“Saya yakin kita bisa maju bersama, apalagi kalau semuanya semangat, menjaga integritas, dan meyakini bahwa kinerja Anda bisa mempengaruhi masa depan NKRI,” ujar Menkeu.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
“Saya yakin kita bisa maju bersama, apalagi kalau semuanya semangat, menjaga integritas, dan meyakini bahwa kinerja Anda bisa mempengaruhi masa depan NKRI,” ujar Menkeu.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Gubernur Jambi, Al Haris mengambil langkah cepat menyikapi laporan hilangnya besi pagar di kawasan Masjid Tsamaratul Insan Jambi Islamic Center. Ia memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman untuk segera menambah personel keamanan di area masjid tersebut.
Perintah itu disampaikan setelah diketahui adanya besi pagar jembatan layang di kawasan Islamic Center yang dilaporkan hilang dan diduga dicuri oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Menurut Al Haris, pengamanan di kawasan masjid perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Ia juga menilai penambahan personel dapat dilakukan dengan memanfaatkan petugas yang berada di sekitar lokasi.
“Tambah saja Pol PP di sini, kan dekat,” ujar Al Haris.
Ia juga menyinggung jumlah petugas keamanan yang saat ini berjaga di kawasan masjid. Menurutnya, jika diperlukan jumlah tersebut dapat segera ditambah untuk meningkatkan pengawasan.
“Kan security ada lima orang, tambah saja security,” tambahnya.
Langkah penambahan personel keamanan ini diharapkan mampu menjaga fasilitas publik di kawasan Islamic Center agar tetap aman serta memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang beribadah maupun beraktivitas di lingkungan masjid.
Kepolisian Negara Republik Indonesia menyalurkan tali asih kepada personel Polri dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian Polri kepada seluruh personel yang selama ini telah menunjukkan dedikasi dan pengabdian dalam menjalankan tugas negara.
Karo Watpers SSDM Polri, Budhi Herdi Susianto, mengatakan kegiatan penyerahan paket sembako tersebut merupakan bagian dari kepedulian Kapolri terhadap kesejahteraan anggota dan pegawai di lingkungan Mabes Polri menjelang hari raya.
“Pada hari ini dalam rangka kegiatan distribusi paket sembako yang diperuntukkan bagi anggota dan ASN Mabes Polri oleh Bapak Kapolri guna menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 2026 M/1447 H. Sebagai wujud perhatian pimpinan atas dedikasi dan pengabdian rekan-rekan sekalian,” ujar Brigjen Pol Budhi.
Ia berharap bantuan tersebut dapat menjadi penyemangat bagi seluruh personel Polri dalam menyambut Idul Fitri bersama keluarga dengan penuh kebahagiaan.
Dalam kegiatan tersebut, total paket sembako yang didistribusikan mencapai 38.268 paket dengan rincian 29.960 paket untuk anggota Polri, 2.752 paket untuk PNS Polri, 107 paket untuk PPPK Polri, 1.189 paket untuk anggota BKO Polri, serta 4.260 paket untuk pegawai harian lepas (PHL) Polri.
Sementara sisanya akan disalurkan kepada para purnawirawan Polri, warakawuri, serta masyarakat sekitar di lingkungan Mabes Polri. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi personel Polri beserta keluarga, meningkatkan rasa kebersamaan, serta memperkuat solidaritas dan semangat pengabdian anggota Polri dalam melaksanakan tugas.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Gubernur Jambi, Al Haris memastikan kendaraan angkutan batu bara tidak akan beroperasi di jalan provinsi maupun jalan nasional mulai 13 Maret 2026 atau H-7 menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
Kebijakan tersebut diambil untuk menjamin kenyamanan masyarakat di jalan raya serta memastikan arus mudik dan arus balik Lebaran berjalan lancar tanpa hambatan.
“Ini supaya arus mudik lancar. Masyarakat yang ingin berpergian tanpa khawatir perjalanan terganggu,” ujar Al Haris, Rabu (11/3/2026).
Ia menjelaskan, keputusan tersebut merujuk pada surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terkait pembatasan operasional angkutan barang selama masa mudik Lebaran. Pembatasan itu berlaku mulai 13 hingga 29 Maret 2026.
Aturan tersebut mencakup kendaraan angkutan barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandeng, kendaraan pengangkut bahan bangunan, serta mobil barang yang membawa hasil galian maupun hasil tambang.
Dengan kebijakan ini, aktivitas angkutan batu bara di wilayah Provinsi Jambi juga diimbau untuk menghentikan sementara operasionalnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Meski demikian, pemerintah masih memberikan pengecualian bagi sejumlah kendaraan angkutan barang tertentu. Kendaraan yang tetap diperbolehkan beroperasi meskipun memiliki sumbu tiga atau lebih antara lain pengangkut bahan bakar minyak (BBM), kendaraan pengangkut hewan ternak, pupuk, serta kendaraan yang membawa bantuan bencana alam.
Selain itu, kendaraan pengangkut kebutuhan pokok juga diperbolehkan beroperasi dengan syarat tidak mengalami kelebihan dimensi maupun muatan. Pengangkutan tersebut juga harus dilengkapi dokumen resmi berupa kontrak atau perjanjian antara pemilik barang dengan perusahaan angkutan.
Menurut Al Haris, kebijakan pembatasan ini diharapkan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas serta membuat waktu tempuh perjalanan para pemudik menjadi lebih efisien.
“Artinya pemerintah fokus agar arus mudik hari raya Idul Fitri ini berjalan lancar, sehingga tidak menimbulkan kendala nantinya,” pungkasnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengawasi perusahaan-perusahaan asing yang menyuplai bahan pangan asal ikan ke Indonesia, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan. KKP merupakan otoritas penjamin mutu Pangan Segar Asal Ikan (PSAI) berdasarkan regulasi tersebut.
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengungkapkan, selaku otoritas kompeten mutu dan keamanan hasil perikanan, pihaknya telah memulai kegiatan registrasi bagi perusahaan asing yang menyuplai bahan pangan asal ikan ke Indonesia.
Langkah itu untuk menjamin bahan berasal dari proses yang telah menerapkan standar sanitasi, higiene serta keamanan pangan untuk menjaga kesehatan konsumen Indonesia. Pengawasan terhadap rantai pasok bahan pangan asal ikan dari luar dilakukan melalui surveilan mutu, uji laboratorium, dan registrasi perusahaan asing penyuplai PSAI.
Lebih jauh Ishartini menjelaskan, hanya perusahaan asing yang terdaftar/memiliki nomor registrasi KKP yang dapat melaksanakan kegiatan perdagangan komoditas perikanan ke Indonesia. Nomor registrasi diperoleh setelah melalui proses inspeksi ketat yang dilaksanakan oleh para Inspektur Mutu KKP dalam skema pre-border inspection untuk menjamin quality assurance PSAI diterapkan mulai dari hulu sampai menjadi produk siap masuk rantai pasok nasional sesuai dengan peruntukan dan kebutuhannya.
“KKP melalui Badan Mutu telah menetapkan perusahaan – perusahaan asing yang bisa melakukan perdagangan komoditas perikanan ke Indonesia. Hal tersebut dilaksanakan melalui mekanisme Mutual Recognition Arrangement atau MRA dengan otoritas kompeten negara mitra asal perusahaan tersebut yang saat ini berjumlah 7 negara,” tutur Ishartini dalam siaran resmi di Jakarta, Senin (9/3).
Dia lalu merinci jumlah perusahaan asing yang telah masuk dalam skema registrasi KKP sesuai dengan MRA bilateral, diantaranya Perusahaan asal Vietnam berjumlah 849, Korea Selatan 184, Arab Saudi 1, Norwegia 42, Kanada 24, Rusia 11, serta Tiongkok 798. Adapun sesuai ketentuan PP Keamanan Pangan bagi negara yang belum memiliki skema MRA, negara tersebut wajib mengikuti aturan harus lolos pengujian mutu di laboratorium yang ditunjuk atau ditentukan oleh KKP sebagai prasyarat sebelum produknya dapat masuk dan beredar di pasar Indonesia.
Saat ini Indonesia masih merupakan salah satu negara nett eksportir produk perikanan terbesar di dunia. Berdasarkan catatan KKP, nilai ekspor perikanan tahun 2025 (periode Januari sampai September 2025) volume ekspor komoditas perikanan mencapai 1.003.349,76 ton senilai lebih dari USD 4 Milyar. Sementara nilai impor jauh lebih rendah yaitu hanya 308.905,29 ton senilai USD 463.552. Impor perikanan sangat ketat baik dari perizinan, jenis ikan maupun mutu dengan porsi hanya sekitar 30,79 persen.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa quality assurance terhadap produk perikanan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan di setiap sekuen dalam rantai pasok untuk mencegah dan mengendalikan potensi bahaya terhadap kesehatan masyarakat yang bersifat food borne.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk dengan total nilai Rp8,776 miliar. Bantuan tersebut meliputi bantuan sosial (Bansos), zakat produktif, dukungan pemberdayaan masyarakat desa dan bantuan pembinaan jalan kabupaten.
Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Pendopo Kabupaten Nganjuk, Senin (9/3). Program ini menyasar kelompok rentan, penguatan ekonomi masyarakat, serta dukungan pembangunan desa. Terlebih orang nomor satu di Jatim itu turut menyalurkan sejumlah Al-Quran yang dikirim dari Madinah Arab Saudi.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa penyaluran berbagai bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan. “Berbagai bantuan ini diharapkan dapat memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus menjadi stimulan bagi masyarakat agar terus meningkatkan kemandirian ekonomi,” ujarnya.
Sebagian besar bantuan berasal dari program bansos Dinsos Jatim dengan total nilai Rp4,001 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk sejumlah program perlindungan sosial dan pemberdayaan bagi masyarakat rentan.
Program Keluarga Harapan (PKH) Plus menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp2,280 miliar. Bantuan ini diberikan kepada 1.140 lansia yang berasal dari keluarga penerima PKH Reguler dengan nominal Rp2 juta per orang per tahun.
Selain itu, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) juga disalurkan kepada 167 penerima manfaat dengan total Rp601,2 juta. Setiap penerima memperoleh bantuan Rp3,6 juta per tahun yang dicairkan setiap triwulan.
Bantuan bagi warga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem juga disalurkan kepada 601 penerima manfaat dengan total bantuan Rp901,5 juta atau masing-masing Rp1,5 juta per tahun.
Gubernur Khofifah menambahkan bahwa program-program tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan. “Melalui berbagai program ini, kami ingin memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh dukungan yang tepat agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Selain bantuan sosial, Pemprov Jatim juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui Program Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Jawa Timur Sejahtera (Jawara). Program ini memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp18 juta kepada enam penerima manfaat, masing-masing Rp3 juta.
Para pilar sosial juga mendapat perhatian melalui penyaluran Bantuan Operasional (BOP) atau tali asih. Sebanyak 96 orang yang terdiri atas SDM PKH Plus, pendamping disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Taruna Siaga Bencana (Tagana) menerima bantuan dengan total Rp200,6 juta. Terlebih, bantuan permakanan turut diberikan kepada 40 penyandang disabilitas yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKS PD) senilai Rp183 juta.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga menyerahkan bantuan berupa aspal untuk mendukung pembangunan dan perbaikan jalan di desa-desa melalui program pembinaan jalan kabupaten.
Selain itu, melalui BUMD Jatim disalurkan zakat produktif kepada 100 pelaku usaha mikro dengan total Rp50 juta. Masing-masing penerima mendapatkan Rp500 ribu untuk mendukung pengembangan usaha.
Di sektor pemberdayaan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jatim menyalurkan bantuan keuangan khusus berupa Rp300 juta untuk penguatan BUMDesa di tiga desa, Rp100 juta untuk Program Desa Berdaya di satu desa, serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten sebesar Rp25 juta.
Dukungan bagi desa juga disalurkan melalui beberapa perangkat daerah melalui Bantuan Keuangan (BK) Desa. Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga diberikan bantuan sebesar Rp2,4 miliar untuk lima desa, sedangkan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1,9 miliar yang juga diberikan kepada lima desa.
Gubernur Khofifah berharap berbagai bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan pemerintah desa. “Semoga bantuan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mampu memperkuat kesejahteraan dan kemandirian ekonomi di tingkat desa,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melakukan pemantauan langsung pemenuhan Tunjangan Hari Raya (THR), dari perusahan-perusahaan kepada pekerja di wilayahnya. Salah satunya di PT Selalu Cinta Indonesia (SCI) Kota Salatiga.
“Saya ingin memastikan bahwa hak buruh, dalam hal ini terkait THR diberikan maksimal H-7 lebaran, sesuai surat edaran kementerian,” kata Luthfi, saat pemantauan di PT SCI, Selasa (10/3).
Selain memantau langsung, posko layanan aduan juga sudah disiapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Posko THR berada di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jateng dan 6 wilayah satwaker, yaitu Semarang, Surakarta, Pati, Pekalongan, Banyumas, dan Magelang.
Pemprov Jateng juga terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait lain, termasuk Desk Tenaga Kerja Polda Jateng, untuk memantau terkait THR dan permasalahan ketenagakerjaan lainnya. Sejauh ini belum ada laporan atau aduan terkait pemberian THR dan Bonus Hari Raya (BHR) di Jawa Tengah.
“Posko layanan aduan sudah ada sampai kabupaten/ kota. Silakan buruh atau siapapun yang mengadu terkait dengan tenaga kerja bisa 24 jam. Ini untuk melindungi tenaga kerja kita agar tetap produktif,” katanya.
Sementara itu dari pantauan di PT SCI, Luthfi mengapresiasi pihak manajemen produsen alas kaki tersebut. Sebab, THR karyawan sudah diberikan pada 5 Maret 2026. Menurutnya, hal yang dilakukan oleh PT SCI bisa menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain, agar memberikan THR lebih awal.
“Saya mengapresiasi PT SCI karena hak teman-teman buruh telah diberikan. Ini suatu bentuk hubungan industrial yang sehat sekali,” katanya.
Luthfi menjelaskan, PT SCI merupakan contoh investasi padat karya yang sudah lama ada di Jawa Tengah. Mulai dari 1.500 tenaga kerja pada 2016 hingga saat ini, sudah mencapai 18 ribuan tenaga kerja.
Menurut dia, investasi padat karya memiliki peran penting, karena dinilai mampu mengurangi angka pengangguran di wilayahnya. Karenanya, sektor investasi perlu terus digenjot untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menyejahterakan masyarakat.
Pemprov Jateng berupaya menjaga iklim investasi yang sehat, mulai dari jaminan kepastian hukum, rasa aman, tenaga kerja kompetitif, lahan yang luas, serta perizinan yang mudah dan cepat.
“Kami dengan para bupati-wali kota juga bersepakat untuk menjadi manajer marketing untuk wilayah kita. Saya yakin Jawa Tengah menjadi gudangnya investasi,” ucapnya.
Sebagai informasi, per 09 Maret 2026, jumlah perusahaan di Jawa Tengah sekitar 263.853 perusahaan. Terdiri atas 250.074 usaha mikro, 5.594 usaha kecil, 5.326 usaha menengah, dan 2.859 usaha besar.
Sementara jumlah total tenaga kerja di Jawa Tengah adalah 2.506.916 orang, terdiri dari 1.047.558 orang tenaga kerja laki-laki, dan 1.459.358 orang tenaga kerja perempuan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama jajaran perangkat daerah melaksanakan ekspose hasil survei evaluasi publik satu tahun pemerintahan Kabupaten Bogor yang diselenggarakan di Aula Soekarno Hatta, Selasa (10/3).
Bupati Bogor menegaskan bahwa pemaparan hasil survei bukan semata untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor, melainkan sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Bupati Bogor Rudy menjelaskan, hasil survei diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi masyarakat di 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan di Kabupaten Bogor, mulai dari aspek kesehatan, angka kemiskinan, wilayah rawan bencana, hingga potensi budaya dan pariwisata.
“Survei ini bukan sekadar menilai Bupati Bogor dan Wakil Bupati. Kami ingin menjadikannya sebagai dasar dalam menyusun program dan postur APBD yang benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor,” ujar Rudy Susmanto.
Ia juga meminta setiap perangkat daerah untuk menindaklanjuti hasil survei tersebut melalui kajian yang lebih spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dengan demikian, setiap program yang dirancang pemerintah dapat tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, intervensi program pembangunan harus dilakukan berdasarkan data dan kajian yang komprehensif. Misalnya, dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah perlu mengetahui secara detail titik-titik wilayah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi agar program yang disusun dapat benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Kalau ingin mengentaskan kemiskinan, kita harus tahu secara detail di mana titik paling rentan, berapa jumlahnya, dan seperti apa bentuk intervensi program yang tepat. Program yang dijalankan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus memberikan solusi nyata,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati Bogor menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah. Ia mencontohkan, pembangunan infrastruktur harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat, apakah membutuhkan perbaikan jalan, pembangunan jembatan, atau penyediaan saluran air.
Ia juga menilai bahwa capaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, bukan semata-mata peran kepala daerah.
“Tingkat kepuasan masyarakat bukan hanya karena Bupati Bogor dan Wakil Bupati, tetapi merupakan hasil dari kinerja seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bogor. Keberhasilan pemerintah adalah hasil dari sinergi dan kolaborasi yang kuat,” tegasnya.
Ia berharap hasil survei ini dapat menjadi pijakan untuk memperkuat perencanaan pembangunan pada tahun 2026, termasuk dalam penyusunan perubahan APBD agar program-program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menambahkan, satu tahun masa pemerintahan yang telah dilalui merupakan tahap awal untuk terus melakukan penyempurnaan program pembangunan di tahun-tahun berikutnya melalui kolaborasi seluruh perangkat daerah.
“Ke depan kita ingin terus menyempurnakan berbagai program pembangunan. Saya dan Wakil Bupati tentu tidak bisa berjalan sendiri, keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bogor adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
“Penting menghargai sejarah, tetapi lebih penting lagi membuat sejarah yang baik bagi masa depan,” pesan Maruarar.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News