya memiliki fungsi teoritis, tapi juga praktis. Kalau kita konsisten, grafik (populasi) dalam 10 tahun bisa ditingkatkan dengan baik,” kata Raja Juli Antoni.

Menurut Menhut, implementasi SRAK membutuhkan kerja bersama karena upaya konservasi gajah tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Kehutanan sendiri. Perlindungan habitat, penguatan populasi, pencegahan konflik manusia dan gajah, hingga pemberdayaan masyarakat membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, serta masyarakat di sekitar habitat gajah.

Dirjen KSDAE Satyawan Pudyatmoko menyampaikan, penyusunan SRAK Gajah Sumatra dan Gajah Kalimantan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak. Kementerian Kehutanan sebelumnya telah membentuk Tim Penyusun SRAK Gajah Sumatra dan Gajah Kalimantan melalui Surat Keputusan Direktur Konservasi Spesies Nomor 40 Tahun 2026 yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga terkait. Proses penyusunan telah berlangsung sejak Maret 2026 melalui serangkaian pembahasan dan penyempurnaan bersama para pihak.

SRAK Gajah Sumatra dan Gajah Kalimantan memiliki posisi strategis sebagai pedoman bersama dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penyelamatan Populasi dan Habitat Gajah Sumatra dan Gajah Kalimantan yang diterbitkan pada 15 Juni 2026. Melalui Inpres tersebut, penyelamatan populasi dan habitat gajah ditegaskan sebagai agenda yang membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga, lintas sektor, lintas tingkat pemerintahan, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaannya, SRAK menjadi acuan dalam menentukan arah, prioritas, peran, dan aksi konservasi gajah, mulai dari perlindungan dan pemulihan habitat, pengamanan dan penguatan populasi, pemeliharaan koridor dan konektivitas habitat, pencegahan dan penanganan konflik manusia dan gajah, penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, penelitian dan pemantauan, hingga penguatan pembiayaan konservasi.

Melalui implementasi SRAK secara konsisten dan kolaboratif, Kementerian Kehutanan menargetkan upaya konservasi gajah tidak hanya mampu menjaga keberadaan gajah Sumatra dan gajah Kalimantan, tetapi juga memastikan habitat dan ruang jelajahnya tetap terjaga serta konflik manusia dan gajah dapat terus ditekan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tunaikan Janji Pascabencana, Menag Letakkan Batu Pertama Pembangunan MIN 5 Pidie Jaya

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Janji yang pernah disampaikan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, kepada masyarakat Gampong Seunong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, mulai diwujudkan. Delapan bulan setelah bencana hidrometeorologi menghancurkan bangunan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Pidie Jaya, pembangunan gedung madrasah baru resmi dimulai.

Menag meletakkan batu pertama pembangunan gedung baru MIN 5 Pidie Jaya. Di hadapan masyarakat, guru, orang tua, dan para siswa, Menag kembali mengingat janji yang disampaikannya ketika berkunjung ke bekas lokasi MIN 5 Pidie Jaya, Desember tahun lalu.

“Ketika setelah kejadian saya datang ke tempat ini, saya menjanjikan kepada warga masyarakat setempat, insyaAllah sekolah yang hilang mudah-mudahan akan datang penggantinya lebih baik lagi,” ujar Menag, Selasa (11/8/2026).

Janji itu kini mulai berwujud. Gedung baru MIN 5 Pidie Jaya dirancang dua lantai dengan fasilitas yang jauh lebih lengkap dibandingkan bangunan sebelumnya.

Menurut Menag, desain gedung disiapkan dengan melibatkan tim dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (USK). Kompleks madrasah tidak hanya akan menjadi tempat belajar, tetapi juga dirancang sebagai lingkungan pendidikan yang terintegrasi.

“Di situ ada masjidnya, dan di situ ada perumahan gurunya. Di situ juga lengkap dengan berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan, termasuk laboratorium, perpustakaan, halaman-halaman, dan kantinnya,” jelasnya.

MIN 5 Pidie Jaya hancur dan hanyut diterjang banjir sehingga hanya menyisakan satu blok pagar beton. Selama menunggu pembangunan kembali madrasah, siswa MIN 5 Pidie Jaya menjalani proses belajar mengajar di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) yang berlojasi di belakang masjid. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi siswa dan guru karena ruang belajar yang terbatas harus menyesuaikan dengan fungsi masjid.

Karena itu, bagi Menag, pembangunan gedung baru bukan sekadar membangun kembali bangunan yang hilang. Lebih dari itu, pembangunan tersebut menjadi upaya menghadirkan kembali ruang belajar yang layak bagi anak-anak Pidie Jaya.

“Semoga secepatnya bisa menempati sekolah baru yang indah, yang kuat, yang berkah,” harapnya.

Menag berharap pembangunan dapat selesai kurang dari satu tahun. Ia menyebut dukungan pembiayaan untuk pembangunan telah tersedia sehingga proses pembangunan diharapkan dapat berjalan cepat.

“Kalau bisa sih tidak sampai satu tahun. Saya yakin kalau ini uangnya sudah tersedia, seperti yang kita janjikan tadi. Jadi, makin cepat lebih baik supaya anak-anak kita nanti bisa menempati sekolah yang lebih memadai,” katanya.

Menag mengaku masih mengingat kuat kondisi Aceh ketika pertama kali datang melihat langsung dampak bencana. Pemandangan yang ia saksikan saat itu, sangat menyentuh.

“Terutama Aceh yang saya menyaksikan sendiri waktu itu saya menangis betul menyaksikan pemandangan yang sangat memilukan hati,” ungkapnya.

Karena itu, kunjungannya ke Pidie Jaya kali ini memiliki makna khusus. Ia menyebut kehadirannya bukan hanya untuk meletakkan batu pertama, tetapi juga untuk memenuhi janji pemerintah kepada masyarakat yang terdampak.

“Hari ini saya datang memenuhi janji saya, janji pemerintah pada waktu itu bahwa insya Allah, berdoa kita, mudah-mudahan segera kita akan bangun,” tuturnya.

Dalam prosesnya, pembangunan sempat menghadapi kendala terkait pengadaan tanah. Namun, persoalan tersebut akhirnya dapat diselesaikan melalui dukungan dan partisipasi masyarakat. Ia menyebut pembangunan MIN 5 Pidie Jaya sebagai buah dari kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Inilah buah dari kerja sama antara warga masyarakat, sekolah, dan pemerintah,” pungkasnya.

Penanganan pascabencana dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bentuk penanganannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing fasilitas, mulai dari rehabilitasi hingga pembangunan kembali.

“Seluruh Aceh dan kita juga membangun di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ada yang direnovasi, ada yang dibangun baru seperti ini,” ujarnya.

Selain madrasah, Kementerian Agama juga melakukan pembangunan dan pemulihan masjid serta sejumlah fasilitas umum masyarakat yang terdampak bencana. “Jadi banyak sekali, dan kami memang di Kementerian Agama ini memberikan perhatian khusus terhadap bencana yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera,” katanya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Aceh, Azhari menjelaskan, pembangunan kembali MIN 5 Pidie Jaya untuk tahap pembangunan gedung utama dialokasikan anggaran sebesar Rp12.364.805.000.

Anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembangunan gedung ruang kelas belajar (RKB), kantor, kantin dan mobiler termasuk komputer, belum mencakup seluruh fasilitas yang direncanakan dalam kompleks madrasah baru.

Besarnya dukungan anggaran tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan kembali fasilitas pendidikan yang lebih layak bagi siswa MIN 5 Pidie Jaya setelah bangunan madrasah sebelumnya hancur diterjang bencana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Viral Kejadian di Stan The Sound Project, Wamenag: Jangan Kejar Keuntungan dengan Jadikan Agama sebagai Komoditas

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Viral di media sosial potongan video terkait tantangan menghafal QS Ad-Dhuha untuk mendapatkan minuman. Kejadian itu terjadi pada salah satu stan minuman beralkohol di The Sounds Project.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i menyesalkan kejadian tersebut. Wamenag minta semua pihak, termasuk penyelenggara kegiatan untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan atribut, simbol, kitab, dan pesan keagamaan, saat mempromosikan produk.

Menurutnya, Al-Qur’an bukan bahan hiburan, bukan gimmick pemasaran, dan bukan instrumen untuk mengejar viralitas. Ayat suci memiliki kedudukan yang sakral bagi umat Islam dan harus dihormati.

“Kepada pelaku usaha dan penyelenggara kegiatan, saya tegaskan jangan mengejar keuntungan dan viralitas dengan menjadikan agama sebagai komoditas,” sebutnya di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

“Saya juga mendorong agar kasus ini menjadi momentum untuk membangun aturan dan pedoman yang jelas, sehingga tidak terjadi lagi penggunaan agama sebagai bahan promosi, candaan, atau strategi mendapatkan keuntungan,” sambungnya.

Wamenag mengajak semua pihak untuk belajar dari kasus Holywings pada 2022. Saat itu, promosi minuman beralkohol menggunakan nama “Muhammad” dan “Maria”. Peristiwa tersebut berujung pada proses hukum dan menjadi pelajaran bahwa kebebasan berekspresi memiliki batas ketika memasuki wilayah penghormatan terhadap agama dan keyakinan masyarakat.

Wamenag juga meminta aparat untuk mengambil tindakan secara professional dan berharap kejadian yang sama tidak terulang. “Saya meminta aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh dan profesional, termasuk siapa yang membuat konsep, memberikan persetujuan, melaksanakan, dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Jika terdapat pelanggaran hukum, harus ada konsekuensi yang tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

“Kepada masyarakat, mari tetap tenang serta percayakan prosesnya kepada hukum. Kebebasan berekspresi harus berjalan bersama tanggung jawab. Kasus ini harus menjadi yang terakhir, bukan karena kita melupakannya, tetapi karena kita menjadikannya dasar untuk mencegahnya terulang kembali,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Ekosistem Karbon dan Mitigasi Karhutla, Menhut Raja Juli Antoni Apresiasi Penyaluran Dana RBP REDD+ GCF-2 oleh BPDLH

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperkuat komitmen penataan ekosistem perdagangan karbon dan perlindungan hutan melalui mekanisme pendanaan berbasis kinerja (Result-Based Payment / RBP). Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni saat menghadiri Penandatanganan Perjanjian Penyaluran Dana Proyek RBP REDD+ Green Climate Fund Output 2 (GCF-2) untuk 10 Provinsi di Jakarta, Rabu (12/8).

Agenda tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat, serta Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto. Penyaluran dana ditujukan bagi 10 provinsi penerima, yakni Papua, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Papua Pegunungan, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.

Dalam sambutannya, Menhut Raja Juli Antoni menyambut baik penyaluran dana RBP REDD+ GCF-2 yang dinilai menjadi instrumen penting untuk melengkapi skema perdagangan karbon Indonesia dan pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

“Ini satu hal yang sangat penting, RBP berbasis terhadap kinerja. Kita membayar sesuatu karena basis kinerja. Ini saling melengkapi dengan regulasi pendukung lainnya untuk membuat satu ekosistem perdagangan karbon yang baik. Selain RBP yang terus kita promosikan, tentu sektor voluntary carbon market juga kita jalankan. Saat ini juga berproses nesting di sepuluh provinsi yang insya Allah semua ini akan memperbaiki ekosistem perdagangan karbon kita dan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat,” ujar Menhut.

Menhut Raja Juli Antoni juga memberikan apresiasi khusus terhadap rekam jejak tata kelola BPDLH yang dinilai profesional dan diakui secara internasional. Menurutnya, BPDLH merupakan sebuah legacy positif institusional yang harus dijaga integritasnya.

“BPDLH ini adalah satu legacy baik yang dikelola secara profesional. Saya keliling ke luar negeri, saat COP di Azerbaijan, di Brazil, hingga London Climate Action Week, lembaga ini sangat diapresiasi oleh dunia internasional sehingga banyak donor tertarik berinvestasi. Kita diajarkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk ‘mikul dhuwur mendhem jero’, hal-hal yang baik pada masa lalu harus kita teruskan dan kita pertahankan. Jaga integritas BPDLH. Bangunannya tetap utuh, transparasinya dijaga, dan terus lakukan inovasi baru untuk menyempurnakannya,” tegas Menhut.

Di samping penataan pendanaan iklim dan nilai ekonomi karbon, Menhut Raja Juli Antoni memanfaatkan momentum tersebut untuk memberikan peringatan serius mengenai ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mengutip proyeksi BMKG terkini, Indonesia menghadapi potensi fenomena cuaca ekstrem El Nino kuat.

“Peringatan dari BMKG, kita memasuki fase yang sangat sulit, El Nino sangat kuat, yang berpotensi sama seperti ancaman tahun 2015. Pemerintah terus mengerahkan segala upaya. Ada helikopter pemadam (water bombing) dan pesawat fixed-wing untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang disiagakan. Namun, karena kelembapan dan awan hujan yang terbatas, peran partisipasi masyarakat menjadi kunci paling utama,” jelasnya.

Menhut mengimbau seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari Gubernur hingga lapisan masyarakat tapak, untuk meningkatkan kedisiplinan dan tidak melakukan aktivitas penyiapan lahan menggunakan api maupun tindakan lain yang dapat memicu kebakaran.

“Pemerintah akan hadir sekuat tenaga berkoordinasi di bawah Kemenko dan seluruh K/L serta daerah. Namun, kami sangat memohon partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam kita dan tidak bermain-main dengan api,” pungkas Menhut Raja Juli Antoni.

Melalui kerja sama penyaluran dana RBP REDD+ GCF-2 ini, Kemenhut berharap setiap daerah penerima dapat memanfaatkan alokasi pendanaan secara transparan dan akuntabel demi mendukung penguatan kapasitas tapak, perlindungan ekosistem hutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bunga Pinjaman PNM Mekaar Turun Jadi 8 Persen Mulai September 2026

Penulis
Reta
-

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan suku bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang dikelola PT Permodalan Nasional Madani (PNM) akan turun menjadi 8 persen mulai awal September 2026. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Maman usai menghadiri Rapat Komite Pengarah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama perwakilan Kementerian Keuangan dan Danantara di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/8).

“Alhamdulillah, diputuskan bunga pinjaman PNM Mekaar menjadi sekitar delapan persen. Insyaallah mulai berlaku kurang lebih awal September ini,” tutur Menteri UMKM.

Maman menjelaskan, sebanyak 14 juta ibu dan perempuan prasejahtera yang menjadi nasabah program Mekaar selama lebih dari satu dekade menghadapi bunga pinjaman pada kisaran 18 hingga 25 persen. Besaran tersebut dinilai masih relatif tinggi dibandingkan dengan kondisi perekonomian mereka.

Besaran biaya pinjaman tersebut turut dipengaruhi model pendampingan intensif yang dijalankan PNM melalui account officer dan account advisor. PNM tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga melakukan pendampingan, pembinaan, serta pemantauan langsung terhadap perkembangan usaha para nasabah.

Melihat kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar perempuan pegiat usaha ultramikro dan supermikro yang menjadi nasabah PNM Mekaar mendapatkan kemudahan biaya pinjaman yang lebih terjangkau.

“Perintah dari Pak Presiden, bunga pinjaman Mekaar harus di bawah 10 persen agar tidak membebani ibu-ibu yang masuk dalam golongan prasejahtera,” tegas Maman.

Pemerintah berupaya meringankan beban pembiayaan dengan memberikan subsidi sekitar 10 persen sehingga suku bunga pinjaman Mekaar menjadi 8 persen. Kementerian UMKM menindaklanjuti keputusan tersebut bersama Danantara dan PNM dengan menerapkan penurunan bunga Mekaar mulai awal September 2026.

Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM juga akan terus mengawal implementasi kebijakan penurunan bunga PNM Mekaar agar berjalan tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat menyeluruh bagi perempuan pemilik usaha ultramikro.

“Pak Presiden memerintahkan eksekusi penurunan bunga PNM Mekaar harus segera dipercepat agar bisa langsung dinikmati nasabah program Mekaar dan mereka tidak lagi dibebani bunga yang tinggi,” kata Menteri Maman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendagri Tito Ungkap 3 Solusi Pemda Agar Gaji PPPK Tetap Terbayar

Penulis
Reta
-

Pemerintah menyiapkan tiga skema untuk mendukung pemerintah daerah (Pemda) dalam memenuhi pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembayaran gaji PPPK tetap terpenuhi dan tidak ada pegawai yang dirumahkan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, skema pertama yang perlu dilakukan Pemda adalah melakukan efisiensi anggaran. Efisiensi tersebut antara lain melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan, serta belanja makanan dan minuman.

Kedua, apabila Pemda memiliki Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan atau mengalami kurang bayar oleh pemerintah pusat, dana tersebut akan dibayarkan untuk membantu menutupi belanja pegawai.

Ketiga, apabila efisiensi telah dilakukan tetapi Pemda masih belum mampu memenuhi belanja pegawai, sementara DBH yang diterima tidak tersedia atau relatif kecil, pemerintah pusat akan memberikan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU).

“Ini saya kira, kebijakan Presiden yang sangat atensi terhadap permasalahan fiskal di daerah-daerah. Terutama untuk membayar biaya yang wajib untuk dibayarkan yaitu belanja pegawai,” kata Mendagri kepada awak media usai Rapat Koordinasi Membahas Lanjutan Status PPPK dan ASN Guru, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Mendagri menjelaskan, persoalan PPPK telah dibahas bersama kementerian terkait, termasuk mengenai status dan pembiayaannya. Hal tersebut menjadi perhatian karena sejumlah Pemda menyampaikan adanya potensi keterbatasan anggaran belanja pegawai, khususnya untuk memenuhi pembayaran gaji PPPK.

“Kita sudah exercise beberapa daerah, kami sudah ketemu dengan Menteri PANRB, kemudian juga dengan Menteri Keuangan. Prinsip kita tidak boleh ada opsi pegawai PPPK ini dirumahkan, apalagi menganggur, ya, harus dibayar gajinya,” tuturnya.

Pihaknya melanjutkan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran DAU Tahun 2026, Penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun 2024, dan Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility pada Tahun 2026, total tambahan atau dukungan pemerintah pusat kepada daerah mencapai Rp18,9 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp10 triliun di antaranya merupakan DBH yang dibayarkan kepada daerah. Sementara itu, lebih dari Rp8 triliun berasal dari tambahan DAU.

“Jadi totalnya hampir Rp19 triliun, Rp18,9 sekian, Rp19 triliun. Nah, dengan adanya tambahan ini, kita semua berharap ini sudah bisa menyelesaikan permasalahan belanja pegawai, baik PPPK maupun paruh waktu juga, itu dibiayai, dibayar oleh Pemda masing-masing,” terangnya.

Sementara itu, khusus untuk guru, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur pembagian kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi kewenangan kabupaten/kota. Adapun Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut. Salah satunya dengan mengalihkan status guru menjadi aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat, yang kemudian dapat ditempatkan di daerah yang mengalami kekurangan guru sehingga distribusi tenaga pendidik lebih merata.

“Nah, ini sedang lakukan exercise. Tadi juga saya menjelaskan ini pasti akan meringankan pemerintah daerah juga, khususnya dalam mengurangi belanja pegawai,” tandasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...404142...4,858Halaman 41 dari 4,858