Beranda blog Halaman 426

Dukung Mudik Lebaran 2026, Kementerian PU Siapkan 10 Ruas Tol Fungsional dan 15 TIP

Penulis
Syifa
-
Untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 (Idul Fitri 1447 H), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menyiapkan 10 ruas tol fungsional sepanjang sekitar 291,13 km serta 15 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) fungsional di berbagai titik strategis. Pengoperasian ruas tol dan TIP fungsional ini diharapkan dapat membantu mengurai potensi kepadatan pada jalur-jalur utama mudik sekaligus meningkatkan kenyamanan perjalanan masyarakat.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, Kementerian PU bersama BUJT terus mempercepat penyelesaian konstruksi pada sejumlah ruas tol strategis agar dapat difungsionalkan secara terbatas selama periode mudik Lebaran.
”Langkah ini dilakukan untuk menambah kapasitas jaringan jalan tol sekaligus mengurai potensi kepadatan di ruas-ruas utama,” ujar Menteri Dody.
Secara keseluruhan terdapat 10 ruas jalan tol konstruksi yang berpotensi difungsionalkan. Total panjang ruas tersebut mencapai sekitar 291,13 km yang tersebar di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
10 Ruas Tol Fungsional di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan
Di wilayah Sumatera, terdapat tiga ruas tol yang berpotensi difungsionalkan dengan total panjang sekitar ±90,73 km.
Ruas Sigli–Banda Aceh sepanjang ±24,67 km dengan progres ±94,25% akan difungsikan dua jalur dua arah (A&B) untuk seluruh golongan kendaraan. Sementara itu ruas Palembang–Betung sepanjang 53,20 km dengan progres 90–91% juga akan dioperasikan dua jalur dua arah, namun khusus untuk kendaraan Golongan I (non-bus). Adapun ruas Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat sepanjang ±12,86 km dengan progres 100% siap difungsikan penuh dua jalur dua arah untuk semua golongan kendaraan.
Di Pulau Jawa, terdapat enam ruas tol yang berpotensi difungsionalkan dengan total panjang sekitar ±148,03 km.
Ruas Probolinggo–Banyuwangi Seksi 1 dan 2 sepanjang 24,08 km telah mencapai progres 100% dan dapat difungsikan dua jalur dua arah untuk seluruh golongan kendaraan. Sementara Seksi 3 sepanjang 25,60 km dengan progres 95,98% difungsikan dengan skema serupa, namun khusus untuk kendaraan Golongan I (non-bus).
Ruas Serang–Panimbang Seksi 2 sepanjang ±24,17 km dengan progres ±98,10% akan dioperasikan satu jalur satu arah melalui jalur A untuk kendaraan Golongan I (non-bus).
Selanjutnya ruas Ciawi–Sukabumi Seksi 3 hingga akses Karangtengah sepanjang ±4,97 km dengan progres ±71,95% akan difungsikan satu jalur satu arah khusus Golongan I (non-bus). Ruas Jakarta–Cikampek II Selatan sepanjang ±52 km dengan progres antara 72% hingga 94% akan difungsikan secara khusus untuk arus balik dari Sadang menuju Jakarta bagi kendaraan Golongan I (non-bus).
Selain itu, ruas Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo Seksi 1 Paket 1.2B sepanjang 12,23 km (progres 93,30%) serta ruas Yogyakarta–Bawen Seksi 6 sepanjang 4,98 km (progres 89,93%) masing-masing akan dioperasikan satu jalur satu arah untuk kendaraan Golongan I (non-bus).
Sementara itu di Kalimantan terdapat Akses Tol IKN sepanjang ±52,37 km dengan progres bervariasi hingga 100% akan difungsikan dua jalur dua arah (A&B) khusus untuk kendaraan Golongan I (non-bus).
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Wilan Oktavian mengatakan, skema operasional ruas tol fungsional akan bersifat fleksibel dan situasional sesuai kondisi lalu lintas di lapangan.
”Pengaturan dan skema lalu lintas, baik satu arah maupun dua arah terbatas, akan diterapkan sesuai diskresi Kepolisian termasuk dengan waktu operasionalnya. Ruas tol fungsional ini diperuntukkan bagi kendaraan Golongan I (non-bus),” jelasnya.
15 TIP Fungsional untuk Dukung Kenyamanan Pemudik
Selain ruas tol, Kementerian PU melalui BPJT bersama BUJT juga menyiapkan 15 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) dalam tahap konstruksi yang diusulkan sebagai TIP fungsional untuk mendukung kenyamanan pengguna jalan selama periode mudik.
Sejumlah TIP telah siap digunakan dengan fasilitas dasar seperti area parkir, SPBU modular, tempat ibadah, toilet, serta tenant UMKM.
Di antaranya, TIP Sigli–Banda Aceh pada KM 37+000 A/B dan TIP Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat pada KM 99+800 A/B yang telah siap 100%. TIP Palembang–Betung di KM 71+000 A/B dengan progres sekitar ±95% juga disiapkan dengan fasilitas serupa.
Selain itu tersedia TIP sementara di ruas Cipali KM 77B yang memanfaatkan eks Gerbang Tol Cikopo dengan fasilitas minimal berupa parkir, tempat ibadah, toilet, dan tenant UMKM terbatas.
Di wilayah Jawa Barat, TIP Cileunyi–Sumedang–Dawuan KM 203+000 A/B dengan progres ±34% turut disiapkan. Sementara di Jawa Tengah, TIP Semarang–Solo KM 439+000 A dan KM 444+000 B telah siap 100% dengan fasilitas yang lebih lengkap termasuk bengkel, pos kesehatan, ruang laktasi, serta ATM center.
Selanjutnya, TIP Solo–Yogyakarta–NYIA KM 19+000 A disiapkan dengan fasilitas sementara, serta TIP Pasuruan–Probolinggo KM 844 A/B dengan progres 30,96% yang dilengkapi SPBU, SPKLU, serta fasilitas pendukung lainnya. Adapun TIP Probolinggo–Banyuwangi KM 888 A juga difungsikan dengan fasilitas dasar berupa area parkir, tempat ibadah, dan toilet.

Pengoperasian ruas tol dan TIP fungsional ini akan dilakukan secara situasional pada periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas di lapangan serta hasil koordinasi lintas sektor. Seluruh fasilitas tersebut dihadirkan untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat sekaligus mengurai potensi kepadatan di ruas-ruas utama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pantau THR Perusahaan, Ahmad Luthfi Pastikan Hak Pekerja Terpenuhi Tepat Waktu

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melakukan pemantauan langsung pemenuhan Tunjangan Hari Raya (THR), dari perusahan-perusahaan kepada pekerja di wilayahnya. Salah satunya di PT Selalu Cinta Indonesia (SCI) Kota Salatiga.

“Saya ingin memastikan bahwa hak buruh, dalam hal ini terkait THR diberikan maksimal H-7 lebaran, sesuai surat edaran kementerian,” kata Luthfi, saat pemantauan di PT SCI, Selasa (10/3).

Selain memantau langsung, posko layanan aduan juga sudah disiapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Posko THR berada di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jateng dan 6 wilayah satwaker, yaitu Semarang, Surakarta, Pati, Pekalongan, Banyumas, dan Magelang.

Pemprov Jateng juga terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait lain, termasuk Desk Tenaga Kerja Polda Jateng, untuk memantau terkait THR dan permasalahan ketenagakerjaan lainnya. Sejauh ini belum ada laporan atau aduan terkait pemberian THR dan Bonus Hari Raya (BHR) di Jawa Tengah.

“Posko layanan aduan sudah ada sampai kabupaten/ kota. Silakan buruh atau siapapun yang mengadu terkait dengan tenaga kerja bisa 24 jam. Ini untuk melindungi tenaga kerja kita agar tetap produktif,” katanya.

Sementara itu dari pantauan di PT SCI, Luthfi mengapresiasi pihak manajemen produsen alas kaki tersebut. Sebab, THR karyawan sudah diberikan pada 5 Maret 2026. Menurutnya, hal yang dilakukan oleh PT SCI bisa menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain, agar memberikan THR lebih awal.

“Saya mengapresiasi PT SCI karena hak teman-teman buruh telah diberikan. Ini suatu bentuk hubungan industrial yang sehat sekali,” katanya.

Luthfi menjelaskan, PT SCI merupakan contoh investasi padat karya yang sudah lama ada di Jawa Tengah. Mulai dari 1.500 tenaga kerja pada 2016 hingga saat ini, sudah mencapai 18 ribuan tenaga kerja.

Menurut dia, investasi padat karya memiliki peran penting, karena dinilai mampu mengurangi angka pengangguran di wilayahnya. Karenanya, sektor investasi perlu terus digenjot untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menyejahterakan masyarakat.

Pemprov Jateng berupaya menjaga iklim investasi yang sehat, mulai dari jaminan kepastian hukum, rasa aman, tenaga kerja kompetitif, lahan yang luas, serta perizinan yang mudah dan cepat.

“Kami dengan para bupati-wali kota juga bersepakat untuk menjadi manajer marketing untuk wilayah kita. Saya yakin Jawa Tengah menjadi gudangnya investasi,” ucapnya.

Sebagai informasi, per 09 Maret 2026, jumlah perusahaan di Jawa Tengah sekitar 263.853 perusahaan. Terdiri atas 250.074 usaha mikro, 5.594 usaha kecil, 5.326 usaha menengah, dan 2.859 usaha besar.

Sementara jumlah total tenaga kerja di Jawa Tengah adalah 2.506.916 orang, terdiri dari 1.047.558 orang tenaga kerja laki-laki, dan 1.459.358 orang tenaga kerja perempuan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Bogor Manfaatkan Survei Publik Dasar Perencanaan Pembangunan

Penulis
Syifa
-

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama jajaran perangkat daerah melaksanakan ekspose hasil survei evaluasi publik satu tahun pemerintahan Kabupaten Bogor yang diselenggarakan di Aula Soekarno Hatta, Selasa (10/3).

Bupati Bogor menegaskan bahwa pemaparan hasil survei bukan semata untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor, melainkan sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Bupati Bogor Rudy menjelaskan, hasil survei diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi masyarakat di 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan di Kabupaten Bogor, mulai dari aspek kesehatan, angka kemiskinan, wilayah rawan bencana, hingga potensi budaya dan pariwisata.

“Survei ini bukan sekadar menilai Bupati Bogor dan Wakil Bupati. Kami ingin menjadikannya sebagai dasar dalam menyusun program dan postur APBD yang benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor,” ujar Rudy Susmanto.

Ia juga meminta setiap perangkat daerah untuk menindaklanjuti hasil survei tersebut melalui kajian yang lebih spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dengan demikian, setiap program yang dirancang pemerintah dapat tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, intervensi program pembangunan harus dilakukan berdasarkan data dan kajian yang komprehensif. Misalnya, dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah perlu mengetahui secara detail titik-titik wilayah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi agar program yang disusun dapat benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

“Kalau ingin mengentaskan kemiskinan, kita harus tahu secara detail di mana titik paling rentan, berapa jumlahnya, dan seperti apa bentuk intervensi program yang tepat. Program yang dijalankan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus memberikan solusi nyata,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati Bogor menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah. Ia mencontohkan, pembangunan infrastruktur harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat, apakah membutuhkan perbaikan jalan, pembangunan jembatan, atau penyediaan saluran air.

Ia juga menilai bahwa capaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, bukan semata-mata peran kepala daerah.

“Tingkat kepuasan masyarakat bukan hanya karena Bupati Bogor dan Wakil Bupati, tetapi merupakan hasil dari kinerja seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bogor. Keberhasilan pemerintah adalah hasil dari sinergi dan kolaborasi yang kuat,” tegasnya.

Ia berharap hasil survei ini dapat menjadi pijakan untuk memperkuat perencanaan pembangunan pada tahun 2026, termasuk dalam penyusunan perubahan APBD agar program-program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menambahkan, satu tahun masa pemerintahan yang telah dilalui merupakan tahap awal untuk terus melakukan penyempurnaan program pembangunan di tahun-tahun berikutnya melalui kolaborasi seluruh perangkat daerah.

“Ke depan kita ingin terus menyempurnakan berbagai program pembangunan. Saya dan Wakil Bupati tentu tidak bisa berjalan sendiri, keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bogor adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Silaturahmi Ekosistem Perumahan, Kementerian PKP Perkuat Kolaborasi untuk Percepatan Hunian Rakyat

Penulis
Syifa
-
Suasana kebersamaan dan kolaborasi mewarnai kegiatan silaturahmi pegawai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera serta ekosistem perumahan nasional yang diselenggarakan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (10/3).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta jajaran Kementerian PKP, pegawai di lingkungan kementerian, serta berbagai tokoh ekosistem perumahan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, pimpinan perbankan, para ketua asosiasi pengembang, serta mitra strategis sektor perumahan seperti CEO Lippo Group James Riady, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial, PT Permodalan Nasional Madani, serta sejumlah perusahaan yang aktif memberikan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bidang perumahan seperti Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, PT Astra International, dan PT Djarum.
Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi bagi seluruh pelaku dalam ekosistem perumahan nasional sekaligus momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pengembang, perbankan, dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan perumahan rakyat.
Acara diawali dengan doa bersama dan ceramah agama, dilanjutkan dengan buka puasa bersama serta pemberian santunan kepada anak-anak yatim dari Panti Yatim Indonesia. Dalam kesempatan tersebut juga diberikan bantuan kepada para petugas keamanan (security), pengemudi (driver), dan petugas kebersihan (cleaning service) di lingkungan Kementerian PKP sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan di bulan Ramadan, termasuk dengan menggratiskan uang muka bagi mereka yang ingin mengambil rumah subsidi.
Perwakilan pengembang, Angga Budi Kusuma, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat kebersamaan di antara seluruh pelaku sektor perumahan.
“Walaupun tahun 2025 penuh dinamika, kami melihat kinerja Kementerian PKP dan BP Tapera sangat aktif. Kami optimistis dengan kepemimpinan Menteri PKP, sektor perumahan pada tahun 2026 akan bergerak lebih baik,” ujarnya.
CEO Lippo Group, James Riady, juga menilai sektor perumahan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, sektor ini dapat berkontribusi sekitar 1,5 hingga 2 persen terhadap pertumbuhan ekonomi serta memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat.
“Perumahan rakyat dapat membantu memutus rantai kemiskinan. Banyak masyarakat yang selama ini tinggal jauh dari tempat kerja dengan fasilitas umum yang terbatas. Saya juga melihat ekosistem perumahan saat ini sangat aktif dan solid,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pembangunan perumahan nasional, baik dari sektor pemerintah, perbankan, pengembang, maupun sektor swasta melalui program CSR.
“Atas nama negara kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan perumahan rakyat. Dukungan dari sektor swasta menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap upaya negara dalam menyediakan hunian bagi masyarakat semakin kuat,” ujar Maruarar.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai Kementerian PKP yang telah bekerja keras sehingga berbagai terobosan di sektor perumahan dapat terus berjalan.
Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir berbagai langkah strategis telah dilakukan, mulai dari groundbreaking pembangunan rumah susun di kawasan Meikarta hingga pemanfaatan lahan milik negara untuk pembangunan hunian bagi masyarakat.
“Ekosistem perumahan saat ini sehat karena tidak ada monopoli. Pengembang memiliki pilihan terhadap perbankan, bank memiliki pilihan terhadap pengembang, dan konsumen pun memiliki pilihan terhadap pengembang maupun perbankan,” ujarnya.
Menteri PKP juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan guna memperkuat kebijakan serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di sektor perumahan.
Acara ditutup dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim serta pesan inspiratif dari Menteri PKP kepada para penerima santunan.

“Penting menghargai sejarah, tetapi lebih penting lagi membuat sejarah yang baik bagi masa depan,” pesan Maruarar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cek Legalitas Rampung, Lahan Komdigi 45 Hektare di Depok Siap Dibangun Rusun Subsidi untuk MBR

Penulis
Syifa
-
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menggelar pertemuan untuk membahas rencana pemanfaatan lahan milik Kementerian Komdigi seluas sekitar 45 hektare di Kota Depok, Jawa Barat, sebagai lokasi pembangunan rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Selasa (10/3).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa hasil dari pemeriksaan menunjukkan status hukum lahan tersebut jelas merupakan aset negara dan dapat dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat.
“Kami sudah melakukan pengecekan bersama tim dari Kementerian PKP dan Kementerian Komdigi. Dua Inspektur Jenderal kami turunkan untuk memastikan status hukumnya. Hasilnya, secara legal lahan ini milik negara dan bisa dilanjutkan untuk program perumahan rakyat,” ujar Menteri Maruarar Sirait.
Menurut Menteri Maruarar, koordinasi juga telah dilakukan dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan tidak ada hambatan hukum terhadap rencana pembangunan tersebut.
Menteri PKP menambahkan, jika pembangunan dilakukan dengan konsep rumah susun seperti proyek di Meikarta, maka lahan seluas 45 hektare tersebut berpotensi menampung hingga sekitar 170.000 unit hunian. Jumlah tersebut diperkirakan dapat menampung sekitar setengah juta warga.
Proyek ini diharapkan menjadi salah satu solusi konkret untuk mengatasi backlog atau kekurangan hunian di Kota Depok yang saat ini diperkirakan mencapai sekitar 170.000 rumah tangga. “Kalau program ini berjalan, kita bisa membantu ratusan ribu warga Depok mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” kata Menteri Maruarar.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Komdigi Meutya Hafid yang menginisiasi pemanfaatan lahan tersebut agar dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. “Atas nama Kementerian PKP, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Komdigi yang telah berinisiatif memanfaatkan aset negara yang sebelumnya tidak optimal agar bisa digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Komdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan pembenahan dan inventarisasi aset negara yang dikelola kementeriannya. Dari proses tersebut ditemukan lahan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kami melihat ada aset negara yang sifatnya idle dan sayang jika tidak dimanfaatkan. Ketika melihat lokasi ini sangat potensial, kami langsung berdiskusi dengan Menteri PKP untuk kemungkinan digunakan sebagai perumahan rakyat,” kata Menteri Meutya.
Menurutnya, pemanfaatan lahan tersebut sejalan dengan program pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
“Kalau lahan ini bisa dimanfaatkan untuk menyediakan hunian yang layak bagi hingga sekitar 500 ribu masyarakat, tentu itu jauh lebih bermanfaat bagi negara dan rakyat,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyambut baik rencana tersebut. Ia menyebut program ini dapat menjadi kontribusi besar dalam mengurangi backlog perumahan di Jawa Barat yang saat ini mencapai sekitar 2,1 juta unit.
“Kalau di Depok bisa terbangun sekitar 170.000 unit hunian, ini bisa berkontribusi signifikan dalam mengurangi backlog perumahan di wilayah Depok dan sekitarnya,” kata Herman.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjutnya, siap mendukung penyelesaian berbagai aspek di lapangan, termasuk penanganan persoalan sosial secara baik dan humanis.
Hal senada juga disampaikan Wali Kota Depok Supian Suri yang menyatakan pemerintah kota siap mendukung penuh realisasi pembangunan rusun subsidi di lahan tersebut.
“Kami atas nama Pemerintah Kota Depok dan warga Depok sangat menyambut baik rencana ini. Dengan backlog sekitar 170.000 warga yang belum memiliki rumah, program ini memberikan harapan besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya, Kementerian PKP dan Kementerian Komdigi akan melaporkan perkembangan rencana tersebut kepada Sekretaris Kabinet serta melakukan koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN guna mempercepat proses pemanfaatan lahan dan pembangunan rusun subsidi di Kota Depok.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Ajak Harus Perkuat Persatuan dan Perdamaian Hadapi Ketidakpastian Dunia

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi dunia yang saat ini diwarnai ketidakpastian dan berbagai tantangan yang dapat mengancam perdamaian global. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara Peringatan Nuzulul Qur’an Tingkat Kenegaraan Tahun 1447 H/2026 M di Istana Negara, Selasa (10/3).

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa situasi dunia saat ini menunjukkan adanya berbagai dinamika geopolitik yang kompleks. Menurut Kepala Negara, di tengah kekuatan besar yang dimiliki sejumlah negara, upaya menjaga perdamaian dunia masih menghadapi berbagai tantangan.

“Di tengah dunia sekarang yang penuh ketidakpastian, bahkan penuh bahaya, di mana banyak pemimpin di dunia yang memiliki kekuatan besar tidak dengan lancar menjaga perdamaian yang kita perlukan, yang diperlukan oleh seluruh umat manusia,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus terus memperkuat persatuan dan kerukunan sebagai modal utama untuk menghadapi berbagai tantangan global. Presiden Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga harmoni dan kebersamaan demi memperkuat ketahanan nasional.

“Kita sebagai bangsa Indonesia bersama banyak-banyak bangsa lain, kita perlu untuk menggalang persatuan di antara kita, menggalang kerukunan di antara kita untuk menghadapi keadaan penuh ketidakpastian ini, untuk menghadapi keadaan yang penuh bahaya ini,” imbuh Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa bangsa Indonesia harus tetap optimistis dan yakin bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang. Dengan tekad dan komitmen yang kuat, Presiden meyakini bahwa cita-cita bersama bangsa Indonesia dapat dicapai.

“Kita harus yakin, bahwa pada ujungnya yang benar yang akan menang. Bahwa kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan dengan tekad dan komitmen yang sangat jelas dan teguh, insyaallah apa yang kita cita-citakan akan kita capai bersama,” ungkap Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menegaskan kembali tanggung jawabnya sebagai kepala negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia serta menjaga keutuhan bangsa.

“Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya selalu ingat akan tugas yang dibebankan kepada saya, yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Kepala Negara.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menambahkan bahwa komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian sejalan dengan nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri bangsa serta ajaran universal berbagai agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan kemanusiaan. 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Soal Haji, Presiden Prabowo Tegaskan Keselamatan Jemaah Jadi Prioritas Utama

Penulis
Syifa
-
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/3). Rapat tersebut membahas kesiapan pemerintah menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H, khususnya terkait stabilitas harga kebutuhan pokok dan kesiapan infrastruktur.
“Rapat tersebut membahas stabilitas pasokan dan harga bahan pokok, kelancaran distribusi logistik, serta kesiapan infrastruktur dan layanan publik,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Seskab, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman dan nyaman. Presiden pun menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga ketersediaan pangan serta mengendalikan harga.
“Presiden menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjaga ketersediaan pangan, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke berbagai daerah,” ungkapnya.
Selain itu, kesiapan sektor energi, transportasi, serta dukungan BUMN juga menjadi perhatian pemerintah dalam menghadapi lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan tersebut.
Turut hadir dalam rapat tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah memastikan berbagai kebutuhan masyarakat menjelang Idulfitri dapat terpenuhi dengan baik, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia dapat merayakan hari kemenangan dengan khusyuk dan penuh kebahagiaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jelang Idulfitri, Presiden Prabowo Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil dan Infrastruktur Siap

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/3). Rapat tersebut membahas kesiapan pemerintah menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H, khususnya terkait stabilitas harga kebutuhan pokok dan kesiapan infrastruktur.

“Rapat tersebut membahas stabilitas pasokan dan harga bahan pokok, kelancaran distribusi logistik, serta kesiapan infrastruktur dan layanan publik,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Seskab, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman dan nyaman. Presiden pun menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga ketersediaan pangan serta mengendalikan harga.

“Presiden menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjaga ketersediaan pangan, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke berbagai daerah,” ungkapnya.

Selain itu, kesiapan sektor energi, transportasi, serta dukungan BUMN juga menjadi perhatian pemerintah dalam menghadapi lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan tersebut.

Turut hadir dalam rapat tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah memastikan berbagai kebutuhan masyarakat menjelang Idulfitri dapat terpenuhi dengan baik, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia dapat merayakan hari kemenangan dengan khusyuk dan penuh kebahagiaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Quraish Shihab Tekankan Makna Kedamaian dalam Peringatan Nuzulul Qur’an di Istana Negara

Penulis
Syifa
-

Ulama dan cendekiawan Muslim Prof. Muhammad Quraish Shihab menekankan pentingnya nilai kedamaian sebagai pesan utama Al-Qur’an dalam ceramah pada Peringatan Nuzulul Qur’an Tingkat Kenegaraan Tahun 1447 H/2026 M yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/3). Acara tersebut turut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah tokoh agama dan pejabat negara.

Dalam ceramahnya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa Al-Qur’an menempatkan perdamaian sebagai tujuan penting yang harus diwujudkan dalam kehidupan manusia. Menurutnya, kedamaian tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat, tetapi juga merupakan tuntunan ajaran agama.

“Allah Swt mewajibkan kita mewujudkan kedamaian. Kedamaian bermula dari jiwa kita. Kedamaian yang dari jiwa ini keluar ke tengah masyarakat kita, ke tengah masyarakat dunia,” ujar Quraish Shihab.

Ia menambahkan bahwa perdamaian merupakan dambaan seluruh manusia dan menjadi pesan kuat dalam Al-Qur’an. Bahkan, ketika pihak yang dianggap sebagai lawan mengajak untuk berdamai, umat diajarkan untuk menerima ajakan tersebut.

“Kedamaian adalah dambaan semua manusia, dambaan semua agama. Sedemikian penting kedamaian ini sampai-sampai Al-Quran menyatakan apabila musuh mengajak kamu untuk berdamai maka terimalah perdamaian itu,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Quraish Shihab menjelaskan bahwa Al-Qur’an memberikan petunjuk menuju berbagai jalan kedamaian yang pada akhirnya mengantarkan manusia menuju jalan lurus. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa upaya mewujudkan perdamaian harus tetap berjalan seiring dengan penegakan keadilan.

“Kita ingin damai, tapi kita tidak ingin mengorbankan keadilan. Kita ingin damai, tetapi keadilan pun hendaknya kita tegakkan,” ujarnya.

Pada akhir ceramahnya, Quraish Shihab menyampaikan doa dan harapan bagi kepemimpinan Presiden Prabowo agar senantiasa diberi kekuatan dalam menjalankan amanah untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Doa tersebut, menurut Quraish Shihab, terinspirasi dari doa gurunya, Syekh Mutawalli Asy-Sya’rawi, yang pernah dipanjatkan kepada Presiden Mesir tentang hakikat kekuasaan yang bersumber dari Tuhan serta harapan agar pemimpin diberi kekuatan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

“Kalau Yang Mulia adalah takdir kami rakyat dalam arti Tuhan mentakdirkan Yang Mulia untuk melakukan kegiatan yang mensejahterakan rakyat. Maka kami berdoa, semoga kami dapat membantu Bapak,” ucapnya.

“Tapi, kalau Yang Mulia katanya, adalah menjabat jabatan ini karena takdir Yang Mulia untuk membantu mendekatkan keadilan dan perdamaian, maka kami akan berdoa, semoga Yang Mulia dibantu Tuhan dan kami akan ikut membantu. Itu doa kami kepada Bapak,” lanjut Quraish Shihab.

Menanggapi ceramah tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas pesan-pesan yang disampaikan Quraish Shihab, khususnya terkait makna damai, keadilan, dan amanah kepemimpinan. Kepala Negara juga menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah besar yang bersumber dari Tuhan dan harus dijalankan untuk membela kebenaran serta menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat.

“Semakin saya sadar bahwa kepemimpinan itu adalah takdir, dan kekuasaan itu bersumber dari pada Yang Maha Kuasa, dan kekuasaan itu diberi sebagai penugasan untuk membela kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Dan bahwa kekuasaan itu adalah tugas untuk melindungi dan membawa kesejahteraan dan keadilan kepada seluruh rakyat yang dipimpin,” tutur Presiden.

Peringatan Nuzulul Qur’an tingkat kenegaraan tersebut menjadi momentum refleksi spiritual bagi seluruh elemen bangsa untuk semakin meneguhkan nilai-nilai kedamaian, keadilan, dan persatuan, sebagaimana pesan universal Al-Qur’an yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Peringati Nuzulul Qur’an, Presiden Prabowo: Kepemimpinan adalah Amanah untuk Melindungi dan Menyejahterakan Rakyat

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah besar yang harus dijalankan untuk membela kebenaran, menegakkan keadilan, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara Peringatan Nuzulul Qur’an Tingkat Kenegaraan Tahun 1447 H/2026 M di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/3).

Presiden Prabowo mengatakan bahwa peringatan Nuzulul Qur’an sekaligus menjadi pengingat bagi dirinya sebagai kepala negara untuk senantiasa menjalankan tugas kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.

“Semakin saya sadar bahwa kepemimpinan itu adalah takdir dan kekuasaan itu bersumber dari pada Yang Mahakuasa, dan kekuasaan itu diberi sebagai penugasan untuk membela kebenaran, keadilan, dan kejujuran, dan bahwa kekuasaan itu adalah tugas untuk melindungi dan membawa kesejahteraan dan keadilan kepada seluruh rakyat yang dipimpin,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang suku, agama, maupun ras. Presiden menambahkan bahwa menjaga perdamaian tidak hanya dilakukan melalui doa, tetapi juga melalui kerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

“Seluruh rakyat Indonesia, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun agamanya, harus dilindungi, harus dijaga, harus diurus, harus dirawat, harus dibina. Karena itu, terutama yang saya sadari adalah bekerja dengan sangat keras untuk menjaga perdamaian,” tegas Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga perdamaian serta membangun hubungan persahabatan dengan seluruh negara di dunia.

“Bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan pemerintah saya dan semua pembantu-pembantu saya, kita bertekad untuk memelihara persahabatan dan hubungan baik dengan semua bangsa, dengan semua negara, dengan semua kekuatan. Kita tidak mau campur tangan dalam urusan dalam negeri negara mana pun. Kita hormati semua kekuatan di dunia yang besar maupun yang kecil,” imbuh Presiden.

Menutup sambutannya, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan bekerja bersama demi kemajuan Indonesia. Presiden juga memohon doa dari para ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh rakyat Indonesia agar pemerintah dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya serta membawa bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih adil, makmur, dan damai.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...425426427...4,885Halaman 426 dari 4,885